temuan survei nasional: 18-29 januari 2016 -...

Temuan Survei Nasional: 18-29 Januari 2016

Latar Belakang

Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016

2

v  Salah satu komponen demokrasi yang paling utama adalah sikap percaya (trust) kepada institusi politik. Dalam leksikon ilmu politik, kepercayaan terhadap institusi politik adalah orientasi evaluasi yang paling mendasar terhadap sistem politik. Ini menentukan efektivitas pemerintahan dan legitimasi demokrasi (Hetherington, 1998).

v  Fokus trust jenis ini adalah lembaga politik formal, tidak spesifik menunjuk pada incumbent (Norris, 1999). Banyak studi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi-institusi politik dapat memunculkan instabilitas demokrasi. Pada dimensi yang lebih konkret, rendahnya political trust akan mengurangi efektivitas lembaga-lembaga demokrasi.

v  Kepercayaan politik merupakan modal berharga bagi pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Semakin tinggi kepercayaan politik yang diperoleh, semakin besar pula peluang pemegang kekuasaan untuk mendapatkan dukungan atas inisiatif dan kebijakan yang mereka buat. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima, mendukung dan mentaati kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mereka yakini dapat dipercaya.

Latar Belakang


3

v  Beberapa studi juga menemukan bahwa kepercayaan politik juga dapat mendorong individu warga untuk rela berkorban dan lebih mendahulukan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, trust dipandang dapat mengatasi masalah penumpang gelap (free rider) dalam upaya menciptakan kebaikan bersama, dan mendorong individu untuk lebih memikirkan keuntungan jangka panjang.

v  Begitu kuat faktor kepercayaan politik, para pemegang kekuasaan bisa menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Mereka bisa memakainya untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik (public goods), tetapi juga bisa memakainya untuk kepentingan yang lebih sempit. Dalam konteks ini, karakter kepemimpinan seseorang yang akan menentukan bagaimana trust yang didapat akan dipakai.

v  Namun perlu diingat, kepercayaan politik bukan hanya modal tetapi juga harapan (expectation). Masyarakat tidak memberikan kepercayaan secara cuma-cuma, karena di balik trust yang diberikan terdapat harapan agar aspirasi mereka dipenuhi. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dengan sendirinya akan naik-turun seiring dengan hasil evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemegang lembaga-lembaga tersebut.

Latar Belakang


4

v  Sisi harapan dari trust ini mensyaratkan para penerimanya (pemegang kekuasaan) untuk selalu menjaga. Keberhasilan dalam meningkatkan trust berarti penambahan modal kerja. Sebaliknya, penurunan kepercayaan akan berakibat pada peningkatan hambatan masyarakat terhadap upaya yang dibuat pemegang kekuasaan. Dengan demikian, hubungan antara trust dan kinerja lembaga bersifat resiprokal, keduanya saling mempengaruhi.

v  Studi ini akan menyoroti dua masalah pokok: Pertama, kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi-institusi demokrasi. Insititusi yang hendak dinilai adalah partai politik, presiden, DPR, KPK, polisi dan pengadilan. Semua institusi ini berhubungan langsung dengan persoalan penyusunan dan penegakan hukum.

v  Kedua, sikap masyarakat terkait dengan rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Beberapa waktu lalu DPR melakukan pembahasan revisi UU tersebut dan memasukkan agenda revisi atas UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Hingga saat ini, masalah revisi tersebut terus menyedot banyak perhatian masyarakat dan media.

v  Paparan berikut akan dimulai dengan deskripsi tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadapat sejumlah lembaga demokrasi. Di dalamnya akan tercakup variasi kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Menyusul paparan berikutnya adalah temuan-temuan tentang pandangan, sikap dan harapan masyarakat terhadap revisi UU KPK.

v  Bagian selanjutnya adalah analisis mengenai efek rencana revisi UU KPK terhadap kepercayaan masyarakat pada DPR dan partai politik. Saat ini, dua institusi tersebut yang menjadi pihak menggodok masalah revisi UU KPK. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik jika revisi tersebut dilaksanakan?

v  Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada presiden pada bagian selanjutnya. Bukan trust, tetapi dampak yang akan ditimbulkan terhadap approval rating (tingkat kepuasan) presiden jika revisi UU KPK jadi dilaksanakan. Approval rating lebih melibatkan evaluasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga resikonya lebih tinggi.

Latar Belakang


Metodologi


6

v  Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

v  Sampel: Jumlah sampel 1.550 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.5% pada tingkat kepercayaan 95%.

v  Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

v  Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot-check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

v  Waktu wawancara lapangan 18 – 29 Januari 2016. v  Sumber dana: Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan

Indikator Politik Indonesia

Flowchart Penarikan Sampel

Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 7

Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan

Ds 1 … Ds n

Prov 1

Ds 1 … Ds m

Prov k

… …

RT1 RT2 RT3 …. RT5

KK1 KK2

Laki-laki Perempuan

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI

Laki-laki 50.0 50.1 Islam 88.1 87.3Perempuan 50.0 49.9 Kristen 8.5 9.8

Lainnya 3.5 3.0Pedesaan 50.3 50.2Perkotaa 49.7 49.8 Jawa 39.2 40.2

Sunda 16.7 15.5Batak 2.8 3.6Madura 3.9 3.0Betawi 2.8 2.9Minang 2.3 2.7Bugis 2.3 2.7Lainnya 29.9 29.4

ETNIS

AGAMAGENDER

DESA-KOTA

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN (%)

8 Rilis Survei Nasional

Temuan Survei: 18-29 Januari 2016

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASISUMATERA 21.3 20.7 KALIMANTAN 5.8 5.9

ACEH 1.9 1.8 KALBAR 1.9 1.9SUMUT 5.2 5.3 KALTENG 0.6 1.0SUMBAR 1.9 1.9 KALSEL 1.3 1.5RIAU 2.6 2.2 KALTIM 1.3 1.3JAMBI 1.3 1.3 KALTARA 0.6 0.2SUMSEL 3.2 3.1 SULAWESI 7.1 7.2BENGKULU 0.6 0.7 SULUT 0.6 1.0LAMPUNG 3.2 3.2 SULTENG 1.3 1.0BABEL 0.6 0.5 SULSEL 3.2 3.4KEPRI 0.6 0.7 SULTRA 0.6 1.0

JAWA 56.8 57.9 GORONTALO 0.6 0.4DKI 3.9 3.8 SULBAR 0.6 0.5JABAR 18.1 17.6 MALUKU PAPUA 3.2 3.2JATENG 13.5 14.5 MALUKU 0.6 0.6DIY 1.3 1.5 MALUT 0.6 0.4JATIM 15.5 16.3 PAPUA BARAT 0.6 0.4BANTEN 4.5 4.2 PAPUA 1.3 1.7

BALI NUSA 5.8 5.1BALI 1.9 1.6NTB 1.9 1.9NTT 1.9 1.7

DISTRIBUSI SAMPEL (%)



Trust terhadap Institusi Demokrasi

Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap lembaga-lembaga tersebut. Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya,

sedikit percaya, atau tidak percaya sama sekali?…(%)

Trust terhadap Institusi Demokrasi


11

48.5

57.9

68.9

79.2

79.6

51.5

44.4

35.5

27.9

18.1

13.7

9.3

7.2

6.6

3.2

2.6

6.6

39.2

0% 25% 50% 75% 100%

Partai Politik

DPR

Pengadilan

Kepolisian

Kepresidenan

KPK

Sangat/cukup percaya Sedikit/tidak percaya sama sekali Tidak tahu

Di antara enam lembaga demokrasi, yang paling dipercaya adalah KPK, 79.6%, selanjutnya kepresidenan 79.2%. Lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya adalah partai politik

39.2%, selanjutnya DPR 48.5%.

Komisi Pemberantasan Korupsi (Trust dan Isu Revisi UU KPK)

Tingkat Kepercayaan terhadap KPK Stabil

79.681.1

0

20

40

60

80

100

Jan'15 Jan'16

Sangat/cukup percaya

Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup

percaya, sedikit percaya, atau tidak percaya sama sekali?…(%)

Trust terhadap KPK yang tinggi cenderung stabil dalam setahun terakhir.



Dalam beberapa waktu terakhir, apakah Ibu/Bapak mengikuti berita tentang rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?…(%)

Mengikuti berita rencana revisi UU KPK?

77.3

0.2

22.5

0

25

50

75

100

Ya, mengikuti Tidak mengikuti TT/TJ

Sekitar 22.5% warga mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK.



Ada yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan KPK. Namun ada juga yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk memperkuat KPK. Bagaimana

menurut pendapat Ibu/Bapak sendiri?…(%) (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Revisi UU KPK akan melemahkan atau mempekuat KPK?

34.1

11.5

54.4

0

25

50

75

100

Revisi UU KPK adalahupaya untuk melemahkan

KPK

Revisi UU KPK adalahupaya untuk memperkuat

KPK

TT/TJ

Di antara yang aware dengan isu revisi KPK, mayoritas (54.4%) berpendapat bahwa revisi UU KPK akan melemahkan KPK.



Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa dalam rencana revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, yaitu

harus mendapat izin dari pengadilan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan rencana

sejumlah politisi DPR untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Revisi UU KPK: Kewenangan Penyadapan

32.4

14.4

83.9

1.7

67.6

0

25

50

75

100

Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Di antara yang aware dengan isu revisi UU KPK, sekitar 67.6% tahu tentang usulan sejumlah politisi DPR yang ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Dan di antara tahu,

mayoritas tidak setuju dengan usulan tersebut, 83.9%.



Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa ada sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan?…(%)

Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan tersebut?

(khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Revisi UU KPK: Kewenangan Penuntutan

39.5

9.0

86.7

4.3

60.5

0

25

50

75

100

Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJDi antara yang aware dengan isu revisi UU KPK, sekitar 60.5% tahu tentang usulan sejumlah politisi DPR yang ingin menghapuskan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan. Dan di antara yang

mengetahui, mayoritas tidak setuju dengan usulan tersebut, 86.7%.



Awareness dan opini tentang rencana revisi UU KPK menurut demografi (%)



Ya, Mengik

utiTidak

Revisi UU KPK adalah upaya untuk

melemahkan KPK


memperkuat KPK

TT/TJYa,

Mengikuti

Tidak


melemahkan KPK


memperkuat KPK

TT/TJ

Laki-laki 31 69 57 33 10 <= SD 10 90 52 37 11Perempuan 14 86 48 36 16 SLTP 21 79 39 45 16

SLTA 33 67 59 30 10Pedesaan 15 85 44 45 12 Universitas 50 50 59 30 10Perkotaan 30 70 60 29 11

Sumatera 23 77 61 31 8<= 21 thn 18 82 54 38 8 Jawa 23 77 53 34 1322 - 25 thn 17 83 69 31 0 Bali Nusa 19 81 53 29 1826 - 40 thn 24 76 51 38 10 Kalimantan 29 71 58 27 1541 - 55 thn 23 77 53 34 13 Sulawesi 20 80 55 45 0> 55 thn 23 77 59 28 13 Maluku Papua 16 84 25 63 13

PENDIDIKAN

WILAYAH

Mengikuti berita rencana

revisi UU KPK?

(lanjutan) bila mengikuti, bagaimana menurut pendapat

Ibu/Bapak?

DESA-KOTA

USIA


revisi UU KPK?


Ibu/Bapak?

GENDER

Isu revisi UU KPK lebih banyak diketahui oleh warga yang tinggal di perkotaan, laki-laki, usia 26-40 tahun, dan berpendidikan tinggi.

Ya, tahu Setuju Tidak setuju

TT/TJ Ya, tahu Setuju Tidak setuju

TT/TJ

Nasional 67.6 14.4 83.9 1.7 Nasional 67.6 14.4 83.9 1.7

Laki-laki 70.2 12.4 85.9 1.8 Pedesaan 58.8 12.9 84.3 2.9Perempuan 61.7 19.7 78.8 1.5 Perkotaan 72.2 15.1 83.7 1.2

<= 21 tahun 61.5 37.5 62.5 0.0 Sumatera 72.7 16.1 83.9 0.022 - 25 tahun 69.2 11.1 88.9 0.0 Jawa 68.3 16.2 81.6 2.226 - 40 tahun 62.4 14.1 84.6 1.3 Bali Nusa 70.6 8.3 83.3 8.341 - 55 tahun 69.7 14.1 82.4 3.5 Kalimantan 61.5 0.0 100.0 0.0> 55 tahun 73.3 12.7 87.3 0.0 Sulawesi 59.1 7.7 92.3 0.0

Maluku Papua 37.5 33.3 66.7 0.0<= SD 47.6 10.0 86.7 3.3SLTP 62.9 17.9 76.9 5.1SLTA 69.7 15.8 83.2 1.0Universitas 83.5 12.1 87.9 0.0

< 2 juta 60.7 16.9 80.0 3.12 - < 4 juta 65.0 11.3 88.8 0.0=> 4 juta 78.4 14.9 82.8 2.3

PENDAPATAN

USIA

DESA/KOTA

WILAYAH

PENDIDIKAN

GENDER

Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa dalam rencana revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, yaitu harus mendapat izin dari pengadilan?…(%)

Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan rencana sejumlah politisi DPR untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan tersebut?


Revisi UU KPK: Kewenangan Penyadapan

Usulan pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan ditolak oleh mayoritas di dalam setiap lapisan

masyarakat yang aware dengan isu ini.






Revisi UU KPK: Kewenangan Penuntutan

20


TT/TJ Ya, tahu Setuju Tidak setuju

TT/TJ

Nasional 60.5 9.0 86.7 4.3 Nasional 60.5 9.0 86.7 4.3

Laki-laki 60.7 8.8 86.4 4.8 Pedesaan 47.9 10.5 80.7 8.8Perempuan 59.8 9.4 87.5 3.1 Perkotaan 67.0 8.4 89.0 2.6

<= 21 tahun 46.2 16.7 83.3 0.0 Sumatera 68.8 5.7 88.7 5.722 - 25 tahun 69.2 0.0 100.0 0.0 Jawa 61.8 10.6 85.4 4.126 - 40 tahun 56.8 7.0 90.1 2.8 Bali Nusa 58.8 10.0 80.0 10.041 - 55 tahun 64.8 11.4 82.3 6.3 Kalimantan 42.3 0.0 100.0 0.0> 55 tahun 60.0 8.9 86.7 4.4 Sulawesi 54.5 16.7 83.3 0.0

Maluku Papua 25.0 0.0 100.0 0.0<= SD 44.4 14.3 82.1 3.6SLTP 53.2 6.1 87.9 6.1SLTA 63.4 7.6 87.0 5.4Universitas 73.4 10.3 87.9 1.7

< 2 juta 53.3 14.0 80.7 5.32 - < 4 juta 56.1 5.8 88.4 5.8=> 4 juta 70.3 7.7 89.7 2.6

WILAYAH

PENDIDIKAN

PENDAPATAN

GENDER

USIA

DESA/KOTA


Usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan ditolak oleh mayoritas di dalam setiap lapisan

masyarakat yang aware dengan isu ini.

Temuan

21

v  Sekitar 79.6% warga cukup atau sangat percaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam setahun terakhir trust warga kepada KPK juga kurang lebih stabil, sekitar 80-81%.

v  Sekitar 22.5% warga mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK, terutama kelompok laki-laki, usia 26 tahun ke atas, pendidikan dan pendapatan semakin tinggi, wilayah perkotaan dan terutama Kalimantan, Jawa dan Sumatera.

v  Di antara warga yang mengikuti berita tersebut, sekitar 54.4% menilai revisi UU akan melemahkan KPK, 34.1% menilai akan memperkuat dan 11.5% tidak bisa menilai. Mayoritas warga menilai revisi UU akan melemahkan KPK, kecuali pada kelompok pendidikan menengah pertama, perempuan, wilayah pedesaan dan terutama dari Maluku Papua.

v  Mayoritas warga, yang mengetahui tentang beberapa kewenangan KPK yang diusulkan untuk direvisi, tidak setuju jika kewenangan KPK melakukan penyadapan dibatasi dan juga tidak setuju jika kewenangan penuntutan oleh KPK dihapuskan.


DPR dan Partai Politik (Sikap terhadap Revisi UU KPK dan

Trust kepada DPR & Parpol)

Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap DPR, Partai Politik? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, sedikit percaya, atau

tidak percaya sama sekali?…(%)

Tren Tingkat Kepercayaan Terhadap DPR dan Partai Politik

48.550.1

39.2

59.2

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan'15 Jan'16

DPR

PartaiPolitik

Dalam setahun terakhir trust kepada DPR dan partai politik merosot.



Trust Terhadap DPR menurut awareness terhadap revisi UU KPK (%)



Sangat/ cukup

percaya

Sedikit/tidak percaya

sama sekaliTidak tahu

Ya 22.5 36 62 1Tidak 77.5 52 39 9

Tahu 67.6 31 69 0Tidak tahu 32.4 48 49 4

Tahu 60.5 29 70 0Tidak tahu 39.5 46 51 3

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi wewenang

KPK melakukan penyadapan?

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan

wewenang KPK melakukan penuntutan?


Revisi UU KPK berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik kepada DPR.

Jika pemilu untuk memilih anggota DPR RI diadakan sekarang, partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih?…(%)

Pilihan Partai

33.5

2.5

0.3

0.6

0.6

1.9

2.8

3.0

3.4

4.3

5.7

7.5

9.7

24.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

TT/TJ

Lainnya

PKPI

Hanura

PBB

NasDem

PKS

PAN

PPP

PKB

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP



Jika pemilu untuk memilih anggota DPR RI diadakan sekarang, partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih?…(%)

Tren Pilihan Partai

79

7

19

1512

108 7 5

1 124

3

24

107

63 3

1 1 03

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nas

Dem PK

B

PK

S

PD

IP

Gol

kar

Ger

indr

a

Dem

okra

t

PA

N

PP

P

Han

ura

PB

B

PK

PI

Lain

nya

Tida

kta

hu

/jaw

ab

Pileg 2014 Jan'2016

Jika pemilu diadakan ketika survei, PDIP paling banyak didukung. Naiknya elektabilitas PDIP ini kemungkinan besar didorong oleh approval rating Jokowi yang juga meningkat.



Opini tentang rencana revisi UU KPK menurut massa pemilih partai (%)



Ya, Mengik

utiTidak


melemahkan KPK


memperkuat KPK

TT/TJ

NasDem 40 60 42 42 17PKB 6 94 25 75 0PKS 26 74 27 55 18PDIP 22 78 47 43 10Golkar 25 75 47 45 8Gerindra 28 72 67 21 12Demokrat 22 78 68 26 5PAN 28 72 46 54 0PPP 26 74 43 29 29Hanura 33 67 33 67 0


revisi UU KPK?


Ibu/Bapak?

MASSA PEMILIH PARTAI




Sikap terhadap pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan menurut massa pemilih partai

“Mayoritas dari hampir semua kelompok pemilih partai yang aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan.”

28


TT/TJ

Nasional 67.6 14.4 83.9 1.7

NasDem 66.7 87.5 12.5PKB 50.0 100.0PKS 63.6 28.6 71.4PDIP 66.3 12.7 87.3Golkar 52.6 15.0 80.0 5.0Gerindra 78.8 19.2 80.8Demokrat 68.4 7.7 92.3PAN 84.6 9.1 90.9PPP 42.9 16.7 83.3Hanura 66.7 50.0 50.0

Basis Partai





“Mayoritas dari hampir semua kelompok pemilih partai aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan”.

29


TT/TJ

Nasional 60.5 9.0 86.7 4.3

NasDem 50.0 83.3 16.7PKB 75.0 33.3 66.7PKS 63.6 14.3 85.7PDIP 56.6 10.6 85.1 4.3Golkar 44.7 17.6 82.4Gerindra 75.8 4.0 96.0Demokrat 78.9 6.7 93.3PAN 84.6 81.8 18.2PPP 42.9 100.0Hanura 66.7 50.0 50.0

Basis Partai


Sikap terhadap penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan menurut massa pemilih partai

Temuan

30

v  Terdapat 48.4% warga yang cukup atau sangat percaya kepada DPR. Dibandingkan KPK, trust kepada lembaga legislatif ini terbilang rendah. Angka ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan rating DPR satu tahun lalu, dimana trust masyarakat masih berkisar pada 59.2%.

v  Sehubungan dengan isu revisi UU KPK, trust yang rendah ini terancam semakin menurun. Mereka yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah terhadap DPR dibandingkan mereka yang tidak mengetahui masalah ini. Dalam hal pembatasan kewenang penyadapan perbandingannya adalah 31:48%, dan dalam kewenangan penuntutan 29:46%.

v  Kenyataan ini muncul karena mereka yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung menolak. Padahal, DPR saat ini tampak lebih cenderung untuk terus melakukan revisi. Maka dapat diperkirakan, jika revisi UU KPK dilaksanakan trust masyarakat terhadap DPR berpotensi menurun.


Temuan

31

v  Trust terhadap partai politik juga terbilang rendah (39.2%), dan bahkan lebih rendah dibandingkan DPR. Saat ini, jika pemilu diadakan, PDIP masih mendapatkan dukungan paling besar (24%). Tingkat dukungannya lebih tinggi jika dibandingkan perolehan partai ini pada pemilu legislatif tahun lalu (19%). Namun demikian, masih banyak pemilih yang belum memberikan dukungan suara (34%).

v  Sehubungan dengan isu revisi UU KPK, basis PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP cenderung menilai revisi UU akan melemahkan KPK. Sementara basis PKB, PKS, PAN dan Hanura menilai revisi UU akan memperkuat KPK. Tampak di sini ada opini yang terbelah menyangkut efek umum yang akan ditimbulkan dari revisi UU KPK.


Temuan

32

v  Meskipun demikian, ketika ditanya tentang beberapa detil perubahan dalam revisi UU KPK, masyarakat dari semua latar belakang partai cenderung menolak. Mereka tidak setuju dengan pengurangan kewenangan KPK untuk menyadap dan menuntut. Artinya, jika revisi UU KPK dilakukan dengan mengurangi kewenangan KPK, maka arahnya akan berlawanan terhadap aspirasi masyarakat untuk tetap mempertahankan KPK. Dapat diprediksi, trust terhadap partai politik juga akan mengalami penurunan.


Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi (Sikap terhadap Revisi UU KPK dan

Approval Rating)

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan?…(%)

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi

59.1

28.7

2.3 2.57.4

0

25

50

75

100

Sangat puas Cukup puas Kurang puas Tidak puassama sekali

TT/TJ

Mayoritas warga (66.5%) cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.



Tren Kepuasan Sejak Jokowi Dilantik

62

47

41

53 53

67

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan'15 Mrt'15 Jun'15 Okt'15 Des'15 Jan'16

LSI-Indikator Indikator

SMRC SMRC

SMRC

Poltracking

Tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi saat ini paling tinggi sejak dilantik sebagai Presiden.



Tren Kondisi Ekonomi

28

23

31

41

27 28

34

4239

27

34 3432

31

24 23

30

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Okt'14 Jan'15 Jun'15 Okt'15 Des'15 Jan'16

Memburuk

Tidak berubah

Membaik

Kondisi ekonomi dinilai terus membaik dalam 4 bulan terakhir.



Paralel antara kepuasan atas kinerja Jokowi dan persepsi atas kondisi ekonomi

62

41

53 53

67

31

24 23

3034

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan'15 Jun'15 Okt'15 Des'15 Jan'16

Puas dengankinerja Jokowi

Kondisiekonomimembaik

Evaluasi atas kinerja Jokowi berhubungan erat dengan persepsi atas kondisi ekonomi secara nasional. Semakin positif persepsi warga atas kondisi ekonomi, semakin tinggi

kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi.



korelasi pearson = 0.804

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Berdasar Demografi

38

Base Puas Kurang puas

TT/TJ Base Puas Kurang puas

TT/TJ

Laki-laki 50.0 65.7 33.0 1.3 <= SD 42.5 72.5 23.4 4.1Perempuan 50.0 67.4 28.9 3.7 SLTP 18.7 63.8 33.8 2.4

SLTA 28.5 60.4 38.7 0.9<= 21 tahun 4.6 66.2 33.8 0.0 Universitas 10.2 63.9 36.1 0.022 - 25 tahun 5.1 65.4 34.6 0.026 - 40 tahun 34.5 63.8 33.9 2.3 < 2 juta 51.5 69.9 26.8 3.341 - 55 tahun 34.8 67.9 29.7 2.4 2 - < 4 juta 29.9 68.0 30.9 1.1> 55 tahun 20.9 69.9 26.4 3.7 => 4 juta 18.5 59.3 39.6 1.1

Islam 88.1 63.9 33.4 2.7 Membaik 34.5 83.5 15.2 1.3Kristen 8.5 84.7 15.3 0.0 Tidak berubah 33.6 63.3 35.7 1.0Lainnya 3.5 88.9 7.4 3.7 Memburuk 28.3 51.8 44.7 3.4

TT/TJ 3.7 49.1 29.8 21.1Jawa 39.2 67.4 30.3 2.3Sunda 16.7 59.8 36.7 3.5 Pedesaan 50.3 72.4 24.5 3.1Madura 3.9 76.7 21.7 1.7 Perkotaan 49.7 60.5 37.5 1.9Bugis 2.3 61.1 27.8 11.1Batak 2.8 83.7 16.3 0.0 Sumatera 21.3 56.1 43.0 0.9Minang 2.3 36.1 63.9 0.0 Jawa 56.8 66.6 30.5 3.0Betawi 2.8 65.9 29.5 4.5 Bali Nusa 5.8 67.8 27.8 4.4Lainnya 29.9 69.0 29.1 1.9 Kalimantan 5.8 82.2 16.7 1.1

Sulawesi 7.1 80.9 15.5 3.6Maluku Papua 3.2 72.0 26.0 2.0

AGAMA

ETNIS

GENDER PENDIDIKAN

USIA

PENDAPATAN

EKONOMI SETAHUN TERAKHIR

DESA/KOTA

WILAYAH

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi berasal dari tiap kelompok warga, baik dari kategori gender, usia, agama, pendidikan, pendapatan, desa/kota maupun wilayah. Satu-satunya kelompok etnis yang

kurang puas atas kinerja Jokowi adalah Minang.


6864

50

77

53

43

5853 50

7367

73 73

51

83

6759 61

68 7078

62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total

NasDem PKB

PKS

PDIP

Golkar

Gerindra

Demokrat

PAN

PPP

Hanura

Jan'15 Jan'16

Yang paling puas dengan kinerja Jokowi adalah massa pemilih PDIP (83%), sedangkan yang paling kurang puas massa PKS (51%). Dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap Jokowi di masing-masing pemilih partai mengalami kenaikan, kecuali pada

pemilih PKS yang tetap rendah.



Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurut massa pemilih partai (%)

Kepuasan Terhadap kinerja Jokowi menurut awareness terhadap revisi UU KPK (%)



Sangat/ Cukup Puas

Kurang/ Tidak Puas Sama

SekaliTT/TJ

Ya 22.5 66 34 1Tidak 77.5 67 30 3

Tahu 67.6 63 37 0Tidak tahu 32.4 73 27 1

Tahu 60.5 62 37 0Tidak tahu 39.5 72 28 1

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi wewenang

KPK melakukan penyadapan?

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan

wewenang KPK melakukan penuntutan?


Revisi UU KPK cenderung berdampak negatif terhadap evaluasi atas kinerja Jokowi. Kepuasan atas kinerja Jokowi pada mereka yang aware dengan isu revisi UU KPK lebih

rendah dibanding yang tidak aware.

Temuan

41

v  Sekitar 66.5% warga cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Tingkat kepuasan (approval rating) ini tampak paling tinggi selama Jokowi dilantik sebagai Presiden Oktober 2016 yang lalu. Hal ini terutama didorong oleh persepsi warga terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini yang dirasakan terus membaik.

v  Kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih tinggi pada kelas menengah bawah dan wilayah pedesaan. Dari sisi basis partai, kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih rendah di kalangan PKS, Gerindra dan Demokrat. Tapi dalam setahun terakhir kecenderungannya meningkat, kecuali dari basis PKS.

v  Meskipun tingkat kepuasan kinerja presiden tinggi, bukan berarti kondisinya akan terus konstan. Ketika dikaitkan dengan rencana revisi UU KPK, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK.


Temuan

42

v  Mereka yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap kinerja presiden dibandingkan mereka yang tidak mengetahui. Dalam hal pembatasan kewenang penyadapan, perbandingannya adalah 63:73% dan dalam kewenangan penuntutan 62:72%. Patut dicatat, mereka yang tahu cenderung menolak revisi UU KPK, sedangkan presiden sampai saat ini belum mengeluarkan sikap resmi atas revisi ini karena rancangannya masih di tangan DPR. Dapat diprediksi, jika revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden berpotensi menurun.


Pilihan Presiden(Dukungan terhadap calon presiden dan Persepsi

massa pemilih capres terhadap Revisi UU KPK)

Pemilihan Presiden 2019 masih sekitar 3 tahun lagi. Tapi bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih?…(%)

Pilihan Presiden (top of mind)

48.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.40.40.40.50.50.60.61.01.11.5

14.528.5

0 25 50 75 100

TT/TJ/rahasiaAbdurrahman Wahid (Gusdur)

Budi GunawanBudiman Arifin

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)Mahfud MD

Puan MaharaniSoekarwo

Susi PudjiastutiSutiyoso

Syahrizal NurTri Rismaharini

Chairul TanjungDahlan Iskan

Hidayat Nur WahidMoeldoko

Anie YudhoyonoBJ. Habibie

M. Yusril Ihza MahendraRidwan Kamil

Surya PalohWiranto

Rhoma IramaMegawati Soekarnoputri

Aburizal BakrieBasuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Hary TanoesudibjoM. Jusuf Kalla

Susilo Bambang YudhoyonoPrabowo Subianto

Joko Widodo (Jokowi)



Pilihan Presiden (semi terbuka)

25.41.5

0.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.30.30.30.30.60.60.71.01.31.31.41.41.51.51.7

20.437.4

0 25 50 75 100

Tidak tahu/tidak jawabLainnya

Pramono Edhie WibowoPuan Maharani

Zulkifli HasanAgung Laksono

Ahmad HeryawanMoeldokoSoekarwo

SutiyosoAgus Harimurti Yudhoyono

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)Ganjar PranowoChairul Tanjung

Hidayat NurwahidM. Yusril Ihza Mahendra

Anie YudhoyonoSurya Paloh

WirantoTri Rismaharini

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)Rhoma Irama

Hary TanoesudibjoM. Jusuf Kalla

Aburizal BakrieMegawati Soekarnoputri

Ridwan KamilPrabowo Subianto

Joko Widodo (Jokowi)

Jika pemilihan Presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden di antara nama-nama berikut?…(%)



Opini tentang rencana revisi UU KPK menurut massa pemilih capres (%)



Ya, Mengik

utiTidak


melemahkan KPK


memperkuat KPK

TT/TJ

JOKOWI 23 77 58 32 10PRABOWO 26 74 47 35 19LAINNYA 31 69 50 41 9BELUM TAHU 14 86 64 27 9


revisi UU KPK?


Ibu/Bapak?

PEMILIH CAPRES

Massa pemilih Jokowi maupun Prabowo yang aware dengan isu revisi KPK lebih banyak yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan

KPK dibanding yang berpendapat sebaliknya.




Sikap terhadap pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan menurut massa pemilih capres

47


TT/TJ

JOKOWI 67 9 91 0PRABOWO 72 24 76 0LAINNYA 63 19 77 4BELUM TAHU 69 5 89 5

PEMILIH CAPRES


Mayoritas dari massa pemilih Jokowi maupun Prabowo yang aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan pembatasan kewenangan KPK melakukan

penyadapan.




48


TT/TJ

JOKOWI 56 4 93 3PRABOWO 68 11 85 4LAINNYA 63 13 83 4BELUM TAHU 55 10 80 10

PEMILIH CAPRES


Sikap terhadap penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan menurut massa pemilih capres

Mayoritas dari massa pemilih Jokowi maupun Prabowo yang aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan penghapusan kewenangan KPK melakukan

penuntutan.

Temuan

49

v  Jika pemilihan Presiden diadakan saat survei diadakan, Joko Widodo mendapat dukungan paling besar, sekitar 37.4%. Prabowo Subianto mendapat 20.4% dan tokoh-tokoh lainnya kurang dari 2%. Selebihnya masih mengambang karena belum memutuskan dukungan (25.4%).

v  Meskipun pemilih Prabowo Subianto lebih banyak yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK dibandingkan pemilih Joko Widodo, semuanya sepakat dengan pandangan bahwa revisi UU ini akan memperlemah posisi KPK. Mereka juga sepakat untuk menolak pengurangan wewenang KPK untuk menyadap dan menuntun. Oleh karena itu, dalam menyikapi rencana revisi UU KPK, pengikut Joko Widodo dan Prabowo Subiato memiliki sikap yang sama: Menolak.


Isu Terkini (Operasi Tangkap Tangan KPK)

Sekitar 31.9% warga tahu berita tentang penangkapan seorang anggota DPR oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Apakah Ibu/Bapak tahu (mendengar/melihat/membaca) berita tentang penangkapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena

diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, pada tanggal 13 Januari 2016 yang lalu?…(%)

OTT KPK

68.1

31.9

0

25

50

75

100

Ya, tahu Tidak tahu



Trust terhadap institusi DPR dan KPK menurut awareness OTT KPK Januari 2016



Sangat/ cukup

percaya

Sedikit/tidak

percaya sama sekali

TT/TJSangat/ cukup

percaya

Sedikit/tidak

percaya sama sekali

TT/TJ

Ya 31.9 40 57 3 85 13 2

Tidak 68.1 52 39 9 77 14 9

Trust terhadap KPK

Tahu penangkapan anggota DPR oleh KPK pada 13 Januari 2016 karena diduga melakukan korupsi?

Base

Trust terhadap DPR

Penangkapan seorang anggota DPR oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi menurunkan trust terhadap DPR, sebaliknya menaikkan trust terhadap KPK.

Temuan

53

v  Sekitar 31.9% warga tahu berita tentang penangkapan seorang anggota DPR oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Efek dari dari peristiwa ini terhadap trust pada lembaga demokrasi cukup jelas. Mereka yang tahu cenderung memberikan kepercayaan yang lebih rendah kepada DPR dan, sebaliknya, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK.


Kesimpulan

Kesimpulan

55

v  Survei ini menemukan bahwa tingkat kepercayaan politik masyarakat Indonesia terhadap sejumlah lembaga negara dan partai politik cukup beragam. Dari institusi-institusi yang dibandingkan, KPK dan presiden menempati lapis tertinggi. Disusul kemudian oleh kepolisian yang menempati posisi tengah. Sementara DPR, partai politik dan pengadilan berada dalam posisi bawah.

v  Sebagai modal, trust yang tinggi akan menjadi faktor yang mempermudah kerja lembaga yang mendapatkannya. Dalam konteks ini, KPK dan presiden harus mampu meningkatkan atau menjaga kepercayaan besar yang diterima dari publik, jika ingin terus mendapatkan legitimasi atas kerja yang mereka lakukan.

v  Bagi yang belum mendapatkan kepercayaan tinggi, seperti DPR dan partai politik, sebaiknya berinvestasi membangun kepercayaan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan yg rendah mengakibatkan penolakan masyarakat atas berbagai inisitif yang mereka buat.


Kesimpulan

56

v  Data survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung menunjukkan penolakannya terhadap inisiatif hukum ini. Penolakan tersebut didasarkan pada pandangan mereka bahwa upaya revisi yang sekarang sedang berlangsung cenderung memperlemah kelembagaan KPK. Secara lebih detil, masyarakat tahu dan menolak upaya untuk mengurangi kewenangan penyadapan dan penuntutan.

v  Sikap penolakan masyarakat terhadap revisi UU KPK ternyata berpengaruh terhadap trust yang mereka berikan kepada DPR. Mereka yang mengetahui masalah ini cenderung memberikan kepercayaan yang lebih rendah. Hal ini wajar karena posisi mereka berseberangan dengan sikap DPR yang cenderung untuk melakukan revisi. Oleh karenanya, jika aspirasi publik ini tidak diakomodasi, dikuatirkan trust kepada DPR dan partai politik akan semakin rendah.


Kesimpulan

57

v  Data survei ini juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap rencana revisi UU KPK datang dari semua latar belakang partai politik. Meskipun pada tingkat elit DPR masih terjadi perdebatan antarfraksi, pada tataran masyarakat suaranya seragam. Partai apa pun yang mereka pilih, semuanya menolak rencana revisi UU KPK. Untuk itu, trust terhadap lembaga partai politik juga terancam turun jika rencana revisi UU KPK terus dijalankan.

v  Penolakan masyarakat terhadap revisi UU KPK juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan (approval rate) Presiden Joko Widodo. Mereka yang mengetahui masalah ini cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah. Bisa jadi karena sampai saat ini Presiden belum mengakomodasi aspirasi mereka. Draf revisi UU belum sampai ke tangan presiden, sehingga Presiden belum bisa memutuskan. Namun berdasarkan kecenderungan ini, jika Presiden mendukung revisi UU KPK, maka tingkat kepuasan publik atas kinerjanya akan cenderung menurun.


Kesimpulan

58

v  Kelanjutan upaya revisi UU KPK tidak hanya ditentukan DPR dan partai politik, tetapi juga presiden. Temuan survei menunjukkan bahwa approval rating Presiden Joko Widodo saat ini merupakan yang tertinggi sejak dilantik. Artinya, dalam soal revisi UU KPK, Presiden memiliki modal politik besar untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan yang diharapkan publik.

v  Pertaruhan trust dan approval rating dalam masalah revisi UU KPK sangat nyata, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu anggota DPR RI baru-baru ini. Peristiwa tersebut langsung menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK, tetapi pada saat berbarengan menurunkan kepercayaan mereka terhadap DPR.


Kesimpulan

59

v  Mereka yang menganggap revisi UU KPK sebagai upaya pelemahan, dan karenanya menolak, datang dari berbagai latar belakang politik, ekonomi dan sosial. Untuk itu, baik DPR, partai politik, maupun Presiden, tidak memiliki alasan atau legitimasi publik yang kuat untuk melanjutkan inisiatif yang dipandang hanya akan memperlemah KPK ini.


temuan survei nasional: 18-29 januari 2016 -...

Documents