teknis rpp- 26112012
TRANSCRIPT
B A D A N I N F O R M A S I G E O S P A S I A L
KETELITIAN PETA RENCANA
TATA RUANG Jakarta - 2012
Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46, Cibinong - Bogor
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
PERLU SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG BERBASIS SIG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN RTRW
Contoh Kasus 1 Tata Batas Administrasi
Contoh Kasus 2 Batas Garis Pantai
Contoh Kasus 3 Data Verifikasi Pulau
Contoh Kasus 4 Kelengkapan & Kesesuaian Antar Peta
Contoh Kasus 5 Ketidakpaduserasian Pola & Struktur
Contoh Kasus 6 Legenda Peta Pola & Struktur
Contoh Kasus 7 Sumber Data & Informasi
P E R M A S A L A H A N
SIMBOL DAN NOTASI
Simbol dan notasi Peta Tata Ruang sifatnya khusus.
Hanya berlaku untuk penggambaran peta tata ruang
last
Batas provinsi antar provinsi tidak sama dengan batas
provinsi yang ada di Bakosurtanal
Batas Provinsi Bakosurtanal
TATA BATAS PROVINSI
Data Kalsel
Data Kaltim
Data Bakosurtanal
Back to 1st
Next
BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN Back to 1st
Garis Pantai Prov.
Garis Pantai Bakosurtanal
GARIS PANTAI
Batas pantai diperoleh
berdasarkan citra satelit
Back to 1st Next
SURABAYA I
Garis pantai
tidak sesuai
Kegiatan reklamasi
dan sedimentasi
dapat
mempengaruhi
batas dan luas
wilayah
Back to 1st Next
SURABAYA II
Garis pantai
tidak sesuai
Kegiatan reklamasi
dan sedimentasi
dapat
mempengaruhi
batas dan luas
wilayah
Back to 1st Next
SURABAYA III
Garis pantai
tidak sesuai
Kegiatan reklamasi
dan sedimentasi
dapat
mempengaruhi
batas dan luas
wilayah
Back to 1st
DATA VERIFIKASI PULAU
Hasil verifikasi pulau belum digunakan • Jumlah pulau tidak sama
• Penamaan pulau tidak sesuai
Back to 1st
KELENGKAPAN PETA VISUAL
1. Garis batas administrasi
tidak sesuai spek
2. Jumlah warna di
legenda tidak sama
dengan di muka peta
3. Keterangan nilai skala
dan skala grafis tidak
konsisten, proyeksi
masih salah dan sumber
peta tidak lengkap.
4. Peta RTRWKab tidak
perlu tampilan citra
sebagai latar.
Back to 1st
KESESUAIAN ANTAR PETA
Peta kepadatan penduduk Peta rawan bencana
1. Daerah pemukiman padat
2. Daerah rawan bencana,
tidak sinkron bila daerah ini dijadikan area pemukiman
Back to 1st
SURABAYA IV
Data informasi merupakan hutan
bakau,
Kenyataan pengamatan
melalui citra satelit
bukan merupakan hutan bakau
Back to 1st
Antara Dua RTRW Provinsi; lindung vs budidaya
KETIDAKPADUSERASIAN POLA RUANG Back to 1st
LEGENDA PETA POLA PEMANFAATAN RUANG ANTAR PROVINSI
Back to 1st Next
LEGENDA PETA STRUKTUR RUANG ANTAR PROVINSI
Back to 1st
SINKRONISASI RENCANA ANTARA DUA LEVEL RTRW
Back to 1st
KASUS MEBIDANGRO
Informasi fungsi jalan tidak
mengikuti hirarki
Back to 1st
KASUS GORONTALO
Unsur-unsur Kawasan Strategis seharusnya
ada di Peta Pola Pemanfaatan Ruang
Back to 1st
Pencantuman sumber data yang tidak tepat
SUMBER DATA PETA
Keterangan Sumber Data sering kali dianggap sebagai informasi tidak penting sehingga dicantumkan tidak jelas.
Back to 1st
SISTEMATIKA – RPP
KETENTUAN UMUM BAB I
PERENCANAAN TATA RUANG BAB II
BAB V
KETELITIAN PETA BAB III
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
GEOSPASIAL PETA RENCANA TATA RUANG
BAB IV
BAB VI
LAMPIRAN
KETENTUAN PENUTUP
PEMBINAAN TEKNIS
WIL
AY
AH
P
ER
KO
TA
AN
RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG
RTR KWS METROPOLITAN
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTR KWS STRA KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM
WIL KABUPATEN RTRW KOTA
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KWS STRA. PROVINSI
RDTR WIL KOTA
Klasifikasi Hirarki Perencanaan Tata Ruang
Diagram Perencanaan RTRW
RENCANA RINCI Skala≤ 1:5.000
RTRW KABUPATEN & KOTA Skala ≤1:50.000 dan 1:25.000
RTRW PROVINSI Skala ≤1:250.000
RTRW KSN & PULAU Skala 1:500.000 – 1:5.000
RTRW NASIONAL Skala 1:1.000.000
RDTR
RTR
KAB./KOTA
RTRW PROV.
RTRW KSN & PULAU
RTRW Nasional
Kew
enan
gan
Nas
iona
l
Kew
enan
gan
Dae
rah
o sistem referensi geometri yang dipakai;
o skala, akurasi, atau kerincian basis data;
o format penyimpanan secara digital
termasuk kode unsur;
o penyajian kartografis mencakup simbol,
warna, arsiran dan notasi; dan
o kelengkapan muatan peta.
KETELITIAN
PETA
MENCAKUP
CAKUPAN KETELITIAN PETA
DATA SPASIAL DASAR/PETA DASAR
Geometris wilayah administrasi, garis pantai, sungai, jalan, kontur
Skema Proses Pemeriksaan Peta RTRW Provinsi/Kab/Kota
DATA SPASIAL TEMATIK/PETA TEMATIK
Kelengkapan tema sesuai yg ditentukan dalam NSPK oleh sektor2 terkait
DATA SPASIAL RENCANA/PETA RENCANA
Kesesuaian data dasar, tematik dan rencana
LAYOUT/ALBUM PETA
Sesuai dengan kaidah kartografis
Memenuhi syarat?
Memenuhi syarat?
Memenuhi syarat?
Perbaikan Geometris
Perbaikan Tema dan
Kelengkapannya
Perbaikan peta Rencana
Rekomendasi
teknis
perpetaan
untuk proses
selanjutnya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
Contoh Peta Sebelum Supervisi
Contoh Peta Setelah
Supervisi
Sungai
sebelum supervisi setelah supervisi
Sungai berwarna biru
RPP:
Sungai kecil = line hitam
Sungai besar = warna biru
dengan garis sungai hitam
Sempadan sungai
berwarna merah muda
RPP:
Sempadan sungai
berwarna biru
PENGAPLIKASIAN RPP
Sebelum Supervisi Setelah Supervisi
2.1
Contoh:
Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah
mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram –
Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis
pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram
Metro
Kriteria Perencanaan RDTR berikut PZ : • RTRW kabupaten/kota belum dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat
ketelitian petanya belum mencapai 1:5000; dan/atau
• RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang
perlu disusun RDTR-nya.
Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR berikut PZ : • wilayah administrasi;
• kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/sub wilayah kota;
• bagian daerah wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
• kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan;
dan/atau
• bagian wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan
direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
KETENTUAN UMUM PEDOMAN RDTR
Permen PU 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan
RDTR dan PZ Kab/Kota
PP 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
SURVEI PENGAMBILAN TITIK-TITIK KONTROL
DENGAN GPS GEODETIC (SKALA 1:5.000)
Pengukuran GCP menggunakan GPS type Geodetic
dengan ketelitian tinggi (fraksi cm)
Pengambilan titik GCP
harus tepat
Pada sudut bangunan
yang dapat
teridentifikasi pada citra
Sebelum
Sesudah
Proses orthorektifikasi dan koreksi geometris dilakukan dengan bantuan DEM
karena ada dasarnya permukaan bumi tidak datar. Pada peta skala besar relief
permukaan bumi harus diperhitungkan untuk mendapatkan peta yang akurat.
SURVEY GPS UNTUK KELENGKAPAN PETA
Proses selanjutnya adalah menambahkan data kelengkapan lapangan pada hasil
digitasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan survey kelengkapan peta di lapangan dengan
Mengambil detil berupa nama2 tempat, bangunan penting, nama jalan, nama desa, dsb.
HASIL SURVEY KELENGKAPAN PETA
Hasil suvey lapangan
dalam peta digital
dan database spatial nya
Terima kasih BERSAMA MENATA RUANG
INDONESIA YANG LEBIH BAIK