tehnik pembuktian pidana pph · pdf filepembayaran kpd rekanan, pemotongan ... terhadap kasus...
TRANSCRIPT
SELF ASSESSMENT
dimana
Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar
sendiri pajak yang terutang
Tulang punggung sistem ini adalah
“VOLUNTARY COMPLIANCE”
(kepatuhan sukarela)
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI
INDONESIA
Self Assessment mengandung konsekuensi sebagai berikut :
◦ sistem self assessment ini meletakkan tanggung jawab pemungutan pajaksepenuhnya pada wajib pajak.
◦ Memungkinkan terjadinya perlawanan terhadap proses pemungutan pajakmerupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik denganmemanfaatkan celah hukum (Tax avoidance) maupun melalui upayapenyelundupan pajak (Tax Evasion)
Peran penting Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyukseskan pemungutanpajak dengan sistem self assessment ini, terletak pada kemampuannya untukdapat secara optimal melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakanhukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajibanperpajakan baik berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana.
Sistem Self Assessment “ Mendaftar diri Ke DJP , menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pajak yang terutang. Bendahara sebagai Wajib Pajak mempunyai Perbedaan /karakteristik khusus dengan Wajib Pajak biasa Lain! Wajib pajak perusahaan
1. PPh Pasal 4 ayat (2) harus di setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir:
2. PPh Pasal 21 Oleh pemotong PPh harus di setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya stlh Masa Pajak berakhir:
3. PPh Pasal 23 dan Pasal 26 tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya stlh Masa Pajak berakhir:
dan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
Masa /bln Januari Tanggal 10 Feb Tgl 20 Feb
Pembayaran kpd rekanan, saat pemotongan
/pemungutan
Pembayaran ke Bank Persepsi/Ktr
Pos
Pelaporan
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara;
Wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari stlh Masa Pajak berakhir.
Masa /bln Januari Tgl 14 Feb
Pembayaran kpd rekanan, pemotongan /pemungutan, Pembayaran ke Bank/Ktr Pos (bersama-sama)
Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yangpemungutannya dilakukan oleh BendaharaPengeluaran sebagai Pemungut PPN, harusdisetor paling lama tanggal 7 ( tujuh ) bulanberikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
Wajib melaporkan paling lama akhir bulanberikutnya setelah masa Pajak berakhir.
Masa /bln Januari Tanggal 07 Feb Tgl Akhir Feb
Pembayaran kpd rekanan, pemotongan
/pemungutan
Pembayaran ke Bank Persepsi
/Ktr Pos
Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yangpemungutannya dilakukan oleh PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayarsebagai Pemungut PPN, harus disetor padahari yang sama dengan pelaksanaanpembayaran kepada PKP RekananPemerintah melalui KPPN
JanuariTgl Akhir Februari
Pembayaran/ Pemotongan/Penyetoran Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN
Kewajiban yang tidak di”taat” i;
tidak diikuti menimbulkan;
Kewajiban yang ditunda/tertunda/tidak terlaksana mengakibatkan adanya
Hukuman“SANKSI” Jenis jenis hukuman /Sanksi di bidang
Perpajakan Sanksi di bidang Perpajakan :1. Administrasi. (KUP) 2. Pidana.(KUP,KUHP,Tipikor)
Tidak Melapor/Terlambat melapor,
Sudah melaporkan namun membetulkan SPT pertama dst, namun ada kekurangan pembayaran
Tidak memotong/tidak memungut Pajak -pajak yang terutang.
Memotong/Memungut tapi tidak menyetor seluruhnya atau menyetor sebagian.
Sanksi administrasi ini tidak melihatunsur/memperhatikan “NIAT” yaitu Karena “Alpa atauSengaja.”
Jenis-jenis Sanksi Administrasi berupa : 1 Denda Rp. 500.000 U” PPN Rp. 100.000 U” Masa Lain Rp. 1.000.000 U’Thn Badan Rp. 100.000 U” Thn OP
dikarenakan menyampaikan tidak tepat waktu atau tidak menyampaikan ke DJP
Masa lain seperti, PPh Pasal 21, 22, 23/26, 4(2). Perhitungan per Masa per satu SPT.
2. Bunga : 2 % /bulan, sudah dilaporkannamun ada kekurangan pajak yangakan dibayar.
Bunga dihitung sejak penyampaianSPT berakhir harus disampaikan s.dtanggal pembayaran kekurangantersebut.
PENINDAKAN PEMBERKASAN PENYERAHAN
BERKAS
PERKARA
Rik Tsk.
Rik Ahli
Rik Saksi
PEMERIKSAAN
Penangkapan &
Penahanan
Penyitaan
Penggeledahan
Pencegahan
Pasal 44 UU No. 16Tahun 2009 Tentang KUP dan
KEP. Dirjen No. 272/PJ./2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan
Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
Koordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan
UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
MINDIK
Sprindik
Instruksi Sidik
Usul Sidik
Lap. Kejadian
SPDP
PENGERTIAN PENYIDIKAN :
Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
PENYIDIKAN
Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanPasal 1 angka 31 UU KUP
PENGERTIAN PENYIDIKAN :
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukantersangkanya.
KUHAP
Psl. 1 angka 1 Jo.
Psl. 6 ayat 1
KUP
Pasal 44 ayat (1)
Pejabat polisi negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang
Undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidikan TP di bidang perpajakan hanya dapat
sus sebagai penyidik TP di bidang perpajakan.
PENYIDIK
Unsur-unsur Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan :
1. Unsur Subyek
Pelaku perbuatan pidana : Setiap orang
a. Orang pribadi
b. Badan hukum (Pengurus, Wakil, Kuasa & Pegawai WP)
Termasuk : * yang menyuruh
* yang turut serta melakukan
* yang menganjurkan
* yang membantu melakukan
2. Unsur Perbuatan
a. Memenuhi rumusan Pasal 38, 39, 41A, 41B, 41 C dan 43 KUP
b. Memenuhi rumusan Pasal 24,25 PBB, 13,14 BM, 41A PPSP
c. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana
d. Perbuatan tersebut dilakukan di bidang perpajakan
3. Unsur Akibat
Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
4. Unsur Kesalahan
a. Kealpaan
b. Kesengajaan
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PASAL-PASAL YANG MENGATUR
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
UU KUP
Ps. 38,
39,39A, 41,
41A, 41B,
41C, 43
UU PBB
Ps. 24,
25
UU BM
Ps. 13,
14
UU PPSP
Ps. 41A
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 41
Pasal 41A
Pasal 41B
Pasal 43
Pasal 40
Penyertaan Tipid Ps 38, Ps 39 dan Ps 39A
Penyertaan Tipid Ps 41A dan Ps 41B
Tindak Pidana (Alpa) bukan yang pertama
kali
Daluwarsa
Tipid Rahasia Jabatan
Tipid Tidak Melaksanakan Pasal 35
Tipid Menghalangi/Mempersulit DIK
.
Tindak Pidana (Sengaja)
Pengulangan
P e r c o b a n
A l p a
Sengaja
Delik Aduan
KETENTUAN PIDANA DALAM UU KUP
Pasal 39 A Menggunakan/menerbitkan
faktur pajak, bukti potput,
ssp tidak sesuai transaksi
sebenarnya
TAMBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM
UU No. 16 / 2009 KUP
NON PKP menerbitkan faktur
Pasal 41C Tipid tdk melaksanakan Pasal 35 A
Tipid penyalahgunaan data dan
Informasi perpajakan
A L P A
Tidak menyampaikan SPT
Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
(bukan untuk pertama kali)
Dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan Negara
* Kurungan maksimal satu tahun, atau
* Denda maksimal dua kali
A K I B A T
SANKSI PIDANA
PASAL 38
SENGAJA - [ Pasal 39 Ayat (1) ]•a. tidak mendaftarkan diri•b. menyalahgunakan NPWP/NPPKP •c. tidak menyampaikan SPT •d. menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap•e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan•f. memperlihatkan pembukuan palsu/dipalsukan•g. tidak menyelenggarakan/memperlihatkan/meminjamkan pembukuan•h. tidak menyimpan buku, catatan, dokumen cfm psl 28 ayat (11)•i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut
A K I B A T
Dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara
SANKSI PIDANA
Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
DAN
Denda paling sedikit 2 x dan paling banyak 4 x jumlah pajak
yang terutang / kurang dibayar
PASAL 39
PENGULANGANPasal 39 Ayat (2) KUP
Ancaman Pidana (Pasal 39 Ayat (1))
dilipatkan dua
Dengan syarat belum lewat satu tahun
selesai menjalani pidana, melakukan lagi
Tindak Pidana
PASAL 39
Pasal 39 Ayat (3) KUP
P E R C O B A A N
* Menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP
atau NPPKP.
* Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap.
( Dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi atau
pengkreditan pajak)
Pidana Penjara paling singkat 6 Bulan paling lama 2 Tahun
dan
Denda paling sedikit 2 x paling banyak 4 x
jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak
PASAL 39
SANKSI PIDANA
SENGAJA
Menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur pajak,
bukti potput, dan atau SSP yg tdk berdasarkan transaksi
sebenarnya
Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan
sebagai PKP
Penjara paling singkat 2 Tahun paling lama 6 Tahun
SertaDenda paling sedikit 2 x paling banyak 6 x jumlah faktur pajak atau Potput atau SSP
PASAL 39 A
S A N K S I
A L P A
Tidak memenuhi kewajiban meraha-
siakan segala sesuatu yang diketahui
/diberitahukan kepadanya oleh WP.
karena jabatannya ( seperti tersebut
dalam Pasal 34 KUP. )
S A N K S I
~ Pidana kurungan selama-lamanya
satu tahun, dan
~ Denda setinggi-tingginya
Rp 25.000.000,00
Sengaja
Tidak memenuhi/menyebabkan
tidak terpenuhinya kewajiban
merahasiakan segala sesuatu yang
diketahui/diberitahukan kepada
nya oleh WP. karena jabatanya
(seperti tsb. dalam Pasal 34 KUP.)
S A N K S I
~ Pidana penjara selama-lama
nya dua tahun, dan
~ Denda setinggi-tinggnya
Rp 50.000.000,00
PEJABAT PEJABAT/SESEORANG
SETIAP ORANG (YANG TERIKAT PASAL 35)
YANG DENGAN SENGAJA
• Tidak memberikan keterangan atau bukti atau
• Memberikan keterangan atau bukti yang
tidak benar.
Pasal 41 A
S A N K S I
Pidana Kurungan Maksimal 1 Tahun
dan
Denda paling banyak Rp 25.000.000,00
SETIAP ORANG yang dengan sengaja
Pasal 41 B
S A N K S I
Pidana penjara paling lama
3 tahun
dan
denda paling banyak Rp 75.000.000,00
Menghalangi atau Mempersullit Penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
Pasal 41 C
TIDAK MEMENUHI PASAL 35 (1)
MENYEBABKAN TDK TERPENUHINYA
PASAL 35 (1)
TDK MEMBERI DATA/INFO YG
DIMINTA DJP CFM. PASAL 35 A (2)
MENYALAHGUNAKAN DATA/INFO
PAJAK SHG ADA KERUGIAN NEGARA
KURUNGAN 1 TAHUN atau DENDA Rp. 1
M
KURUNGAN 10 BLN atau DENDA
Rp. 800 JUTA
KURUNGAN 10 BLN atau DENDA
Rp. 800 JUTA
KURUNGAN 10 BLN atau DENDA
Rp. 800 JUTA
PERBUATAN SANKSI
KUHP KUP
Pasal 55 PASAL 43 :
(1) Ketentuan sebagaimana pasal 39
dan 39A berlaku juga bagi wakil,
kuasa, pegawai dari wajib pajak atau
pihak lain yang menyuruh
melakukan, turut serta melakukan,
menganjurkan, membantu
melakukan tindak pidana
(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41A dan 41B
berlaku juga bagi yang menyuruh
melakukan, yang menganjurkan atau
yang membantu melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan.
Pasal 43
Dipidana sebagai pembuat suatu
perbuatan pidana :
-Yang Melakukan
-Yang Menyuruh Melakukan
-Yang turut serta melakukan
-Yang Menganjurkan
Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu suatu
kejahatan :
-Yang sengaja memberi bantuan pada
waktu kejahatan dilakukan
-Yang sengaja memberi kesempatan atau
sarana atau keterangan utk melakukan
kejahatan
PASAL 38, 39, 39A UU KUP
WAJIB PAJAK
WAKIL ( Pasal 32(1),(2),(4))
KUASA (Pasal 32(3))
PEGAWAI WAJIB PAJAK
PIHAK LAIN :
-Yang Menyuruh
-Yang Turut Serta
-Yang Menganjurkan
-Yang Membantu Melakukan
PASAL 43 Ayat (1)
BARANG SIAPA
Sosialisasi peraturan perpajakan terutama yang terkait dengan tindak pidana perpajakan
Reformasi Organisasi DJP, Penyidikan hanya dilakukan oleh KPDJP dan Kanwil DJP, sehingga pelaksanaan penyidikan dapat lebih terfokus
Meningkatkan upaya penegakan hukum melalui Penyidikan terhadap kasus tindak pidana perpajakan untuk memberi efek jera (deterrent effect) bagi wajib pajak sehingga peraturan perpajakan dapat ditaati secara voluntary compliance
Publikasi terhadap hasil penyidikan yang telah dilaksanakan
JAKSA AGUNG
Pasal 44 B
DENGAN SYARAT
Setelah WP melunasi pajak yang tidak
atau kurang di bayar atau tidak
seharusnya dikembalikan, ditambah de-
ngan sanksi administrasi berupa denda
sebesar empat kali jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar, atau yang
tidak seharusnya dikembalikan.
Untuk kepentingan penerimaan negara
atas permintaan Menkeu, Jaksa Agung
dapat menghentikan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan paling lama
dalam jangka waktu 6 bulan sejak
tanggal surat permintaan
PENYIDIK
Pasal 44 A
DALAM HAL :
-Tidak cukup bukti
-Bukan Tindak Pidana
-Daluwarsa
-Tersangka Meninggal Dunia
Siapa yang BERWENANG
melakukan Penyidikan atas
TINDAK PIDANA
PAJAK ?
PPNS DJP
Kecuali
Ps 13 UU BM POLRI
a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan /laporan agar menjadi lebih lengkap & jelas;
b) Meneliti, mencari & mengumpul kan keterangan mengenai orang pribadi / badan;
c) Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
d) Memeriksa buku/catatan dan dokumen lain;
e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti;
f) Meminta bantuan tenaga ahli;g) Menyuruh berhenti dan/atau
melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/dokumen;
h) Memotret seseorang;i) Memanggil orang untuk
didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j) Menghentikan penyidikan dan/ atau
k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menggunakan pajak yang telah dipotong/dipungut untukkeperluan pribadi atau diputar terlebih dahulu untukusaha/bisnis, akan tetapi usaha/bisnis tsb gagal.
Menggunakan pajak yang telah dipotong/dipungut untukmenutupi pengeluaran kantor yg lainnya yg belum cairdananya, akan tetapi setelah dana cair, pajak tsb tdk segeradisetorkan ke Bank Persepsi.
Melakukan penyetoran pajak melaui orang lain/perantara dg iming-iming mendapat imbalan/komisi dg prosentasetertentu apabila menyetor lewat perantara tsb, akan tetapiternyata pajak tsb tdk disetor ke Bank persepsi danBendahara diberi SSP bodong.