tax-planning-atas-ppn-1209118992385441-8
TRANSCRIPT
MANAJEMEN PAJAKATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN/ATAUPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH
Presented by: Christine SE.Ak., M.Int. Tax
Agenda Kewajiban Pengusaha Kena Pajak. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan
saat pembuatan faktur pajak, dan tata cara pembuatan faktur pajak.
Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan Objek dan Subjek PPN dan atau PPnBM
Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPn dan/atau PPnBM
Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak:
Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.
Kapan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak?
Kapan saat pelaporan menjadi PKP?
WP yang sudah memenuhi ketentuan
sebagai PKP, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP sebelum melakukan
penyerahan BKP/JKP.
Ke mana harus melapor?
Ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha, dan tempat
kegiatan usaha dilakukan.
Apa resikonya jika tidak melakukan
kewajiban tersebut?
Resiko jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut
Direktur Jenderal Pajak dapat
mengukuhkan PKP secara jabatan apabila
PKP tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan tersebut.
Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan saat pembuatan faktur pajak, dan tata cara pembuatan faktur pajak
Saat pembuatan Faktur Pajak: Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP,
kecuali pembayaran terjadi terjadi sebelum akhir bulan berikutnya dibuat pada saat penerimaan pembayaran; atau
Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; atau
Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau
Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN
Syarat Faktur Pajak Standar
Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan
Paling sedikit memuat: Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP
Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP
Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP
Tax Planning atas Faktur Pajak Perhatikan syarat sah-nya Faktur Pajak
Standar supaya bisa dikreditkan. Terbitkan Faktur Pajak selama mungkin
(dalam kurun waktu yang diperbolehkan). Perketat term of payment untuk
mencegah WP “nalangin” PPN Pembeli.
Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan Objek PPN dan/atau PPnBM
Identifikasi item mana yang: Terutang PPN Terutang tapi tidak dipungut PPN Tidak dikenakan PPN Dibebaskan dari PPN
Rekonsiliasi Omzet PPN dengan Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan
Laporkan FP sesuai dengan masanya
Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak; atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
PKP, membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu.
Sanksi: 2% x DPP
Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM (cont.) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur
pajak tidak sesuai dengan penerbitan faktur pajak
Sanksi: 2% x DPP
Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM (cont.) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: Identitas pembeli atau identitas pembeli serta
nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
Sanksi: 2% x DPP
Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPnBM (cont.) Pengusaha Kena Pajak yang gagal
berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
Sanksi: 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM Fasilitas PPN terutang tidak dipungut
Kawasan berikat KAPET EPTE
Fasilitas PPN dibebaskan Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang
bersifat strategis (see PP No. 7 tahun 2007)