tata kelola yang baik pada sektor perikanan dan …bejobe.aji.or.id/upload/sumber daya ikan.pdf ·...
TRANSCRIPT
TATA KELOLA YANG BAIK PADA SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN
Workshop Jurnalis , Santika - 7 Juni 2014
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
1
Oleh : Dr. Toni Ruchimat
Direktur Sumberdaya Ikan
DAFTAR ISI PAPARAN
2
1. Peran Strategis Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional
2. Rancangan Kebijakan Pembangunan pada RPJM III 2015-2019
3. Rancangan Kegiatan Utama dalam RPJM III 2015-2019
4. Konsepsi Tata Kelola SDI yang Berkelanjutan
5. Rencana Pengelolaan Perikanan di WPP-NRI
PERAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
3
1
4
PERAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP
a. Penggerak ekonomi nasional
b. Mendukung ketahanan pangan dan gizi
c. Komoditas unggulan ekspor
d. Peluang cerah di masa depan
e. Turut menjaga integritas dan keutuhan nasional (NKRI)
PENGGERAK EKONOMI NASIONAL
Setiap USD 1 nilai ikan menciptakan tambahan pendapatan 75 cent
(setiap Rp 10.000 nilai ikan menciptakan tambahan pendapatan Rp 7.500)
Setiap USD 1 penerimaan dari perikanan
Membangkitkan USD 3 ke dalam perekonomian nasional
Sumber: Dyk and Sumaila, 2010
USD 80 milyar investasi perikanan berdampak pada USD 240 milyar dalam
ekonomi
Multiplier impact sekitar 2.6 (di Asia)
Peran Pengganda Ekonomi Perikanan
Posisi Indonesia saat ini: Produsen perikanan tangkap terbesar ke-2 dunia setelah China peran strategis global
5
a.
Rank Country Score/100 World Rank
1 New Zealand 82,1 11
2 Japan 81,0 13
3 Australia 80,4 14
4 South Korea 76,9 22
5 Malaysia 63,7 32
6 China 61,9 37
7 Thailand 57,4 43
8 Vietnam 49,4 56
9 Philippines 46,6 61
10 Indonesia 45,8 64
11 Myanmar 36,4 78
12 Cambodia 30,1 87
Based on: 1. Affordability 2. Availability 3. Quality & Safety
Sumber: Economic Intelligent Unit, The Economist, 2012
Harus Ditingkatkan
Indeks Ketahanan Pangan Asia Pasifik, 2012
6
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN & GIZI NASIONAL b.
7
KOMPOSISI KONSUMSI DOMESTIK PRODUK PERIKANAN *)
Konsumsi ikan dalam negeri = 32,31
kg/orang/tahun
Perikanan tangkap = 21,13 kg/kapita/tahun (65,38 %)
Perikanan budidaya = 11,19 kg/kapita/tahun (34,62%)
No. Jenis Ikan Total Konsumsi
ikan
Estimasi Konsumsi dari komoditi hasil
perikanan tangkap
Estimasi Konsumsi dari komoditi hasil
perikanan budidaya
1 Ikan Segar 12,54 10,61 1,93 2 Udang dan Hewan Air Lainnya Segar 0,85 0,53 0,33 3 Ikan Asin/diawetkan 2,65 2,58 0,07 4 Udang dan Hewan Air Lainnya Awetan 0,08 0,06 0,02 5 Konsumsi Ikan Lainnya 16,19 7,35 8,84
TOTAL KONSUMSI 32,31 21,13 11,19
*) Data tahun 2011 (diolah dari Susenas BPS)
(Kg/kap/th)
Sumber: The State of World Fisheries and Aquaculture (FAO), 2012
8
KOMODITAS UNGGULAN EKSPOR c.
Komoditas primadona yang tidak tergantikan oleh komoditas budidaya antara lain:
a.l. : Tuna & Tuna Like Species, Ikan Demersal, Ikan Hias Laut
27%
73% Perikanan Tangkap
Perikanan Budidaya
9
KONTRIBUSI EKSPOR PERIKANAN TANGKAP *)
Sumber: Data tahun 2011 (diolah dari Statistik KKP)
Nilai ekspor: Perikanan tangkap = USD 2,26 milyar Perikanan budidaya = USD 1,26 milyar
Volume ekspor
10
JENIS KOMODITAS UTAMA EKPOR PERIKANAN
No Komoditas Ekspor Utama PT PB
1 Tuna, Tongkol, Cakalang X 2 Salem X
3 Sardin X
4 Udang
a. Udang air tawar (windu, vanname, galah, dll) X
b. Udang laut (karang, lobster, dll) X 5 Kepiting X
6 Kerang X 7 Cumi-Cumi X
8 Ubur-Ubur X 9 Gurita X
10 Ikan Hias X X 11 Belut X 12 Ikan Mas X
13 Rumput Laut X 14 Kerang Mutiara X
15 Produk Olahan X X
1. Penduduk Indonesia pada RPJM III diperkirakan mencapai 260 juta orang permintaan ikan akan meningkat tajam
2. Konsumsi ikan domestik masih relatif rendah tambahan peluang untuk meningkatkan konsumsi domestik
3. Permintaan pasar dunia semakin meningkat korelasi positif antara konsumsi ikan dan kesehatan (gizi)
4. Substitusi ikan makin mahal (Indonesia harus mengimpor 700 ribu ekor sapi hidup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dengan harga yang mahal) ikan jadi pilihan alternatif
5. Strategi pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat dapat dicapai melalui perikanan, konsumsi daging akan menambah carbon foot print
6. Ekonomi berbasis SDA yang tersedia dengan dukungan iptek dan SDM berkualitas perikanan menjadi salah satu sektor andalan di masa depan bersama sektor jasa & pertanian (McKinsey Global Institute, 2013)
11
PELUANG CERAH DI MASA DEPAN d.
12
TURUT MENJAGA INTEGRITAS & KEUTUHAN NKRI e.
Fakta :
• 13.466 pulau (Timnas Pembakuan Nama Rupa Bumi 2010)
• ¾ wilayah Indonesia adalah lautan Luas daratan 1.910.000 km2 (23,32%) : luas lautan 6.279.000 km2 (76,68%) (Timnas Pembakuan Nama Rupa Bumi 2010)
• Laut terdiri dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), 7 WPP di antaranya berbatasan dengan luar negeri
• Panjang pantai 104.000 km (Bakorsurtanal 2006)
Aktivitas perikanan tangkap turut menjaga
keutuhan NKRI
Misi RPJP 2005-2025 antara lain:
1. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
2. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA RPJM III 2015-2019
13
2
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2025
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih baik
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat
daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan
kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan
IPTEK
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala
bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
*) Sesuai UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 14
FOKUS PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025
1. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Penguatan ketahanan pangan dan gizi
3. Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan
1. SDA
2. SDM yang berkualitas
3. Iptek
4. Kelembagaan & Regulasi
Arah Kebijakan Pendukung Utama
Sumber daya ikan lestari Kontribusi optimal sub sektor perikanan tangkap terhadap
perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat
15
USULAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP PADA RPJM III 2015-2019
Potensi SDI besar Sebagian Pelaku Perikanan Masih
Miskin
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
><
Produksi & produktivitas masih dapat
dioptimalkan
Tingkat konsumsi rendah
Tantangan ekspor Daya saing
>< Penguatan ketahanan pangan dan gizi
Batasan Daya Dukung
Indikasi Over fishing IUU fishing Konflik pemanfaatan Degradasi lingkungan
perairan
>< Pengelolaan SDI berkelanjutan
1
2
3
16
PEMETAAN ISU UTAMA
17
↑Kesejahteraan &
↓Kemiskinan
Ketahanan Pangan & Gizi
Keberlanjutan
Produksi
Nilai
Nilai Produksi
Nilai Tambah
Daya Saing
Mutu Keamanan
Pangan Gizi
Ekspor
Penciptaan Lapangan
Kerja
Pertumbuhan Ekonomi
Pemberdayaan
Pendapatan
• CPIB • Ecoport • Sar-pras
Pengelolaan WPP & SDI
RFMO
Kerjasama: Pusat-Daerah Internasional
Pro Environment
Kebijakan
1
2
3
17
KERANGKA KEBIJAKAN Gambar Sedang Disederhanakan
Jumlah penduduk Indonesia 2010 Jumlah penduduk pesisir:
Perikanan = 4,464 juta Non perikanan = 21,375 juta
Non pesisir: Perikanan = 2,579 juta Non perikanan = 209,75 juta
Sumber: BPS 2010
Perlu Pengentasan Kemiskinan & Peningkatan
Kesejahteraan
18
PENGENTASAN KEMISKINAN & PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 1.
Jumlah penduduk miskin …..
Sumber: Susenas, 2011
Konsumsi pada masyarakat berpendapatan tinggi
Konsumsi pada masyarakat berpendapatan rendah
Ikan
Ayam
Telur
Susu
Sapi 0
5
10
15
20
25
30
1996 1999 2002 2005 2008
Ikan Ayam
Telur Susu
Sapi
0
5
10
15
20
25
30
1996 1999 2002 2005 2008
Tren Konsumsi Ikan Meningkat
19
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 2.
Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan produk perikanan
20
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0
10
20
30
40
50
60
70
1990 1994 1998 2002 2006
Miliar Juta Ton
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 2.
Konflik Pemanfaatan: • antar pelaku Usaha • antar daerah
Keterbatasan daya dukung SDI
Distribusi Rente Ekonomi
Harus dikelola dengan baik
21
PENGELOLAAN SDI BERKELANJUTAN 3.
Ketidakseimbangan pemanfaatan SDI
wilayah barat-timur
RANCANGAN KEGIATAN UTAMA DALAM RPJM III 2015-2019
22
3
1. Penguatan dan sinergitas program-program pemberdayaan nelayan (PKN, Bansos, dll);
2. Peningkatan dukungan lintas sektor (K/L lain, CSR, lembaga keuangan, NGO, dll).
23
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 1.
1. Restrukturisasi armada perikanan tangkap, a.l.: pengadaan kapal > 10 GT dengan konsep clustering sesuai potensi SDI dan karakteristik sosek nelayan;
2. Peningkatan penguasaan & inovasi teknologi kapal dan alat penangkapan ikan;
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM awak kapal perikanan.
24
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 2.
4. Peningkatan konektivitas antarsentra perikanan tangkap (pelabuhan perikanan);
5. Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan dan pengembangan pelabuhan ekspor;
6. Penerapan prinsip ecoport dan peningkatan peran IT
7. Peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan
8. Peningkatan nilai hasil perikanan melalui cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan dukungan sar-pras yang memadai;
9. Pengembangan dan percepatan operasional pelabuhan perikanan dengan fokus:
a. Pelabuhan perikanan daerah perbatasan dan lingkar luar
b. Wilayah Timur Indonesia (MP3EI, P4B)
25
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 2.
1. Pengelolaan SDI berbasis WPP;
2. Revitalisasi Pengelolaan SDI di Perairan Umum Daratan (PUD);
3. Peningkatan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan RFMO;
4. Revitalisasi Data Statistik Perikanan Tangkap;
5. Penguatan dan Harmonisasi Data Evaluasi Pengelolaan SDI;
6. Penguatan intergitas dan sistem kepatuhan perizinan usaha perikanan tangkap;
7. Integrasi data perizinan Pusat-Daerah;
8. Penguatan dukungan IT dalam pelayanan perizinan;
9. Inisiasi pengaturan perizinan (sistem buka-tutup, zonasi perizinan)
26
PENGELOLAAN SDI BERKELANJUTAN 3.
KONSEPSI TATA KELOLA SUMBERDAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN
27
4
KONSEPSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN
28
Sumber Daya Ikan
PUD
Laut Terito
rial ZEEI
Laut Lepas
PEMANFAATAN KONSERVASI PENGENDALIAN
Kegiatan Penangkapan Ikan
Ekonomi Sosial Lingkungan Budaya Iptek
BENEFIT
DUKUNGAN RISET DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Kegiatan Konservasi (Pemulihan Habitat & SDI)
PENGELOLAAN
Sustainability Keterangan : PUD: Perairan Umum Daratan ZEEI: Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia
Masyarakat: Pelaku usaha (nelayan, pengolah, pemasar) dan masyarakat pesisir
Data Biologi dan
Lingkungan
Informasi Sosial
Ekonomi
Pengkajian Stok SDI
Perumusan KebijaKan Pengelolaan SDI
Pengalokasian dan Penataan Pemanfaatan
Konsevasi
Riset dan Eksplorasi
Pemantauan (Monitoring)
Penyusunan Peraturan
Perijinan Pemanfaatan SDI
Pengawasan (Surveillance)
Sistem Statistik
Perikanan Nasional
Informasi pemanfaatan
SDI
SISTEM & MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
FUNGSI
Sumber Daya Ikan (SDI)
DJPT
Perizinan Pusat
Pelaku Usaha (Perorangan, Badan Usaha)
Kapal > 30 GT
DJ PSDKP AL/ POLRI HUBLA
BAKORKAMLA
LAINNYA
PENGAWASAN & PENINDAKAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PENANGKAPAN
SIUP; SIPI; SIKPI; (Alokasi, fishing ground,
Pelabuhan Pangkalan, dll)
KONSERVASI
IUU Fishing
Responsible Fishing
• SDI Lestari • Keberlanjutan usaha • Nelayan sejahtera
Seluruh Stakeholder
• Monitoring, Controlling, Surveilance
Ketersediaan SDI
MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDI MELALUI INSTRUMEN PERIZINAN USAHA
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN
1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN
1. Keputusan Menteri Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon (revisi); 2. Keputusan Menteri Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pengendalian dan Penataan Rumpon (revisi); 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 Keadaan Kritis Yang
Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Nomor PER.03/MEN/2009 Tentang Penangkapan Ikan dan atau Pengangkutan Ikan
di Laut Lepas yang direvisi dengan PER.12/MEN/2012; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan di WPP-RI; 8. Peraturan Menteri Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Logbook Penangkapan Ikan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);
10. Keputusan Menteri Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan, Alat Tangkap di WPP-NRIdan 08 dan 05;
12. Peraturan Menteri Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Penangkapan Ikan yang diubah dengan Per. 26/MEN/2013;
13. Peraturan Menteri Nomor Per.29/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPP; 14. Peraturan Menteri Nomor Per.01/MEN/2013 tentang Pemantauan Kapal Penangkapan Ikan dan
Pengangkutan Ikan.
Pemberi Ijin Ukuran Kapal Wilayah Administratif
Pemerintah Kab./Kota
10 GT
0 – 4 mil
Pemerintah Provinsi
> 10 GT and 30 GT
4 – 12 mil
Pemerintah Pusat
> 30 GT
12 mil - ZEEI
Catatan : kapal tanpa motor atau dengan motor 5 GT hanya melakukan registrasi
KEWENANGAN PEMBERIAN IJIN (Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2002)
REGULASI TERKAIT API DAN ABPI
KEPMEN KP No. KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat
Penangkapan Ikan di WPP NRI
PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
di WPP NRI
PERMEN KP No. PER.08/MEN/2011 Tentang
Perubahan Atas PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
di WPP NRI Penundaan pemberlakuan terhadap
semua pasal yang ada sampai Februari 2012
2.
1.
3.
PERMEN KP No. PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan
KEDUA ATAS PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011 tentang
Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan
Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI
Penundaan Pemberlakuan 8 (delapan) Ketentuan Tentang
API dan ABPI Sampai 1 Pebruari 2013
1. PSPK dengan satu kapal dengan ABPI berupa rumpon dan lampu diatur
Pasal 22 ayat (1);
2. lampara dasar diatur Pasal 23 ayat (7);
3. pukat hela dasar berpapan (otter trawls) diatur Pasal 24 ayat (2);
4. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls) diatur Pasal 24 ayat (8);
5. bagan berperahu dengan ABPI berupa lampu diatur Pasal 26 ayat (2);
6. pukat labuh (long bag set net) diatur Pasal 29 ayat (4);
7. muro ami diatur dalam Pasal 29 ayat (11); dan
8. rawai dasar (set longlines) diatur Pasal 30 ayat (7);
4.
REGULASI TERKAIT API DAN ABPI (lanjutan)
1. Perlindungan Habitat dan Kesetaraan Akses thd SDI
a. Jalur di WPP-NRI,
b. Penempatan API sesuai sifat API dgn Karakteristik Perairan
c. Tingkat selektifitas dan kapasitas API dan
d. GT kapal perikanan;
2. Monitoring Operasional API, Tugus Pusat & Daerah
3. Pelanggaran Penggunaan API Sanksi Pasal 100 & 100 C
4. Pencabutan 5 PerMen.:
a. Kepmentan No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan
b. Kepmen No. KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan
Rumpon
c. Permen No.PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan
Ikan Pukat Hela di Kaltim bagian Utara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.14/MEN/2008
d. Permen No. PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan
Ikan Jaring Insang (Gill Net) di ZEEI
e. Permen No. PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net)
Substansi PERMEN No. PER.02/MEN/2011
Jalur Penangkapan Ikan Jalur IA Perairan pantai s/d 2 mil laut, diukur dari permukaan laut pada surut terendah
Jalur IB Perairan pantai di luar 2 mil laut s/d 4 mil laut
Jalur II Perairan di luar Jalur I s/d 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah
Jalur III ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II
Karakteristik Perairan WPP - NRI Kedalaman
Perairan WPP
Perairan Dangkal (≤ 200 m)
571 (Sl. Malaka, L. Andaman)
711 (Sl. Karimata, L. Natuna, L. Cina Selatan)
712 (L. Jawa)
713 ( Sl. Makasar, Tl. Bone, L. Flores, L. Bali)
718 (L. Aru, L. Arafura, L. Timor Bag. Timur)
Perairan Dalam (≥ 200 m)
572 (S. Hindia Sebelah Barat Sumatera, Sl. Sunda)
573 (S. Hindia Sebelah Selatan Jawa s/d Selatan Nusa Tenggara, L. Sawu, L. Timor Bagian Barat)
714 (Tl. Tolo, L. Banda)
715 (Tl. Tomini, L. Maluku, L. Halmahera, L. Seram, Tl. Berau)
716 (L. Sulawesi, Sebelah Utara P. Halmahera)
717 (Tl. Cendrawasih, S. Pasifik)
Kepmen K P No. KEP.06/MEN/2010
tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia
Muatan:
1. Jenis API & Pengelompokan;
2. Pengertian & Cara Pengoperasian API
3. Acuan Penyeragaman Pengelompokan
API thd perkembangan di Lapangan
1. Jaring Lingkar (Surrounding Nets);
2. Pukat Tarik (Seine Nets);
3. Pukat Hela (Trawls);
4. Penggaruk (Dredges);
5. Jaring Angkat (Lift Nets);
6. Alat Yang Dijatuhkan (Falling Gears);
7. Jaring Insang (Gillnets And Entangling Nets);
8. Perangkap (Traps);
9. Pancing (Hooks And Lines);
10. Alat Penjepit Dan Melukai (Grappling And Wounding).
PERMEN KP NOMOR PER.18/MEN/2010 TENTANG LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN
Log Book Penangkapan Ikan adalah Laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan (Pasal 1 ayat 8)
Logbook merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan Nakhoda mengenai ikan yang ditangkap dan didaratkan di pelabuhan perikanan
Informasi yang didapat dari Logbook :
Keragaan Kapal Penangkap Ikan (Jumlah, GT…)
Produktivitas kapal penangkapan ikan berdasarkan jenis alat penangkap ikan
Hook rate untuk rawai tuna (Tuna Longline)
CPUE
Awak Kapal :(Komposisi antara ABK Indonesia dan ABK Asing Jumlah awak per alat penangkapan ikan dll)
Peta daerah penangkapan.
Penyerahan lembar
Logbook
Penangkapan Ikan
oleh Nakhoda
Verifikasi
Kelengkapan dan
Validasi data
logbook
Perekaman Data
Logbook dan
Verifikasi Hasil
Perekaman Data
Validasi Data
Logbook
Basis Data Logbook
Pelabuhan Perikanan
Direktorat Sumberdaya Ikan
Analisa Data
Logbook
Berbasis SIG
BAGAIMANA Sistem Informasi
Logbook Penangkapan Ikan
…TERINTEGRASI???
42
No Kebijakan Aturan Pasal
1.
Penerbitan izin berdasarkan ketersediaan sumber daya ikan
1. Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI harus mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan yang ditetapkan oleh Menteri KP.
2. Berdasarkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menetapkan jumlah gross tonnage kapal yang dapat memanfaatkan SDI pada masing-masing WPP-NRI untuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,
3. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan jumlah gross tonnage kapal yang memanfaatkan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal PT.
4. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal PT melaporkan kepada Menteri KP sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan.
Pasal 15
2.
Penerbitan SIUP harus layak secara ekonomi, ekologi dan lingkungan serta sosial budaya
Penerbitan SIUP, diawali dengan penilaian terhadap rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan dilakukan oleh TIM PENILAI KELAYAKAN RENCANA USAHA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pasal 17
3. Tindakan Konservasi & Pengelolaan SDI
1. Tindakan konservasi terhadap bycatch dengan melepaskan ikan jika masih hidup seperti hiu monyet (thresher shark);
2. Penangkapan Ikan Selama Waktu Penangkapan Ditutup dan/atau Di Dalam Wilayah Penangkapan Ikan yang Ditutup
Pasal
73-76
4.
Keterbukaan informasi dan akuntabilitas melalui system informasi manajemen (SIM on line)
Pengintegrasian SIM on linemeliputi pengintegrasian sistem informasi antara perizinan dan penyelenggaraan pemantauan kapal perikanan, log book penangkapan ikan, dan pendaftaran kapal yang beroperasi di wilayah ZEEI pada RFMO
Pasal 77
5.
Hak menangkap ikan diikuti dengan kewajiban melaporkan hasil tangkapan
1. Setiap trip penangkapan ikan, nakhoda wajib mengisi log book penangkapan ikan serta menyerahkannya atas nama pemegang SIPI kepada Dirjen PT melalui kepala pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI
2. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib membuat LKU setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan permodalan.
3. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib menyampaikan LKP setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 80
A. PENGELOLAAN SDI DIATUR MELALUI :
PENGELOLAAN SDI & INDUSTRIALISASI DALAM PERMEN NO. 30/MEN/2012
43
No Kebijakan Aturan Pasal
1.
Penyediaan bahan pangan ikan dan bahan baku industri dalam negeri
1. Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
2. Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud di atas, diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.
Pasal 37
2. Pembangunan unit pengolahan ikan
1. USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU yaitu perusahaan Fasilitas Penanaman Modal (harus memiliki kapal > 2000 GT) dan non penanaman modal menggunakan kapal > 2000 GT Harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki UPI
2. Pembangunan UPI meliputi : fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku
3. Pembangunan UPI wajib direalisasikan 100% paling lama 1 tahun sejak SIPI/SIKPI diterbitkan
Pasal
39-44
3. Pengadaan kapal perikanan yang memadai
1. Pengadaan kapal dapat dilakukan dari dalam negeri atau luar negeri, dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi
2. Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri, dengan kriteria: a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran di atas 100 (seratus) GT; b. keadaan bekas berukuran di atas 100 (seratus) GT dan umur kapal tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun; 3. Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri, dengan kriteria: a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran di atas 500 GT; b. keadaan bekas berukuran di atas 1000 (seribu) GT dan umur kapal tidak lebih dari
10 (sepuluh) tahun.
Pasal 31
B. DUKUNGAN INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGELOLAAN SDI & INDUSTRIALISASI DALAM PERMEN NO. 30/MEN/2012
44
PENGELOLAAN LAUT LEPAS
1. Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish stocks) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) di Laut Lepas. Pengelolaan perikanan tuna dilakukan melalui kerjasama aktif Indonesia pada RFMO (Regional Fisheries Management Organizations) .
2. Kebijakan Indonesia untuk pemanfaatan sumberdaya ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
45
PENGELOLAAN LAUT LEPAS
Wilayah Pengelolaan (Convention Area) setiap RFMOs dan Status Keanggotaan Indonesia
IATTC
WCPFC IOTC
CCSBT CCSBT
ICCAT
Indonesia Status : Member Indonesia Status : Member
Indonesia Status : Member
Indonesia Status : Cooperating non member
IOTC : Indian Ocean Tuna Commission CCSBT : Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna WCPFC : Western and Central Pacific fisheries Commision
IATTC : Inter-American Tropical Tuna Commission ICCAT : International Commssion for the Conservation of Atlantic Tunas
46
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDI DALAM PERMEN NO. 12/MEN/2012
Jenis Ketentuan dalam Permen 12/2012 RFMOs
Kapal perikanan (Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut Ikan) berbendera Indonesia yang digunakan
berukuran di atas 30 GT atau panjang seluruhnya (LOA) paling sedikit 15 meter.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban Kapal Perikanan berbendera Indonesia didaftarkan dalam daftar kapal (record of vessels) RFMO
dan memiliki nomor identitas kapal RFMO.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban Pemasangan transmitter VMS (on line) IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban Kewajiban Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dapat
mendaratkan ikan hasil tangkapannya di Indonesia atau di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada
wilayah RFMO yang sama.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan dapat melakukan transhipment di laut lepas maupun di
pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer on board) dari RFMO saat
Transhipment di laut lepas
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer on board) dari RFMO saat
Transhipment di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama
IOTC, CCSBT, WCPFC
Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan di laut lepas wajib mematuhi persyaratan dan/atau
standar internasional yang ditetapkan oleh RFMO.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Setiap orang yang kapalnya tercantum dalam klasifikasi IUU Vessels List wajib mendukung dengan
memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu dalam rangka penghapusan kapal penangkap
ikan atau kapal pengangkut ikan dari klasifikasi IUU Vessels List.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban melakukan tindakan konservasi saat memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang
secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu
laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban mengkuti pelarangan melakukan penangkapan ikan di laut lepas di area penangkapan ikan yang
ditetapkan oleh RFMO berdasarkan: a. waktu penangkapan ikan ditutup; dan/atau b. wilayah penangkapan
ikan yang ditutup.
IOTC, WCPFC
47
PERMEN NO. 1/MEN/2013 tentang PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN
(Observer on board) No Kebijakan Aturan Pasal
1. Pengertian Umum
1. Pemantauan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut Pemantauan, adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan.
2. Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
Pasal 1
2. Ruang Lingkup Pemantauan
1. Kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 gross tonnage (GT) yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas; dan
2. kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas Pasal 2
3. Tujuan Tujuan Pemantauan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
Pasal 3
4. Persyaratan Pemantau Penangkapan Ikan Dan Pengangkutan Ikan
Persyaratan wajibh untuk menjadi seorang Petugas Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkutan Ikan
Pasal 4
5.
Tugas Dan Fungsi Pemantau Penangkapan Ikan Dan Pengangkutan Ikan
Tugas dan Fungsi Pemantau selama berada di atas kapal terutama melakukan pencatatan dan pengisian borang pemantauan
Pasal 5
6. Kewajiban Pemilik Kapal
a. menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan; b. menjamin keselamatan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan; c. menjamin komunikasi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya; dan d. menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan selama berlayar.
Pasal 8
7. Sanksi untuk Pemilik Kapal
Dalam hal pemilik kapal atau perusahaan perikanan, dan nakhoda tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan ditempatkan pemantau tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar
Pasal 15
48
Lampiran . PERMEN NO. 1/MEN/2013 tentang PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN
(Form/Borang Pemantauan)
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN (RPP) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
49
5
Latar belakang
Perencanaan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan (POAC)
Rencana pengelolaan merupakan instrumen utama tentang bagaimana pengelolaan akan dilaksanakan sehingga RPP tidak saja merupakan perencanaan tetapi juga operasional pengelolaan.
CCRF: Tujuan pengelolaan jangka-panjang harus diterjemahkan ke dalam rencana tindakan pengelolaan yang dirumuskan sebagai suatu kerangka kerja atau framework pengelolaan (Paragraf 7.3.3)]
Memenuhi amanat UU no.45 tahun 2009 Tentang PERIKANAN
Memenuhi amanat CCRF,
Memberikan kejelasan arah pengelolaan,
Memberikan kejelasan langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan perikanan,
Memberikan jaminan keberlanjutan usaha dan perdagangan
Latar Belakang
Manfaat
UNCLOS’82 UNIA’95 FAO-CCRF UUD ‘45
UU NO. 5/1983 UU NO. 6/1996
UU NO. 31/2004 UU NO. 32/2004 UU NO. 27/2007
PP NO. 15/1984 PP NO. 38/2007 PP NO. 60/2007 PP NO. 47/2009 PP NO. 24/2010
KEPRES NO. 84/P-2009
PERMEN KP NO. 01/2009 PERMEN KP NO.15/2010 PERMEN KP NO.14/2011
KEPMEN KP NO.
45/2011
RPP
Landasan Hukum
PENGELOLAAN PERIKANAN (UU NO 31/2004 Tentang PERIKANAN)
“Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,
pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan
oleh pemerintah atau otoritas lainya yang diarahkan untuk
mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati
perairan dan tujuan yang disepakati”.
DEFENISI
(1) Pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan untuk tercapainya
manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya
kelestarian sumberdaya ikan.
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan
pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat
dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta
masyarakat.
Metoda penangkapan tidak membahayakan kelestarian sumberdaya
ikan dan lingkungan.
PASAL 6
PASAL 8
PENGUMPULAN INFORMASI
ANALISIS
KONSULTASI
PERENCANAAN
PMBUATAN KEPUTUSAN
UPAYA/PROSES TERINTEGRASI
PEMERINTAH
OTORITAS LAIN
KELANGSUNGAN PRODUKTIVITAS
DAN TUJUAN LAIN
ALOKASI SDI
IMPLEMENTASI PERATURAN
PENEGAKAN HUKUM
UU NO. 31/2004 JO UU NO.45/2009
( Pasal 3. UU NO. 31 TAHUN 2004 )
1. Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-kecil;
2. Meningkatkan Penerimaan dan Devisa Negara; 3. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja; 4. Meningkatkan Ketersediaan dan Konsumsi Sumber Protein
Hewani; 5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 6. Meningkatkan Produktivitas, Mutu, Nilai Tambah, dan Daya Saing; 7. Meningkatkan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Industri
Pengolahan Ikan; 8. Mencapai Pemanfaatan Sumberdaya Ikan, Lahan Pembudidayaan
Ikan, dan Lingkungan Sumberdaya Ikan Secara Optimal; Dan 9. Menjamin Kelestarian Sumberdaya Ikan, Lahan Pembudidayaan
Ikan, dan Tata Ruang.
( Pasal 7. UU NO. 31 TAHUN 2004 )
Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan. Penetapan Potensi dan Alokasi Sumberdaya Ikan. Pengaturan Syarat-syarat Teknis Perikanan. Pengaturan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan. Penetapan Persyaratan Atau Standar Prosedur Operasional
Penangkapan Ikan. Penetapan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumberdaya Ikan Serta
Lingkungannya. Rehabilitasi dan Peningkatan Sumberdaya Ikan Serta Lingkungannya. Pengaturan Ukuran Atau Berat Minimum Jenis Ikan Yang Boleh
Ditangkap. Pengaturan Jenis, Jumlah, Ukuran Dan Penempatan Alat Bantu
Penangkapan Ikan. Pengaturan Daerah, Jalur Dan Waktu Atau Musim Penangkapan Ikan.
sesuai dengan Permen KP Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di
Bidang Penangkapan Ikan
Pengertian dan Tujuan RPP
Dokumen
Resmi
Status
Renstra
Potensi
Distribusi
Komposisijenis
Tingkat
pemanfaatan
Lingkungan
Sosek
Isu pengelolaan
Tujuan
Rencana dan
langkah
pengelolaan
disusun
Goverment
Stakeholder
Arah dan
Pedoman
pelaksanaan
pengelolaan
SDI
Penangkapan
Ikan
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
“Dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana
strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan
yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis,
tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-
ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan
rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan
kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan
sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan
sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan” 1)
1) sesuai dengan Permen KP No. 29 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
Mulai
Pembentukan
Tim Penyusun
RPP
Identifikasi
Stakeholders
Kunci
Status
Perikanan
Pra
Penyusunan
Tahap
Konsolidasi
Tahap (3)
Pertemuan
Stakeholder
Penyusunan
Dokumen
RPP
Tahap (2)
Konsultasi
Publik
Tahap (4) Tahap (5)
Dokumen
RPP
Pengumpulan Data
Dan Informasi
Tahap Konsultatif
Tahap (1) Dokumen
Interim RPP
Tahapan Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)
Mekanisme Penyusunan RPP
Dari “Essential EAFM”: Dikembangkan oleh: NOAA, FAO, BOBLME, USCTI CTSP and PI
5 Langkah
Proses EAFM
RENCANAKAN
RENCANAKAN
RENCANAKAN
CEK REALITAS I
RPP dengan
pendekatan
eksosistem
CEK REALITAS II
CEK DAN
PERBAIKI
LAKUKAN
LAKUKAN
IMPLEMENTASIKAN
RENCANA
SUSUN
RENCANA
EAFM
IDENTIFIKASI &
PRIORITAS ISU
DAN TUJUAN
MONITOR,
EVALUASI DAN
ADAPTASI
DEFENISI DAN CAKUPAN UPP
UPP = UNIT PENGELOLAAN PERIKANAN
PROSES PENYUSUNAN RPP DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM (EAFM)
STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPP
No. NAMA RPP STATUS
RPP KEWILAYAHAN
1 RPP WPP-RI 571 Dokumen final (2012)
2 RPP WPP-RI 572 Dokumen final (2013)
3 RPP WPP-RI 573 Dokumen final (2012)
4 RPP WPP-RI 711 Dokumen final (2009)
5 RPP WPP-RI 712 Dokumen final (2010)
6 RPP WPP-RI 713 Dokumen final (2012)
7 RPP WPP-RI 714 Dokumen final (2011)
8 RPP WPP-RI 715 Dokumen final (2010)
9 RPP WPP-RI 716 Rencana penyusunan 2014
10 RPP WPP-RI 717 Rencana penyusunan 2014
11 RPP WPP-RI 718 Dokumen final (2009), direview 2013 dan telah di launching oleh MKP 2014
RPP JENIS/SPESIES
1 RPP IKAN LEMURU Dokumen final
2 RPP IKAN TERBANG Dokumen final (2011)
3 RPP RAJUNGAN Draft RPP Rajungan (2013)
ISI DOKUMEN RPP
PENDAHULUAN: latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup
disusunnya RPP;
STATUS PERIKANAN: potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat
pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan (oseanografi perairan, habitat
penting perikanan), sosial-ekonomi (jumlah nelayan, produktivitas nelayan,
pendapatan nelayan, permasalahan kenelayanan);
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN: isu pengelolaan
perikanan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah
pengelolaan perikanan.
Dokumen final RPP sekurang-kurangnya memuat 1):
1) sesuai dengan Permen KP No. 29 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
ISI Dokumen RPP
A. LATAR BELAKANG
1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Arafura
2. Gambaran Umum Sumberdaya Ikan Laut Arafura
3. Perkembangan Armada & Alat Penangkapan Ikan
4. Perkembangan Produksi Penangkapan Ikan
5. Status Sumberdaya Ikan Laut Arafura
6. Manfaat Sosial dan Ekonomi
6.1. Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
6.2. Potensi konflik
7. Kondisi Lingkungan
7.1. Mangrove
7.2. Terumbu Karang
7.3. Padang Lamun
7.4. Substrat
7.5 . Faktor Fisika
7.5. Faktor Kimia
8. Aspek Kelembagaan
B. ISU PERIKANAN
C. TUJUAN PENGELOLAAN
D. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN
E. MONITORING DAN EVALUASI
F. SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI
G. REVIEW
STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPP Progres Penyusunan RPP
No Kegiatan Waktu Keterangan
1 Pembentukan Tim Kerja Penyusunan RPP Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor Bagian Timur (WPP-RI 718)(SK Dirjen PT Nomor: 79/KEP-DIRJEN/2013 Tanggal 23 Oktober 2013)
23 Oktober 2013 eselon I lingkup KKP, Perguruan Tinggi (IPB), IMACS dan MPAG - USAID Program, serta NGO
2 Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPP melalui Training Fisheries Management di Universitas Rhode Island- USA
2013 eselon I lingkup KKP, Perguruan Tinggi (IPB), IMACS dan MPAG - USAID Program, serta NGO
3 Mereview Dokumen Final RPP WPP-NRI 718 yang telah di susun tahun 2009
(November 2013 dan 2014)
Direktorat SDI, Tim 13, NGO dan NOAA
4 Konsultasi Publik I Draft Hasil Review RPP 718 di Ambon
Ambon, 17 Januari 2014
dihadiri 120 peserta
5 Konsultasi Publik II Draft Hasil Review RPP 718
Jakarta 23 Januari 2014
dihadiri 80 peserta
6 Launching RPP WPP-NRI 718
Jakarta 18 Februari 2014)
Di launching oleh MKP dan dihadiri 500 peserta
STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPP Lauching RPP WPP-NRI 718 dan Indikator Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM)
STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPP Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) Nasional
2014
MENGAPA PERLU PENGELOLAAN WPP?
1. Diperlukan penyerasian peraturan perundangan;
2. Institusi pengelola WPP;
3. Satu WPP sebagai satu unit stok pengelolaan;
4. Perbedaan persepsi kewenangan pengelolaan SDI:
a. Persepsi Pemerintah Pusat:
• Rentang kendali terbatas dalam menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan;
• Pengelolaan sumberdaya ikan berdasarkan CCRF.
b. Persepsi Pemerintah Daerah :
• Pemberian izin kapal ikan;
• Hanya mengejar PAD.
66
TUJUAN PENGELOLAAN PERIKANAN WPP
67
1. Pengelolaan terencana dengan lebih baik;
2. Pengelolaan WPP dapat menyesuaikan dengan pengelolaan RFMO yang berdekatan;
3. Pendelegasian secara bertahap;
4. Mengurangi beban Pemerintah Pusat;
5. Metode pendugaan stok pada setiap WPP dapat lebih efektif;
6. Alokasi kuota dapat mengurangi konflik antar nelayan dan antar daerah;
7. Mekanisme perijinan merupakan instrumen pengelolaan perikanan yang sebenarnya;
8. Membangun sistem bisnis perikanan yang mendukung industri perikanan.
REVITALISASI PENGELOLAAN PERIKANAN WPP
68
PENINGKATAN KAPASITAS DAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERIKANAN
WPP-NRI
OPERASIONALISASI RPP PELEMBAGAAN WPP
INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF, dengan memperhatikan: 1. TIPE-TIPE PERIKANAN YANG BEROPERASI; 2. KEPERLUAN “PEMANFAATAN” DAN “KONSERVASI”; 3. ISU & PERMASALAHAN YANG ADA
Kelembagaan Pengelolaan WPP-NRI
69
FKPPS WPP
UNIT PELAKSANA
PENGELOLAN PERIKANAN
WPP
Terima kasih
Kementerian Kelautan dan Perikanan [ Direktorat Sumberdaya Ikan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ]
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 Gedung Mina Bahari II Lt. 10
Website SDI : www.sdi.kkp.go.id Email: [email protected]
Telp. (021) 351 9070 (hunting) Pst. 1223, Fax. (021) 3453008 www.dkp.go.id