tata kelola persalinan aman · 61 puskesmas telah memasang sop alur layanan sehingga terlihat oleh...
TRANSCRIPT
1www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
KATA PENGANTARPanduan Pendampingan ini ditujukan kepada para pihak yang tertarik lebih dalam bagaimana USAID-KINERJA
mengimplementasikan dukungannya dalam peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan (Persalinan
Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif) dengan menguatkan tiga pilar governance yaitu pemerintah
daerah, pemberi layanan (puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota), dan penerima layanan (masyarakat)
yang tersebar di 24 kab/kota dari 5 provinsi di Indonesia. Hasil pendampingan di Papua akan disampaikan dalam
seri lain.
Panduan ini memberikan tatacara, materi, strategi, target group dari pembelajaran pengalaman USAID-KINERJA
mulai dari awal masuk kesuatu daerah sampai membuahkan kemitraan yang kuat antara penerima layanan,
pemberi layanan, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF) sebagai wadah untuk melakukan fasilitasi, mediasi,
advokasi dan monitoring Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang mengarah kepada
peningkatan pelayanan publikdengan mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui
Organisasi Mitra Pelaksana (OMP).
Tulisan ini memberikan inspirasi para pembaca tentang bagaimana USAID-KINERJA dengan memperhatikan
keadilan gender dalam setiap tahap pendekatan dan aktivitasnya menghasilkan gerakan masyarakat lokal
dengan semangat relawan dan diperkaya oleh berbagai inovasi dan insentif telah mampu memberikan model
Janji Perbaikan Layanan Kesehatan dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.
Tulisan ini final berkat kesabaran para personil KINERJA di Jakarta, daerah, serta LPSS, OMP, MSF dan hasil
kerja keras mereka semua. USAID-KINERJA dan penulis mengucapkan penghargaan yang tak ternilai kepada
seluruh pihak tersebut. Karenanya diharapkan pendekatan governance yang uniq dari USAID-KINERJA yang
tertuang dalam Panduan Pendampingan ini akan memperkaya Penguatan Layanan Publik di Indonesia kedepan.
Jakarta, 25 Maret 2014
Elke Rapp Chief of Party USAID-KINERJA
Dirjen BINKESMAS
Kementerian Kesehatan RI
2 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1DAFTAR ISI 2RINGKASAN EKSEKUTIF 3
Tujuan dan keberhasilan USAID-KINERJA 3Hasil Capaian KINERJA 4Keberlanjutan Program 5Lingkup Buku ini 5Rekomendasi 5
BAB 1 Pendekatan KINERJA 7Pendekatan Umum Program KINERJA 7Inisiatif di Sektor Kesehatan 8Prinsip dalam Tata Kelola Persalinan Aman 10Prinsip KINERJA dalam Persalinan Aman 12
BAB 2 Tata Kelola Persalinan Aman 14Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif di Daerah 16Pengaturan Pekerjaan 18Penyusunan Rencana Kerja 19Proses Kerja 19Pelaksanaan Rencana Kerja 20Proses Perubahan dan Manfaat 23
BAB 3 Mengatasi Tantangan dan Mencapai Sukses 26Tantangan 26Cerita Sukses 28Replikasi dan Scaling up 30Daya Ungkit dalam Program KINERJA 31
BAB 4 Rekomendasi untuk Replikasi 32
Daftar Lampiran 38
3www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
1. Tujuan dan Keberhasilan USAID-KINERJA
a) Secara umum
Program KINERJA bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan
layanan publik di Indonesia. Bekerja di 24 kabupaten/kota dari lima ratusan daerah di Indonesia,
karenanya program ini dapat menjadi “praktik baik” untuk diadopsi dan diadaptasi di daerah lain di
Indonesia. Dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan level nasional dan daerah yang
berkepentingan memperkuat aspek governance di lembaga atau daerahnya masing-masing. Buku
ini bagian dari “Seri Pembelajaran KINERJA” dalam penerapan tata kelola Persalinan Aman dengan
penerapan prinsip, model penerapan governance dalam sektor kesehatan khususnya kesehatan ibu dan
anak, serta rekomendasi kepada para pihak.
b) Di Sektor Kesehatan dalam Persalinan Aman
Program KINERJA dirancang dengan mandat untuk membantu peningkatan layanan publik dinas
kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas pada daerah mitra KINERJA melalui penguatan tiga pilar tata
kelola yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan, dan penerima layanan. Pendekatan governance ini
menjadi paradigma baru bagi tata kelola layanan publik, dari peran “penyedia jasa layanan” sebagai aktor
tunggal dalam layanan kesehatan; bergeser menjadi lembaga pendorong yang memfasilitasi Masyarakat
untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan prioritas, alokasi sumberdaya, monitoring, mencari jalan
keluar terhadap masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan yang
mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pendekatan KINERJA membangun
kepedulian bersama antara pemerintah daerah, layanan kesehatan, lintas sektor, akademisi, swasta,
media lokal, dan multi-pihak yang mewakili unsur-unsur masyarakat.
KINERJA bekerja dengan prinsip (1) Memperkaya program pelayanan publik dengan konsep tata
kelola yang baik dengan penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; dengan inovasi,
model insentif, dan replikasi; (2) Menggunakan, mengadopsi dan memperkaya pola yang sudah teruji
oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Universitas, Mitra Pembangunan/donor lainnya; (3) Program
dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit layanan mitra; (4) Untuk
RINGKASAN EKSEKUTIF
4 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
keberlanjutan program, pelaksanaan dukungan dilakukan melalui pihak Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
serta Multi-Stakeholder Forum (MSF) dengan mengutamakan kapasitas lokal; (5) Sejalan dengan RPJMN,
RPJMD, dan Rencana Strategis Sektor Daerah.
2. Hasil Capaian KINERJA
Keberhasilan KINERJA pada tingkat pemberi layanan kesehatan telah dilakukan pendampingan di 4
provinsi, melalui 19 Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan 61 puskesmas mitra. Sekitar 20 kabupaten
dan kota sudah mempunyai peraturan bupati/walikota tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif
yang dibuat mengikuti aspek governance. 11 daerah sudah membiayai kegiatan forum para pemangku
kepentingan (Multi-Stakeholder Forum, MSF) dengan 61 MSF tingkat kecamatan.
61 puskesmas telah memasang SOP Alur Layanan sehingga terlihat oleh pengguna layanan, dan telah
membuat dan menempel di dinding puskesmas Janji Perbaikan Layanan sebagai respon terhadap Survei
Pengaduan Pengguna Layanan. 33 puskesmas telah melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun model
KINERJA yang sesuai kaidah governance, dan 45 puskesmas melakukan revitalisasi Kantong Persalinan.
Rata-rata daerah mitra telah menambah jumlah konselor IMD dan ASI Eksklusif dan jumlah kelas ibu
hamil, dan telah membuat ruang ASI atau pojok laktasi di fasilitas umum yang sesuai standar dan SOP
nasional. Terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor seperti dinas pendikan dan departemen agama
sangat mempercepat gerakan perubahan perilaku masyarakat. Ada juga 3 Dinas Kesehatan, dan puluhan
Puskesmas telah menolak bekerjasama dengan susu formula bayi karena mendukung IMD dan ASI
Eksklusif, sehingga angka cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat nyata.
Pada sisi demand, MSF termasuk media lokal sudah berperan aktif sebagai pengawas, motivator, dan
advokator dalam melakukan perubahan dan perbaikan layanan kesehatan pada tingkat dinas kesehatan
dan puskesmas. MSF telah melakukan pengelolaan managemen pengaduan, dan terlibat dalam
perencanaan, penentuan prioritas, dan monitoring Jaminan Persalinan Aman (JAMPERSAL), Biaya
Operasional Kesehatan (BOK), serta sumber pendanaan lain yang tersedia di puskesmas. MSF melakukan
pengawasan terhadap implementasi SOP, janji perbaikan layanan dan lainnya. MSF turut melakukan
advokasi kepada pemerintahan desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk kemitraan bidan
dan dukun.
MSF terlibat dalam audit maternal tingkat kecamatan, menggerakkan masyarakat basis secara
berkelompok dan individu untuk menjadi promotor dan motivator ANC dan persalinan di fasilitas
5www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
kesehatan dengan inovasi sumberdaya dan bahasa lokal sehingga mempercepat perubahan prilaku dan
berkelanjutan. Partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan jelas menjadi roh
kegiatan KINERJA.
3. Keberlanjutan Program
Inisiatif yang sudah dilakukan oleh KINERJA di daerah dan puskesmas mitra perlu keberlanjutan dan
perbaikan yang berkesinambungan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Perubahan melalui
pendekatan governance KINERJA yang telah dicapai saat ini, adalah awal dari penguatan tiga pilar
governance yang dapat dijadikan sebagai stimulan dan menjadi tempat pembelajaran bagi puskesmas lain
baik yang berada di wilayah mitra maupun di luar daerah dampingan KINERJA.
4. Lingkup Dokumen ini
Seri Pembelajaran ini terdiri atas 4 bab dengan ringkasan eksekutif memuat tentang tujuan dan
keberhasilan KINERJA selama 2 tahun pendampingan. Bab 1 menampilkan pendekatan umum proyek,
bentuk dukungan inisiatif di sektor kesehatan, dan prinsip KINERJA dalam tata kelola Persalinan Aman.
Bab 2 menjelaskan pengalaman KINERJA dalam mendukung Tatakelola Persalinan Aman, tahapan
dalam memulai inisiatif di daerah, pengaturan pekerjaan, sampai pada proses kerja dan perubahan yang
dihasilkan. Bab 3 berisikan tantangan yang dihadapi serta strategi untuk mencapai sukses. Bab 4 memuat
rekomendasi kepada berbagai pihak untuk replikasi dan scaling up baik dalam daerah mitra maupun di luar
daerah mitra.
5. Rekomendasi
a) Kepada Pimpinan Daerah
Pendekatan governance KINERJA dengan memperkuat supply dan demand side terbukti meningkatkan
perbaikan layanan publik dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan. Pendekatan ini dapat direplikasi
kedalam program lainnya di dinas kesehatan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran daerah, juga
dapat di scaling up di semua layanan publik lainnya dengan memperjelas peran unit layanan, MSF, dan
OMP, sedangkan fungsi LPSS dapat juga digantikan oleh manajemen tingkat 3 atau 4 dari sektor teknis
bila pendanaan daerah terbatas.
6 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Seri pembelajaran ini membutuhkan hal-hal mendasar yaitu (1) komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota,
DPRD dan Dinas Kesehatan/sektor teknis, (2) waktu pendampingan untuk pembentukan dan pendampingan
MSF sebaiknya 2 – 3 tahun, dan (3) untuk meningkatkan dinamika tata kelola pelayanan publik dibutuhkan
inovasi kreatif untuk insentif dan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan.
b) Kepada Calon Organisasi Mitra Pelaksana
Kepada OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik yang berpihak kepada masyarakat marjinal
dan rentan, perubahan pelayanan publik dengan penguatan tiga pilar governance melalui inovasi kebijakan
lokal, pemberi layanan, dan penerima layanan terbukti cost effective. Adopsi dan adaptasi materi, alat, dan
bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program dibidang lain menjadi pilihan yang
terbukti “membuat perubahan positif” dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan. Salah satu kunci keberhasilan
dari 2 tahun pendampingan tersebut terjadi karena dilakukannya penguatan personil OMP dengan pendekatan
governance KINERJA diawal dan berkesinambungan selama proses pendampingan, yang dapat diperkuat oleh
pihak universitas, lembaga diklat, dan Local Champion/STTA.
c) Kepada Lembaga Diklat
Lembaga yang melakukan pelatihan (Diklat) serta universitas direkomendasikan untuk memasukkan
pendekatan governance KINERJA ke dalam kurikulum Diklat dan atau materi pelatihan dengan perspektif
jender yang kuat. Adopsi dan adaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam
bahan ajar Diklat yang sudah ada sebagai inovasi Diklat. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petugas kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan
menyeluruh.
7www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
BAB 1PENDEKATAN KINERJA
Pendekatan Umum Program KINERJA
USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis kepada 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA
yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan pada tahun 2012 mencakup Papua. Program
USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan
publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. KINERJA
menawarkan beberapa paket untuk ketiga sektor tersebut dengan pendekatan yang komprehensif untuk
penguatan kapasitas dari sisi penyedia layanan dan pengguna layanan.
Harapan KINERJA, pengalaman pemerintah daerah dalam reformasi komprehensif dalam satu-dua layanan
publik akan menjadi contoh yang baik agar pemerintah daerah secara mandiri dapat melakukan reformasi
komprehensif dalam layanan publik pada program dan sektor lain.
KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan
sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya
untuk mencapai good governance menjadi lebih cepat, berkelanjutan dan dapat direplikasi.
Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal terkait dengan
kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan
dengan menggunakan STTA (short term technical assistant/tenaga tehnik spesialis jangka pendek) yaitu
konsultan lokal yang dikontrak berdasarkan kebutuhan, berpengalaman dan mempunyai keahlian untuk
melakukan pelatihan, pendampingan, on the job training bagi petugas kesehatan di level dinas kesehatan dan
puskesmas, bahkan sampai pada pendampingan petugas di level masyarakat.
Penguatan pada sisi penerima layanan dengan membangun kesadaran masyarakat (baik secara individu,
berkelompok, maupun kelembagaan/forum) tentang haknya dan memberdayakan mereka agar turut
berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan
kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
8 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
KINERJA bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai pengalaman, keahlian dan keterampilan
melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota, yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). KINERJA
mengembangkan sistem dan menyusun program, kemudian OMP mendesain strategi untuk menterjemahkan
program KINERJA sesuai kondisi lokal seperti bahan yang dipresentasikan disini. Para fasilitator OMP dilatih
sebelum bekerjasama dengan pemerintah daerah agar mempunyai kemampuan yang memadai dalam
memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP-KINERJA diharapkan akan
menjadi mitra daerah setelah program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada
daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi.
Seri Pembelajaran ini dan bahan lain terlampir dapat dipakai, diadopsi, dan diadaptasi oleh pemda dan OMP
menjadi lebih berdaya guna.
Bagi stakeholder lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang berbagai tahapan
program/kegiatan yang membutuhkan keterlibatan dan dukungan para pihak sehingga dapat berperan aktif
membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator.
Inisiatif di Sektor Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, USAID-KINERJA mendukung Kesehatan Ibu dan Anak sebagai prioritas utama
kesehatan nasional jangka panjang dan jangka menengah melalui dua program yaitu (1) Persalinan Aman,
dan (2) Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Kinerja melakukan penguatan terhadap Manajemen
Puskesmas melalui pendampingan perencanaan puskesmas dengan sumber-sumber pendanaan yang
tersedia seperti Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dengan keterlibatan aktif MSF, sehingga menjadi
perencanaan layanan kesehatan dasar yang partisipatif, akuntabel, responsif, dan transparan. Inovasi ini
menjadi dasar bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang efektif dan efisien
sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM).
MSF bidang kesehatan yang beranggotakan unsur-unsur jurnalis warga, media lokal, akademisi, dinas
kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, lintas sektor, DPRD, tokoh masyarakat/agama/adat, dan masyarakat,
dengan keberpihakan kuat terhadap suara perempuan dan kaum muda pada level kabupaten dan kecamatan/
puskesmas menjadi penyeimbang supply dan demand side dengan berperan aktif sebagai mediator,
advokator, dan motivator.
9www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Pengembangan alat dan penerapan Survei Pengaduan dari penggunan layanan pada level puskesmas, yang
ditindaklanjuti menjadi Janji Perbaikan Layanan oleh Puskesmas, dan disepakatinya Pengelolaan Penanganan
Keluhan oleh MSF bersama puskesmas dan dinas kesehatan telah mampu menjadi penghubung yang dinamis
antara supply dan demand side yang mengarah pada perbaikan kinerja layanan kesehatan yang berkelanjutan,
dan secara sistematis berdampak pada meningkatkan cakupan program untuk mencapai SPM.
Inovasi KINERJA dalam pengelolaan Persalinan Aman melalui (1) Penerapan SOP Ante-Natal Care (ANC/
pemeriksaan kehamilan), dan SOP Penanganan Persalinan yang sesuai standar nasional dan diterjemahkan
ke dalam bahasa yang mudah dibaca dan dimengerti oleh penerima layanan; (2) Pembuatan dan penerapan
SOP Alur Layanan Puskesmas sesuai fasilitas dan sumberdaya yang ada di puskesmas; (3) Inovasi kantung
persalinan, agar bidan puskesmas mampu membuat dan menggunakan kantung persalinan sebagai wujud
akuntabilitas dan tanggap/siaga dalam menangani ANC, dan persiapan kegawat daruratan persalinan; dan (4)
kemitraan bidan dan dukun, inovasi melalui MoU yang didasarkan atas partisipasi dan publikasi, kesetaraan,
kejelasan peran dan tugas antara bidan dan dukun, serta insentif yang layak bagi dukun; dan (5) Perencanaan
kegiatan dan sumberdaya puskesmas untuk mendukung persalinan aman bersama MSF.
Kelima dukungan tersebut mengarahkan puskesmas lebih partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, dan
inovatif sehingga di beberapa daerah mitra KINERJA telah berkontribusi nyata meningkatkan cakupan ANC
dan persalinan di petugas kesehatan; kesiapsiagaan persalinan oleh bidan; dan pemanfaatan data ANC untuk
monitoring serta pemecahan masalah.
KINERJA bersama OMP/ STTA lokal, dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan penguatan sisi supply
dengan menginisiasi pembuatan Alur Layanan, pelatihan dan pendampingan (on the job training) teknis
SOP ANC dan SOP Penanganan Persalinan yang dibutuhkan oleh petugas kesehatan di puskesmas untuk
peningkatan mutu layanan. Pada sisi demand, menginisiasi dan menambah jumlah kelas Ibu. Menginisiasi
strategi promosi Persalinan Aman yang partisipatif, membangun kesadaran kritis masyarakat, dan inovatif dari
level kabupaten/kota sampai level masyarakat.
KINERJA mendukung OMP dan MSF menginisiasi pembuatan Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung
tata kelola Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang mengatur tentang budaya institusi/layanan
kesehatan yang ramah terhadap program tersebut. Berbagai model kampanye Persalinan Aman, dengan
pengayaan muatan lokal daerah mitra bermunculan dari MSF, masyarakat, dan petugas kesehatan. Dukungan
ini menghasilkan “local champion” yang dalam konteks ini adalah SDM lokal yang berfungsi sebagai agen
10 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
perubahan di sisi supply maupun demand sesuai bidang keahlian masing-masing, model insentif pada tingkat
supply dan demand, serta strategi promosi yang bernuansa kekayaan lokal akan menjadi salah satu bentuk
keberlanjutan program.
Prinsip dalam Tata Kelola Persalinan Aman
1. Secara umum
Dukungan KINERJA untuk program persalinan aman sejalan dengan 4 strategi Kementerian Kesehatan dan
World Health Organisation (WHO) untuk meningkatkan mutu pelayanan ANC dan Persalinan Aman, yang
masih lemah di daerah mitra KINERJA. Strategi KINERJA adalah 1) Perbaikan akses dan perawatan yang
berkualitas, melalui transparansi perencanaan dan pembiayaan puskesmas dengan melibatkan MSF sehingga
perencanaan puskesmas berpihak pada kebutuhan pasien, serta layanan yang berbasis standar nasional; 2)
Bidang-bidang di dinas kesehatan ikut terlibat aktif dalam promosi kesehatan ke puskesmas dan masyarakat,
kemitraan bidan dan dukun, dan MSF merupakan perpaduan multi pihak; 3) Mendorong keterlibatan
masyarakat, terutama perempuan, laki-laki/suami, dan remaja serta keluarga; dan 4) Meningkatkan
pengawasan manajemen, memperbaiki sistem informasi, pemantauan dan pembiayaan, dengan adanya janji
perbaikan layanan, keterlibatan MSF dalam audit maternal berkala tingkat kecamatan untuk penyelesaian
masalah KIA di tingkat puskesmas kebawah, dan penguatan inovasi kantong persalinan.
Dalam upaya peningkatan pelayanan puskesmas yang patisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif, KINERJA mengacu kepada prinsip-prinsip layanan publik yang baik, yaitu:
• KINERJA memberi dukungan kepada daerah mitranya untuk melaksanakan perbaikan layanan tertentu
secara menyeluruh, mulai dari visi dan kebijakan sampai perencanaan dan penganggaran lengkap dan
program pelaksanaan dan akuntabilitasnya kepada masyarakat
• Memperkaya sisi demand dan supply dengan menerapkan aspek governance seperti peningkatan
partisipasi dengan keterlibatan masyarakat melalui MSF dalam proses perencanaan puskesmas dan
kegiatan promosi kesehatan di masyarakat; transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan melalui
keterlibatan MSF dalam monitoring kegiatan lapangan, keterlibatan MSF dalam audit maternal perinatal,
penempelan berbagai SOP di dinding puskesmas sehingga mudah dimengerti oleh pengguna layanan;
dengan berbagai model inovasi dan berinsentif seperti motto gerakan, penghargaan bagi petugas yang
berdedikasi atau sanksi bagi petugas yang kurang berdedikasi dalam bentuk teguran, pelatihan khusus,
11www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
sampai pada pencabutan izin praktek bagi petugas kesehatan yang sudah tidak mau berubah dan terus
melakukan pelanggaran peraturan.
• Menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota, universitas,
serta mitra pembangunan/donor lain.
• Program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan dan berbagi serta
penyebarluasan informasi kepada unit layanan di daerah mitra.
• Dalam mendorong keberlanjutan program, maka dilaksanakan melalui pihak ketiga yaitu OMP dengan
mengutamakan sumberdaya/kapasitas lokal, supaya daerah mitra dapat bantuan fasilitasi setelah masa
USAID-KINERJA selesai.
• Pentingnya kesetaraan gender, dan tindakan khusus positif bagi kelompok marjinal (termasuk perempuan
dan pemuda) untuk terlibat aktif dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai proses monitoring dan evaluasi.
Kinerja mendukung program yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Sektor
Daerah, serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Pada level nasional,
KINERJA berkoordinasi dengan kementerian yang terkait: beberapa institusi seperti BAPPENAS, Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah, dan Direktorat Jenderal PUM. Tim Koordinasi/Advisori dibentuk berdasarkan
kebutuhan, dengan melibatkan: Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan,
Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUM sebagai mitra utama untuk pengawasan pelaksanaan di
daerah, DJ Otonomi Daerah sebagai mitra utama untuk monitoring dan evaluasi dampak, DJ Pembangunan
Daerah, BAKD), Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN&RB, UP4K, serta lainnya.
Pengalaman Kabupaten Bulukumba tahun 2011 – 2013 dalam perbaikan Management Puskesmas:
• Dimulai dengan identifikasi tanggapan pengguna layanan puskesmas atau Survei Pengaduan. • Kemudian dibuat dan disepakati Janji Perbaikan Layanan Puskesmas• Janji Layanan ditandatangani oleh wakil pengguna (MSF) dan kepala puskesmas dengan disaksikan
oleh DPRD.• Puskesmas mulai melakukan pembenahan-pembenahan, seperti layanan loket yang kurang
memuaskan pasien, kemitraan bidan-dukun, kebersihan puskesmas dan toilet, serta tidak adanya ruang tunggu untuk pengantar.
• MSF membantu puskesmas untuk mencari jalan keluar dalam memenuhi Janji Perbaikan Layanan.• Puskesmas Bonto Bangun bersedia melakukan 32 jenis perbaikan dari harapan masyarakat.
Puskesmas Ujung Loe 18 jenis.• MSF kemudian melakukan monitoring terhadap Janji Perbaikan Layanan tersebut. • Perbaikan yang sudah dilakukan termasuk: klinik layanan, ketersediaan SOP layanan, pembenahan
ruang loket, sudah membedakan antara pasien balita, orang tua jompo, dan darurat (diare) diutamakan dalam mendapatkan layanan pengobatan.
12 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
2. Persalinan Aman
Dalam Persalinan Aman, KINERJA menjalankan prinsip di atas dengan memperkuat tiga pilar governance
yang ditemukan lemah dan mempunyai daya lenting meningkatkan program yaitu:
1. Membangun komitmen pemerintah daerah dengan memfasilitasi tersedianya kebijakan lokal sebagai
payung hukum daerah dan penyediaan anggaran bersumber APBD.
2. Penguatan supply side dengan membangun budaya organisasi, menyelenggarakan layanan yang sesuai
standard dan SOP nasional. Keberadaan dan diterapkannya SOP Alur Layanan, dan SOP teknis ANC dan
Persalinan menjadi indikator terlaksananya layanan yang berkualitas. SOP diterapkan untuk menjamin
layanan diberikan sesuai standar baku, sebagai jaminan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan
yang berkualitas dan berdampak pada meningkatnya kepuasan pasien.
3. Penguatan demand side melalui peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dengan (a)
mengadakan forum masyarakat dari unsur masyarakat yang mewakili semua pemangku kepentingan
persalinan aman, yang disebut MSF, (b) dikembangkannya Manajemen Penanganan Pengaduan
yang diawali dengan dilaksanakannya Survei Pengaduan Masyarakat, kemudian menyusun Janji
Perbaikan Layanan (Service Charter) yang ditandatangi oleh kepala puskesmas, serta (c) tersedianya
Unit Penyampaian Pengaduan di puskesmas. Proses ini menjadi bentuk komitmen, transparansi dan
akuntabilitas pemberi layanan (puskesmas) kepada penerima layanan (masyarakat).
4. Dalam advokasi, KINERJA menggunakan MSF sebagai wadah terbangunnya kemitraan dengan lintas
sektor (pemerintah dan swasta), kelompok masyarakat, dan media lokal untuk memiliki kepedulian
bersama terhadap isu-isu yang muncul dari Survei Pengaduan Masyarakat, serta melakukan monitoring/
pengawasan terhadap implementasi kebijakan lokal dan Janji Perbaikan Layanan. MSF juga melakukan
advokasi agar pemerintah daerah menganggarkan dan menyediakan petugas kesehatan yang terampil
sesuai SOP nasional dalam melakukan ANC dan menolong persalinan baik di fasilitas kesehatan
maupun di rumah.
5. OMP sebagai mitra pelaksana KINERJA, sangat mendasar dan penting untuk menguasai konteks lokal,
pendekatan governance KINERJA, dan perspektif gender yang berpihak terhadap kelompok rentan.
Penguasaan teknis kesehatan diperkuat saat program berjalan.OMP bersama MSF juga melakukan
promosi Persalinan Aman yang inovatif untuk membangun pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat,
sehingga mereka mau dan berani untuk meminta pelayanan ANC, pertolongan persalinan sesuai SOP,
serta hak pembiayaan yang ditanggung oleh negara.
13www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
6. Pengadaan Kemitraan Bidan dan Dukun dapat menjadi sebuah strategi unggulan untuk meminimalisasi
praktek budaya yang sudah mengakar di masyarakat dan berdampak pada kesakitan dan kematian ibu
dan bayi.
7. Upaya di atas didukung oleh pembuatan Peraturan Bupati/Walikota tentang Persalinan Aman.
Keunikan prinsip KINERJA tersebut layak menjadi hikmah pembelajaran yang cost effective karena
berkontribusi nyata meningkatkan cakupan ANC (K1–K4) dan persalinan aman di banyak puskesmas mitra
KINERJA. Rasionalisasi peningkatan cakupan tersebut akan berdampak langsung pada menurunnya kematian
ibu dan bayi.
14 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Situasi yang Dihadapi di Daerah
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) membuat pemerintah menempatkan
upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program prioritas nasional dan daerah. Capaian indikator SPM
kesehatan termasuk cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama (K1) dan kunjungan ke-empat
(K4) untuk ANC, persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan di banyak
daerah di Indonesia juga masih rendah. RISKESDAS (2010) melaporkan bahwa hanya 61,4% perempuan
melakukan ANC dan hanya 82,4% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Cakupan pelayanan
sangat bervariasi antar daerah di Indonesia, dan daerah pedesaan seperti kebanyakan daerah mitra KINERJA
seringkali jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Menurut temuan KINERJA, banyak petugas kesehatan yang melakukan ANC dan penolong persalinan belum
sesuai SOP teknis karena keterbatasan pengetahuan, sarana, dan alat yang belum memadai; bidan desa
sering tidak berada di tempat; kompetensi bidan junior/baru masih rendah; poskesdes dan polindes belum
dimanfaatkan dan sarananya masih terbatas; banyak puskesmas yang belum mempunyai ruang persalinan;
kurangnya komunikasi antara bidan dan dukun; dan terbatasnya ahli spesialis teknis untuk memberikan
bimbingan regular kepada petugas. Kondisi di atas berdampak pada angka cakupan K1 – K4 yang belum
sesuai SPM.
Tantangan utama yang dihadapi menuju persalinan aman adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya ANC, namun juga kurangnya akses layanan untuk ANC yang berkualitas. Demikian juga sebagian
masyarakat tidak bersalin di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan (bidan) karena adanya anggapan
bahwa bidan kurang berpengalaman, masih muda/junior, kurang terampil, dan kurang mampu berkomunikasi
dalam bahasa lokal. Masyarakat masih mempunyai pandangan bahwa layanan kesehatan tidak terjangkau
karena jauh dan mahal; petugas kesehatan kurang perhatian terhadap keinginan pasien sehingga masyarakat
cenderung ke dukun untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan; masih kentalnya mitos dan praktek
budaya seperti kehamilan tidak boleh diketahui orang lain sampai usia 3 bulan, atau ibu harus duduk diatas
tungku perapian selama 40 hari setelah persalinan; masih banyak dukun senior menangani persalinan; masih
BAB 2 TATA KELOLA PERSALINAN AMAN
15www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
rendahnya pengetahuan masyarakat terutama ibu akan hak-haknya dalam ANC; pasien tidak tahu kemana
mengeluh; dan keinginan masyarakat dan kemampuan puskesmas belum pernah dibicarakan bersama.
Hasil asesmen awal KINERJA ternyata Puskesmas belum menerapkan unsur partisipasi, tranparansi dan
akuntabilitas kepada publik. Belum adanya budaya organisasi yang ramah ibu dan anak; di beberapa
puskesmas, layanan KIA diberikan dalam ruang sempit atau ruang serba guna; dan belum terintegrasinya
manajemen puskesmas sehingga anggaran yang tersedia kurang berdampak terhadap kualitas layanan
puskesmas.
Pengalaman Kabupaten Bulukumba
• Pemerintah provinsi mengajukan surat minat kepada KINERJA.
• KINERJA merespon dengan memberikan 5 kabupaten/kota yang akan mendapat dukungan.
• Dilakukan serangkaian pertemuan formal dan informal untuk membangun pemahaman, hubungan,
dan kepercayaan dari para pengambil keputusan di daerah.
• Dilakukan workshop tingkat provinsi dengan peserta dari stakeholders provinsi dan 5 kab/kota
terpilih untuk mensosialisasikan pendekatan dan 3 paket dukungan KINERJA kepada Bappeda,
Sekda, DPRD (ketua dan komisi B dan E), Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang
dihadiri oleh eselon 2, 3 dan 4. KINERJA diwakili oleh STTA dari Jakarta, koordinator provinsi
(PC) dan LPSS dari kab/kota penerima bantuan. Diakhiri dengan penandatanganan MoU antara
KINERJA dengan Bapak Bupati.
• Pada workshop di provinsi, KINERJA meminta daerah untuk memilih 1 paket dukungan pada tahun
pertama, kemudian dilanjutkan dengan paket lainnya pada tahun kedua.
• Workshop di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memilih puskesmas yang ada di dataran
tinggi, dan perkotaan dengan wilayah pantai menjadi dampingan Kinerja.
• Fase implementasi dengan pendampingan kepada pemberi layanan tingkat dinas kesehatan dan
puskesmas serta kelompok masyarakat dilakukan oleh OMP bersama LPSS,
• Setelah dua tahun, MSF Bulukumba melakukan advokasi anggaran ke DPRD untuk peningkatan
sarana di puskesmas seperti tempat berteduh pasien, ruang tunggu, kebersihan toilet serta
fasilitas lain yang dibutuhkan dalam survei kepuasan pasien.
• Bappeda kemudian mengundang MSF untuk terlibat dalam proses perencanaan di Musrembang
Kecamatan berlanjut ke Musrembang Kabupaten sebagai wujud partisipasi masyarakat.
16 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif di Daerah
1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders
Saat KINERJA mulai di suatu provinsi, langkah pertama adalah konsultasi calon daerah mitra KINERJA
dengan unsur pimpinan (eshelon 2 dan 3), yaitu ketua Bappeda, DPRD (Komisi Anggaran, Kesehatan dan
Pendidikan), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Output pertemuan kabupaten/kota memilih prioritas dari
tiga sektor dukungan KINERJA yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Iklim Usaha pada tahun pertama.
Setelah terbangunnya komitmen pemerintah daerah, Pimpinan KINERJA bertemu dengan kepala daerah
untuk membahas komitmen tersebut yang kemudian diatur dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan
(Memorandum of Understanding, MoU) antara kepala daerah dengan pimpinan KINERJA.
Provinsi Aceh • IMPACT (Inspiration for Managing People
Action) mendampingi Kota Banda Aceh dan Bener Meriah.
• PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) mendampingi Simeulue, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara.
Provinsi Kalimantan Barat• PKBI Kalbar (Perkumpulan Keluarga
Berencana Kalimantan Barat) mendampingi Kota Singkawang, Sambas, Melawi, Bengkayang, dan Sekadau.
Provinsi Sulawesi• KOPEL (Komite Pemantau Legislatif
Sulawesi Selatan) mendampingi Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba.
• FIK ORNOP Sulsel (Forum Informasi dan Komunikasi LSM Sulawesi Selatan) mendampingi Luwu dan Luwu Utara.
Provinsi Jawa Timur• (PKBI) Jawa Timur mendampingi
Bondowoso.• YAPIKMA (Yayasan Pemberdayaan Intensif
Kesehatan Masyarakat) mendampingi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Tulungagung, Jember, dan Bondowoso melanjutkan PKBI Jatim.
• Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melakukan penguatan untuk Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Bondowoso.
Untuk dukungan Persalinan Aman, KINERJA bekerjasama dengan tujuh OMP, yakni:
17www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Berdasarkan MoU tersebut, KINERJA menugaskan seorang ahli layanan publik lokal (local public service
specialist atau LPSS) di kantor pemerintah daerah (pemda). KINERJA mulai melakukan assesment
Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) yang punya kapasitas governance dan juga berpengalaman dalam
bidang kesehatan.
Tahap berikutnya di daerah yang memilih bantuan KINERJA di bidang kesehatan, dilakukan Konsultasi
Tingkat Kabupaten/Kota dengan metode Diskusi Kelompok Terarah (DKT) (atau Focus Group Discussion)
sebagai bentuk transparansi dan partisipasi pendekatan KINERJA. Konsultasi dilakukan di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota atau Bappeda dengan peserta pemegang program Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas
dan Bidan, Kader Posyandu, Organisasi Masyarakat peduli kesehatan, Organisasi Profesi (Ikatan Dokter
Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia), Media, dan Tokoh Masyarakat (Kelompok Agama dan Adat) dengan
perspektif jender. Output pertemuan ini diperolehnya (1) isu prioritas dalam Program KIA yang kemudian
menjadi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif; (2) penentuan puskesmas yang akan menjadi dampingan
mitra KINERJA sesuai kriteria yang disepakati yaitu puskesmas yang pelayanannya masih kurang, puskesmas
terpencil, puskesmas yang sudah cukup bagus.
Diskusi informal di kabupaten/kota dilakukan di luar diskusi formal bersama media (radio, media cetak), staf
pemerintahan, DPRD, organisasi profesi untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi daerah mitra
KINERJA selain data sekunder terkait sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah daerah.
KINERJA menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil konsultasi daerah. KINERJA menawarkan kegiatan
kepada organnisasi lokal dengan proses terbuka melalui beberapa tahap. Pertama, KINERJA mengirimkan
concept paper kepada organisasi yang telah teridentifikasi oleh KINERJA. KINERJA menyeleksi organisasi
yang memenuhi kriteria. Selanjutnya KINERJA menawarkan proposal (request for assignment). KINERJA
membentuk tim penyeleksi dan hasil seleksi itu terpilih organisasi mitra pelaksana (OMP). Seluruh OMP
kesehatan merupakan organisasi lokal yang ada pada kotak sebelah kanan.
LPSS dan OMP sebagai inisiator, motivator, dan fasilitator, melakukan pendekatan persuasif secara simultan
kepada DPRD, Bappeda, pengambil keputusan di Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat, dan organisasi
profesi untuk mendapatkan dukungan moril dan pembiayaan (budget sharing). Unsur ini kemudian menjadi
cikal bakal MSF.
Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa program persalinan aman cukup sukses di banyak daerah mitra
KINERJA bila ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah, Kepala Dinas
Kesehatan, DPRD, Unsur MSF, serta LPSS dan OMP.
18 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
2. Pengaturan Pekerjaan
Tugas utama LPSS adalah mengkoordinir program, memfasilitasi OMP untuk dapat menjalankan fungsinya
secara optimal dengan Dinas Kesehatan, MSF, dan pemerintah daerah. LPSS bersama OMP bertanggung
jawab terhadap mutu capaian program.
OMP bekerja penuh pada tingkat kabupaten, puskesmas, dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan,
lokakarya, dan pendampingan masyarakat terutama MSF.
Salah satu kunci keberhasilan KINERJA adalah, karena KINERJA melakukan penguatan kapasitas OMP
secara berkala, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis
bagi daerah mitra KINERJA. Untuk penguatan supply side terkait teknis persalinan aman, KINERJA kemudian
memberdayakan local champion dengan latar belakang kesehatan untuk mendukung kerja OMP di daerah.
OMP dan Local Champion dibina KINERJA untuk menjadi SDM lokal yang memiliki kapasitas sebagai
agen perubahan di daerah dalam bidangnya masing-masing, diharapkan akan menjadi mitra pendamping
Contoh kasus: Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil - Aceh Singkil.
OMP bersama puskesmas mitra melakukan identifikasi angka persalinan oleh dukun. Dipilih desa yang
paling tinggi angka persalinan oleh dukun untuk melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun.
Membangun persepsi lintas sektor tentang pentingnya kemitraan melalui pertemuan yang melibatkan
dinas kesehatan, perangkat desa, imam mukim (camat), puskesmas, LSM, media, tokoh masyarakat,
kader desa, bidan, dan dukun.
Penyusunan SK Kepala Desa Tentang Dukun yang akan bermitra. Desa memberikan insentif Kepada
Dukun setiap bulan sebanyak Rp. 50.000 dari Sumber Anggaran Desa.
Bidan memberikan insentif kepada dukun sebanyak Rp. 50.000 setiap persalinan yang ditolong secara
bersama.
Dilakukan evaluasi bulanan dan tahunan untuk melihat kendala, tantangan dan manfaat kemitraan
dengan melibatkan lintas sektor dan MSF.
19www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan
replikasi. Oleh karena itu Seri Pembelajaran ini menjadi penting sebagai panduan praktis pelaku yang
berkepentingan kedepan.
LPSS dan OMP selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui Tim Teknis yang terdiri
dari unsur-unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Badan Kepegawaian
Daerah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Tim Teknis ini dibentuk secara resmi dan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati/Walikota, berperan mengawal kelancaran program KINERJA, advokasi anggaran, dan
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
3. Penyusunan Rencana Kerja
Setelah MoU ditandatangi, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi kabupaten/kota. Tahap selanjutnya adalah
Tim KINERJA yang terdiri atas STTA dan LPSS, melakukan kunjungan ke puskesmas calon dampingan
untuk melakukan DKT bersama kepala puskesmas, bidan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat. Diskusi
ini bertujuan untuk (1) memperkenalkan program governance KINERJA, (2) melakukan penjajakan terhadap
komitmen kepala puskesmas dan bidan koordinator, (3) memperoleh informasi langsung dari unit pemberi
layanan tentang isu KIA, tantangan dan kendala dalam memberikan layanan KIA, serta (4) dukungan yang
diharapkan dari KINERJA. Hasil pertemuan ini kemudian menjadi Usulan Rencana Kerja/Kegiatan paket
Persalinan Aman. Tugas STTA di pusat memastikan usulan rencana kerja sejalan dengan RPJMD serta
perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Proses Kerja
1. Peran Masing-masing Stakeholder
LPSS membimbing dan memfasilitasi OMP untuk mulai melibatkan SKPD, organisasi profesi, universitas,
pemerintah daerah, Bappeda, dan media lokal dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk
membangun rasa memiliki terhadap program Persalinan Aman selanjutnya. Tahapan ini sangat penting
sebagai titik awal untuk membangun peran para pihak seperti:
Dinas Kesehatan kabupaten/kota (Program KIA dan Bina Kesehatan Masyarakat) mendukung sosialisasi
Persalinan Aman, menyediakan dana pendamping serta narasumber untuk lokakarya, penguatan keterampilan
20 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
bidan puskesmas dalam penanganan, konseling, pendampingan ANC, dan persalinan. Promosi ke masyarakat
untuk membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat.
Unsur diatas kemudian berubah bentuk menjadi forum MSF yang berfungsi sebagai motivator, advokator, dan
fasilitator bagi masyarakat, dinaskesehatan dan puskesmas, instansi pemerintah daerah lain yang terkait,
sertakomisi DPRD yang terkait. MSF kemudian menjadi tim penyusun draf peraturan bupati/walikota tentang
Persalinan Aman sampai konsultasi publik, dan monitoring pelaksanaan peraturan tersebut.
DPRD berperan dalam memonitor pelaksanaan program KINERJA, di beberapa kabupaten/kota DPRD
menjadi anggota atau ketua MSF, sebagai advokat kepada internal DPRD dan kepada pihak eksekutif (kepala
daerah dan panitia anggaran) untuk memperlancar persetujuan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung
kegiatan Persalinan Aman. Pada daerah dimana bupati/walikota mempunyai komitmen yang lebih tinggi dari
DPRD, justru kepala daerah yang melakukan advokasi kepada DPRD untuk mengalokasikan anggaran,
seperti di Kabupaten Sambas, Bondowoso, Simeulue, Luwu Utara, dan Kota Probolinggo.
2. Pelaksanaan Rencana Kerja
Program dukungan Persalinan Aman model KINERJA dilaksanakan melalui tahapan yang bervariasi sesuai
kondisi daerah dan kekuatan daerah, namun secara umum mengikuti pola sebagai berikut:
Persamaan persepsi dan membangun komitmen para pihak. Diawali dengan koordinasi dan
komunikasi intensif antara LPSS, OMP, dan STTA KINERJA untuk persamaan persepsi tentang
pendekatan governance. Dilanjutkan dengan melakukan inisiasi dan sosialisasi kepada lintas sektor,
Bappeda, DPRD dan tokoh masyarakat tentang persalinan aman. Proses ini merupakan tahap penting
yang bertujuan untuk membangun pemahaman, persepsi, dan kepedulian bersama untuk membangun
komitmen awal dalam pelaksanaan program.
• Penguatan Puskesmas. OMP bersama dinas kesehatan melakukan sosialisasi program dukungan
KINERJA kepada puskesmas terpilih sebagai calon mitra. Secara bertahap dilakukan penguatan perbaikan
puskesmas mulai dari yang kurang daya sensitifitas terhadap personil dan secara nyata membantu kerja
mereka. Untuk persalinan aman, banyak daerah memulai dengan inovasi kemitraan bidan dan dukun,
dilanjutkan dengan revitalisasi kantong persalinan dan manfaatnya, menginisiasi berbagai strategi promosi
Persalinan Aman di tingkat masyarakat, on the job training untuk penerapan SOP ANC dan pendampingan
persalinan oleh STTA lokal, dan pembuatan Alur Layanan Puskesmas.
21www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Setelah LPSS, OMP, dan MSF mempunyai komunikasi yang intensif dengan puskesmas, barulah OMP
mulai bicara tentang perencanaan puskesmas yang melibatkan MSF, penentuan prioritas dan anggaran
sesuai kebutuhan masyarakat melalui keterwakilan MSF, dan keterlibatan MSF dalam audit maternal
minilok puskesmas/kecamatan.
Ketika puskesmas sudah merasakan manfaat bermitra dengan OMP, MSF serta mengerti pendekatan
governance KINERJA, baru usulan tentang survei pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan diterapkan
(umumnya setelah 6 bulan pendampingan). Transparansi dana BOK, JAMPERSAL, Unit Pengaduan
Keluhan masyarakat dilakukan atas kehendak puskesmas sendiri yang terbangun dari kesadaran kritis
personilnya karena ingin menunjukkan bahwa mereka adalah puskesmas yang partisipatif, akuntabel,
responsif, transparan, dan inovatif. Hasil kegiatan ini baru mulai kelihatan setelah 1 tahun pendampingan.
Minimalisasi konflik menjadi pilihan strategi KINERJA dalam beraktifitas.
• Pembentukan MSF. OMP bersama dinas kesehatan dan puskesmas mitra melakukan pemetaan LSM,
media lokal, serta tokoh kunci di masyarakat yangkemudian menjadi calon MSF kabupaten dan MSF kecamatan. Pendampingan lewat pertemuan rutin membicarakan peran dan fungsi MSF kepada unsur-
unsur masyarakat diatas sampai mereka sepakat membentuk MSF kabupaten dan kecamatan.
Formatur keanggotaan MSF kabupaten di beberapa daerah bervariasi, sebagian mengambil dari MSF
kecamatan sehingga MSF kabupaten adalah unsur-unsur dari MSF kecamatan ditambah universitas dan
lintas sektor, serta swasta. Namun dibeberapa daerah lainnya, MSF kabupaten tidak diwakilkan oleh MSF
kecamatan. Pada model pertama, isu-isu yang muncul di tingkat desa dan kecamatan akan otomatis
menjadi isu MSF kabupaten/kota, sedangkan pada pola kedua, OMP berperan memfasilitasi temuan MSF
kecamatan sebagai bahan advokasi MSF kabupaten/kota.
Beberapa daerah seperti Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat memilih untuk melegalkan MSF
menjadi berbadan hukum. Pilihan ini kemudian memberikan kekuatan hukum bagi MSF dalam advokasi
dan mendorong terlaksananya pelayanan Persalinan Aman yang sesuai SOP teknis nasional.
• Penguatan MSF. OMP memfasilitasi pertemuan berkala peningkatan kapasitas MSF untuk berbagi
pengalaman di masyarakat dan mencari pemecahan masalah bersama terhadap temuan dan persoalan
di masyarakat. MSF memotivasi masyarakat untuk melakukan ANC dan persalinan di petugas kesehatan
atau fasilitas kesehatan, dan memfasilitasi proses kemitraan bidan dan dukun dengan memperjuangkan
partisipasi, kesetaraan, dan insentif yang layak bagi dukun. Beberapa Puskesmas juga melibatkan MSF
dalam audit maternal (mini-lokakarya lintas sektor tingkat puskesmas/kecamatan) untuk menyelesaikan
22 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
temuan di komunitas dalam forum lintas sektor serta tindak lanjut solusi dan rencana aksi bersama.
Kegiatan ini merupakan ”on the job training” bagi MSF.
OMP bersama dengan MSF melakukan Survei Pengaduan Masyarakat. Hasil survei kemudian diolah
menjadi Janji Perbaikan Layanan yang tertempel di dinding Puskesmas setelah ditandatangani oleh
Puskesmas dengan disaksikan oleh MSF, kepala daerah, dan DPRD sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas pelayanan publik.
• Melakukan advokasi pentingnya payung hukum daerah. Hasil survei pengaduan juga menjadi bahan
advokasi berbasis fakta yang dibutuhkan pengguna layanan kepada dinas kesehatan, dan pemerintah
daerah. LPSS, OMP, MSF dengan promotor utama dinas kesehatan, bersama melakukan advokasi ke
pemerintah daerah tentang pentingnya ketersediaan payung hukum daerah untuk persalinan aman.
Secara partisipatif unsur tersebut terlibat mulai dari inisiasi, pembuatan draf peraturan, dan diskusi
publik dengan melibatkan peran media cetak dan radio, sampai pada akhir. Banyak daerah belum mulai
melibatkan universitas dan swasta dalam proses ini, sehingga perlu perbaikan ke depan.
• Keberlanjutan MSF. MSF didampingi OMP mengintegrasikan perencanaan MSF ke dinas kesehatan dan
puskesmas, bertujuan untuk terjaminnya keberlanjutan program yang melibatkan MSF. Salah satu strategi
advokasi MSF adalah kunjungan ke unit layanan (Puskesmas) untuk berdiskusi dengan manajemen
puskesmas. Dengan pendampingan intensif dari Dinas Kesehatan, MSF melakukan advokasi kepada
pemerintah daerah untuk ketersediaan payung hukum, dan anggaran pendukung dalam menjalankan
peraturan bupati/walikota tentang persalinan aman.
• Replikasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pada akhir tahun pendampingan, OMP bersama
LPSS melakukan sosialiasi hasil capaian pendampingan KINERJA kepada kepala daerah sebagai paparan
kegiatan akhir pendampingan dengan tujuan untuk replikasi ke puskesmas lain di dalam daerah mitra.
Daerah yang menyediakan dana APBD untuk replikasi Persalinan Aman seperti Kabupaten Bondowoso,
Singkil, Sambas, Bener Meriah, dan Simeulue. OMP kemudian berperan melakukan pendampingan
kepada dinas kesehatan dan pemerintah daerah untuk penentuan puskesmas replikasi praktek baik
pendekatan KINERJA. Selain melakukan kegiatan terakhir sosialisasi peraturan bupati/walikota tentang
persalinan aman kepada masyarakat dengan bantuan berbagai media lokal baik cetak maupun radio.
23www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Proses Perubahan dan Manfaat
Perubahan nyata dukungan KINERJA untuk paket Persalinan Aman dapat dilihat di beberapa Kabupaten
seperti Sambas, Aceh Singkil, Bener Meriah, Luwu, Luwu Utara, Bondowoso, Probolinggo, dan Jember.
Indikator perubahan yang dapat dilihat termasuk:
Dari sisi pemerintah daerah: Tersedianya Peraturan Bupati/Walikota tentang Persalinan Aman
sebagai payung hukum yang disusun secara partisipatif dengan keterlibatan aktif MSF mulai dari inisiasi
pembahasan draf, konsultasi publik, hingga final. Payung hukum tersebut mengikat tenaga kesehatan
untuk memberikan pelayanan sesuai standar nasional. Dari sisi pengguna layanan, memberi ruang
partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk melakukan monitoring dan terlibat aktif meningkatkan mutu
layanan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama antara supply dan demand side.
Meningkatnya komitmen pemerintah daerah juga dilihat dari dukungan dana APBD untuk menunjang
pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun, serta melakukan replikasi ke puskesmas di wilayahnya dengan
jumlah yang bervariasi di masing-masing daerah. Di Bondowoso, pelantikan Ibu Bupati Bondowoso
sebagai Ibu Pendamping Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif disebut UMMI PERSAMEDA.
Ibu Bupati aktif mengkampanyekan gerakan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sampai ke tingkat
desa di seluruh wilayah Bondowoso melalui forum pertemuan PKK. Hasil ini dapat dilihat setelah satu
tahun pendampingan.
Dari sisi supply: Adanya SOP Alur Layanan yang transparan kepada pasien, sehingga pasien mengetahui
jenis layanan yang tersedia di puskesmas, arah pemeriksaan dan pengobatan, dan waktu yang dibutuhkan
untuk diberikan layanan tersebut.Adanya kesepakatan fungsi dan tugas dalam Kemitraan Bidan dan Dukun
berazaskan partisipasi dan kesetaraan, serta insentif yang adil. Bidan berfungsi menolong teknis medis
dan dukun berfungsi sebagai motivator dan promotor untuk ANC dan persalinan di petugas kesehatan,
serta memberikan layanan ritual/budaya positif sehingga meningkatkan cakupan ANC dan persalinan oleh
tenaga kesehatan. Bidan puskesmas yang memberikan pelayanan ANC dan pendampingan persalinan
sesuai SOP meningkat secara kuantitas dan kualitas. Misalnya, di Kabupaten Bondowoso telah
tersedia kotak kegawatdaruratan dalam penanganan persalinan dilengkapi dengan peralatan dan obat
yang diperlukan.
Manfaat yang dirasakan bidan setelah menerapkan Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA, seperti
di Puskesmas Singkil (Aceh Singkil), Puskesmas Semparok (Kabupaten Sambas), dan Puskesmas
24 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Singkawang Selatan (Singkawang), bidan sangat terbantu oleh dukun untuk berkomunikasi dengan
masyarakat dalam bahasa daerah; bidan cepat mendapatkan informasi dari dukun tentang ibu yang
baru hamil, karena budaya “tabu” memberitahukan usia kehamilan muda kepada orang lain; bidan cepat
mendapatkan informasi dari dukun bila ada ibu yang mau melahirkan, misalnya pada malam hari; dan
masyarakat yang dulunya enggan melahirkan ditolong tenaga kesehatan, kemudian beralih mengikuti
anjuran dukun supaya melahirkan dengan bantuanpetugas kesehatan terutama fasilitas kesehatan.
Perubahan di atas berdampak pada perbaikan cakupan SPM. Di kabupaten tersebut di atas terjadi
peningkatan cakupan ANC (K1-K4), persentase komplikasi kebidanan yang ditangani bidan, maupun
persentase persalinan oleh tenaga kesehatan/fasilitas kesehatan. Meskipun beberapa daerah seperti
Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan penurunan pada hampir semua cakupan di atas setelah adanya
pendampingan KINERJA, rasionalisasi data tersebut salah satunya karena adanya perbaikan dalam
pencatatan dan pelaporan KIA. Persalinan di dukun telah menurun di kebanyakan desa atau wilayah
puskesmas yang mempunyai kemitraan bidan dan dukun. Hal ini tercapai dalam 1 tahun pendampingan.
Yang penting adalah tersedianya tenaga kesehatan lokal yang mampu, mau dan menguasai SOP nasional
dalam Persalinan Aman.
Dari sisi penerima layanan: MSF kecamatan aktif berperan memonitor Janji Perbaikan Layanan, dan
juga secara dinamis dan simultan bersama puskesmas melakukan promosi dan pendidikan kritis dengan
istilah lokal kepada masyarakat yang menghasilkan strategi unik dan inovatif dari kelompok masyarakat
untuk berperan aktif menolong sesama melakukan promosi supaya masyarakat memeriksakan kehamilan
(ANC) dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Beberapa MSF juga memasang baliho persalinan gratis di
puskesmas dan beberapa lokasi strategis di jalan raya sebagai bentuk promosi dan transparansi puskesmas.
Para ulama/tokoh agama di Bondowoso, Jember, Sambas, dan Singkawang sudah mengintegrasikan
materi persalinan aman kedalam khotbah mereka dan para ulama dan pendeta melakukan penyuluhan/
konseling pra-nikah kepada masyarakat. Para perias pengantin Kabupaten Probolinggo bangga karena
mampu memberikan wejangan kepada para calon pengantin yang dirias untuk melaksanakan pemeriksaan
kehamilan dan persalinan di petugas kesehatan. Aktifnya Ummi Persameda (Duta Persalinan Aman)
di tingkat kecamatan dan desa sebagai promotor tingkat komunitas. Radio lokal memberikan waktu
tayang rutin untuk talk show terkait dengan Peralinan Aman di Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo.
Perubahan ini mulai tampak setelah pendampingan KINERJA – OMP selama 1 tahun.
Perubahan prilaku masyarakat mulai tampak di hampir semua puskesmas mitra. Terjadi perubahan
paradigma dan prilaku masyarakat untuk ANC dan persalinan di petugas kesehatan, yang sebelumnya
25www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
masih tabu, enggan, dan dilarang menurut adat lokal. Kritik, usulan dan saran dari masyarakat
bermunculan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di hotline klinik Sambas. Ibu
hamil menggunakan hotline klinik untuk meminta layanan emergensi dengan ambulan dan bidan untuk
persiapan persalinan di fasilitas kesehatan. Sehingga puskesmas merespon dengan Kartu Emergensi
Persalinan dengan menuangkan nomor telephone kepala puskesmas, bidan koordinator, bidan desa,
kepala desa, serta MSF kecamatan sebagai kontak yang dapat dihubungi keluarga saat emergensi terjadi.
Keterlibatan MSF dalam audit maternal perinatal tingkat kecamatan dirasakan sangat membantu dalam
pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi Puskesmas seperti di kabupaten Simeulue, Singkil
dan Sambas.
Di Sambas, manfaat dampingan KINERJA yang paling dirasakan adalah hasil kerja MSF bersama
puskesmas dalam menyediakan Survei Pengaduan Layanan, Kemitraan Bidan dan Dukun, dan
Mekanisme Pengaduan. Semua unsur governance paket KINERJA jelas terpampang dan berjalan di
puskesmas Semparok. Alamat surat, SMS, dan telpon untuk pengaduan, serta respon paling lama akan
diterima dalam 2 hari kerja bila pengirim memberikan alamat yang jelas.
Pengalaman di Kabupaten Sambas, Aceh Singkil, Kota Singkawang dan Probolinggo mereplikasi
kemitraan bidan dan dukun, serta inovasi kantong persalinan untuk mendukung persalinan aman terus
berjalan meskipun KINERJA sudah tidak melanjutkan bantuannya. Hal ini terjadi karena dorongan yang
kuat dari OMP, LPSS dan MSF yang proaktif melakukan advokasi ke pemerintah daerah dan DPRD.
26 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES
Tantangan
Dalam mendukung paket Persalinan Aman, selama dua tahun pendampingan KINERJA ditemukan tantangan
yang bervariasi antar daerah dan level pemerintahan. Namun secara merata ditemukan adanya mitos, tabu,
dan budaya yang menghambat Persalinan Aman dan masih cukup kuat diterapkan oleh masyarakat di
daerah mitra KINERJA mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai Sulawesi. Petugas kesehatan dari tingkat dinas
kesehatan sampai bidan di desa mempunyai pemahaman dan keterampilan yang bervariasi tentang standard
dan SOP untuk ANC dan pertolongan persalinan karena lemahnya penerapan standar dan SOP nasional. Ada
beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh stakeholder.
Pada tingkat Pemerintah Daerah
• Belum tegas menerapkan peraturan bupati/walikota khususnya tentang insentif dan sanksi terhadap
petugas yang tidak bekerja sesuai standard dan SOP nasional pada level pemberi layanan baik publik
maupaun swasta di wilayahnya.
• Belum optimal menyediakan fasilitas (alat, bahan) dan personil kesehatan yang mengerti dan terampil
melakukan ANC dan penolong persalinan sesuai standard dan SOP nasional.
• Advokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan siklus penganggaran berjalan.
• Pergantian pimpinan daerah kemungkinan diikuti dengan mutasi personil dinas kesehatan, dan puskesmas
sehingga hubungan kerja dimulai dari awal kembali.
Pada tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas
• Pada awal penerapan model KINERJA muncul kehawatiran petugas puskesmas dan dinas kesehatan
bahwa program-program inovasi KINERJA akan menjadi tambahan beban kerja rutin puskesmas dan
dinas kesehatan.
27www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
• Adanya personil pada tingkat pengambil keputusan di dinas kesehatan dan puskesmas yang kurang
memberikan daya dukung sehingga seringkali menjadi penghambat program.
• Banyak petugas yang belum melakukan ANC dan penolong persalinan sesuai standar dan SOP teknis.
• Miniloka puskesmas/kecamatan bersama lintas sektor dan MSF sering tidak terlaksana karena
hambatan biaya.
Pada tingkat MSF, Masyarakat dan Pemberi Kerja
• Masih kentalnya budaya, mitos, tabu yang berdampak meningkatkan kesakitan dan kematian pada ibu dan
bayi seperti badapu di Aceh Singkil dan pamali periksa hamil pada trimester awal pada daerah Tapal Kuda,
Jawa Timur.
• Cukup banyak daerah yang masyarakatnya cenderung periksa kehamilan dan melahirkan di dukun dari
pada petugas kesehatan dengan alasan lebih terjangkau transport dan biaya, nyaman karena komunikasi
interpersonal yang baik, dan meyakinkan karena budaya.
• Masih terbatasnya pengetahuan MSF tentang Persalinan Aman sementara mereka diharapkan berperan
mengawal dan melakukan montoring/pengawasan terhadap Janji Layanan serta memberikan masukan
terhadap keluhan masyarakat yang muncul.
• Masih tingginya angka pernikahan dini (misalnya Bondowoso, Jember, dan daerah Tapal Kuda) akibat
faktor kemiskinan dan budaya masyarakat.
• Masyarakat masih lebih percaya kepada dukun, dan adanya kepercayaan bahwa pada awal kehamilan
tidak boleh diperiksakan ke bidan/dokter.
• Pertemun MSF rawan tidak berkesinambungan karena sebagian besar anggota MSF dari non-pemerintah
masih mengharapkan dibayar dana tranportasi sementara puskesmas atau pemerintah kecamatan tidak
memiliki dana untuk menggantikan biaya transport itu.
Pada level OMP
• Keterbatasan pengetahuan tentang pendekatan KINERJA dan teknis Persalinan Aman membatasi
mereka dalam melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan MSF. KINERJA
menjembatani dengan STTA lokal.
• Daerah yang terpencil (berbatasan dengan sungai, gunung, laut) dan berjauhan antara satu puskesmas
dengan yang lainnya berdampak rendahnya koordinasi dengan waktu proyek yang sangat pendek.
• Pendekatan dengan pihak swasta pada tahun pertama masih dirasakan kurang.
• Banyak OMP Kinerja tidak berasal dari mitra lokal (kabupaten/kota). Pada saat program KINERJA tutup
maka OMP juga akan pindah ke tempat asalnya.
28 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Mengatasi Tantangan
Tantangan yang dihadapi KINERJA menjadi praktek baik sebagai pembelajaran di awal bagi pengembang
program governance berikutnya. Kendala teknis yang disampaikan di atas sudah banyak terobosan yang
diambil oleh KINERJA, namun hambatan budaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama.
Cerita Sukses
Di bawah ini beberapa contoh cerita sukses dari hasil dampingan KINERJA.Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil, Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
• Kemitraan dimulai bulan April 2012. Pada tahap pertama, kemitraan diterapkan di 2 desa, kemudian
dikembangkan di 5 desa lainnya.
• Pertolongan persalinan oleh dukun menurun menjadi 0% di wilayah Puskesmas Singkil. Tahun 2011
terdapat 18 persalinan yang ditolong dukun, menurun menjadi 8 persalinan pada tahun 2012, dan
mencapai 0 pada tahun 2013.
• Puskesmas Singkil akan melakukan scaling-up dengan melibatkan dukun secara aktif dalam promosi
kesehatan di komunitas sebagai “Pelopor Kesehatan di Desa”.
• Melakukan monitoring pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun setiap tiga bulan untuk melihat hasil dan
kendala yang dihadapi.
• Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil telah dicanangkan untuk direplikasi ke seluruh
Kabupaten Aceh Singkil.
• Peluncuran Kartu Emergency Persalinan dan Hotline Pelayanan Kesehatan di seluruh Puskesmas.
• Memberikan penghargaan kepada kemitraan bidan dan dukun terbaik.
Puskesmas Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
• Sebelum pendampingan KINERJA, Puskesmas Semparuk melakukan pelayanan rutin tanpa
mempertimbangkan mutu layanan serta kenyamanan pasien yang datang ke Puskesmas. KINERJA mulai
memperkenalkan hak masyarakat termasuk yang miskin dan tidak mampu menjadi tanggungjawab negara
termasuk puskesmas.
• Puskesmas Semparuk merasa perlu melakukan perubahan untuk merespon keinginan masyarakat
terhadap layanan yang lebih baik untuk mencapai kepuasan pengguna layanan yang maksimal.
29www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
• Keterbatasan membuat mereka berusaha menjalin kemitraan dengan semua pihak untuk mencapai
pelayanan publik yang memuaskan sisi demand. Meskipun pada awalnya muncul berbagai ketakutan dan
penolakan dari banyak staf puskesmas dengan alasan, seperti sulit menyamakan persepsi dan komitmen
tentang perbaikan layanan dari sisi petugas dan masyarakat; kemitraan nantinya akan menambah beban
kerja petugas dengan berbagai komitmen yang harus disepakati; adanya campur tangan pihak luar dalam
pengelolaan dan pelayanan puskesmas; beban pimpinan puskesmas untuk menegakkan aturan dan SOP;
serta disiplin pegawai yang sudah lama terabaikan.
• Seiring dengan keinginan masyarakat yang difasilitasi OMP supaya puskesmas Semparuk berubah, pada
tahun 2013 Kabupaten Sambas juga berubah dari layanan publik menjadi Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berarti kewenangan Pengelolaan Puskesmas secara
penuh dipegang pihak puskesmas. Perubahan ini sangat berpengaruh besar dalam perubahan Puskesmas
Semparuk.
• BLUD mempersyaratkan: citra pegawai yang baik, adanya staf yang berkembang pengetahuan dan
ketampilannya, menerapkan standar SOP dan aturan, menghindari komplain masyarakat.
• KINERJA mendukung perubahan di Puskesmas mulai dari memahami harapan dan keluhan masyarakat
melalui Survei Pengaduan Masyarakat. Kemudian muncul indeks pengaduan masyarakat, dipecahkan
melalui pertemuan kemitraan lintas sektor dan unsur-unsur masyarakat. Masalah internal puskesmas
diselesaikan melalui pertemuan microplanning untuk kemudian menyusun rencana aksi.
• Secara fisik, puskesmas nyata terjadi peningkatan transparansi, seperti pemasangan Alur Pelayanan
Puskesmas, Waktu Tunggu Pelayanan, Janji Perbaikan Layanan, Cara Penyampaian Keluhan, Tarif
Retribusi Layanan berdasarkan peraturan daerah terbaru, Standar Layanan, dan informasi JAMPERSAL,
yang menjadi hiasan dinding yang dapat dilihat oleh pasien yang datang ke puskesmas. Klinik KIA dan
ruang bermain anak berubah sesuai dengan permintaan masyarakat dalam janji layanan. Kemitraan Bidan
dan Dukun telah mampu menurunkan pertolongan persalinan oleh dukun dari 77 persalinan tahun 2010
menjadi 0 pada tahun 2013.
• Terjadi perubahan budaya organisasi, terbuka melakukan kemitraan dengan MSF yang kemudian
menjadi jembatan antara puskesmas dengan keinginan masyarakat; petugas terbuka untuk menerima
saran, kritik atau pengaduan; mendorong terbentuknya puskesmas Ramah Ibu dan Anak; lebih banyak
menjalin jejaring untuk pemberdayaan masyarakat; dan terus berusaha memperbaiki mutu layanan melalui
penerapan janji layanan untuk peningkatan kepuasan pengguna layanan. Pelayanan menjadi lebih cepat,
murah, dan mudah. Lokakarya lintas sektor bersama MSF untuk pemecahan persoalan dilakukan secara
berkala, Pos Kesehatan Desa, Posyandu, Muspika Kecamatan menjadi bagian aktif dari MSF kecamatan.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, untuk meminimalisasi pernikahan usia dini.
30 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
• Program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah (murid dan tenaga pendidikan)
• Melibatkan berbagai aktor dan institusi, dari pemerintah (dinas kesehatan, dinas pendidikan, Bappeda dan
Pemberdayaan Perempuan), sampai masyarakat (tokoh agama, pemerhati pendidikan, orangtua murid,
dan para ulama).
• Dibentuk dan dilatihnya para guru yang tergabung dalam Paguyuban Guru Pendidik Kespro (PGPK)
dengan aktifitas menjangkau 26 sekolah.
• Tersedia dan berfungsinya Ustad terlatih untuk Promosi Kespro Remaja di pesantren
• Komitmen untuk terintegrasi dalam APBD melalui layanan kesehatan peduli Ibu, Anak & Remaja
• Media kampanye yang dibuat remaja: 7 video diary, 46 stiker dan poster, 35 artikel karya anak.
Replikasi dan Scaling up
Replikasi
Program Persalinan Aman dengan pendekatan model KINERJA telah direplikasi oleh beberapa instansi
pemerintah dengan berbagai sumber pendanaan, termasuk:
• Kemitraan Bidan dan Dukun sudah direplikasi pada seluruh puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil dengan
berbagai sumber pendanaan yaitu Dinas Kesehatan kabupaten, dana BOK, JAMPERSAL, OMP, dan
Anggaran Dana Desa (ADD).
• Kabupaten Sambas dengan menggunakan dana APBD telah mereplikasi seluruh paket kesehatan
KINERJA dari 6 menjadi 13 puskesmas pada tahun 2013 dan akan dilanjutkan dengan 7 puskesmas lain
baru pada tahun 2014.
• Peluncuran Kartu Emergency Persalinan dan Hotline Pelayanan Kesehatan di seluruh Puskesmas di
Kabupaten Aceh Singkil pada Januari 2014.
• SOP ANC sudah diterapkan pada seluruh puskesmas di Singkil, Simeulue dan 2 puskesmas lainnya di
Bener Meriah.
• Survei pengaduan sudah direplikasi pada semua puskesmas di Kota Probolinggo.
Sampai akhir tahun 2013 ketikalaporan ini dibuat, belum ditemukan adanya model scaling up baik di wilayah
mitra KINERJA maupun di luar wilayah mitra.
31www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Daya Ungkit dalam Program KINERJA
Faktor pendorong suksesnya program Persalinan Aman bervariasi di setiap daerah. Kesamaannya pada
faktor kepemimpinan yang kuat dari pimpinan daerah dan sektor teknis, serta peran aktif agen perubahan
dalam wujud kepala bidang atau kepala seksi KIA, kepala puskesmas, LPSS, OMP, serta unsur-unsur dalam
MSF. Ketika kelima unsur tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dan mempunyai pemahaman kritis
tentang pendekatan model KINERJA, maka program dijamin akan memperlihatkan hasil dalam waktu singkat
(1 sampai 2 tahun). Khusus untuk Kemitraan Bidan dan Dukun, kunci keberhasilan sangat bergantung pada
komitmen kepala desa, kepala puskesmas, bidan koordinator di puskesmas, dan MSF kecamatan dengan
inisiasi kuat dari OMP.
Pengungkit di Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Sambas, Aceh Singkil, Bener Meriah, Simeulue, dan Kota
Singkawang pada awalnya adalah sosok LPSS dan OMP yang menguasai pendekatan KINERJA dan punya
komitmen tinggi melakukan perubahan, dan berpadu dengan kepemimpinan kepala daerah atau sekretaris
daerah yang memang menginginkan perubahan positif. Di Dinas Kesehatan, level eselon 2 dan 3 mempunyai
pemahaman yang kuat tentang program dan menginisiasi perubahan, siap bertemu dengan komitmen dan
proaktif dari LPSS dan OMP, dan mampu menggerakkan MSF menjadi agen perubahan yang melakukan
advocacy terus menerus kepada DPRD dan pemerintah daerah. Kabupaten Bengkayang punya anak muda
dari media lokal, bersama DPRD yang kebetulan menjadi ketua Masyarakat Adat Dayak dan ketua MSF,
didukung oleh tim yang kuat dari LPSS bersama OMP yang sudah berpengalaman di Kota Singkawang.
32 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI
Tantangan
Pengalaman KINERJA selama 2 tahun memberikan rekomendasi hasil terobosan yang sebagian telah
dilakukan menghadapi tantangan yang disampaikan dalam Bab sebelumnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah
KomitmenDiperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan daerah yang dituangkan
dalam bentuk tersedianya payung hukum daerah, dukungan pendanaan, memelihara local champion dan SDM
yang sudah terlatih pada tempat yang sesuai.
Membangun Partisipasi Masyarakat Menyediakan sumberdaya lokal untuk terbentuk dan berperannya model MSF dan Pengelolaan Manajemen
Puskesmas yang bertata kelola baik dengan mewujudkan partisipasi aktif sisi demand, dan transparansi
serta akuntabilitas sisi supply yang akan berdampak pada capaian SPM dan peningkatan kinerja layanan
kesehatan (publik).
Mempertahankan keterlibatan MSF untuk berperan aktif membantu unit pemberi layanan sebagai mediator,
advokator, motivator, dan penyelesai masalah dengan dukungan sumber daya lokal. Meningkatkan peran
universitas dan pihak swasta mulai dari proses perencanaan program sampai pada monitoring dan
evaluasi kegiatan.
Monitoring dan Pengawasan Personal dan KomunalMelakukan monitoring dan pengawasan supaya peraturan daerah dijalankan dengan semestinya melalui peran
aktif SKPD terkait bersama MSF.
33www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Materi dan Alat Pembelajaran PuskesmasMendukung dinas kesehatan/sektor teknis untuk mengadopsi dan mengadaptasi Puskesmas (unit layanan)
model KINERJA dengan bantuan alat dan bahan dari pembelajaran KINERJA serta bimbingan dari LPSS,
OMP, dinas kesehatan dan puskesmas mitra KINERJA secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA dapat direplikasi ke wilayah lain karena telah terbukti
meningkatkan cakupan ANC dan persalinan oleh dan di fasilitas kesehatan untuk mencapai SPM Kesehatan.
Tenaga KesehatanDPRD, Pemerintah Daerah, dan MSF perlu mendukung dinas kesehatan untuk menyiapkan tenaga
kesehatan yang inovatif dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai standard dan SOP nasional serta
membudayakan penerapan berbagai model Insentif dan Sanksi untuk layanan publik.
Hubungan dengan Penyedia Layanan SwastaKoordinasi dan monitoring Dinas Kesehatan kepada penyedia layanan kesehatan swasta (rumah sakit daerah
dan klinik bersalin) dipersyaratkan untuk diperkuat.
Insentif dan SanksiDibutuhkan inovasi kreatif untuk Insentif dan Sanksi bagi pemberi dan penerima layanan.
MelindungiMenjadi pelindung bagi organisasi dan petugas yang menerapkan larangan serta sanksi berkaitan
pelaksanaan payung hukum daerah.
Motivasi Kepada PenyediaMendorong peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan dukungan tempat pemberian ASI beserta
konselornya di tempat kerja dan fasilitas umum.
Motivasi Kepada MediaMendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan pengawas independen dan pendukung
gerakan Persalinan Aman dan perbaikan layanan publik di daerah seperti advokasi untuk Puskesmas
Bengkayang di media Kalimantan Barat.
34 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Motivasi Kepada MasyarakatSecara simultan mengembangkan model insentif kepada peran serta masyarakat dalam MSF sehingga
membuka ruang partisipasi, kontrol, dan partnership masyarakat yang berkelanjutan.
Pengarusutamaan Gender Kesetaraan gender dan suara kelompok rentan dalam program krusial penting, sehingga KIA khususnya
Persalinan Aman menjadi tanggung jawab semua pihak.
Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana
Kepada OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik yang berpihak kepada masyarakat marginal,
rekomendasi di bawah ini akan mempercepat dan memperkaya gerakan komunitas:
• Perubahan pelayanan publik dengan penguatan tiga pilar governance melalui inovasi kebijakan lokal,
pemberi layanan, dan penerima layanan terbukti cost effective, dan berkelanjutan sehingga layak diadopsi
dan diadaptasi dengan material/alat yang sudah ada.
• Unsur-unsur governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program
dengan pengembangan model inovasi, insentif, dan sanksi perlu tertuang jelas dalam desain dan
implementasi program.
• Dibutuhkan penguatan personil OMP dengan pendekatan governance KINERJA dalam management
puskesmas dari sisi suplai dan gerakan masyarakat dari sisi supply agar terjadi peningkatan kualitas
pelayanan dan pengarusutamaan gender dalam semua aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
evaluasi kegiatan/program kesehatan.
• Memastikan keterlibatan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan
program kesehatan, menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk perempuan, dan juga laki-laki untuk
meningkatkan peran serta mereka dalam KIA sebagai bentuk pengarusutamaan gender.
• Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA dapat menjadi strategi unggulan untuk meminimalisasi
prilaku dari pemahaman budaya yang melemahkan promosi kesehatan dan berdampak pada peningkatan
persalinan pada tenaga kesehatan terlatih yang dapat menurunkan kesakitan dan kematian ibu serta anak.
• Identifikasi terhadap local champion pada tingkatan Middle Management (eselon 3 – 4) di SKPD teknis
sangat penting untuk menggantikan peran Local Public Service Specialist (LPSS) yang ditugaskan di
daerah mitra KINERJA.
• Pendampingan, pelatihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standard dan SOP nasional sangat
dibutuhkan oleh SKPD teknis.
35www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
• Penting untuk menyesuaikan waktu pendampingan dengan siklus perencanaan dan penganggaran di
kabupaten/kota.
• Memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat
• Mengadopsi dan mengadaptasi material, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai
pendekatan program di bidang lain menjadi pilihan yang terbukti membuat perubahan positif dalam waktu
1 – 2 tahun pendampingan.
• Meningkatkan peran universitas dan perusahaan/swasta mulai dari tahap perencanaan sampai monitoring
dan evaluasi.
Rekomendasi untuk Lembaga Diklat dan Universitas
Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat), baik pemerintah maupun non-pemerintah, mempunyai
peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program tata kelola persalinan
aman. Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat:
• Memasukkan pendekatan governance KINERJA kedalam kurikulum Diklat
• Mengadopsi dan mengadaptasi material, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam
bahan ajar Diklat yang sudah ada sebagai inovasi Diklat.
• Kepada Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan
menyeluruh.
• Mengadakan kemitraan bidan dan dukun sebagai strategi unggulan untuk meminimalisasi prilaku dari
pemahaman budaya yang melemahkan promosi kesehatan dan berdampak pada tingginya kesakitan dan
kematian.
• Memperkuat materi dan strategi program dengan menjamin kualitas dan kesetaraan gender dalam semua
aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan/program kesehatan.
• Memastikan keterlibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program KIA
menjadi tanggungjawab bersama, seperti menyediakan Kelas Bapak.
37www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
LAMPIRAN
Tata Kelola Persalinan Aman
www.kinerja.or.id
38 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Uraian Substansi 42
Pokok Bahasan 42Sasaran dan Strategi Kegiatan 44Tujuan 44Materi 46
MODUL I Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman 50• Deskripsi Modul 50• Sasaran Pengguna 50• Tujuan Pembelajaran 50• Pokok Bahasan 51• Metode 51• Alat dan Bahan 51• Waktu 51• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 52• Uraian Substansi 53• Contoh Praktek Baik 62• Contoh Bahan Presentasi 64
MODUL 2 Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung Pelayanan KIA 70• Deskripsi Modul 70• Sasaran Pengguna 71• Tujuan pembelajaran 71• Pokok bahasan 72• Metode 72• Alat dan bahan 72• Waktu 72• Proses fasilitasi Kegiatan Pelatihan 73• Uraian Subtansi 75• Panduan Pelaksanaan 84• Contoh Bahan Presentasi 87
39www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
MODUL 3 Kemitraan Bidan dan Dukun untuk Mendukung Program Persalinan Aman 92• Tujuan 92• Sasaran Pengguna 92• Tujuan Pembelajaran 93• Pokok Bahasan 93• Metode 94• Alat dan Bahan 94• Waktu 94• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 94• Uraian Substansi 96• Contoh Praktek Baik 104• Contoh Bahan Presentasi 105
MODUL 4 Kantung Persalinan untuk Mendukung Program Persalinan Aman 108• Tujuan 108• Sasaran Pengguna 108• Tujuan Pembelajaran 109• Pokok Bahasan 109• Metode 109• Alat dan Bahan 109• Waktu 110• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 110• Uraian Substansi 111• Panduan Pelaksanaan 117• Contoh Praktek Baik 120• Contoh Bahan Presentasi 121
MODUL 5 Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP) 126• Tujuan 126• Sasaran Pengguna 126• Tujuan Pembelajaran 126
40 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
• Pokok Bahasan 127• Metode 127• Alat dan Bahan 128• Waktu 128• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 128• Uraian Substansi 130• Panduan Pelaksanaan 143• Contoh Praktek Baik 148• Contoh Bahan Presentasi 150
MODUL 6 Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan 156• Deskripsi Modul 156• Sasaran Pengguna 156• Tujuan Pembelajaran 156• Pokok Bahasan 157• Metode 157• Alat dan Bahan 158• Waktu 158• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 158• Uraian Substansi 158• Panduan Pelaksanaan 168• Contoh Praktek Baik 176• Contoh Bahan Presentasi 179
MODUL 7 Strategi Promosi Kesehatan untuk Persalinan Aman 184• Deskripsi Modul 184• Sasaran Pengguna 184• Tujuan Pembelajaran 185• Pokok Bahasan 185• Metode 185• Alat dan Bahan 186• Waktu 186• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 186• Uraian Substansi 188• Panduan Pelaksanaan 198
41www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
• Contoh Praktek Baik 201• Contoh Bahan Presentasi 204
LAMPIRAN B Daftar Pustaka 205
LAMPIRAN C Bahan di CD 206
LAMPIRAN D Daftar Singkatan/Istilah 207
42 Tata Kelola Persalinan Aman www.kinerja.or.id
Lampiran A Uraian Substansi
Pokok Bahasan
USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Sampai
dengan tahun 2014, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA, yaitu Aceh, Kalimantan
Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua. Provinsi Papua berbeda masa intervensi dan strategi intervensi
maka informasi yang disampaikan dalam modul-modul ini adalah pengalaman di luar provinsi Papua. Program
USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan
publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim bisnis yang kondusif. KINERJA
menawarkan beberapa paket untuk ketiga sektor tersebut dengan pendekatan yang komprehensif untuk
menguatkan kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan.
KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan
sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya
untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) menjadi lebih mudah dan berkesinambungan.
Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal (capacity building)
terkait dengan kebijakan, manajemen unit layanan agar lebih bertatakelola dalam manajemen organisasi,
manajemen program dan manajemen layanan, dan strategi promosi agar pengguna layanan memahami hak
dan kewajibannya dalam pelayanan.
Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang haknya dan
memberdayakan mereka agar turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi
layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/
kegiatan dan advokasi.
Salah satu pendekatan program KINERJA adalah bekerja sama dengan organisasi lokal dalam melaksanakan
bantuan teknis di kabupaten/kota. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
43www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
menjadi aktivitas yang penting, agar OMP mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan
teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP diharapkan akan menjadi mitra daerah setelah
program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari
strategi keberlanjutan dan replikasi.
Dalam upaya membantu OMP menjalankan perannya dalam memberikan bantuan teknis kepada daerah mitra
KINERJA, maka keberadaan modul pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Dengan adanya
modul pelatihan dan pendampingan ini diharapkan OMP mampu menerjemahkan program KINERJA dengan
lebih baik, serta dapat pula menjadi acuan daerah mitra KINERJA dalam menjalankan berbagai program KINERJA.
Disamping itu, modul ini diharapkan juga dapat digunakan langsung oleh unit pemberi layanan sebagai
panduan praktis dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan kesehatan menuju tata kelola kesehatan (health
governance) dalam melaksanakan setiap program pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya.
Demikian juga bagi stakeholder yang lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang
berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan “campur tangan” mereka sehingga para stakeholder
tersebut dapat berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator.
Paket KINERJA di bidang kesehatan meliputi Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan ASI Eksklusif.
Modul kesehatan ini akan membahas aspek tata kelola persalinan aman dalam manajemen dan pelayanan.
Secara garis besar, topik yang dibahas dalam modul kesehatan ini terdiri dari 7 topik, yaitu meliputi:
1. Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman;
2. Perencanaan Puskesmas yang partisipatif untuk mendukung program Persalinan Aman;
3. Kemitraan bidan dan dukun yang partisipatif, akuntabel dan responsif;
4. Kantung persalinan untuk mendukung program Persalinan Aman yang lebih tranparan, akuntabel dan
responsif;
5. Standard Operating Procedure sebagai bentuk akuntabilitas dan tranparansi pemberi layanan kepada
pengguna layanan;
6. Pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan sebagai bentuk responsif unit layanan terhadap
persepsi pengguna layanan;
7. Strategi promosi dalam Persalinan Aman yang lebih partisipatif dan inovatif.
Berbagai topik tersebut mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan program kesehatan,
karena akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Melalui penataan pada sisi manajemen
Lampiran A - Uraian Substansi
44 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
organisasi unit pemberi layanan, program, manajemen layanan, dan promosi kepada masyarakat, maka kinerja
penyedia pelayanan kesehatan akan semakin optimal sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan target
kinerja utamanya yaitu pencapaian SPM. Oleh karena itulah keberadaan modul ini tidak dapat dipisahkan
dengan modul lain yang membahas tentang SPM bidang kesehatan karena keduanya bersifat saling
melengkapi. Demikian juga dengan berbagai modul lain yang dikembangkan secara spesifik untuk masing-
masing aktivitas, misalnya modul survei pengaduan, modul MSF, dan modul kesehatan reproduksi.
Sasaran dan Strategi Kegiatan
Sasaran modul ini adalah Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) atau fasilitator program USAID-KINERJA bidang
kesehatan, unit pemberi layanan, dinas kesehatan, dan stakeholder lain yang terkait, seperti dukun, MSF, dan
berbagai kelompok peduli kesehatan yang ada di masyarakat.
Pendekatan USAID-KINERJA dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA dilakukan
dalam 2 strategi utama. Pertama, OMP melakukan pertemuan (lokakarya/workshop; FGD; dan lainnya) dalam
pencapaian persamaan persepsi terhadap suatu isu dan atau meningkatkan kapasitas pengelola program baik
tingkat kabupaten maupun unit layanan. Kedua, memfasilitasi/mendampingi dinas kesehatan dan unit pemberi
layanan (puskesmas) dalam merancang, menjalankan program, monitoring dan evaluasi tata kelola
kesehatan.
Setiap kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Local Public Services Specialist (LPSS) sebagai perwakilan
KINERJA di daerah. LPPS sebagai pengawal OMP dalam melaksanakan program KINERJA sesuai dengan
rencana kerja dan mediator dengan stakeholder daerah agar program KINERJA dapat berjalan dengan lancar.
Tujuan
Tujuan Umum
Tujuan modul-modul ini adalah untuk membantu kabupaten/kota mitra KINERJA-USAID dalam mengelola
program persalinan aman secara partisipatif, akuntabel, responsif, transparan, dan inovatif.
45www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
1. Memahami program KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan strategi good governance dalam
upaya peningkatan pelayanan publik;
2. Mampu mendampingi Puskesmas menyusun perencanaan yang partisipatif untuk mendukung program
persalinan aman;
3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam mewujudkan kemitraan bidan dan dukun yang bersifat partisipatif,
akuntabel, responsif, dan inovatif;
4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam pelaksanaan kantung persalinan;
5. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating
Procedure (SOP) sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik;
6. Mampu mendampingi Puskesmas dalam melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui
pelaksanaan survei pengaduan, penyusunan dan pemenuhan janji perbaikan layanan; dan
7. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan
sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Mampu menerapkan pendekatan dan strategi good governance dalam upaya peningkatan pelayanan
publik terutama dalam pelayanan kesehatan;
2. Mampu menyusun perencanaan Puskesmas secara partisipatif untuk mendukung program persalinan
aman;
3. Mampu mewujudkan kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang bersifat partisipatif, akuntabel, responsif,
inovatif, efektif, dan berkesinambungan;
4. Mampu membuat dan melaksanakan kantung persalinan sebagai wujud akuntabilitas dan responsiveness
dalam mendukung persalinan aman;
5. Mampu menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya
menjalankan manajemen pelayanan Puskesmas yang sesuai SPM dan hak pengguna layanan;
6. Mampu melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui pelaksanaan survei pengaduan dan
penyusunan janji perbaikan layanan; dan
7. Mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan sebagai upaya menjalankan
manajemen pelayanan Puskemas yang baik.
Lampiran A - Uraian Substansi
46 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Materi
1. Modul Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman;
2. Modul Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk mendukung program Persalinan Aman;
3. Modul Kemitraan Bidan dan Dukun untuk mendukung program Persalinan Aman;
4. Modul Kantung Persalinan untuk mendukung program Persalinan Aman;
5. Modul Standard Operating Procedure dalam pelayanan kehamilan dan persalinan;
6. Modul Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan;
7. Modul Strategi Promosi dalam Persalinan Aman.
Modul pelatihan dan pendampingan program KINERJA bidang kesehatan untuk kabupaten/kota ini terdiri dari
beberapa pokok bahasan yang disusun secara bertahap seperti dijelaskan dalam skema berikut:
Gambar 1. Sistematika Modul
47www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengenalkan paket KINERJA bidang kesehatan terutama Tata Kelola
Persalinan Aman. Setelah peserta memahami ruang lingkup paket KINERJA bidang kesehatan, maka pada
tahap selanjutnya pokok bahasan diarahkan kepada berbagai strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk
mengelola dan menjalankan ketiga program utama tersebut agar lebih berhasil guna. Manajemen Puskesmas
yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif menjadi dasar bagi terselenggaranya program
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif secara efektif dan efisien. Tata kelola yang baik
ini diawali dari fase perencanaan dan pembiayaan program. Disinilah pentingnya pembahasan mengenai
manajemen PTP atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai salah satu sumber dana untuk
program kesehatan.
Pelaksanaan program Persalinan Aman membutuhkan dilakukannya inovasi tertentu agar program dapat
memenuhi target yang ditetapkan. Kegiatan inovasi yang ditawarkan KINERJA adalah kemitraan bidan dan
dukun serta kantung persalinan. Kedua kegiatan ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit positif bagi
ketiga program kesehatan tersebut. Di samping itu, keberadaan SOP layanan juga menjadi faktor penting
bagi telaksananya program yang berkualitas. SOP disusun untuk menjamin adanya standar yang baku
bagi provider sehingga ada kejelasan dalam bertindak, sekaligus sebagai jaminan bagi masyarakat agar
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian diharapkan kepuasan masyarakat
dapat terjamin. Tetapi jika masih ditemui keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh provider pelayanan kesehatan, maka provider harus merespon keluhan tersebut dalam sebuah
janji perbaikan layanan. Inilah yang menjadi ciri baik pelaksanaan pelayanan publik.
Simultan dengan pelaksanaan berbagai strategi dan pendekatan manajemen tersebut, promosi kesehatan
juga memegang peranan penting, karena disinilah titik awal keterlibatan masyarakat dalam berbagai program
kesehatan. Melalui promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif, kesadaran masyarakat dapat dengan mudah
didapat, sehingga pada akhirnya masyarakat mau dan mampu berpartispasi aktif dalam berbagai program
kesehatan yang diadakan oleh pemerintah.
Lampiran A - Uraian Substansi
50 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman
Modul 1 Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang pendekatan
governance KINERJA dalam program Persalinan
Aman untuk diterapkan di tingkat Dinas Kesehatan
dan Puskesmas agar terjadi peningkatan mutu dan
kinerja melalui praktek-praktek baik yang partisipatif,
akuntabel, responsif, transparan dan inovatif
serta dengan memperkuat dan memperhatikan
keseimbangan unsur demand dan supply.
Strategi peningkatan cakupan IMD dan ASI Eksklusif
dibahas dalam modul panduan pendampingan lain.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
2. Konsultan/Pelatih
3. Fasilitator kesehatan
4. Staf Dinas Kesehatan
5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa
6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh
masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Tujuan modul ini adalah untuk memahami program
KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan
...... program
Persalinan Aman untuk diterapkan di tingkat Dinas Kesehatan dan
Puskesmas......
51www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
strategi good governance dalam upaya peningkatan
pelayanan publik.
Tujuan Khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan ruang lingkup program
KINERJA, khususnya paket KINERJA bidang
kesehatan
2. Mampu menjelaskan pendekatan program
KINERJA dalam sektor kesehatan dan
governance
3. Memahami peran dari sisi pengguna
dan penyedia layanan kesehatan dalam
mengintegrasikan pendekatan KINERJA dalam
upaya peningkatan pelayanan.
4. Memahami konsep dan strategi pengarusutaman
jender dalam program KINERJA.
5. Mampu menjelaskan peran pentingnya
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI
Eksklusif terhadap peningkatan kualitas sumber
daya manusia di masa depan;
6. Mampu menjelaskan temuan dan kondisi daerah
dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini,
dan ASI Eksklusif.
Pokok Bahasan
1. Pelayanan publik hak rakyat;
2. Dasar Program KINERJA dalam Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif;
3. Strategi pendekatan KINERJA dalam Persalinan
Aman;
4. Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder
Forum [MSF]) dalam pengelolaan program
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI
Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat;
5. Praktek baik di daerah mitra KINERJA.
Metode :
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
Waktu Pokok Bahasan1 x 45 menit Pembukaan
Penjelasan singkat tentang Program KINERJABina Suasana
2 x 45 menit Diskusi kelompok: Pemetaan kondisi daerah terkait program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI EksklusifPemaparan hasil diskusi kelompok
Lampiran A - Uraian Substansi
52 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
a) Fasilitator membuka sesi dengan
menjelaskan pendekatan khusus yang
digunakan oleh KINERJA dalam mengelola
program IMD dan ASI Eksklusif dengan
lebih baik, yaitu dengan memperhatikan
keseimbangan unsur supply dan demand.
Untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang KINERJA, ada
baiknya terlebih dahulu disampaikan
gambaran sekilas tentang program
KINERJA, khususnya bidang kesehatan.
b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 4 x 45
menit. Materi yang akan dibahas tentang
program KINERJA bidang kesehatan yang
meliputi IMD dan ASI Eksklusif dengan
penekanan khusus pada pendekatan
KINERJA tersebut termasuk Peran
pemangku kepentingan (Multi Stakeholder
Forum-MSF) di tingkat Puskesmas dan
masyarakat.
c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan motivation game.
d) Melaksanakan self-assessment untuk
memetakan kondisi daerah terkait
pelaksanaan program Inisiasi Menyusu
Dinidan ASI Eksklusif. Hasil pemetaan awal
ini dapat digunakan sebagai entry point
dalam menyusun langkah perbaikan, yaitu
dengan menerapkan pendekatan spesifik
yang dikembangkan KINERJA.
2. Proses pelatihan
a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
b) Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
2 x 45 menit
Penyajian materi: Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI EksklusifDiskusi dan tanya jawab
2 x 45 menit
Penyajian materi: Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam pengelolaan program Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat.Diskusi dan tanya jawab
1 x 45 menitRencana tindak lanjutPenutupan
53www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai
berikut:
i. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam
pengantar
ii. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan mendiskusikan kondisi
daerah terkait dengan pelaksanaan
program Persalinan Aman. Beberapa hal
yang bisa disoroti diantaranya: tingkat
pencapaian target, keterlibatan unsur
masyarakat dan stakeholder yang lain
dalam program, serta hambatan dan
peluang program.
iii. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi
tentang Strategi Pendekatan Kinerja
Dalam Persalinan Aman. Beberapa
point yang perlu mendapat penekanan
khusus adalah: konsep governance,
keseimbangan sisi demand dan supply,
dan kesetaraan gender dalam program.
Tampilkan contoh praktek baik yang
telah ada dari berbagai daerah untuk
menginspirasi peserta.
iv. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi
tentang Peran pemangku kepentingan
(Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam
pengelolaan program Persalinan Aman
ditingkat Puskesmas dan masyarakat.
Uraikan secara jelas bentuk partisipasi
yang bisa dilakukan oleh MSF serta
dasar hukum yang mengatur tentang hal
tersebut.
3. Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut
yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit
yang akan dilakukan baik oleh OMP, LPSS,
MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan
untuk mulai menerapkan beberapa pendekatan
KINERJA tersebut dalam menjalankan program
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan
ASI Eksklusif. Selanjutnya fasilitator menutup
sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi dan tanya jawab, serta menekankan
kembali beberapa hal yang akan dilakukan
sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah
disusun.
Uraian Substansi
1. Program USAID-KINERJA
USAID-KINERJA adalah program bantuan
teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi
di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013,
terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah
kerja USAID-KINERJA yaitu Aceh, Kalimantan
Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua.
Program USAID-KINERJA dalam modul ini
difokuskan pada pengembangan tata kelola
Lampiran A - Uraian Substansi
54 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
pemerintahan khususnya di aspek pelayanan
publik pada bidang kesehatan kecuali Papua.
Sesungguhnya konstitusi menjamin hak warga
dalam pelayanan publik sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama
pasal 28H dan pasal 34 ayat (3). Selanjutnya
diturunkan peraturan lebih implementatif melalui
Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No 25
tahun 2009). Walaupun sebelumnya sudah
terbit beberapa peraturan Kementerian Aparatur
Negara dalam peningkatan pelayanan publik
terutama pada fasilitas pemerintah.
Pentingnya penekanan pada fasilitas pemerintah
karena fasilitas pemerintah merupakan fasilitas
kesehatan yang tidak memiliki risiko ketika
fasilitasnya tidak dikunjungi oleh masyarakat.
Bahkan sangat menguntungkan bagi pegawai
negeri karena tidak banyak kerja dan tidak
menambah laporan. Pada sisi lain, fasilitas
kesehatan pemerintah secara tidak sadar
masih terpengaruh oleh pola pikir masa kolonial
Belanda.
Pada masa itu, penduduk Indonesia (lander)
harus memberi penghormatan yang besar
kepada pemberi layanan karena layanan
itu adalah anugerah dari bangsa kolonial.
Akibatnya, petugas pemberi layanan susah
mendengar keluhan, berperilaku seenaknya dan
tidak jelas berbagai pelayanan.
Era desentralisasi diharapkan terjadi perubahan
ini tetapi tidak terjadi karena pemerintah daerah
masih turut terpengaruhi pula pola pikir yang
sama. Namun era demokrasi ini harus didorong
ke arah tata kelola yang baik. Karena dampak
utama dari demokrasi adalah pelayanan publik
yang baik. Sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Penataan tatakelola pemerintahan yang baik
(good governance) dalam pelayanan publik
dengan menerapkan beberapa unsur tatakelola
yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan
akuntabilitas.
2. Dasar Desain Program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
Paket dukungan KINERJA dalam bidang
kesehatan meliputi Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif. Program kesehatan ibu dan
anak (KIA) memang merupakan salah satu
prioritas pembangunan kesehatan nasional
dan menjadi salah satu indikator utama dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010 – 2014. Tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) membuat pemerintah menempatkan
upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program
prioritas nasional. Oleh karena itu prioritas
pembangunan kesehatan di Indonesia sampai
saat ini masih fokus pada program kesehatan
ibu dan anak. Meskipun demikian, ‘empat faktor
55www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
terlambat’ yang mempengaruhi kematian ibu,
yaitu (1) terlambat mengenal tanda bahaya sejak
dini; (2) terlambat membuat keputusan karena
hambatan budaya, gender, dan ekonomi; (3)
terlambat mencapai fasilitas kesehatan; dan (4)
terlambat penanganan oleh petugas kesehatan
masih belum berubah. Capaian indikator
SPM Kesehatan untuk cakupan pemeriksaan
kehamilan pertama dan terkahir (disingkat K1
dan K4), persalinan oleh tenaga kesehatan,
dan persalinan di fasilitas kesehatan di banyak
daerah di Indonesia juga masih rendah.
Walaupun berstatus sebagai negara
berpenghasilan menengah, Indonesia
merupakan salah satu negara dengan angka
kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara yaitu
359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup1.
Target MDG Indonesia adalah 102 per 100.000.
RISKESDAS (2010) melaporkan bahwa hanya
61,4% ibu hamil melakukan pemeriksaan
kehamilan di petugas kesehatan, dan hanya
82,4% persalinan yang dibantu oleh tenaga
kesehatan yang terlatih. Cakupan pelayanan
sangat berbeda-beda di seluruh Indonesia di
mana daerah pedesaan seringkali jauh tertinggal
dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Kementerian Kesehatan telah menerapkan
empat aspek strategi WHO untuk Menjadikan
Kehamilan Lebih Aman:
1) Memperbaiki akses dan perawatan yang
berkualitas;
2) Membangun kemitraan lintas program dan
lintas sektor;
3) Mendorong keterlibatan masyarakat,
termasuk perempuan dan keluarga; dan
4) Meningkatkan pengawasan manajemen,
dan memperbaiki sistem informasi,
pemantauan dan pembiayaan.
Peningkatan yang dramatis pada MDG 4
mengenai ‘menurun kematian anak’ dapat
dicapai melalui penerapan dua strategi:
pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, dan
pemberian ASI Eksklusif bagi bayi yang
berumur enam bulan ke bawah. IMD juga
dapat mengurangi 22% kematian bayi dengan
mencegah penyakit diare dan penyakit infeksi
lainnya. Menurut RISKESDAS 2010, angka ASI
Eksklusif hanya mencapai 15,3% sedangkan
angka IMD mencapai 29,3%. Indonesia
menghadapi cukup banyak tantangan di bidang
ini, termasuk minimnya promosi IMD dan ASI
Eksklusif di semua tingkatan; budaya yang
sering memberikan makanan tambahan sejak
dini; promosi susu formula bayi oleh petugas
kesehatan; dan kurangnya fasilitas pojok laktasi
bagi ibu yang menyusui di tempat-tempat umum
dan tempat kerja. Berbagai upaya penurunan
kematian bayi, seperti pemberian ASI Eksklusif
di negara-negara berkembang ternyata mampu
1. TEMPO, 26 September 2013. ‘Menkes Kaget Angka Kematian Ibu Bayi Masih Tinggi’, http://www.tempo.co/read/news/2013/09/26/060516873/Menkes-Kaget-Angka-Kematian-Ibu-Bayi-Masih-Tinggi
Lampiran A - Uraian Substansi
56 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
menurunkan secara tajam angka kematian bayi
dengan menurunkan penyakit diare dan infeksi
lainnya.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
kebijakan tentang ASI Eksklusi yaitu PP 33/2012
tentang Air Susu Ibu. Namun, jauh sebelumnya,
kebijakan pemberian ASI Eksklusif telah diatur
dalam Permenkes 450/MENKES/SK/VI/2004
tentang ASI Eksklusif, Peraturan Bersama
Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (MenegPP dan PA),
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Mennakertrans), dan Menteri Kesehatan No:
48/MEN.PP/XII/2008, Per27/MEN/XII/2008
dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 mengenai
pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja, namun
dalam pelaksanaan belum berjalan dengan
semestinya.
Proyek KINERJA mendukung upaya Pemerintah
Indonesia untuk mencapai MDG 4 tentang
Kesehatan Anak dan MDG 5 tentang Kesehatan
Ibu pada tahun 2015. Meskipun terdapat
peningkatan di sektor kesehatan masyarakat
selama beberapa tahun terakhir, pengurangan
angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih
sangat lambat. KINERJA mendukung paket
kesehatan yang mendorong pemeriksaan
kehamilan sejak dini dan lebih berkala melalui
program Persalinan Aman, serta paket
kesehatan yang mendorong peningkatan
kesadaran dan advokasi untuk mempromosikan
IMD dan ASI Eksklusif. Intervensi ini sederhana
namun ampuh untuk mengurangi penyakit
anak dan menganjurkan nutrisi sehat, sekaligus
mendorong tercapainya penurunan angka
kematian bayi. Strategi peningkatan cakupan
IMD dan ASI Eksklusif dibahas dalam panduan
pendampingan lain.
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik
sektor kesehatan ini mengacu kepada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan sebagai
ukuran kinerja utama dalam pelaksanaan
pelayanan sektor kesehatan. Perencanaan
pencapaian SPM kesehatan secara khusus
dibahas dalam Modul Perencanaan Pencapaian SPM Kesehatan.
Berdasarkan tinjauan teori dan konsultasi
kabupaten/kota maka disusun beberapa
kegiatan yaitu:
a) Penguatan Kebijakan Persalinan Aman,
Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif;
b) Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui
Multi-Stakeholder Forum yang mampu
melakukan monitoring, mediasi, dan
advokasi;
c) Peningkatan Manajemen Puskesmas:
a. Manajemen organisasi (planning
dan budgeting [APBD, BOK] yang
partisipatif, transparan dan akuntabel)
b. Manajemen program (Kemitraan bidan
dan dukun, sistem informasi kesehatan
[kantung persalinan])
c. Manajemen Pelayanan (Janji Perbaikan
Layanan, Pengelolaan Pengaduan,
SOP, dan Standar Layanan); dan
57www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
d) Peningkatan Pemahaman Masyarakat
terhadap kesehatan ibu dan anak melalui
strategi promosi yang partisipatif (dengan
keterlibatan pimpinan daerah, Kementerian
Agama, Dinas Pendidikan, tokoh budaya,
media, dan lainnya).
3. Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman
Program KINERJA memiliki dua sisi yaitu sisi
pengguna layanan dan masyarakat (demand)
dan sisi penyedia layanan (supply). Kedua
sisi itu akan fokus pada prinsip-prinsip tata
kelola yang baik (good governance). Pada sisi
demand, KINERJA meningkatkan kepedulian,
partisipasi dan keterlibatan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang disediakan
oleh pemerintah daerah yang disebut
sebagai insentif. Pada sisi supply, KINERJA
meningkatkan kemampuan pemberi layanan
untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi,
yaitu praktik yang baik yang disebut sebagai
inovatif. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
melaksanakan kegiatan, dan mendokumentasi
dan mereplikasi praktek yang baik dari hasil
pendampingan KINERJA.
a) Tata Kelola (governance) dalam Program Kesehatan KINERJA
Program KINERJA dirancang dengan mandat
utama untuk membantu peningkatan layanan
publik bidang kesehatan pada daerah mitra
melalui penguatan manajemen dan tata kelola
(governance) melalui penguatan kebijakan
daerah, pemberi layanan, dan penerima
layanan.Sebagai paradigma baru dalam
pelayanan publik yang selama ini pemerintah
bertindak sebagai penyedia jasa pelayanan
satu-satunya aktor dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan, oleh KINERJA didorong
untuk berubah dan terjadi pergeseran peran
dari penyedia jasa pelayanan menjadi badan
pendorong yang memfasilitasi pihak lain di
komunitas dan sektor swasta juga mengambil
peran aktif. Pelayanan publik merupakan
urusan bersama antara pemerintah, civil society
(organisasi masyarakat sipil dan warga), dan
dunia usaha.
Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja
pelayanan KIA dilakukan melalui peningkatan
manajemen dan kapasitas pemberi layanan
dan unit layanan sehingga terjadi perbaikan
pengelolaan pelayanan serta peningkatan
kepedulian masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik tingkat daerah, dan
direplikasikannya praktek yang baik.
Pada sisi penyedia layanan, pendekatan
yang dilakukan KINERJA untuk memperbaiki
pelayanan publik dan menurunkan kematian ibu
dan bayi adalah sebagai berikut:
a) Peningkatan dan percepatan pencapaian
SPM yang relevan dengan Program KIA.
Secara teknokratik peningkatan pelayanan
KIA terkait erat dengan peningkatan kinerja
Lampiran A - Uraian Substansi
58 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
indikator 1 – 10, berdasarkan Permenkes
741/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan
b) Penguatan kebijakan daerah yang
mengintegrasikan pencapaian SPM dan
penerapan standar pelayanan publik
c) Bekerjasama dengan staf manajemen
Puskesmas untuk melakukan perencanaan
dan penganggaran tingkat Puskesmas yang
terbuka dan partisipatif
d) Upaya peningkatan mutu unit dan
manajemen pelayanan melalui pengadaan
survei pengaduan masyarakat, penyusunan
Janji Perbaikan Layanan, dan penyusunan
Standard Operating Procedure (SOP)
e) Memperkuat desain promosi kesehatan
untuk membangun partisipasi masyarakat
f) Memperkuat kemitraan bidan dan dukun
g) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam
revitalisasi sistem informasi KIA (khususnya
kantung persalinan)
h) Peningkatan pelayanan melalui pengelolaan
pengaduan (kotak saran, SMS gate way dan
lainnya)
i) Manajemen perencanaan BOK yang lebih
peduli kepada persalinan aman, inisiasi
menyusu dini dan ASI eksklusif.
Kegiatan utama yang mendorong peningkatan
program pada sisi demand adalah:
a) Optimalisasi forum kemitraan eksisting atau
melakukan inisiasi forum kemitraan baru
bersama OMP dan sektor terkait
b) Survei pengaduan sebagai bentuk perbaikan
layanan sesuai dengan perspektif pengguna
layanan
c) Penguatan masyarakat agar dapat
menyuarakan suara masyarakat yang tidak
pernah didengar oleh pemerintah melalui
jurnalisme warga
d) Pengarusutamaan gender sebagai peran
yang seimbang dari berbagai pihak.
b) Unsur-unsur Tata KelolaPersalinan Aman
Tata kelola adalah suatu mekanisme
pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial yang melibatkan pengaruh sektor
negara dan sektor non-pemerintah dalam
suatu usaha kolektif (UNDP 2008). Definisi ini
mengasumsikan banyak aktor yang terlibat
dalam tata pemerintahan, dimana tidak ada
yang sangat dominan yang menentukan gerak
aktor lain. Para aktor ini meliputi pemerintah,
masyarakat sipil dan pihak swasta, termasuk
juga anggota parlemen, penegak hukum, dan
lainnya.
Tata kelola untuk kesehatan adalah aturan
dan mekanisme yang mengatur distribusi dari
peran dan tanggungjawab serta interaksi antara
penerima layanan, pembuat kebijakan politis
ataupun pemerintah, dan pemberi layanan
kesehatan (baik publik, swasta ataupun non-
profit). Ketiganya bersama-sama menentukan
kebijakan kesehatan yang akan dilakukan,
layanan yang disediakan, alokasi sumber daya
59www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
kesehatan dan penggunaannya, distribusi biaya,
penerima layanan dan keuntungannya, serta
keluaran kesehatan yang akan dicapai.
KINERJA dalam tata kelola pemerintahan untuk
kesehatan bertujuan untuk mempromosikan dan
mendukung:
a) Keterbukaan dan/atau peningkatan akses
terhadap informasi kesehatan yang terkait
dengan isu kesehatan ibu dan anak seperti
capaian pemeriksaan kehamilan dari
Puskesmas, perencanaan dan penggunaan
dana kesehatan yang partisipatif dan
transparan.
b) Pengelolaan/manajemen layanan kesehatan
yang partisipatif dengan melibatkan
masyarakat yang terwakili dalam multi
stakeholder forum (MSF). MSF bersama
puskesmas melakukan surei pengaduan
yang selanjutnya dibuat janji perbaikan
layanan sampai dengan pemenuhan dari
janji tersebut. Bentuk lain dari responsif
puskesmas adalah pengelolaan pengaduan
masyarakat.
c) Penguatan transparansi, akuntabilitas,
dan inovasi dari puskesmas dan dinas
kesehatan daerah.
c) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Supply
Pada sisi supply, baik di SKPD maupun di
unit pelayanan (puskesmas), KINERJA telah
mempromosikan dan mendukung untuk
membuka dan meningkatkan akses informasi,
mengadakan manajemen partisipatif, dan
memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Dukungan kegiatan sebagai berikut:
a) Reformasi kebijakan lokal yang terkait
KIA dalam bentuk payung hukum seperti
peraturan bupati/walikota tentang
pelarangan promosi susu formula di unit
pelayanan KIA baik publik maupun swasta
b) Peningkatan kapasitas unit-unit layanan
KIA terutama puskesmas untuk melakukan
perencanaan dan penganggaran partisipatif
c) Bantuan teknis pada pengembangan strategi
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
d) Bantuan teknis untuk menghitung
kesenjangan dan kebijakan pendanaan
untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dan Standar Pelayanan Publik (SPP)
e) Menetapkan dan memperkuat mekanisme
survei pengaduan dan penanganan keluhan
pengguna layanan
f) Mengembangkan sistem insentif dan
disinsentif, misalnya dengan penghargaan
dan tekanan/sanksi sosial
g) Memperkuat kemitraan antara puskesmas/
unit pelayanan/supply dengan masyarakat
dan media lokal.
d) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Demand
Dari sisi pengguna layanan, KINERJA fokus
pada penguatan kapasitas advokasi dari
organisasi masyarakat sipil dan media lokal
Lampiran A - Uraian Substansi
60 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
sehingga mereka dapat menjadi pendorong aktif
untuk terjadinya layanan publik yang lebih baik.
Kegiatan dukungan KINERJA sebagai berikut:
a) Peningkatan kesadaran dalam hak
sipil (termasuk hak reproduksi dan hak
konsumen), sehingga mereka dapat
meminta layanan yang seharusnya mereka
diberikan, serta mengkritisi layanan publik
yang kurang sesuai standar nasional
b) Mempromosikan keterlibatan warga dalam
perencanaan dan monitoring pelayanan
publik melalui Multi Stakeholder Forum
(MSF) atau forum masyarakat lain yang
sudah ada sebelumnya
c) Advokasi kebijakan dan analisis situasi
sebagai masukan bagi para pembuat
kebijakan
d) Revitalisasi lembaga lokal untuk
memperkuat kemitraan dalam mengorganisir
warga, mediasi pemantauan dan advokasi
e) Inisiasi dan advokasi bagi penyusunan Janji
Perbaikan Layanan
f) Dukungan kampanye media untuk layanan
publik yang baik
g) Pengembangan jaringan dengan lembaga
terkait (DPRD, Ombudsman dan KIP tingkat
provinsi dan nasional) dalam penyelesaian
sengketa pelayanan publik.
e) Perspektif Gender Dalam Tata Kelola Layanan Publik Bidang Kesehatan
Untuk meningkatkan kesetaraan gender dan
mengakomodir suara kelompok minoritas,
KINERJA mengintegrasikan perspektif gender
di seluruh aspek program dan paket dukungan
KINERJA melalui beberapa strategi pendekatan
teknis yang luas.
Pendekatan pertama, dengan melibatkan
perempuan dan remaja secara luas dalam (a)
pengambilan keputusan tentang pemilihan
intervensi di daerah sasaran; (b) menjadi bagian
dari kelompok kerja yang terlibat aktif mulai dari
proses perencanaan sampai pada pelaksanaan;
(c) menjadi kelompok yang tercakup dalam
survei awal; (d) target kelompok dipilih untuk
intervensi layanan; dan (e) kelompok yang
tercakup dalam pengawasan, pemantauan dan
evaluasi. Pendekatan kedua adalah dengan
membangun keterlibatan aktif bapak-bapak
dalam mendukung gerakan KIA. Pendekatan
ketiga adalah memastikan bahwa KINERJA
memfokuskan programnya pada layanan
yang sangat relevan dengan perempuan– ini
merupakan tugas yang mudah dengan adanya
mandat untuk bekerja di bidang KIA, dimana
penerima manfaat utama dari layanan publik
yang berkualitas adalah perempuan dan anak.
Di bawah ini adalah contoh pengintegrasian
gender dalam kegiatan KIA paket dukungan
KINERJA.
1. Memantau kinerja para mitra khususnya
OMP untuk mempersyaratkan keterlibatan
dan kualitas kesetaraan gender dalam
semua aspek perencanaan, pelaksanaan,
sampai dengan evaluasi kegiatan/program
kesehatan.
61www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
2. Memastikan keterlibatan yang proporsional
antara laki-laki dan perempuan dalam
pelaksanaan program Persalinan Aman,
IMD dan ASI Eksklusif, misalnya dengan
Gerakan Bapak Peduli ASI.
3. Menyediakan pelatihan yang ditargetkan
untuk perempuan dan laki-laki untuk
meningkatkan peran serta mereka dalam
kesehatan ibu hamil dan perawatan
bayibaru lahir.
4. Memastikan bahwa perempuan dan laki-
laki memiliki akses yang seimbang dalam
memperoleh layanan kesehatan melalui
kerja sama dengan pemerintah lokal dan
penyedia layanan kesehatan.
5. Menyediakan data terpilah gender dalam
monitoring, evaluasi dan penilaian hasil
serta dampak program kesehatan.
f) Penguatan Multi Stakeholder Forum (MSF) untuk Pengawasan Layanan Publik
KINERJA bekerja melalui MSF yang ada
di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan/
puskesmas sebagai target antara. Para anggota
MSF terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS), akademisi, eksekutif, DPRD, tokoh
masyarakat/agama/adat, pemerhati & penggiat
isu sektoral terkait, dan sektor swasta. KINERJA
mengharapkan bahwa kelompok-kelompok
tersebut nantinya akan bekerja dengan
masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan
juga secara bersama melakukan advokasi
kebijakan. MSF berfungsi dalam pengelolaan
pelayanan publik mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan sampai pada
advokasi.
MSF sebagai mitra pemerintah berperan
sebagai mediator, advokator, fasilitator
dan motivator dalam pengelolaan program
kesehatan.
Kegiatan:
• Pertemuan reguler MSF tingkat kabupaten/
kota dan atau kecamatan/unit layanan, dan
pertemuan bersama puskesmas dan dinas
kesehatan daerah.
• Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan
perencanaan, implementasi, monitoring
dan evaluasi program kesehatan, termasuk
dalam pelaksanaan survei pengaduan,
perumusan Janji Perbaikan Layanan, dan
rekomendasi perbaikan layanan serta mengawal
implementasinya, serta pengelolaan komplain
unit.
• Melakukan analisis mendalam terhadap
hasil pemantauan program kesehatan dan
merumuskan rekomendasi untuk perubahan
kebijakan
• Memberikan masukan terkait dengan
perumusan kebijakan daerah.
Partisipan MSF:
• Partisipan inti/utama diperoleh dari hasil
identifikasi dan analisis stakeholder, dapat
terdiri dari: tokoh terkemuka dari Organisasi
Lampiran A - Uraian Substansi
62 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Masyarakat Sipil, akademisi, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, sektor swasta,
kader posyandu, dan kelompok ibu-ibu.
• Partisipan lain yang peduli terhadap sektor
kesehatan.
Hasil yang Diharapkan:
Peningkatan keterlibatan unsur-unsur masyarakat
dalam proses pengelolaan pelayanan kesehatan
yang setara gender.
Panduan lengkap tentang MSF dapat dilihat pada
seri pembelajaran dan modul MSF USAID-KINERJA.
g) Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Survei Pengaduan &Janji Perbaikan Layanan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang
diamanatkan dalam regulasi di Indonesia, misalnya
UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, PP No.
96/2012 menekankan pada peran Penyelenggara,
dan Pembina Pelayanan Publik dan Penanggung
Jawab di Unit Pelayanan Publik dan Permenpan No
13/2009.
Survei Pengaduan adalah salah satu alat yang
terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik. Instrumen survei pengaduan ini
berfungsi sebagai ‘general check up’ untuk melihat
kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh
unit layanan.
Di samping itu, survei pengaduan dapat menjadi
bahan advokasi kepada pemerintah daerah
(pengambil kebijakan) untuk mendapatkan respon
positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Di sisi lain, survei tersebut juga dapat berfungsi
sebagai media akuntabilitas untuk unit layanan
kesehatan. Survei ini harus dilakukan melalui
cara partisipatif dengan melibatkan minimal 30%
pengguna layanan, termasuk suami atau bapak
yang mengantar ibu hamil/ibu bersalian/ibu nifas/ibu
menyusui, dan kelompok rentan (seperti kelompok
difabel).
Contoh Praktek Baik
Contoh Penerapan Tata Kelola Kesehatan yang baik
di beberapa Kabupaten/Kota:
1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan,
rencana, peraturan, prosedur dan standar
berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi
kesehatan, alokasi sumber daya, pola belanja
dan sebagainya.
2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang
alokasi sumber daya untuk layanan kesehatan
berdasarkan bukti mengenai kebutuhan
dan efektivitas layanan dan sesuai dengan
kebijakan.
63www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur
mencari masukan dari para ahli teknis dalam
organisasi pemerintah dan masyarakat sipil
dan pengguna pelayanan kesehatan sebagai
masukan ke dalam undang-undang tentang
kesehatan, termasuk peran dari masyarakat,
masyarakat sipil dan swasta untuk sektor
swasta.
4. Penyedia layanan secara teratur meninjau dan
memperbarui layanan yang mereka berikan
atas dasar bukti tentang efektivitas pelayanan
kesehatan, kebutuhan pasien dan masalah
kesehatan.
5. Protokol, standar, dan kode prilaku, termasuk
prosedur sertifikasi untuk lembaga pelatihan,
fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyedia
layanan kesehatan, telah dikembangkan untuk
semua aktor yang terlibat dalam pemberian
pelayanan kesehatan dan telah banyak
disebarluaskan.
6. Organisasi sektor publik, relawan dan swasta
ada untuk memantau kepatuhan terhadap
protokol, standar, dan kode perilaku di depan
umum, LSM, dan organisasi kesehatan swasta
penyedia layanan.
7. Struktur (misalnya, lembaga regulator dengan
sumber daya manusia yang sesuai) dan
prosedur untuk pengawasan memungkinkan
penyedia, pasien dan stakeholder terkait lainnya
untuk mencari keadilan ketika peraturan,
protokol, standar, dan atau kode etik tidak
dipenuhi.
8. Pembiayaan, layanan penyediaan dan
pengaturan pengawasan menawarkan insentif
untuk pemerintah, LSM dan pemberi layanan
swasta untuk meningkatkan kinerja dalam
pelayanan kesehatan.
9. Struktur dan prosedur tersedia untuk mendorong
para ahli teknis publik dan masyarakat lokal
untuk meninjau dan menanggapi pada prioritas
kesehatan, keputusan alokasi sumber daya dan
kualitas layanan selama proses perencanaan
strategis pemerintah.
10. Alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara
teratur dilacak, dan informasi hasil tersedia
untuk ditinjau oleh publik dan pemangku
kepentingan terkait.
11. Sistem tersebut ada untuk melaporkan,
menyelidiki dan mengadili misalokasi dan
penyalahgunaan sumber daya.
12. Pemerintah dan organisasi-organisasi kesehatan
penyedia teratur mengorganisir dan mengadakan
forum untuk meminta masukan dan pendapat dari
para pemangku kepentingan publik dan penerima
manfaat (kelompok rentan, kelompok dengan
masalah kesehatan tertentu, dll) tentang prioritas,
layanan dan sumber daya kesehatan.
13. Organisasi masyarakat sipil (termasuk
organisasi profesional-misalnya, khusus
yang berhubungan dengan kesehatan LSM
dan media) memberikan pengawasan dari
masyarakat, LSM dan organisasi penyedia
swasta dalam cara mereka memberikan dan
membiayai pelayanan kesehatan.
14. Para pelaku atau pemangku berkepentingan
terkait memiliki kesempatan teratur untuk
bertemu dengan manajemen organisasi
pelayanan kesehatan (rumah sakit, pusat
kesehatan, klinik) untuk mengangkat isu-isu
tentang efisiensi layanan atau kualitas.
Lampiran A - Uraian Substansi
64 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
15. Para pelaku dan pemangku berkepentingan
terkait memiliki sarana keuangan, alat, materi,
dan kemampuan untuk mendukung dan
berpartisipasi secara efektif dengan pejabat
publik dalam pembentukan kebijakan, rencana
dan anggaran untuk pelayanan kesehatan.
16. Informasi tersedia untuk umum tentang
kualitas dan biaya pelayanan kesehatan untuk
membantu pasien membuat pilihan terhadap
unit layanan kesehatan yang mana paling sesuai
dengan kebutuhan dan kemauannya.
17. Prosedur atau sistem yang ada untuk
mengurangi, menghilangkan dan mengontrol
bias dan ketidakadilan dalam mengakses
pelayanan kesehatan.
18. Struktur ada untuk masyarakat sipil dan sektor
swasta untuk berpartisipasi secara setara dalam
proses perencanaan dan penganggaran untuk
program kesehatan di tingkat nasional dan lokal.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
69www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
22Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung Pelayanan KIA
Lampiran A - Uraian Substansi
70 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung Pelayanan KIA
Deskripsi Modul
Modul ini membahas tentang proses perencanaan
tingkat puskesmas dengan mengutamakan
pendekatan partisipatif dalam rangka optimalisasi
program Persalinan Aman. Inovasi dan nilai
perencanaan tingkat puskesmas adalah pelibatan
unsur pengguna layanan pada proses penyusunan
rencana puskesmas sehingga kualitas perencanaan
menjadi lebih baik karena adanya aspek partisipasi
sosial MSF dan transparansi puskesmas muncul.
Dengan demikian kualitas rencana yang dihasilkan
diharapkan akan lebih baik karena aspek social
accessibility dan visibility mejadi lebih baik.
Modul ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi
fasilitator maupun para pelaksana di lapangan untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan program kesehatan di puskesmas.
Sistematika modul dikemas secara terintegrasi
antara kegiatan pelatihan dan pelaksanaan di
lapangan untuk mengakomodasi sisi supply dan
demand.
Uraian di bawah ini menjelaskan:
• Langkah-langkah perencanaan program
kesehatan
• Cara penyusunan perencanaan secara
partisipatif
• Perencanaan kegiatan
• Pengalokasian dana
• Pelaksanaan kegiatan
• Monitoring dan evaluasi kegiatan.
Modul 2
.......mengutamakan
pendekatan partisipatif dalam
rangka optimalisasi program Persalinan
Aman.
71www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Memahami langkah-langkah perencanaan
program kesehatan
2. Mampu mendampingi puskesmas dalam
menyusun perencanaan secara partisipatif
meliputi perencanaan kegiatan, pengalokasian
dana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan
evaluasi kegiatan.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami unsur governance yang mengisi
proses perencanaan
2. Mampu menguatkan proses perencanaan yang
lebih berbasis fakta lapangan
3. Mampu mengalokasikan sumber daya yang
terbatas dan fokus
4. Mampu menjelaskan model implemenatasi
health governance pada tingkat puskesmas
dalam penguatan manajemen puskesmas
5. Mampu menjelaskan dan melakukan
pendampingan perencanaan BOK yang lebih
efektif, partisipatif dan tranparan;
6. Mampu memberikan penguatan terhadap
implementasi Kemitraan Bidan dan Dukun serta
revitalisasi kantung persalinan yang lebih efektif.
7. Memahami dan mampu mendampingi
puskesmas untuk menyusun/modifikasi SOP
persalinan aman (Ante-natal care, persalinan,
post natal care), IMD dan ASI Eksklusif.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
2. Konsultan/Pelatih
3. Fasilitator kesehatan
4. Staf Dinas Kesehatan
5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa
6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh
masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Setelah mengikuti sesi ini, peserta akan
mamahami penguatan manajemen Puskesmas
dari sisi tata kelola pelayanan (health governance)
sehingga mampu mendampingi puskesmas dan
dinas kesehatan dalam penguatan manajemen
puskesmas.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Lampiran A - Uraian Substansi
72 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Waktu
Sesi pelatihan: Dua hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
2 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Program KINERJA-USAIDBina SuasanaSelf-assessment: kekuatan dan kelemahan proses perencanaan Puskesmas saat ini
3 x 45 menitPenyajian materi: Tahapan Perencanaan Tingkat PuskesmasDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menit
Penyajian materi: Peran BOK dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif Perencanaan dan pengawasan yang partisipatif Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabelDiskusi dan tanya jawab
Hari 2:
Waktu Pokok Bahasan2 x 45 menit Review materi hari I
3 x 45 menit
Permainan peran: Penyusunan rencana program KIA untuk Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dengan melibatkan MSFAnalisis situasiPenyusunan RUK (pengenalan masalah, prioritas masalah, analisis penyebab masalah, penyusunan alternatif pemecahan masalah, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan)Penyusunan RPK
Pokok Bahasan
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas
2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas
3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam
Perencanaan Tingkat Puskesmas
Metode
Sesi pelatihan:
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Latihan kelompok
4. Presentasi hasil latihan
Sesi pelaksanaan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard
4. Alat tulis
5. Materi presentasi
73www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
3 x 45 menitPenyusunan Rencana Tindak LanjutPenutupan
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
a) Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya perencanaan
puskesmas yang baik untuk mendukung
pencapaian program Persalinan Aman.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x
45 menit per hari.Pokok bahasan yang
akan dibahas adalah Perencanaan Tingkat
Puskesmas (PTP), tahapan PTP, dan BOK
dalam program Persalinan Aman, Inisiasi
Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif. Fasilitator
mengawali dengan memberikan penjelasan,
diikuti dengan permainan peran proses
perencanaan
3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi, sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan motivation game.
4. Melaksanakan self-assessment (penilaian
diri) untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan proses perencanaan tingkat
puskesmas yang dilakukan saat ini.
b) Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang inovatif dan sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
2. Beri kesempatan kepada setiap peserta
terutama perempuan dan kelompok rentan
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah mengarahkan proses
diskusi jika ada tanggapan/diskusi yang
menyimpang.
c) Sesi-sesi Hari I
1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar.
Minta peserta untuk berkelompok dan
mendiskusikan proses penyusunan
perencaaan di puskesmas khususnya untuk
program Persalinan Aman saat ini. Beberapa
hal yang bisa disoroti diantaranya: proses
penyusunan perencanaan, keterlibatan
unsur masyarakat (laki dan perempuan,
remaja) dan stakeholder lain seperti lintas
sektor dalam proses perencanaan, serta
hambatan yang ditemui.
Lampiran A - Uraian Substansi
74 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
2. Sesi II: Narasumber menyajikan materi
tentang PTP, yang meliputi pengertian,
manfaat, dan tahapan PTP. Pada saat
menjelaskan setiap tahapan teknis dalam
penyusunan rencana usulan kegiatan
sebaiknya dilakukan praktek untuk
meningkatkan keterampilan peserta.
3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi
tentang Peran BOK dalam program
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Pengelolaan BOK yang patisipatif dilakukan
melalui perencanaan dan pengawasan
BOK yang partisipatif, serta laporan
pertanggungjawaban yang transparan dan
akuntabel. Perlu disampaikan bahwa unsur
utama yang menunjukkan partisipasi aktif
adalah adanya keterlibatan masyarakat
melalui MSF dari mulai puskesmas
menyusun perencanaan, melaksanakan
program, hingga saat monitoring dan
evaluasinya. Jelaskan segi positif dan
tantangan dari pendekatan tersebut.
d) Sesi-sesi Hari II
1. Sesi I: Minta peserta untuk mereview materi
yang telah dibahas pada hari I. Review
dapat dilakukan secara bergiliran dengan
permainan yang membangun semangat,
sehingga setiap peserta mempunyai
kesempatan untuk menyampaikan
pendapatnya.
2. Sesi II: Minta peserta melakukan permainan
peran (permainan peran) tentang proses
perencanaan tingkat puskesmas. Jika
peserta berjumlah besar, dapat dibagi
menjadi beberapa kelompok. Atur peserta
sesuai dengan peran yang diharapkan, yaitu
sebagai kepala puskesmas, pemegang
program, staf pelaksana, serta unsur
masyarakat (MSF). Proses permainan
peran dilakukan dengan mengikuti setiap
tahapan perencanaan puskesmas yang
telah dijelaskan pada hari sebelumnya.
Usahakan semua peserta bisa berpartisipasi
aktif. Tugas fasilitator adalah memantau
dan mengarahkan proses, dan memberi
masukan jika ada proses yang kurang
sesuai.
e) Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Fasilitator menutup
sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi dan tanya jawab, serta menekankan
kembali beberapa hal yang akan dilakukan
sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah
disusun.
Fasilitator mematiskan bahwa dalam tindak
lanjut yang dibuat terdapat keterlibatan aktif
yang seimbang antara laki dan perempuan
baik dari unsur pemberi layanan, masyarakat
maupun MSF.
75www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Uraian Substansi
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas
Agar upaya kesehatan terselenggara secara
optimal, puskesmas harus melaksanakan
manajemen dengan baik. Manajemen
Puskesmas adalah rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara sistematik untuk
menghasilkan keluaran puskesmas yang
efektif dan efisien. Menurut Keputusan
Menteri Kesehatan RI No.128/MENKES/SK/
II/2004, Manajemen Puskesmas tersebut
terdiri dari perencanaan (P1), penggerakan
dan pelaksanaan (P2), serta pengawasan,
pengendalian, dan penilaian (P3). Seluruh
kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan
yang saling terkait dan berkesinambungan.
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) sebagai
fungsi manajemen pertama di Puskesmas
memegang peranan yang sangat strategis bagi
keberhasilan program kesehatan. PTP yang baik
akan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan petunjuk untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan secara
efektif dan efisien
2. Memudahkan pengawasan dan
pertanggungjawaban
3. Dapat diketahui hambatan, dukungan
dan potensi yang ada dalam pelaksanaan
program sehingga pelaksanaannya lebih
mudah.
Perencanaan adalah suatu proses sistematik
untuk mengenali masalah, memprioritaskan
masalah, menganalisis penyebab masalah,
menyusun dan memilih alternatif pemecahan
masalah, menetapkan strategi intervensi,
memformulasikan tujuan (goals) dan sasaran
(objectives) yang realistik untuk meminimalisasi
masalah, dan merinci program dalam kegiatan.
Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah
suatu proses penyusunan rencana kegiatan
Puskesmas pada tahun yang akan datang yang
dilakukan secara sistematis untuk mengatasi
masalah atau sebagian masalah kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya. Rencana
tahunan Puskesmas dibedakan atas dua
macam, yaitu rencana tahunan upaya kesehatan
wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan
pengembangan.
2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas
Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas
secara garis besar terdiri dari empat tahapan,
yaitu tahap persiapan, analisis situasi,
penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK),
dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
(RPK). Penjelasan selengkapnya adalah
sebagai berikut:
2.1 Tahap persiapan
Dilakukan untuk mempersiapkan peserta
yang terlibat dalam proses penyusunan PTP
agar memperoleh kesamaan persepsi dan
Lampiran A - Uraian Substansi
76 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
pemahaman untuk melaksanakan penyusunan
rencana. Adapun beberapa hal yang perlu
dilakukan:
a) Kepala Pukesmas membentuk tim penyusun
PTP yang anggotanya terdiri dari staf
Puskesmas
b) Dipersyaratkan untuk melibatkan
masyarakat (MSF) sebagai bagian
dari tim penyusun PTP serta kelompok
berkepentingan lain yang ada di
masyarakat, misalnya kelompok peduli
ASI. Tujan melibatkan masyarakat ini
adalah untuk memperoleh pemikiran
inovatif dan gambaran nyata pelaksanaan
dan kebutuhan program dari perspektif
pengguna layanan.
c) Jelaskan pedoman PTP kepada tim demi
keberhasilan penyusunan PTP.
d) Bersama-sama tim mempelajari kebijakan
dan pengarahan yang diberlakukan oleh
Dinas Kesehatan daerah, provinsi, dan pusat.
2.2 Tahap Analisis Situasi
Dilakukan untuk memperoleh informasi
mengenai keadaan dan permasalahan yang
dihadapi Puskesmas melalui proses analisis
berbagai data terkait. Ada dua kelompok data
yang perlu dikumpulkan, yaitu data umum dan
data khusus.
Data umum terdiri dari:
a) Peta wilayah kerja dan fasilitas pelayanan
kesehatan terkait Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif
b) Data sumber daya terdiri atas ketenagaan,
obat-obatan dan bahan habis pakai,
peralatan, sumber pembiayaan, sarana dan
prasarana untuk program Persalinan Aman,
IMD dan ASI Eksklusif
c) Data peran serta masyarakat
d) Data penduduk dan sasaran program terkait
dengan program Persalinan Aman, IMD, dan
ASI Eksklusif.
Data khusus berupa hasil penilaian kinerja
puskesmas yang terdiri atas:
a) Jumlah dan penyebab kematian ibu dan bayi
b) Kunjungan kesakitan pada kelompok ibu
dan bayi
c) Pola penyakit 10 besar penyakit kelompok
ibu dan bayi
d) Status kesehatan secara umum
e) Kejadian luar biasa terutama yang terjadi
pada kelompok ibu dan bayi
f) Cakupan program Persalinan Aman, IMD,
dan ASI Eksklusif 3 tahun terakhir per desa
g) Hasil survei terkait Persalinan Aman, IMD,
dan ASI Eksklusif (bila ada)
Berbagai data tersebut dapat berasal dari
sumber pencatatan dan pelaporan puskesmas,
lintas sektor (misal kecamatan), institusi
pelayanan kesehatan swasta, serta masyarakat.
Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis untuk
dapat diketahui profil kekuatan dan kelemahan
puskesmas dalam menjalankan program
77www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
musyawarah Kesehatan Masyarakat). Prosesnya
meliputi:
• Identifikasi masalah, yaitu dilakukan dengan
membandingkan antara pencapaian kinerja
puskesmas pada program Persalinan Aman saat
ini dengan target kinerja yang diharapkan.
• Merumuskan masalah dalam sebuah pernyataan
masalah yang komprehensif, mencakup apa
masalahnya, siapa yang terkena, seberapa
besar, dimana dan bilamana masalah itu terjadi.
• Menetapkan urutan prioritas masalah. Hal ini
dilakukan mengingat adanya keterbatasan
sumber daya untuk mengatasi masalah tersebut
secara bersama, baik karena keterbatasan
SDM, dana, peralatan, maupun teknologi.
Untuk memudahkan proses, penentuan prioritas
masalah dapat dilakukan dengan menggunakan
metode skoring, seperti Urgency-Seriousness-
Growth (USG), Capability-Acceptability-
Readiness-Leverage (CARL), Multiple Criteria
Utility Assessment (MCUA), pohon masalah
(problem tree), tulang ikan (fishbone), ataupun
Hanlon.
• Mencari akar penyebab masalah, untuk dapat
mengetahui akar penyebab dari setiap masalah
yang ada. Dapat digunakan diagram sebab
akibat dari ishikawa/diagram tulang ikan,
pohon masalah ataupun pendekatan sistem.
Kemungkinan penyebab bisa berasal dari input
(manusia, dana, barang, materi, metode, alat,
masyarakat, teknologi), proses pelaksanaan
(perencanaan, penggerakan pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan penilaian) serta
lingkungan (sosial, budaya, ekonomi, lingkungan
fisik).
PA, IMD dan ASI Eksklusif selama ini dan
bagaimana akan kedepannya.
2.3 Tahap penyusunan rencana usulan
kegiatan (RUK)
Rencana usulan kegiatan berisi uraian tentang
berbagai kegiatan yang dilakukan puskesmas
untuk mengatasi berbagai masalah yang
dihadapi puskesmas.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun RUK adalah:
a) Mempertahankan kegiatan yang sudah
dicapai pada periode sebelumnya dan
memperbaiki program yang masih
bermasalah
b) Menyusun rencana kegiatan baru yang
disesuaikan dengan kondisi kesehatan
KIA di wilayah tersebut dan kemampuan
Puskesmas dan sumber daya lokal yang
tersedia, serta keterlibatan pihak swasta.
Tahapan penyusunan RUK adalah sebagai berikut.
a) Analisis masalah
Analisis masalah dilakukan melalui kesepakatan
kelompok tim penyusun perencanaan yaitu Tim
internal puskesmas bersama MSF ataupun
Konsil Kesehatan Kecamatan atau BMKM (badan
Lampiran A - Uraian Substansi
78 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
b) Penyusunan rencana usulan kegiatan
Penyusunan rencana usulan kegiatan merupakan
tindak lanjut atas temuan akar masalah yang telah
didapatkan dari proses sebelumnya. Untuk masing-
masing akar penyebab disusun alternatif pemecahan
masalah yang paling terbaik. Alternatif pemecahan
masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk usulan
kegiatan, dan dilengkapi dengan berbagai informasi
lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
Komponen yang dijabarkan meliputi:
• Kegiatan tahun yang akan datang;
• Kebutuhan sumber daya berdasarkan sumber
pendanaan yang tersedia.
Rekapitulasi rencana usulan kegiatan dan sumber
daya yang dibutuhkan RUK disusun dalam bentuk
matrik upaya kesehatan sebagai berikut:
No Program Kegiatan Tujuan Sasaran Target Indikatorkeberhasilan
Sumber dayaDana Alat Tenaga
c) Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
Rencana pelaksanaan kegiatan merupakan hasil
final dari rencana usulan kegiatan yang telah
mendapat persetujuan anggaran. Untuk itu proses
penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan:
• Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang
disetujui
• Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui
dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada
saat penyusunan RPK
• Menyusun rancangan awal, rincian dan volume
kegiatan serta sumber daya pendukung menurut
bulan, lokasi dan pelaksanaan
• Mengadakan lokakarya mini tahunan
• Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk
matriks.
79www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
BOK merupakan salah satu sumber dana dari APBN untuk mendukung pelaksanaan
program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, khususnya untuk kegiatan
promotif dan preventif.
Paket dukungan KINERJA di bidang kesehatan
yang terdiri dari Persalinan Aman, IMD dan ASI
Ekslusif sangat terkait erat dengan keberhasilan
pencapaian MDGs 4 dan 5, yaitu tentang penurunan
angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI
dan AKB). Keberadaan dana BOK ini diharapkan
dapat menjadi akselerator penurunan AKI dan AKB
di Indonesia. Oleh karena itulah pengelolaan dana
BOK ini perlu dikelola secara partisipatif, transparan
dan akuntable sehingga betul-betul mampu memberi
daya ungkit bagi keberhasilan program.
3.2 Dasar Hukum Dana BOK
Dana BOK adalah dana APBN Kementerian
Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas
Pembantuan. Beberapa produk hukum yang menjadi
dasar diluncurkannya BOK diantaranya adalah:
• UU 36/2009 tentang Kesehatan
• PP 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam perencanaan tingkat puskesmas
3.1 Peran BOK
Upaya kesehatan promotif dan preventif adalah
pilar utama kesehatan masyarakat. Upaya
promotif dan preventif yang baik akan mampu
mengurangi tindakan kuratif dan rehabilitatif
yang seringkali membutuhkan biaya lebih besar
dalam pelaksanaannya. Terselenggaranya
upaya promotif dan preventif ini utamanya
menjadi tanggung jawab pemerintah dalam
hal pendanaannya. Puskesmas sebagai ujung
tombak pelayanan kesehatan seharusnya
memperoleh kecukupan anggaran untuk
pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk
promosi dan preventif dalam rangka mencapai
derajat kesehatan yang optimal. Menyadari
hal tersebut, pemerintah pusat meluncurkan
program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
BOK dimaksudkan untuk mendorong
puskesmas agar mampu mengidentifikasi
permasalahan di wilayahnya melalui mini
lokakarya yang selanjutnya dapat disusun
rencana tindak lanjut untuk pemecahan
masalah tersebut. Melalui BOK diharapkan akan
terjadi peningkatan kinerja di puskesmas dan
jaringannya (poskesdes dan posyandu) dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif dan preventif.
Lampiran A - Uraian Substansi
80 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
• PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/
Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan tentang
BOK sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota danPihak terkait yang
menyelenggarakan Bantuan Operasional
Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses
dan pemerataan pelayanan kesehatan.
• Permenkes 59/Menkes/PER/XII/2012 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan yang merupakan perubahan atas
Permenkes No. 2556/MENKES/PER/XII/2011.
Dana BOK tidak merupakan penerimaan fungsional
pemerintah daerah, sehingga tidak disetorkan
ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara
langsung untuk kegiatan upaya kesehatan.Tetapi
yang harus dipahami oleh pemerintah daerah
adalah bahwa dana BOK tidak merupakan dana
utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di
puskesmas dan jaringannya (polindes, poskesdes
dan posyandu). Pemerintah Daerah tetap
berkewajiban mengalokasikan dana operasional
untuk puskesmas.
3.3 Besaran alokasi dana BOK
Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan
situasi dan kondisi, antara lain:
a) Jumlah penduduk;
b) Luas wilayah;
c) Kondisi geografis;
d) Kesulitan wilayah;
e) Cakupan program;
f) Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya;
g) Jumlah Poskesdes/Polindes dan Posyandu di
wilayah Puskesmas;
h) Parameter lain yang ditentukan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan kearifan local.
3.4 Tujuan BOK
Tujuan umum program BOK adalah meningkatnya
upaya kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif dalam mencapai target MDGs tahun 2015.
Adapun tujuan khususnya adalah:
1. Tersedianya alokasi anggaran operasional
untuk upaya kesehatan promotif dan preventif
di puskesmas dan jaringannya serta poskesdes
dan posyandu.
2. Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas
untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di
wilayah kerja.
81www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
3. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum
penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di
puskesmas.
4. Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif di puskesmas dan
jaringannya serta poskesdes/polindes dan
posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif
dan MSF dalam pengawasan pelaksanaannya.
6. Terselenggaranya dukungan manajemen di
Kabupaten/Kota dan Provinsi.
3.5 Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK
Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari
Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas.
Secara umum, pemanfaatan dana BOK
diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit
tinggi untuk pencapaian indikator MDGs bidang
kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di
Puskesmas diatur sebagai berikut:
• Minimal 60% dari total alokasi dana BOK
Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan
Prioritas;
• Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK
Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan
lainnya dan Manajemen Puskesmas.
Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk
dukungan operasional pelaksanaan kegiatan upaya
kesehatan promotif dan preventif dan manajemen
Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya beserta
Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM
lainnya.
Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi:
a) Transport lokal kegiatan ke luar gedung
Transport lokal kegiatan ke luar gedung meliputi:
• Transport petugas kesehatan untuk pelaksanaan
kegiatan upaya kesehatan di luar gedung (ke
Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya,
kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat
sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap
kesehatan);
• Transport kader kesehatan termasuk dukun
bersalin dari tempat tinggal ke tempat pelayanan
kesehatan atau ke rumah penduduk (ke
Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya,
kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat
sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap
kesehatan);
• Transport peserta rapat/pertemuan bagi
undangan yang berasal dari luar tempat
diselenggarakannya rapat/pertemuan;
• Transport petugas kesehatan untuk konsultasi/
rapat/pertemuan/pengiriman laporan/pengiriman
pertanggungjawaban ke kabupaten/kota apabila
perjalanan pulang pergi kurang dari 8 (delapan)
jam;
• Transport lokal lainnya yang terkait dengan
kegiatan BOK (Bab II point A).
Lampiran A - Uraian Substansi
82 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
b) Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota
Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota
meliputi:
• Untuk petugas kesehatan Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes
yang dalam melaksanakan upaya kesehatan
karena kondisi geografis memerlukan perjalanan
lebih dari 8 (delapan) jam pulang pergi atau
menginap di lokasi;
• Untuk petugas kesehatan Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes
menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke
Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang karena
kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih
dari 8 (delapan) jam atau harus menginap di
lokasi rapat/pertemuan/konsultasi di Kabupaten/
Kota;
• Perjalanan dinas lainnya bagi Petugas
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/
Polindes terkait dengan kegiatan BOK.
c) Pembelian/Belanja barang
Belanja meliputi:
• Pembelian/belanja barang untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif ke luar gedung yang
dapat berupa bahan PMT Penyuluhan, bahan
PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/KIE yang
diperlukan dan konsumsi pertemuan;
• Pembelian/belanja barang untuk mendukung
pelaksanaan manajemen Puskesmas,
manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei
Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat
Desa (MMD), yang dapat berupa belanja ATK,
biaya administrasi perbankan, pembelian
materai, fotocopy, dan pembelian konsumsi.
Dana BOK di Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk:
• Upaya kuratif dan rehabilitatif;• Gaji, uang lembur, dan insentif;• Pemeliharaan gedung (ringan, sedang
dan berat);• Pemeliharaan kendaraan (ringan,
sedang dan berat);• Biaya listrik, telepon, dan air;• Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan
alat kesehatan;• Biaya transportasi rujukan pasien.
Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas
dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu
harus berdasarkan hasil perencanaan yang
disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang
diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi
wilayah kerja Puskesmas. Kualitas perencanaan
BOK yang disusun ini akan sangat menentukan
berhasil atau tidaknya program kesehatan yang
dijalankan. Hal ini bisa dipahami karena tanpa
dukungan dana yang memadai akan sangat sulit
bagi pelaksana untuk menjalankan semua aktivitas
dengan baik.
Sebagai upaya untuk memperoleh hasil
perencanaan yang baik, harus diawali dari proses
83www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
penyusunan perencanaan itu sendiri. Partisipasi
berbagai pihak yang terkait merupakan unsur penting
bagi tersusunnya perencanaan yang komprehensif,
relevan dan aplikatif. Dengan demikian diharapkan
berbagai masalah yang dihadapi Puskesmas dapat
diselesaikan secara tepat.
Oleh karena itulah dalam kerangka pencapaian
target program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Ekslusif sebagai determinan penurunan AKI dan
AKB, beberapa upaya promotif dan preventif terkait
dengan hal tersebut sangat penting untuk mendapat
prioritas pendanaan BOK.
3.6 Perencanaan dan pengawasan BOK yang partisipatif
Setelah menerima SK alokasi dana BOK,
Puskesmas segera menyelenggarakan rapat
lokakarya mini Puskesmas, untuk menyusun Plan of
Action (POA) tahunan yang bersumber dana BOK
dan sumber lain. Berdasarkan POA tahunan yang
telah tersusun, selanjutnya Puskesmas menetapkan
POA yang akan dilaksanakan pada tahap pertama
bersumber dana BOK dengan periode kegiatan
satu bulan atau beberapa bulan ke depan, untuk
diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
untuk proses pencairan dana.
Proses penyusunan rencana kegiatan BOK
hendaknya dilakukan dengan melibatkan unsur
masyarakat, terutama pada fase assessment dan
penyusunan alternatif kegiatan, agar rencana
kegiatan yang dihasilkan lebih komprehensif dan
sesuai dengan permasalahan lokal. Pelibatan unsur
masyarakat dapat diwakili oleh MSF pada saat
minilokakarya berkala yang diselenggarakan oleh
puskesmas.
Demikian juga pada saat pelaksanaannya, masyarakat
diharapkan dapat ikut memantau pelaksanaan
kegiatan, terutama menyangkut alokasi dan realisasi
penggunaan dana.
3.7 Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akutabel
Puskesmas dan dinas kesehatan sebagai pengelola
dan pengguna dana BOK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana
BOK yang menjadi kewenangannya. Laporan
pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat
bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian
program dan laporan keuangan maka puskesmas
dapat melakukan penilaian secara periodik yang
dapat terintegrasi dengan rapat lokakarya mini di
Puskesmas. Hasil penilaian berupa laporan secara
periodik sesuai dengan format yang disepakati.
Pelaporan BOK dari kabupaten/kota dikirim
ke sekretariat Kementerian Kesehatan dan
ditembuskan ke sekretariat BOK Dinas Kesehatan
Provinsi. Pencatatan dan pelaporan ini disusun
mulai dari puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi.
Pencatatan dan pelaporan yang dibuat dan
dikirimkan adalah:
1. Pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan
kesehatan secara menyeluruh. Hasil
pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh
Lampiran A - Uraian Substansi
84 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam buku
register yang sudah ada.
2. Pencatatan pemanfaatan dana BOK. Pencatatan
pemanfaatan dana BOK dibuat dalam buku
keuangan tersendiri, dilengkapi dengan bukti
pengeluaran dan tanda terima dana oleh
petugas yang melaksanakan kegiatan.
3. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh. Hasil pelaksanaan
pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan
jaringannya direkapitulasi oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota menggunakan format SP2TP/
SP3.
4. Pelaporan keuangan BOK. Pelaoran keuangan
di tingkat Puskesmas berupa laporan pencairan
dan pemanfaatan dana BOK.
5. Laporan tahunan. Laporan tahunan BOK
disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap tahunnya.
Adanya berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan
untuk menjamin adanya akuntabilitas dalam
pemanfaatan dana BOK yang merupakan amanat
undang-undang bagi kesehatan rakyat Indonesia.
KINERJA mendorong akuntabilitas dan transparansi
pemanfaatan dana BOK ini melalui intensifikasi
peran MSF agar lebih terlibat aktif mulai dari
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga
monitoring dan evaluasi.
Panduan Pelaksanaan
Sebelum proses pelatihan, fasilitator sudah mengerti
bahwa tugas dan hasil yang ingin dicapai dari
proses pelatihan ini adalah tim mampu menyusun
perencanaan puskesmas secara partisipatif untuk
mendukung program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif yang meliputi:
• Perencanaan kegiatan
• Pengalokasian dana
• Pelaksanaan kegiatan
• Monitoring dan evaluasi kegiatan.
1. Tahap Persiapan
1.1 Pengkajian kondisi yang ada
Pengkajian kondisi dilakukan untuk
mengidentifikasi potensi dan masalah yang
terjadi pada proses perencanaan puskesmas
dan manajemen BOK serta kapitasi dari
Jaminan Kesehatan Nasional saat ini. Berikut
ini contoh format yang dapat digunakan untuk
melakukan pengkajian kondisi yang ada.
85www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
a) Pengkajian kondisi perencanaan puskesmas
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang proses
penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas (PTP)?2 Apakah petunjuk tehnis dalam penyusunan PTP cukup jelas?3 Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam penyusunan PTP?4 Apakah penyusunan PTP menggunakan analisis data yang memadai?5 Apakah tahapan penyusunan PTP sesuai dengan panduan?6 Apakah PTP yang disusun didiseminasikan ke berbagai pihak yang
membutuhkan?7 …..8 ....9 ....
10 ...
b) Pengkajian kondisi manajemen BOK
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang manajemen
BOK?2 Apakah petunjuk tehnis dalam penggunaan BOK cukup fleksibel
(akomodatif)?3 Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam perencanaan BOK?4 Apakah hasil perencanaan dan laporan penggunaan BOK dapat diakses oleh
masyarakat?5 Apakah perencanaan BOK menggunakan analisis data yang memadai?6 Apakah pencairan dana BOK rutin terjadi setiap 3 bulan sekali?7 …..8 ....9 ....
10 ...
Lampiran A - Uraian Substansi
86 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
1.2 Analisis masalah
Analisis masalah dilakukan dengan mengacu
kepada hasil identifikasi potensi dan masalah.
Proses ini dilakukan untuk mencari penyebab
munculnya berbagai permasalahan tersebut.
Berdasarkan jawaban ‘TIDAK’ pada tabel di atas,
maka dicari akar masalahnya dengan pertanyaan
mengapa.
1.3 Alternatif Pemecahan Masalah
• Alternatif pemecahan masalah disusun
berdasarkan temuan akar masalah
• Alternatif pemecahan masalah yang diusulkan
hendaknya dapat diterima oleh masyarakat dan
puskesmas
• Alternatif pemecahan yang ada, dibahas untuk
memperoleh upaya yang paling tepat untuk
mengatasi masalah dengan melibatkan sumber
daya yang ada baik lintas program/lintas sektor
dan masyarakat (multi aktor).
1.4 Penyusunan rencana kerja (Plan of Action)
• Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam
PTP dan manajemen BOK
• Susun rencana kerja/aktifitas kegiatan sesuai
dengan prioritas
• Dalam Penyusunan PTP dan penyusunan
rencana penggunaan BOK perlu memperhatikan
alokasi untuk kegiatan Persalinan Aman, IMD
dan ASI Eksklusif, yang relevan dengan Janji
Perbaikan Layanan (berdasarkan hasil survei
pengaduan)
• Aspek good governance muncul secara
jelas seperti unsur partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, responsifness, serta inovasi dan
insentif.
2. Tahap pelaksanaan
2.1 Sosialisasi Lintas Program, Lintas Sektoral dan Masyarakat
Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari
tingkat Kecamatan/Puskesmas dan Desa/
Kelurahan.
• Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan
mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan
kegiatan yang tersusun dalam PTP serta
penggunaan BOK dan pengawasannya.
• Sasarannya peserta adalah pemangku
kepentingan di Kecamatan maupun Desa
dari unsur pemerintahan kecamatan
dan desa serta masyarakat sipil (Toga,
Toma, LSM, kader kesehatan, PKK,
organisasi perempuan, anggota DPRD
daerah pemilihan yang bersangkutan, dan
pemerhati kesehatan lainnya).
• Hasil yang diharapkan: adanya kesepakatan
untuk berpartisipasi serta dukungan dari
lintas program dan lintas sektoral kecamatan
dan desa terkait rencana kegiatan dalam
PTP. Apabila ada keterbatasan dukungan
BOK maka puskesmas dapat menggali
sumber pendanaan dan dukungan dari
masyarakat dan sumber-sumber lainnya.
87www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
2.2 Penyusunan PTP yang partisipatif dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang transparan
• Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan
dukungan masyarakat.
• Puskesmas sudah menyusun dokumen
perencanaan menurut data dan perpekstif tehnis
puskesmas.
• Puskesmas mengundang masyarakat (MSF,
Dewan Kesehatan Kecamatan atau badan
pertimbangan kesehatan,Toga, Toma, organisasi
profesi, swasta, dll) dan pemerintah kecamatan
(Muspika, KUA, dll) dan desa (kepala desa,
dll) untuk memberi tanggapan dan masukan
terhadap dokumen tersebut.
• Hasil yang diharapkan: masyarakat memahami,
mengoreksi sesuai prioritas kebutuhan, dan
mendukung hasil rencana tersebut.
2.3 Kegiatan Tahap Monitoring & Evaluasi
• Tujuannya untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari plan of action dan menilai
apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang dibuat, yang hasilnya
merupakan input untuk langkah perbaikan dan
perencanaan periode berikutnya.
• Proses pemantauan dilaksanakan dan
dilaporkan secara periodik (triwulanan)
kepada Dinas Kesehatan dan MSF atau forum
masyarakat lainnya.
• Dalam proses monitoring dengan melibatkan
unsur masyarakat yang berkeadilan gender
• Dalam proses monitoring yang penting
diperhatikan adalah:
○ Apakah kegiatan sesuai dengan
perencanaan?
• Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
○ Apakah kegiatan sudah mencapai target?
○ Bagaimana keterlibatan masyarakat?
○ Apakah evaluasi menggunakan data-data
yang ada di Puskesmas?
○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam
mencapai target kegiatan?
○ Apakah ada kegiatan di luar rencana?
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
91www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Kemitraan Bidan dan Dukun untuk Mendukung Program Persalinan Aman
33
Lampiran A - Uraian Substansi
92 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Kemitraan Bidan dan Dukun untuk Mendukung Program Persalinan Aman
Tujuan
Modul ini menguraikan tentang pendekatan yang
digunakan KINERJA dalam kemitraan bidan dan
dukun sebagai salah satu langkah penting dalam
mendukung keberhasilan program Persalinan
Aman. Penjabaran materi modul diawali dengan
pemaparan tentang pengertian, tujuan, hingga
langkah-langkah pengembangan kemitraan yang
saling menguntungkan dengan memperhatikan
keseimbangan unsur demand dan supply.
Modul ini disusun dengan dua tujuan, yaitu sebagai
rujukan bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan
dan pendampingan, maupun sebagai panduan
bagi pelaksanaan kegiatan yang dapat diterapkan
di dinas kesehatan dan puskesmas agar kinerja
program lebih baik melalui praktek-praktek yang
partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Dukun bayi7. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Modul 3
........pendekatan yang
digunakan KINERJA dalam kemitraan bidan dan dukun
........
93www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
6. Mampu memberikan pemahaman tentang
pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan
kemitraan bidan dan dukun sesuai kesepakatan.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Mampu memahami pola kemitraan bidan dan
dukun yang efektif, partisipatif dan tranparan
yang telah dilakukan di daerah lain (praktek
baik)
2. Mampu menyusun pola kemitraan bidan dan
dukun sesuai dengan kearifan lokal secara
partisipatif
3. Mewujudkan kesepakatan kemitraan bidan
dan dukun yang dituangkan dalam MoU atau
maklumat dengan melibatkan masyarakat (MSF)
4. Mampu mengimplementasikan pola kemitraan
bidan dan dukun yang telah disepakati
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan
kemitraan bidan dan dukun sesuai kesepakatan
(oleh Puskesmas dan MSF)
6. Menerapkan strategi untuk menjamin
keberlanjutan implementasi Kemitraan Bidan
dan Dukun yang transparan dan akuntabel.
Pokok Bahasan
1. Latar belakang kemitraan bidan dan dukun
2. Tujuan kemitraan bidan dan dukun
3. Persyaratan kemitraan bidan dan dukun
4. Peran dan tanggung jawab para pihak
5. Tahapan kemitraan bidan dan dukun.
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Tujuan modul ini adalah agar seluruh pihak yang
terkait mampu mendampingi puskesmas dan
mewujudkan kemitraan bidan dan dukun yang
partisipatif, akuntabel dan inovatif.
Tujuan Pembelajaran Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menawarkan pola kemitraan bidan dan
dukun yang efektif, partisipatif dan transparan
yang telah dilakukan di daerah lain (praktek
baik)
2. Mampu mendesaian pola kemitraan bidan dan
dukun sesuai dengan kearifan lokal
3. Mampu memberikan penguatan terhadap
implementasi kemitraan bidan dan dukun yang
transparan dan akuntabel
4. Mampu melakukan fasilitasi pencapaian
kesepakatan kemitraan bidan dan dukun yang
dituangkan dalam MoU atau maklumat
5. Mampu melakukan pendampingan kemitraan
bidan dan dukun yang lebih efektif, partisipatif
dan tranparan
Lampiran A - Uraian Substansi
94 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Metode
Sesi pelatihan:
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Latihan kelompok
4. Presentasi hasil latihan.
Sesi pelaksanaan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/
Dinas Kesehatan
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan.
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi.
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menitPembukaanBina Suasana
1 x 45 menitSelf-assessment: Deskripsi pelaksanaan kegiatan kemitraan bidan dan dukun saat ini
2 x 45 menitPenyajian materi: Kemitraan bidan dan dukunDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menit Role play
1 x 45 menitRencana tindak lanjutPenutupan
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
a) Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan peran penting kemitraan
bidan dan dukun dalam kerangka program
Persalinan Aman.
b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit. Pokok bahasan yang akan dibahas
adalah kemitraan bidan dan dukun sebagai
salah satu upaya untuk mewujudkan
Program persalinan aman yang partisipatif,
akuntabel, responsif, transparan, dan
95www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
inovatif dari sisi demand dan supply.
Di akhir sesi, akan dilakukan role play
pengembangan kemitraan bidan dan dukun
untuk semakin meningkatkan kemampuan
peserta.
c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi, sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan motivation game.
2. Proses pelatihan
a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
b) Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai
berikut:
1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam
pengantar
2. Sesi II: Melaksanakan self-asessment
untuk mengetahui praktek kemitraan
bidan dan dukun saat ini. Aspek yang
penting untuk digali adalah mengenai
bentuk kemitraan yang sudah ada,
keterlibatan unsur masyarakat, serta
pelaksanaan kesepakatan antara bidan
dan dukun.
3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi
tentang Kemitraan bidan dan dukun.
Beri penekanan pada faktor kunci
keberhasilan kemitraan tersebut dengan
mengambil contoh baik dari daerah lain.
Alokasikan waktu untuk melakukan
tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan
terpisah di akhir sesi, atau menyatu
dengan proses penyampaian materi.
4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan
role tentang pengembangan kemitraan
bidan dan dukun, sampai dengan
penyusunan nota kesepakatan.
3. Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut
yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit
yang akan dilakukan baik oleh OMP, LPSS,
MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan
dalam mengembangkan kemitraan bidan dan
dukun di derah setempat. Fasilitator menutup
Lampiran A - Uraian Substansi
96 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi dan tanya jawab, serta menekankan
kembali beberapa hal yang akan dilakukan
sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah
disusun.
Uraian Substansi
1. Latar Belakang Kemitraan Bidan dan Dukun
Keberadaan dukun di sebagian besar daerah di
Indonesia masih cukup dominan dalam menolong
persalinan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor perilaku,
kepercayaan, budaya, agama dan ekonomi
masyarakat.
Kematian dan kesakitan ibu hamil, ibu bersalin,ibu
nifas, dan bayi baru lahir masih merupakan masalah
besar. Masalah kematian ibu dan bayi dipengaruhi
oleh beberapa faktor yang sangat kompleks dalam
pertolongan persalinan. Selain faktor pelayanan
yang memerlukan kemampuan dan ketrampilan
tenaga kesehatan sebagai penolong pertama
persalinan, juga dipengaruhi oleh masih adanya ibu
hamil yang melahirkan di rumah yang ditolong oleh
dukun.
Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
(bidan), serta kondisi geografis yang sulit sangat
berkontribusi terhadap masih dominannya dukun
dalam menolong persalinan.
Oleh karena itu keberadaan dukun di banyak daerah
di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan
pedalaman, sangat dibutuhkan dan dipercayai
masyarakat dalam menolong persalinan, dan
perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan dengan
sentuhan jiwa. Berbeda dengan keberadaan bidan
selain dianggap masih muda dan tidak mendapatkan
pelayanan sebagaimana yang biasa diterima jika
ditangani dukun (jampi-jampi/doa-doa, kata-kata
yang memberikan efek tenang), juga dianggap
bertarif mahal.
Untuk mewujudkan Persalinan Aman serta
pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang terampil perlu dikembangkan suatu
pola kerjasama yang jelas antara bidan dan dukun.
Hal ini dilakukan untuk menjamin akses masyarakat
ke pelayanan kesehatan agar kesehatan ibu dan
bayi tetap terjaga kualitasnya. Dengan demikian,
kematian ibu dan bayi diharapkan dapat diturunkan
dengan mengurangi resiko yang mungkin terjadi
bila persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan
yang kompeten dengan menggunakan pola
kemitraan bidan dengan dukun.
Kemitraan bidan dan dukun merupakan bentuk
kerjasama yang saling menguntungkan antara
bidan dan dukun dengan prinsip keterbukaan,
kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk
menyelamatkan ibu dan bayi, yang menempatkan
bidan sebagai penolong persalinan dan merubah
peran dukun dari penolong persalinan menjadi
mitra dalam merawat ibu dan bayi baik pada masa
kehamilan, persalinan, maupun pada masa nifas,
97www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara bidan
dan dukun dengan melibatkan masyarakat yang
ada.
2. Tujuan Kemitraan Bidan dan Dukun
Kemitraan bidan dan dukun adalah upaya untuk
meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan, yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan akses ibu dan bayi yang baru lahir
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
melalui alih peran dukun sebagai penolong
persalinan menjadi mitra bidan, serta mendorong
masyarakat untuk menggunakan tenaga kesehatan
yang terampil dan kompeten dalam persalinan.
Secara khusus, tujuan Kemitraan Bidan dan Dukun
adalah:
1. Meningkatkan rujukan pemeriksaan kehamilan
dan persalinan oleh petugas dan di fasilitas
kesehatan
2. Meningkatkan alih peran dukun dari penolong
persalinan menjadi mitra bidan dalam merawat
ibu nifas dan bayinya
3. Meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan.
3. Persyaratan Kemitraan Bidan dan Dukun
Pola kemitraan bidan dengan dukun sangat
memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat
sebagai unsur penting yang mendukung kesuksesan
dari program ini.
Kemitraan Bidan dan Dukun akan berhasil jika:
• Terdapat hubungan saling mendukung tanpa
menimbulkan kesan persaingan.
• Terjalin kerjasama yang harmonis dan tanpa
mengurangi status dukun sebagai tokoh
yang dihormati dan berpengalaman di suatu
wilayah yang masih kental akan tradisi sangat
percayaterhadap peran dukun.
• Dukun dapat memahami makna dan tujuan
program.
• Bidan menghormati peran dukun yang dapat
memberikan sentuhan psikologis bagi ibu hamil
dan melahirkan.
Keberhasilan ditandai dengan adanya:
• Kesepakatan antara bidan dengan dukun
dimana dukun akan selalu merujuk setiap
ibuhamil dan bersalin yang datang.
• Dukun membantu bidan dalam merawat ibu
setelah bersalin dan bayinya.
• Bidan sepakat akan memberikan sebagian
penghasilan dari menolong persalinan yang
dirujuk oleh dukun dengan besaran sesuai
kesepakatan bersama yang disaksikan
para pihak sebagai wujud transparansi dan
kesetaraan.
• Kesepakatan tersebut harus dituangkan.dalam
peraturan tertulis atau dalam bentuk nota
kesepakatan, disaksikan oleh Kepala Desa,
Camat, dan MSF setempat.
Lampiran A - Uraian Substansi
98 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
4. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak
Sebagai penanggung jawab dari program Kemitraan
Bidan dan Dukun baik di tingkat kabupaten/kota
(Dinas Kesehatan) dan Puskesmas/Kecamatan,
maka tugas dan tanggung jawab dari para pihak
adalah sebagai berikut:
4.1 Dinas Kesehatan
a) Mengidentifikasikan dan menganalisir
kondisi yang ada atas peran bidan dan
dukun di tingkat Kabupaten/Kota
b) Mengembangkan strategi dan membuat
perencanaan
c) Merumuskan aspek hukum, kelembagaan
dan partisipasi masyarakatuntuk menjamin
kualitas pelaksanaan
d) Memfasilitasi kegiatan program Kemitraan
Bidan dan Dukun (sosialisasi, desiminasi,
pembekalan teknis dan pelaksanaan
kegiatan Persalinan Aman)
e) Pengelolaan program KIA (koordinasi,
sinkronisasi lintas sektor, dan unit layanan
terkait) dalam pelaksanaan kegiatan
Persalinan Aman
f) Monitoring dan evaluasi efektifitas
Kemitraan Bidan dan Dukun
g) Pelaporan kegiatan.
4.2 Puskesmas
a) Mengidentifikasikan dan menganalisir
kondisi yang ada atas peran bidan
dan dukun di masing-masing wilayah
kecamatan/puskesmas
b) Berkoordinasi dengan pihak program
lintas sektor tingkat kecamatan, dan desa/
kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan
Persalinan Aman
a) Membangun jejaring dengan LSM, PKK,
tokoh agama, tokoh masyarakat dan swasta
di Desa/Kelurahan
c) Membina dukun yang berada di wilayah
setempat
d) Melaksanakan kegiatan program Kemitraan
Bidan dan Dukun
e) Memfasilitasi bidan di desa dalam
pelaksanaan kemitraan
f) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
program Kemitraan Bidan dan Dukun
g) Melaporkan kegiatan kepada lembaga
diatasnya.
4.3 Bidan (Bidan Koordinator/Pembina wilayah)
a) Mendata dan memetakan dukun bayi dan
ibu hamil
b) Berkoordinasi dengan lintas sektor (desa/
kelurahan dan Muspika) dalam pelaksanaan
kegiatan Persalinan Aman
c) Membangun jejaring dengan LSM, PKK,
tokoh agama, tokoh masyarakat dan swasta
di Desa/Kelurahan
d) Membina dukun yang berada di wilayah
setempat
e) Melaksanakan kegiatan program Kemitraan
Bidan dan Dukun
99www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
g) Melakukan evaluasi kegiatan program
Kemitraan Bidan dan Dukun
4.4 Multi Stakeholder Forum (MSF)
a) Berpartisipasi aktif dalam proses
penyusunan kesepakatan Kemitraan Bidan
dan Dukun
b) Menyaksikan penandatanganan nota
kesepakatan
c) Memantau pelaksanaan Kemitraan Bidan
dan Dukun sesuai kesepakatan
d) Melakukan mediasi bilamana terjadi konflik
antara bidan dan dukun
e) Memberikan masukan atau rekomendasi
sesuai hasil pemantauan
f) Camat dan kepala desa berperan aktif
dalam mendukung kemitraan dalam bentuk
penganggaran melalui Alokasi Dana Desa
(ADD), support kebijakan, sosialisasi kepada
masyarakat, serta monitoring dan evaluasi
kegiatan.
5. Tahapan Kemitraan Bidan dan Dukun
Dalam pola kemitraan bidan dan dukun, masing-
masing pihak terkait mempunyai peran dan
tanggung jawabnya masing-masing. Secara umum
mekanisme yang harus dilakukan untuk terciptanya
kemitraan bidan dukun yang efektif meliputi langkah-
langkah: persiapan, pelaksanaan, dan monitoring
dan evaluasi.
5.1 Persiapan
Kegiatan pada tahap persiapan:
a) Pemetaan potensi dan masalah yang ada
terkait dengan kemitraan bidan dan dukun:
• Jumlah ibu hamil, bersalin, nifas dan
bayi baru lahir
• Cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan atau di fasilitas kesehatan
Contoh:
Persalinan oleh dukun dengan persentase yang lebih dari 5% merupakan indikator diperlukan kemitraan bidan dan dukun.Dicari akar masalah mengapa masyarakat banyak bersalin di dukun. Beberapa kemungkinan faktor penyebab:
• Tidak ada bidan• Ada bidan tapi sering tidak di tempat• Faktor budaya• Faktor ekonomi• Bidan kurang kompeten• Jumlah dukun lebih banyak daripada bidan• Komunikasi interpersonal dukun sangat baik.
Lampiran A - Uraian Substansi
100 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
• Jumlah bidan dan dukun aktif dalam satu
wilayah
• Kompetensi bidan yang ada di desa
• Perilaku bidan (komunikasi, bahasa lokal,
aktif, menetap di desa, dan lainnya)
• Kelengkapan sarana, alat dan bahan habis
pakai yang berkaitan dengan persalinan
• Sarana transportasi rujukan
• Sistem pembiayaan (Jampersal,
Jamkesmas, dan jaminan kesehatan lain)
• Dukungan kebijakan, kelembagaan dan
partisipasi masyarakat
• Sosial budaya yang mendukung dan
menghambat.
b) Menyusun alternatif pemecahan masalah:
perlu tidaknya kemitraan dengan strategi
masing-masing Alternatif pemecahan masalah
dilakukan berdasarkan temuan penyebab
masalah. Beberapa alternatif pemecahan yang
ada, dibahas untuk memperoleh upaya yang
paling tepat untuk mengatasi masalah dengan
melibatkan sumber daya yang ada baik lintas
program/lintas sektor maupun tokoh-tokoh
informal, misalnya:
• Tidak ada bidan, alternatifnya: wilayah kerja
bidan desa terdekat diperluas sehingga
dapat bermitra dengan dukun setempat
• Bidan sering tidak di tempat: ditetapkan
kebijakan minimum 2 minggu sebelum
dan setelah taksiran kelahiran bidan harus
berada di tempat
• Dan lain-lain.
c) Membuat dokumen perencanaan kegiatan (Plan
of Action - PoA) yang meliputi:
• Bentuk kegiatan
• Tujuan
• Metode
• Sasaran
• Penanggungjawab pelaksanaan
• Waktu pelaksanaan
• Sumber pendanaan.
5.2 Pelaksanaan
Secara kronologis, kegiatan kemitraan bidan dan
dukun dalam pelaksanaan meliputi:
a) Pertemuan persamaan persepsi dengan
melibatkan: puskesmas, pemangku kepentingan
tingkat kecamatan, MSF, tokoh masyarakat,
kepala desa yang memiliki dukun aktif. Pada
pertemuan ini diharapkan ada kesepakatan dari
kepala desa untuk mengalokasikan sebagian
dana desa untuk dukun yang bermitra dan tidak
menolong persalinan.
b) Menyampaikan hasil pertemuan kepada dinas
kesehatan; Dinas Kesehatan perlu melakukan
beberapa hal yaitu:
1. Penyusunan Petunjuk Teknis di tingkat
kabupaten/kota dengan mengacu pada
Petunjuk Teknis nasional yang kemudian
disesuaikan dengan kemampuan sumber
daya daerah masing-masing. Pihak swasta
juga penting untuk dilibatkan.
101www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
2. Sosialisasi Lintas Program/Lintas Sektoral
dengan melibatkan masyarakat atau MSF
kabupaten
3. Pembekalan teknis pelaksanaan program
kemitraan Bidan dengan Dukun
4. Membantu Puskesmas menyusun MoU
bersama masyarakat atau MSF dengan
melihat dari praktek baik dari daerah lain.
c) Pertemuan dengan dukun dan bidan yang
dihadiri oleh MSF yang tujuannya penyampaian
maksud kemitraan. Pada sesi ini disepakati juga
draft kerjasama yang meliputi hak dan kewajiban
masing-masing minimum berisi:
1. Mekanisme rujukan informasi ibu hamil
2. Mekanisme rujukan kasus persalinan
3. Mekanisme pembagian biaya persalinan
atau insentif lain
4. Jadwal pertemuan rutin bidan dengan dukun
5. Mekanisme pengaduan dan penanganan
complaint diantara kedua belah pihak
6. Hak dan kewajiban sesuai dengan masa
kehamilan dan persalinan.
i. Kehamilan:
1. Menganjurkan/merujuk ibu hamil untuk
periksa kehamilan sesuai dengan usia
kehamilan
2. Memberi penyuluhan tentang pentingnya
imunisasi, gizi, perawatan payudara, IMD
dan ASI eksklusif.
ii. Persalinan:
1. Mengantar ibu yang mau bersalin kepada
bidan
2. Memanggil bidan bila ibu melahirkan di
rumah
3. Mendampingi bidan ketika ibu bersalin
4. Merawat bayi setelah IMD ketika bidan
merawat ibu.
iii. Nifas:
1. Menganjurkan ibu untuk tetap makan bergizi
2. Merawat ibu agar tetap menjaga kebersihan;
3. Menjaga ibu agar tetap memberi ASI kepada
bayi
4. Mencegah pemberian yang bukan anjuran
bidan pada tali pusat bayi
5. Memberitahukan segera kepada bidan bila
ada perdarahan dan bayi sesak.
d) Penandatanganan kesepakatan atau
MoU Kemitraan Bidan dan Dukun yang
mencantumkan tentang kewajiban,
tanggungjawab, dan hak masing-masing yang
bermitra. Penandatanganan ini disaksikan
oleh MSF, tokoh masyarakat, kepala desa,
dan dinas kesehatan. Penandatanganan MoU
bagi daerah yang belum mempunyai MoU,
atau merevitalisasi kembali MoU bagi daerah
yang telah mempunyai MoU kemitraan bidan
dan dukun dengan melibatkan masyarakat dan
stakeholder lain.
Lampiran A - Uraian Substansi
102 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
e) Pelaksanaan kesepakatan.
1. Sosialisasi Lintas Program/Lintas Sektoral
dengan melibatkan masyarakat atau MSF
kepada DPRD (Dapil), Bappeda, KUA,
Camat, Muspika, Kepala Desa, Bidan
Desa, TP-PKK Kecamatan dan Desa, kader
kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
dan LSM.
2. Dukun dan bidan dapat berjalan sesuai
dengan MoU.
f) Penyusunan rencana kerja puskesmas dan
dinas kesehatan sesuai jadwal monitoring dan
evaluasi.
5.3 Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai
apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan
input untuk langkah perbaikan dan perencanaan
periode berikutnya.
a) Pemantauan dilaksanakan secara periodik (3
bulan sekali) dengan melibatkan masyarakat,
dengan indikator:
• Keterlibatan dukun dalam menolong
persalinan. Dukun juga mencatat setiap
rujukan kepada bidan sebagai akuntabilitas
dari perjanjian yang ada.
• Pelaksanaan pemberian insentif
(material dan non material). Pemberian
insentif yang material harus dapat
dipertanggungjawabkan seperti kuitansi
pemberian.
• Interaksi antara bidan dan dukun agar
hubungannya tetap baik.
b) Evaluasi dilakukan oleh puskesmas bersama
MSF baik semesteran maupun tahunan, dengan
indikator:
• Persentase dukun yang bermitra
• Cakupan persalinan di tenaga kesehatan di
suatu wilayah
• Prosentase rujukan ibu hamil oleh dukun.
• Penyebab dukun yang bermitra masih
menolong persalinan;
• Kelancaran pembayaran kepada dukun oleh
bidan.
• Peran aktif dari kepala desa
• Kendala dari sisi masyarakat, puskesmas,
dukun dan bidan dalam implementasi
kemitraan bidan dan dukun.
c) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan
berjenjang kepada pengelola program KIA di
puskesmas dan selanjutnya ke dinas kesehatan,
serta kepada masyarakat dan MSF.
103www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
a) Formulir monitoring
No Aspek yang dipantau Hasil pemantauan Rencana tindak lanjut
1 Keterlibatan dukun dalam menolong persalinan
2 Pelaksanaan pemberian insentif (materil dan non material)
3 Interaksi antara bidan dan dukun
4 Frekuensi pertemuan rutin bidan dengan dukun
5 Pelaksanaan sistem rujukan
6 Keluhan yang mungkin ada diantara kedua belah pihak
7 Keterlibatan masyarakat dalam kemitraan bidan dan dukun
8 ....................................
b) Formulir evaluasi
No Aspek yang dievaluasi Hasil Evaluasi Rekomendasi
1 Persentase dukun yang bermitra
2 Cakupan Linakes di suatu wilayah
3 Persentase rujukan bumil oleh dukun
4 ...........................
5 ............................
5.4 Contoh Formulir Monitoring
Lampiran A - Uraian Substansi
104 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Contoh Praktek Baik
1. Kota Probolinggo
Proses Kemitraan Bidan dan Dukun di Kota
Probolinggo dilakukan dengan tahapan:
1. Masing-masing kelompok bidan dan kelompok
dukun melakukan analisis SWOT untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan kemitraan
yang ada
2. Dilakukan konfirmasi hasil analisis SWOT
dengan kelompok lain (hasil analisis SWOT
oleh kelompok bidan dikonfirmasikan ke dukun,
demikian juga sebaliknya)
3. Dilakukan kompilasi hasil terbaik untuk
merumuskan pola kemitraan yang saling
menguntungkan sesuai dengan kondisi lokal
4. Disusun draft nota kesepakatan (MoU)
5. Asistensi draft MoU dengan perwakilan
kelompok dukun.
Insentif bagi dukun diwujudkan dalam bentuk:
1. Pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga inti
dukun (khusus untuk pelayanan kesehatan
dasar)
2. Dukun yang merujuk ibu bersalin mendapatkan
insentif dari bidan atau sumber yang disepakati
oleh MSF dan Puskesmas.
2. Puskesmas Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara
Proses Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas
Sukamaju di Kabupaten Luwu Utara dilakukan
dengan tahapan:
1. Masing-masing kelompok bidan dan kelompok
dukun melakukan analisis untuk mengetahui
kekuatan dan kelemahan kemitraan yang ada
2. Dilakukan konfirmasi hasil analisis dengan
kelompok lain
3. Dilakukan kompilasi hasil terbaik untuk
merumuskan pola kemitraan yang saling
menguntungkan sesuai dengan kondisi lokal
4. Disusun draf nota kesepakatan (MoU) dengan
keterlibatan dukun
5. Dicetak foto-foto bidan dan dukun untuk
menempel di dinding ruang KIA untuk
memperlihat sistem kemitraan bidan dan dukun
kepada pasien.
Insentif bagi dukun diwujudkan dalam bentuk:
1. Dukun yang merujuk ibu bersalin mendapatkan
insentif dari Puskesmas sekitar Rp. 50.000 per
rujukan.
2. Dukun diperbolehkan masuk ruang bersalin
dengan ibu bersalin untuk memberikan
dukungan non-medis.
Capaian:
1. Jumlah persalinan ditolong oleh dukun telah
turun sejak adanya MoU Kemitraan Bidan dan
105www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Dukun: pada tahun 2012, ada 15 persalinan
dengan dukun. Pada tahun 2013, ada 9
persalinan dengan dukun. Pada enam bulan
pertama dalam tahun 2014, hanya ada 2
persalinan dengan dukun di wilayah Puskesmas
Sukamaju.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
107www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Kantung Persalinan untuk Mendukung Program Persalinan Aman
44
Lampiran A - Uraian Substansi
108 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Kantung Persalinan untuk Mendukung Program Persalinan Aman
Tujuan
Modul ini menguraikan tentang pendekatan yang
digunakan KINERJA dalam kegiatan revitalisasi
Kantung Persalinan sebagai salah satu langkah
penting dalam mendukung keberhasilan program
Persalinan Aman. Penjabaran materi modul diawali
dengan pemaparan tentang pentingnya Kantung
Persalinan, tujuan dan manfaat Kantung Persalinan,
serta penggunaan Kantung Persalinan. Modul ini
disusun dengan tujuan pembaca belajar model
pendekatan Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
Kantung Persalinan yang dapat diterapkan di
puskesmas dan polindes agar kinerja program
lebih baik melalui praktek-praktek yang partisipatif,
akuntabel, responsif, transparan dan inovatif.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Modul 4
Penjabaran materi modul diawali dengan pemaparan tentang pentingnya Kantung Persalinan,
........
109www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
3. Membangun komitmen dalam melaksanakan
kantung persalinan.
Pokok Bahasan
1. Pentingnya kantung persalinan
2. Tujuan kantung persalinan
3. Manfaat kantung persalinan
4. Penggunaan kantung persalinan.
Metode
Sesi pelatihan:
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Role play.
Sesi pelaksanaan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/
Dinas Kesehatan
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan.
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi.
Tujuan Umum
Mampu membuat dan melaksanakan kantung
persalinan sebagai wujud akuntabilitasdalam
menangani ANC dan persalinan.
Tujuan Pembelajaran Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan pentingnya kantung
persalinan bagi terselenggaranya persalinan
aman;
2. Memahami tahapan pembuatan kantung
persalinan;
3. Mampu memandu dan mendampingi
Puskesmas dalam melaksanakan kantung
persalinan seperti analisis kantung persalinan
sebagai manajemen program persalinan aman.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami pentingnya kantung persalinan bagi
terselenggaranya persalinan aman;
2. Mampu membuat dan melaksanakan kantung
persalinan;
Lampiran A - Uraian Substansi
110 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
a) Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan peran penting kantung
persalinan dalam program Persalinan Aman.
b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit. Pokok bahasan yang akan dibahas
meliputi pentingnya kantung persalinan,
tujuan dan manfaat kantung persalinan,
serta penggunaan kantung persalinan salah
satu upaya untuk mewujudkan Program
Persalinan Aman yang Akuntabel dan
responsif. Di akhir sesi, akan dilakukan
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
Bina SuasanaSelf-assessment: Deskripsi pelaksanaan kegiatan kantung persalinan saat ini
2 x 45 menitPenyajian materi: Kantung persalinanDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menit Role play
1 x 45 menitRencana tindak lanjutPenutupan
role play pelaksanaan kantung persalinan
untuk semakin meningkatkan kemampuan
peserta.
c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi, sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan motivation game.
2. Proses pelatihan
a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
b) Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:
1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar
2. Sesi II: Melaksanakan self-asessment untuk
mengetahui pelaksanaan kantung persalinan
111www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
saat ini. Aspek yang penting untuk digali
adalah mengenai pelaksanaan kantung
persalinan yang sudah ada, serta peluang
dan hambatan dalam pelaksanaannya.
3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi
tentang Kantung Persalinan. Penyajian
diawali dengan penjelasan mengenai
pengertian, tujuan, dan manfaat kantung
persalinan. Penting pula dibahas mengenai
beberapa fakta yang ditemukan terkait
pelaksanaan kantung persalinan selama
yang belum sepenuhnya sesuai, sehingga
KINERJA memandang perlu dilakukan
revitalisasi. Untuk itu penjelasan mengenai
langkah pembuatan dan pemanfaatan
kantung persalinan menjadi bagian yang
sangat penting.
4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan
role play tentang pengisian kantung
persalinan dan analisisnya. Dalam sesi
role play peserta dibagi sesuai peran yang
diperlukan, yaitu dari sisi penyedia layanan
terdiri dari kepala Puskesmas, bidan
koordinator, bidan di desa dan petugas dari
dinas kesehatan, sedang dari sisi pengguna
layanan terdiri dari ibu hamil, perwakilan
masyarakat (MSF), dan perangkat desa.
Skenario yang dirancang adalah: ibu hamil
yang berasal dari berbagai wilayah desa
datang ke bidan desa untuk melakukan
ANC, mulai kunjungan K1 hingga K4.
Bidan membuat kantung persalinan dan
melengkapinya dengan membuat peta
sehingga dapat diketahui sebaran ibu
hamil beserta tingkat risikonya. Bidan desa
mengirimkan kartu persalinan ke Puskesmas
sekaligus ketika mengirimkan dokumen
laporan ibu. Kantung persalinan direkap
dan dianalisis di tingkat Puskesmas dan
dijadikan bahan pembahasan dalam rapat di
tingkat Puskesmas dengan melibatkan unsur
masyarakat dan perangkat desa.
3. Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut
yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit
yang akan dilakukan baik oleh Puskesmas
dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
kantung persalinan di derah setempat. Fasilitator
menutup sesi dengan menarik kesimpulan
dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta
menekankan kembali beberapa hal yang akan
dilakukan sesuai dengan rencana tidak lanjut
yang telah disusun.
Uraian Substansi
1. Kantung Persalinan
Pengenalan tentang tanda bahaya kehamilan sedini
mungkin merupakan salah satu kegiatan menuju
persalinan aman. Namun, setiap ibu hamil harus
diperlakukan waspada sebagai ibu yang selalu
berpotensi risiko baik dalam kehamilan, persalinan
dan nifas.
Lampiran A - Uraian Substansi
112 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Kepatuhan seorang ibu hamil dalam memeriksakan
kehamilannya sangat diperlukan agar setiap keluhan
dapat ditangani sedini mungkin sehingga risiko tinggi
dapat dikelola dengan baik dan risiko seminimal
mungkin. Peran bidan dalam kesehatan ibu hamil
adalah meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam
memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil
secara normal dan dapat mendeteksi dini tanda
bahaya kehamilan. Deteksi dini dapat dilakukan
dengan cara pemeriksaan kehamilan secara teratur.
Indikator yang menyatakan kunjungan ibu hamil
telah memenuhi standar jumlah kunjungan adalah
cakupan K-4. Cakupan K-4 merupakan kontak ibu
hamil dengan tenaga kesehatan paling sedikit 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Efektifitas pelayanan antenatal tidak hanya diukur
berdasarkan keberhasilan cakupan K-4 saja, tetapi
juga diperlukan keteraturan dalam melakukan
kunjungan, agar informasi yang penting bagi ibu
hamil dapat tersampaikan. Salah satu metode
yang dapat digunakan adalah pembuatan kantung
persalinan.
Kantung persalinan merupakan suatu alat monitoring
program persalinan aman oleh Puskesmas dimana
ringkasan informasi kondisi ibu hamil ditulis
singkat pada satu kartu dan kartu itu disimpan
dalam kantung sesuai dengan taksiran persalinan.
Dengan demikian, ibu hamil akan punya informasi
yang lengkap berkaitan dengan kehamilannya dari
waktu ke waktu, terutama tentang tanda bahaya
kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu
dan janin. Keberadaan kantung persalinan ini dapat
mengurangi dan mencegah terjadinya komplikasi
yang terjadi pada ibu menjelang dan saat persalinan,
karena ibu hamil dan bidan dapat melakukan
tindakan dan menyusun rencana persalinan yang
aman sesuai dengan kondisi ibu.
Kantung persalinan sudah mulai diperkenalkan pada
awal tahun 1990 dalam upaya penurunan kematian
ibu. Umumnya, setiap Puskesmas dan Poskesdes
di Indonesia sudah memiliki kantung persalinan.
Jadi pada dasarnya kantung persalinan ini bukanlah
suatu alat yang baru. Namun banyak Puskesmas
kurang menggunakan informasi dari kantung
persalinan ini. Akibatnya, banyak Puskesmas
menelantarkan kantung itu sebagai pajangan saja.
Pada zaman ini, kondisi kantung persalinan itu adalah kurang lebih adalah sebagai berikut:
1.1 Kantung persalinan belum informatif
Kantung tersebut belum dapat menggambarkan
daerah kerja Puskesmas dan kondisi ibu hamil
menurut desa. Demikian juga belum bisa
menginformasikan tingkat risiko ibu hamil menurut
desa. Alasan yang banyak dikemukaan adalah
karena telah ada Kohort Ibu dan PWS KIA sehingga
kantung itu dirasakan tidak bermanfaat.
Puskesmas sejak 30 tahun lalu sudah punya PWS
KIA dan Kohort Ibu. Tetapi ketika ada orang yang
bertanya “berapa orang yang akan bersalin bulan
Januari di Puskesmas ini? Siapa saja yang berisiko
tinggi dan di mana mereka berada?”, pertanyaan
ini biasanya tidak bisa segera dijawab oleh bidan
koordinator. Mereka harus buka data yang tersimpan
113www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
dalam kohort ibu dan PWS KIA. Kohort dan PWS
masih sangat relevan digunakan untuk data detil
dari ibu. Sedangkan kantung ini menunjukkan
ringkasan kondisi ibu hamil dan bersalin di wilayah
kerja Puskesmas. Dalam istilah modern dikenal
sebagai informasi dashboard. Kantung persalinan
sesungguhnya merupakan shortcut atau cara cepat
agar tahu kondisi ibu hamil dan bersalin di wilayah
kerja puskesmas.
KINERJA merevitalisasi kantung persalinan
sehingga kantung dapat menunjukkan secara
ringkas kondisi ibu yang hamil dan berisiko di
seluruh wilayah kerja Puskesmas.
1.2 Kantung Persalinan belum lengkap
Sementara ibu hamil yang tidak berkunjung ke
Puskesmas, Puskesmas tidak memiliki informasi
tentang ibu tersebut. Puskesmas berasumsi bahwa
informasi ibu hamil di desa menjadi tanggung jawab
bidan desa untuk membuat kantung persalinan
di Polindes/Poskesdes dan memonitor itu. Hal
ini mengakibatkan jika ada desa di mana tidak
ada bidan, kondisi ibu di desa tersebut tidak
terinformasikan. Atau kondisi ibu hamil di desa yang
ada bidanpun tidak dapat dikelola dengan baik
karena tidak terinformasikan secara singkat kepada
pimpinan puskesmas.
Kinerja berharap data seluruh ibu hamil ada dalam
kantung persalinan Puskesmas. Bidan desa tetap
membuat kartu ibu yang akan diisi dalam kantung
persalinan di Polindes/Poskesdes dan Puskesmas.
Setiap ibu yang telah memeriksa dirinya ke
Puskesmas maka informasi ibu diteruskan kepada
bidan di desa dalam pertemuan bulanan agar tidak
terjadi perhitungan ganda.
1.3 Kantung persalinan belum rutin
Alasannya adalah kurang waktu untuk membuatnya,
dan kantung yang telah diisi juga tidak pernah
menjadi perhatian dari kepala Puskesmas. Akhirnya,
bidan koordinator sering membiarkan kantung
persalinan kosong dan menjadi pajangan saja.
KINERJA membantu bidan koordinator dan kepala
Puskesmas untuk membuat kantung persalinan
yang ringkas, dan menganalisis informasinya setiap
bulan. Informasi ini disampaikan dalam pertemuan
internal Puskesmas dengan program terkait dan
bidan di desa. Misal, bidan desa A tidak boleh ke
luar desa dengan alasan cuti atau lainnya dalam
bulan ini karena ada ibu bersalin di desanya.
Jika dia harus ke luar dari desa karena hal yang
sangat mendesak, maka harus diberitahu kepada
Puskesmas dan Puskesmas mencari/menunjuk
bidan desa lain untuk menggantikan bidan tersebut.
Selain informasi disampaikan secara internal,
informasi ini disampaikan juga kepada eksternal
dalam pertemuan rutin dengan masyarakat (multi-
stakeholder forum) tingkat kecamatan.
1.4 Kantung persalinan belum transparan
Sehingga banyak informasi ibu hamil kurang
mendapat dukungan dari desa. Sebetulnya, hasil
Lampiran A - Uraian Substansi
114 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
analisis kantung persalinan ini juga disampaikan
kepada masyarakat (multi-stakeholder forum).
Kinerja menguatkan Puskesmas agar Puskesmas
mampu menyampaikan hasil analisis kantung
persalinan kepada masyarakat (MSF) dalam
kalimat yang mudah dipahami orang awam.
Misal, jumlah ibu hamil bulan ini ada 15 orang.
Tetapi yang periksa kehamilan pada kunjungan
ke 2 umur kehamilan 4-6 bulan (K2) baru 4
orang. Mohon yang belum periksa di desa A, B,
C dan D diminta untuk memeriksa diri.
Hal lain yang disampaikan adalah ada sekian
ibu hamil yang punya risiko tinggi di daerah A, B,
C dan D. Mohon MSF memberitahukan orang-
orang yang punya kendaraan untuk bersedia
mengantarnya ke puskesmas atau RS jika ibu
itu perlu rujukan ke Puskesmas atau rumah
sakit. Hal lain lagi yang mesti disampaikan
adalah ada ibu yang bersalin di luar daerah tidak
melapor kepada bidan setempat atau masih ada
ibu bersalin yang ditolong oleh dukun. Padahal
dukun di daerah itu sudah membuat MoU.
Mengapa dukun masih menolong persalinan?
Hal-hal seperti ini yang perlu dilaporkan kepada
masyarakat. Bukan cakupan Puskesmas
saja yang disampaikan kepada masyarakat.
Hindari penggunaan istilah-istilah atau
singkatan kesehatan seperti K1, ANC, PNC dan
sebagainya.
2. Tujuan Kantung Persalinan
Kantung persalinan adalah alat monitoring oleh
Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Bidan
Koordinator) dalam meningkatkan pelayanan
persalinan oleh tenaga kesehatan dalam rangka
untuk pelaksanaan antenatal care (ANC) yang
memadai.
Tujuan khusus dari kantung persalinan adalah:
1. Memantau kemajuan kehamilan untuk
memastikan kesehatan ibu dan tumbuh
kembangnya bayi;
2. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan
atau komplikasi yang mungkin terjadi selama
hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,
kebidanan dan pembedahan;
3. Mempersiapkan persalinan cukup bulan,
melahirkan dengan selamat, ibu maupun
bayinya dengan trauma seminimal mungkin;
4. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan
normal dan pemberian ASI Eksklusif;
5. Mengetahui saat yang paling dibutuhkan
keberadaan bidan desa di daerah tugasnya.
3. Manfaat Kantung Persalinan
Pembuatan kantung persalinan dapat bermanfaat
bagi manajemen program persalinan aman melalui:
1. Mengetahui status kehamilan ibu dan tingkat
risiko;
2. Mengetahui taksiran persalinan;
3. Mengetahui penolong serta pendamping
persalinan;
4. Mengetahui tempat persalinan;
5. Mengetahui apa yang mesti dipersiapkan oleh
keluarga dan tenaga kesehatan;
115www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
6. Monitoring keberadaan bidan di desa pada saat
yang tepat.
7. Mempercepat berfungsinya desa siaga;
8. Meningkatkan cakupan pelayanan antenatal
care sesuai standard;
9. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan terampil;
10. Meningkatnya kemitraan bidan dan dukun;
11. Dapat ditanganinya kejadian komplikasi secara
dini;
12. Terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan
bayi.
4. Penggunaan Kantung Persalinan
Kartu Kantung Persalinan mulai dibuat pada saat
ibu memeriksakan kehamilan pada kunjungan
pertama (K1). Pada kunjungan selanjutnya (K2, K3
dan K4), bidan harus tetap melakukan komunikasi
baik dengan ibu hamil yang kehamilan normal (tidak
bermasalah) maupun ibu hamil yang mengalami
komplikasi selama masa kehamilan.
Beberapa hal, informasi dan temuan dari hasil
pemeriksaan seharusnya dituliskan atau dicatat
pada kartu persalinan dan disimpan dalam
Kantung Persalinan sesuai dengan bulan Taksiran
Persalinan, seperti:
• Identitas ibu (nama, umur, alamat)
• Hari pertama haid terakhir (HPHT)
• Taksiran persalinan
• Riwayat pemeriksaan kehamilan (antenatal care/
ANC)
• Faktor resiko pada ibu
• Rencana penolong persalinan.
Data ibu hamil harus dicatat pada kartu hamil yang
di katagorikan dalam 3 kartu berwarna yaitu:
• KARTU HIJAU adalah untuk data ibu hamil
dengan resiko rendah
• KARTU KUNING adalah untuk data ibu hamil
dengan resiko sedang
• KARTU MERAH adalah untuk data ibu hamil
dengan resiko tinggi.
Dari kartu di dalam Kantung Persalinan, yang
berwarna kuning dan merah akan menjadi fokus
perhatian yang lebih dari petugas kesehatan
(Dokter/Bidan).
Di atas Kantung Persalinan seharusnya
digambarkan peta desa wilayah kerja puskesmas.
Data ibu seperti nama, taksiran persalinan dan jenis
resiko ditulis di atas peta tersebut. Sebaran dukun
bersalin juga digambarkan di atas peta itu termasuk
dukun yang bermitra dan tidak bermitra dengan
bidan. Agar peta tersebut tidak harus diganti-
ganti maka peta itu dilapisi plastik atau dibuat dari
styrofoam agar mudah ditusuk dengan jarum pentul.
Bidan atau staf yang bertugas di Ruang KIA
melakukan tata tertib adminstrasi secara
keseluruhan, bidan diwajibkan untuk mengumpulkan
data seluruh ibu hamil di wilayah kerjanya.Setiap
bulan, bidan koordinator dan kepala Puskesmas
menganalisis kondisi ibu hamil. Hal-hal yang
perlu dianalisis adalah desa mana saja yang akan
melahirkan pada bulan bersangkutan, siapa yang
berisiko tinggi, bagaimana rencana persalinan,
bagaimana riwayat pemeriksaan kehamilan, berapa
Lampiran A - Uraian Substansi
116 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
orang yang diperkirakan melahirkan kepada dukun,
dan seterusnya.
Bidan desa yang bertugas di desa tersebut
diwajibkan berada di desa 2 minggu sebelum dan
sesudah tanggal taksiran persalinan. Jika bidan
desa ingin mengambil cuti maka cutinya sebelum
tanggal tersebut. Jika dalam kondisi mendesak dan
bidan desa terpaksa tidak bisa berada di desa dalam
waktu +2 minggu dari hari taksiran melahirkan, maka
bidan koordinator akan memberi tanggung jawab
pematauan dan pertolongan persalinan kepada
bidan di desa lain yang terdekat.
Kepala Puskesmas menyampaikan hasil analisis
tentang kondisi persalinan kepada kepala desa dan
kader secara rutin, tiap dua atau 3 bulan sekali.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan
tersebut adalah jumlah ibu yang melakukan
pemeriksaan secara teratur, ibu yang bersalin
pada bidan dan dukun, serta rencana persalinan
bagi ibu yang risiko tinggi di desa masing-masing.
Pada pertemuan ini, kepala Puskesmas meminta
bantuan kepala desa dan kader untuk menyiapkan
transportasi pada ibu yang diduga risiko tinggi jika
terjadi hal-hal seperti perdarahan dan lainnya.
Jika ada dukun yang sudah bermitra dan masih
menolong persalinan dimohon bantuan kepala
desa dan kader untuk menggali sebab dukun masih
menolong persalinan.
5. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak
a) Bidan Koordinator dan Bidan di Puskesmas
Bidan atau staf yang bertugas di ruang KIA
melakukan tata tertib adminstrasi secara
keseluruhan, bidan diwajibkan untuk mengumpulkan
seluruh data ibu hamil di wilayah kerjanya. Setiap
bulan, bidan koordinator dan kepala puskesmas
menganalisis kondisi ibu hamil. Hal-hal yang
perlu dianalisis adalah desa mana saja yang akan
melahirkan pada bulan bersangkutan, siapa yang
beresiko tinggi, bagaimana rencana persalinan,
bagaimana riwayat pemeriksaan kehamilan, berapa
orang yang diperkirakan melahirkan kepada dukun,
dan seterusnya.
b) Bidan desa
Bidan desa yang bertugas di desa tersebut
diwajibkan berada di desa 2 minggu sebelum dan
sesudah tanggal taksiran persalinan. Jika bidan
desa ingin mengambil cuti maka cutinya sebelum
tanggal tersebut. Jika dalam kondisi mendesak dan
bidan desa terpaksa tidak bisa berada di desa dalam
waktu + 2 minggu dari hari taksiran melahirkan,
maka bidan koordinator akan memberi tanggung
jawab pemantauan dan pertolongan persalinan
kepada bidan di desa lain yang terdekat.
c) Kepala Puskesmas
Kepala puskesmas menyampaikan hasil analisis
tentang kondisi persalinan kepada kepala desa dan
117www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
kader secara rutin, setiap 2 atau 3 bulan sekali.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan
tersebut adalah jumlah ibu yang melakukan
pemeriksaan secara teratur, ibu yang bersalin
pada bidan dan dukun, serta rencana persalinan
bagi ibu yang resiko tinggi di desa masing-masing.
Pada pertemuan ini, kepala puskesmas meminta
bantuan kepala desa dan kader untuk menyiapkan
transportasi pada ibu yang diduga resiko tinggi
jika terjadi hal-hal seperti perdarahan dan lainnya.
Jika ada dukun yang sudah bermitra dan masih
menolong persalinan dimohon bantuan kepala
desa dan kader untuk menggali penyebab dukun
masih menolong persalinan.
Panduan Pelaksanaan
Tahap Persiapan
1.1 Identifikasi potensi masalah.
Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi
masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah bidan koordinator Puskesmas melakukan pemutakhiran isi kantung
persalinan?
2 Apakah kantung persalinan berisi data semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas?
3 Apakah kantung persalinan dianalisis setiap bulan dalam rapat rutin Puskesmas?
4 Apakah hasil analisis kantung persalinan disampaikan kepada pemangku kepentingan di kecamatan dan desa?
5 Apakah ada peta yang menunjukkan ringkasan isi kantung persalinan per desa di wilayah kerja Puskesmas?
6 Dll
7 …..
8 ....
9 ....
10 ....
Lampiran A - Uraian Substansi
118 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
1.2 Analisis masalah (mengacu kepada hasil
identifikasi potensi masalah).
Dari jawaban tidak pada tabel di atas, maka dicari
akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.
1.3 Alternatif Pemecahan masalah
a) Alternatif pemecahan masalah dilakukan
berdasarkan temuan akar masalah.
b) Alternatif pemecahan masalah yang
diselesaikan dapat diterima oleh masyarakat dan
Puskesmas;
c) Alternatif pemecahan masalah yang memiliki
dampak lebih efektif dan efisien dalam
penggunaan kantung persalinan.
d) Beberapa alternatif pemecahan yang ada,
dibahas untuk memperoleh upaya yang paling
tepat untuk mengatasi masalah dengan
melibatkan sumber daya yang ada baik lintas
program/lintas sektor dan masyarakat (multi
actor).
1.4 Penyusunan rencana kerja (POA=Plan of Action)
- Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam
kantung persalinan.
- Susun rencana kerja sesuai dengan alternative
pemecahan masalah.
- Menggali sumber dana yang diperlukan seperti
pembuatan peta, kantung dan kartu.
- Memulai revitalisasi kantung persalinan
- Dalam penyusunan rencana penggunaan
kantung persalinan harus melibatkan seluruh
staf di KIA dan bidan desa.
2. Tahap Pelaksanaan
2.1 Sosialisasi kepada bidan desa dan masyarakat
a) Sosialisasi kepada bidan desa bertujuan untuk
menyamakan persepsi dalam pengisian dan
pengiriman kartu persalinan ke Puskesmas.
Bidan desa pada awal bulan mengirimkan kartu
persalinan ke Puskesmas sekaligus ketika
mengirimkan dokumen laporan ibu. Bidan desa
diharuskan memiliki juga kantung persalinan di
desanya. Bidan desa hanya membuat dua kartu
bagi satu ibu hamil.
b) Sosialisasi ke camat, kepala desa dan kader
bertujuan untuk mendiseminasi rencana
Puskesmas untuk menyampaikan secara
regular hasil pemantauan kantung persalinan
(sesuai dengan PWS KIA) dan dukungan dari
setiap pemangku kepentingan tersebut dalam
keberhasilan persalinan yang aman di desa
masing-masing.
c) Sasarannya peserta adalah pemangku
kepentingan di Kecamatan (multi stakeholder
forum jika ada) maupun Desa dari unsur
pemerintahan kecamatan dan desa serta
masyarakat sipil (toga, toma, LSM, kader
kesehatan, PKK, organisasi perempuan,
anggota DPRD dapil bersangkutan, dan
pemerhati kesehatan lainnya).
119www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
d) Hasil yang diharapkan: adanya kesepakatan
untuk berpartisipasi serta dukungan dari lintas
program dan lintas sektoral kecamatan dan desa
terkait dukungan persalinan aman.
2.2 Pengisian kantung persalinan dan analisis
a) Bidan koordinator melaporkan setiap bulan
hasil dari kantung persalinan kepada kepala
Puskesmas untuk dapat disampaikan kepada
bidan desa dan masyarakat.
b) Kepala Puskesmas mengawasi pelaksanaan ini
agar bidan koordinator dapat terus mengisi dan
menganalisis hasilnya.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan
dari kantung persalinan dan menilai apakah kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
dibuat, yang hasilnya merupakan input untuk
langkah perbaikan dan perencanaan periode
berikutnya.
3.1 Pada tahap monitoring perlu diperhatikan:
• Proses pemantauan dilaksanakan dan
dilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada
Dinas Kesehatan dan masyarkat
• Dalam proses monitoring dengan melibatkan
masyarakat terutama tingkat keberadaan bidan
di desa dan ibu yang bersalin pada dukun
• Kelancaran pengisian kantung persalinan
• Analisis kantung persalinan dilakukan secara
rutin
• Informasi dari kantung persalinan disampaikan
secara reguler kepada MSF
• Terinformasikan hambatan implementasi
kantung persalinan.
3.2 Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
• Apakah kantung persalinan sudah digunakan
sesuai rencana?
• Bagaimana keterlibatan masyarakat?
• Apakah ada kendala dan tantangan dalam
pelaksanaan kantung persalinan?
• Apakah ada kegiatan di luar rencana?
Lampiran A - Uraian Substansi
120 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Contoh Praktek Baik
1. Puskesmas Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
Masyarakat di wilayah Kecamatan Sejangkung
masih terbiasa menggunakan pelayanan persalinan
dengan dukun beranak. Hal ini dipengaruhi oleh
kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah desa
seperti polindes dan poskesdes, bidan tidak selalu
berada di desa, dan hal terkait jaminan kesehatan
(dulu Jampersal dan sekarang JKN) yang belum
sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini
merupakan tantangan bagi Puskesmas Sejangkung
untuk terus berusaha memperbaiki pelayanannya,
khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Meskipun sarana dan prasarana di Puskesmas
Sejangkung relatif terbatas, namun pelayanan KIA
di Puskesmas Sejangkung terus dikembangkan
yang mencakup pelayanan antenatal care (ANC),
persalinan dan kunjungan nifas. Pembuatan Kantung
Persalinan digunakan sebagai upaya preventif untuk
Persalinan Aman. Tersedia ruangan khusus untuk
KIA yang digunakan untuk ruang konsultasi, ruang
periksa bayi serta ruang data.
Beberapa inovasi pelayanan diupayakan meskipun
sangat sederhana, namun dapat membantu
meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan
anak di wilayah Kecamatan Sejangkung. Hal ini
tidak terlepas dari peran serta MSF yang peduli
Persalinan Aman.
Penggunaan Kantung Persalinan sebagai alat
monitoring yang efektif mempermudah bidan untuk
mendeteksi permasalahan kehamilan secara dini,
dan sebagai alat komunikasi dan informasi yang
efektif jika dilakukan secara konsisten. Selain itu
Kantung Persalinan juga dapat digunakan untuk
membuat pendataan cakupan K4 sebagai upaya
memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Dengan pendampingan Kinerja, Puskesmas
Sejangkung terus berbenah dan mengupayakan
penyediaan sarana yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak
(Puskesmas RIA) dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan KIA.
2. Puskesmas Bajo Barat, Kabupaten Luwu
Puskesmas Bajo Barat di Kabupaten Luwu,
Sulawesi Selatan, berada di daerah pergunungan
yang cukup jauh dari ibu kota Luwu. Oleh karena ini,
hampir semua persalinan di wilayahnya terjadi bidan
di Puskesmas atau di Pustu, dan hanya 20% ibu
bersalin di rumah.
Bidan koordinator dan bidan di Puskesmas Bajo
Barat telah lama menggunakan kantung persalinan
sebagai alat pengawasan ibu hamil, khususnya ibu
risiko tinggi. Kantungnya terpisah dan dijadikan dua:
Kantung Persalinan yang biasa, dan Kantung Ibu
Risiko Tinggi, seperti di foto di bawah.
121www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
3. Contoh Peta Ibu Hamil, Puskesmas Tebas, Kabupaten Sambas
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
Meskipun kantung di Puskesmas Bajo Barat cukup sederhana dan
dibuat dari kertas karton, tiap kantung penuh
dengan kartu ibu hamil. Kantungnya juga telah meliputi tiap desa dan
semua ibu hamil di seluruh wilayah pembina
Puskesmas. Ini berarti semua ibu hamil yang
sudah diketahui oleh bidan Puskesmas dan semua
risikonya sudah dianalisis.
125www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
55Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)
Lampiran A - Uraian Substansi
126 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)
Tujuan
Modul ini menguraikan tentang pentingnya peranan
Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam mewujudkan pelayanan kesehatan
yang berkualitas untuk mendukung kesuksesan
program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Di dalam modul ini juga dijelaskan beberapa prinsip
dan langkah dalam menyusun SOP lokal, sehingga
diharapkan puskesmas dan dinas kesehatan dapat
mengimplementasikan isi modul dengan mudah.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta mampu mendampingi Puskesmas
dan Dinas Kesehatan dalam menyusun dan
implementasi standar operasional prosedur (SOP)
Modul 5
........peranan Standar
Layanan dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam mewujudkan
pelayanan kesehatan
........
127www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Pokok Bahasan
1. Relasi SOP dengan program KINERJA
2. Pentingnya SOP
3. Penyusunan SOP Teknis
4. Penyusunan SOP Layanan
5. Monitoring Penerapan SOP melalui Kartu
Kontrol.
Metode
Sesi Pelatihan:
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Kerja kelompok
4. Pemaparan hasil kerja kelompok.
Sesi Pendampingan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan
pemberi dan MSF
3. Menyusun SOP bersama pemberi layanan dan
MSF
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan SOP.
sebagai cerminan dari akuntabilitas, tranparansi dan
kualitas pelayanan.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan konsep Standard
Operating Procedure (SOP) dan relasinya
dengan Program KINERJA-USAID
2. Mampu menjelaskan peran penting SOP dalam
menjaga kualitas pelayanan
3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
monitoring dan evaluasi penerapan SOP.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi
pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami konsep SOP dan realisasinya
dengan program KINERJA-USAID
2. Memahami peran SOP dalam menjaga
akuntabilitas dan kualitas pelayanan
3. Mampu menyusun SOP
4. Mampu menerapkan SOP
5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi
SOP.
Lampiran A - Uraian Substansi
128 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi
Waktu
Sesi pelatihan: Dua hari
a) Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJABina Suasana
1 x 45 menit
Standar Operating Procedure (SOP) dan relasinya dengan Program USAID-KINERJADiskusi dan tanya jawab
1 x 45 menitPentingnya SOPDiskusi dan tanya jawab materi
3 x 45 menitProses Penyusunan SOP (SOP Teknis dan SOP Alur Layanan)Diskusi dan tanya jawab
2 x 45 menitDiskusi: Review SOP yang ada di puskesmas saat ini
b) Hari II:
Waktu Pokok Bahasan1 x 45 menit Review materi hari I
2 x 45 menitPraktek: Desain SOP TeknisPemaparan hasil latihan
2 x 45 menitPraktek: Desain SOP LayananPemaparan hasil latihan
2 x 45 menit
Penerapan SOP dan Pemantauan kepatuhan menjalankan SOPDiskusi dan tanya jawabLatihan menyusun instrumen dan rencana pemantauan kepatuhan menjalankan SOP
1 x 45 menitPenyusunan rencana tindak lanjutPenutupan
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya manajemen
pelayanan puskesmas yang partisipatif,
akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif. Penyusunan dan penerapan SOP
merupakan salah satu mekanisme untuk
menjamin terselenggaranya manajemen
pelayanan yang baik dan memenuhi aspek
good governance tersebut.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit per hari. Pada hari pertama dilakukan
penyampaian materi tentang pentingnya
129www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Standard Operating Procedure (SOP) dan
proses penyusunannya. Hari kedua peserta
diminta untuk berlatih menyusun SOP
Teknis dan SOP Layanan, serta rencana
pemantauan kepatuhan menjalankan SOP.
2. Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan. Gunakan media
pembelajaran yang sesuai untuk
memudahkan penangkapan peserta.
Bahan presentasi dapat menggunakan
bahan yang tersedia dalam modul ini.
Gunakan metode interaktif, dengan
mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait
dengan topik yang tengah dibahas.
2. Beri kesempatan kepada setiap
peserta (khususnya perempuan) untuk
mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah.
Tugas fasilitator adalah memfasilitasi
proses diskusi dan mengarahkan jika
ada proses diskusi yang menyimpang.
3. Sesi-sesi Hari I:
1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar
2. Sesi II: Nara sumber menyajikan materi
tentang relasi SOP dengan program
KINERJA. Aspek penting yang harus
dijelaskan adalah keterkaitan antara SOP
dengan undang-undang pelayanan publik
sebagai dasar hukum yang mengatur
bagaimana sebaiknya organisasi pelayanan
publik dijalankan. Hal inilah yang menjadi
fokus KINERJA yaitu mewujudkan tata
kelola organisasi yang baik (good corporate
governance).
3. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi
tentang Pentingnya SOP. Hal-halyang
perlu mendapat penekanan khusus adalah:
pengertian SOP, manfaat SOP, dan macam-
macam SOP.
4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi
tentang penyusunan SOP, baik SOP teknik
maupun SOP layanan, yang meliputi
langkah penyusunan, format, dan teknik
penulisan SOP. Uraikan secara jelas
kemungkinan adanya partisipasi masyarakat
dalam proses penyusunan SOP.
5. Sesi V: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan mendiskusikan kondisi
daerah terkait dengan SOP program
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif
saat ini. Beberapa hal yang bisa disoroti
diantaranya: kelengkapan SOP teknis dan
SOP layanan dan kesesuaian SOP yang
ada dengan kaidah penyusunan SOP.
3. Sesi-sesi Hari II:
1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan
peserta untuk mereview materi yang telah
dibahas di hari I. Lakukan review dalam
Lampiran A - Uraian Substansi
130 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
suasana santai dengan menggunakan teknik
permainan.
2. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan berlatih menyusun SOP
teknis. SOP yang hendak disusun sebaiknya
ditentukan berdasarkan hasil diskusi
hari sebelumnya, yaitu kegiatan penting
yang belum ada SOP dari Kementerian
Kesehatan, atau sudah ada SOP tetapi
belum sesuai dengan kaidah SOP. Temuan
yang belum sesuai dengan kaidah SOP
akan menjadi masukan kepada Kementerian
Kesehatan RI.
3. Sesi III: Sama seperti aktivitas pada sesi
II, tetapi di sesi III ini adalah untuk SOP
Layanan. Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan berlatih menyusun SOP
Layanan. SOP yang hendak disusun
sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil
diskusi hari sebelumnya, yaitu layanan
penting yang belum ada SOP, atau sudah
ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah
SOP.
4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi
tentang penerapan dan pemantauan SOP.
Hal yang dijelaskan adalah langkah dalam
menerapkan SOP mulai dari sosialisasi
sampai dengan evaluasi dan revisi SOP.
Aspek penting dalam fase penerapan SOP
adalah pemantauan kepatuhan menjalankan
SOP. Sehingga dalamsesi IV ini juga
dibicarakan tentang instrumen pemantauan
kepatuhan menjalankan SOP. Minta peserta
untuk berlatih menyusun instrumen tersebut.
3. Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik
kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya
jawab, serta penjelasan rencana tidak lanjut,
termasuk memberikan masukan kepada dinas
kesehatan berkaitan dengan perbaikan SOP
kedepan bila diperlukan.
Uraian Substansi
1. Program KINERJA dalam Standar Layanan
USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk
optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik
melalui intervensi pada sisi pengguna layanan
(demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada
sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan
kepedulian dan partisipasi aktif/keterlibatan
masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
yang disebut sebagai insentif. Pada sisi supply,
yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan
pemberi layanan dalam mengelola pelayanan
melalui praktik yang baik yang disebut sebagai
inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan
proses tatakelola pemerintahan yang baik dengan
memfokuskan pada partisipasi, tranparansi,
akuntabilitas dan responsiveness.
Berdasarkan empat unsur governance yang
menjadi fokus KINERJA, maka penerapan standar
131www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
(acuan yang dipakai sebagai patokan dalam
penyelenggaraan kegiatan/tindakan) merupakan
bagian dari akuntabilitas. Pemberi layanan akan
memberikan pelayanan yang mencapai standar
yang ditentukan.
Pelayanan publik harus dapat dipertanggung-
gugatkan (akuntabilitas) kualitas pelayanan
baik oleh pemberi layanan maupun penerima
layanan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang
akuntabilitas adalah pelayanan yang berdasarkan
standar operasional prosedur (SOP). Kualitas dalam
pelayanan kesehatan dipersepsikan menurut input,
proses dan ouput. Pelayanan kesehatan dengan
tempat yang mewah dan alat canggih merupakan
faktor input yang sering dipersepsikan kualitas/
mutu oleh pengguna layanan terutama masyarakat
kelompok menengah ke atas. Sedangkan SOP
merupakan aspek kualitas dari sisi proses dimana
seluruh pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar yang diterjemahkan dalam SOP. Kepuasan,
tingkat kesembuhan, dan rendahnya kematian ibu
merupakan indikator kualitas dari sisi output.
USAID-KINERJA memfokuskan penguatan kualitas
pelayanan kesehatan pada aspek proses dimana
SOP sebagai pendorong dari kualitas pelayanan
program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Pendekatan yang inovatif dari KINERJA terhadap
SOP adalah mengembangkan pendekatan
sedemikian rupa sehingga pengguna pelayanan
mengetahui hak pelayanan sesuai dengan SOP.
KINERJA membantu daerah dampingan terutama
pengembangan SOP non tehnis meskipun KINERJA
turut membantu daerah mengembangkan SOP
tehnis karena permintaan dari dinas kesehatan
kabupaten/kota.
2. Persyaratan
Standar pelayanan yang didukung oleh KINERJA
sesuai dengan amanat UU No. 25/2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa “Penyelenggara
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan” (pasal 20 ayat 1).
UU tersebut juga mengamanatkan penyusunan
Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dilakukan
dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti
tersurat dalam pasal 20 ayat (2), dengan tidak
diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan,
memiliki kompetensi dan mengutamakan
musyawarah, dan memperhatikan keberagaman.
KINERJA USAID juga membentuk suatu forum
pada tingkat pelayanan yang disebut dengan Multi
Stakeholder Forum (MSF). Kelompok masyarakat
yang non pemerintah akan mewakili pihak
masyarakat dalam penyusunannya. Sehubungan
kapasitas masyarakat terhadap SOP teknis sangat
rendah, maka KINERJA memfokuskan keterlibatan
masyarakat pada SOP Alur Layanan.
Penyusunan standar pelayanan publik (SPP) harus
memiliki beberapa komponen (pasal 21) yaitu:
a) Dasar hukum
b) Persyaratan
Lampiran A - Uraian Substansi
132 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
c) Sistem, mekanisme, dan prosedur
d) Jangka waktu penyelesaian
e) Biaya/ tarif
f) Produk pelayanan
g) Sarana, prasarana, danatau fasilitas
h) Kompetensi pelaksana
i) Pengawasan internal
j) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
k) Jumlah pelaksana
l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan
m) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-
raguan
n) Evaluasi kinerja pelaksana.
Sebagian dari SPP menentukan standar layanan,
yaitu patokan dalam penyelenggaraan layanan,
dan sebagiannya adalah SOP, yaitu metode atau
tata cara untuk pelakukan kegiatan tertentu dalam
proses pemberian layanan.
Demi transparansi dalam pemberian layanan,
KINERJA mendorong fasilitas publik seperti
puskesmas untuk mempublikasikan Standar
Layanan dan SOP layanan sebagaimana
diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik pasal 18,
agar masyarakat:
a) Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan
b) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
c) Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang
diajukan
d) Mendapat perlindungan, dan/atau pemenuhan
pelayanan
e) Mampu melakukan advokasi dengan
memberitahukan kepada pimpinan dan
penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan
f) Mengadukan pelaksana yang melakukan
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara,
pembina penyelenggara, dan ombudsman
g) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan azas dan tujuan pelayanan.
3. Tujuan Standar Layanan dan SOP
Standar Layanan adalah standar yang menetukan
kepada pemberi layanan tentang jenis pelayanan,
persyaratan pelayanan, alur layanan, waktu
pelayanan, waktu menyelesaikan pelayanan,
petugas pemberi layanan, dan biaya yang mesti
dibebankan, dan juga memberi informasi kepada
masyarakat sehingga masyarakat mengetahui
hak-haknya terhadap layanan tersebut. Bila
Standar Layanan ditetapkan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah wajib memberi layanan yang
mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau
puskesmas dapat menetapkan Standar Layanan
lokal bila tidak diatur oleh pemerintah pusat atau
untuk melebihi standar yang ditetapkan pemerintah
pusat.
133www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Standard Operating Procedures (SOP) adalah
dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai cara melakukan kegiatan,
waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan
dan aktor yang berperan dalam kegiatan.
Dengan adanya prosedur tetap yang bersifat
standar ini diharapkan siapapun, kapanpun dan
dimanapun kegiatan tersebut dilakukan maka
langkah-langkahnya tidak berubah sehingga akan
memberikan kualitas hasil yang sama. SOP menjadi
penuntun petugas kesehatan dalam memberi
pelayanan teknis yang menjadi inti pelayanan
kesehatan, yaitu menyangkut pengobatan dan
tindakan medis pada pasien, dirancang berdasarkan
ilmu kesehatan, dan ditetapkan sebagai standar
nasional bahkan standar internasional, dan wajib
dilaksanakan.
Pemerintah daerah juga dapat menetapkan SOP
lokal sebagai instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai cara mencapai Standar Layanan dimana
tidak ada SOP nasional.
SOP dan Standar Layanan yang dimaksudkan disini
berbeda dengan SPP dan SPM. SPP adalah standar
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai
standar yang harus dicapai dalam waktu tiga
tahun. SPM adalah standar minimal nasional yang
ditetapkan pemerintah pusat dan yang harus dicapai
dalam waktu tertentu. Dua-duanya adalah standar
yang akan tercapai sedangkan SOP dan Standar
Layanan yang dibahas disini adalah standar yang
wajib dilaksanakan sekarang.
4. Manfaat Standar Layanan dan SOP
Standard Operating Procedures sangat tepat
diterapkan pada aktivitas organisasi yang cenderung
bersifat rutin, berulang, serta menghendaki adanya
keputusan yang terprogram guna melayani
pelanggannya, misalnya proses pendaftaran pasien,
proses pemeriksaan laboratorium, proses pelayanan
obat, dan sebagainya. Dengan penerapan SOP
secara konsisten maka semua kegiatan organisasi
memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan yang
merupakan suatu kebijakan yang komprehensif
dalam peningkatan pelayanan dan kinerja
organisasi.
Di sisi lain, pelaksanaan SOP dan standar
pelayanan jugasekaligusmemberi umpan balik
(feedback) guna penyesuaian antara kondisi yang
dipersyaratkan dengan kondisi riil yang ada guna
mencapai kinerja individu dan kinerja organisasi
yang lebih baik. Umpan balik tersebut diberikan
kepada instansi yang menetapkan standar tersebut,
agar dijadikan sebagai langkah perbaikan kinerja
pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan
konsep manajemen kinerja.
Berbagai manfaat Standar Layanan dan SOP yang
digunakan dalam organisasi diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Sebagai standarisasi cara atau tindakan
sehingga kapanpun kegiatan tersebut
Lampiran A - Uraian Substansi
134 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
dilaksanakan dan oleh siapapun, akan
memperoleh hasil yang sama
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas
4. Memberikan informasi mengenai beban tugas
yang dipikul oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya.
5. Sebagai instrumen yang dapat melindungi
pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum
karena tuduhan penyimpangan
6. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan
tidak tergantung pada intervensi manajemen,
sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada
masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan
prosedur
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi
kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai
dalam melaksanakan tugasnya
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
5. Penyusunan SOP
SOP masih dapat dibuat bila Kementerian
Kesehatan atau Dinas Kesehatan belum
membuatkan SOP terhadap suatu jenis kegiatan
atau tindakan, sehingga daerah dapat melakukan
penyeragaman terhadap sebuah tindakan
kesehatan.
5.1 Langkah Penyusunan SOP
Pada umumnya langkah langkah yang
dipergunakan dalam penyusunan SOP pada
tingkat lokal adalah sebagai berikut:
a) Penetapan Topik/Judul Judul hendaknya merepresentasikan tujuan dari
pada kegiatan. Penulisan judul jangan terlalu
panjang. Misalnya:
• SOP penerimaan pasien di loket Puskesmas
• SOP penanganan pengaduan
• SOP pemeriksaan kehamilan
• SOP inisiasi menyusu dini
• SOP persalinan normal.
b) Penetapan Tujuan Tentukan tujuan topik untuk tiap SOP. Dalam
penulisan tujuan, dapat menggunakan istilah
SMART (specific, measurable, achievable,
relevant dan timely, yaitu spesifik, dapat diukur,
dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu).
c) Menentukan Kegiatan Inti Dalam Mencapai Tujuan
Identifikasi kegiatan yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan di atas. Kegiatan tersebut
haruslah sedetail mungkin, karena yang kita
laksanakan bersifat tindakan operasional.
d) Menentukan Waktu Masing-masing Kegiatan Inti Perhitungkan waktu yang dipergunakan untuk
melaksanakan setiap langkah kegiatan.
135www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
e) Menetapkan Urutan Kegiatan Inti Periksa kembali urutan kegiatan yang
seharusnya, jangan sampai ada kegiatan yang
mendahului kegiatan yang seharusnya dilakukan
kemudian. Urutan kegiatan harus bersifat pasti
dan tetap.
f) Mengeliminasi Kegiatan Yang Tidak Perlu Hilangkan kegiatan kegiatan yang tidak
diperlukan, karena dapat mengakibatkan
penyimpangan pencapaian tujuan.
g) Menggambarkan Flow Chart (Diagram Aliran) Prosedur yang memiliki beberapa keputusan
dapat dipresentasikan dalam flowchart
(diagram aliran) yang merupakan bagan
yang menggambarkan urutan kegiatan atau
keputusan, atau aliran orang atau barang dalam
suatu proses. Penjelasan mengenai penyusunan
flow chart disampaikan dalam materi berikutnya.
h) Melaksanakan Uji Coba Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi
kelemahan yang terjadi saat SOP
diimplementasikan. Hasil uji coba ini selanjutnya
menjadi bahan untuk memperbaiki rancangan
SOP yang telah disusun, sebelum menjadi SOP
final.
5.2 Langkah Penyusunan Flowchart (Diagram Alur)
Flowchart berfungsi untuk memudahkan
mengarahkan personil yang membacanya untuk
mengikuti logika dalam pengambilan keputusan
dan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencapai hasil. Format ini cocok digunakan
apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP
terdiri lebih dari banyak langkah dengan banyak
keputusan. Di bawah ini adalah satu contoh
SOP dengan format flowchart:
Simbol-simbol yang digunakan dalam
menggambarkan flow chart adalah sebagai
berikut:
Keputusan DokumenMulai/Selesai Arah Aktifitas
Simbol
Maksud
Ada rincian tugas yang berupa sebuah garis lurus
yang berurutan. Ini berarti bahwa setiap langkah
dalam tugas tersebut dilakukan secara urutan 1 – 2
– 3 tanpa memerlukan pengambilan keputusan atau
pemilihan tindakan alternatif.
Lampiran A - Uraian Substansi
136 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Cara menggambar diagram alur adalah sebagai
berikut:
1. Identifikasi semua jenis layanan yang terdapat di
puskesmas
2. Tuliskan dan urutkan kegiatan tersebut sesuai
dengan ketentuan
3. Gambarkan simbol-simbol flowchart pada setiap
urutan
4. Gunakan kertas meta plan untuk alat bantu
5. Lakukan uji coba dengan memindah-mindahkan
meta plan, sampai flowchart tersusun sesuai
urutan kegiatan yang ditentukan.
Contoh: Alur Layanan Pemeriksaan Kehamilan di Puskesmas
Pasien datang
Loket
KIA
Periksa Lab
Hamil?
Pasien pulang
KIEYa
Tidak
5.3 Langkah Penulisan Format SOP
Dalam SOP tergambar identifikasi, pengendalian,
kemampuan selusur, konsistensi, dan akuntabilitas.
Suatu SOP hendaklah mempunyai format sebagai
berikut:
1. Nama lembaga. Nama selain pada kop juga
ada pada setiap halaman.
2. Judul. Judul harus jelas terurai dan terukur.
Karena pada setiap prosedur diuraikan
bagaimana mengerjakannya, judul mesti
bergaya bahasa perintah (direktif) untuk
menjelaskan ‘siapa mengerjakan apa’.
Suatu SOP berjudul "Alkohol sebagai bahan
disinfektan” tidak menggambarkan prosedur;
lebih cocok diberi judul “Proses sterilisasi
dengan menggunakan alkohol”.
3. Halaman. Tiap halaman harus ada nomor
halaman, misalnya “halaman 3 dari 7”. Ini
menggambarkan ada kelanjutan dari setiap
kegiatan dalam setiap halaman.
4. Identifikasi dan Pengendalian. Setiap
prosedur mesti teridentifikasi keunikannya.
Identifikasi untuk mempersiapkan akuntabilitas,
dan gambaran suatu dokumentasi sampai
fasilitas dan masa kedaluwarsaan perubahan.
Akuntabilitas dan gambaran prosedur
berdasarkan pada sejumlah identifikasi atau
kode, yang merupakan pengendalian (seperti
kapan dan berapa kali revisi atau jumlah edisi
SOP dilakukan).
5. Tujuan. Suatu tujuan atau sasaran prosedur
mesti dapat diulang dan dapat dikembangkan,
dan dinyatakan dalam gaya bahasa perintah,
137www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
seperti operasional, prosedur, proses,
monitoring, dan rutinitas perawatan.
6. Ruang lingkup. Ruang lingkup SOP harus
mempunyai batas penggunaan prosedur
tersebut. Apakah itu sampel tertentu sesuai
pengujian dengan metode ini? Apakah operasi
ini terpakai hanya pada perlengkapan tertentu
atau bagian tertentu? Apakah ada batasan
kapasitas?
7. Tanggung Jawab. Siapa bertanggung jawab
melaksanakan uraian pekerjaan? Siapa
melaporkan pekerjaan? Apakah diperlukan
pelatihan khusus atau sertifikat? Pada sesi ini
dibatasi petugas yang melaksanakan, seperti:
siapa yang mempunyai atau sesuai kualifikasi
dalam melaksanakan uraian pekerjaan. Itu
akan diatur suatu tahapan untuk sejumlah detail
dalam dokumen berikut.
8. Prosedur. Uraikan prosedur dalam langkah
demi langkah (step-by-step) atau kronologis cara
kerja. Gunakan kata kerja aktif dan pernyataan
langsung. Penulisan prosedur dilakukan
secara serial yaitu, setelah kegiatan yang satu
diteruskan dengan kegiatan lain. Pendekatan ini
disebut pendekatan prosedural.
9. Diagram Alur.10. Sumber. Tuliskan sumber atau rujukan yang
digunakan dalam penulisan SOP, misalnya
Buku Pedoman Penatalaksanaan Kesehatan
Ibu dan Anak Nasional. SOP yang diperoleh dari
organisasi lain dapat juga dituliskan sebagai
sumber, setelah diadaptasikan di tempat kerja
yang baru.
Contoh Format SOP
Status Dokumen Induk Salinan No.Distribusi
Nama OrganisasiJUDUL SOP
No Dokumen No Revisi Halaman
Unit Kerja SOP dilakukan Tanggal Terbit Disetujui oleh,Pimpinan Organisasi,
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Prosedur
Unit terkait
Sumber
Lampiran A - Uraian Substansi
138 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
5.4 Teknik Penulisan
SOP adalah instruksi yang harus dapat dipahami
oleh semua orang yang menggunakannya. Oleh
karena itu, penulis harus selalu mencoba untuk
menulis prosedur sesederhana mungkin dan mampu
komunikasikan isinya dengan baik. Di bawah ini
adalah langkah-langkah penulisan SOP yang efektif
dan efisien, antara lain:
a) Tulislah tiap langkah dengan kalimat pendek
Kalimat yang panjang lebih sulit untuk dipahami
dan cenderung terdiri lebih dari satu langkah.
Beberapa kalimat pendek biasanya lebih mudah
untuk dipahami. Contohnya penulisan SOP
dalam kasus pembersihan suatu mesin adalah
sebagai berikut:
Kalimat Panjang:
Gunakan sarung tangan untuk membersihkan
debu dan bercak dari alat kesehatan atau
keringkan dengan lap jika mikroskopnya
basah.
Kalimat Pendek:
• Bersihkan debu dan bercak dari alat
kesehatan.
• Gunakan sarung tangan untuk
menghilangkan debu dan bercak.
• Gunakan lap untuk mengeringkan
mikroskope yang basah.
Tidak jelas:
Berat balita harus dicatat pada laporan
penimbangan.
Jelas:
Catat berat balita pada laporan
penimbangan.
Kalimat pendek pada contoh di atas dibentuk
dengan format hierarki. Kedua contoh menyampaikan
makna yang sama, akan tetapi pada contoh kalimat
panjang lebih sulit untuk dipahami. Pada contoh di
atas menampilkan satu langkah dengan dua cara
untuk melakukan langkah tersebut.
b) Tulislah langkah-langkah di SOP sebagai kalimat perintah atau kalimat aktif
Kalimat perintah pada instruksi kerja lebih
mudah untuk dipahami. Kalimat ini selalu dimulai
dengan kata kerja. Sebagai berikut adalah
contoh SOP tentang penimbangan balita:
Pada contoh di atas, manajer ingin mengetahui
hasil penimbangan balita sehingga dapat
menentukan tindakan terhadap banyaknya
balita. Pada contoh yang jelas mengarahkan
personil yang melakukan penimbangan untuk
mencatat informasi berat balita. Pada contoh
yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai
makna: apakah penimbang itu yang harus
mencatat informasi tersebut, atau orang lain
yang melakukannya?
139www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
c) Komunikasikan dengan baik melalui beberapa kata sebisa mungkin
Penulis prosedur harus menggunakan kalimat
langsung dan pendek, sehingga pembaca dapat
lebih cepat memahami dan mengingat langkah-
langkah dalam prosedur.
Contohnya penulisan SOP dalam kasus
pembersihan suatu tangki sterilisator adalah
sebagai berikut:
Bertele-tele:
Pastikan Anda membuang semua sisa
bahan kimia lama dari tangki sterilisator
sebelum menuangkan bahan kimia baru ke
dalamnya.
Lugas:
Buang sisa bahan kimia lama sebelum
menuangkan bahan kimia baru ke dalam
tangki sterilisator.
Dua kalimat pada contoh di atas memiliki makna
yang sama, akan tetapi kalimat yang ringkas dapat
langsung dipahami.
d) Gunakan akronim dan singkatan seminim
mungkin
Akronim dan singkatan digunakan jika
dikenal secara umum, bukan hanya untuk
memperpendek tulisan. Sebagai contoh,
kebanyakan orang mengetahui arti dari
singkatan KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Pada
kasus lain, kebanyakan orang tidak mengerti
akronim CVT, akan tetapi bagi orang-orang
yang bergerak dalam bidang program akan
mengenalinya sebagai “convert”.
Dalam bidang kesehatan terutama program
Pencegahan Masalah Kesehatan, ATM dikenal
sebagai singkatan dari HIV/AIDS, Tuberculosa
dan Malaria, sedangkan secara umum
maknanya akan berbeda, yaitu mesin uang.
Untuk mengatasi kesulitan bahasa dan waktu
baca (misalnya petugas perlu melihat SOP
tersebut sambil mengerjakan tugasnya), maka
contoh SOP dapat dibuat dengan salah satu
cara di bawah ini:
a. Dengan bagan alir (flowchart)
b. Dengan gambar, foto atau diagram grafis.
c. Dengan checklist.
6. Penyusunan SOP Alur Layanan
SOP Alur Layanan adalah salah satu SOP
yang sangat bermanfaat bagi staf Puskesmas
maupun pasien. SOP ini memberikan staf
Puskesmas panduan terhadap jalan layanan,
dan menyakinkan bahwa tidak ada pasien yang
dialurkan ke tempat yang salah pada waktu
yang kurang tepat. Setelah SOP disusun,
Alur Layanan secara flow chart dapat dibuat.
Alur Layanan ini biasanya ditempel di dinding
dan/atau di pintu ruang terkait, misalnya Alur
Layanan Puskesmas dapat ditempel di atas
Lampiran A - Uraian Substansi
140 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
loket atau di depan Puskesmas, dan Alur
Layanan Ruang KIA dapat ditempel di pintu
ruang tersebut.
6.1 Langkah Penyusunan SOP Alur Layanan
Penyusunan SOP Alur Layanan dilakukan dengan
mengacu pada langkah berikut:
1. Bersama Puskesmas dan masyarakat yang
diwakilkan oleh MSF mengidentifikasi jenis
layanan yang berkaitan dengan pelayanan
yang akan diberikan. Misal: untuk pelayanan
pemeriksaan kehamilan (ANC), jenis layanan
yang harus diberikan adalah 10 T.
2. Menentukan waktu pelayanan. Misal: Jadwal
pelayanan pemeriksaan kehamilan setiap hari
adalah Senin – Jumat pukul 09.00 – 12.00
3. Menentukan perkiraan lama waktu yang
dibutuhkan untuk satu jenis pemeriksaan. Misal:
Dalam proses pemeriksaan kehamilan:
• Wawancara : 5 menit
• Pemeriksaan fisik : 10 menit
• Konseling : 10 menit
• Total waktu : 25 menit per pasien
4. Menentukan lokasi dan petugas pemberi
layanan. Misal: pemeriksaan kehamilan
dilakukan di poli KIA, dilayani oleh bidan atau
dokter.
5. Menentukan persyaratan layanan. Misal: saat
pemeriksaan kehamilan pasien harus membawa
buku KIA yang berwarna pink.
6. Menginformasikan biaya pelayanan atau Barang
Habis Pakai (PHB) yang harus dibeli.
6.2 Format
Berupa gambar dan alur yang menunjukkan jenis
layanan yang diberikan dengan mencantumkan
semua elemen di atas.
6.3 Teknik Penulisan
Agar masyarakat umum dapat mengerti, hindari
penggunaan istilah medis. Contoh: ‘ANC‘ sebaiknya
ditulis dengan ‘pemeriksaan kehamilan’.
7. Penerapan Standar Layanan dan SOP
Penerapan SOP dan Standar Layanan merupakan
salah satu faktor kunci dalam manajemen mutu
layanan. Standar tersebut menyediakan informasi
tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan
benar dan konsisten bagi tiap personil, sehingga
memudahkan untuk meningkatkan kualitas hasil
akhir. Dengan dilaksanakannya pekerjaan sesuai
SOP, maka dapat dipastikan bahwa kualitas hasil
pekerjaan akan sesuai dengan standar mutu yang
telah ditetapkan.
Penerapan SOP hendaknya mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Sosialisasi. Pimpinan menjelaskan kepada
seluruh staf pekerjaan apa saja yang sudah
mempunyai SOP dan rencana penerapannya.
Di samping itu juga dijelaskan peran penting
141www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
SOP dalam menjaga mutu layanan. Hal ini
dilakukan terutama untuk meningkatkan
kesadaran, pemahaman dan komitmen seluruh
petugas dalam menerapkan SOP.
2. Publikasi. Berbagi dokumen SOP yang telah
disusun, dipublikasikan dan disampaikan ke
semua petugas untuk ditempatkan pada tempat
yang mudah dilihat baik oleh petugas pemberi
layanan maupun oleh pengguna layanan,
misalnya di dinding atau di pintu ruang.
3. Monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP. Unsur manajemen dinas kesehatan kabupaten/
kota, puskesmas bersama unsur masyarakat
(misalnya MSF) menyusun instrumen
untuk memantau kepatuhan petugas dalam
melaksanakan SOP, dan secara berkala
melakukan pengukuran kepatuhan petugas
dalam menjalankan SOP.
KINERJA juga mengimplementasikan kartu kontrol
sebagai tool monitoring kepatuhan pelaksanaan
SOP pemeriksaan kehamilan. Kartu kontrol ini
diterima ibu hamil ketika mendaftar di puskesmas,
pustu atau polindes. Pada kartu kontrol ini berisi
kolom-kolom pelayanan yang harus diisi oleh
petugas pemberi layanan sehingga setiap jenis
layanan yang sudah dipublikasikan itu terjamin
dilaksanakan. Ibu dapat mengingatkan petugas jika
petugas kelupaan dalam memeriksa kondisinya.
Kartu kontrol akan dipergunakan untuk menyatakan
pelayanan yang diperoleh masyarakat telah puas
atau belum puas. Seorang petugas diberikan
tanggung jawab untuk memjamin kartu itu diisi
dan dimasukkan dalam kotak khusus, dan kotak
tersebut dibuka secara reguler (2-3 bulan) dan
dikaji oleh Puskesmas bersama Multi-Stakeholder
Forum. Bidan atau tenaga kesehatan yang dianggap
puas atau apresiasi dari ibu akan menjadi petugas
yang diberi penghargaan oleh puskesmas seperti
pencantuman foto tenaga di dinding informasi
puskesmas. Pada akhir tahun menjadi rujukan
puskesmas dalam memberi nilai kinerja dari petugas
bersangkutan.
Lampiran A - Uraian Substansi
142 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Contoh kartu kontrol:
143www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
4. Evaluasi. Ketiga unsur di atas melakukan
pengawasan dan pemantauan untuk
memperoleh gambaran tingkat kepatuhan
petugas dalam menjalankan SOP, serta
mencari kemungkinan penyebab terjadinya
ketidakpatuhan.
5. Revisi. Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi, ditelaah apakah ada kemungkinan
SOP yang disusun kurang baik. Jika kondisi
tersebut terjadi, maka harus segera dilakukan
revisi atas dokumen SOP yang sudah ada.
Panduan Pelaksanaan
1. Pengkajian kondisi
a) Inventarisasi SOP dan Standar Layanan
yang ada: mengumpulkan data mengenai
jumlah dan jenis SOP yang ada;
b) Identifikasi SOP yang seharusnya ada:
Diskusi dengan melibatkan kepala
Puskesmas, penanggungjawab program,
dan pelaksana program serta masyarakat
(MSF) untuk mengidentifikasi kegiatan atau
aktivitas yang memerlukan Standar Layanan
dan SOP.
2. Identifikasi masalah (mengacu kepada hasil pengkajian kondisi)
Menemukan masalah dengan cara membandingkan
Standar Layanan dan SOP yang ada dengan
Standar Layanan dan SOP yang seharusnya ada.
Aktivitas ini akan menghasilkan daftar judul SOP
yang perlu ada tetapi saat ini belum ada.
Untuk Standar Layanan dan SOP lokal, mereview
Standar Layanan dan SOP yang ada berdasarkan
kaidah penyusunan standar layanan. Aktivitas ini
Kegiatan yang memerlukan SOP Keberadaan SOP Kesimpulan
Sudah ada Belum ada
Lampiran A - Uraian Substansi
144 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
akan menghasilkan penilaian kesesuaian Standar
Layanan dan SOP yang ada, apakah sudah sesuai
atau masih perlu penyesuaian. Bila ada standar
nasional yang dianggap kurang sesuai dengan
kondisi yang ada, silahkan sampaikan penilaian
dan penjelasan kepada pihak yang berkewajiban.
Daerah tidak berhak untuk mengganti SOP tetapi
Judul Standar: ..............................................
No Komponen yang direviewAnalisis
kesesuaian KeteranganYa Tidak
1 Apakah SOP tersebut telah disusun dengan format yang benar (berupa gambar atau alur)?
2 Apakah masih ada istilah medis yang digunakan?
3 Apakah informasi mengani lama waktu pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan?
4 Apakah informasi mengani jadwal pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan
5 Apakah informasi mengenai lokasi kegiatan telah dijelaskan?
6 Apakah informasi mengenai petugas pelaksana kegiatan telah dijelaskan?
7 Apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pelayanan telah dicantumkan?
boleh menentukan Standar Layanan yang lebih
tinggi asal tidak memberatkan masyarakat yang
membutuhkan. Beberapa hal yang perlu direview
misalnya:
a) Untuk Standar Layanan:
145www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
b) Untuk SOP Teknis:
Judul SOP: .............................................
No Komponen yang direviewAnalisis kesesuaian
KeteranganYa Tidak
1 Apakah SOP telah disusun dengan format yang benar?
2 Apakah SOP telah disusun dengan kalimat perintah?
3 Apakah SOP dilengkapi dengan gambar atau diagram alur?
4 ..................
5 ..................
3. Penentuan prioritas
Berdasarkan hasil kegiatan nomor 2, diskusikan
apakah memungkinkan jika seluruh hasil identifikasi
masalah tersebut akan diselesaikan. Jika tidak
memungkinkan, tentukan prioritas kegiatan yang
membutuhkan penyusunan SOP segera.
4. Penyusunan rencana kerja (POA= Plan of Action) penyusunan SOP
Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah
yang ditemukan dan prioritas masalah yang disusun.
POA dapat dibuat dengan mengacu pada tabel
berikut:
NoJudul SOP yang hendak
disusunPenanggungjawab Waktu Inisiatif*
* Inisiatif diisi dengan proses atau pendekatan yang dilakukan untuk menyusun SOP dimaksud. Misalnya: Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tertentu, melakukan FGD dengan pelaksana dan pengguna, melakukan observasi kegiatan, dan lain-lain.
Lampiran A - Uraian Substansi
146 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
5. Koordinasi
Masing-masing penanggungjawab mengkoordinir
proses menyusun SOP sesuai dengan rencana yang
telah disusun. Proses penyusunan SOP sebaiknya
dilakukan dalam tim yang terdiri dari beberapa orang.
6. Proses penyusunan SOP
1. Tetapkan Topik/Judul kegiatan yang
hendak disusun SOPnya (berdasarkan
hasil inventarisir masalah pada langkah
sebelumnya). Misalnya: SOP Pelayanan
Pembayaran (kasir).
2. Tetapkan tujuan topik atau tujuan dari
SOP. Misalnya, tujuan SOP Pelayanan
Pembayaran (kasir) adalah sebagai
panduan bagi petugas kasir dalam melayani
pembayaran pasien dengan baik, cepat dan
benar.
3. Lakukan identifikasi kegiatan inti dalam
mencapai tujuan. Misalnya, kegiatan dalam
pelayanan pembayaran pasien meliputi:
• Panggil pasien sesuai nomor antrian
• Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)
• Jelaskan rincian biaya yang harus
dibayarkan pasien
• Terima pembayaran pasien
• Hitung kembali jumlah uang yang
diterima dan sebutkan jumlah nominal
uangnya
• Sampaikan kesesuaian jumlah uang
tersebut dengan total biaya yang harus
dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian
• Jika ada kembalian, sebutkan jumlah
nominal uang yang harus dikembalikan
kepada pasien sambil menyerahkan uang
kembaliannya
• Serahkan kuitansi atau bukti pembayaran
kepada pasien
• Ucapkan terima kasih
4. Tetapkan lama waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan masing-masing aktivitas tersebut.
Misal: penjelasan rincian biaya butuh waktu 2
menit, menghitung kembali uang yang diterima
dari pasien membutuhkan waktu 10 detik, dan
seterusnya.
5. Urutkan kegiatan yang telah diinventarisir pada
langkah 3 sesuai dengan sistematika yang
paling baik. Dalam contoh ini urutan kegiatan
yang tercantum pada point 3 tersebut dinilai
telah sesuai sehingga tidak perlu disusun
kembali.
6. Telaah kembali apakah seluruh kegiatan
tersebut memang harus dilakukan ataukah
ada kegiatan yang sebetulnya bisa dihilangkan
tanpa mengurangi kualitas proses secara
keseluruhan. Dalam contoh ini rincian kegiatan
yang tercantum pada point 3 tersebut dinilai
telah sesuai sehingga tidak perlu ada kegiatan
yang dieliminasi.
147www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
7. Uji coba
Sebelum SOP tersebut dibakukan atau diterapkan
secara resmi, lakukan uji coba untuk mengetahui
kesesuaiannya. Hasil uji coba memungkinkan
adanya beberapa penyesuaian atas rancangan SOP
tersebut. Jika SOP dinilai telah ideal, SOP tersebut
bisa segera disahkan sebagai dokumen resmi
organisasi.
8. Kegiatan Monitoring & Evaluasi
Contoh: Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan
pembayaran kasir.
Formulir monitoring
No Rincian kegiatan dalam SOP
Hasil pemantauan
KesimpulanDilaksanakan Tidak
dilaksanakan
1 Panggil pasien sesuai nomor antrian
2 Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)
3 Jelaskan rincian biaya yang harus dibayarkan pasien
4 Terima pembayaran pasien
5 Hitung kembali jumlah uang yang diterima dan sebutkan jumlah nominal uangnya
6 Sampaikan kesesuaian jumlah uang tersebut dengan total biaya yang harus dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian
7 Jika ada kembalian, sebutkan jumlah nominal uang yang harus dikembalikan kepada pasien sambil menyerahkan uang kembaliannya
8 Serahkan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pasien
9 Ucapkan terima kasih
Lampiran A - Uraian Substansi
148 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Formulir evaluasi
No Aspek yang dievaluasi Hasil Evaluasi Rekomendasi
1 Jumlah petugas yang mematuhi SOP
2 Jumlah SOP yang dilaksanakan
3 ............................
4 ...........................
5 ............................
Libatkan masyarakat (MSF) dalam melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP agar
hasilnya lebih baik dan lebih partisipatif.
Contoh Praktek Baik
1. SOP Alur Layanan di Puskesmas Kota Probolinggo
10 Jenis Pemeriksaan KehamilanNo JENIS PELAYANAN PELAKSANA KAPAN LAMA LAYANAN KET1 Timbang BB dan TB
BumilBidan Tiap hari kerja 1’
2 Tekanan darah Bidan Tiap hari kerja 3’3 Ukur Lingkar
Lengan Atas (LILA)Bidan Tiap hari kerja 1’
4 Tinggi Fundus Uteri (TFU)
Bidan Tiap hari kerja 2’
5 Tentukan letak dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
Bidan Tiap hari kerja 3’
6 Toxoid Tetanus Bidan Tiap hari kerja 5’7 Tablet besi (90 tablet) Bidan Tiap hari kerja 1’
8 Test Lab (HB, HIVIMS. Golda, Hepatitis B)
Analis laboratorium
Tiap hari kerja 20’
9 Tata laksana rujukan kasus kehamilan Risti
Bidan Tiap hari kerja 3’
10 Temu wicara konseling(P4K dan KB pasca salin, IMD, ASI Eksklusif)
Bidan Tiap hari kerja 5’
Waktu Pelayanan : Hari : Senin s/d JumatPukul : 7.30 –14.00
Anda akan dilayani oleh Dokter atau Bidan berpengalaman
149www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
PAKET ANC 10 T1. Timbang BB dan TB Bumil2. Tekanan darah3. Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 4. Tinggi Fundus Uteri (TFU)5. Tentukan letak dan Denyut Jantung Janin (DJJ)6. Toxoid Tetanus
7. Tablet besi (90 tablet)8. Test Lab ( HB, HIV IMS, Golda, Hepatitis B)
9. Tata laksana rujukan kasus kehamilan Risti
10. Temu wicara konseling (P4K dan KB pasca salin)
PAKET PEMERIKSAAN KEHAMILAN
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK
Lampiran A - Uraian Substansi
150 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
2. Puskesmas Bonto Bangun, Kabupaten Bulukumba
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses di file
dalam CD yang terlampir.
155www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
66Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan
Lampiran A - Uraian Substansi
156 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang mekanisme
Pengelolaan Pengaduan sebagai salah satu upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik. Penjabaran
materi modul diawali dengan uraian tentang
keterkaitan antara pegelolaan pengaduan dengan
undang-undang pelayanan publik. Selanjutnya
dijelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya
pengaduan, mekanisme Pengelolaan Pengaduan,
survei pengaduan, dan Janji Perbaikan Layanan.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta mampu memahami dan menjelaskan
tujuan dan manfaat beberapa jenis pengelolaan
pengaduan, termasuk janji perbaikan layanan.
Modul 6
........uraian tentang
keterkaitan antara pegelolaan pengaduan
dengan undang-undang pelayanan
publik.
157www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
4. Mampu menerapkan mekanisme pengelolaan
pengaduan
5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi
pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan
layanan.
Pokok Bahasan
1. Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan
kaitannya dengan Undang-undang Pelayanan
Publik
2. Mekanisme pengelolan pengaduan
3. Survei pengaduan
4. Janji Perbaikan Layanan.
Metode
Sesi pelatihan:
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Role play.
Sesi pelaksanaan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/
Dinas Kesehatan
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan konsep pengelolaan
pengaduan dan janji perbaikan layanan,
termasuk relasinyadengan Program USAID-
KINERJA
2. Mampu menjelaskan peran penting mekanisme
pengelolaan pengaduan dalam menjaga kualitas
pelayanan
3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
membuat mekanisme pengelolaan pengaduan
4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan
dan janji perbaikan layanan.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami konsep pengelolaan pengaduan dan
realisasinya dengan program USAID-KINERJA
2. Memahami peran pengelolaan pengaduan
dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas
pelayanan
3. Mampu membuat mekanisme pengelolaan
pengaduan
Lampiran A - Uraian Substansi
158 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi
Waktu
Sesi pelatihan: Dua hari
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya Pengelolaan
Pengaduan masyarakat dalam rangka
mewujudkan pelayanan puskesmas yang
patisipatif, akuntabel, responsif, transparan
dan inovatif, di mana hal ini merupakan cara
untuk meningkatkan partisipasi pengguna
layanan dalam perbaikan mutu layanan
puskesmas.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
Hari II:
Waktu Pokok Bahasan1 x 45 menit Review materi hari I
3 x 45 menit
Permainan Peran II:Pengolahan Data dan Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)Analisis penyebab pengaduan Masyarakat dan penyusunan alternatif solusi
1 x 45 menitJanji Perbaikan LayananDiskusi dan tanya jawab
2 x 45 menit
Permainan peran III:Penyusunan Janji Perbaikan LayananPenyusunan rekomendasi untuk advokasi di tingkat dinas/kabupaten
1 x 45 menitRencana Tindak Lanjut Survei Pengaduan MasyarakatPenutupan
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJABina SuasanaSelf-assessment: pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan saat ini
2 x 45 menit
Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan kaitannya dengan undang-undang pelayanan publikDiskusi dan tanya jawab
2 x 45 menitMekanisme Pengelolaan Pengaduan: Survei PengaduanDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menit
Permainan Peran I:Lokakarya Pengelolaan PengaduanMenyusun instrumen survei pengaduanSimulasi pelaksanaan survei pengaduan
159www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
2. Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:
3. Sesi-sesi Hari I:
1. Sesi I: Selain memberikan penjelasan
umum dan melakukan bina suasana seperti
yang sudah dijelaskan dalam pengantar,
fasilitator juga memfasilitasi peserta untuk
melakukan self asessment. Self assessment
dilakukan melalui diskusi untuk membahas
pelaksanaan mekanisme Pengelolaan
Pengaduan saat ini. Melalui self assessment
ini diharapkan akan dapat menginventarisir
kendala dan peluang yang ada terkait
dengan pelaksanaan Pengelolaan
Pengaduan saat ini.
2. Sesi II: Nara sumber menyajikan materi
tentang Pengelolaan Pengaduan:
pengertian dan kaitannya dengan Undang-
undang pelayanan publik. Aspek penting
yang harus dijelaskan adalah keterkaitan
antara Pengelolaan Pengaduan dengan
undang-undang pelayanan publik sebagai
selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit per hari. Pada hari pertama dilakukan
penyampaian materi tentang Pengelolaan
Pengaduan: pengertian dan kaitannya
dengan undang-undang pelayanan
publik, serta mekanisme Pengelolaan
Pengaduan, khususnya melalui survei
pengaduan. Hari pertama ditutup dengan
permainan peran pelaksanaan lokakarya
pengaduan dan penyusunan instrumen
pengaduan. Hari kedua peserta diminta
melanjutkan permainan peran dengan
simulasi pelaksanaan survei pengaduan dan
dilanjutkan dengan penyusunan IPM dan
perumusan alternatif solusi. Materi terakhir
dihari kedua adalah tentang Janji Perbaikan
Layanan. Pendekatan pelatihan disamping
penjelasan dengan metode ceramah juga
dilakukan permainan peran.
3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan permainan yang memotivasi.
2. Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
Lampiran A - Uraian Substansi
160 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
dasar hukum yang mengatur bagaimana
sebaiknya organisasi pelayanan publik
beroperasi. Hal inilah yang menjadi fokus
KINERJA yaitu mewujudkan tata kelola
organisasi yang baik (good corporate
governance).
3. Sesi III: Nara sumber menyajikan
materi tentang Mekanisme Pengelolaan
Pengaduan, khususnya tentang survei
pengaduan. Langkah dalam melakukan
survei pengaduan dijelaskan secara rinci
disertai contoh untuk memudahkan peserta
nantinya saat melakukan permainan peran.
4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan
permainan peran. Pada permainan peran
pertama ini minta peserta untuk melakukan
Pengelolaan Pengaduan. Untuk itu bagi
peserta menjadi beberapa posisi sesuai
setting yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil
lokakarya, minta peserta untuk menyusun
instrumen survei pengaduan. Permainan
peran diakhiri dengan simulasi pelaksanaan
survei pengaduan.
4. Sesi-sesi Hari II:
1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan peserta
untuk mereview materi yang telah dibahas di
hari I. Lakukan review dalam suasana santai,
jika diperlukan gunakan teknik permainan.
2. Sesi II: Minta peserta untuk kembali melakukan
permainan peran. Pada permainan peran kedua
ini yang dilakukan adalah simulasi Pengolahan
Data dan Penyusunan Indeks Pengaduan
Masyarakat dengan menggunakan data
yang diperoleh dari pelaksanaan survei hari
pertama. Berdasarkan temuan tersebut lakukan
analisis penyebab pengaduan masyarakat dan
penyusunan alternatif solusi.
3. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi tentang
Janji Perbaikan Layanan dengan memperkaya
materi dari Praktik Baik daerah lain. Hal
yang dijelaskan adalah proses menyusun
Janji Perbaikan Layanan serta penyusunan
rekomendasi teknis untuk advokasi kepada
pemerintah daerah atau pihak lain yang terkait.
4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan
permainan peran kembali terkait dengan topik
Janji Perbaikan Layanan. Lakukan simulasi
proses menyusun Janji Perbaikan Layanan dan
rekomendasi untuk advokasi di tingkat dinas/
kabupaten berdasarkan keluhan yang muncul
dari permainan peran pertama dan kedua.
5. Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik
kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab,
serta penjelasan rencana tidak lanjut. Fasilitator
memastikan bahwa aspek governance seperti
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsifness
serta inovasi muncul dalam rencana tindak lanjut.
161www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Uraian Substansi
1. Pengelolaan Pengaduan
Tuntutan masyarakat terkait tatakelola yang
baik (good governance) semakin meningkat.
Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari
semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat
dan pengaruh globalisasi. Untuk mensikapi hal
itu organisasi publik harus melakukan perubahan
yang terarah dan mengarah pada terwujudnya
suatu pemerintahan yang baik yang bermuara pada
peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.
Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana
diatur dalam Permenpan 13/2009 adalah metode
peningkatan kualitas pelayanan publik yang
merupakan upaya bersama berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan
pelayanan dan para pengguna pelayanan untuk
menciptakan pelayanan publik menjadi terintegrasi
antara lingkungan pelayanan dengan proses
penyediaan pelayanan publik.
Pendekatan ini dimulai dengan Pengelolaan
Pengaduan pengguna pelayanan sebagai dasar
untuk merumuskan dan melaksanakan upaya nyata
perbaikan. Dengan pendekatan ini, sejak dini dan
dalam keseluruhan proses, pihak-pihak dilibatkan
secara maksimal dalam penetapan standar
pelayanan publik.
Prinsip dasar dari pelayanan publik adalah:
Transparan, daya tanggap, sederhana, mudah diakses,
partisipatif, dan dapat dipercayai dan diandalkan.
Banyak cara yang bisa dilakukan organisasi
pelayanan kesehatan (termasuk puskesmas)
untuk memperbaiki kinerjanya. Diantaranya adalah
melalui janji perbaikan layanan (citizen charter).
Kontrak layanan merupakan suatu cara untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan
masyarakat, termasuk minat dan kepentingan
politis yang peduli bahwa pemerintah menyediakan
pelayanan dengan kualitas terbaik. Melalui kontrak
layanan ini, masyarakat sebagai pengguna layanan
berhak mendapatkan informasi sebelumnya tentang
jenis-jenis pelayanan yang diberikan termasuk
persyaratannya, prosedur pengaduan yang jelas
serta penanganan yang adil. Berikut ini ditampilkan
perbandingan antara manajemen pelayanan
konvensional dengan manajemen pelayanan yang
telah menerapkan kontrak layanan.
Lampiran A - Uraian Substansi
162 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Manajemen Pelayanan Konvensional Manajemen dengan Janji Layanan
• Dirumuskan sepihak oleh pemerintah dan bersifat tertutup, serta sebagai pedoman penyelenggara pelayanan
• Dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan bersama yang bersifat terbuka
• Sebagai alat kontrol pemerintah • Sebagai instrumen publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pelayanan
• Prosedur pelayanan yang cenderung mengatur kewajiban pengguna layanan, tetapi mengabaikan haknya
• Mengatur hak dan kewajiban pengguna layanan dan penyedia layanan secara seimbang
• Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah
• Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan warga masyarakat.
Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam peningkatan pelayanan publik, sesuai
Permenpan 13/2009, masyarakat mendapatkan
kesempatan untuk menyampaikan berbagai saran,
masukan dan juga pengaduan terkait dengan
pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia
layanan. Pihak penyedia layanan, yang dalam
konteks ini adalah puskesmas, berkewajiban
memberikan ruang kepada partisipasi masyarakat
serta bersedia merespon berbagai pengaduan,
saran dan masukan dari masyarakat serta bersama-
sama menyusun suatu kesepakatan sebagai upaya
peningkatan pelayanan yang disepakati bersama,
baik dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan yang
didasarkan pada standar pelayanan yang ada.
Pada modul ini, KINERJA akan fokus pada
pendampingan Janji Perbaikan Pelayanan sebagai:
1)yang merupakan salah satu bentuk Pengelolaan
Pengaduan yang didasarkan pada pelaksanaan
survei pengaduan dan 2) bagian dari Kontrak
Layanan Puskesmas.
Untuk informasi yang lebih lengkap, KINERJA telah
mengembangkan satu modul lengkap dan detail
tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan.
Modul ini berisi survei pengaduan masyarakat dan
advokasi untuk pengembangan Janji Perbaikan
Layanan Puskesmas yang dapat dimonitoring
pelaksanaannya oleh warga dan pengembangan
rekomendasi teknis untuk pengaduan masyarakat
yang penyelesaiannya harus melalui kebijakan dari
SKPD kesehatan/daerah yang akan disampaikan
kepada dinas kesehatan.
2. Pengelolaan Pengaduan
Pengaduan atau keluhan adalah pernyataan
ketidakpuasan, apapun bentuknya (tertulis maupun
lisan), tentang pelayanan, tindakan dan/atau
kekurangan tindakan yang dilakukan oleh instansi
penyedia pelayanan atau para personilnya yang
mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna
pelayanan tersebut.
163www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Pengaduan masyarakat terhadap kinerja
pelayanan sangat bermanfaatsebagai ”pintu
masuk” peningkatan kualitas pelayanan. Para
pengguna pelayanan lebih mudah menyatakan
keluhan, pengaduan, atau ketidakpuasan daripada
menyatakankan saran, rekomendasi atau
kepuasan terhadap kinerja pelayanan. Pengaduan
pengguna pelayanan publik biasanya lebih bermotif
tanggungjawab dibanding sekedar penyampaian
kritik dan saran. Keterlibatan langsung dan berulang-
ulang melalui interaksi antara penyedia layanan
dan pengguna layanan adalah alasan yang kuat
mengapa mereka merasa bertanggungjawab untuk
memperbaiki layanan publik.
Penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik
tidak perlu merasa khawatir dan enggan untuk
menghadapi atau menerima pengaduan. Itulah
sebabnya dalam metode ini pengaduan justru
dihimpun melalui curah pendapat dalam lokakarya
Pengelolaan Pengaduan dan survei pengaduan, dan
tidak hanya ditunggu dengan menyediakan kotak
pengaduan.
3. Tahapan Pengelolaan Pengaduan
Sebagai bentuk konkrit dalam usaha untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Permenpan
13/2009 menjelaskan empat tahap kegiatan untuk
melakukan Pengelolaan Pengaduan, yaitu seperti
berikut:
3.1 Lokakarya Pengelolaan Pengaduan.
Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi
secara bersama adanya pengaduan
masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggara pelayanan publik. Hasil akhir
dari langkah iniadalah adanya daftar pengaduan
yang disepakati antara penyedia dan pengguna
layanan. Daftar pengaduan yang telah
disepakati selanjutnya dijadikan bahan untuk
menyusun kuesioner yang akan digunakan
dalam langkah survei pengaduan masyarakat.
3.2 Survei pengaduan
Daftar pengaduan yang telah disusun dalam
kuesioner dalam langkah Pengelolaan
Pengaduan merupakan input untuk melakukan
survei pengaduan masyarakat. Survei
pengaduan ini sekaligus memperkuat peran
masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan. Hasil yang dicapai dalam langkah
ini yakni tersusunnya lembar indeks pengaduan
masyarakat yang didokumentasi dalam matriks
IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)
3.3 Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan
Indeks pengaduan yang dihasilkan memberi
masukan yang sistematis tentang indikasi
tingkat pengaduan tertinggi sampai yang
terendah. Untuk kebutuhan tindakan perbaikan,
pelaksanaan lokakarya analisis masalah
Lampiran A - Uraian Substansi
164 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
penyebab pengaduan dilaksanakan dengan
tujuan untuk mengetahui sebab masalah
dari setiap item pengaduan. Langkah ini
juga menghasilkan rumusan informasi jalan
keluar (solusi) atas setiap penyebab masalah
pengaduan yang muncul, baik solusi yang
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Solusi permasalahan yang bersifat internal
didokumentasi dalam Janji Perbaikan
Pelayanan, sedangkan solusi eksternal
didokumentasi dalam Rekomendasi Perbaikan
Pelayanan yang seharusnya disampaikan
kepada Dinas Kesehatan agar dipenuhi. Baik
dokumen Janji Perbaikan Pelayanan maupun
dokumen Rekomendasi Perbaikan Pelayanan
menjadi instrumen utama untuk memulai
langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
3.4 Monitoring dan Evaluasi
Langkah ini bermaksud untuk melakukan
pembuktian status atas masing-masing janji
dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik
yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Sejumlah pihak yang terlibat
didalam langkah ini antara lain tim peningkatan
kualitas pelayanan, tim pelaksana kualitas
pelayanan publik, serta masyarakat pengguna
pelayanan.
Monitoring dan evaluasi menggunakan dua
pendekatan, yaitu: 1) pendekatan verifikasi janji
dan rekomendasi perbaikan, dan 2) pendekatan
survei ulang. Dengan dua pendekatan tersebut,
monitoring dan evaluasi akan menghasilkan
lembaran cek realisasi janji sebagai bukti telah
dilaksanakan kegiatan monitoring dan indeks
pengaduan masyarakat baru (IPM Baru) sebagai
bukti hasil survei ulang untuk mengetahui tingkat
pemenuhan status dari janji dan rekomendasi
perbaikan pelayanan publik.
4. Survei Pengaduan
Survei pengaduan adalah sebuah metode untuk
menghimpun berbagai keluhan, pengaduan, atau
komplain masyarakat selaku pengguna layanan
atas kinerja pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan
secara aktif menggali informasi dari masyarakat
tentang hal-hal yang masih menjadi keluhan
masyarakat melalui wawancara terstruktur dengan
kuesioner.
Kuesioner survei pengaduan disusun berdasarkan
daftar pengaduan masyarakat yang diperoleh dari
Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Lokakarya
Pengelolaan Pengaduan ini diselenggarakan oleh
pemberi pelayanan dengan melibatkan masyarakat
selaku pengguna layanan. Setelah kuesioner
survei pengaduan tersusun, maka tahapan dalam
penyelenggaraan survei pengaduan selanjutnya
adalah sebagai berikut:
4.1 Persiapan
1. Menyiapkan Tim Pelaksana dan tenaga
tambahan sukarela untuk melakukan survei
165www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
2. Menggandakan kuesioner survei
3. Membagi wilayah dan menentukan strategi
kerja
4. Menetapkan jumlah responden
5. Menyiapkan alat bantu
6. Mempublikasikan pelaksanaan survei
kepada masyarakat
7. Menetapkan teknik survei yang akan
dilakukan.
4.2 Pelaksanaan
1. Melakukan wawancara dengan responden
(masyarakat pengguna layanan)
2. Membuat rekapitulasi hasil survei
3. Menyusun Indeks Pengaduan Masyarakat
(IPM)
4. Mempersiapkan dan memasang grafik IPM
di papan informasi
5. Membuat lansiran berita (press release)
6. Mengundang wartawan untuk jumpa pers
7. Mengarsipkan kuesioner dan IPM.
4.3 Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)
IPM yang dihasilkan dari survei pengaduan
dapat memberikan gambaran indikasi tingkat
pengaduan tertinggi sampai yang terendah.
Hasil inilah yang akan ditindaklanjuti untuk
dicarikan alternatif solusi. Oleh karena itu
mudah dipahami bahwa jika survei pengaduan
ini dilakukan secara kontinu, maka dengan
sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas
yang berkesinambungan pada pemberi
pelayanan.
Pembuatan IPM didasarkan pada jumlah total
rekapitulasi akhir. Pernyataan pengaduan
diurutkan berdasarkan jumlah responden yang
mengadu. Pernyataan pengaduan dengan
jumlah responden yang mengadu tertinggi
akan menjadi peringkat kesatu (ranking 1).
Pengaduan peringkat 1 ditempatkan paling
atas, menyusul di bawahnya adalah pengaduan
peringkat 2, demikian seterusnya secara berurut
sesuai peringkatnya.
Dalam membuat IPM dapat menggunakan
cara manual atau dengan menggunakan excel
dalam komputer dengan format Bar dengan
menyusun dari nilai pengaduan yang tertinggi
sampai dengan yang terendah. Setelah IPM
selesai sebaiknya diberi pengantar yang berisi
terima kasih kepada responden yang telah
berpartisipasi dalam survei pengaduan dan hasil
survei ini akan ditindak-lanjuti dengan lokakarya
analisa masalah penyebab pengaduan dan
rencana tindak nyata perbaikan.
5. Mekanisme Pengaduan Lainnya
Perlu dipahami bahwa mekanisme pengaduan
masyarakat tidak hanya dapat diperoleh melalui
SurveiPengaduan Masyarakat, tapi juga ada
beberapa pendekatan lainnya seperti lewat Kotak
Pengaduan/Saran, SMS gateway, dan hotline
telpon. Untuk menjamin bahwa masyarakat
Lampiran A - Uraian Substansi
166 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
ingin memberikan pengaduannya, maka penting
bagiunit layanan kesehatan (puskesmas)
mengembangkan mekanisme Pengelolaan
Pengaduan. Masyarakat perlu terinformasi tentang
adanya layanan pengaduan yang disediakan oleh
puskesmasuntukdigunakan oleh masyarakat dalam
menyatakan pengaduan/keluhan terkait layanan
kesehatan mereka. Selain informasi tentang
adanya layanan pengaduan, informasi tentang
SOP penanganan pengaduan tersebut perlu juga
diinformasikan secara jelas dan SOP tersebut
mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat.
Dalam mengembangkan mekanisme penanganan
pengaduan, unit layanan kesehatan perlu melibatkan
tim yang terdiri dari staf puskesmas, perwakilan
MSF atau Komite Kesehatan Kecamatan/Badan
Pertimbangan Kesehatan atau perwakilan PKK,
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kader kesehatan
dan pemerhati kesehatan lainnya diwilayah
Puskesmas. Keterlibatan perwakilan masyarakat
ini penting sebagai bentuk pengawasan publik
terhadap Pengelolaan Pengaduan oleh unit layanan,
sertauntuk menjamin bahwa pengaduan dari
masyarakat memang ditanggapi secara serius oleh
Puskesmas.
Selain itu, perwakilan masyarakat ini dapat
menjadi ‘promotor’ ditingkat masyarakat dalam
menginformasikan mekanisme pengaduan di unit
layanan dan menginformasikan tentang keseriusan
unit layanan dalam menanggapi pengaduan
masyarakat. Dengan promosi semacam ini ditingkat
masyarakat, maka bisa lebih dijamin keaktifan
masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap
pelayanan yang mereka terima.
6. Janji Perbaikan Layanan
Janji Perbaikan Layanan merupakan salah satu
upaya penting dalam peningkatan pelayanan publik.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang No.
25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi
Masyarakat. KINERJA mendorong Puskesmas
sebagai organisasi pelayanan publik untuk dapat
meningkatkan pelayanannya melalui penguatan di
sisi penyedia layanan dan juga penerima layanan.
Janji Perbaikan Layanan Puskesmas merupakan
suatu strategi untuk memberikan jaminan kualitas
penyedia layanan agar semakin responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, serta semakin akuntabel
dalam memberikan pelayanan baik kepada
pemerintah maupun masyarakat melalui monitoring
kinerja pelayanan.
Beberapa prasyarat penting untuk mewujudkan
pelayanan publik yang semakin baik antara lain:
1. Komitmen Pimpinan
2. Perubahan pola pikir (paradigma) terhadap
fungsi pelayanan
3. Partisipasi masyarakat pengguna layanan
4. Saling percaya
167www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
5. Kesadaran penyelenggara dan pelaksana
pelayanan publik
6. Keterbukaan
7. Ketersediaan Anggaran
8. Tumbuhnya rasa memiliki
9. Adanya respon atau tindakan nyata perbaikan
10. Kejujuran
11. Realistis dan cepat
12. Umpan balik terhadap masukan dari masyarakat
13. Keberanian dan kebiasaan menerima
pengaduan
14. Memulai dengan hal sederhana dan menjadikan
keberhasilan sebagai motivasi melakukan hal
yang lebih besar.
Banyak pihak yang terlibat dalam Pengelolaan
Pengaduan ini antara lain:
1. Kepala Puskesmas
2. Petugas pelayanan di Puskesmas
3. Perwakilan masyarakat/MSF/Badan Penyantun
Puskesmas
4. Bidan koordinator
5. Masyarakat pengguna layanan puskesmas
setempat
6. Organisasi Masyarakat/LSM pemerhati
pelayanan kesehatan
7. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
7. Pengembangan Janji Perbaikan Layanan
Setelah gambaran Indeks Pengaduan Masyarakat
diketahui, dilakukan Lokakarya Analisis Masalah
Penyebab Pengaduan. Lokakarya ini bertujuan
untuk mendalami penyebab setiap pengaduan
yang ada, untuk dicarikan solusinya. Prioritas solusi
internal yang sudah diidentifikasikan kemudian
disusun dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan
puskesmas. Untuk solusi eksternal, perlu disusun
suatu dokumen Rekomendasi Perbaikan Layanan
yang akan diserahkan pada Dinas Kesehatan dan
Pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Penyusunan Janji Perbaikan Layanan tersebut
dilakukan dengan melibatkan pemberi dan pengguna
layanan.
Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun
selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat
dalam bentuk poster, brosur, atau media cetak lain
yang kreatif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
dapat turut memantau proses perbaikan layanan
yang dilakukan.
Metode pemantauan dan evaluasi Janji dan
Rekomendasi Perbaikan Pelayanan terdiri daridua
pendekatan:
1. Verifikasi Status Janji dan Rekomendasi
Perbaikan Pelayanan
2. Mengulangi survei pengaduan masyarakat
dengan menggunakan kuesioner yang
sama pada saat survei sebelumnya dan
membandingkan hasil (Indeks Pengaduan
Masyarakat) yang diperoleh dari kedua survei
tersebut.
Lampiran A - Uraian Substansi
168 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
1. Pengkajian kondisi
a) Inventarisasi SOP dan Standar Layanan
yang ada: mengumpulkan data mengenai
jumlah dan jenis SOP yang ada;
Panduan Pelaksanaan
1. Tahap persiapan
1.1 Sosialisasi internal unit layanan untuk membangun komitmen internal, dari pimpinan/pembuat keputusan sampai staff unit layanan
Dalam tahap persiapan ini penting untuk unit
layanan puskesmas mensosialisasikan secara
internal tentang kebutuhan untuk mendengarkan
masukan/keluhan/pengaduan dari masyarakat
menjadi bahan untuk perbaikan layanan
puskesmas mereka.
Unit layanan perlu diyakinkan bahwa
pengaduan/keluhan masyarakat ini bukanlah
bentuk ‘kritikan dan penghakiman’ yang diajukan
oleh masyarakat terhadap petugas pelayanan,
tapi hal ini justru menjadi pintu masuk untuk
dapat melibatkan masyarakat untuk bersama-
sama bertanggungjawab dalam mewujudkan
pelayanan publik yang lebih baik dan responsive
terhadap kebutuhan masyarakat.
1.2 Membuka ruang partisipasi bagi masyarkat
Ruang ini berada dalam bentuk pengaduan
yang kemudian direspons secara memadai
oleh layanan kesehatan dalam bentuk Janji
Perbaikan Layanan menjadi penting dalam
mendorong keterlibatan yang lebih besar dari
masyarkat di kemudian hari.
1.3 Pembentukan tim kecil unit penanganan pengaduan masyarakat
Menunjuk sekelompok orang yang terdiri dari
pimpinan dan staf unit layanan serta perwakilan
dari pemangku kepentingan kunci tingkat
puskesmas (misalnya Forum multi stakeholder/
multi pihak/komite kesehatan kecamatan/badan
pertimbangan kesehatan, atau pemerintah
kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,
kader kesehatan dan pemerhati kesehatan
lainnya di wilayah Puskesmas) dengan gender
seimbang dan mengakomodir kelompok rentan
yang akan membantu unit layanan dalam
merancang dan melakukan survei pengaduan
masyarakat dan dalam penyusunan Janji
Perbaikan Layanan. Tim kecil dapat berfungsi
sebagai motor penggerak dari pelaksanaan
survei pengaduan dan fasilitator untuk
pengembangan Janji Perbaikan Layanan.
1.4 Pengembangan rencana aksi (POA)
Ada beberapa aktifitas penting dalam
pelaksanaan survei pengaduan masyarakat ini
169www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
yang perlu dikembangkan dalam rencana aksi
(aktifitas kegiatan).
No Detail Aktifitas Penanggung jawab
Waktu Pelaksanaan
1 Sosialisasi tentang survei pengaduan untuk membangun komitmen
2 Lokakarya/FGD pengembangan kuesioner survei pengaduan
3 Pelaksanaan Survei pengaduan4 Pengolahan data dan pembangan Index
Pengaduan Masyarakat (IPM)5 Lokakarya Analisa Penyebab Pengaduan
Masyarakat dan Rekomendasinya6 Penyusunan janji perbaikan layanan dan
rekomendasi teknis 7 Pengesahan Janji perbaikan layanan dan
Sosialisasi pada masyarakat 8 Pertemuan teratur di Puskesmas untuk
monitoring dan pertemuan dengan lintas sector untuk melaporkan kemajuan dari pelaksanaan janji perbaikan layanan
9 Pengembangan rencana survei pengaduan berikutnya
2. Tahap Pelaksanaan
2.1 Sosialisasi awal untuk membangun komitmen antar pemangku kepentingan
Dalam kegiatan membangun komitmen antar
pemangku kepentingan untuk pelaksanaan
survei dan meningkatkan partisipasi masyarakat
sebagai responden survei pengaduan,
maka dibutuhkan adanya sosialisasi awal
tentang pentingnya masukan/pengaduan
dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan
puskesmas.
Sosialisasi awal dapat dilakukan oleh
puskesmas sebagai unit layanan secara
terintegrasi dalam kegiatan musrenbang
bersama lintas sektor, dan kegiatan lokakarya
mini (bersama masyarakat) yang dihadiri oleh
Lampiran A - Uraian Substansi
170 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
perwakilan Dinas Kesehatan, Forum multi
stakeholder/multi pihak/komite kesehatan
kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,
atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan
PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan
pemerhati kesehatan lainnya diwilayah
Puskesmas.
Dalam sosialisasi ini perlu diinformasikan
tentang apa itu survei pengaduan dan kemudian
mendiskusikan bagaimana responden
survei pengaduan akan diidentifikasi dan
mekanisme pengumpulan data lapangan. Input
dan masukan dari pemangku kepentingan
perlu dicatat sebagai masukan untuk
menyempurnakan pelaksanaan pada tahap
berikutnya.
2.2 Pengembangan dan penyiapan instrumen/kuesioner
Pengembangan kuesioner dapat dilakukan lewat
beberapa tahapan antara lain melalui Diskusi
Kelompok Terarah (FGD) dan dilanjutkan
dengan lokakarya antar pemangku kepentingan
untuk membahas isu pengaduan yang akan
dimasukkan dalam kuesioner survei
Diskusi Kelompok Terarah (FGD):
• Diskusi Kelompok Terarah ini penting
untuk dilakukan oleh unit layanan yang
sebelumnya belum pernah melakukan survei
pengaduan masyarakat;
• Diskusi perlu dilakukan dengan masyarakat
yang pernah mengakses layanan
puskesmas (layanan pemeriksaan
kehamilan dan nifas, konseling IMD dan
ASI Eksklusif) untuk menggali keluhan/
pengaduan mereka terhadap layanan
kesehatan yang pernah mereka jalani.
Penting untuk menjamin bahwa keterwakilan
dari perempuan sebagai konsumen
utama dari layanan kesehatan KIA dan
juga laki-laki yang pernah mendampingi
pasangannya dalam mengakses layanan
tersebut;
• Temuan-temuan utama topik pengaduan
masyarakat yang didapat dari FGD
ini, kemudian dijadikan daftar keluhan/
pengaduan masyarakat dalam draf
kuesioner.
2.3 Lokakarya pengembangan kuesioner pengaduan
Lokakarya ini dilakukan dengan tujuan
untuk memfinalisasi daftar pengaduan
masyarakat yang didapat melalui proses FGD
ke dalam bentuk kuesioner atau (apabila
FGD tidak dilaksanakan sebelumnya) untuk
mengembangkan kuesioner pengaduan
berdasarkan masukan peserta lokakarya.
Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh
perwakilan dari dinas kesehatan, Forum multi
stakeholder/multi pihak/komite kesehatan
kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,
atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan
PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan
pemerhati kesehatan lainnya diwilayah
Puskesmas dengan gender yang seimbang.
171www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Pada akhir lokakarya diharapkan adanya
kesepakatan terhadap point-point pengaduan
masyarakat yang tertera dalam kuesioner
pengaduan yang akan ditanyakan kepada
responden atau masyarakat yang lebih luas
dalam bentuk survei.
2.4 Pelaksanaan Survei Pengaduan Keluhan Masyarakat
Pelaksanaan survei pengaduan dilakukan
dengan mengacu pada Seri Pembelajaran
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan KINERJA
dan Pedoman Pelaksanaan Permenpan 13
tahun 2009.
Sampling responden dilakukan berdasarkan
purposive sampling, dengan penghitungan
berdasarkan tabel Morgan atau 25% dari
jumlah populasi berdasarkan jumlah ibu hamil
yang dilayani puskesmas dan pasangannya.
Jumlah sampel minimal 100 orang (perempuan
dan pasangannya laki-laki) yang tinggal di
wilayah kerja unit layanan terkait, yang pernah
mengakses layanan Persalinan Aman, Inisiasi
Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.
2.5 Pengembangan Index Pengaduan Masyarakat (IPM)
Index pengaduan masyarakat merupakan hasil
tabulasi/penghitungan dari masing-masing
topik/pertanyaan pengaduan, dimana dilakukan
ranking terhadap pertanyan/topik pengaduan
mulai dari pengaduan/pertanyaan yang paling
banyak dilaporkan atau dikeluhkan oleh
masyarakat sampai pengaduan yang paling
sedikit dikeluhkan masyarakat.
Contoh rekap pengaduan disajikan dalam
bentuk tabel, seperti contoh berikut.
Lampiran A - Uraian Substansi
172 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Indeks pengaduan masyarakat ini menjadi alat
penting bagi pengelola/manejer puskesmas
untuk menentukan prioritas pengaduan
masyarakat yang bisa ditindak lanjuti oleh
puskesmas kedepannya.
Indeks Pengaduan Masyarakat dapat
dikembangkan oleh tim kecil yang dibuat
Puskesmas.
2.6 Analisa Penyebab Keluhan Masyarakat dan Rekomendasi melalui lokakarya
Analisa penyebab keluhan masyarakat dan
identifikasi tindak lanjutnya biasanya dilakukan
melalui suatu lokakarya. Dalam lokakarya
ini dianalisis akar penyebab pengaduan
masyarakat – baik terkait manejemen layanan
ditingkat layanan kesehatan ataupun terkait
kebijakan/program/anggaran ditingkat dinas
kesehatan/institusi SKPD lainnya (Lihat matriks
di bawah). Setelah akar masalah diidentifikasi
maka solusi/rekomendasi untuk mengatasi
keluhan/pengaduan masyarakat dapat
dikembangkan/ direncanakan baik ditingkat
puskesmas (dari solusi internal - sebagai bahan
dokumen Janji Perbaikan Layanan) dan juga
diajukan ke dinas kesehatan/institusi pemerintah
lainnya ditingkat Kabupaten/Kota (dari solusi
eksternal)
Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh
pihak puskesmas dan juga perwakilan dinas
kesehatan serta Forum multi stakeholder/multi
pihak/komite kesehatan kecamatan/badan
pertimbangan kesehatan, atau pemerintah
kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,
kader kesehatan dan pemerhati kesehatan
lainnya diwilayah Puskesmas.
Lihat Buku Saku Mekanisme Pengelolaan
Pengaduan KINERJA dan Pedoman
Pelaksanaan Permenpan 13/2009 untuk lebih
detail.
NO PERNYATAAN PENGADUAN PENYEBAB
SOLUSI
INTERNAL EKSTERNAL
1
2
3
4
5
6 dstnya
173www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
2.7 Penyusunan Janji Perbaikan Layanan (tingkat Puskesmas) dan Rekomendasi Teknis kepada tingkat daerah
Dari hasil analisa penyebab pengaduan dan
identifikasi solusi internal, maka tim kecil
penanganan pengaduan puskesmas perlu
membuat prioritas solusi internal yang akan
mampu diselesaikan dalam waktu 1 tahun
mendatang.
Prioritas solusi internal yang sudah
diidentifikasikan ini kemudian disusun dalam
bentuk Janji Perbaikan Layanan Puskesmas.
Untuk solusi eksternal, perlu disusun suatu
dokumenrekomendasi teknis yang akan
diserahkan pada dinas kesehatan dan
pemerintah daerah lainnya untuk ditindaklanjuti.
2.8 Pengesahan Janji Perbaikan Layanan oleh Kepala Puskesmas dan Sosialisasi pada masyarakat
Janji Perbaikan Layanan yang dikembangkan
di tingkat unit layanan ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas/Kepala Unit Layanan, dan
disaksikan oleh perwakilan masyarakat sipil
(misalnya perwakilan forum multi stakeholder
atau perwakilan masyarakat lainnya) dan oleh
Kepala Dinas Kesehatan.
Dokumen Janji Perbaikan Layanan ini juga
perlu disahkan oleh Kepala Daerah dan Kepala
DPRD.
Janji Perbaikan Layanan tersebut harus
disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah
kerja puskesmas, baik melalui pertemuan
sosialisasi ataupun melalui publikasi dokumen
Janji Perbaikan Layanan di tempat-tempat
publik, melalui radio dll.
2.9 Pertemuan teratur internal Puskesmas monitoring Janji Perbaikan Layanan dan pertemuan teratur lintas sektor untuk melaporkan kemajuan dari pelaksanaan Janji Perbaikan Layanan
Bagian terpenting dari Janji Perbaikan Layanan
adalah implementasi pemenuhan janji perbaikan
layanan, dan juga monitoring sejauh mana janji
tersebut sudah dipenuhi.
Pengelola/manejer puskesmas perlu
mencermati capaian/progress dari pemenuhan
janji layanan dan mengintegrasi janji tersebut
dalam perencanaan dan penganggaran ditingkat
puskesmas.
Dan sebagai bagian dari akuntabilitas layanan,
masyarakat dan/perwakilan masyarakat perlu
selalu diinformasikan kemajuan dari pemenuhan
janji layanan tersebut. Selain itu masyarakat
juga bisa diajak berdiskusi untuk mencari
pemecahan masalah apabila diidentifikasi
adanya tantangan untuk dapat memenuhi
Janji Perbaikan Layanan tersebut. Mobilisasi
masyarakat menjadi aset penting untuk dapat
mendorong adanya pemenuhan layanan
kesehatan yang berkualitas.
Lampiran A - Uraian Substansi
174 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
2.10 Pengembangan Rencana Survei Pengaduan Berikutnya
Menurut aturan, survei pengaduan
masyarakat perlu dilakukan secara berkala,
minimal setahun sekali yang diikuti dengan
Janji Perbaikan Layanan untuk mengatasi
pengaduan tersebut. Siklus di atas perlu
diulangi lagi dengan pendekatan yang sama.
3. Tahap Monitoring & Evaluasi
Dalam proses monitoring yang penting diperhatikan
adalah:
• Apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan?
○ Kalau tidak sesuai, atau dampaknya
kurang, apa yang perlu ditambahkan atau
direncanakan?
Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
• Apakah kegiatan sudah sesuai dengan janji
layanan?
• Bagaimana keterlibatan masyarakat (dengan
gender seimbang) dalam melakukan monitoring
implementasi janji layanan?
• Apakah ada kendala dan tantangan dalam
implementasi/pelaksanaan Janji Perbaikan
Layanan?
• Apakah ada kegiatan diluar rencana?
Sebaiknya MSF dilibatkan dalam tahap monitoring
dan evaluasi Janji Perbaikan Layanan.
Berikut adalah sebuah contoh matriks yang dapat
digunakan pada saat monitoring dan evaluasi Janji
Perbaikan Layanan. Isi sebelah kiri harus sama
dengan Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun
dan tidak boleh diubah.
175www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Pengaduan Janji Perbaikan Layanan Status Realisasi
Janji
Kegiatan yang sudah dilakukan
Tindak lanjut
1. Alat kontrasepsi gratis masih diperjualbelikan
1.1. Puskesmas melakukan koordinasi dengan Dinkes dan BPMPKB terkait distribusi Alkon yang berlabel gratis
Sudah Kebutuhan alkon langsung dikomunikasikan ke BPMPKB
1.2. Memberikan peringatan dan sanksi kepada petugas puskesmas dan jaringannya apabila memperjualbelikan alkon gratis
Sudah
2. Tidak ada tempat untuk pelaksanaan di posyandu
2.1. Tidak ada tempat untuk pelaksanaan di posyandu
Sudah
2.2. Puskesmas mensosialisasikan dan mendiskusikan kembali konsep posyandu adalah milik masyarakat.
Sudah Puskesmas melakukan koordinasi dengan stake holder terkait lainnya seperti tomas, tokoh agama untuk meningkatkan peran dan pengembangan posyandu bersama semua pihak.
Lampiran A - Uraian Substansi
176 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Pengaduan Janji Perbaikan Layanan Status Realisasi
Janji
Kegiatan yang sudah dilakukan
Tindak lanjut
3. Informasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kurang
3.1. Meningkatkan KIE petugas dan frekwensi sosialisasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak melalui kelas Ibu tingkat kelurahan, misalnya dengan menggunakan lembar balik, Buku KIA, Poster dll.
Sudah Pembuatan dan pemasangan poster untuk sosialisasi kelas ibu hamil. Pembuatan lembar balik tentang IMD dan ASI Ekslusif yang sekarang tersedia di loket.
3.2. Meningkatkan pelayanan konsultasi KIA pada Bumil saat pemeriksaan kehamilan dan kunjungan ke puskesmas, puskel, poskeskel, posyandu.
Belum Diskusi antara staf Puskesmas dan bidan desa tentang penyuluhan yang dibutuhkan.
…. …. …. …. ….
Contoh Praktek Baik
a) Pelaksanaan Kotak Saran di Puskesmas Batua, Kota Makassar
Kota Makassar telah menerapkan kotak saran
di setiap Puskesmas di seluruh wilayahnya.
Kotaksaran tersebut dibuka dan dibahas setiap
bulan dengan melibatkan kader posyandu dan MSF,
sehingga penyelesaian dan tindak lanjut disepakati
dan dilakukan secara bersama sehingga beban
tidak hanya pada Puskesmas tetapi juga pada
masyarakat. Kotak saran ini seharusnya terkunci,
dan kuncinya dipegang oleh staf kesehatan seperti
bidan atau kader.
b) Pelaksanaan SMS Gateway di Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang
Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, di daerah
pinggir laut di Kabupaten Bengkayang, Provinsi
177www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Kalimantan Barat, telah memiliki kotak saran sejak
lama. Namun, staf Puskesmas mengakui jarang ada
saran dan pengaduan di dalamnya.
Oleh karena ini, Kepala Puskesmas memutuskan
untuk melaksanakan SMS Gateway di
Puskesmasnya. Semua staf menyepakati untuk
mengadakan dan mempublikasikan tiga nomor HP
agar pasien dapat memberi pengaduan secara
langsung dan cepat. Dari nomor HP ini, satu
dipegang oleh Kepala Puskesmas, satu dipegang
oleh Bidan Koordinator, dan satu dipegang staf lain.
Sejak percetakan spanduk dengan informasi SMS
Gateway dan nomor HP tersebut, sudah sangat
lebih banyak saran disampaikan oleh pasien kepada
staf Puskesmas. Semua saran dan pengaduan
dicatat dalam buku pengaduan, dan kalau tidak
dapat langsung dibalas, saran tersebut dibahas
pada lokakarya mini bulanan.
Lampiran A - Uraian Substansi
178 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
c) Contoh Instrumen Pengaduan Kabupaten Bener Meriah
179www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
d) Contoh Janji Perbaikan Layanan, Puskesmas Sekadau, Kab. Sekadau
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses di file
dalam CD yang terlampir.
Lampiran A - Uraian Substansi
184 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Strategi Promosi Kesehatan untuk Persalinan Aman
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang strategi promosi
kesehatan yang digunakan KINERJA dalam program
Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif yang dapat
diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas
untuk meningkatkan kinerja program menjadi lebih
partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif melalui pendekatan utama KINERJA dengan
penguatan sisi demand dan supply. Oleh karena
itu modul ini juga membahas strategi promosi
yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Di samping dapat digunakan sebagai
panduan dalam melakukan promosi kesehatan
oleh puskesmas dan dinas kesehatan, modul ini
juga dimaksudkan sebagai acuan bagi fasilitator
dalam menyelenggarakan pelatihan tentang strategi
promosi kesehatan yang efektif.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Modul 7
........membahas
strategi promosi yang melibatkan
masyarakat sebagai pengguna
layanan.
185www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan pentingnya promosi
kesehatan
2. Mampu menjelaskan beberapa metode promosi
kesehatan dan perbedaannya
3. Mampu menganalisir kebutuhan wilayah
terhadap isu apa yang perlu dipromosikan
4. Mampu mendesain strategi promosi kesehatan,
termasuk sasaran, tujuan, dan metode promosi
5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampayne
promosi kesehatan.
Pokok Bahasan
1. Latar Belakang
2. Strategi Promosi Kesehatan
3. Jenis dan Media Promosi
4. Promosi Persalinan Aman
5. Komitmen Persalinan Aman
Metode
Sesi pelatihan
1. Pemaparan materi
2. Self-assessment
3. Diskusi dan tanya jawab
4. Latihan kelompok
5. Presentasi hasil latihan
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Tujuan lokakarya agar peserta mampu menyusun
dan mengimplementasikan strategi promosi
kesehatan yang inovatif sebagai upaya menjalankan
manajemen pelayanan puskemas yang baik dengan
paradigma yang kuat pada pencegahan.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menawarkan strategi dan metode
promosi kesehatan yang efektif dan partisipatif
yang telah dilakukan di daerah lain (praktek
baik)
2. Mampu mendesain strategi dan metode promosi
kesehatan yang sesuai dengan kearifan lokal
3. Mampu memberikan penguatan terhadap
strategi promosi kesehatan
4. Mampu memberikan pemahaman tentang
pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi
kesehatan
5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampanye
promosi kesehatan.
Lampiran A - Uraian Substansi
186 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Sesi pelaksanaan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/
Dinas Kesehatan
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan.
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi.
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Program KINERJA dan pengantar pelatihan Promosi KesehatanBina Suasana
1 x 45 menit
Self-assessment: Diskusi kelompok identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelaksanaan promosi kesehatan saat ini
2 x 45 menit
Penyajian materi: Promosi kesehatan: konsep, strategi, dan pelaksanaannyaDiskusi dan tanya jawab
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
a) Pengantar
• Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya promosi
kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan
pelayanan puskesmas yang partisipatif,
akuntabel, responsive, transparan dan
inovatif. Penyusunan dan penerapan strategi
promosi kesehatan dengan melibatkan
berbagai unsur termasuk masyarakat
merupakan salah satu mekanisme untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam program, sehingga pencapaian SPM
menjadi lebih mudah.
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x
45 menit per hari. Peserta diharapkan aktif
dalam setiap sesi, baik sesi penyajian materi
maupun sesi diskusi dan penugasan.
• Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
Waktu Pokok Bahasan
3 x 45 menit
Diskusi kelompok: Menyusun rencana promosi kesehatan untuk program Persalinan AmanPemaparan hasil diskusi
1 x 45 menitRencana tindak lanjutPenutupan
187www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
menyusun rencana promosi kesehatan
untuk program Persalinan Aman. Rencana
ini disusun dengan memperhatikan hasil
self-assessment yang telah dilakukan
sebelumnya, dan diperkaya dengan materi
yang disampaikan narasumber.
c) Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak
lanjut yang dimaksud berupa uraian langkah
konkrit yang akan dilakukan baik oleh OMP,
LPSS, MSF, maupun Puskesmas dan Dinas
Kesehatan untuk mulai menerapkan beberapa
pendekatan strategi promosi kreatif untuk
program Persalinan Aman. Selanjutnya fasilitator
menutup sesi dengan menarik kesimpulan
dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta
menekankan kembali beberapa hal yang akan
dilakukan sesuai dengan rencana tindak lanjut
yang telah disusun.
peserta dan permainan yang memotivasi
peserta.
b) Proses pelatihan
Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Gunakan media pembelajaran yang sesuai
untuk memudahkan penangkapan peserta.
Bahan presentasi dapat menggunakan bahan
yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode
interaktif, dengan mengutamakan peran aktif
dari seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk
mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu
komentar atas pertanyaan peserta kepada
peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak
hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah
memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan
jika ada proses diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:
• Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar
• Sesi II: Melaksanakan self-assessment
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan, serta capaian
pelaksanaan promosi kesehatan saat ini.
• Sesi III: Nara sumber menyajikan materi
tentang konsep, strategi dan pelaksanaan
promosi kesehatan, khususnya dalam
program Persalinan Aman
• Sesi IV: Minta kelompok untuk melakukan
diskusi secara berkelompok. Dengan tujuan
Lampiran A - Uraian Substansi
188 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Uraian Substansi
1. Latar Belakang
Dari hasil penelitian WHO pada tahun 2012,
Indonesia masih memiliki Angka Kematian Ibu (AKI)
yang terlalu tinggi, dimana 359 ibu per 100.000
kehidupan lahir meninggal dunia tiap tahun. Angka
Kematian Bayi (AKB) di Indonesia juga sangat tinggi,
dengan 34 bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran
hidup, atau sekitar 80.000 anak bayi baru lahir
meninggal dunia saat berusia kurang dari sebulan.
Apabila pemahaman masyarakat terhadap
Persalinan Aman masih rendah, maka pemanfaatan
pemeriksaan kehamilan, persalinan dengan tenaga
kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan,
penerapan IMD, dan pemberian ASI Eksklusif
secara langsung akan rendah pula. Terbatasnya
pengetahuan ini juga mengakibatkan masyarakat
tidak dapat memahami dengan baik apakah
pelayanan yang diberikan kepadanya sudah sesuai
dengan standar yang ada (seperti standar yang
diatur oleh Standar Pelayanan Minimal).
Untuk itu, perlu ada upaya yang efektif dari
pemerintah dan unit layanan kesehatan dalam
mengatasi permasalahan tersebut. Promosi
kesehatan menjadi bagian penting dan melekat
dalam tugas pokok dan fungsi dari sebuah instansi
penyedia layanan kesehatan.
Sebenarnya komitmen untuk melaksanakan promosi
kesehatan yang selalu digaungkan mulai dari
tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan masih
sangat rendah. Terbukti dari rendahnya pendanaan,
kapasitas SDM yang tersedia dan memahami
strategi promosi kesehatan, serta strategi promosi
kesehatan yang masih sangat lemah. Kalangan
kesehatan lebih banyak melakukan strategi promosi
secara generik seperti memberi penyuluhan secara
tradisional dengan menggunakan cara lisan pada
kegiatan posyandu, atau menggunakan alat bantu
poster dan leaflet. Kalangan kesehatan juga sangat
jarang melakukan evaluasi terhadap dampak dari
strategi promosi kesehatan yang sudah dijalankan
selama ini.
Selain itu, promosi kesehatan selama ini terbatas
didominasi dilakukan oleh petugas kesehatan,
padahal petugas kesehatan belum tentu memiliki
kemampuan komunikasi yang baik. Keterlibatan
masyarakat dan lintas sektor untuk melakukan
promosi kesehatan masih rendah. Padahal
masyarakat (LSM, ulama, media, akademisi, swasta,
dan lainnya) serta lintas sektor (Dinas Pendidikan
dan Kementerian Agama di daerah) memiliki potensi
yang besar untuk mempengaruhi masyarakat
terhadap perilaku dan persepsi yang kurang
mendukung kesehatan individu dan masyarakat.
Promosi kesehatan adalah program kesehatan yang
dirancang dengan tujuan melakukan perubahan atau
perbaikan baik secara perorangan maupun bersama
dalam masyarakat, organisasi dan lingkungan yang
diharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat
keputusan yang sehat. Di dalam KMK No. 1114/
Menkes/SK/VII/2005 disebutkan bahwa promosi
kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat melalui pembelajaran
dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar
189www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta
mengembangkan kegiatan yang bersumber daya
masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya
setempat dan didukung kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan yang
dilakukan dengan baik akan mampu meningkatkan
kemampuan (pemberdayaan) masyarakatdalam
memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Promosi kesehatan ibu dan anak dimaksudkan untuk
mencerdaskan masyarakat mengenai kesehatan
ibu dan bayi, yang dalam paket dukungan KINERJA
terbatas pada Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif. Dengan demikian, masyarakat memahami
hak-haknya terhadap pelayanan tersebut sehingga
masyarakat dapat mengawasi dan menuntut hak-
haknya ketika mereka menggunakan pelayanan
kesehatan baik di fasilitas publik maupun swasta.
Sebagai program pemberdayaan masyarakat,
diperlukan langkah-langkah efektif untuk
memberikan penyadaran dan pencerdasan
kepada masyarakat tentang pentingnya persalinan
aman. Paket dukungan KINERJA membangun
kesadaran tentang manfaat pemeriksaan kehamilan
minimal empat kali, dan persalinan dengan tenaga
kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Proses
pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-
kelompok potensial yang sudah mengakar di
masyarakat, serta melibatkan seluruh komponen-
komponen masyarakat. Proses tersebut dilakukan
dengan berbagai upaya untuk mempengaruhi
lingkungan yang menyangkut pendidikan,
organisasi, termasuk kebijakan dan peraturan
perundangan.
2. Strategi Promosi
Dalam mengembangkan strategi promosi kesehatan
diperlukan keterlibatan dinas kesehatan, puskesmas
dan masyarakat. Strategi tersebut dipersyaratkan
menjadi bagian program Dinas Kesehatan Bidang
Pelayanan terutama Sub-Bidang Promosi Kesehatan
yang dianggarkan secara rutin tiap tahun dalam
jumlah yang memadai, termasuk kegiatan promosi
KIA. Kegiatan dalam strategi promosi dilakukan
dengan target meningkatkan pengetahuan tenaga
kesehatan tentang informasi teknis terkait KIA
(supply side) dan kegiatan penyebaran informasi
bagi masyarakat terutama bagi keluarga yang
memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Strategi promosi akan efektif dan dapat menjadi
booster sehingga seorang atau sekelompok orang
lebih mudah memahami jika memenuhi beberapa
kriteria berikut ini:
1. Anchor, dilakukan pada momen yang mudah
orang ingat. Misal, acara nikah (hari penting bagi
pasangan),
2. Massa, yaitu menciptakan gerakan banyak
massa yang terlibat. Misal, festival atau gelar
seni, facebook, dan social media lainnya
3. Si lemah melawan yang kuat, yaitu kondisi
promosi kesehatan yang membela kaum lemah
(ibu dan anak) yang tidak berdaya. Misal,
ibu dan anak ditindas oleh keluarga untuk
memberikan susu formula;
4. Penyampai yang menarik dan menjadi panutan
masyarakat, misal ulama atau tokoh masyarakat
yang menyampaikan akan lebih didengar dari
pada bukan tokoh masyarakat.
Lampiran A - Uraian Substansi
190 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
5. Terus menerus (repetitive), promosi yang dapat
dilihat, didengar dan dibaca setiap hari atau
momen oleh masyarakat. Misal, baliho yang
komunikatif pada tempat-tempat strategis.
6. Singkat, padat, dan mudah diingat, yaitu suatu
pesan (tulisan dan atau gambar) yang mudah
dipahami dalam konsep awam tetapi gambar
dan kalimat itu menjadi khas. Jika orang
mengulang kalimat itu sudah menunjukkan
kekhasan isu itu.
Sedangkan dalam Kepmenkes 585/2007 dijelaskan
adanya 4 strategi dasar promosi kesehatan yang
meliputi1) Pemberdayaan, (2) Bina suasana, (3)
Advokasi, dan (4) Kemitraan. Promosi kesehatan
di Puskesmas hendaknya dikembangkan dengan
mengacu pada 4 strategi dasar tersebut disesuaikan
dengan sasaran, kondisi puskesmas, dan tujuan
promosi.
3. Jenis dan Media Promosi
Promosi kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan
dengan berbagai cara baik penyampaian informasi
langsung melalui ceramah, diskusi, penyuluhan
dan konseling ataupun melalui media cetak
dan elektronik. Informasi teknis yang disajikan
dalam media promosi disesuaikan dengan paket
KINERJA yaitu Persalinan Aman, ASI Ekslusif dan
Menyusu Dini. Informasi sedapat mungkin dikemas
dengan bahasa yang ringkas, sederhana dan
mudah dimengerti sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat dan berdampak pada perubahan prilaku
keluarga dari ibu hamil dan ibu menyusui.
Informasi teknis yang sebaiknya disajikan dalam
media kampanye adalah:
• Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan
minimal empat kali, serta standar yang mesti
diberikan
• Resiko kehamilan dan persoalan kehamilan
resiko tinggi
• Makanan yang bergizi untuk ibu hamil dan ibu
pasca bersalin
• Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
• Persalinan di fasilitas kesehatan
• Kemitraan bidan dan dukun.
Jenis dan media promosi yang digunakan dalam
mempromosikan kesehatan ibu dan anak dapat
berupa:
3.1 Penyuluhan/Konseling
Umumnya penyuluhan dilakukan oleh tenaga
kesehatan seperti dokter dan bidan atau
kader posyandu saat pelayanan kesehatan
di puskesmas, kegiatan puskesmas keliling,
posyandu bulanan, kelas ibu hamil ataupun
saat melakukan kunjungan rumah.Penyuluhan
dapat dilakukan melalui diskusi, ceramah
dengan bantuan alat peraga berupa gambar, film
maupun praktek langsung. Perlu memperhatikan
konteks lokal sehingga penyuluhan bisa
berkelanjutan.
Selain penguatan pengetahuan teknis bagi
tenaga kesehatan dan kader posyandu, perlu
dipersiapkan juga media promosi yang akan
digunakan dalam melakukan penyuluhan.
191www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
3.2 Kampanye melalui Duta ASI
Duta ASI di daerah dipilih dari tokoh masyarakat/
pejabat daerah yang memiliki pengaruh besar
bagi masyarakat baik dengan kehadiran secara
personal maupun himbauan yang disampaikan
oleh duta tersebut di media elektronik maupun
melalui media cetak yang memunculkan nama
atau fotonya.
Duta ASI Eksklusif perlu juga diberikan
pengetahuan teknis mengenai Persalinan Aman,
IMD dan ASI Eksklusif sehingga beliau dapat
memberikan penyuluhan dan pencerdasan
langsung pada kegiatan yang melibatkan
masyarakat.
3.3 Pendidikan Rekan Sebaya
Persalinan Aman juga dapat dipromosikan
dengan membentuk kelompok kegiatan
ibu hamil dan ibu menyusui. Dimana selain
replikasi praktek baik perawatan kehamilan
dan persalinan aman antar sesama ibu, dapat
juga terjadi diseminasi informasi dari tenaga
kesehatan maupun kader posyandu.
3.4 Media cetak (Brosur/ Pamflet/ Leaflet/ Poster/ Koran/ dll) dan radio
Berisi informasi teknis untuk mengkampanyekan
kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu menyusui,
bayi dan balita. Pesan yang disampaikan harus
mudah dibaca dengan tulisan/gambar yang
menarik dan cerita yang mudah dimengerti.
Bahan informasi bisa juga cerita atau himbauan
dari tokoh masyarakat atau pejabat daerah
yang menjadi Duta ASI dengan slogan praktis
terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan
dan persalinan dengan tenaga kesehatan
terlatih.
4. Promosi Persalinan Aman
4.1 Tujuan
Sebagai upaya untuk membantu masyarakat
untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman sebagai gaya hidup yang sehat dan
cerdas, maka promosi pemberian persalinan
aman mempunyai tujuan pengubahan
gaya hidup yang mendorong masyarakat
khususnya ibu melahirkan dan keluarganya
dalam membuat keputusan yang cerdas untuk
mencapai keseimbangan kesehatan fisik, sosial,
spiritual dan intelektual. Pengubahan gaya hidup
dapat difasilitasi melalui penggabungan dalam
menciptakan lingkungan yang mendukung,
mengubah perilaku dan meningkatkan
kesadaran dalam pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman.
4.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup promosi persalinan aman adalah
sebagai berikut:
1. Pendidikan (pengetahuan) tentang segala
hal terkait pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman, penekanannya pada
upaya untuk perubahan perilaku melalui
Lampiran A - Uraian Substansi
192 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
peningkatan kesadaran, kemauan dan
kemampuan yang ada:
• Di lingkungan keluarga (suami, orang
tua, mertua)
• Di lingkungan sekolah
• Di lingkungan tempat kerja
• Di tempat-tempat/fasilitas umum
• Di lingkungan penyedia layanan
kesehatan.
2. Pemasaran sosial, ditekankan pada
pengenalan tentang manfaat pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman melalui
kampanye.
3. Penyuluhan (komunikasi dan informasi)
yang ditekankan pada penyebaran informasi
tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan
dan persalinan aman.
4. Peningkatan cakupan pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman,
penekanannya pada upaya pemeliharaan
dan peningkatan KIA.
5. Advokasi pemeriksaan kehamilan
dan persalinan amandengan upaya
mempengaruhi lingkungan atau pihak lain
agar mengembangkan kebijakan yang
berwawasan KIA (melalui legislasi atau
pembuatan peraturan, dukungan anggaran
dan dukungan suasana di berbagai bidang/
sektor dalam penyiapan sarana dan
prasarana untuk persalinan aman).
6. Upaya melalui pengorganisasian
masyarakat, pengembangan
masyarakat, penggerakan masyarakat,
dan pemberdayaan masyarakat yang
penekanannya adalah untuk edukasi dan
meningkatan kemampuan advokasi.
4.3 Strategi Promosi
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari
peningkatan derajat kesehatan ibu menyusui dan
bayi baru lahir, maka diperlukan cara yang efektif
dan efisien.Beberapa strategi yang dapat dilakukan
untuk promosi pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman adalah:
a) Kebijakan berwawasan KIA
• Mengupayakan tersedianya kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman
• Mengalokasikan anggaran pemerintah/daerah
untuk program peningkatan jumlah ibu yang
melakukan pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman.
b) Advokasi
Perangkat kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mempengaruhi para pembuat keputusan agar dapat
mempercayai dan meyakini bahwa pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman perlu mendapat
dukungan melalui kebijakan (keputusan).
c) Dukungan sosial
• Kerjasama dengan berbagai pihak di lingkungan
penyedia layanan secara lintas program dan
lintas sektoral yang memiliki kaitan dengan
pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman
• Kerjasama dengan pihak eksternal seperti
Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak
• Kemitraan dengan pihak swasta seperti
193www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
produsen makanan sebagai pihak yang
dapatmempengaruhi persoalanpersalinan aman.
d) Keterampilan individu
• Peningkatan keterampilan (informasi dan
edukasi) petugas kesehatan untuk mampu
menjelaskan, mendampingi, dan konseling
tentang pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman.
• Pemberian ketrampilan kepada masyarakat
terutama ibu hamil dan keluarga inti, serta
orang tua terkait pengetahuan tentang manfaat
pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.
e) Pemberdayaan masyarakat
Dilakukan dengan pendekatan edukatif yang
ditekankan pada proses dan upaya melalui:
• Sosialisasi kepada para stakeholder untuk
promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan
amanterkait bahwa dengan pemeriksaan
kehamilan minimal empat kali dapat tenaga
kesehatan dan ibu tahu dengan cepat kalau ada
resiko kepada ibu maupun bayinya
• Penyuluhan kepada masyarakat tentang
pentingnya persalinan aman (persalinan dengan
tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas
kesehatan) terhadap keselamatan ibu maupun
bayinya
4.4 Langkah-langkah promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman
Tahapan promosi pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman meliputi:
a) Menentukan tujuan promosi:
1. Apa yang akan dicapai dalam periode waktu
tertentu berkaitan dengan tujuan program,
misalnya yang terkait dengan peningkatan
cakupan pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman.
2. Apa yang akan dicapai untuk mengatasi
masalah rendahnya pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman (tujuan pendidikan). Berkaitan
dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan
prilaku masyarakat pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman.
3. Pembelajaran apa yang harus dicapai
yang berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap (tujuan perilaku).
Berkaitan dengan peningkatan perilaku
masyarakat terhadap pemeriksaan kehamilan
dan persalinan aman.
b) Menentukan sasaran promosi
Menyangkut kelompok yang menjadi sasaran
promosi seperti individu atau kelompok atau
kombinasi keduanya.
Lampiran A - Uraian Substansi
194 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
c) Menentukan isi atau materi promosi
Materi promosi harus dibuat sesederhana mungkin,
bisa dalam bentuk cerita, permainan, drama, gambar
atau dengan bahasa setempat sehingga sasaran
promosi mudah memahami dan mau melaksanakan
isi pesan tersebut .
d) Menentukan metode promosi
• Untuk tujuan pengetahuan: menggunakan
penyuluhan langsung, pemasangan poster,
spanduk, penyebaran leaflet
• Untuk tujuan perilaku: memberikan contoh
konkrit yang dapat menggugah emosi, perasaan
dan sikap sasaran promosi (berupa foto, slide
atau video)
• Untuk tujuan meningkatkan ketrampilan:
melakukan praktek seperti deteksi resiko dan
persoalan dalam kehamilan.
Metode perlu mempertimbangkan sumber daya
seperti anggaran dan manusia.
e) Menetapkan media promosi
• Media yang digunakan dapat mempermudah
pembelajaran
• Media yang dipilih harus bergantung pada jenis
sasaran, tingkat pendidikan, tujuan yang ingin
dicapai, metode yang digunakan serta sumber
daya yang tersedia.
f) Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan promosi
Sebagai upaya untuk melihat berhasil tidaknya
pelaksanaan promosi pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman, dengan menjabarkan kapan, di
mana dan siapa yang akan melakukan evaluasi
serta sasaran mana yang akan dievaluasi.
g) Menyusun jadwal pelaksanaan
Penjabaran tentang waktu, tempat dan pelaksanaan
promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman.
4.5 Sasaran promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman
Pentahapan upaya promosi pemeriksaan kehamilan
dan persalinan aman meliputi tiga kelompok sasaran
yang harus dicakup yaitu:
1. Sasaran primer/umum, adalah masyarakat yang
terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan
para suami.
2. Sasaran sekunder, adalah tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat serta orang relevan
dalam kegiatan promosi pemeriksaan kehamilan
dan persalinan aman. Harapannya para tokoh
ini dapat menyampaikan kembali tentang
pengetahuan dan keterampilannya kepada
masyarakat di lingkungan sekitarnya.
3. Sasaran tersier, adalah para pembuat keputusan
atau penentu kebijakan, dengan harapan
keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan akan
195www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
memiliki pengaruh dan dampak bagi upaya yang
dilakukan pada kelompok sasaran sekunder dan
primer.
Ketiga sasaran ini dipersyaratkan untuk dilakukan
karena kan terkait satu dengan yang lainnya dalam
sebuah promosi kesehatan.
5. Komitmen Persalinan Aman
5.1 Kebutuhan komitmen
Dalam pembangunan bangsa, peningkatan kualitas
manusia harus dimulai sedini mungkin yakni sejak
bulan pertama kehamilan. Salah satu faktor yang
memegang peranan penting dalam peningkatan
kualitas manusia adalah persalinan aman. Dengan
pemeriksaan kehamilan minimal empat kali dan
persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih dan di
fasilitas kesehatan, keselamatan ibu dan bayi dapat
lebih terjamin.
Persalinan aman berarti seorang ibu dapat
melahirkan bayinya dengan selamat oleh karena
keadaan tenaga, fasilitas, alat dan obat yang
dapat digunakan kalau terjadi komplikasi. Tenaga
kesehatan terlatih dapat langsung menangangi
persoalan yang muncul, karena telah memiliki
pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.
Namun, cakupan pemeriksaan kehamilan
dan persalinan aman sangat tergantung pada
pemahaman, pengetahuan dan komitmen dari
berbagai pihak yang perduli terhadap terwujudnya
generasi penerus yang selamat dan sehat, terutama
ibu melahirkan, lingkungan dimana si ibu berada
serta masyarakat pada umumnya, dan petugas
kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk
memberikan advokasi tentang pentingnya dan
manfaat pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman.
5.2 Kunci Keberhasilan Program Persalinan Aman
1. Menciptakan komitmen, kepedulian,
kesungguhan dan kemauan semua stakeholder.
2. Dukungan eksekutif dan legislatif.
3. Ada unsur (SDM) penggerak program di tingkat
lokal.
4. Menjaga keberlanjutan program.
5.3 Kebijakan Daerah
Sebagai program pemerintah pusat, kabupaten/kota
perlu mengaturnya dalam sebuah kebijakan untuk
menjamin terlaksananya program pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman dalam bentuk
kegiatan konkrit sebagai upaya pencapaian tujuan.
Untuk memberikan arahan atau petunjuk
operasional tentang organisasi, personil, dan
prosedur, dapat berbentuk Surat Keputusan (SK),
Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali), atau
Peraturan Daerah (Perda).
Kebijakan tentang pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman diharapkan dapat:
Lampiran A - Uraian Substansi
196 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
1. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi
ibu untuk mendapat pemeriksaan kehamilan
minimal empat kali dan yang sesuai dengan
standar
2. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi
ibu untuk melahirkan dengan selamat dan aman
3. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi
untuk melahirkan dengan tenaga kesehatan
terlatih dan di fasilitas kesehatan
4. Mendorong peran dan dukungan keluarga,
masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah
daerah terhadap pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman.
Agar kebijakan kepala daerah tersebut berjalan
efektif dalam pelaksanaannya maka langkah-
langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Perumusan: perumusan naskah akademik
2. Advokasi: pembahasan dengan semua pihak
terkait termasuk masyarakat sebagai pengguna
layanan melalui pendekatan persuasif,
presentasi, diskusi, negosiasi
3. Penetapan: proses pengesahan
4. Pelaksanaan: sosialisasi kebijakan dan
penerapan kebijakan oleh para pihak yang
terkait
5. Monitoring: memantau pelaksanaan apakah
sudah sesuai dengan aturan/kebijakan
6. Evaluasi: apakah kebijakan tersebut dapat
mengurangi masalah yang mempengaruhi
kinerja yang diharapkan.
5.4 Para Pihak Terkait dalam program pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman
Dengan telah diundangkannya kebijakan terhadap
pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman, maka
hal yang terpenting adalah komitmen dari semua
pihak terkait baik dari pemberi layanan, ibu hamil
dan keluarga sebagai target dan penyelenggara
pelayanan kesehatan untuk bisa memprioritaskan
pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.
Beberapa pihak yang diharapkan turut berkomitmen
dalam mendorongpemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman adalah:
a) Keluarga terdekat ibu
Dukungan suami diberikan dengan selalu menjaga
suasana batin si ibu seperti membina isteri untuk
memeriksa kehamilan, menemani isteri ketika
diperiksa kehamilan, membina isteri untuk makan
makanan bergizi, membina isteri untuk bersalin
dengan tenaga kesehatan terlatih dan di fasiltas
kesehatan, membina isteri untuk mengikuti kelas ibu
hamil, dan menemani isteri pada saat bersalin.
Orang tua/mertua (keluarga) harus memberikan ibu
hak untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi
bayinya), tidak memaksakan untuk bersalin dengan
dukun bayi, tidak melarang makanan tertentu terkait
tradisi selama kehamilan, dan memberikan ibu
semangat dan dorongan agar ibu percaya diri untuk
pergi memeriksakan kehamilan dan bersalin dengan
tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.
197www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
b) Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan diharapkan memeriksa kehamilan
sesuai dengan standar, memberi informasi yang
tepat tentang kehamilan, persalinan, dan risikonya.
c) Lingkungan kerja/kantor
Lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta
hendaknya menerapkan kebijakan kantor yang
ramah terhadap ibu hamil, termasuk pemberian
izin kepada ibu agar dia dapat ke luar kantor
untuk pemeriksaan kehamilan, dan pemberian cuti
kehamilan dan persalinan.
d) Sesama ibu hamil
Saling berbagi pengalaman yang mencerdaskan,
bertukar informasi, memberi semangat dan
dukungan.
e) Pemerintah
Secara terus menerus mengadakan sosialisasi
tentang pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman, memperbaiki dan melengkapi sarana dan
prasarana pendukung pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman, dan menindak dengan tegas
segala bentuk pelanggaran yang bertentangan
dengan kebijakan pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman.
5.5 Sosialisasi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman
Untuk mensukseskan cakupan pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman, sosialisasi
tentang kebijakan atau peraturan harus dilakukan
untuk memberikan kesadaran tentang kewajiban
para pihak terkait. Selain itu pemberian edukasi,
sosialisasi, advokasi dan kampanye pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman merupakan hal
penting dan kunci utama keberhasilan program,
yang intinya untuk memberikan pemahaman yang
mendorong kesadaran masyarakat ataupun pihak
terkait.
Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat yang
peduli kesehatan ibu dan anak, tokoh agama,
tokoh masyarakat, guru sekolah menengah atas
perlu dirangkul dan diberikan pengetahuan tentang
manfaat pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman dalam jangka pendek dan jangka panjang,
agar mereka dapat ikut mendorong warga yang ada
di wilayahnya, atau para siswa di sekolah-sekolah
yang ada di wilayahnya dapat ikut menyebarkan
pengetahuannya pada orang tua, tetangga atau
paling tidak berguna bagi mereka kelak setelah
mereka berumah tangga.
Dari berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan
beberapa hal penting dalam pelaksanaan promosi
kesehatan adalah:
1. Membangun komitmen para pihak, merupakan
upaya penyadaran masyarakat akan tingginya
angka kematian ibu dan bayi serta resiko
Lampiran A - Uraian Substansi
198 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
persalinan dengan dukun dan juga resiko
kehamilan usia muda, serta adanya komitmen
untuk mendukung kampanye pemeriksaan
kehamilan dan persalinan aman.
2. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang
pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman yang merupakan komitmen pemerintah
daerah dan menjadi acuan dalam berbagai
program kegiatan yang bertujuan untuk
mengimplementasikan regulasi/kebijakan yang
ada.
3. Dukungan pihak pemerintah dalam program dan
kegiatan pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman serta dianggarkan dalam APBD.
4. Peningkatan pemahaman multi stakeholder
tentang pemeriksaan kehamilan dan persalinan
aman, melalui workshop/training yang dilakukan
oleh dinas kesehatan dan puskesmas.
5. Kampanye pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman sampai di tingkat kecamatan-
kelurahan/desa, kepada para tokoh agama,
tokoh masyarakat, kelompok pemerhati
pelayanan publik, asosiasi dan paguyuban, serta
penggerak PKK.
Panduan Pelaksanaan
1. Tahap Persiapan
a) Identifikasi potensi masalah
Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi
masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut
ini:
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah Puskesmas memiliki rencana promosi kesehatan ibu dan
anak (khususnya untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman)?
2 Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan promosi kesehatan?
3 Apakah di Puskesmas terdapat berbagai media promosi kesehatan?
4 Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan cara-cara yang inovatif?
5 Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat?
6 Apakah masyarakat memberikan respon yang positif pada promosi kesehatan yang dilakukan Puskesmas?
7 Apakah masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman?
8 Apakah masyarakat mendukung program pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman?
9 Dll……..10 Dll........
199www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
b) Penentuan prioritas masalah dan analisis penyebab masalah
• Jawaban ‘tidak’ pada tabel di atas
menunjukkan adanya masalah pada aspek
tersebut.
• Dari beberapa masalah yang ditemukan,
temukan mana yang paling mudah
diselesaikan.
• Sesuai dengan hasil prioritas masalah,
lakukan diskusi untuk mencari akar
masalahnya dengan pertanyaan mengapa.
“Mengapa hal tersebut terjadi?”
c) Penyusunan Alternatif Pemecahan Masalah
• Susunlah alternatif pemecahan masalah
berdasarkan temuan akar masalah.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah:
“Bagaimana cara mengatasinya?”.
• Proses penyusunan alternatif pemecahan
masalah dilakukan dengan melibatkan
stakeholder terkait, terutama masyarakat
(MSF).
• Beberapa alternatif pemecahan yang ada,
dibahas untuk memperoleh upaya yang
paling tepat untuk mengatasi masalah
dengan melibatkan sumber daya yang
ada baik lintas program/lintas sektor dan
masyarakat (multi aktor).
• Prioritas pemecahan yang dipilih hendaknya
dapat diterima oleh masyarakat dan
puskesmas, serta yang memiliki dampak
lebih efektif dan efisien bagi penyelesaian
masalah.
d) Penyusunan rencana kerja (POA=Plan of Action)
• Berdasarkan prioritas pemecahan yang
dipilih, susun rencana kerja.
• Beberapa pertanyaan yang harus dijawab
adalah:
− Apa bentuk kegiatannya?
− Apa tujuannya?
− Siapa sasarannya?
− Bagaimana metode atau pendekatan
yang tepat?
− Berapa dana yang dibutuhkan?
− Bagaimana jadwal kegiatannya?
− Siapa yang akan mengerjakan?
− Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
2. Tahap Pelaksanaan
Penggerakan dan pelaksanaan: merupakan upaya
yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan
yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan
adalah implementasi dari kegiatan terpilih.
Mekanisme penggerakan dan pelaksanaan dapat
dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:
1. Menggerakkan keluarga pasien, seperti
suami, anak atau saudaranya yang lain agar
mempunyai tanggungjawab sosial dengan aktif
pada kelompok-kelompok yang peduli terhadap
kesehatan ibu dan bayi. Hal tersebut dilakukan
melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan
kelompok dan membuat gerakan peduli
kesehatan agar kelompok sasaran
Lampiran A - Uraian Substansi
200 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
mempunyai pengetahuan yang benar
tentang kesehatan ibu dan bayi, khususnya
tentang pemeriksaan kehamilan dan
persalinan aman. Diharapkan masyarakat
menjadi paham akan hak-hak kesehatan
reproduksi mereka, sehingga kemudian
mereka bisa meminta pelayanan KIA
tersebut kepada petugas kesehatan.
2. Peningkatan pengetahuan pasien (ibu
bersalin dan ibu menyusui) melalui berbagai
kegiatan pembinaan.
3. Mengoptimalkan peran seluruh stakeholder
lain (lintas program, lintas sektor, dunia
usaha, masyarakat) melalui integrasi
promosi kesehatan ke dalam kegiatan
yang diselenggarakan. Misal sebagai
materi tambahan dalam salah satu mata
pelajaran di sekolah, masuk sebagai materi
tambahan dalam wejangan nikah di KUA,
sebagai indikator tambahan pada penilaian
lomba desa, mendorong dunia usaha agar
mengakomodasi ibu hamil dan ibu pasca
bersalin bagi pekerja wanitanya melalui
penerbitan kebijakan internal organisasi
tentang pengambilan cuti kehamilan dan cuti
persalinan.
3. Tahap Monitoring & Evalusi
• Evaluasi dilakukan di setiap tahapan manajerial,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.
• Evaluasi dilaksanakan pada setiap pertengahan
dan akhir tahun untuk menilai proses dan hasil
pelaksanaan promosi kesehatan.
• Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana
kemajuan kegiatan dan hasil yang dicapai.
• Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk
mengevaluasi diantaranya:
a) Indikator input
1. Ada/tidaknya komitmen kepala puskesmas
dan seluruh jajaran yang tercermin dalam
rencana promosi kesehatan puskesmas
2. Ada/tidaknya tenaga promosi kesehatan
yang sesuai dengan acuan dalam standar
SDM promosi kesehatan puskesmas
3. Kecukupan pelatihan promosi kesehatan
bagi petugas puskesmas
4. Kecukupan dan kelayakan sarana dan
peralatan promosi kesehatan sesuai dengan
acuan standar
5. Kecukupan alokasi dana untuk promosi
kesehatan.
b) Indikator proses
1. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan
kegiatan promosi kesehatan di dalam
gedung (promosi kesehatan langsung oleh
petugas kepada pasien yang dilayani,
penyuluhan kelompok kepada pasien yang
sedang menunggu pelayanan, pemasangan
poster, dll)
2. Kelayakan media promosi yang digunakan,
baik berupa poster, spanduk, leaflet, dll dari
sisi bentuk, kejelasan informasi, dll
3. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan
kegiatan promosi kesehatan di luar gedung,
201www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
misal kunjungan rumah, pada kegiatan
pertemuan massa, dll
4. Frekuensi promosi kesehatan yang
dilakukan oleh lintas sektor, dunia usaha,
dan masyarakat.
c) Indikator output
1. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan
promosi kesehatan
2. Jumlah pasien yang mendapat layanan
promosi kesehatan
3. Jumlah keluarga yang mendapat kunjungan
rumah
4. Jumlah kelompok masyarakat yang sudah
dipintarkan oleh tenaga puskesmas dengan
pengorganisasian masyarakat.
d) Indikator dampak
1. Capaian K1
2. Capaian K4
3. Capaian ibu yang mempunyai Buku KIA
4. Capaian pemberian tablet zat besi
5. Capaian pemberian vaksin Tetanus Toksoid
6. Capaian deteksi resiko
7. Capaian persalinan dengan tenaga
kesehatan
8. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan
9. Capaian penanganan komplikasi
10. Angka Kematian Ibu (AKI)
11. Angka Kematian Bayi (AKB).
Contoh Praktek Baik
a) Lomba Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu
kabupaten yang menaruh perhatian yang tinggi
terhadap persalinan aman dan ASI serta upaya
pencegahan pernikahan dini, yang diwujudkan
dalam berbagai kegiatan nyata dengan dipayungi
oleh Peraturan Bupati (Perbup) No. 41 Tahun 2012
tentang KIA dan penobatan Ibu Bupati sebagai
UMMI PERSAMEDA (Ibu Pendamping Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif) dan Bunda KESPRO.
Ustadz Fauzan - Juara Pertama Lomba Kultum Kabupaten Bondowoso
Lampiran A - Uraian Substansi
202 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
Masyarakat Kabupaten Bondowoso yang sebagian
besar merupakan masyarakat etnis Madura dimana
kepercayaan masyarakat terhadap dukun cukup
tinggi dan juga adanya budaya pernikahan dini dan
pemberian makanan tambahan bagi bayi selain
ASI sebelum usia 6 bulan, memerlukan inovasi dan
terobosan strategis yang dapat menggerakkan dan
menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan
pentingnya persalinan aman, inisiasi menyusu dini,
ASI Eksklusif dan juga resiko pernikahan dini.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bondowoso adalah kampanye melalui
para tokoh agama, dimana para tokoh agama
(ulama dan ustadz) ikut mendukung kampanye ini
melalui berbagai kotbah maupun wejangan kepada
masyarakat tentang persalinan aman, ASI dan
pencegahan pernikahan dini.
Melalui lomba Kultum (Kuliah Tujuh Menit) yang
didahului dengan pembekalan para ustadz tentang
substansi tentang persalinan aman, ASI dan juga
kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan
dini, para ustadz menunjukkan komitmen dan
performance yang bagus dalam penyampaian
substansi materi dengan model penyampaian
yang ‘merakyat’ sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat awam.
Cuplikan kultum yang menarik antara lain “ Bayi
adalah anak ibu, bukan anak sapi, maka yang
terbaik adalah Air Susu Ibu (ASI) dan bukan Air
Susu Sapi”
b) Wejangan Perias Manten
Salah satu terobosan kampanye kreatif yang
dilakukan di Kota Probolinggo adalah melalui para
perias manten yang berkomitmen mendukung
persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Diawali dengan pembekalan para perias manten
tentang substansi persalinan aman, inisiasi
menyusu dini dan ASI Eksklusif, para perias manten
memberikan wejangan kepada kedua mempelai saat
dirias manten.
Pada momen yang berbahagia sebelum
melaksanakan pernikahan, wejangan terkait
persalinan aman, IMD dan ASI eksklusif diharapkan
akan dapat diterima dan dilaksanakan nantinya.
Buletins ederhana juga disiapkan di salon / rumah
perias manten yang dapat dibaca-baca saat
mempelai menunggu saat dirias.
203www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
c) Sarasehan Pedagang Pasar, Penjual Jamu, Tukang Ojek
Beberapa anggota multi stakeholder forum
yang cukup aktif dalam melaksanakan
kampanyePersalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif
di Kabupaten Jember dan Kota Probolinggo
melaksanakan berbagai macam kegiatan sarasehan
kepada para tokoh dan asosiasi, antara lain
kelompok Pedagang Sayur dan Penjual Jamu.
Pedagang Sayur dan Penjual Jamu memiliki
intensitas bertemu dengan banyak ibu hamil dan
pasangan usia subur (PUS) ketika berjualan,
kesempatan ini yang diambil sebagai peluang untuk
menyampaikan pesan Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif.
Para pedagang dibekali dengan materi PA, IMD
dan ASI Eksklusif yang dikemas dengan sederhana
sehingga para pedagang mudah untuk menerima
dan menyampaikan materi tersebut kepada para
ibu hamil, PUS dan remaja yang ditemui ketika
berjualan.
Selain dibekali dengan materi ekonomi dagang
para pedagang sayur juga dijelaskan tentang peran
mereka dalam meningkatkan cakupan kunjungan
pemeriksaan kehamilan K1-K4 serta penurunan
angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), dengan
insentif Pedagang Sayur dan Penjual Jamu juga
mampu menolong sesama dengan berperan dalam
menurunkan Kematian Ibu dan Kematian Bayi.
Insentif ini menumbuhkan Rasa Bangga karena
tidak hanya bidan yang bisa berperan tetapi dari
kalangan biasapun bisa berperan menurunkan
angka kematian ibu dan bayi.
Rasa bangga inilah yang akan menumbuhkan
loyalitas untuk berperan dalam mencapai dan
mensukseskan program MDGs. Pedagang dan
penjual jamu juga dibekali dengan Leaflet yang
berisi tentang Persalian Aman, IMD dan ASI
Eksklusif untuk diberikan kepada pelanggan
terutama ibu hamil dan PUS, serta tidak lupa
jargon yang ditanamankan kepada para pedagang:
‘1 MENIT UNTUK MENYELAMATKAN NYAWA
ORANG LAIN’.
Lampiran A - Uraian Substansi
204 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
d) Pemasangan banner dalam Bahasa Daerah
Salah satu bentuk kampanye yang dapat dilakukan
oleh MSF yang peduli terhadap isu Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif adalah melalui
pemasangan banner di lokasi-lokasi strategis
dengan menggunakan bahasa daerah setempat.
Tujuan dari penggunaan bahasa daerah setempat
dan bilamana ada foto yang dipasang sedapat
mungkin adalah foto tokoh setempat yang cukup
dikenal masyarakat dan mempunyai pengaruh
terhadap masyarakat, sehingga mampu memberikan
pesan yang mudah dipahami dan akrab dengan
masyarakat, sehingga ada rasa memiliki.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
205www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Departemen Kesehatan RI, 2004. Modul pelatihan bagi tenaga promosi kesehatan di Puskesmas.Tersedia di
www.bbpkciloto.org.
Dirjen BinKesMas, Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, 2006.
Kepmenkes 128/Menkes/SK/II/2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
Kepmenkes 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.
Permendagri 69/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
Permenkes 828/2008 tentang Standar Pelayanan Minial Bidang Kesehatan.
Permenpan 13/2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 33/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2009. Menuju Persalinan yang Aman dan Selamat agar
Ibu Sehat, Bayi Sehat.
Trihono, 2005, Manajemen Puskesmas berbasis Paradigma Sehat.
UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Lampiran B DAFTAR PUSTAKA
206 www.kinerja.or.id
Lampiran C - Bahan di CD
Tata Kelola Persalinan Aman
Lampiran CBAHAN DI CD
Modul Persalinan Aman ini (soft copy)
Bahan Promosi
Presentasi Powerpoint
1. Strategi Pendekatan KINERJA
2. Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Perencanaan BOK
3. Standard Operating Procedures (SOPs)
4. Survei Pengaduan& Janji Perbaikan Layanan
5. Kemitraan Bidan dan Dukun
6. Kantong Persalinan
7. Promosi Kesehatan
207www.kinerja.or.id Tata Kelola Persalinan Aman
Lampiran DDAFTAR SINGKATAN/ISTILAH
ADD : Alokasi Dana Desa
AINI : Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu
ANC : Antenatal Care – pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan terlatih
Analisis SWOT : metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman atau tantangan (Threats) dalam suatu program atau organisasi.
ASI : Air Susu Ibu
ASI Eksklusif : ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan apapun selain obat untuk terapi untuk pengobatan penyakit.
ATK : Alat Tulis Kantor
BOK : Biaya Operasional Kesehatan
Demand side : Penerima atau pengguna pelayanan kesehatan (masyarakat)
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Governance : Tata kelola pemerintah atau organisasi
HPHT : Hari Pertama Haid Terakhir
IMD : Indeks Pengaduan Masyarakat
IPM : Kesehatan Ibu dan Anak
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIE : Komunikasi Informasi dan Edukasi
USAID-KINERJA : Program tata kelola pemerintahan dengan dukungan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat
KUA : Kantor Urusan Agama
K1 : Kunjungan baru ibu hamil - kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan pada trimester I dengan usia kehamilan 1 sampai 12 minggu.
Lampiran A - Uraian Substansi
208 www.kinerja.or.idTata Kelola Persalinan Aman
K4 : Kunjungan ibu hamil yang keempat untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada trimester III, di mana usia kehamilan > 24 minggu.
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs : Millenium Development Goals
MoU : Memorandum of Understainding
MSF : Multi-Stakeholder Forum
Muspika : Musyawarah Pimpinan Kecamatan – lintas sektor tingkat kecamatan
OMP : Organisasi Mitra Pelaksana
Perbup : Peraturan Bupati
Perda : Peraturan Daerah
Perwali : Peraturan Walikota
PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
POA : Plan of Action
Polindes : Pondok Bersalin Desa
Poskesdes : Pos Kesehatan Desa
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu, biasanya pada tingkat dusun
PTP : Perencanaan Tingkat Puskesmas
Puskesmas RIA : Puskesmas Ramah Ibu dan Anak
PWS KIA : Pemantauan Wilayah Setempat terkait Kesehatan Ibu dan Anak
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely
SOP : Standard Operating Procedure
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPP : Standar Pelayanan Publik
SP2TP : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
SP3 : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas
Supply side : Pemberi Pelayanan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)
KINERJA-USAIDGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]
IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS