tata kelola final
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
1/29
Tanggal 31 Maret 2015
Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan
12 Mei 2015
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
2/29
OUTLINE
I. Latar Belakang
II. Prinsip & Definisi GCG
III. Cakupan Tata Kelola
IV. Laporan dan Penilaian Tata Kelola
V. Sanksi
VI. Ketentuan Peralihan
VII. Penutup
2
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
3/29
3
3
I. LATAR BELAKANG
1. BPR berperan memberikan kredit kepada UMKM dan membantumembuka akses pada sistem keuangan, namun pelayanan BPRkepada UMKM belum optimal, sehingga perlu peningkatan
kepercayaan masyarakat dan brand image BPR melalui ketentuanpenerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Beberapa BPR besar telah berkembang sangat pesat. Pada tahun2014 terdapat BPR dengan modal inti dan total aset yang relatif besardibandingkan dengan rata-rata industri BPR. Semakin meningkatmodal inti dan total aset, meningkat pula risiko BPR karenabertambahnya dana pihak ketiga, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah nasabah. Haltersebut membutuhkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik untukmeminimalkan potensi terjadinya risiko.
3. Terdapat fakta bahwa fraud karena Tata kelola yang lemah
merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasankhusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dankepercayaan masyarakat terhadap BPR.
4. Penerapan Tata Kelola yang baik dalam pengelolaan BPR diharapkandapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangkapanjang yang tentunya menjamin ketersediaan pelayanan jasa
keuangan kepada UMKM dan masyarakat di pelosok daerah.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
4/29
4
PERTUMBUHAN JUMLAH BPR BESAR (NASIONAL)
Pengelompokan BPR Berdasarkan Total Aset (2007 S/D Mar 2014)
4.4 T
3.4 T
BPR Eka BA, B-Lampung
BPR KS, Bandung
2.0 TBPR Sri Artha L, Denpasar
1.7 TBPR Jawa Timur, Surabaya
1.3 TBPR Palu Lokadana U, Palu
Perkembangan BPR besar pada 5 BPR(Total Aset > Rp1 T) sedangkan BPR keciltidak berkembang
Dibandingkan dg Bank Umum (Mar 2014), terdapat:
•8 Bank Umum memiliki Total Aset < Rp1 Trilyun
•9 BU dgn total aset di kisaran Rp 1 T s.d. < Rp2 T
•5 BU dgn Total Aset di kisaran Rp2 T s.d. < Rp3 T
•5 BU dgn total aset dikisaran Rp3 T s.d. < Rp4 T
Wajib melaksanakan PBI No.8/4/PBI2006 tgl. 30 Jan2006 ttg Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum secarapenuh sejak akhir bulan Juni 2008
Total
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
5/29
PRINSIP DASAR TATA KELOLA
Keterbukaan (Transparency)
Akuntabilitas ( Accountability )
Pertanggungjawaban (Responsibility)
Independensi (Independency)
Kewajaran (Fairness)
.
.
Definisi menurut POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BankPerkreditan Rakyat, Tata Kelola yaitu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip sebagaiberikut :
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
6/29
CakupanTata Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris/Pengawas
2. Komite
3.PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Ekstern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7.TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
7/29
Aspek Pertama : Direksi dan Dewan
Komisaris/Pengawas
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
1) Jumlah, Komposisi, Kriteria
dan Independensi Direksi dan
Dewan Komisaris/Pengawas.2) Tugas dan tanggung jawab
Direksi dan Dewan
Komisaris/Pengawas.
3) Rapat Direksi dan DewanKomisaris/Pengawas.
4) Aspek Transparansi Direksi.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
8/29
Jumlah, Komposisi, Kriteria dan
Independensi Direksi dan Dewan Komisaris
BPR yang memiliki modal inti
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
9/29
KOMISARIS INDEPENDEN
• BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling
sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris.
• BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) s.d.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
10/29
Rapat Direksi dan Rapat
Komisaris/PengawasRapat Direksi
• Pengambilan keputusan dilakukandengan musyawarah untuk mencapaimufakat.
• Hasil rapat wajib dituangkan dalam
risalah rapat.• Perbedaan pendapat wajib
disampaikan dalam risalah rapat.
Rapat Komisaris/Pengawas
• Rapat Dewan Komisaris/Pengawaswajib diselenggarakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dandihadiri oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris/Pengawas.• Agenda rapat memuat rencana bisnis
BPR, isu-isu strategis BPR,evaluasi/penetapan kebijakan strategisdan/atau evaluasi realisasi rencanabisnis BPR.
• Dewan Komisaris/Pengawas wajibmenyelenggarakan rapat denganagenda penetapan rencana bisnispaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
• Hasil rapat wajib dituangkan dalamrisalah rapat.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
11/29
Aspek Transparansi Direksi
Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota
Direksi wajib mengungkapkan:
a. Kepemilikan sahamnya pada BPR yang
bersangkutan dan perusahaan lain;
b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi lain dan/atau pemegang
saham BPR.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
12/29
Aspek Kedua : Komite - Komite
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. Fungsi
Kepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
1) Struktur dan Keanggotaan
Komite.
2) Jabatan Rangkap ketua
Komite.
3) Tugas dan Tanggung Jawab
Komite
4) Rapat komite
•BPR dengan modal inti paling sedikit 80 M wajib membentuk paling sedikit
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
• Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
13/29
Lanjutan Aspek kedua : 1) Struktur dan
Keanggotaan Komite
Dewan Komisaris
Komite Audit
1 Orang KomisarisIndependen (Ketua)
1 Pihak independendi bidang
keuangan/akuntansi
1 pihak independenmemiliki pengalaman
hukum/perbankan
Komite PemantauRisiko
1 Orang KomisarisIndependen (Ketua)
1 Pihak Independendi Bidang Keuangan
1 Pihak di BidangManajemen Risiko
Komite Remunerasidan Nominasi
1 Orang komisarisindependen
1 Orang komisaris
1 Orang PejabatEksekutif yang
menangani SDM
KETUA
• Anggota Direksi dilarang menjadi
anggota komite.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
14/29
Lanjutan Aspek kedua : 2) Jabatan Rangkap Ketua
KomiteKetua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua
Komite pada 1 (satu) komite.
3) Tugas dan Tanggung Jawab KomiteTugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :
a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan auditserta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupanpengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
b. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap:i. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
ii. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yangberlaku;
iii. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;iv. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern,
akuntan publik, dan hasil pengawasan otoritas yang berwenang (OJK, LPS, PPATK, dll)dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
15/29
Lanjutan Aspek kedua : 3) Tugas dan
Tanggung Jawab Komite
Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Memberikan Rekomendari mengenai :
• Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan
kebijakan tersebut.
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja
manajemen risiko
Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Terkait dengan kebijakan remunerasi:
1.melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan
2.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepadaRapat Umum Pemegang Saham;
b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untukdisampaikan kepada Direksi;
Terkait dengan kebijakan nominasi:
1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihandan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisarisuntuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksikepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggotaKomite;
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
16/29
Lanjutan Aspek kedua : 3) Rapat Komite
• Dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib yang ditetapkan
• Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite
Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan apabila dihadiri oleh
mayoritas anggota komite termasuk seorang Komisaris
Independen dan pihak independen
• Pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapaimufakat/suara terbanyak
• Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasi
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
17/29
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
Aspek Ketiga : Pelaporan Intern danBenturan Kepentingan
1) Pelaporan Intern : BPR wajib
memastikan ketersediaan dan
kecukupan pelaporan intern
2) Penanganan Benturan
Kepentingan : dalam hal terjadibenturan kepentingan Direksi,
Dewan Komisaris dan pejabat
eksekutif dilarang mengambil
tindakan yang dapat merugikan
BPR atau mengurangi
keuntungan BPR dan wajib
mengungkapkan beturan
kepentingan dimaksud dalam
setiap keputusan
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
18/29
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
Aspek Keempat : Fungsi Kepatuhan,
Audit Intern dan Ekstern1) Fungsi Kepatuhan dan
Penugasan Anggota Direksi
yang membawahkan FungsiKepatuhan BPR
2) Fungsi Audit Intern
3) Fungsi Audit Ekstern
4) Penerapan Manajemen
Risiko
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
19/29
Lanjutan Aspek keempat : 1)Fungsi Kepatuhan dan Penugasan
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR
• BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
BPR yang memiliki modal inti
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
20/29
Lanjutan Aspek keempat : 2) Fungsi Audit Intern
BPR yang memiliki modal inti
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
21/29
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
Aspek Kelima : Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPK)
BPR wajib menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam penyediaan dana denganberpedoman pada ketentuan yang
mengatur mengenai BMPK BPR
(PBI No.11/13/PBI/2009 tentang BMPK)
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
22/29
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
Aspek Keenam : Rencana Bisnis BPR
BPR wajib menyusun rencana bisnis
yang mencakup rencana strategis jangkapanjang dan rencana bisnis tahunan
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
23/29
CakupanTata
Kelola
1. Direksi danDewan
Komisaris
2. Komite
3. PenangananBenturan
Kepentingan
4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern
5. BMPK
6. RencanaBisnis BPR
7. TransparansiKondisi
Keuangan danNon Keuangan
Aspek Ketujuh : Aspek TransparansiKondisi BPR
• Mengacu pada ketentuan
mengenai transparansi kondisi
keuangan BPR (PBI
No.15/3/PBI/2013 tentangTransparansi Kondisi Keuangan)
• Melaksanakan transparansi
mengenai produk dan/atau
layanan dan penggunaan data
nasabah BPR dengan berpedoman
pada ketentuan mengenai
perlindungan konsumen sektor
jasa keuangan dan ketentuan yang
mengatur mengenai transparansi
informasi produk bank dan
penggunaan data pribadi nasabah
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
24/29
LAPORAN DAN PENILAIAN TATAKELOLA
1) Laporan Terkait Penerapan Tata Kelola• Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus
ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur Utama dan disampaikankepada OJK paling lambat 3 bulan setelah akhir bulan pelaporan.
• Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undang lainnya danditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan disampaikan paling lambat 10 harikerja sejak ditemukan penyimpangan.
• BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun.
Laporan Penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi :
• Ruang lingkup Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola BPR.
• Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggotaDireksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
• Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota
Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.• Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
• Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
• Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
• Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
• Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.
• Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
•
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun pemberian dana.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
25/29
2) Penilaian Sendiri Terhadap Penerapan Tata Kelola
• BPR wajib melakukan penilaian sendiri atas Tata Kelola BPR dengan cakupan tata kelola palingsedikit 1 (satu) kali dalam setahun
• Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan darilaporan penerapan tata kelola
BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola paling lambat 4bulan setelah tanggal 31 Desember kepada OJK, Asosiasi BPR se indonesiadan 1 (satu ) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
LANJUTAN : LAPORAN DANPENILAIAN TATA KELOLA
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
26/29
Bagi BPR yang tidak mematuhi ketentuan penerapan GCG
akandikenakan sanksi administratif berupa :• Teguran tertulis• Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat
faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan• Pembekuan kegiatan usaha tertentu• Pemberhentian pengurus BPR dan selanjutnya menunjuk
dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat UmumPemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkatPengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas JasaKeuangan
• Pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham
BPR dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme ujikemampuan dan kepatutan ( fit and proper test)
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
27/29
Bagi BPR yang tidak mematuhi ketentuan pelaporan akan dikenakan sanksi yaitu:1. BPR yang terlambat menyampaikan laporan lebih dari 4 bulan tetapi belum
melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus riburupiah) per hari keterlambatan.
2. BPR yang tidak menyampaikan laporan lebih dari 5 (lima) bulan setelah tahunbuku berakhir dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. BPR yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan atau tidak lengkapsecara signifikan tentang audit intern dan pada waktu yang telah ditentukanakan dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sanksi administratif antara lain berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/ataub. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham BPR dalam daftar
tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper
test ).4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar karena laporan tidak benar dan atau
tidak lengkap secara signifikan dilakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kalisurat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) harikerja untuk setiap teguran dan BPR tidak memperbaiki laporan dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
28/29
KETENTUAN PERALIHAN
Laporan Penerapan Tata Kelola dilaporkan kepada OJK untukposisi akhir bulan Desember 2016
Laporan penerapan Tata Kelola disampaikan kepada para pihakdan diunggah pada lama (homepage) BPR sejak posisi laporan
akhir bulan Desember 2017
Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan penerapanTata Kelola mulai diterapkan untuk penyampaian laporan posisi31 Desember 2017.
Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban kelengkapanstruktur organisasi mulai berlaku 2 tahun setelah peraturan iniditetapkan.
.
-
8/18/2019 Tata Kelola Final
29/29
.