tata kelola blud uptd pkm bunut
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
1/53
Pedoman Tata Kelola
A. Latar Belakang
Sejalan dengan pergeseran paradigma BLUD Puskesmas Bunut
sebagai layanan publik dan layanan pasar, maka Puskesmas harus
dikelola secara entepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu
Puskesmas perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebihmandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi
terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction).
danya re!ormasi pengelolaan keuangan "egara dengan
terbitnya Undang#Undang "omor $ tahun %&&' tentang Perbendaharaan
"egara, memberikan angin segar bagi Puskesmas untuk pengelolaan
yang lebih baik ke depan. Di dalam pasal dan * undang#undang
tersebut, diatur suatu koridor baru dalam pengelolaan keuangan negara
yaitu Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Sebagai aturan
pelaksanaannya, terbitlah Peraturan Pemerintah +epublik ndonesia
"omor %- ahun %&&/ yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah
+epublik ndonesia "omor 0' ahun %&$%, dan Peraturan 1enteri Dalam
"egeri "omor $ ahun %&&0, tentang Pedoman eknis Pengelolaan
2euangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD dibentuk untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan Permendagri $3%&&0 Puskesmas memenuhi syarat
teknis dan subtanti! untuk dijadikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD),yaitu suatu instansi dilingkungan pemerintah daerah yang di bentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan, mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip e!isiensi
dan produkti4itas.
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB I
PENDAHULUAN
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
2/53
Pedoman Tata Kelola
Bila Puskesmas Bunut ditetapkan menjadi BLUD, Puskesmas
Bunut dapat menerapkan Pola Pengelolaan 2euangan BLUD (PP2#
BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan !leksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek#praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya.
Dengan menerapkan PP2#BLUD, Puskesmas dapat lebih leluasa
menentukan keputusan#keputusan strategis dengan memperhatikan dan
menjalankan praktik bisnis yang sehat, dikelola oleh orang#orang yang
pro!esional sehingga diharapkan Puskesmas mampu bertahan bahkan
bersaing dan mandiri dengan tetap bersinergi dengan program#program
pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk dapat menerapkan status PP2#BLUD penuh maka UPD
Puskesmas Bunut mengajukan persyaratan administrasi yang harus
dipenuhi oleh Puskesmas sesuai dengan Permendagri "o $ tahun %&&0
Pasal $$ sebagai berikut5
$. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan
keuangan, dan man!aat bagi masyarakat6
%. Pola ata 2elola6
-. +encana Strategi Bisnis ahun %&$#%&%&
'. Proyeksi Laporan 2euangan ahun %&$ # %&%&
/. Standar Pelayanan 1inimum (SP1)6 dan
. Surat Pernyataan Bersedia Diaudit
lur pikir terintegrasi persyaratan administrasi diatas dapat
digambarkan dalam !ormat Grand Design BLUD, dimana penjelasan dari
gambar alur pikir grand design BLUD di atas adalah sebagai berikut5
a. Penyusunan +SB harus sejalan dengan +encana Pembangunan
7angka 1enengah Daerah (+P71D). Dalam hal ini program#
program untuk urusan 8ajib bidang kesehatan yang disajikan
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
3/53
Pedoman Tata Kelola
dalam +SB harus selaras dengan program#program yang dituangkan
dalam +P71D.
b. arget pencapaian +SB Puskesmas harus sejalan dengan rencana
pencapaian SP1 Puskesmas baik dalam penyediaan sumberdaya,
jenis dan jumlah layanan maupun mutu layanan yang hendak
dicapai dalam kerangka 8aktu / tahun. Pola pembiayaan jangka
menengah meliputi belanja modal terkait dengan penyediaan aset
Puskesmas untuk memenuhi Standar 1inimum set Pelayanan
dan belanja barang dan jasa terkait dengan biaya per unit
layanan dikalikan jumlah kunjungan pasien. Di samping itu juga
harus memperhatikan biaya per unit (unit cost ) layanan dan tarip
layanan dalam rangka membuat prognosa pendapatan dan beban
lima tahun kedepan.
c. Penyusunan +encana Bisnis dan nggaran (+B) Puskesmas
harus sejalan dengan +SB dan +encana 2erja Pemerintah Daerah
(+2PD). +B selanjutnya menjadi bagian dari +PBD untuk
dibahas dengan im nggaran Pemerintah Daerah dan DP+D
menjadi PBD.
d. Berdasarkan penetapan PBD, disusun Dokumen Pelaksanaan
nggaran (DP) sebagai dasar penarikan dana yang bersumber
dari PBD, sekaligus sebagai lampiran kontrak kinerja antara 2epala
Puskesmas dengan 2epala Daerah selaku pemilik.
e. n!ormasi realisasi keuangan Puskesmas diproses melalui Sistem
kuntansi 2euangan sedangkan in!ormasi kinerja diadministrasikan
melalui Sistem Pengumpulan Data 2inerja untuk menghasilkanoutput berupa laporan keuangan dan laporan kinerja.
!. Sistem kuntansi 2euangan harus didukung oleh subsistem#
subsistem antara lain billing system, inventory system, manajemen
aset, dan Sistim n!ormasi 1anajemen Medical Record yang
pemenuhannya secara e!ekti! dan lengkap menjadi tanggung ja8ab
BLUD dalam melengkapinya.
g. Seluruh proses pengelolaan keuangan Puskesmas sebagai BLUD
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
4/53
Pedoman Tata Kelola
dikelola berdasarkan Pola ata 2elola yang baik dengan
berlandaskan prinsip#prinsip Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi, Fairness (TARIF).
Puskesmas Bunut sebagai Puskesmas yang mempunyai tugas
dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil
guna dengan mengutamakan Upaya 2esehatan perseorangan, upaya
kesehatan masyarakat dan penunjang yang harus menerapkan a9as
penyelenggaraan Puskesmas secara terpadu yaitu a9as
pertanggungja8aban 8ilayah, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan
rujukan. :leh karena pelayanan kesehatan sangat terkait dengan hubunganantar manusia, maka pelayanan di Puskesmas Bunut harus senantiasa
berorientasi pada kepuasan pelanggan. :leh karena itu Puskesmas Bunut
dituntut untuk dapat menerapkan praktik#praktik bisnis yang sehat yang
senantiasa memperhatikan mutu sumberdaya manusianya (brainware),
sarana#prasarana (hardware), prosedur kerja (software), net-working dan
sistem in!ormasi (infoware) dan perangkat hatinya (heartware). Pedoman
ata 2elola ini diperlukan sebagai acuan bagi organ#organ Puskesmas
dalam berinteraksi dan menjalankan peran sebagai penyedia jasa layanan
publik yang diharapkan dapat meningkatkan nilai (value) serta citra
Puskesmas dalam jangka panjang.
B. Pengertian Pola Tata Kelola
Berdasarkan Pasal $- Peraturan 1enteri Dalam "egeri "omor $
ahun %&&0 tentang Pedoman eknis Pengelolaan 2euangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), Pola ata 2elola merupakan peraturaninternal Satuan 2erja Perangkat Daerah (S2PD) atau Unit 2erja yang akan
menerapkan Pola Pengelolaan 2euangan (PP2) BLUD. Selanjutnya dalam
pasal -$ dan -% Permendagri "omor $ ahun %&&0 disebutkan, BLUD
beroperasi berdasarkan Pola ata 2elola atau peraturan internal, yang
memuat antara lain5
$. Struktur organisasi;
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
5/53
Pedoman Tata Kelola
menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, !ungsi, tanggung
ja8ab, dan 8e8enang dalam organisasi.
%. Prosedur kerja;
menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan
dan !ungsi dalam organisasi.
-. Pengelompokan ungsi !ang logis6
menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara !ungsi
pelayanan dan !ungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip
pengendalian intern dalam rangka e!ekti!itas pencapaian organisasi.
'. Pengelolaan sumber da!a manusia6
merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber
daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitati!
dan kualitati!3kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan
organisasi secara e!isien, e!ekti!, dan produkti!. 1eliputi penerimaan
pega8ai, penempatan, sistem renumerasi, jenjang karir, pembinaan
termasuk sistem reward dan punishment , serta pemutusan hubungan
kerja.
". Prinsip#Prinsip Tata Kelola
Prinsip#prinsip tata kelola BLUD sebagaimana disebutkan dalam
pasal -$ ayat (%) dan pasal -- Permendagri "omor $ ahun %&&0 terdiri
dari 5
Transparansi,
merupakan a9as keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus
in!ormasi agar in!ormasi secara langsung dapat diterima bagi yangmembutuhkan.
Akuntabilitas,
merupakan kejelasan !ungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada
BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungja8abkan.
Responsibilitas,
merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi
terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang#undangan.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
6/53
Pedoman Tata Kelola
Independensi,
merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara pro!esional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang#undangan dan prinsip
bisnis yang sehat.
$. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola
Pola ata 2elola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas bertujuan untuk 5
$. 1emaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung ja8ab.
%. 1endorong pengelolaan Puskesmas secara pro!esional, transparan
dan e!isien, serta memberdayakan !ungsi dan peningkatan kemandirian
organ Puskesmas .
-. 1endorong agar organ Puskesmas dalam membuat keputusan dan
menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang#undangan yang
berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung ja8ab sosial
Puskesmas terhadap stakeholder .
'. 1eningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan
umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan di dalam dan di luar
gedung.
/. 1enjaga Pelayanan 2esehatan dapat terselenggaranya dengan
berdasarkan standar pelayanan
%. Sumber Reerensi Pola Tata Kelola
Sumber re!erensi untuk menyusun Pola ata 2elola Puskesmas
antara lain adalah 5
$. Peraturan Pemerintah "omor %- ahun %&&/ tentang Pengelolaan
2euangan Badan Layanan Umum.
%. Peraturan 1enteri 2euangan "omor $&*3P12.&/3%&&0 tentang De8an
Penga8as pada Badan Layanan Umum.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
7/53
Pedoman Tata Kelola
-. Peraturan 1enteri Dalam "egeri "omor $ ahun %&&0 tentang
Pedoman eknis Pengelolaan 2euangan Badan Layanan Umum
Daerah.
'. 2eputusan 1enteri Badan Usaha 1ilik "egara (BU1") "o. 2;P#
$$031#1BU3%&&% tentang Penerapan Praktik#Praktik Good orporate
Governance (
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
8/53
Pedoman Tata Kelola
A. K%$'$'KA( $A( F'()SI*. BL'$ Puskesmas Bunut
BLUD Puskesmas Bunut adalah Unit Pelaksana eknis
Dinas 2esehatan 2abupaten Pelala8an yang bertanggung ja8ab
terhadap pembangunan kesehatan serta berperan dalammenyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar
memperoleh derajat kesehatan yang optimal.Dengan demikian BLUD Puskesmas Bunut merupakan salah
satu Puskesmas yang ber!ungsi sebagai pusat penggerak
pembangunan ber8a8asan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga
dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, BLUD Puskesmas Bunutmempunyai !ungsi 5
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran +2 dan dokumen
pelaksanaan anggaran DP Puskesmas .
b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas .
c. Pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan kesehatan.
d. Penyusunan rencana strategis Puskesmas .
e. Penyelenggaraan pelayanan medis umum, kesehatan gigi danmulut.
!. Penyelenggaraan asuhan kepera8atan.
g. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis terbatas.
h. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan imunisasi.
i. Penyelenggaraan pelayanan ambulance rujukan.
j. Penyelenggaraan pelayanan gadar bencana.
k. Penyelenggaraan konsultasi kesehatan perorangan dan rujukan.
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
9/53
Pedoman Tata Kelola
l. Penyelengaraan pencatatan medis.
m. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pera8atan peralatan
kedokteran, peralatan kepera8atan, peralatan perkantoran dan
peralatan kesehatan lainnya.
n. Penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan.
o. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pasien.
p. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan masyarakat.
?. Penanganan pengelolaan limbah medis.
r. Pengelolaan teknologi in!ormasi Puskesmas .
s. Pelaksanaan promosi dan publikasi kegiatan pelayanan
Puskesmas .
t. Pemberdayaan Puskesmas Pembantu dan Pos 2esehatan
2elurahan.
u. Pengelolaan kepega8aian keuangan dan barang.
4. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
8. Penyelenggaraan bimbingan praktik kerja lapangan untuk institusi
yang telah ditentukan oleh Dinas kesehatan.
@. Penyusunan bahan pelaporan Dinas kesehatan yang terkait
dengan tugas dan !ungsi Puskesmas .
y. Pelaporan dan pertanggungja8aban pelaksanaan tugas dan
!ungsi Puskesmas
+. $PR$ Kabupaten Pelalaan
dalah lembaga yang memegang kekuasaan dalam
menetapkan +encana Pembangunan 7angka Panjang dan 1enengah
Daerah, menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap
anggaran Puskesmas melalui +aperda PBD, melakukan
penga8asan terhadap pelaksanaan Perda tentang PBD dan
menyetujui pertanggungja8aban pelaksanaan anggaran Puskesmas
melalui +aperda Pertanggungja8aban Pelaksanaan PBD.
Disamping itu DP+D 2abupaten Pelala8an juga memiliki
8e8enang untuk 5
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
10/53
Pedoman Tata Kelola
a. 1enyetujui pemindahtanganan tanah dan3atau bangunan milik
Puskesmas .
b. 1enyetujui pemindahtanganan barang milik Puskesmas
2abupaten Pelala8an selain tanah dan3atau bangunan .
-. Bupati Pelalaan
dalah kepala daerah yang me8akili Pemerintah
2abupaten Pelala8an selaku pemilik Puskesmas . Bupati memiliki
ke8ajiban, hak dan 8e8enang sebagai berikut 5
a. Selaku pemilik berke8ajiban untuk melakukan pembinaan
teknis kepada BLUD melalui Sekretaris Daerah dan Dinas2esehatan 2ota 2abupaten Pelala8an serta pembinaan
keuangan BLUD melalui Dinas Pendapatan, 2euangan dan
Pengelolaan set Daerah.
b. Pelaku Pemilik berke8ajiban untuk menjaga tujuan pendirian
Puskesmas tetap terlaksana dan memberikan man!aat yang
semaksimal mungkin bagi negara dan daerah untuk
kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
c. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian De8an Penga8as dan Pejabat Pengelola BLUD.
d. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme penilaian kinerja
Puskesmas dan penilaian kinerja De8an Penga8as dan
Pejabat Pengelola.
e. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme untuk
mengesahkan +SB, +B dan Laporan Pertanggungja8aban
ahunan, dengan tepat 8aktu.
!. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme baku dan
transparan menyangkut pemberian persetujuan atas semua
kegiatan Puskesmas yang memerlukan persetujuan Bupati .
g. Selaku pemilik pada dasarnya mempunyai hak#hak sebagai
berikut5
$) Aak untuk melaksanakan segala 8e8enang yang tidak
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
11/53
Pedoman Tata Kelola
diserahkan kepada De8an Penga8as dan3atau Pejabat
Pengelola.
%) Aak untuk memperoleh in!ormasi material mengenai
Puskesmas secara tepat 8aktu dan teratur.
h. Selaku pemilik mempunyai 8e8enang sebagai berikut5
$) 1embentuk De8an Penga8as pada Puskesmas sesuai
ketentuan yang berlaku.
%) 1engangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan
Pejabat Struktural.
4. Kepala $inas Kese&atan Kabupaten Pelalaan2epala Dinas 2esehatan 2abupaten Pelala8an selaku De8an
Penga8as adalah organisasi BLUD Puskesmas Bunut yang
bertugas melakukan penga8asan dan memberikan nasihat kepada
Pejabat Pengelola, serta memberi saran dan masukan kepadabupati
menyangkut pengolaan dan pengurusan Puskesmas oleh Pejabat
Pengelola.Pembentukan De8an Penga8as oleh Bupati dilakukan sesuai
kebutuhan atau ketentuan#ketentuan perundangan#undangan yang
berlaku. De8an Penga8as bertanggung ja8ab kepadabupati dan
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala paling sedikit satu
kali dalam satu semester dan se8aktu#8aktu bila diperlukan.Dalam menajalankan tugasnya, de8an penga8as memiliki
ke8ajiban sebagai berikut 5
a. 1emberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai
rencana strategis bisnis (+SB) rencana bisnis dan anggaran( +B) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola.
b. 1engikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat
dan saran kepadabupati mengenai setiap masalah yang dianggap
penting bagi pengurusan BLUDc. 1elaporkan kepada Bupati bila terjadi gejala menurunnya kinerja
BLUD.d. 1emberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam
melaksanakan kepengurusan BLUD.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
12/53
Pedoman Tata Kelola
e. 1elaporkan kinerja Puskesmas kepada Bupati!. 1emonitor tinjak lanjut hasil e4alusi dan penilaian kinerja.
Dalam menjalankan tugasnya, De8an Penga8as memilki
ke8enangan sebagai berikut 5
$) 1elihat buku buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas
untuk keperluaan 4eri4ikasi dan memeriksa kekayaan
Puskesmas.
%) 1eminta penjelasan dari Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya
mengenai segala persoalan yang menyangkut kepengurusan
Puskesmas .
-) 1eminta Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya menghadiri rapatde8an penga8as.
') 1emberikan persetujuan atau bantuan kepada Pejabat Pengelola
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam menjalankan tugasnya De8an Penga8as memiliki hak#
hak sebagai berikut 5
a) 1emperoleh akses atas in!ormasi tentang Puskesmas secara
tepat 8aktu dan lengkap.
b) 1emperoleh imbalan jasa bulanan berupa honorarium yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
c) 1emilki sekretaris de8an penga8as yang dapat menjalankan
!ungsi kesekretariatan secara memadai apabila diperlukan.
B. STR'KT'R R)A(ISASI PPK#BL'$Struktur :rganisasi Puskesmas Bunut setelah penerapan Pola
Pengelolaan 2euangan Badan Layanan Umum Daerah (PP2#BLUD)ditetapkan berdasarkan Surat 2eputsan Bupati Pelala8an tentang
pemberlakuan Pola Pengelolaan pada Dinas 2esehatan 2abupaten
Pelala8an sebagai Layanan Umum Daerah
PUSKESMAS BUNUT Page
KEPALA BLUD
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
13/53
Pedoman Tata Kelola
Pembentukan dan Susunan :rganisasi BLUD Puskesmas Bunut
sebagai berikut 5
$. Pemimpin BLUD Puskesmas .
%. Pejabat 2euangan, bertanggung ja8ab terhadap5
a. ata Usaha dan 2epega8aian,
b. Bendahara
c. Penanggung ja8ab pelaporan SP%P
d. Penanggung ja8ab n4entaris Barang
e. Penanggung ja8ab Perencanaan ingkat Puskesmas (PP)
!. Penanggung ja8ab
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
14/53
Pedoman Tata Kelola
/) Penanggung ja8ab ra8at inap
". 'RAIA( T')AS
*. Kepala BL'$ Puskesmas Bunut /Pejabat Pengelola Puskesmas 0
2epala BLUD Puskesmas Bunut adalah seorang Pejabat
Pengelola Puskesmas , yang merupakan pimpinan tertinggi di
Puskesmas Bunut sebagai penanggung ja8ab umum operasional
dan keuangan Puskesmas yang bertanggungja8ab kepada Bupati
Pelala8an melalui 2epala Dinas 2esehatan 2abupaten Pelala8an .
Pejabat Pengelola Puskesmas memiliki tugas dan ke8ajiban sebagai
berikut 5
a. 1emimpin, mengarahkan, membina, menga8asi, mengendalikan,
dan menge4aluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
b. 1enyusun +encana Strategis Bisnis (+SB) BLUD.
c. 1enyiapkan +encana Bisnis dan nggaran (+B) tahunan.
d. 1engusulkan calon pengelola keuangan dan pelaksana teknis
kepada 2epala Dinas 2esehatan 2ota 2abupaten Pelala8an
sesuai ketentuan yang berlaku.
e. 1enetapkan pengelola lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain
pengelola yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang#
undangan.
!. 1enyampaikan dan mempertanggungja8abkan kinerja
operasional dan keuangan BLUD kepada Bupati melalui 2epala
Dinas 2esehatan 2abupaten Pelala8an .
+. Pejabat Keuangan
2epala Sub Bagian ata Usaha bertindak sebagai 2oordinator
2euangan, n4entaris dan 2epega8aian yang bertanggungja8ab
kepada pimpinan BLUD (2epala UP) dan ber!ungsi sebagai
penanggung ja8ab keuangan Puskesmas yang memiliki tugas dan
ke8ajiban sebagai berikut5
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
15/53
Pedoman Tata Kelola
a. 1engkoordinasikan penyusunan +encana Strategis Bisnis (+SB)
dan +encana Bisnis nggaran (+B)6
b. 1enyiapkan Dokumen Pelaksanaan nggaran (DP) BLUD6
c. 1enyusun kebijaksanaan pengelolaan barang, asset tetap, dan
in4estasi6
d. 1enyelengarakan sistem n!ormasi 1anajemen 2euangan6
e. 1enyelenggarakan kutansi dan penyusunan laporan keuangan6
!. 1emberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur yang
ada dilingkungan BLUD Puskesmas Bunut6
g. 1enyelenggarakan 1onitoring, ;4aluasi dan Pelaporan
pelaksanaan organisasi Perencanaan, tata usaha umum dan
2epega8aian, serta keuangan6
h. 1enyusun Laporan Pertanggung ja8aban atas pelaksanaan tugas
sesuai dengan bidangnya6
i. 1elaksanakan tugas#tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
BLUD (Pejabat Pengelola Puskesmas ).
-. Pejabat Teknis
Pejabat eknis pada Puskesmas merupakan Upaya Pelayanan
2esehatan yang terdiri dari 5
a. 'pa!a Kese&atan 1as!arakat
erdiri dari / Program 2esehatan yang 8ajib dijalankan
oleh Puskesmas terdiri dari5 Promosi 2esehatan, 2esehatan
Lingkungan, 2 # 2B,
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
16/53
Pedoman Tata Kelola
1engkoordinir dan menyelenggarakan pelaksanaan
kegiatan kesehatan lingkungan sesuai standar yang
dibutuhkan.
-. Pengelola Program 2 C 2B.
1enyelenggarakan pelayanan 2 dan 2B di Puskesmas .
'. Pengelola Program
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
17/53
Pedoman Tata Kelola
2oordinator pelayanan mempunyai tugas dan tanggung
ja8ab5
$) 1engkoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DP
Puskesmas6
%) 1emonitor, mengendalikan dan menge4aluasi pelaksanaan
standar dan prosedur pelayanan kesehatan6
-) 1engkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan
pada satuan pelaksana pelayanan kesehatan6
') 1elaksanakan penanganan keluhan pelanggan pelayanan
kesehatan6/) 1engkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan
di Puskesmas Pembantu dan Poskesdes6) 1elakukan koordinasi kesehatan masyarakan dengan unit
terkait60) 1enyelenggarakan bimbingan praktik kerja lapangan untuk
institusi yang telah ditetapkan dinas kesehatan6) 1engkoordinasikan laporan Puskesmas induk dan satuan
pelaksana pelayanan kesehatan6*) 1elaporkan pelaksanaan tugas koordinator pelayanan
Satuan pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana di
maksud adalah5
a) Satuan pelaksana pelayanan medis umum6
b) Satuan pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut6
c) Satuan pelaksana pelayanan kesehatan ibu dan anak dan6
d) Satuan pelaksana pelayanan gadar dan bencana.
c. 'pa!a Kese&atan Pengembangan
erdiri dari * Program 2esehatan yang masing C masing
programnya di laksanakan oleh seorang penanggung ja8ab
yang memiliki tugas pokok sebagai berikut 5
$) Penanggung ja8ab Usaha 2esehatan Sekolah ( U2S )
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
18/53
Pedoman Tata Kelola
1embina dan menga8asi upaya kesehatan sekolah yang
ada di 8ilayah kerja Puskesmas .
%) Penanggung ja8ab 2esehatan :lahraga
1embina dan menga8asi upaya kesehatan yang
berhubungan dengan kegiatan olahraga.
-) Penanggung ja8ab 2esehatan 2erja
1embina kesehatan, keselamatan pekerja, serta lingkungan
tempat kerja yang sehat.
') Penanggung ja8ab 2esehatan
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
19/53
Pedoman Tata Kelola
$) Penanggung ja8ab Laboratorium
1engkoordinir pemeriksaan laboratorium dan penyediaan
reagensia yang diperlukan oleh Puskesmas .
%) Penanggung ja8ab Pencatatan dan Pelaporan (SP%P)
1enyiapkan Laporan, Perencanaan, 1onitoring, dan
;4aluasi kegiatan Puskesmas serta membantu pimpinana
dalam proses manajemen yang ada di Puskesmas .
-) Penanggung ja8ab armasi
1engkoordinir penyelenggaraan potek Puskesmas ,
termasuk administrasi obat C obatan serta penyimpanannya.
e. Puskesmas Pembantu
enaga Puskesmas Pembantu terdiri dari bidan dan
atau pera8at kesehatan yang dalam kesehariannya memiliki
tugas pokok sebagai berikut 5
$) 1enyelenggarakan sebagian kegiatan pokok Puskesmas
sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang
dimiliki.
%). 1enyusun dan mengajukan rencana kegiatan dan usulan
kebutuhan Puskesmas Pembantu sebagai bagian dari
rencana kerja dan anggaran (+2) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DP) Puskesmas nduk.
-) Sebagai unsur penunjang kegiatan Puskesmas dalam
mendekatkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan
kesehatan dasar kepada masyarakat di 8ilayah kerjaPuskesmas .
') 1erujuk penderita 3 klien sesuai dengan kebutuhan kepada
dokter Puskesmas , dokter rumah sakit terdekat yang
diperkirakan mempunyai kemampuan mengatasi kasusnya.
/) 1embina dan memberikan bimbingan teknis kepada
posyandu serta kegiatan peran serta masyarakat di 8ilayah
kerjanya.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
20/53
Pedoman Tata Kelola
) 1elaporkan adanya kejadian luar biasa dalam 8aktu %' jam
kepada Pejabat Pengelola Puskesmas untuk diteruskan
kepada 2epala Dinas 2esehatan 2abupaten.
0) 1enghimpun catatan3 register kegiatan ( Pelaporan ) untuk
disampaikan kepada Pejabat pengelola Puskesmas sebagai
atasan langsung.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
21/53
Pedoman Tata Kelola
Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan telah
didokumentasikan dalam Standar Prosedur :perasional. SP: merupakan acuan
bagi seluruh insan BLUD Puskesmas Bunut dalam melaksanakan pekerjaan.
cuan pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian 4ital dalam pengelolaan BLUD
Puskesmas Bunut dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalam
proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada seluruh pengguna dapatmencapai standar yang diinginkan.
SP: BLUD Puskesmas Bunut dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat, baik pelayanan manajemen, pelayanan medis, maupun
pelayanan non medis telah ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Puskesmas .
SP: ini telah didokumentasikan, disosialisasikan, dan diimplementasikan di setiap
instalasi dan unit kerja lainnya. Dengan adanya SP: ini diharapkan pelaksanaan
atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan denganbaik sesuai dengan manual mutu. Dengan prosedur kerja ini pula dapat dijadikan
bahan e4aluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kinerja.
SP: BLUD Puskesmas Bunut dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan,
maupun pelayanan manajemen telah ditetapkan oleh oleh 2epala UPD
Puskesmas Bunut pada tanggal $ September %&$'. Prosedur baku yang
ditetapkan dalam SP: sebagaimana disajikan dalam lampirannya.
SP: yang telah ditetapkan, secara ringkas uraiannya adalah sbb5
A. Pela!anan 1anajemen*. Prosedur Pela!anan 'mum dan Kepegaaian
dalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, 8aktu
pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB III
PROSEDUR KERJA
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
22/53
Pedoman Tata Kelola
kegiatan. Sebagai suatu aturan, regulasi, dan kebijakan yang secara
terus menerus menjamin perilaku yang benar bagi seluruh pega8ai
instansi pemerintah maka SP: sangat tepat diterapkan pada akti4itas
administrasi perkantoran yang relati! bersi!at rutin, berulang serta
menghendaki adanya keputusan yang terprogram guna melayani
pelanggannya.prosedur kerja pelayanan umum dan kepega8aian
terdiri dari $& ( Sepuluh) SP:, terlampir yaitu5a. SP: Pelayanan peminjaman mbulanceb. SP: Pemeriksaan Depot ir 1inumc. SP: Pengajuan =utid. SP: Pelaksanaan =utie. SP: Sta!! 1eeting
!. SP: 1engajukan kredit Point3 DUP2g. SP: 1embuat S2P3DP-h. SP: pel Pagii. SP: Surat 1asuk j. SP: Surat 2eluar
+. Prosedur Pela!anan Keuangan dalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis
yang dilakukan mengenai berbagai proses Prosedur Penatausahaan
dan kutansi BLUD Puskesmas .Prosedur Penatausahaan 2euangan kutansi Belanja BLUD
Puskesmas bersumber a. Prosedur Penatausahaan dan kuntansi Pendapatan BLUD
Puskesmas .b. Prosedur Penatausahaan keuangan kuntansi Belanja BLUD
Puskesmas bersumber dari 5$) 72"%) 7amkesda-) PBD
') B:2/) +etribusi) 72" "on 2apitasi0) 7ampersal
-. Prosedur Peren2anaan S$1, Peralatan,dan Sarana Kese&atan
Lainn!aa. Perencanaan SD1 2esehatanb. Perencanaan Peralatan 2esehatanc. Perencanaan Sarana 2esehatan Lainnya
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
23/53
Pedoman Tata Kelola
B. Pela!anan 1edis*. Pela!anan Raat 3alan
a. Pela!anan LoketPelayanan Loket terdiri dari ( enam) SP: dengan berkas
terlampir yaitu5$) SP: Pelayanan Loket ( Pasien baru )%) SP: Pelayanan Loket ( Pasien Lama )-) SP: Pembuatan P =are :nline') SP: Penda!taran Pasien BP7S/) SP: Penda!taran Pasien 7amkesda) SP: Penda!taran Pasien Umum
b. PoliklinikPoliklinik +a8at 7alan terdiri dari 2linik Umum,2linik
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
24/53
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
25/53
Pedoman Tata Kelola
berdasarkan laporan dari petugas Puskesmas , baik dilakukan sendiri
atau oleh pihak lain. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana
selengkapnya dapat dilihat pada SP: (terlampir).
-. Prosedur Pela!anan Puskesmas keliling /Puskel0Prosedur pelayanan puskel adalah pemberian layanan
pengobatan bagi pasien yang memerlukannya dalam rangka
mendekatkan akses pelayanan pengobatan bagi masyarakat.Prosedur
pelayanan puskel selengkapnya dapat dilihat pada SP: (terlampir)5. Prosedur Rekam 1edik
Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data
pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen3data pasien,
pengkodean, pengindeksan, dan pengarsipan.Prosedur rekam medikselengkapnya dapat dilihat pada SP: (terlampir).
6. Prosedur Kese&atan LingkunganProsedur kesehatan lingkungan menguraikan langkah#langkah
pemeriksaan air, pengelolaan limbah medis , pemeriksaan Aigiene
Sanitasi empat#tempat Umum dan Pengolahan makanan, serta yang
hal#hal menyangkut kesehatan lingkungan lainnya secara berkala
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Prosedur
kesehatan lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada SP:
(terlampir).
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
26/53
Pedoman Tata Kelola
Pengelompokkan !ungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan
rasional antara !ungsi pelayanan dan !ungsi pendukung yang sesuai dengan
prinsip pengendalian intern dalam rangka e!ekti!itas pencapaian organisasi. Dari
uraian struktur organisasi Puskesmas Bunut beserta uraian tugasnya
sebagaimana disebutkan pada bab , dapat disimpulkan bah8a organisasi
Puskesmas telah dikelompokkan sesuai dengan !ungsi yang logis, sebagai
berikut5
a. elah dilakukan pemisahan !ungsi yang tegas di antara Pejabat Pengelola
BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD (2epala UP Puskesmas ),
Pengelola 2euangan (Sub Bagian ata Usaha), dan 2oordinator ( Upaya
2esehatan Perseorangan dan Upaya 2esehatan 1asyarakat ).
b. danya pembagian tugas pokok dan ke8enangan yang jelas untuk masing#
masing !ungsi dalam organisasi.
c. danya sistem pengendalian intern yang memadai. Aal ini antara lain
tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB IV
PENGELOMPOKKAN FUNGSI
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
27/53
Pedoman Tata Kelola
organisasi dalam Puskesmas untuk melaksanakan ke8ajibannya dan
menjamin bah8a tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi
risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2egiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti
ke8enangan, otorisasi, 4eri!ikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi
kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.
Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan
pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai
sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi
kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan
sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara e!isien, e!ekti!, dan ekonomis.
:rganisasi modern menempatkan pega8ai pada posisi terhormat yaitu sebagai
aset berharga (brainware) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baiksaat penerimaan, selama akti! bekerja maupun setelah purna tugas.
$. Pega8ai "egeri Sipil pada Puskesmas nduk dan Puskesmas Pembantu
merupakan Pega8ai "egeri Sipil Daerah.
%. Pengelolaan kepega8aian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang#undangan kepega8aian negara.
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB 7
P%()%LLAA( S'1B%R$A8A
1A('SIA
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
28/53
Pedoman Tata Kelola
-. Dalam pelaksanaan pengelolaan kepega8aian Puskesmas nduk dan
Puskesmas Pembantu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui
B2D berkoordinasi kepega8aian Dinas 2esehatan.
'. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana eknis (UP) Dinas 2esehatan yang
menerapkan Pola Pengelolaan 2euangan Badan Layanan Umum Daerah
dapat mepunyai pega8ai non Pega8ai "egeri Sipil.
/. Pengelolaan pega8ai non Pega8ai "egeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang#undangan yang berlaku.
A. Perkembangan 3umla& S$1
Peningkatan SD1 dalam jumlah yang cukup memadai merupakan
salah satu kebijakan manajemen untuk me8ujudkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat di 8ilayah kerja Puskesmas Bunut dan sekitarnya.
7umlah SD1 disesuaikan dengan tugas, !ungsi dan beban kerja yang ada
sehingga operasional Puskesmas dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
B. Pengembangan Sumber $a!a 1anusia
Program pengembangan sumber daya manusia Puskesmas Bunut
lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SD1 agar berada
pada rasio yang ideal, hal ini juga terkait dengan kelengkapan sarana medis,
kecukupan dana, kesiapan gedung, !asilitas pendukung, dan lain#lain. Selain
itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi
kuali!ikasi SD1 sesuai dengan peraturan perundang#undangan yang berlaku
agar pelayanan kesehatan kepada pasien3masyarakat dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja disesuaikandengan kebutuhan Puskesmas dengan tetap memperhatikan penempatan
pega8ai dari Pemerintah 2abupaten Pelala8an.
*. Program Pengembangan
Program pengembangan SD1 pada Puskesmas Bunut dijabarkan
sebagai berikut 5
a. 1erintis kegiatan#kegiatan yang mengarah kepada
pengembangan kemampuan SD1 baik tenaga medis, paramedis
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
29/53
Pedoman Tata Kelola
maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah,
diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, penulisan buku,
studi banding, dll.
b. 1eningkatkan standar pendidikan tenaga administrati! yang
potensial, terutama ke jenjang S$.
+. Pola Rekruitmen
Dokter, tenaga !ungsional dan tenaga administrasi Puskesmas Bunut
dapat terdiri dari Pega8ai "egeri Sipil maupun tenaga pro!esional non
Pega8ai "egeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Puskesmas .
Pola rekrutmen SD1 baik tenaga medis, paramedis maupun
non medis pada Puskesmas Pangkalan 2uras adalah sebagai
berikut5
a. SD1 yang berasal dari Pega8ai "egeri Sipil (P"S)
Pola rekrutmen SD1 yang berasal dari Pega8ai "egeri Sipil
(P"S) di lingkungan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan
Petunjuk eknis Pengadaan =alon Pega8ai "egeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah 2abupaten Pelala8an , dengan tahapan
sebagai berikut5
$) Persiapan Pengadaan =alon P"S
%) Penda!taran
-) Pelaksanaan Ujian
') Penentuan kelulusan
/) Pengangkatan
) Pengendalian dan Penga8asan0) 2etentuan Lain
b. SD1 yang berasal dari enaga Pro!esional "on#P"S
Pola rekrutmen SD1 yang berasal dari tenaga pro!esional non#
P"S dilaksanakan sebagai berikut5
$). +ekrutmen SD1 dimaksudkan untuk mengisi !ormasi yang
lo8ong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan
pada bidang#bidang yang sangat mendesak yang proses
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
30/53
Pedoman Tata Kelola
pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah
Daerah.
%). ujuan rekrutmen SD1 adalah untuk menjaring SD1 yang
pro!esional, jujur, bertanggung ja8ab, netral, memiliki
kompetensi sesuai dengan tugasyang akan diduduki sesuai
dengan kebutuhan yang diharapkan serta mencegah
terjadinya unsur 22" (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam
rekrutmen SD1. SD1 yang ada di Puskesmas Bunut terdiri
dari 5
$) Dokter Umum 5 - orang
%) Dokter gigi 5 $ orang
-) Sarjana 2esehatan 1asyarakat 5 / orang
') Pera8at S.2ep "urse 5 / orang
/) Pera8at D 5 0 orang
) Bidan D-3D' 5 $0 orang
0) Pera8at (SP2) 5 ' orang
) eknik gigi 5 $ orang
*) Sanitarian 5 & orang
$&) nalis 5 $ orang
$$) sisten apoteker 5 % orang
$%) Pekarya 5 & orang
$-) S1 5 - orang
$') S1P 5 / orang
2. $isiplin Pegaai
$) SD1 yang berasal dari P"S
Disiplin Pega8ai "egeri Sipil adalah kesanggupan
Pega8ai "egeri Sipil untuk mentaati ke8ajiban dan
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
31/53
Pedoman Tata Kelola
menghindari larangan yang ditentukan dalm peraturan
perundang#undangan dan atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman
disiplin. Berdasarkan PP "o. /- ahun %&$& tentang
disiplin Pega8ai "egeri Sipil, maka bila terdapat
pelanggaran disiplin atau indisipliner, pega8ai negeri sipil
yang bersangkutan akan di jatuhi hukuman disiplin sesuai
dengan tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari 5 hukuman
disiplin ringan, sedang dan berat.
dapun jenis hukuman disiplin sesuai dengan
tingkatannya dapat dijelaskan sebagai berikut 5
7enis hukuman disiplin ringan terdiri atas 5 teguran lisan,
teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
7enis hukuman disiplin sedang terdiri atas 5 penundaan
kenaikan gaji berkala selama $ tahun, penundaan kenaikan
pangkat selama $ tahun dan penundaan pangkat setingkat
lebih rendah selama $ tahun.
7enis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud
dalam PP no /- tahun %&$& adalah sebagai berikut 5
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama - tahun,
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P"S
dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai P"S.
%) SD1 >ang Bukan berasal dari P"S
7ika terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner
untuk SD1 yag berasal dari non P"S, maka tindakan atau
sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan dari
Pimpinan BLUD Puskesmas Pangkalan 2uras selaku
Pimpinan di Unit kerja yang bersangkutan, dengan petunjuk
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
32/53
Pedoman Tata Kelola
dan bimbingan dari 2epala Dinas 2esehatan 2abupaten
Pelala8an .
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
33/53
Pedoman Tata Kelola
A. Kebijakan La!anan 3asa, Tari, dan Sistem
*. Standar Pela!anan 1inimum /SP10
Bupati menetapkan Standar Pelayanan 1inimum Puskesmas
untuk memastikan bah8a seluruh pelanggan telah memperoleh
layanan secara pro!esional sesuai standar, yang mencakup kualitas
!asilitas, kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya
serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
Pejabat Pengelola BLUD harus menetapkan mekanisme
pemberian layanan jasa sesuai dengan peraturan perundang#
undangan yang berlaku. Pemberian jasa pelayanan kesehatan
dilaksanakan oleh sta! medis dan tenaga kesehatan lainnya secara
pro!esional sesuai dengan standar pro!esi, kompetensi dan
pelayanan medis dalam rangka mencapai kualitas layanan yang
dipersyaratkan melalui penerapan sistem manajemen mutu untuk
menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh stakeholders.
+. Tari La!anan
Bupati menetapkan tari! layanan atas usulan Pejabat
Pengelola BLUD melalui Sekretaris Daerah dengan
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya
beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang
sehat.
Pejabat Pengelola BLUD menetapkan strategi dan kebijakan
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB 7I
K%BI3AKA(
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
34/53
Pedoman Tata Kelola
terhadap pemberian layanan kesehatan serta melakukan
penga8asan atas pelaksanaannya. :leh karenanya, Pejabat Pengelola
BLUD harus melakukan penghitungan biaya per unit setiap jenis
layanan (cost finding ) sebagai dasar pengambilan kebijakan mengenai
penetapan tari! layanan kesehatan, misalnya kebijakan pemberian
subsidi tari! layanan kesehatan kepada pasien tidak mampu. :leh
karenanya, Pejabat Pengelola BLUD harus melakukan e4aluasi biaya
per unit setiap jenis layanan secara berkala.
Pejabat Pengelola BLUD melakukan e4aluasi kualitas
pemberian jasa pelayanan yang telah dilakukan pada akhir periode
sebagai bahan masukan pada periode berikutnya.
-. Sistem Penatausa&aan dan Akuntansi Pengelolaan BL'$
Pejabat Pengelola BLUD menetapkan pedoman mengenai
sistem penatausahaan dan akuntansi yang diterapkan untuk
pengelolaan keuangan dan penyusunan pertanggung ja8aban BLUD
sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan peraturan
perundang#undangan yang berlaku serta disusun berdasarkan
pengendalian internal yang memadai. Selanjutnya Pejabat pengelola
BLUD menyelenggarakan sistem penatausahaan dan akuntansi sesuai
pedoman yang telah ditetapkan tersebut, baik secara manual maupun
komputerisasi.
Pejabat Pengelola BLUD menetapkan organisasi dan pengelola
yang ber8enang dalam penatausahaan dan akuntansi pengelolaankeuangan BLUD.
Aasil akhir sistem penatausahaan dan akutansi pengelolaan
keuangan BLUD berupa laporan keuangan BLUD, khususnya pada
akhir semester dan akhir tahun, dikonsolidasikan dengan laporan
keuangan pemerintah daerah sesuai Standar kuntansi Pemerintahan
yang berlaku.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
35/53
Pedoman Tata Kelola
5. Remunerasi
Bupati menetapkan +emunerasi atas usulan Pejabat BLUD
melalui 2epala Dinas 2esehatan 2ota yang diberikan dalam bentuk
gaji, tunjangan tetap, honorarium, insenti!, bonus atas prestasi,
pesangon dan3atau pensiun.
dapun !aktor#!aktor yang perlu dipertimbangkan dalam
pengelolaan +emunerasi adalah 5
a. 7umlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan, serta
produkti4itas
b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis
c. 2emampuan Pendapatan BLUD.
d. 2inerja :perasional BLUD dengan mempertimbangkan antara lain
ndikator keuangan, pelayanan, mutu dan man!aat bagi
masyarakat.
+emunerasi pejabat pengelola BLUD dan pega8ai BLUD
diberikan berdasarkan indikator penilaian5
$) Pengalaman dan masa kerja
%) 7abatan yang disandang.
-) +esiko kerja
') ingkat kega8atdaruratan
/) 2etrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
) Aasil3capaian 2inerja
.
B. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Limba&
Limbah Puskesmas meliputi semua limbah yang dihasilkan darikegiatan Puskesmas dalam bentuk padat, cair dan gas, merupakan bahan
yang tidak berguna, tidak digunakan atau terbuang. Limbah Puskesmas
dapat dibedakan menjadi limbah medis dan non medis.
Limbah cair terdiri dari semua air buangan termasuk tinja yang
berasal dari Puskesmas yang kemungkinan mengandung mikroorganisme,
bahan kimia beracun dan radioakti! yang berbahaya bagi kesehatan dan
lingkungan.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
36/53
Pedoman Tata Kelola
Limbah medis berupa limbah yang berasal dari pelayanan medis,
ke!armasian atau yang sejenis, yang menggunakan bahan#bahan yang
beracun, in!eksius, berbahaya atau bisa membahayakan kecuali jika
dilakukan dengan pengamanan tertentu.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
37/53
Pedoman Tata Kelola
A. Pengangkatan dan Pember&entian Pejabat Pengelola Puskesmas
/Permendagri (omor 9* ta&un +:: pasal -5, -6, -9, -0
$. Pejabat Pengelola Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
%. Pejabat Pengelola dan Pega8ai BLUD dapat berasal dari pega8ai
negeri sipil atau tenaga pro!esional non pega8ai negeri sipil sesuai
dengan kebutuhan BLUD.
-. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola
Puskesmas dan pega8ai BLUD yang berasal dari pega8ai negeri sipildisesuaikan dengan ketentuan perundangan#undangan di bidang
kepega8aian.
'. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola Puskesmas dan
Pega8ai BLUD yang berasal dari tenaga pro!esional non pega8ai
negeri sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala $inas Kese&atan Kabupaten setelah mendapat persetujuan
Bupati sesuai perundangan#undangan di bidang kepega8aian.
/. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola
Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik
bisnis yang sehat. 2ompetensi merupakan kemampuan dan keahlian
yang dimiliki oleh pejabat pengelola Puskesmas berupa pengetahuan,
ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas. 2ebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian
PUSKESMAS BUNUT Page
BB E
P+:S;S 2;L:L
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
38/53
Pedoman Tata Kelola
antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kuali!ikasi dengan kemampuan
keuangan BLUD.
. Pemilihan Pejabat Pengelola dilakukan dengan mekanisme uji
kelayakan dan kepatutan (fit and proper test ) yang dilakukan secara
transparan, pro!esional, mandiri, dan dapat dipertanggung#ja8abkan.
0. 1asa jabatan anggota Pejabat Pengelola ditetapkan selama - (tiga)
sampai / (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.
. Pejabat Pengelola diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatannya
habis.
*. Pejabat Pengelola Puskesmas dapat diberhentikan dari jabatannya
oleh Bupati, apabila terbukti5
a. idak melaksanakan tugasnya dengan baik.
b. idak melaksanakan ketentuan Undang#undang.
c. erlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD
d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan
pidana kejahatan atau yang berkaitan dengan tugasnya dalam
melaksanakan pengurusan atas BLUD.
e. +encana pemberhentian dengan alasannya sebagaimana
dimaksud dalam point * diberitahukan secara tertulis oleh Bupati
kepada anggota Pejabat Pengelola yang bersangkutan.
!. 2eputusan pemberhentian ditetapkan setelah yang bersangkutandiberi kesempatan membela diri secara tertulis dan disampaikan
kepada Bupati paling lambat dalam jangka 8aktu satu bulan
terhitung sejak Pejabat Pengelola yang bersangkutan diberitahu
secara tertulis.
g. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka
Pejabat Pengelola yang bersangkutan dapat menjalankan
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
39/53
Pedoman Tata Kelola
tugasnya namun tidak boleh membuat keputusan3kebijakan
strategis.
h. 7ika dalam jangka 8aktu dua bulan terhitung sejak tanggal
penyampaian pembelaan diri Bupati tidak memberikan keputusan
pemberhentian Pejabat Pengelola tersebut, maka rencana
pemberhentian tersebut menjadi batal.
i. 2edudukan sebagai Pejabat Pengelola Puskesmas berakhir
dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh
Bupati.
B. Program Pengenalan
$. Pejabat Pengelola yang baru 8ajib diberikan program pengenalan
mengenai BLUD Puskesmas .
%. anggung ja8ab untuk mengadakan program pengenalan Pejabat
Pengelola yang baru berada pada Pimpinan BLUD (2epala UP
Puskesmas ).-. Program pengenalan meliputi5
a. Pelaksanaan prinsip#prinsip tata kelola yang baik pada BLUD
Puskesmas .
b.
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
40/53
Pedoman Tata Kelola
". RSB dan RBA
$. Pejabat Pengelola 8ajib menyusun +encana Strategis Bisnis (+SB)
lima tahunan dan +encana Bisnis dan nggaran (+B) tahunan yang
merupakan penjabaran +SB yang telah disahkan dengan mengacu
pada +encana Pembangunan 7angka 1enengah Daerah (+P71D)
2abupaten Pelala8an.
%. Dalam jangka 8aktu & (enam puluh) hari sebelum berakhirnya +SB,
Pejabat Pengelola 8ajib menyampaikan rancangan +SB periode
berikutnya.
-. Pejabat Pengelola 8ajib menyampaikan +B yang telah disetujui
DP+D kepada PP2D untuk dimintakan pengesahan menjadi DP
selambat#lambatnya bulan Desember tahun anggaran yang
bersangkutan.
'. Bupati melalui Sekretaris Daerah, PP2D, im nggaran ;ksekuti!
memberikan masukan#masukan penyusunan +SB dan +B, serta
melakukan pembahasan bersama dengan Pejabat Pengelola sebelum
memberikan persetujuannya.
/. Pejabat Pengelola bertanggung ja8ab atas pelaksanaan +SB dan
+B serta melaksanakan e4aluasi dan pengendaliannya.
. Perubahan +B yang melampaui ambang batas maksimal harus
disetujui oleh 2abupaten, dan dilakukan melalui mekanisme perubahan
PBD.
0. Bupati melalui Sekretaris Daerah memantau pelaksanaan +B dan
kesesuaiannya dengan +SB, serta memberikan masukan#masukandalam upaya pencapaiannya.
$. Pendelegasian
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
41/53
Pedoman Tata Kelola
%. 2epala nstalasi harus melaksanakan 8e8enang yang didelegasikan
tersebut dengan penuh tanggungja8ab dan memberikan laporan
pelaksanaannya secara berkala kepada Pejabat Pengelola.
-. Pendelegasian 8e8enang dikaji secara periodik untuk disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan Puskesmas .
'. Pendelegasian 8e8enang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung
ja8ab pejabat pengelola.
%. Pengambilan Keputusan
$. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musya8arah
untuk mu!akat.
%. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan
stakeholders Puskesmas , risiko yang melekat, dan ke8enangan yang
dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.
-. Aak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya
memberikan masukan peningkatan kinerja Puskesmas .
'. 2eputusan#keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa
diadakan rapat, asalkan keputusan itu disetujui secara tertulis.
/. Bupati dan Pejabat Pengelola harus konsisten dalam menjalankan
keputusan#keputusan yang telah ditetapkan.
F. Akuntansi dan Pelaporan
$. Pejabat Pengelola menyampaikan laporan keuangan BLUD
Puskesmas sebagai UPD secara berkala setiap tri8ulan, semester
dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan BP2D.%. Laporan +ealisasi nggaran Pendapatan dan Belanja atau Laporan
:perasional Semester Pertama disertai dengan prognosis untuk enam
bulan berikutnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungja8abnya.
-. Laporan disiapkan oleh Pejabat 2euangan BLUD Puskesmas dan
disampaikan kepada Pimpinan BLUD selaku 2uasa Pengguna
nggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi anggaran
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
42/53
Pedoman Tata Kelola
pendapatan dan belanja atau laporan operasional semester pertama
serta prognosis untuk enam bulan berikutnya paling lama lima belas
hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan
berakhir.
'. Pejabat Pengelola Puskesmas menyampaikan laporan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja atau laporan operasional semester
pertama BLUD Puskesmas serta prognosis untuk enam bulan
berikutnya kepada Bupati melalui PP2D sebagai dasar penyusunan
laporan realisasi PBD semester pertama paling lambat duapuluh hari
kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
/. Pejabat 2euangan BLUD Puskesmas menyiapkan laporan keuangan
Puskesmas tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
Pejabat Pengelola Puskesmas untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungja8aban pelaksanaan anggaran BLUD.
. Laporan keuangan BLUD Puskesmas tahunan terdiri dari Laporan
+ealisasi nggaran atau Laporan :perasional, "eraca, Laporan rus
2as dan =atatan tas Laporan 2euangan. Laporan keuangan BLUD
Puskesmas tersebut dilampiri dengan surat pernyataan Pejabat
Pengelola Puskesmas bah8a pengelolaan keuangan BLUD yang
menjadi tanggungja8abnya telah diselenggarakan dengan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi keuangan
dan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang#undangan.
Laporan 2euangan BLUD setidak#tidaknya terdiri dari5
a. Laporan realisasi anggaran3laporan operasional yang berisi in!ormasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode.
b. "eraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
ke8ajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
c. Laporan arus kas yang menyajikan in!ormasi kas berkaitan dengan
akti4itas operasional, in4estasi, dan akti4itas pendanaan dan 3 atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo a8al, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu6 dan
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
43/53
Pedoman Tata Kelola
d. =atatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan narati! atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan disertai
laporan mengenai kinerja.
$) Laporan keuangan BLUD Puskesmas tahunan disampaikan
kepada Bupati melalui BP2D paling lambat satu bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
%) Laporan keuangan BLUD disampaikan secara berkala kepada
Bupati melalui BP2D, untuk dikonsolidasikan dengan laporan
pemerintah daerah secara berkala paling lambat dua bulan
setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan BLUD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
pertanggungja8aban keuangan pemerintah daerah.
e. Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen
pendukungnya dikelola secara tertib.
!. kuntansi dan pelaporan keuangan BLUD disusun berdasarkan
Standar kuntansi 2euangan yang diterbitkan oleh nstitut kuntan
Publik ndonesia. Dalam rangka konsolidasi dengan Laporan 2euangan
Pemerintah Daerah terlebih dulu harus dilakukan penyesuaian atau
dikon4ersikan ke Standar kuntansi Pemerintahan (SP) dan mengacu
pada Permendagri nomor $- ahun %&&.
g. Pejabat Pengelola 8ajib mengungkapkan in!ormasi penting dalam
Laporan ahunan dan Laporan 2euangan Puskesmas sesuai dengan
peraturan perundang#undangan yang berlaku secara tepat 8aktu,
akurat, jelas dan obyekti!.
h. Selain penyampaian laporan keuangan untuk tujuan internal maupuneksternal, Pejabat Pengelola menetapkan ketentuan dan mekanisme
penyampaian laporan non keuangan atau laporan kinerja sebagai
pertanggungja8aban setiap bidang dalam suatu sistem pengendalian
internal yang memadai.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
44/53
Pedoman Tata Kelola
). Penilaian Kinerja
$. Bupati menilai kinerja Puskesmas dan Pejabat Pengelola melalui
mekanisme yang telah ditetapkan.
%. 2inerja Puskesmas yang dinilai sesuai dengan sasaran, berikut
indikator kinerja keberhasilan sebagaimana tercantum dalam +encana
Strategis Bisnis yang dilaporkan secara berkala.
-. Penilaian kinerja Puskesmas dilakukan secara berkala dan dapat
menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk memutuskan
peningkatan3penurunan atau pencabutan status BLUD Puskesmas .
'. 2inerja Pejabat Pengelola die4aluasi secara berkala pada setiap akhir
tahun anggaran atau se8aktu#8aktu apabila dibutuhkan olehbupati
dengan menggunakan kriteria penilaian yang umum berlaku di
Puskesmas .
/. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan tolak ukur kinerja (standar
pelayanan minimal3 SP1) masing#masing pengelola program untuk
mendukung kinerja Puskesmas .
. Penilaian kinerja terhadap koordinator masing#masing program
dilakukan setiap tahun dan dilakukan secara transparan.
=. Pengendalian Internal
$. Pejabat Pengelola harus menetapkan Sistem Pengendalian nternal
yang e!ekti! untuk mengamankan in4estasi dan aset Puskesmas , serta
membantu manajemen dalam hal5
a. Upaya#upaya mengamankan harta kekayaan (safe guarding of
assets)6b. 1enciptakan keakuratan data akuntansi6
c. 1enciptakan e!isiensi dan produkti4itas6 dan
d. 1endorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan
praktek bisnis yang sehat
%. Sistem Pengendalian nternal antara lain mencakup hal#hal sebagai
berikut 5
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
45/53
Pedoman Tata Kelola
a. Lingkungan Pengendalian nternal yang disiplin dan terstruktur,
yang terdiri dari5
$) ntegritas, nilai etika dan kompetensi pega8ai
%) iloso!i dan gaya manajemen
-) =ara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan
ke8enangan dan tanggung ja8abnya6
') Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya
manusia6
/) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola
b. Pengkajian dan Pengelolaan +isiko, yaitu suatu proses untuk
mengidenti!ikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko
usaha yang rele4an6
c. kti4itas Pengendalian, yaitu tindakan#tindakan yang dilakukan
dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Puskesmas
pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain
mencakup kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen
melaksanakan ke8ajibannya dan menjamin bah8a tindakan
penting dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam
mencapai sasaran Puskesmas . 2egiatan pengendalian termasuk
serangkaian kegiatan seperti ke8enangan, otorisasi, 4eri!ikasi,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan
keamanan terhadap asset Puskesmas .
d. Sistem n!ormasi dan 2omunikasi, yaitu suatu proses penyajian
laporan keuangan mengenai kegiatan operasional, !inansial, danketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada
Puskesmas , yang memungkinkan Pejabat Pengelola dan
1anajemen untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan
usahanya. Laporan tidak hanya berhubungan data internal, tetapi
juga in!ormasi tentang kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi
penting untuk mengin!ormasikan pengambilan keputusan dan
laporan eksternal.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
46/53
Pedoman Tata Kelola
e. 1onitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem
pengendalian internal, termasuk !ungsi audit internal pada setiap
tingkat dan unit struktur organisasi Puskesmas , sehingga dapat
dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bah8a
penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Pejabat Pengelola
dan tembusannya kepada De8an Penga8as.
I. Pengadaan Barang dan 3asa
$. Pengadaan barang dan jasa 8ajib menerapkan prinsip#prinsip e!isien,
e!ekti!, transparan, bersaing, adil3tidak diskriminati!, akuntabel dan
praktik bisnis yang sehat.
%. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan mekanisme pengadaan
barang dan jasa dengan memperhatikan pemerataan kesempatan
berusaha, ketentuan perundang#undangan yang berlaku dan prinsip
pengendalian yang memadai.
-. Pengadaan Barang dan 7asa dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan
yang dapat berbentuk pejabat, tim3panitia atau unit yang dibentuk oleh
Pejabat Pengelola Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk
melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa guna keperluan BLUD
Puskesmas .
'. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara
pengadaan, substansi pekerjaan3kegiatan yang bersangkutan dan
bidang lain yang diperlukan serta membuat laporan pelaksanaan
tugasnya secara berkala kepada Pejabat Pengelola.
3. Inormasi dan Komunikasi
$. Pemerintah 2abupaten, Pejabat Pengelola, dan stakeholders lainnya
berhak memperoleh in!ormasi yang lengkap dan akurat mengenai
Puskesmas secara proporsional.
%. Pejabat Pengelola bertanggungja8ab untuk memastikan agar in!ormasi
mengenai Puskesmas diberikan kepadabupati dan stakeholders
lainnya secara tepat 8aktu dan lengkap.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
47/53
Pedoman Tata Kelola
-. Pejabat Pengelola Puskesmas melakukan komunikasi secara e!ekti!
dengan sesama Pejabat Pengelola, danbupati melalui media
komunikasi yang tepat dan e!isien.
'. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan kebijakan mengenai
komunikasi dan pengelolaan in!ormasi termasuk klasi!ikasi kerahasiaan
in!ormasi.
K. Pelaksanaan Audit
$. Pelaksanaan audit atas pertanggungja8aban pengelolaan keuangan
BLUD Puskesmas dilakukan oleh BP2 sesuai dengan peraturan
perundang#undangan yang berlaku atau dengan persetujuan Bupati
dapat meminta BP2P Per8akilan Pro4insi +iau untuk melakukan audit.
udit terhadap laporan keuangan Puskesmas oleh uditor ;ksternal
tersebut bertujuan untuk memberikan pendapat atas ke8ajaran
penyajian laporan keuangan secara independen dan pro!esional.
%. Puskesmas harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data
penunjang yang diperlukan oleh uditor ;ksternal.
-. uditor ;ksternal menyampaikan laporan hasil audit kepadabupati dan
Pejabat Pengelola Puskesmas secara tepat 8aktu.
'. Pejabat Pengelola Puskesmas menindak lanjuti laporan hasil audit
yang dilaksanakan uditor ;ksternal dan melaporkan perkembangan
tindak lanjut tersebut kepadabupati melalui 2epala Dinas 2esehatan.
/. Bupati melalui 2epala Dinas 2esehatan memantau perkembangan
tindak lanjut atas laporan hasil audit dari uditor ;ksternal.
. nspektorat 2abupaten Pelala8an sesuai tupoksinya melakukan auditkinerja atas penyelenggaraan dan pengelolaan BLUD Puskesmas
secara berkala sesuai aturan yang berlaku. Aasil audit atas kinerja
dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Puskesmas secara
tepat 8aktu.
0. indak lanjut atas rekomendasi hasil audit kinerja menjadi tanggung
ja8ab Pejabat Pengelola Puskesmas dan melaporkan perkembangan
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
48/53
Pedoman Tata Kelola
tindak lanjut tersebut kepadabupati melalui 2epala Dinas 2esehatan
2ota.
L. Pemantauan Ketaatan Tata Kelola
$. Pemantauan ketaatan atas pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan
BLUD Puskesmas menjadi tugas dan 8e8enang Satuan Pengaas
Internal. Dalam hal Satuan Penga8as nternal belum dibentuk,
tanggung ja8ab pemantauan tersebut menjadi tanggung ja8ab Pejabat
Pengelola Puskesmas yang didelegasikan ke masing#masing
Pengelola 2euangan dan eknis.
%. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan rapat Pengelola secara
berkala minimal $ (kali) sebulan untuk melakukan pemantauan dan
e4aluasi atas pelaksanaan tata kelola BLUD Puskesmas . +apat
Pengelola tersebut , bila dipandang perlu, dapat mengundang 2epala
Dinas 2esehatan 2abupaten Pelala8an atau yang me8akili untuk
mengadakan rapat bersama.
-. "otulen rapat harus dibuat setiap menyelenggarakan rapat dan
penyusunannya memperhatikan dinamika rapat termasuk adanya
dissenting comments (perbedaan pendapat) yang sampai dengan
berakhirnya rapat tidak diperoleh kata sepakat.
'. "otulen asli harus didokumentasikan dan disimpan oleh Pejabat
2euangan Puskesmas (pihak yang diberi 8e8enang) dan harus selalu
tersedia bila diperlukan.
1. =ubungan dengan Stake&olders
*. Pengguna 3asa
a. Puskesmas menghormati hak#hak pasien selaku pengguna
jasa sesuai dengan peraturan perundang#undangan yang
berlaku.
b. Puskesmas memenuhi komitmennya kepada pengguna jasa
sesuai standar layanan yang telah ditetapkan.
c. Penanganan keluhan pengguna jasa dilakukan secara
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
49/53
Pedoman Tata Kelola
pro!esional melalui mekanisme yang baku dan transparan.
+. 1itra 'sa&a
a. 1itra usaha meliputi BP7S 2esehatan asuransi kesehatan
lainnya, rekanan serta pihak ketiga lainnya.
b. Puskesmas menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dilandasi
dengan itikad baik, saling menguntungkan, akuntabilitas,
transparansi, ke8ajaran dan tidak merugikan stakeholders
serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis.
-. Pegaai
a. Pega8ai Puskesmas yang terdiri dari tenaga medis, tenaga
paramedis, dan tenaga lainnya adalah aset yang sangat
berharga, maka Puskesmas berupaya meningkatkan
kompetensi dan karakternya. Puskesmas dapat memberikan
penghargaan yang pantas kepada pega8ai yang berprestasi.
Dalam hal adanya terjadi masalah yang menyangkut tuntutan
pasien terhadap tenaga medis3paramedis, Puskesmas berupaya
memberikan bantuan hukum yang diperlukan dengan cara
berkoordinasi dengan Dinas 2esehatan 2abupaten Pelala8an
dan atau Bagian Aukum Pemerintah 2abupaten Pelala8an .
Aubungan antara tenaga medis3paramedis dan non medis di
lingkungan Puskesmas diatur lebih lanjut dengan 2eputusan
Pejabat Pengelola Puskesmas .
b. Setiap kebijakan Puskesmas yang terkait dengan pega8ai
disusun secara transparan, mengakomodasi kepentingan
pega8ai dan peraturan perundang#undangan yang terkait.
c. Surat 2eputusan (S2) Penanggung 7a8ab Program untuk
Pega8ai atau perjanjian dengan pega8ai dibuat secara tertulis
dengan memuat hak dan ke8ajiban setiap pihak secara jelas.
d. Sistem penilaian kinerja pega8ai ditetapkan dan dilaksanakan
secara adil dan transparan.
e. Puskesmas menciptakan kondisi kerja dengan selalu
memperhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
50/53
Pedoman Tata Kelola
pega8ai.
!. Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pega8ai,
Puskesmas menghormati hak asasi serta hak dan ke8ajiban
pega8ai sesuai peraturan perundang#undangan yang berlaku.
g. Puskesmas memberi kesempatan yang sama tanpa
membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar
golongan.
5. Pemerinta& Selaku Regulator
a. Puskesmas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang#
undangan yang terkait dengan kegiatan Puskesmas baik
yang menyangkut layanan jasa, pega8ai, pelanggan,
masyarakat sekitar, lingkungan, sesama pelaku usaha,
perpajakan, perbankan dan lain#lain.
b. Puskesmas selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang
harmonis dan konstrukti! atas dasar kejujuran terhadap
regulator serta penyelenggara negara lainnya.
c. Puskesmas mendukung penerimaan negara dan daerah baik
langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan
perundang#undangan.
d. Puskesmas akan selalu meningkatkan kualitas layanan dalam
upaya memberikan kontribusi terhadap pembangunan pelayanan
2esehatan di 8ilayah kerja Puskesmas Bunut.
6. 1as!arakat Sekitar dan Lingkungan
a. Puskesmas memegang teguh asas kepedulian dan keadilan
terhadap masyarakat sekitar lingkungan operasional Puskesmas .
b. Puskesmas memastikan bah8a dalam kegiatan usaha untuk
pelayanan kesehatan, telah memenuhi baku mutu yang
ditetapkan dan senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan
lainnya yang terkait.
c. Puskesmas selalu berusaha mendorong munculnya kebutuhan
masyarakat atas kesehatan lingkungan serta pengelolaan
sampah medis secara khusus dalam upaya untuk menjaga
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
51/53
Pedoman Tata Kelola
kelestarian lingkungan hidup.
(. Tanggung 3aab Sosial Puskesmas
$. Puskesmas harus melaksanakan !ungsi sosial tanpa mempengaruhi
mutu pelayanan yang disediakan, antara lain berpartisipasi dalam
penanggulangan bencana alam nasional atau lokal dan melakukan misi
kemanusiaan Puskesmas .
%. Pejabat Pengelola menetapkan dan menjalankan program yang terkait
dengan tanggung ja8ab sosial Puskesmas secara periodik dan
melaporkannya kepadabupati.-. Pejabat Pengelola harus memastikan bah8a Puskesmas selalu
berupaya mempedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan
sosialnya sesuai ketentuan perundang#undangan yang berlaku.
PUSKESMAS BUNUT Page
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
52/53
Pedoman Tata Kelola
Dalam menjalankan BLUD Puskesmas yang berhubungan dengan
lingkungan internal maupun eksternal, Puskesmas berpedoman kepada 2ode
;tik pro!esi tenaga kesehatan dan 2ode ;tik Pega8ai dan harus senantiasa
menjunjung tinggi etika yang telah ditetapkan.
Setiap pega8ai Puskesmas 8ajib menjunjung tinggi nilai#nilai etika yang
dibangun dalam Puskesmas . Budaya organisasi dan budaya kerja yang dibangun
untuk menjaga kelangsungan lingkungan kerja harus berlandaskan etika yang
berlaku seperti pro!esional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap
kegiatan Puskesmas serta kepentingan pihak stakeholders. Budaya organisasi
dan budaya kerja dikembangkan untuk memoti4asi pega8ai dalam bekerja.
Seluruh pega8ai Puskesmas harus menerapkan budaya organisasi dan budaya
kerja yang berlandaskan etika pro!esi dan etika pega8ai secara konsisten dan
pelaksanaannya harus dilakukan e4aluasi secara periodik.
Sistem nilai yang mencakup nilai#nilai (value), budaya kerja, budaya
organisasi, etika kerja, etika usaha, dan etika pro!esi lebih lanjut diatur dalam
Pedoman Perilaku sebagai Kode %tik Puskesmas yang ditetapkan dengan
Surat 2eputusan 2epala BLUD Puskesmas Bunut.
PUSKESMAS BUNUT Page
BAB 7III
K$% %TIK
-
8/16/2019 Tata Kelola Blud Uptd Pkm Bunut
53/53
Pedoman Tata Kelola
$. Seluruh kebijakan Puskesmas harus berpedoman pada dan tidak
bertentangan dengan Pola ata 2elola ini. 2ebijakan Puskesmas tidak
terbatas pada Surat 2eputusan Bupati, Surat ;daran 2epala Dinas
2esehatan, dan seluruh Buku Pedoman Puskesmas . 2ebijakan
Puskesmas yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Pedoman
ata 2elola ini 8ajib disesuaikan.
%. Pola ata 2elola ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk
disesuaikan dengan !ungsi, tanggung ja8ab, dan 8e8enang organ#
organ Puskesmas serta perubahan lingkungan yang terjadi.
-. Setiap perubahan terhadap Pola ata 2elola harus disetujui oleh Bupati.
'. Aal#hal lain yang tidak dimuat dalam pedoman ini tetap mengacu pada
peraturan perundang#undangan yang berlaku.
/. Pola ata 2elola ini dinyatakan berlaku e!ekti! sejak ditetapkan oleh Bupati
Pelala8an .
BAB I>
P%('T'P