tantangan standarisasi upah nasional -...
TRANSCRIPT
Tantangan Standarisasi Upah Nasional
Disampaikan dalam Diskusi Publik Nasional
Penguatan Jaminan Nasional dalam mememenuhi Kebutuhan Hidup Layak ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diselenggarakan oleh ELKAPE & Pusat Kajian Jaminan Sosial Program
Pascasarjana Universitas Indonesia
Hotel Grand Cempaka – Jakarta, 1 Maret 2017
Drs.Soeprayitno.MBA.,MSc.,Ph.D Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial KADIN Indonesia
RESIKO PASAR KERJA & PENURUNAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PEKERJA
DISPARITAS UPAH DAN BEBAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
STANDARISASI UPAH & BENEFIT
Resiko Pasar kerja
&
Penurunan tingkat kesejahteraan Pekerja
• Apabila pekerja tidak dilindungi resiko-resiko ini
berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan
pekerja dan keluarganya.
• Resiko pasar kerja (labour market risks) yang utama adalah :
1. Resiko usia lanjut (old-age risks)
2. Resiko kesehatan (health risks)
3. Resiko kehilangan pekerjaan (unemployment risks)
4. Resiko penurunan upah riil (declining wage risks)
• Tujuan dari kebijakan perlindungan pekerja adalah untuk
meminimalkan dampak negatif dari berbagai resiko pasar
kerja terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
• Kebijakan perlindungan pekerja dapat dikelompokkan ke dalam pengaturan hubungan pekerjaan (employment
relations) dan penyediaan jaminan sosial (social security)
• Pencegahan dan Pengembangan (Kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum, keagamaan, organisasi kemasyarakatan) = Social Service.
• Pemulihan dan Penyembuhan (bantuan bencana alam, lanjut usia, penyandang cacat) = Social Assistance
• Pembinaan (perbaikan gizi, perumahan, lingkungan, air bersih, transmigrasi, perekonomian, masyarakat suku terasing) = Social Infra Structure
• Perlindungan Ketenagakerjaan (melindungi segala resiko yang berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan) = Social Insurance.
Perlindungan atas Resiko Sosio Ekonomi Tenaga Kerja
DESAIN PROGRAM ILO, Social Protection Floor Initiative, 2010
Perlu ada desain program perlindungan sosial untuk masing-masing kelompok penduduk, bagi
yang menerima bantuan maupun yang mampu memberikan kontribusi iuran.
THE FLOOR: Four Essential Guarantees
Access to Essential Health Care for All
Income Security children
Assistance Unemployed and Poor
Income Security Elderly and
Disabled
MANDATORY SOCIAL INSURANCE Social Security Benefits of Guaranteed Levels for Contributors
Working People
VOLUNTARY INSURANCE Top-up Benefit Levels
Means Tested
Mandatory
Voluntary
Pri
nsi
p P
rog
resi
vit
as
Bantuan Sosial
Asuransi Sosial/ Employer’s Liability
Komersial
MEKANISME PROGRAM SIFAT KEPESERTAAN
Beban Penyakit Katastropik
Sebanyak Rp.16,9 Triliun atau 29,67% Beban Jaminan Kesehatan terserap
untuk membiayai penyakit Katastropik, yang terdiri dari :
1. Penyakit Jantung (13%) 2. Gagal Ginjal Kronik (7%)
3. Kanker (5%) 4. Stroke (2%)
5. Thalasemia (1%) 6. Haemofilia (0,2%)
7. Leukemia (0,3%)
Non Katastropik70,33%
Katastropik29,67%
Sumber : Transaksional pelkes (aplikasi BOA) 31 Desember 2015
7
Public Health and Pension Spending versus Population Aging
Spending as a percentage of GDP
Percentage of population over 60 years old
0 5 10 15 20 25
0
5
10
15
20
Spending on health and pension
Spending on health
U.K.
Poland
Sweden
Austria
Czechoslovakia
Iceland
Australia
Cyprus
Switzerland
Japan
Brazil Trinidad & Tobago
ChinaJamaica
IndonesiaS. Korea
Swaziland
Zambia
Canada
New Zealand
DISPARITAS UPAH DAN BEBAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERBEDAAN KEPENTINGAN SOSIAL & EKONOMI
PENGUSAHA DAN PEKERJA
Karyawan
•PERFOR
MANCE
•WEALTH
•SUSTAIN
PENGUSAHA
JOB SECURITY
INCOME SECURITY
SOCIAL SECURITY
KEPASTIAN KEAMANAN
KEPASTIAN HUKUM
KEPASTIAN USAHA
KOMPONEN UPAH
UPAH POKOK
BERFUNGSI EKONOMIS
TUNJANGAN BERFUNGSI
SOSIAL & INSENTIF
GAJI DASAR YG
DITETAPKAN UNTUK
MELAKSANANKAN SATU
JABATAN ATAU PEKERJAAN
TERTENTU PADA
GOLONGAN / PANGKAT
DAN MASA KERJA
TERTENTU
BENEFIT KARENA JABATAN
BENEFIT SOSIAL
BENEFIT KELANGKAAN
BENEFIT PRODUKTIFITAS
BENEFIT “X” FACTOR
HERMAN-SPMI
Hak-Produksi
Hak-ReProduksi
Hak-Proteksi
RELEVANSI SOCIAL SECURITY DALAM KAPITALISASI SDM
PENILAIAN BEBAN KERJA (menurut
Christensen,1991.Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety.ILO Geneva.
Beban kerja
Konsumsi 02 l/mnt
ventilasi paru l/mnt
Suhu rectal
Denyut jantung
ringan 0,5-1,0 11-20 37,5 75-100
sedang 1,0-1,5 20-31 37,5-38 100-125
berat 1,5-2,0 31-43 38-38,5 125-150
Sangat berat
2,0-2,5 43-56 38,5-39 150-175
Sgt berat sekali
2,5-4,0 60-100 >39 >175
KERJA L (55KG) W (47 KG)
RINGAN 2400 KKAL 1900 KKAL
SEDANG 2800 KKAL 2200 KKAL
BERAT 3900 KKAL 3100 KKAL
Sistem pengupahan yang
sederhana dimaksudkan
untuk memudahkan
pengelolaan. Suatu sistem
pengupahan yang canggih
& kompleks, jika dalam
pelaksanaannya
rumit/susah & mahal, akan
mengurangi
efektivitasnya.
Dalam menyusun sistem
pengupahan harus
mempertimbangkan
kemampuan keuangan
perusahaan. Sistem
pengupahan yang bagus
akan tetapi tidak
terjangkau oleh
perusahaan akan menjadi
bumerang.
Yang dimaksud dengan legal
adalah tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan
yang berlaku di negara dimana
di negara manapun Pemerintah
selalu ikut campur tangan
dalam masalah pengupahan
dengan mengeluarkan UU
&peraturan pelaksanaannya.
Hal ini dilakukan sebagai
proteksi terhadap tenaga kerja
Sederhana (Administratively Efficient)
Terjangkau (Affordable)
Legal (Defensible)
Sistem Pengupahan yang “Ideal”
Dimengerti oleh
Pekerja/Buruh (Understandable)
Menunjang Keberhasilan Perusahaan
(Goal oriented)
Adil
SISTEM IMBAL JASA DI PERUSAHAAN SAAT INI
UPAH PER JAM
SATUAN WAKTU
UPAH PER HARI
UPAH PER BULAN
UPAH PER MINGGU
SATUAN PRODUK
BENTUK UANG
( UNIT HASIL )
BENTUK PRODUK
(BAGI HASIL )
Komparasi Upah Minimum
INDONESIA Terendah: NTT=Rp 1.425.000 (USD 104.16*) Tertinggi: Karawang= Rp 3.330.505 (USD 243.46*)
PHILIPPINE USD 165.92 – USD 230.44
MALAYSIA USD 185.81 – USD 209.03
VIETNAM USD 94.48 – USD 136.23
MYANMAR USD 81.16
LAO PDR USD 107.64
Sumber: Data Nasional Wages & Productivity Comission Philippines per tanggal 29 Des 2015 * Kurs US$ 1= Rp 13.580
Ilustrasi Biaya Upah
Misal rata-rata upah pekerja saat ini Rp 1 juta, dengan iuran JKK terendah 0.24% kenaikan upah rata-rata per tahun:
Kenaikan upah 14% x 1 juta = 140.000
Kenaikan jamsos & cadangan pesangon = (10.24%+8%) x (1 jt + 140.000) = 207.936
Jadi total kenaikan = 140.000 + 207.936 = 347.936 atau 34.79%
Jadi secara riil Pemberi Kerja harus mencadangkan kenaikan biaya ketenagakerjaan 34.79% setiap tahun
Beban Jaminan Sosial dan Beban Lainnya
Jaminan Sosial Pemberi Kerja (%) Pekerja (%)
Jaminan Kesehatan 4 1
Jaminan Kematian 0.3 -
Jaminan Kec. Kerja 0.24-1.74 -
Jaminan Hari Tua 3.7 2
Jaminan Pensiun 2 1
Total Jamsos 10.24-11.74 4
Rata-rata kenaikan upah minimum dan sundulannya per tahun dalam 5 tahun terakhir
Cadangan Pesangon UU 13/2003 sesuai perhitungan aktuaris dan PSAK 24/2004 (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan)
Total beban ketenagakerjaan diluar lembur, tunjangan, insentif dan bonus
14 %
8 %
30.24 – 31.74 %
KENDALA STANDARISASI UPAH & BENEFIT
BEBERAPA Tantangan pengupahan
1. APA SAJA turunan produk hukum YANG DITUNGGU PASCA
TERBITNYA PP 78/2015? 2. BAGAIMANA ROADMAP BAGI PROPINSI YANG KENAIKAN UMP DIBAWAH
PP 78/2015 ?? 3. Perlukah UPAH MINIMUM SEKTORAL UNTUK Kabupaten & Kota di
Kalimantan Tengah? JIKA YA...BAGAIMANA DAMPAKNYA JIKA DITERAPKAN UPAH MINIMUM SEKTORAL TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI DAN TENAGA KERJA DIBANDING PROPINSI LAIN?
4. APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MENERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH ?( SIAP INFRASTRUKTUR, SIAP TENAGA TEKNIS, SIAP FINANSIAL )
5. Bagaimana struktur upah yang cocok BAGI sektor UKM, ekonomi kreatif serta Generasi Y?
6. Berapa Batas usia kerja & Pensiun? 7. dll
THR
Permenaker
Uang Servis
Bonus
Upah Sektoral
Sanksi Administratif
Struktur Skala Upah
Peranan Dewan Pengupahan Daerah
Formula UM
Dialog BIPARTIT
APA SAJA TURUNAN produk hukum KETENAGAKERJAAN YANG DIPERLUKAN PASCA TERBITNYA PP 78 /2015?
PASAL 27 UU NO. 11 TAHUN 1992 tentang DANA PENSIUN
Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam
peraturan Dana Pensiun dan tidak boleh
melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri
yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
Peserta yang pensiun pada usia pensiun
normal atau setelahnya, berhak atas
manfaat pensiun yang dihitung
berdasarkan rumus pensiun yang berlaku
bagi kepesertaannya sampai saat pensiun.
Usia pensiun normal bagi peserta
ditetapkan 55 (lima puluh lima)
tahun, dalam hal pekerja tetap
dipekerjakan oleh Pengusaha setelah
mencapai usia 55 (lima puluh lima)
tahun, maka batas usia pensiun
maksimum ditetapkan 60 (enam
puluh) tahun.
PERMENAKER NO. PER-02/MEN/1995
KONTROVERSI USIA PENSIUN DAN BATAS USIA KERJA
Besaran Imbalan PHK sesuai
UU 13/2003 Ketenagakerjaan
BESARAN IMBALAN PHK, DALAM BULAN GAJI & BESARAN % IURAN GAJI
Katagori PHK 1 th 4 th 7 th 10 th 15 th 20 th 25 th 30 th
2 ,3 bln 13,8 bln 23,0 bln 29,9 bln 32,2 bln 36,8 bln 43,7 bln 43,7 bln
18,4% 27,6% 25,8% 23,4% 16,6% 14,0% 13,2% 11,2%
1,2 bln 6,9 bln 11,5 bln 15,0 bln 16,1 bln 18,4 bln 21,9 bln 21,9 bln
9,2% 13,8% 12,9% 11,7% 8,3% 7,0% 6,6% 5,6%
- 2,3 bln 3,5 bln 4,6 bln 5,8 bln 8,1 bln 11,5 bln 11,5 bln
- 4,6% 3,9% 3,6% 3,0% 3,1% 3,5% 2,9%
- 0,3 bln 0,5 bln 0,6 bln 0,8 bln 1,1 bln 1,5 bln 1,5 bln
- 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Mengundurkan Diri - - - - - - - -
Cacat Tetap (2,2,15%)
Meninggal, Pensiun, Efisiensi, PHK
Perubahan Status P. (2,1,15%)
2,3 bln 11,5 bln 32,2 bln
18,4% 23,0% 22,0% 19,7% 13,7% 11,0% 9,8% 8,3%
19,6 bln
Pailit, Salah Ringan, Mundur
Perubahan Status P (1,1,15%)
Ditahan (0,1,15%)
Salah Berat (0,0,15% PMK)
32,2 bln25,3 bln 26,5 bln 28,8 bln
Tertinggi & Sangat tinggi
Apabila terjadi unfunded terhadap BPJS sebagai penyelenggara jaminan pensiun nasional maka
antisipasi yang kemungkinan dapat dilakukan:
• Menaikkan tingkat iuran. Unfunded yang terjadi akibat perbedaan antara asumsi dan
kenyataannya akan berakibat disesuaikannya perhitungan kewajiban. Akibatnya iuran akan
meningkat. Untuk itu maka unfunded liability yang terjadi dapat di-funded-kan dengan
meningkatkan iuran program. Hal ini memiliki potensi ditentang oleh pemberi kerja dan
pekerja.
• Besarnya manfaat disesuaikan. Penyesuaian iuran dengan menurunkan tingkat manfaat
juga dapat dilakukan. Meskipun cara ini merupakan salah satu pilihan namun dalam
prakteknya, pilihan ini tidak populer dijalankan karena adanya resistensi dari pekerja
• Perpanjangan usia pensiun. Dengan perrpanjangan usia pensiun maka akumulasi iuran
dapat ditingkatkan dan pembayaran manfaat pensiun diperpanjang. Namun langkah ini hanya
bersifat menunda terjadinya unfunded dan memiliki potensi ditentang oleh pekerja usia
produktif karena karirnya akan terhambat dan pemberi kerja karena mengkhawatirkan
turunnya produktivitas.
• Pelunasan Unfunded Liability. Pelunasan unfunded merupakan setoran kepada
penyelenggara untuk meningkatkan aset sehingga terjadi kesetaraan dengan kewajiban. Dalam
hal program pensiun nasional yang diselenggarakan oleh BPJS maka posisi penyetor unfunded
ini (diharapkan) adalah pemerintah. Dengan pilihan ini maka dapat dikatakan bahwa program
pensiun manfaat pasti berpotensi mengganggu fiskal negara.
Bila Terjadi Unfunded
MY EMAIL :
WA: 0877 888 900 98
“ SEJAHTERA MERUPAKAN HAK SEKALIGUS
MERUPAKAN KEWAJIBAN KARYAWAN”