tantangan indonesia dalam penataan pariwisata …
TRANSCRIPT
![Page 1: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/1.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1551
TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN
PARIWISATA SUPER
PRIORITAS DALAM PERSAINGAN GLOBAL
Akbar Prawira Bima1, Hendrawan Ahmad Jofari2, Egar Pangestu CandraWidodo3
Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi: [email protected]
ABSTRAK
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada pada
wisata 10 Bali Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Dimana
penelitian studi kasus ini merupakan suatu penelitian kualititaf yang berusaha untuk menemukan
makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendaalam dari
suatu fenomena. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melihat berbagai literature
review yang ada, seperti jurnal-jurnal dan RKPJM dari Kementrian Pariwisata. Dalam hasil paper
yang ditemukan adalah untuk mengembangkan program 10 Bali Baru ini pemerintah
mempromosikan destinasi baru di Indonesia. Selain itu Kementria Pariwisata bekerjasama dengan
berbagai pihak yang dianggap mampu mengsukseskan program 10 Bali Baru. Hal ini dilakukan dan
menjadi fokus utama pemerintah dalam pengembangan sektor wisata dengan meningkatkan
ekonomi kesejahteraan masyarakat lokal dan perluasan lapangan pekerjaan yang nantinya dapat
membantu negara dalam pemenuhan cita-cita sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kata Kunci : Pariwisata, Pengembangan, Wisata Bahari
ABSTRACT
The writing of this paper aims to find out and develop the potential that exists in the tourism of 10
New Bali. This type of research is a case study research. Where this case study research is a quality
study that seeks to find meaning, investigate the process, and gain understanding and deep
understanding of a phenomenon. The data collection used is to look at various existing literature
reviews, such as journals and RKPJM from the Ministry of Tourism. In the results of the paper found
is to develop the 10 New Bali program the government is promoting new destinations in Indonesia.
In addition the Ministry of Tourism in collaboration with various parties deemed capable of
succeeding the 10 New Bali program. This was done and became the main focus of the government
in developing the tourism sector by increasing the economic welfare of the local community and
expanding employment that would later help the country in fulfilling its ideals in accordance with
Pancasila and the 1945 Constitution.
Keywords : Tourism, Development, Marine Tour
PENDAHULUAN
Sejak berlangsungnya konferensi dunia di bidang lingkungan hidup
(Globe’90) di Vancouver Kanada, para pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam bidang pariwisata mulai menaruh perhatian terhadap arti penting
pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development). Data
pertumbuhan pariwisata dunia semenjak 1960an sebagaimana dipublikasikan oleh
World Tourism Organization (WTO) setiap tahunnya menarik perhatian banyak
negara atau daerah untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu alternatif
untuk meningkatkan kinerja pembangunan di negara atau daerah masing-masing.
![Page 2: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/2.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1552
Akan tetapi, sayangnya banyak daerah dilaporkan mengalami kegagalan dalam
pembangunan pariwisata karena kurang memperhatikan arti penting keberlanjutan
(sustainability) dimaksud. Pariwisata dinilai oleh banyak pihak memiliki arti
penting sebagai salah satu alternatif pembangunan, terutama bagi negara atau
daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam. Untuk memaksimumkan
dampak positip dari pembangunan pariwisata dan sekaligus menekan serendah
mungkin dampak negatip yang ditimbulkan, diperlukan perencanaan yang bersifat
menyeluruh dan terpadu.
Pengembangan pariwisata di Indonesia sejalan dengan program pemerintah
dalam menggalakkan pariwisata sebagai penambah devisa negara diluar sektor
migas. Program pengembangan pariwisata yang dicanangkan sejak tahun 1988,
diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik dan asingyang pada
akhirnya akan mendatangkan pemasukan bagi keuangan negara. Pengeluaran
belanja olehwisatawan diharapkan meningkatkan pendapatan penduduk setempat.
Keuntungan lainadalah dibangunnya infrastuktur penunjang menuju lokasi wisata
tersebut termasuk transportasi, penginapan, bahkan pertokoan.. Di samping itu,
semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar akibat interaksi
langsung antara penduduk setempat dengan wisatawan baik domestik maupun
asing. Pembangunan sektor kepariwisataan daerah merupakan bagian dari
pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini di harapkan dapat memberikan
dampak positif seperti terbukanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan
daerah dan masyarakat serta dapat mengarahkan kegiatan positif bagi masyarakat
dan generasi muda. Meski mengalami pertumbuhan jumlah wisatawan baik
mancanegara maupun domestik saat ini, penyebaran wisatawan terbanyak masih
menumpuk di Bali,Jakarta dan kepuluan Riau. hanya 10 persen wisatawan yang
berkunjung ke tempat selain Bali, Jakarta dan Riau. Menurut, Hospitality
Investment Conference Indonesia 2017 (HlCl),Jadi singkatnya kalau bicara objek
pariwisata di domestik itu 50 persen datang ke Bali, 30 persen ke Jakarta dan
sekitarnya, dan 20 persen ke Kepulauan Riau, sedangkan sisanya 10 persen yg
tersebar ke tempat seperti Borobudur Toraja dan Raja Ampat. Hal ini sangat
disayangkan, karena Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau, keragaman sumber
daya, dan budaya, membuat para wisatawan juga mengunjungi destinasi wisata
![Page 3: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/3.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1553
selain Bali.Artinya harus ada upaya untuk penyebaran destinasi pariwisata. Oleh
karena itu, Kementerian Pariwisata telah membuat daftar sejumlah destinasi yang
ditandai dalam rencana 10 Bali Baru ini untuk dilakukan pengembangan lebih
lanjut, termasuk peningkatan kualitas bandara dan pembangunan fasilitas baru:
Danau Toba, Sumatra Utara,Tanjung Lesung, Banten,Kepulauan Seribu,
Jakarta,Pantai Tanjung Kelayang, Bangka Belitung,Candi Borobudur, Jawa
Tengah,Gunung Bromo, Jawa Timur,Mandalika, Nusa Tenggara Barat,Labuan
Bajo, Nusa Tenggara Timur,Wakatobi, Sulawesi Selatan,Pulau Morotai, Maluku
Utara. Menurut kementerian tersebut, lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan tiga hal,
dimana: Tempat-tempat ini telah memiliki daya tarik tersendiri, dan mereka akan
memberikan keuntungan dari akses yang lebih baik dan fasilitas yang lebih
memadai. namun masih memiliki jumlah pengunjung yang relatif rendah, dan kami
melihat bahwa semua tempat-tempat tersebut memiliki masalah yang serupa, yaitu
terkait akses dan infrastruktur.
Tourism Market Development Strategy Menurut Weeks et al. (2014),
keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh lima faktor: (1) perlunya
multi-stakeholder dan lembaga terkait, (2) integrasi keterampilan sains dengan
pengetahuan lokal dan manajemen berbasis masyarakat, (3) pembangunan lokal
kapasitas, (4) implementasi zonasi multi guna untuk menyeimbangkan tujuan yang
bersaing, dan (5) partisipasi dalam jaringan pembelajaran dan tata kelola. Tuntutan
pariwisata terkait erat dengan pengguna atau konsumen (mis., Wisatawan).
Wisatawan dianggap sebagai pasar karena wisatawan adalah target atau target yang
harus ditangani oleh penawaran wisata. Dengan demikian, permintaan pasar yang
dibuat oleh wisatawan sangat berpengaruh pada pengembangan pariwisata.
Tiga prinsip utama dalam sustainability development (McIntyre, 1993:
10):Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang
dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya
ekologi yang ada.Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa
pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan
masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku
pada masyarakat tersebut. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa
pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya
![Page 4: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/4.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1554
yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang. Menurut
Godfrey & Clarke “Goals and Objectives” yang realistis adalah inti untuk
pengembangan pariwisata yang bersukses. Tourism Action Steps menyangkut siapa,
apa, dimana dan bagaimana yang menjelaskan bagaimana caranya goals and
objectives akan dilaksanakan. Tindakan pariwisata menyatakan apa yang akan
dilakukan, kapan akan dilakukan dan oleh siapa. Tourism Action Steps harus jelas
dan mempunyai jangka waktu yang ditentukan dan tujuan yang diharapkan.
Pelaksanaan tindakan itu dapat didelegasikan secara individu atau berkelompok.
Menurut Godfrey and Clarke proses membentuk strategi pariwisata terdiri dari tiga
langkah, yaitu: Mengidentifikasi Peluang dan Kendala (Berdasarkan evakuasi
pasokan dan permintaan). Menetapkan Tujuan dan Sasaran pengembangan
(Mengatasi masalah yang membutuhkan perhatian dalam jangka pendek, menengah
dan panjang).Tetapkan serangkaian langkah tindakan (Dirancang untuk mencapai
sasaran dan sasaran dalam beberapa jangka waktu tertentu).
Pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya berfokus pada potensi daya
tarik wisata saja, namun juga harus memperhatikan aspek 3A (Accessibility,
Amenities dan Attraction). Hal ini karena aspek 3A tersebut yang menjadi
pelengkap keberadaan daya tarik wisata. Adanya daya tarik wisata saja tanpa
adanya aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung lainnya, menjadikan suatu
kawasan atau daerah tidak layak menjadi destinasi pariwisata. Ketersediaan tiga
aspek tersebut yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur kualitas suatu
destinasi pariwisata. Pertama ,Aksesibilitas yang dapat memudahkan wisatawan
menuju lokasi wisata meliputi sarana transportasi, petunjuk arah, bandara, stasiun
atau terminal, jalan dan lain-lain. Kedua ,Amunitas yang berupa hotel dan
penginapan yang digunakan sebagai tempat menetap sementara wisatawan, restoran
atau rumah makan yang menjual makanan khas dari suatu daerah akan menjadi
ketertarikan tersendiri di mata wisatawan. Ketiga,atraksi yang berupa 1) Natural
Resources (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2)atraksi wisata budaya
seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan,
ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan
3)atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-
lain.
![Page 5: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/5.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1555
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait strategi
pengembangan destinasii pariwisata Strategi tersebut terkait dengan upaya yang
tepat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Indonesia menargetkan 15 juta
kedatangan wisatawan pada akhir tahun ini, sehingga sektor tersebut dapat
memberikan kontribusi sebesar 13 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk
memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara efisien,
kementerian pariwisata telah menyediakan proses proyek persetujuan, yang
sebelumnya bekerja sama dengan berbagai pemerintah setempat.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pemerintah dalam menata pariwisata super prioritas bidang wisata
bahari
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui usaha pemerintah dalam menata pariwisata super prioritas
bidang wisata bahari
LITERATUR REVIEW
Penelitian ini menggunakan acuan dari beberapa penelitian terdahulu yang
sejenis,yaitu :
Anang(2018) meneliti tentang pentingnya pariwisata karena dapat
membangkitkan kembali ekonomi masyarakat di sekitar tempat wisata. Provinsi
Sumatera Utara, yang meliputi Medan, menunjukkan potensi besar untuk
pengembangan wisata bahari. Namun, itu tidak berjalan optimal. Selain itu,
infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas buruk juga menjadi
ancaman bagi wisata bahari di Indonesia.
Metodologi penelitian ini melibatkan metode kualitatif dan menggunakan
diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mendapatkan data dari 25 agen perjalanan
informan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa
strategi pemasaran memerlukan dukungan yang konsisten dari pemerintah dan agen
perjalanan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah
menjadi salah satu elemen terpenting dalam pengembangan strategi pemasaran.
Marceillia (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, Pariwisata dapat
didefinisikan sebagai seluruh kegiatan oleh orang yang melakukan perjalanan untuk
![Page 6: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/6.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1556
tinggal di satu tempat di luar kegiatan sehari-hari karena tidak lebih dari satu tahun
untuk liburan, bisnis, dan keperluan lainnya. Ekowisata seperti yang disebutkan
dalam UU No.9 tahun 1990, pasal 16 sebagai objek obyek untuk wisata yang
menarik dapat didefinisikan sebagai perjalanan unik di taman nasional, hutan dan
wisata alam. Wisata teluk dan wisata bahari merupakan bagian dari Ekowisata.
Pengembangan wisata bahari secara umum merupakan upaya untuk
mengembangkan dan menggunakan objek wisata dan wisata bahari di laut
Indonesia. Pola perilaku konsumen dari wisatawan, mereka tidak fokus pada waktu
luang menikmati matahari, laut dan pasir tetapi berubah menjadi pariwisata yang
lebih tinggi, yaitu menikmati produk atau ciptaan budaya dan warisan. Daripada
alam atau ekowisata dari satu tempat ke negara lain. Perubahan ini perlu dijaga
dengan banyak pengembangan produk pariwisata serta promosi pada pemerintah
dan investor mandiri. Kegiatan wisata bahari akan membutuhkan investasi besar,
kondisi, dan hukum. Untuk menangani semua masalah kompleks ini dengan
optimal, perlu mengatur regulasi agar menggunakan potensi laut untuk kegiatan
pariwisata dalam pengembangan pariwisata bahari. Indonesia sangat kaya dengan
aset laut yang dapat digunakan atau diorientasikan, sehingga paradigma
pengembangan wisata bahari harus segera ditangani dengan regulasi dari semua
pihak, untuk mengeksplorasi semua potensi wisata bahari melalui perencanaan
strategis dengan mematuhi prinsip penyelamatan.
Alghisna (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi daya dukung
sebagai kondisi supply, mengestimasi kondisi demand dan nilai ekonomi kawasan,
serta merumuskan strategi kebijakan pengembangan wisata bahari secara
berkelanjutan di Pantai Kuta (Lombok Tengah) dengan model dinamik.Hasil
penelitian menunjukkan jumlah wisatawan di Pantai Kuta masih di bawah dari daya
dukungnya, sehingga adanyaupaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Hasil
analisis permintaan berdasarkan TCM adalah Rp 8.614.874.595/tahun dengan
ratarata surplus konsumen sebesar Rp 42.250 dengan jumlah 203.899 wisatawan
pada tahun 2015. Berdasarkan analisis kelayakan finansial seperti NPV, Net B/C,
dan IRR dapat disimpulkan bahwa usaha pariwisata di Pantai Kuta layak secara
finansial dan ekonomi.
![Page 7: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/7.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1557
Rizki (2018) Indonesia memiliki banyak potensi wisata bahari untuk
dikembangkan, tetapi telah terjadi penurunan kunjungan yang signifikan ke tujuan
wisata bahari utama di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Banten. Di antara
berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan, strategi
promosi yang lemah diduga patut diperhatikan. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis strategi dan kegiatan promosi mengenai Provinsi Banten selama tiga
tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi tidak
konsisten dengan kekuatan dan peluang yang dibutuhkan Provinsi Banten dan
kelemahan serta ancaman yang harus diatasi untuk menjadi tujuan wisata
terkemuka di Indonesia.
Di indonesia pada era yang sekarang ini yang menjadi perhatian dunia yaitu
keindahan alam yang berada di indonesia sehingga mau tidak mau pemerintah
perlu megembangkan SDA (Sumber Daya Alam) ini sehingga dapat dimanfaatkan
negara baik untuk kepentingan negara maupun kepentingan umum yaitu
masyarakat. Dalam hal ini tentu saja pemerintah perlu memikirkan ataupun
membuat strategi ataupun perencanaan yang perlu dilakukan untuk mengenalkan
sekaligus megembangkan tempat-tempat yang mempunyai peluang untuk dijadikan
sebagai tempat wisata yang nantinya akan mendorong perekonomian yang ada di
indonesia. Bagi kementerian pariwisata sendiri sudah mengupayakan pemilihan
tempat tersebut dengan hasil terbentuknya 10 tempat pariwisata yang ingin
dijadikan sebagai suatu objek wisata seperti yang di bali yaitu Danau Toba, Sumatra
Utara,Tanjung Lesung, Banten,Kepulauan Seribu, Jakarta,Pantai Tanjung
Kelayang, Bangka Belitung,Candi Borobudur, Jawa Tengah,Gunung Bromo, Jawa
Timur,Mandalika, Nusa Tenggara Barat,Labuan Bajo, Nusa Tenggara
Timur,Wakatobi, Sulawesi Selatan,Pulau Morotai, Maluku Utara.
Namun dengan terbentuknya 10 tenpat pariwisata yang nantinya akan
dikembangkan oleh kementerian pariwisata ini tentu memiliki pernasalahan -
permasalahan yang akan muncul dalam hal ini ada 3 kategori yang menjadi
permasalahan yang akan perlu dibahas dalam pengembangan tempat objek wisata
ini yaitu : yang pertana atraksi, di dalan atraksi ini pemerintah perlu menentukan
pariwisata apa yang akan digunakan ataupun ingin diperkenalkan di dalam 10
tempat pariwisata bali baru ini yang perlu kita ketahui bahwa dalam 10 objek wisata
![Page 8: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/8.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1558
yang akan dikembangkan oleh kementerian pariwisata ini memiliki berbagai
macam kebudayaan yang berbeda sehingga perlu adanya pemerintah untuk
memilah mana yang akan di pakai dalam menarik minat wisatawan baik itu
wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dalam RPJPN kementerian
pariwisata poin 22 dijelaskan bahwa kepariwsataan dikembangkan agar mampu
mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra indonesia, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
Dengan begitu membuka potensi nasional sebagai wilayah bahari terluas di dunia
secara arif dan berkelanjutan, sehingga pemerintah perlu memiliki strategi ataupun
rencana yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu Aksesbilitas dalam pengertian ini
dalam mewujudkan suatu tempat ataupun objek wisata yang akan dilakukan seperti
bali yaitu perlunya askes yang dapat dengan mudah diakses oleh para wisatawan
lokal khususnya wisatawan dari mancanegara sehingga perlu adanya peran
pemerintah dalam hal ini untuk memberikan akses kepada para wisatawan sehingga
dapat sampai di tujuan dengan aman dan cepat dalam hal ini berfokus bagaimana
pemerintah sendiri dapat mengatur ataupun menyiapkan akses tersebut dalam
waktu yang singkat dan dapat dengan mudah di akses dalam hal ini pemerintah
perlu memastikan kondisi jalan apakah layak ataupun tidak, rute perjalanan yang
harus dilalui oleh para wisatawan sehingga pada saat wisatawan nantinya akan
tempat wisata tersebut tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan terus
tersedianya transportasi yang memadai di tempat objek wisata tersebut sehingga
para wisatawan tidak perlu lagi kesulitan dalam bepergian dalam hal ini tentu saja
pemerintah perlu memikirkan hal tersebut seperti kendaraan apa saja yang cocok
digunakan dalam melintasi jalan tersebut agar dapat sampai ketempat tujuan dan
juga apakah pemerintah dapat bekerjasama dengan sektor privat dalam mengelola
transportasi ini dikarenakan tidak semua hal bisa dilakukan oleh pemerintah
sendirian perlu adanya kerja sama dengan sektor publik dalam mengelola tempat
objek wisata ini yang nantinya akan dijadikan sebagai bali baru. Yang ketiga yaitu
Amenitas, dalam amunitas ini sendiri yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana
pemerintah dapat menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para
wisatawan pada saat berwisata seperti listrik,air,jaringan makanan dll. Dalam hal
ini pemerintah perlu menyiapkan sehingga pada saat berwisata nanti para
![Page 9: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/9.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1559
wisatawan tida perlu bingung apabila kehabisan kebutuhan individunya dalam hal
ini yang di capai oleh amunitas ini dalam mengembangkan suatu tempat objek
wisata agar terpenuhnya rasa nyaman dikarenakan apabila sudah memenuhi rasa
nyaman dalam berwisata ini maka para wisatawan akan datang terus menerus ke
tempat tersebut dan dengan terpenuhinya kebutuhan para wisatwan ini maka akan
mengundang para wisatawan baru lagi sehingga dapat meningkatkan jumlah
pengungjung dalam hal akan sangat menguntungkan negara maupun masyarakat
lokal. Dalam amenitas ini juga perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah
sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal amunitas
juga pemerintah perlu menyediakan tempat menginap ataupun menentukan
nantinya lokasi-lokasi yang akan dijadikan sebagai wilayah pembangunan hotel dan
restoran yang tidak merusak alam dikarenakan pemerintah juga perlu memerhatikan
proses pembangunan apalagi dalam pengembangan 10 tempat objek wisata ini yang
juga memerlukan biaya yang banyak agar tidak merusak ekosistem yang sudah di
jaga.
Ketiga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang nantinya akan
dihadapi pemerintah dalam hal ini kementerian pariwisata nantinya dalam
mengembangkan suatu tempat objek wisata yang ingin diperkenalkan kepada dunia
bahwasanya indonesia memiliki tenpat objek wisata yang tidak kalah bagusnya
dengan negara lain. Pengembagan tempat objek wisata ini tidak hanya
dikembangkan namun perlu juga dijaga sehingga menjadi tugas bagi pemerintah
lagi dalam proses pengawasan dalam hal ini sebagai pengawas sehingga para
wisatawan tidak merusak tempat-tempat objek wisata yang sudah dikembangkan
dengan saat baik nantinya. Selain itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi
kepada masyarakat yang berada ataupun bertempat tinggal di dekat daerah objek
wisata dikarenakan perlu adanya komunikasi antara masyarakat setempat dengan
pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik nantinya dalam mengelola objek
wisata ini. Dan yang menjadi hal terakhir dalam pernasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah yaitu promosi, dalam hak ini bagaimana pemerintah dalam
memperkenalkan tempat wisata ini kepada wisatawan lokal maupun mancanegara
sehingga dapat menarik perhatian dalam hal ini perlu adanya perkenalan yang
dilakukan oleh pemerintah kedunia bahwa di indonesia telah ditenukan atau telah
![Page 10: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/10.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1560
dikembangkan tempat-tempat objek wisata yang dapat bersaing dengan dengan
tempat wisata yang ada di negara lain maka dari itu pemerintah dalam hal ini perlu
melakukan lintas sektoral dengan beberapa kementerian dalam mempromosikan
objek wisata ini dikarenakan untuk memenuhi target pengunjung pertahun yang
menjadi patokan pemerintah apabila total pengunjung yang datang sudah mencapai
standar pemerintah yang sudah ditetapkan bahkan melebihi jumlah yang sudah
ditetapkan barulah pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan
suatu objek wisata dalam hal ini pencapaian yang dilakukan dapat mendapat
imbalan yang menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak pemerintah sendiri
maupun dari masyarakat lokal.
Dalam hal ini yang menjadi fokus utama pemerintah dalam pengembangan
sektor wisata yaitu peningkatan ekonomi.kesejahteraan masyarakat lokal dan
perluasan lapangan pekerjaan yang nantinya dapat membantu negara dalam
pemenuhan cita-cita sesuai pancasila dan UUD 1945 maka dari itu dengan adanya
pengembangan penelitian ini dapat menjadi suatu pemahaman akan permasalahn
yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam pengembagan suatu objek wisata
khususnya 10 tempat objek wisata yang dijadikan 10 bali baru oleh pemerintah.
METODE PENELITIAN
What : Judul riset Kabinet Kementerian Pariwisata dan tentang apa program
ini
Peningkatan wisata bahari dalam 10 bali baru : dimana pemerintah dan
masyarakat indonesia berupaya untuk menjaga dan melestarikan warisan struktur
dan pembentukan bumi, sekaligus untuk memperoleh manfaat yang berkelanjutan
dengan adanya warisan tersebut. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan
melakukan pembangunan wisata untuk menjadi daya tarik parawisatawan lokal
maupun mancanegara. Perkembangan wisata khususnya yang ada di Indonesia,
pada tahun 2016 pemerintah memperioritaskan 10 tempat wisata, pemerintah dalam
menyebut 10 tempat wisata sebagai 10 Bali Baru, dimana destinasi mampu
mendatangkan para wisatawan untuk menyaingi pulau Bali. Pemerintah berupaya
untuk mengembangkan destinasi wisata bukan hanya di bali tetapi wisata yang ada
di indonesia. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan
![Page 11: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/11.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1561
memanfatkan destinasi wisata 10 bali baru menjadikan tempat wisata bahari yang
mempunyai daya tarik tersendiri.
When : Waktu dilakukan riset kabinet Kementerian Pariwisata
Riset kabinet ini dilakukan pada bulan februari 2019 hingga bulan mei 2019.
Adapun penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan literature review
berupa pengumpulan 20 jurnal terkait judul program Kementerian Pariwisata.
Where : Objek riset kabinet Kementerian Pariwisara
Adapun sesuai dengan judul pada program yang diusungkan oleh cabinet yaitu “
Peningkatan Wisata Bahari dalam 10 Bali Baru”, maka berikut ini merupakan peta
terkait objek riset kabinet :
Dimana peta diatas merupakan lokasi pengembangan wisata bahari pada 10
bali baru. Adapun pengembangan wisata bahari dalam 10 bali tersebut terbagi pada
beberapa daerah di Indonesia seperti yang terlihat pada gambar peta diatas.
Who : Subjek pada riset kabinet Kementerian Pariwisata
Dimana pada program yang berjudul “Peningkatan wisata bahari dalam 10
bali baru” ini yang menjadi subjek yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.
Dimana pemerintah disini yaitu Kementerian Pariwisata sebagai pengusung
program terkait pengembangan maritime Indonesia, yang mana Kementerian
Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian lainnya,
seperti pada tabel dibawah ini
Lintas Sektoral Bentuk Kerja Sama
Kementerian PUPR Membangun pembangunan
Kementerian Dalam Negeri Perizinan buka usaha disekitar daerah
wisata
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Menjaga ekosistem laut
![Page 12: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/12.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1562
Kementerian Luar Negeri Promosi wisata diluar negeri
Polisi air Menjaga keamanan di sekitar daerah
wilayah wisata air
BMKG Peringatan Dini Bencana
Sedangkan untuk responden pada riset kabinet, dimana riset ini melibatkan
masyarakat di sekitar lokas 10 bali baru. Adapun masing-masing daerah
menggunakan 5 orang responden. Kemudian keterlibatan pihak swasta dalam
program ini yaitu sebagai investor.
How : Upaya dan solusi yang diberikan
Pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata tersebut
mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan wisata
tersebut agar lebih populer dengan merumuskan strategi-strategi untuk mendukung
tempat tersebut. Maka pemerintah berupaya untuk memecahkan permasalahan
untuk meminimalisr ancamanan bagi para wisatawan baik ancaman alam maupun
non-alam. Dengan begitu akan terciptanya kondisi yang baik dan terciptanya
alternatif wisata yang belum atau kurang di kembangkan sehingga parawisatawan
tidak ragu untuk mendatangi destinasi tersebut. Maka dari dengan adanya
pengembangan dan pemanfaat destinasi wisata 10 bali baru, perlu adanya timbal
balik atau respon dari masyarakat atau para wisatawan mengenai wisata bahari 10
bali baru. Dengan adanya destinasi wisata bahari 10 bali baru di harapkan akan
memberikan dampak yang baik atau signifikan bagi perekembangann wilayah serta
untuk menunjang perekonomian di tengah tengah masyarakat.
Indonesia sebagai Negara kepulauan tentunya akan memiliki potensi yang
besar dalam industri maritim. Dalam industri maritim banyak yang dapat
dikembangkan mulai dari sistem pertahanan, perkapalan, kebutuhan pangan,
ekonomi, perhubungan, lintasan pengiriman barang dan jasa, dan lain sebagainya.
Dengan kelebihan inilah yang menjadikan Presiden Joko Widodo ingin menjadikan
Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pariwisata merupakan salah satu sektor
yang menyumbang devisa terbanyak. Oleh karena itu, pengembangan sektor
pariwisata sanga digencarkan oleh pemerintah. Letak Indonesia yang strategis
sangat menguntungkan, mulai dari terletak di garis khatulistiwa, terletak dia antara
![Page 13: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/13.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1563
dua benua, Benua Asia dan Benua Australia, hingga di apit oleh dua samudera,
yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang sangat beragam.
Mulai dari darat hingga perairan Indonesia memiliki semuanya di seluruh wilayah
tanah air, dari Sabang hingga Merauke. Di dalam sektor pariwisata maritim sendiri
Indonesia memiliki banyak objek wisata yang sudah banyak diakui keindahannya
oleh dunia. Beberapa destinasi wisata favorit wisatawan asing adalah Pulau Bali,
Pulau Lombok, Wakatobi, Raja Ampat, Pulau Komodo, dan masih banyak destinasi
lain.
Untuk meningkatkan parawisita ini pemerintah sedang mengembangkan
program 10 Bali Baru. Yaitu program pemerintah untuk mempromosikan destinasi
baru di Indonesia yang tidak kalah eksotis dari Bali. Program ini memperkenalkan
destinasi Bali baru tetapi tetap mempertahankan kelestarian alam dan budaya yang
ada. Bukan membuat destinasi yang sama dengan Bali. Karena hingga sekarang
Bali masih menjadi primadona di kalangan wisatawan. 10 Bali Baru ini mencakup
Morotai, Lombok, Bromo, Tanjung Lesung, Wakatobi, Labuan Bajo, Danau Toba,
Mandalika, Kepulauan Seribu, dan Candi Borobudur. Jika dilihat dari 10 destinasi
pariwisata ini delapan di antaranya termasuk dalam wisata maritim.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata melakukan promosi gencar-
gencaran untuk memperkenalkan destinasi 10 Bali Baru ini kepada dunia ataupun
nasional. Setiap objek memiliki daya tarik dan karakteristik yang berbeda-beda.
Untuk menarik wisatawan bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang
dapat dinikmati bahkan menemukan sensi yang berbeda di setiap daerahnya. Untuk
memajukan program ini pemerintah semakin gencar memperbaiki sarana dan
prasarana untuk menuju destinasi tersebut. Mulai dari petunjuk arah, akses ke
destinasi pariwisata, informasi tentang destinasi, kegiatan yang dapat dilakukan,
penginapan dan lain sebagianya. Kementerian pariwisata senderi telah melakukan
banyak kerja sama dengan berbagai pihak demi mensukseskan program ini.
Ada tiga masalah yang harus diselesaikan demi membuka jalur bagi
program 10 Bali Baru, yaitu aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Aksesibilitas
adanya kemudahan untuk mencapai destinasi tersebut, karena berbicara tentang
maritim yang tentunya berhubungan dengan perairan apakah telah tersedia
![Page 14: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/14.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1564
penyebarangan antar pualau, akses jalan, dermaga dan lain sebagainya. Atraksi,
maksud atraksi di sini adalah hal-hal yang ditawarkan setiap destinasi untuk
menarik pengunjung. Misalnya, acara adat pesisir, kegiatan di air, dan lain
sebagainya. Amenitas yaitu segala kebutuhan wisatawan berupa fasilitas ataupun
akomodasi dapat terpenuhi.
Pemerintah tinggal perlu mengembangkan potensi yang ada hingga. Karena
dengan program ini pemerintah tidak hanya memajukan pariwisata Indonesia. Tapi,
pemerintah juga dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar karena dapat menjadi
lapangan pekerjaan baru. Pesona Indonesia terutama kekayaan maritimnya akan
mampu membius siapa saja untuk betah berlama-lama. Contoh saja banyak yang
berkunjung ke Wakatobi ataupun Raja Ampat karena mendengar keindahan karang
yang ada di perairan Indonesia. Danau Toba yang terbentuk dari letusan gunung.
Panorama yang ditawarkan pantai-pantai di Indonesia akan sulit ditemui di Negara
manapun.
Peningkatan ini perlu dilakukan demi manarik banyak minat wisatawan.
Bahwa Indonesia memiliki banyak pesona mulai dari orang-orangnya, alam dan
kebudayaan. Wisata maritim menjadi prioritas pengembangkan karena Indonesia
yang memiliki sekitar ± 17.000-an pulau baik kecil maupun besar. Yang tentunya
memiliki potensi yang sama. Alasan Kementerian Pariwisata untuk gencar-
gencarnya membangun program ini adalah jika dilihat dari total 100% wisatawan
asing yang masuk ke Indonesia sebanyak 50%-nya pergi ke Bali. Artinya banyak
wisatawan yang tertumpuk di sana. Oleh karena itu perlu penyebaran wisatawan,
dengan mempromosikan destinasi yang Indonesia miliki. Destinasi yang tidak
kalah indahnya dengan pulau Dewata.
Selain itu Indonesia sebagai Indonesia termasuk sebagai segitiga terumbu
karang dunia, yang artinya Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sangat
menakjubkan. Dan banyak dari satwa bahwa laut yang kebanyakan ada di perairan
Indonesia yang tidak ditemukan di laut lain. Kelebihan inilah yang harus
dimanfaatkan oleh pemerintah menarik wisatawan. Terutama para wisatawan
mancanegara yang menyukai keindahan alam. Ini menjanjikan jika pariwisata
maritim dikembangkan dengan maksimal. Selain mendatangkan finansial yang
menguntungkan, terbukanya lapangangan pekerjaan akan memberikan dampak
![Page 15: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/15.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1565
positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan demi perkembangan telah
ditunjukkan dari destinasi yang menjadi priotitas utama ini. mulai dari fasilitas yang
semakin baik, akses yang mudah, serta informasi yang dapat diakses oleh
wisatawan. Selain promosi yang gencar dilakukan di berbagai event nasional
maupun internasional. Kerjasama melalui berbagai pihak juga dilakukan, travel
agent, hotel, restoran, dan lain-lain.
Setelah promosi tentang 10 Bali Baru ini berlangsung, memang telah terjadi
peningkatan pada objek wisata yang menjadi prioritas. Keindahan alam yang
dimiliki dan menjadi daya tarik Indonesia telah memberikan suatu peluang yang
memberikan Indonesia kesempatan untuk berkembang lebih lagi. Manusia, alam,
dan budaya yang ada telah memberikan nama yang indah bagi Indonesia. Terutama
pariwisatanya yang telah di kenal dunia yang memiliki banyak keindahan dan
jarang ditemui di Negara lain kecuali berkunjung ke Indonesia.
Usaha pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor wisata. Terutama
wisata yang berbau maritime yang menjadi kelebihan bagi sektor pariwisata.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak pulau dan
menjadi salah satu dari setiga terumbu karang dunia. Dengan adanya kelebihan ini
yang harus dilakukan adalah dikembangkan dan dirawat. Tentunya hal ini tidak
bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, perlu bantuan dari berbagai pihak agar
program tersebut bisa berjalan dengan baik. Wisatawan sekarang banyak memilih
wisata berbau alam. Yang tentunya keindahan alam merupakan sesuatu yang
mengalami proses yang panjang dan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda.
Adanya program 10 Bali Baru ini bukan mengubah destinasi yang ada menjadi
seperti Bali tetapi menunjukkan bahwa ada destinasi berbeda yang memiliki pesona
tak kalah seperti Bali dan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap
destinasinya.
KESIMPULAN
Sebagai negara kepualuan, tentunya industri maritim di Indonesia
merupakan suatu hal yang menjadi salah satu daya tarik dari negara
tersebut,industri tersebut datang dari berbagai sektor mengingat tata letak Indonesia
yang sangat strategis, beberapa program mulai dicanangkan mulai dari ketahanan,
pangan, ekonomi serta jasa menjadi salah satu fokus yang digagas oleh negara
![Page 16: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/16.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1566
Indonesia, namun dari sekian sektor maritim khusunya pariwisata lah yang paling
gencar untuk dilakukan mengingat sektor ini menjadi salah satu penyumbang
devisa tertinggi.Indonesia sudah dikenal memiliki potensi alam yang sangat kaya
mulai dari pegunungan hingga daratan hal ini kita ketahui karena letak indonesia
yang sangat strategis dari segi wilayah dan geografis.Dari sektor pariwisata dari
sektor maritim tentunya pesona Bali dan Lombok telah menjadi pionir dalam sektor
parwisata untuk maritim di seantero dunia, kedua wilayah ini adalah destinasi yang
paling terekspose dari sektor pariwisata.Namun, sebagai negara kepulauan tentunya
bukan hanya kedua destinasi tersebut yang dimiliki oleh Indonesia, mengingat
indonesia adalah negara kepulauan, tentunya masih banyak destinasi-destinasi yang
berpotensi menjadi salah satu favorit destinasi selanjutnya, oleh karena itu
Pemerintah menggiatkan suatu program yang dinamakan 10 Bali baru, program ini
bukan saja sebagai destinasi yang sama dengan Bali melainkan beberapa wilayah
yang memiliki potensi-potensi besar untuk menjadi primadona selanjutnya,
wulayah ini diantaranya : Borobudur, Lombok, Wakatobi, Kepulauan
Seribu,Mandalika,Tanjung Lesung,Morotai,Labuan Bajo,Bromo dan Danau Toba
yang sebagian besar diantaranya terdapat di sektor perairan. Dalam program ini
tentunya pengenalan dan promosi menjadi suatu faktor penting agar wisatawan
tertarik mengunjungi destinasi tersebut mengingat setiap destinasi memiliki
karakteristik dan keunikanya di setiap masing-masing daerahnya mencaakup segala
budaya dan keindahan alamnya.Untuk melancarkan gagasanya tentunya bukan saja
dari sisi promosi melainkan pembenahan dalam berbagai sektor mencakup
infrastuktur, sarana prasarana dan kerjasama dari pemerintah daerah terebut
menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaanya, mengingat sebagai
destinasi baru harusnya memiliki segala kebutuhan yang ada sehingga menarik
perhatian dari wisatawan lokal mapun kuar negeri
Dalam usaha menjalankan rencana ini, tentunya tidak lepas dari berbagai
hambatan ,untuk sektor pariwisata ini hambatan yang ditemukan adakah dari
aksebilitas,atraksi dan amenitas untuk segi aksebilitas dan amenutas mencakup
infrastukur dan segala akomodasi yang dibutuhkan mengingat sektor yang paling
difokuskn adalah maritim, untuk atraksi tentunya sudah menjadi kewajiban setiap
destinasi, karena bukan hanya keindahan alam nya saja yang dicari melainkan
![Page 17: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/17.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1567
kuktur dan budaya dari tiap-tiap daerah.Rencana ini tentunya bukan hanya
berdampak positif bagi bidang pariwisata saj tetapi mencakup bidang ekonomi
sekaligus, karena dengan terbukanya destinasi-destinasi baru memungkinkan juga
terciptanya lapangan pekerjaan dari daerah-daerah yang berpotensi tersebut, hal itu
juga turut membantu meningkatkan ekonomi daerah, serta otomatis mengurangi
tingkat oengangguran yang tentunya menjadi hal yang sangat positif.Hal ini
merupakan terobosan baru, terlepas dari kekayaan alam Indonesia yang beragam
namun selama ini hanya bertitik pada Bali, oengembangan tentunya sangat
diperlukan karEena banyak destinasi yang belum terjamah, apalagi untuk dari
wisata bawah laut mengingat Indinesia memounya salah satu terumbu karang yang
terbaik di dunia yang harusya bisa dimaksimalkan dengan baik
Berkembangnya pariwisata maritim tentunya mempunyai banyak dampak
yang positif,selain menambah devisa negara, terbukanya destinasi di berbagai
daerag juga memperbaiki kondisi ekonomi daerah masing-masing yang tentunya
berdampak pada kemajuan daerah itu sendiri. Indonesia sebagai poros maritim
dunia didukung oleh luas wilayah pesisir dan pesisir. Wilayah pesisir adalah
wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, dengan batas daratan meliputi
wilayah yang tergenang atau tidak tergenang dan masih dipengaruhi oleh proses
laut seperti pasang surut dan lainnya. Wilayah Pesisir dinamis dan rentan dengan
perubahan lingkungan baik oleh proses alami maupun aktivitas manusia. Pesisir
sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan lautan adalah kawasan di
permukaan bumi yang sebagian besar penduduknya padat.
Ujali (1989) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata didasarkan pada
sifat, kemampuan, fungsi, ruang jangkauan pemasaran yang akan dicapai. Adapun
alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah yaitu untuk tujuan
wisata, dan ada kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara
tersebut (Oka A Youti, 1990). Selain itu pengembangan pariwisata juga mempunyai
tujuan yaitu untuk memperoleh nilai- nilai ekonomi positif sebagai katalisator
dalam pembangunan ekonomi pada beberapa sektor yang ada. Untuk
mengembangkan setiap sektor pembangunan, sebagai landasan awal juga harus
mengetahui kondisi ekonomi pada masa mendatang karena akan menjad
![Page 18: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/18.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1568
landasannya. Selain itu perlu diperhatikan bahwa perencanaan ssangat diperlukan
unit besaran tertentu (Oka A Youti, 1990).
Menurut Weeks et al. (2014), keberhasilan pengembangan pariwisata
ditentukan oleh lima faktor:
1) perlunya multi-stakeholder dan lembaga terkait,
2) integrasi keterampilan sains dengan pengetahuan lokal dan manajemen
berbasis masyarakat,
3) pembangunan lokal kapasitas,
4) implementasi zonasi multi guna untuk menyeimbangkan tujuan yang bersaing,
dan
5) partisipasi dalam jaringan pembelajaran dan tata kelola. Tuntutan pariwisata
terkait erat dengan pengguna atau konsumen.
Kelima factor ini sangat mempengaruhi para wisatawan asing maupun
wisatawan domestic untuk melakukan wisata bahari, karena seperti yang kita tahu
factor – factor yang sangat mempengaruhi satu tempat wisata adalah aksesbilitas
dimana ini adalah komponen terpenting dalam suatu pelaku wisata, pemerintah di
tuntut untuk mampu melakaukan kerja sama dengan para inverstor asing atau multi
stakeholoder untuk membangun suautu pelayanan yang memang memudahkan para
wisatawan ketika berkunjung ke daerah itu. Yang tidak kalah penting adalah
masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut, karena membuka atau
mengembangkan suatu tempat maka juga membukalapangan pekerjaan, dari sini
masyakat dilatih sosialdan skil untuk kepentingan dan kenyamanan para wisatawan.
Keamanan maritim merupakan perhatian utama di Asia Pasifik, namun
penuh dengan "masalah jahat" yang sangat rumit yang sejauh ini menentang solusi.
Ini termasuk interpretasi yang berbeda dari Hukum Laut yang mendasari keamanan
maritim regional, kurangnya ketertiban di laut, banyak klaim yang bertentangan
dengan yurisdiksi maritim, implikasi dari peningkatan aktivitas angkatan laut di
wilayah tersebut dan kurangnya batas laut yang disepakati. Menurut Londynsky
dari Matson Navigation, untuk meningkatkan keamanan maritim, dua hal harus
terjadi. Pertama, Departemen Keamanan Dalam Negeri harus menemukan cara
untuk berbagi informasi ancaman aktual dengan komunitas operator sehingga
ancaman sebenarnya dapat dikuantifikasi. Ini akan membantu kami dalam.
![Page 19: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/19.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1569
Teori komponen pariwisata menyatakan bahwa pariwisata terdiri dari
berbagai sumber daya potensial yang terkandung dalam area tertentu yang dapat
dikembangkan menjadi tempat wisata (Mowforth & Munt, 2015, Weaver, 2006).
Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan kawasan wisata bahari, prinsip-prinsip
dasar yang harus dikembangkan adalah (1) prinsip kepemilikan bersama, (2) prinsip
kerja sama, dan (3) prinsip tanggung jawab bersama ( Valentine, 1993).
DAFTAR PUSTAKA
Asworo, listiana. (2018). Economic Development-Based on Local Tourism in
Yogyakarta. Journal of Local Government Issues, 1(1),105-126,
DOI: https://doi.org/10.22219/logos.Vol1.No1.105-126.
Briandana, R., Doktoralina, C. M., & Sukmajati, D. (2018). Promotion analysis of
marine tourism in Indonesia: A case study. European Research Studies
Journal, 21(1), 602-613.
Sutono, A., Briandana, R., Doktoralina, C. M., Rekarti, E., & Dwityas, N. A.
(2018). Exploration of Marine Tourism in North Sumatra: An Analysis of
Promoting Tourism. Journal of Social Studies Education Research, 9(4), 185-
197.
Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐cita Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesian Perspective, 1(1), 1-21.
Brotosusilo, A., Apriana, I. W. A., Satria, A. A., & Jokopitoyo, T. (2016). Littoral
and coastal management in supporting maritime security for realizing
Indonesia as world maritime axis. In IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science (Vol. 30, No. 1, p. 012016). IOP Publishing.
Mahardika, A. (2018). Fundraising Berbasis Website Vitamin Sea: Program
Inovatif Pengeksploran Dan Promosi Destinasi Wisata Bahari Untuk
Mensukseskan Pesona Indonesia (Wonderful Indonesia) Dalam
Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
Wahidah, Syafrieyana, Sukmana. (2020). Collaboration with Pentahelix Model in
Developing Kajoetangan Heritage Tourism in Malang City. Journal of
![Page 20: TANTANGAN INDONESIA DALAM PENATAAN PARIWISATA …](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022012016/615b22849bae90343c73621a/html5/thumbnails/20.jpg)
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1570
Local Government Issues, 3 (1), 1-17,
DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10699.