tantangan dan peluang perhutanan...
TRANSCRIPT
Tantangan dan PeluangPerhutanan Sosial
Wiratno
Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANANEmail:[email protected]; blog: www.konservasiwiratno.blogspot.com
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
Area Perbesaran Gambar
Kebun Sawit
Kebun Sawit
Perbesaran Gambar pada area 1
Perbesaran Gambar pada area 2
Kebun Sawit
Kebun Sawit
Kebun Sawit
Kebun Sawit
Hotspot di Prov. Jambi dan Posisi Hutan DesaSEPTEMBER 2015
Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan,Ditjen PPI, KLHK
Hotspot di Prov. Lampung dan Sumseldan PosisiHutanDesadan HutanKemasyarakatan ( September 2015)
Pak Lejie Taq, tokoh Adat Wehea
HD Pematang Gadung-Kab KetapangTipe Ekosistem Gambut
Sumber : IAR, 2013
Foto camera trap (IAR-2013)
PS di Sumatera Barat
Fungsi Kawasan HL HP HPK HPT
Luas (Ha) 641,544.68 26,359.62 2,933.13 80,001.33
Prosentase (%) 85.44 3.51 0.39 10.65
Alokasi PS sebagai“Teori Sisa”
PENUTUPAN LAHAN DI PIAPS (DILUAR 20% KEMITRAAN)
No KODE KELAS PENUTUPAN LAHAN CITRA 2014 LUAS (HA) %
1 2001 Hutan Primer 1,142,014 10.08
2 2002 Hutan Lahan Kering Sekunder 3,184,943 28.12
3 2004 Hutan Mangrove Primer 55,223 0.49
4 2005 Hutan Rawa Primer 1,026,841 9.06
5 2006 Hutan Tanaman 103,868 0.92
6 2007 Semak/Belukar 1,064,267 9.40
7 2010 Perkebunan 466,288 4.12
8 2012 Pemukiman 9,224 0.08
9 2014 Tanah Terbuka/kosong 248,363 2.19
10 3000 Savana 228,074 2.01
11 5001 Air 11,514 0.10
12 20041 Hutan Mangrove Sekunder 207,678 1.83
13 20051 Hutan Rawa Sekunder 883,596 7.80
14 20061 Hutan Tanaman Sekunder 108 0.00
15 20071 Belukar Rawa 827,506 7.31
16 20091 Pertanian Lahan Kering 197,152 1.74
17 20092 Pertanian Lahan Kering Campur 1,485,806 13.12
18 20093 Sawah 35,291 0.31
19 20094 Tambak 7,610 0.07
20 20121 Bandara 35 0.00
21 20122 Transmigrasi 538 0.00
22 20141 Pertambangan 42,234 0.37
23 50011 Rawa 99,643 0.88
Grand Total 11,327,814 100
Berdasarkan data perhitungan PIAPS, sesuai arahan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Usulan Perhutanan Sosialdibagi ke dalamdua kategori :
No KATEGORI LUAS (HA)
1 Areal indikatif yang dipetakan dalam PIAPS ± 13.462.102
2 Areal indikatif yang tidak dipetakan dalam PIAPS ± 4.223.132
J U M L A H ± 17.685.234
Kriteria
Komposisi Kawasan Hutan dalam
Usulan PIAPS shapefile per 8
Desember 2015 (Ha)Jumlah
HL HP
K.1.1 a. Kawasan Hutan Produksi yang diarahkan untuk Kelola Sosial pada Peta
Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin
4.122 4.011.635 4.015.757
b. Lokasi yang tidak termasuk TORA di 4
Provinsi (Kalsel, NTB, Lampung, Bali)
44.815 107.292 152.107
K.2.2 Sistem Hutan Kerakyatan yang dipetakan oleh JKPP/KPSHK 1.141.483 563.912 1.705.395
K.3 Usulan PS (HKm, HD, HTR) yang sedang berproses 1.976.807 1.255.583 3.232.390
JUMLAH I 3.167.227 5.938.422 9.105.649
K.4 Gambut bebas ijin 942.104 1.280.063 2.222.167
JUMLAH II 942.104 1.280.063 2.222.167
K.1.2 Potensi Kemitraan, 20% dari luas pemegang ijin IUPHHK HT (SK.
2382/Menhut-VI/BRPUK/2015)
2.134.286
JUMLAH III 2.134.286
JUMLAH I, II dan III 13.462.102
DATA PERHUTANAN SOSIAL YANG DIPETAKAN DALAM PIAPS seluas ±13.462.102 Hektar
REKAPITULASI• Usulan Perhutanan Sosial pada areal yang belum dibebani ijin seluas ±9.105.649 hektar (K.1.1+K.2.2+K.3)• Kawasan hutan gambut bebas ijin seluas ±2.222.167 hektar. (K.4)• Potensi kemitraan, 20% dari luas pemegang ijin IUPHHK-HT (SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015) seluas ±2.134.286 hektar (K.1.2)
DATA PERHUTANAN SOSIAL YANG TIDAK DIPETAKAN DALAM PIAPS seluas ±4.223.132 hektar
Kriteria Luas (Ha)
I. Inisiatif Hutan Adat
K.2.1 Inisiatif hutan adat yang dipetakan oleh AMAN/BRWA pada semua fungsi hutan 3.603.111
JUMLAH I 3.603.111
II. Areal Indikatif Akses Masyarakat di Hutan Konservasi
K.1.1 a. Kawasan Hutan Produksi yang Diarahkan Untuk Kelola Sosial Pada Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi
yang tidak Dibebani Izin
b. Lokasi yang tidak termasuk TORA di 4 Provinsi (Kalsel, NTB, Lampung, Bali)
0
25.815
K.2.2 Hutan Kerakyatan yang Dipetakan oleh JKPP/KPSHK pada fungsi konservasi 478.498
K.3 Usulan PS (HKm, HD, HTR) yang sedang Berproses s.d. Nopember 2015 115.708
JUMLAH II 620.021
JUMLAH I dan II 4.223.132
REKAPITULASI
• Inisiatif hutan adat yang dipetakan oleh AMAN/BRWA pada semua fungsi hutan seluas ±3.603.111 hektar (K.2.1)
• Areal indikatif akses masyarakat hutan konservasi seluas ±620.021 hektar (K.1.1+K.2.2+K.3)
KEKUATAN• PS masuk dalam RPJMN
• Level Institusi meningkat
• Terpisahkannya PKPS dan PUPS
• Konsistensi dukungan LSM, beberapa Pemprov/Kab
• PIAPS sebagai strategi kepastian alokasi akses
kelola untuk masyarakat
• Kultur kerja multi pihak menguat
• Dukungan internasional menguat
• Mulai muncul best practice PS sebagai Role Model
KELEMAHAN• UPT Regional & masih minimnya NSPK
• Anggaran minim dan belum tepat sasaran
• Kompetensi SDM belum multi background
• Koordinasi lintas Es I KemenLHK masih lemah
• Keterpaduan program lintas kementerian lemah
• RPJMN belum diacu dalam RPJMD
• Koordinasi dan komunikasi pusat-daerah masih
lemah
• Monitoring & evaluasi belum efektif
• Belum ada strategi komunikasi program PS
PELUANG• Potensi area Perhutanan Sosial yang luas
• Mensinergikan PS dengan Program Pembangunan
Daerah
• Strategi penyelesaian konflik tenurial
• Strategi pemerataan akses kelola SDH
• Peranan Pokja Perhutanan Sosial dan Penanganan
Konflik di tingkat Provinsi
• Sesuai RKP 2017-Bidang Pemb Desa & Kawasan
Perdesaan
ANCAMAN• Alokasi areal tidak tepat sasaran
• Okupasi areal PS oleh perambah terorganisir
• Politisasi alokasi akses PS
• Lemahnya pendampingan oleh Pemerintah , LSM,
KPH, swasta
• Ketergantungan kelompok masyarakat pada
pendamping
• Kondisi perubahan landuse yang masif di
• sekitar PS
• Tidak dilanjutkannya PS pasca 2019
CSO INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAMNATIONAL – PROVINCE - DISTRICT
PRIVATESECTORS
Pra KondisiKeberhasilan PS
Public-Private Partnership
PenegakanHukum
Empat PrinsipTata Kelola
Fasilitasi dan
Pendampingan
Empat Prinsip Tata Kelola :
Transparansi
Partisipasi
Akuntabilitas
Pertanggung-jawabanKolektif
Ahimsa,Anekanta,Aparigraha