tanggung jawab broker ( pialang ) reasuransi (studi kasus
TRANSCRIPT
Tanggung Jawab Broker ( Pialang ) Reasuransi
(Studi Kasus: PT. Asuransi Ramayana
Melawan PT. MandiriRe International )
Kheren Mettalia Gunawan, Myra R.B. Setiawan, Suharnoko
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Abstrak
Skripsi ini membahas mengenai dua hal utama, yakni : teori-teori terkait pertanggungjawaban broker reasuransi, dan tanggung jawab broker reasuransi jika ia lalai dalam mencarikan perusahaan asuransi yang kredibel sehingga klaim dari perusahaan asuransi tidak dibayarkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah : ( 1 ) Terdapat empat teori terkait pertanggungjawaban broker yaitu duty of broker, degree of negligence, limit of liability of broker, doctrine indemnity. ( 2 ) Jika broker lalai dalam mencarikan perusahaan reasuransi yang kredibel, broker reasuransi bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian perusahaan asuransi hanya sebatas kelalainya saja, tetapi tidak menggantikan posisi perusahaan reasuransi untuk membayar klaim perusahaan asuransi. Kata kunci : broker reasuransi, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, tanggung jawab, klaim reasuransi, kelalaian, ganti kerugian.
Abstract The Liability of Reinsurance Broker
( Case Study : PT. Asuransi Ramayana Against PT. MandiriRe International )
This thesis reviews two thigs which are : the theories about the liability of reinsurance broker and the liability oh reinsurance broker if it is negligent in finding the credible reinsurance company that the claim of the insurance company had not been paid. This research is normative-legal research used qualitative analysis of secondary data. The result of this research are : ( 1 ) There are four broker’ liability theories which are duty of broker, degree of negligence, limitation of liability of broker, doctrine indemnity. ( 2 ) if the broker is negligent in finding the credible reinsurance company, the reinsurance broker should liable to the insurance company to pay the loss of the insurance company just for the broker reinsurance’ negligence not to replace the position of the reinsurance company to pay the claim of insurance company. Key Word : reinsurance broker, insurance company, reinsurance company, liability, insurance claim, negligence, indemnity.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Pendahuluan
Usaha-usaha manusia untuk mengatasi resiko dengan cara melimpahkannya kepada
pihak lain beserta proses pertumbuhannya telah dikenal oleh peradaban manusia di setiap
negara di dunia. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resiko
kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan
cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit saat ini.1
Pengaturan mengenai asuransi pada umumnya di Indonesia dapat kita temukan pada Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang
Usaha Peransuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi
didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri
kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.2 Sedangkan, menurut
Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, asuransi didefiniskan
sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan
diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,
yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.3 Jenis
usaha perasuransian ini meliputi usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha
penunjang asuransi. Untuk usaha asuransi terdiri dari : 4
1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas
kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang
timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
1 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
Hlm. 3. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 32, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal. 246.
3 Indonesia ( a ), Undang-undang Usaha Perasuransian, UU No. 2 tahun 1992, LN No13 Tahun 1992,
TLN. No. 3467, Pasal. 1 ayat (1). 4 Ibid., Pasal 3 huruf a.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang
dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko
yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
Kemudian Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari: 5
1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan
asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk
kepentingan tertanggung;
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan
reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk
kepentingan perusahaan asuransi;
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian
pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia;
5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran
jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
Dalam menjalankan usaha asuransi, perusahaan asuransi biasanya akan bekerjasama
dengan perusahaan reasuransi. Reasuransi merupakan kontrak asuransi dimana sebuah
perusahaan asuransi memindahkan semua atau sebagian resikonya kepada perusahaan
asuransi lain. Sebenarnya, reasuransi ini tidak lain daripada pembelian polis asuransi
oleh suatu perusahaan asuransi yang telah mengeluarkan/menjual polis untuk
melindungi dirinya terhadap semua atau sebagian klaim yang ditanggungnya terhadap
para pemegang polisnya.6 Tujuan utama perusahaan asuransi memindahkan resikonya
adalah untuk melindungi dirinya terhadap kerugian dalam kasus tertentu yang
mengharuskan perusahaan asuransi mengeluarkan polis yang jumlahnya lebih besar
dari kemampuannya.
Selain perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, terdapat peran lain dalam industri
peransuransian yang bisa dikatakan sebagai penghubung antara perusahaan asuransi dengan
perusahaan reasuransi yaitu broker reasuransi atau disebut juga dengan pialang reasuransi.
Secara prakteknya, lebih awam digunakan istilah broker reasuransi, sedangkan dalam
perundang-undangan digunakan istilah pialang reasuransi, kedua istilah tersebut mempunyai
5 Ibid., Pasal 3 huruf b. 6 Drs.A. Hasyni Ali, Bidang Usaha Asuransi, Cet. 2, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1999 ), Hlm.236.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
pengertian yang sama. Dalam mengalihkan ulang resikonya, perusahaan asuransi terkadang
menggunakan jasa dari broker reasuransi, nantinya broker reasuransi inilah yang bertugas
untuk mengurus penutupan reasuransi pada perusahaan reasuransi sebagai pengalihan resiko
ulang bagi perusahaan asuransi. Pengertian broker reasuransi berdasarkan UU Asuransi
adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan
penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan
perusahaan asuransi.7 Salah satu Peraturan mengenai broker reasuransi ini diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
426/KMK.06/2003 Tahun 2003.8 Di Indonesia, saat ini banyak Perusahaan Asuransi yang
melakukan pengalihan resiko ulang kepada perusahaan reasuransi dilakukan melalui broker
reasuransi ataupun langsung kepada perusahaan reasuransi. Peran broker reasuransi di
Indonesia sudah semakin meningkat seiring keterbukaan informasi. Pada awal proses kegiatan
asuransi, broker mengawal nasabah atau tertanggungnya sampai polis asuransi diterbitkan
oleh penanggung. Dalam teorinya, broker identik dengan sahabat tertanggung, dimana broker
atau yang biasa disebut sebagai pialang reasuransi selalu membantu tertanggung dari awal
proses pertanggungan asuransi sampai dengan penyelesaian klaim, atau masa berakhirnya
suatu pertanggungan asuransi. Terdapat beberapa manfaat dari menggunakan jasa broker,
yaitu :9
1. Analisa Risiko
Tertanggung akan memperoleh secara lengkap mengenai Term & condition, jenis
perlindungan, luas jaminan, keamanan dalam berasuransi.
2. Premi
Lebih bersaing, karena beberapa kegiatan perusahaan asuransi telah dilakukan oleh
broker.
3. Luas Jaminan
Luas jaminan yang dipertanggungkan akan dibuat sesuai dengan kebutuhan
tertanggung secara tepat dan akurat, tidak berlebihan yang berdampak
membengkaknya biaya premi ataupun tidak terlalu berkekurangan yang pada nantinya
terjadi kerugian yang tidak masuk daftar jaminan polis asuransi.
7 Indonesia ( a ), Op.Cit., Pasal 1 angka 9.
8 “ Peran Pialang Asuransi ” < http://www.kbru.co.id/id/berita-132-peran-pialang-asuransi.html >,
diunduh pada tanggal 20 februari 2014.
9 “Sisi Lain Broker ” < http://www.kbru.co.id/id/berita-125-sisi-lain-broker-asuransi.html >, diunduh
pada tanggal 27 maret 2014.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
4. Penempatan Asuransi
Penempatan risiko kepada perusahaan asuransi didasarkan atas kemampuan teknis,
bantuan tambahan dari reasuransi, dan pelayanan klaim yang cepat dan akurat.
5. Administrasi
Membantu tertanggung dalam penyelesaian klaim, seperti: survei, persiapan dokumen
pendukung, negosiasi, dan pembayaran reinburst.
6. Klaim
Membantu tertanggung dalam menyelesaikan penanganan klaim, termasuk dalam
administrasi data dan mempercepat pencairan klaim
Beberapa manfaat yang telah diuraikan tersebut merupakan manfaat umum yang didapat oleh
perusahaan asuransi sebagai tertanggung atau penanggung pertama yang menggunakan jasa
broker reasuransi. Bila penutupan pengalihan resiko ulang dilakukan melalui broker
reasuransi, maka broker reasuransi bertindak sebagai agen atau wakil perusahaan asuransi
atau disebut juga dengan tertanggung, maka perusahaan reasuransi atau disebut juga dengan
penanggung hanya berurusan dengan broker reasuransi hingga ia memperoleh premi.10 Jadi
pada dasarnya broker reasuransi hanyalah perantara antara tertanggung dengan penanggung.
Bila penutupan asuransi dilakukan melalui broker, maka secara yuridis, tertanggung hanya
berurusan dengan broker hingga ia memperoleh premi. Tetapi bila ada tuntutan ganti rugi (
klaim ), penanggung berurusan langsung dengan tertanggung. Tetapi di dalam praktik broker
juga yang mengurus klaim atas nama tertanggung.11
Selanjutnya akan menjadi suatu permasalahan apabila perusahaan asuransi ditolak
klaimnya oleh perusahaan reasuransi dimana perusahaan asuransi tersebut telah menempatkan
pertanggungan ulangnya, sedangkan perusahaan asuransi mendapat rekomendasi untuk
mengalihkan resikonya pada suatu perusahaan reasuransi berdasarkan rekomendasi dari
broker reasuransi. Terlebih lagi apabila terjadi permasalahan klaim antara perusahaan asuransi
yang sebagai tertanggung dengan perusahaan reasuransi yang sebagai penanggung, meminta
pertanggungjawaban broker reasuransi yang hanya sebagai perantara. Peraturan perundang-
undangan di Indonesia memang mengatur mengenai broker reasuransi namun belum ada
peraturan yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab broker reasuransi dalam hal ia
gagal menempatkan penutupan reasuransi pada perusahaan reasuransi yang baik secara
finansial. Hal inilah yang penulis ingin angkat dalam penelitian ini berdasarkan kasus antara
10 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Cet. 2, ( Jakarta : PT.Pustaka Binaman Pressindo ),
Hlm. 84. 11 Ibid.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
PT. Asuransi Ramayana sebagai Perusahaan Asuransi dengan PT.MandiriRe International
sebagai perusahaan jasa broker reasuransi dan Marine General Underwrting Ltd sebagai
perusahaan reasuransi asing. Dimana telah terjadi penolakan klaim yang diajukan oleh PT.
Asuransi Ramayana kepada Marine General Underwriting Ltd yang diperantarai oleh PT.
MandiriRe International sebagai broker reasuransi. Melihat peraturan di Indonesia mengenai
tanggung jawab broker reasuransi dalam hal penempatan reasuransi belum diatur secara
khusus maka penulis mencoba untuk menguji pertanggungjawaban broker reasuransi tidak
melalui aturan perundang-undangan tetapi lebih dalam mengacu pada teori-teori
pertanggungjawaban broker yang berkembang dalam dunia asuransi. Oleh karena kasus antara
PT. Asuransi Ramayana melawan PT. MandiriRe telah sampai pada tahap peninjauan
kembali, dan berdasarkan pengamatan Penulis tidak ada perbedaan yang berarti atas jawaban
para pihak untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam setiap tingkat peradilan, maka penulis akan
menganalisa putusan kasus antara PT. Asuransi Ramayana melawan PT. MandiriRe secara
umum dalam semua tingkat peradilan. Untuk menganalisa tanggung jawab broker reasuransi
dalam penempatan reasuransi, perlu diketahui teori-teori yang berkaitan dengan tanggung
jawab broker reasuransi dalam melakukan penempatan reasuransi.
Berdasarkan permasalahan hukum yang ada dalam kasus seperti di atas, penulis
merasa penting untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian agar apabila suatu keadaan
hukum ini terjadi lagi dalam industri perasuransian, hasil penelitian dapat membantu
memecahkan permasalahan tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan
beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :
1. Teori-teori apa sajakah yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab broker
reasuransi?
2. Bagaimana analisa putusan secara umum dalam semua tingkat peradilan dalam kasus
PT. Asuransi Ramayana melawan PT. MandiriRe International ditinjau dari teori-teori
yang berkaitan dengan tanggung jawab broker reasuransi ?
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk :
1. Mengetahui teori-teori terkait tanggung jawab broker reasuransi.
2. Menganalisa putusan secara umum dalam semua tingkat peradilan dalam kasus PT.
Asuransi Ramayana melawan PT. MandiriRe International ditinjau dari teori-teori
yang berkaitan dengan tanggung jawab broker reasuransi.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Tinjauan Teoritis
Dalam UU Asuransi dijelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab
hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.12 Sedangkan Perusahaan
Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa,Perusahaan
Reasuransi, Perusahaan Pialang reasuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen
Asuransi,Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia.13
Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang
terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan
Asuransi Jiwa.14 Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa
keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi
dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.15 Broker reasuransi ( pialang) merupakan
perantara anatara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan perusahaan reasuransi
sebagai penanggung ulang. C.E. Golding, LL.D., F.C.I.I.,dalam bukunya yang berjudul The
Law and Practice of Reinsurance memberikan gambaran tentang peranan utama broker
reasuransi sebagai berikut 16 :
1. Konsultasi
Broker reasuransi juga bertindak sebagai konsultan bagi para rekanannya. Namun
demikian, bentuk konsultasi yang dilakukan oleh broker reasuransi adalah berbeda
dengan bentuk konsultasi yang diberikan oleh broker asuransi. Apabila broker
asuransi memberikan konsultsi kepada tertanggung mengenai program asuransi,
penilaian, serta pengkajian resiko ; broker reasuransi memberikan konsultasi kepada
penanggung pertama ( ceding company ) dalam bentuk rancangan dan program
reasuransi dan atau mempertahankan suatu program reasuransi yang baik. Di samping
itu, broker reasuransi juga akan selalu memberikan informasi tentang situasi pasar
12 Indonesia ( a ), Op.Cit., Pasal 1 angka 1. 13 Ibid, Pasal 1 angka 4. 14 Ibid, Pasal 1 angka 7. 15 Ibid, Pasal 1 angka 8. 16 A.j Arianto, Op.Cit., Hlm. 31-32.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
secara terus-menerus dan perihal situasi pasar yang dapat berubah-ubah setiap saat.
Mereka juga akan memberitahukan kepada ceding company mengenai bentuk dari
jaminan reasuransi yang tersedia.
2. Seleksi Pasar
Broker reasurani wajib mencarikan penanggung ulang yang terbaik dan terpercaya
bagi penanggung pertama di samping memiliki faktor pelayanan yang baik,
persyaratan yang menarik dan wajar, serta kompetitif. Untuk ini broker reasuransi
harus selalu melakukan penilaian atas kemampuan penanggung ulang dalam menyerap
excess liability dari segi likuiditas atau solvabilitas, pelayanan yang dapat diberikan,
dan dari segi lain, misalnya manajemen dan reputasi penanggung ulang.
3. Negosiasi
Sebagai dasar atau bahan melakukan negosiasi, broker reasuransi akan menyusun
suatu kapasitas reasuransi yang terbaik bagi penanggung pertama dengan segala
persyaratan yang tepat, cocok, dan wajar bagi kepentingan penanggung pertama dan
para penanggung ulang. Hal ini sangat penting artinya bagi para pihak yang
bersangkutan dengan perjanjian reasuransi. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus
disusun sebaik mungkin dan berhasil guna demi keuntungan bersama.
4. Pengawasan Kontrak
Tugas dan kewajiban broker reasuransi dalam hal ini meliputi :
a. Mempersiapkan naskah kontrak reasuransi yang jelas bagi kedua belah pihak
agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda.
b. Meneliti, menganalis, dan mengkaji lebih dahulu naskah kontrak reasuransi
yang dipersiapkan oleh penanggung ulang. Bila perlu mengajukan usulan
perubahan demi kesempurnaan naskah kontrak reasuransi yang harus
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
c. Mengatur penandatanganan naskah kontrak reasuransi dan selanjutnya
menyampaikannya kepada para pihak yang bersangkutan.
5. Administrasi
Pekerjaan administrasi yang harus dilakukan oleh broker reasuransi adalah yang
bersangkutan dengan pelaksanaan transaksi reasuransi. dalam prakteknya, broker
reasuransi akan mengatur segala macam bentuk dokumen transaksi reasuransi, yakni
yang berkenaan dengan account statement, penagihan saldo premi yang tercantum
dalam account statement kepada pihak yang bersangkutan demi kepentingan salah
satu pihak, profit commision statement, statistik hasil underwriting, mengatur segala
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
arus dokumen untuk kedua belah pihak, memberikan segala pelayanan penyelesaian
klaim.
6. Bebas
Kata bebas dalam hal ini harus diartikan bahwa broker reasuransi harus bertindak
objektif dan tidak memihak di dalam perjanjian reasuransi. Meskipun pada
kenyataannya broker reasuransi harus memberikan saran mengenai program reasuransi
yang berdaya dan berhasil guna bagi kepentingan pihak yang diwakilinya, mereka
tidak boleh mengabaikan kepentingan pihak penanggung ulang. Sebagai broker
reasuransi mereka harus memiliki tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya sehingga
mereka akan dapat memberikan nasihat-nasihat yang bermutu dan mampu mengelola
usahanya secara profesional. Dalam melakukan kegiatan usahanya, mereka harus
bersikap jujur, objektif, dan atau tidak memihak salah satu pihak.
Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa
gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. 17 Penelitian hukum dapat ditinjau dari
berbagai sudut, seperti dipandang dari sudut sifatnya, bentuknya, namun unsur penentu suatu
penelitian dilihat dari tujuan penelitian hukum itu sendiri. Metode penelitian ini adalah
penelitian yang bersifat yuridis normatif.18 Penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder
yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan,literatur, doktrin, atau pendapat para
ahli, dan tulisan-tulisan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab
broker asuransi maupun reasuransi.19 Oleh karena bentuk penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis dan normatif, maka jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara
terhadap narasumber terkait yang mengetahui pengetahuan tentang dunia broker asuransi dan
reasuransi. Dalam hal ini narasumber berasal dari Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
2010 ), Hlm. 43.
18 Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif
tertulis maupun tidak tertulis. Lihat Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,
cet.1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.
19 Soekanto , Op.Cit., Hlm. 12.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Indonesia ( Bapak Suhardi ), Broker Asuransi KBRU Grup Sinar Mas ( Ibu Hotmida Lubis ),
dan Broker Reasuransi dari Perusahaan Energi Mandiri Internasional ( Bapak Rachmat Sahap
). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen yang berkaitan dengan hukum
perasuransian berupa buku, artikel, jurnal, dan peraturan terkait, serta Putusan No.
1149/PDT.G/2004/PN.JAK.SEL, Putusan No. 1814 K/PDT/2006, dan Putusan No. 443
PK/Pdt/2008 yang merupakan putusan kasus PT. Asuransi Ramayana melawan PT.
MandiriRe International. Selain menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen, penulis
juga akan menggunakan alat pengumpulan data wawancara.
Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis.
Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan dalam tuntutan klaim yang
diajukan oleh PT. Asuransi Ramayana terhadap perusahaan broker reasuransi yaitu PT.
MandiriRe International, dengan menganalisa kewenangan dan tanggung jawab dari masing-
masing pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, dari sudut
bentuknya, penelitian ini juga merupakan penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang tujuannya
memberikan penilaian terhadap penyelesaian dalam mengatasi suatu permasalahn. 20
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap Putusan dari Putusan
pengadilan negeri sampai dengan tingkat peninjauan kembali dalam permasalahan mengenai
pertanggungjawaban dari PT. MandiriRe yang berperan sebagai broker reasuransi ( pialang
reasuransi) terhadap gugatan dari PT. Asuransi Ramayana terkait penolakan klaim yang
dilakukan oleh perusahaan reasuransi Marine and General Underwriting Ltd. Bentuk akhir
penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni
mendeskripsikan bagaimana sebenarnya tanggung jawab hukum dari broker reasuransi (
pialang reasuransi ) terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kemudian
diterapkan ke dalam kasus permasalahan hukum yang terjadi antara PT. Asuransi Ramayana
dengan MandiriRe sebagai perusahaan broker reasuransi terkait penolakan klaim PT.Asuransi
Ramayana oleh Perusahaan Reasuransi Marine and General Underwriting Ltd.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian dari skripsi ini adalah didapatkannya pemahaman mengenai tanggung
jawab dari broker ( pialang ) reasuransi dalam hal klaim perusahaan asuransi tidak dibayarkan
oleh perusahaan reasuransi yang diperantarai oleh broker karena broker menempatkan
20 Ibid.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
pertanggungan ulang pada perusahaan reasuransi yang tidak bereputasi baik ditinjau dari
teori-teori terkait tanggung jawab broker.
Pembahasan
Pertimbangan Hakim dikaitkan dengan Teori Duty of Broker
Dalam pertimbangan hakim, dikatakan bahwa MandiriRe sebagai broker berfungsi
mengurus pelaksanaan penutupan asuransi serta mengurus klaim apabila terjadi kerugian
maka seharusnya MandiriRe tidak hanya sekedar sebagai perantara alat komunikasi anatara
Ramayana dengan MGU tetapi harus berperan aktif untuk menyelesaikan klaim dari
tertanggung MV. Pagaruyung Lima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus
bahwa MandiriRe telah tidak melaksanakan fungsinya untuk menyelesaikan klaim Ramayana
kepada MGU. Dalam teori duty of broker yang ada, broker mempunyai kewajiban dalam hal
sebelum penempatan penutupan asuransi dan setelah terjadinya penutupan asuransi. Jadi
kewajiban broker tidak berhenti sampai dengan terjadinya penutupan asuransi saja antara
penanggung dengan tertanggung. Dalam kasus Asuransi Ramayana dengan Broker Reasuransi
MandiriRe, sudah sepantasnya MandiriRe sebagai broker membantu Ramayana dalam proses
pengajuan klaim karena pengajuan klaim adalah salah satu tugas broker setelah terjadinya
penutupan asuransi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan MandiriRe , terlihat bahwa
MandiriRe telah berusaha untuk berkomunikasi melalui email untuk menginformasikan
adanya pengajuan klaim dari MandiriRe. Perlu diingat secara prakteknya dalam menghubungi
pihak reasuradur, broker memang menghubungi melalui email mengingat perusahaan
reasuransi yang dijadikan penanggung ulang berada di luar negeri, maka segala komunikasi
harus dilakukan secara tertulis tidak bisa melalui telefon saja. Hal ini sebagai bukti adanya
komunikasi dan proses apa saya yang terjadi antara pihak perusahaan asuransi, dan
perusahaan reasuransi melalui broker. 21 Jadi menjadi perantara alat komunikasi antara
Perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi melalui email, merupakan salah satu cara
broker untuk berperan aktif menyelesaikan klaim. Maka Penulis mengambil kesimpulan
bahwa MandiriRe dapat dikatakan telah melakukan tugasnya sebagai broker reasuransi dalam
usahanya untuk menghubungkan Ramayana dengan MGU sebagai penanggung ulang yang
dilakukan melalui email. Dengan pertimbangan ini, hakim sebaiknya menganggap bahwa
MandiriRe telah berperan aktif untuk menyelesaikan pengajuan klaim dari Ramayana.
21 Berdasarkan wawancara dengan Hotmida Lubis, Account Executive @brokerinsurance , bertempat di
FX Plaza pada tanggal 4 Juni 2014.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Pertimbangan Hakim dikaitkan dengan Degree of Negligence
Degree of Negligence merupakan tingkatan kelalaian yang dilakukan oleh seseorang
yang gagal dalam melakukan tindakan yang sewajarnya dilakukan dalam suatu situasi
tertentu. Dalam kasus di atas, broker reasuransi diputus bersalah karena lalai dalam
mencarikan Ramayana penanggung ulang yang kredibel dan memiliki penilaian yang baik
dalam kondisi keuangannya sehingga klaim yang diajukan Ramayana kepada MGU tidak
dapat dibayarkan, dan pada akhirnya Ramayana menderita kerugian sebesar Rp.
14.800.000.000,00 ( empat belas milyar delapan ratus juta rupiah ). Mengacu pada teori
Degree of Negligence, tingkat kelalaian manakah yang sesuai dengan kelalaian yang
dilakukan oleh MandiriRe ini? Untuk menjawabnya haruslah dirumuskan terlebih dahulu
unsur-unsur pada masing-masing tingkat kelalaian. Slight Negligence merupakan tingkat
kelalaian yang paling ringan, unsurnya adalah seseorang dituntut untuk melakukan tingkat
kehati-hatian yang tinggi untuk menghindari kerugian yang terjadi kepada orang lain yang
diakibatkan oleh kelalaiannya. Dalam kasus Ramayana dengan MandiriRe, MandiriRe
sebagai broker merupakan profesi yang menuntut ketelitian broker dalam hal mencarikan
perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang bagi perusahaan asuransi. Broker memiliki
kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati sebelum memilih perusahaan reasuransi mana
yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan asuransi tersebut.
Sebelumnya broker haruslah mengadakan penelitian mendalam mengenai reputasi
perusahaan-perusahaan reasuransi, mana yang memiliki reputasi yang baik dan mana yang
memiliki reputasi yang tidak baik, untuk selanjutnya merekomendasikan perusahaan
reasuransi mana yang bereputasi baik yang sesuai dengan kemauan dari perusahaan asuransi
dengan tetap melihat kondisi keuangan perusahaan reasuransi yang baik. Jika broker gagal
dalam melakukan penelitian tentang reputasi broker dan akhirnya keliru merekomendasikan
perusahaan reasuransi mana yang bereputasi baik kepada perusahaan asuransi, sehingga
perusahaan asuransi mengalami kerugian karena klaim yang tidak dibayarkan oleh perusahaan
reasuransi maka broker dapat dikatakan lalai. Dan sesuai dengan unsur-unsur slight
negligence yang menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi agar tidak terjadi kerugian kepada
pihak lain, maka dalam kasus Ramayana dan MandiriRe dapat dikatakan tingkat kelalaian
yang dilakukan oleh MandiriRe adalah Slight Negligence. Namun slight negligence ini jarang
dipergunakan sebagai ukuran kelalaian seseorang, sehingga secara praktek jarang diterapkan.
Yang lebih awam digunakan adalah ordinary negligence. Ordinary negligence ini
merupakan kegagalan dari seseorang yang secara awam dianggap mampu dalam bertindak
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
sewajarnya, namun ia gagal melakukan ketelitian seperti orang lain yang biasanya melakukan
suatu hal dalam situasi yang sama atau serupa. Jadi Ordinary Negligence ini hanya
dituntutnya seseorang melakukan tingkat ketelitian yang wajar dalam suatu situasi namun
orang tersebut gagal melakukannya. Jika diterapkan dalam kasus Ramayana dengan
MandiriRe, MandiriRe sebagai broker dituntut tidak hanya sekedar tingkat ketelitian yang
wajar, namun sebagai profesional dimana pihak MandiriRe bergantung pada keputusan
MandiriRe dalam mencarikan perusahaan reasuransi, maka tidak tepat jika broker reasuransi
dikatakan hanya dituntut tingkat ketelitian yang wajar, sebaliknya MandiriRe sebagai broker
dituntut tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian, jika dikaitkan dengan Gross Negligence.
Gross negligence memiliki unsur-unsur yaitu :
1. Dilihat secara obyektif dari sudut pandang pelaku, tindakan atau kelalaian harus
melibatkan tingkat risiko yang ekstrem, mengingat probabilitas dan besarnya kerugian
potensial kepada orang lain.
2. Pelaku ini sebenarnya harus memiliki kesadaran subjektif dari risiko yang terlibat, tapi
secara sadar tetap melanjutkan ketidakpedulian akan hak-hak, keamanan, atau
kesejahteraan orang lain.
Mengacu pada kedua unsur tersebut, dalam pertimbangannya hakim tidak menilai kelalaian
yang dilakukan MandiriRe ini tergolong dalam Gross Negligence atau Slight Negligence,
hakim hanya menilai bahwa seharusnya MandiriRe mengetahui reputasi atau kredibelitas dari
MGU yang harus disampaikan kepada Ramayana. Namun hakim tidak mempertimbangkan
apakah sebenarnya MandiriRe mengetahui secara mendalam reputasi dari MGU atau tidak.
Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa ada kemungkinan MandiriRe tidak mengetahui
keterlibatan MGU dalam kasus Splendid Bank. Jika MandiriRe tidak mengetahui adanya
keterlibatan MGU dengan kasus Splendid Bank Montenegro, maka MandiriRe tidak memiliki
kesadaran subjektif dari resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Dengan begitu,
kelalaian yang dilakukan oleh MandiRe adalah dalam hal ia tidak melakukan due diligece
secara mendalam akan reputasi dari MGU. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa kelalaian
yang dilakukan MandiriRe jika mengacu pada Deegree of Negligence termasuk dalam
kategori Slight Negligence bukanlah Gross Negligene. Hakim hanya mengatakan bahwa
seharusnya MandiriRe tahu, sehingga ada kemungkinan MandiriRe tidak mengetahui. Oleh
karena itu, unsur-unsur Gross Negligence tidak terpenuhi dalam kelalaian MandiriRe.
Kelalain yang dilakukan Mandirire lebih condong dikategorikan sebagai Slight Negligence.
Pertimbangan Hakim Dikaitkan dengan Limit of Liability of Broker
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Dalam limit liability of broker, penulis hanya membahas mengenai
pertanggungjawaban broker dalam hal melakukan penutupan asuransi yang ditempatkan pada
perusahaan reasuransi yang memiliki kondisi keuangan yang tidak baik. Dalam teori
dikatakan bahwa broker bukanlah detektif keuangan. Secara umum mereka tidak mempunyai
kewajiban untuk menyelidiki kondisi keuangan sebuah perusahaana asuransi sebelum
menempatkan penutupan asuransi di suatu perusahaan asuransi. Kemudian, broker tidak
mempunyai kemampuan untuk melakukan semacam penyelidikan asuransi yang diperlukan
untuk melindungi tertanggung terhadap resiko kebangkrutan. Untuk alasan ini, broker
bukanlah penjamin dari solvabilitas perusahaan asuransi atau kondisi keuangan mereka.
Untuk tujuan due diligence, broker bergantung pada informasi yang diberikan oleh
departemen asuransi negara dan perusahaan-perusahaan yang menilai posisi keuangan dari
perusahaan asuransi, seperti di luar negeri Standard & Poor's and the A.M. Best Company.
Meskipun begitu, broker mungkin bertanggung jawab kepada tertanggung jika ia
menempatkan penutupan asuransi dengan perusahaan reasuransi yang ia tau atau semestinya
ia tahu bahwa perusahaan tersebut bangkrut atau mendekati bangkrut ketika ia menempatkan
penutupan reasuransi. Dalam kasus MandiRe dengan Ramayana, pihak Ramayana
mendalilkan bahwa ia telah mencari sendiri melalui website OSF Canada,bahwa ternyata
MGU tidak diberikan otoritas dalam menjalankan usahanya dan masuk dalam warning list.
Dalam pertimbangan hakim, hakim telah memutus bahwa informasi yang didalilkan
Ramayana adalah benar adanya,dan menyatakan bahwa MandiriRe lalai. Dalam teori ini
dikatakan pula bahwa jika broker menemukan bahwa perusahaan reasuransi dimana
penutupan reasuransi ditempatkan dalam resiko finansial, ia harus menginformasikan kepada
perusahaan asuransi. Adakalanya, ketika broker telah mengetahui bahwa perusahaan
reasuransi dalam resiko finansial, namun tetap menempatkan pertanggungan ulang pada
perusahaan reasuransi tersebut. Ini mungkin karena perusahaan asuransi memutuskan untuk
menerima penutupan reasuransi dari perusahaan reasuransi tersebut meskipun beresiko ( hal
ini mungkin terjadi karena penutupan yang diinginkan tidak tersedia di tempat lain, atau bisa
jadi dapat diperoleh ditempat lain namun dengan biaya yang mahal ). Keputusan untuk
menempatkan penutupan reasuransi dengan perusahaan reasuransi tersebut adalah keputusan
perusahaan asuransi sendiri. Dalam prakteknya, industri asuransi adalah industri yang erat
kaitannya dengan kepercayaan, kadang kala karena hubungan baik dan sudah adanya
kepercayaan antara para pihak, walaupun sudah sama-sama tahu bahwa perusahaan reasuransi
tidak memiliki reputasi yang baik atau pun tidak mendapat ijin yang sah dari lembaga
keuangan dimana perusahaan reasuransi tersebut berada, terkadang broker memutuskan untuk
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
tetap menggunakan perusahaan reasuransi tersebut karena adanya hubungan yang baik yang
sudah terjalin sebelumnya, atau pun karena dari pengalaman sebelumnya perusahaan
reasuransi tersebut mampu membayar klaim. Hal ini juga dapat dikarenakan perusahaan
reasuransi ini merupakan perusahaan reasuransi yang sesuai dengan yang diinginkan
perusahaan asuransi misalnya karena permintaan pertanggungan ulang dari perusahaan
asuransi meminta premi yang semurah mungkin dengan jumlah pertanggungan yang cukup
besar. Seperti dalam bab sebelumnya dikatakan bahwa tertanggung tidak akan bisa
menggunakan proximate cause ketika perusahaan asuransi yang bangkrut tersebut adalah
satunya-satunya perusahaan asuransi yang bersedia memberikan penutupan asuransi dengan
syarat-syarat yang dapat diterima oleh tertanggung. Inilah yang dalam prakteknya dapat
menjadi masalah di kemudian hari, karena dasar kepercayaan ini terkadang broker
menyampaikan kepada perusahaan asuransi terkait perusahaan reasuransi tersebut namun
tidak secara tegas menyatakan melalui tulisan, dan pada akhirnya perusahaan asuransi juga
mengetahui hal tersebut namun tidak menyatakan persetujuannya secara tegas.22 Ketika
terjadi sengketa seperti kasus Ramayana dengan MandiriRe maka akan sulit membuktikan
adanya dasar kepercayaan diantara para pihak. Karena ketika terjadi sengketa dan digugat di
pengadilan, alat bukti yang sempurna adalah adanya dokumen yang membuktikan apa yang
sebenarnya terjadi diantara para pihak. Kembali dalam kasus, MandiriRe telah membuktikan
bahwa perjanjian reasuransi antara pihak Ramayana dengan pihak MGU sudah terjadi belasan
kali, dan semua klaim yang diajukan telah dipenuhi oleh pihak MGU. Dalam hal tersebut,
Hakim tidak meneliti lagi apakah keterlibatan MGU dalam kasus Splendid Bank sehingga
MGU tidak diberikan otoritas oleh Lembaga Kanada juga sudah terjadi saat perjanjian
reasuransi MGU dengan Ramayana diperjanjian reasuransi sebelumnya atau baru terjadi
ditahun ketika Ramayana melakukan pertanggungan ulang atas objek MV.Pagarayung Lima,
karena berdasarkan teori broker tidak mempunyai kemampuan untuk memastikan kondisi
finansial dari perusahaan reasuransi dikemudian hari, broker hanya bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa ketika penutupan reasuransi dilakukan, perusahaan reasuransi tersebut
dalam keadaan kondisi finansial yang baik dan kredibel sebagai reasuradur. Jika setelah
dilakukan penutupan reasuransi pada perusahaan reasuransi yang kredibel namun kemudian
perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan, maka hal ini tidak menjadi tanggung
jawab dari broker, namun jika broker menemukan kondisi terbaru dari perusahaan reasuransi
22 Wawancara dengan Bapak Suhardi sebagai Sekretariat Apparindo di Kantor Apparindo pada tanggal
21 Mei 2014.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
tersebut maka ia wajib menginformasikannya kepada perusahann asuransi. Hal tersebut tidak
dibahas dan tidak diteliti oleh hakim dalam kasus ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil
wawancara penulis, dikatakan bahwa secara praktek broker akan memberikan informasi
terkait profil perusahaan reasuransi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pendapat dan
persetujuan dari perusahaan asuransi mengenai perusahaan reasuransi yang direkomendasikan
oleh broker. Jika perusahaan asuransi tidak setuju dengan perusahaan reasuransi yang
direkomendasikan maka broker akan mencarikan perusahaan reasuransi yang lain yang sesuai
dengan keinginan broker. Biasanya proses tersebut dilakukan melalui email, sehingga proses
penawaran melalui email tersebut menjadi satu kesatuan kesepakatan antara pihak broker
reasuransi dengan perusahaan asuransi.23 Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan
MGU sebagai reasuradur adalah keputusan dari pihak Ramayana sendiri, seharusnya pihak
Ramayana juga mengetahui profil dari perusahaan MGU, mengingat perjanjian reasuransi
antara Ramayana dengan MGU sudah terjadi belasan kali. Terlebih lagi, perusahaan asuransi
mempunyai hak untuk menanyakan reputasi dari perusahaan reasuransi yang
direkomendasikan oleh broker.24 Selain itu, mengingat hanya pada klaim MV. Pagaruyung
Lima ini, pihak MGU walaupun sudah ada keputusan final dari surveyor dan adjuster serta
dari Mahkamah Pelayaran, tetap meminta dokumen Bill of Ladding untuk menghilangkan
kecurigaan adanya kelebihan muatan dari MV. Pagaruyung Lima. Seharusnya hakim meneliti
apakah permintaan Bill of Ladding dari MGU merupakan suatu kewajaran jika sudah ada
hasil dari Loss Adjuster dan Mahkamah Pelayaran, atau hakim dapat menanyakan mengapa
pihak Ramayana tidak memberikan saja dokumen yang diinginkan oleh pihak MGU untuk
mempercepat proses klaim, jika memang Ramayana sudah memberikan dokumen Bill of
Ladding tersebut namun tetap ditolak, maka sudah sepatutnya pihak Ramayana menduga
bahwa pihak MGU tidak memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini juga tidak menjadi
pertimbangan dari hakim.
Pertimbangan Hakim Dikaitkan dengan Indemnity Doctrine
Hakim menghukum MandiriRe untuk membayar kerugian Ramayana sebesar Rp.
14.800.000.000,00 , jumlah tersebut adalah jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh MGU
kepada Ramayana. Sebelumnya, pihak MGU sepakat untuk membayar kerugian yang dialami
oleh pihak Ramayana dalam hal terjadi klaim oleh MV.Pagaruyung Lima. Selanjutnya penulis 23 Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Sahap sebagai Divisional Director Marine, Energy and
Aviation, Bussiness Development Group di kantor PT. Energi Mandiri Internasional pada tanggal 19 Juni 2014.
24 Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Sahap sebagai Divisional Director Marine, Energy and
Aviation, Bussiness Development Group melalui email pada tanggal 4 Juli 2014.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
akan membahas satu persatu mengenai jenis dalam Indemity, ada tiga jenis yang umum dalam
indemnity yaitu :
1. comparative equitable indemnity (ganti rugi komparatif secara adil )
2. implied contractual indemnity (ganti rugi yang tersirat dalam kontrak )
3. express (or contractual) indemnity (dinyatakan dalam "empat sudut" dari kontrak )
Diantara ketiga jenis yang umum dari indemnity ini, perjanjian antara pihak Ramayana
dengan MGU sebagai perusahaan reasuransi lebih condong kepada jenis express or
contractual indemnity, karena dinyatakan secara tegas dalam kontrak tentang jumlah yang
harus dibayarkan oleh MGU ketika Ramayana mengalami kerugian, yaitu sejumlah Rp.
14.800.000.00,00 ( empat belas milyar delapas ratus juta rupiah ). Sedangkan perjanjian
antara Ramayana dengan MandiriRe sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian
indemnity, karena prestasi yang harus dilakukan oleh MandiriRe bukanlah prestasi untuk
indemnity ( mengganti kerugian ), melainkan adalah untuk melakukan tugasnya sebagai
broker dengan baik. Namun, penulis akan menganalogikan perjanjian brokership antara
Ramayana dengan MandiRe sebagai comparative equitable indemnity (ganti rugi komparatif
secara adil ). Hal ini dikarenakan dalam perjanjian keperantaraan antara Ramayana dengan
MandiriRe tidak dinyatakan secara tegas mengenai ganti kerugian. Oleh karena itu,
seandainya pihak Ramayana tidak mendapatkan ganti kerugian dari MGU memang
dikarenakan kelalaian MandiriRe sebagai broker maka seharusnya MandiriRe hanya
membayar sebatas jumlah kerugian yang diakibatkan karena kelalaiannya. Hal tersebut
sejalan dengan konsep comparative equitable indemnity yang mengganti kerugian sebatas
kesalahannya saja. Kelalaian yang dilakukan broker jika ia menempatkan reasuransi pada
perusahaan reasuransi yang tidak kredibel sehingga menyebabkan klaim dari perusahaan
asuransi tidak dibayarkan maka broker bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi
namun tidak ada peraturan yang menyebutkan seberapa besar jumlah kerugian yang harus
dibayarkan oleh broker yang lalai. Apakah broker harus menggantikan posisi reasuradur
untuk membayar sejumlah klaim yang harusnya dibayarkan oleh reasuradur? Kembali lagi
karena tidak ada aturan yang mengaturnya secara khusus maka hal ini harusnya menjadi
pertimbangan hakim. Mengingat perbedaan kedudukan Ramayana yang hanya sebagai
perantara dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang, ditambah lagi terdapat
perbedaan modal yang dimiliki keduanya, maka akan menempatkan MandiriRe sebagai
broker di posisi yang lemah dan tidak adil jika MandiriRe dihukum untuk menggantikan
posisi pihak MGU untuk membayar klaim Ramayana. Hakim seharusnya mempertimbangkan
hal tersebut dan menghukum MandiriRe atas kelalaiannya namun tidak menghukum
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
MandiriRe untuk menggantikan posisi MGU untuk membayar klaim kepada Ramayana.
Dalam prakteknya, ketika broker lalai menjalankan kewajibannya sebagai broker terutama
kesalahan prosedur, maka broker akan mencairkan PI nya ( Professional Indemnity ) untuk
mengganti kerugian klien yang telah mengalami kerugian akibat kelalaiannya.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut :
1. Terdapat empat ( 4 ) teori yang terkait dengan pertanggungjawaban broker reasuransi
yaitu Duty of Broker, Degree of Negligence, Limit of Liability of Broker, dan yang
terakhir Indemnity Doctrine. Keempat teori ini dapat diterapkan dalam menjawab
tanggung jawab broker reasuransi terkait tugas-tugasnya sebagai broker reasuransi.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam setiap tingkat peradilan dalam kasus antara
PT. Asuransi Ramayana dengan PT. MandiriRe serta Marine and General
Underwriting Ltd yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Ramayana terhadap
MandiriRe, tidak berdasarkan pada teori-teori yang terkait dengan tanggung jawab
broker. Seharusnya hakim mempertimbangkan status dari MandiriRe sebagai
perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi
sehingga jika ia lalai maka kewajiban ganti kerugian yang dibebankan kepadanya
hanya sebatas kerugian yang disebabkan langsung oleh kelalaiannya dalam
menjalankan tugasnya sebagai broker reasuranssi. MandiriRe tidak kemudian
menggantikan posisi dari MGU untuk membayar klaim kepada Ramayana. Besarnya
jumlah kerugian yang selayaknya dibayarkan oleh MandiriRe kepada Ramayana
seharusnya dikaji dengan sangat rinci berapa jumlah yang menjadi tanggung jawab
MandiriRe akibat kelalaiannya berdasarkan teori-teori terkait tanggung jawab broker
reasuransi. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa dikabulkannya permohonan
Ramayana akan bunga moratoir dalam kasus Ramayana dengan MandiriRe pun
melanggar prinsip indemnitas yang berlaku dalam dunia perasuransian. Hal ini
menyebabkan pihak Ramayana menjadi diuntungkan akan adanya bunga moratoir
tersebut, dimana tujuan diberlakukannya prinsip indemnitas adalah untuk pemulihan
keadaan finansial Ramayana seperti sesaat sebelum terjadinya peristiwa yang
menyebabkan kerugian, dan bukan sarana bagi Ramayana untuk mendapatkan
keuntungan.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Saran
Beberapa saran yang dapat Penulis berikan terkait masalah yang dibahas dalam skripsi
ini diantaranya :
1. Kewajiban broker secara umum yang ada sekarang ini merupakan kewajiban yang
dibuat oleh para pihak dalam perjanjian asuransi, sedangkan ketika terjadi sengketa
tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai
apa saja kewajiban dan tanggung jawabnya, serta bagaimana ganti kerugian yang
harus dibayarkan broker jika ia lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara.
Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah agar dibentuk aturan yang
lebih terperinci dan jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab serta ganti
kerugian dari broker ( duty of broker ). Perlu diperhatikan juga untuk membedakan
sanksi yang diberikan kepada broker jika ia lalai dilihat dari tingkat kelalaiannya (
degree of negligence ) apakah kelalaiannya disengaja atau tidak disengaja.
2. Penulis juga menyarankan agar pemerintah membentuk peraturan perundang-
undangan yang menyebutkan secara rinci dan jelas kewajiban dan tanggung jawab
dari masing-masing pihak dalam dunia asuransi, baik itu dari pihak tertanggung,
perusahaan asuransi, broker, maupun pihak perusahaan reasuransi. Hal ini penting
mengingat dunia asuransi erat kaitannya dengan resiko yang tidak terduga, sehingga
penting dibentuknya aturan-aturan yang lebih rinci dan jelas tersebut agar terbentuk
kepastian hukum dalam dunia asuransi.
3. Dunia perasuransian yang secara prakteknya didasarkan pada hubungan kepercayaan,
dan hubungan baik, sering kali menjadi masalah dalam hal pembuktian ketika terjadi
sengketa dalam perjanjian keperantaraan asuransi maupun reasuransi. Hal ini
disebabkan karena dengan didasarkan pada adanya hubungan kepercayaan dan
hubungan baik, membuat para pihak dalam perjanjian asuransi maupun reasuransi
tidak menuangkan secara tertulis kesepakatan-kesepakatam yang terjadi diantara
mereka, sehingga jika terjadi sengketa terkait perjanjian tersebut, akan menimbulkan
kesulitan dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar setiap
kesepakatan-kesepakatan yang terjadi diantara para pihak harus dituangkan secara
tertulis dengan rinci untuk kepastian hukum kedua belah pihak, dan juga bagi pihak
ketiga.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014
Daftar Referensi
Buku
Abdulah, Moch. Anwar dan Fathuddin. Kamus Umum Asuransi. Jakarta : Kesaint Blanc,
1993.
A.j, Arianto. Reasuransi. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Cet. 4. Jakarta: Sinar
Grafika, 2008.
Ali, A. Hasymi. Bidang Usaha Asuransi. Cet 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
Mamudji, Sri, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet. 1. Depok: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Cet. 2, ( Jakarta : PT.Pustaka Binaman Pressindo ),
Hlm. 84.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-undang Usaha Perasuransian. UU No. 2 tahun 1992. LN No. 13 Tahun
1992. TLN. No. 3467.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. PP
No.73 Tahun 1992. LN No. 126 Tahun 1992.
Jurnal
INSURANCE AGENT AND BROKER LIABILITY Author(s): Douglas R.
RichmondSource: Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, Vol. 40, No. 1
(FALL 2004), pp. 1-58Published by: American Bar Association.
Representing Brokers When Deals Go Bad, Presentedby SJ Da Vidson Swanson, Southe
Texas College of Law 28 Annual Real Estate Conference,June 6, 2013, Houston,
Texas.
“ Peran Pialang Asuransi ” < http://www.kbru.co.id/id/berita-132-peran-pialang-asuransi.html
>, diunduh pada tanggal 20 februari 2014.
1 “Sisi Lain Broker ” < http://www.kbru.co.id/id/berita-125-sisi-lain-broker-
asuransi.html >, diunduh pada tanggal 27 maret 2014.
Tanggung jawab …, Kheren Mettalia Gunawan, FH UI, 2014