tanggapan - jdih - biro hukum bappenasbirohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/tanggapan... ·...
TRANSCRIPT
TANGGAPAN
1
DISAMPAIKAN PADA FGD PEMBAHASAN HASIL SURVEY PERSPEKTIF STAKEHOLDER TERHADAP PP 39/2006 GUNA
PENYEMPURNAAN PP 39/2006
OLEH RONI DWI SUSANTO
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2012
OUTLINE 2
1
4
PENDAHULUAN
BEBERAPA MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN PP 39/2006
5 PENUTUP
2 SEKILAS TENTANG KAJIAN
3 MASUKAN: HASIL SURVEY DAN PENGOLAHANNYA
LANDASAN HUKUM PP 39/2006 (1/3)
Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:
1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan oleh masing-masing K/L/SKPD;
2. Menteri PPN/Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing pimpinan K/L/SKPD
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:
(1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga
periode sebelumnya;
(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah periode sebelumnya;
(3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2);
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah
untuk periode berikutnya.
5
LANDASAN HUKUM PP 39/2006 (2/3)
OUTLINE
6
1
4
PENDAHULUAN
BEBERAPA MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN PP 39/2006
5 PENUTUP
2 SEKILAS TENTANG KAJIAN
3 MASUKAN: HASIL SURVEY DAN PENGOLAHANNYA
7
DUA Faktor Kunci Sebagai Fokus Utama Kajian: 1. konsensus dan komitmen key stakeholders dalam
melaksanakan kewajiban yang diatur dalam PP 39/2006. Komitmen yang akan dikaji baik komitmen yang muncul karena kesadaran sendiri (voluntary compliance) ataupun karena adanya paksaan berupa sanksi; dan
2. kemampuan key stakeholders dalam memahami substansi PP 39/2006, kemampuan melaksanakan kewajiban yang diatur dalam PP 39/2006, dan sejauh apa peran instansi terkait dalam meningkatkan kemampuan key stakeholders.
KOMITMEN
MAMPU
TINGGI
TINGGI
SEDANG
SEDANG RENDAH
I II
III IV
Gambar 1 Hubungan antara Komitmen dan Kemampuan
DIGUNAKAN ROCCIPI
9
ROCCIPI KRITERIA
SCORE
(1 = Kurang Berpengaruh, 9 = Sangat
Berpengaruh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RULE
Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya V
Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti V
Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dgn jelas dan
terukur V
Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas V
Telah dilengkapi dgn peraturan perundangan-undangan "turunan" atau
aplikasi bagi implementasi V
OPPORTUNITY Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif V
Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negative V
CAPACITY
Ketersediaan waktu V
Ketersediaan SDM/kompetensi V
Ketersediaan anggaran V
Ketersediaan sarana dan prasarana V
Mekanisme implementasi (mudah/sulit) V
COMMUNICATION
Sosialisasi regulasi (campaign, dll) V
Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) V
Upaya pentaatan melalui komunikasi V
Feedback for improvement V
Recognition (penghargaan atas ketaatan) V
INTEREST
Keuntungan bila mentaati V
Biaya atau kerugian bila tidak mentaati V
Peluang yang diperoleh bila mentaati V
Risiko bila tidak mentaati V
PROCESS
Kejelasan deskripsi para pihak terkait V
Kejelasanan tugas fungsi para pihak V
Kejelasan mekanisme/proses bisnis V
Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V
Tatalaksana dalam implementasi V
IDEOLOGY
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V
Social presure (bila tidak melaksanakan) V
Sanksi formal bagi pelanggaran V
10
1. Keselarasan dengan Peraturan Perundangan-Undangan Lainnya; 2. Munculnya Eksternalisasi (Perilaku Dampak) Negatif; 3. Ketersediaan SDM/Kompetensi; 4. Kejelasan Mekanisme/Proses Bisnis; 5. Tugas dan Fungsi (Kewenangan) Para Pihak Diuraikan dengan Jelas dan Terukur; 6. Rumusan Substansi Jelas dan Dapat Dimengerti; 7. Mekanisme Implementasi; 8. Feedback for Improvement; 9. Keuntungan Bila Mentaati; 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi; 11. Sanksi Formal bagi Pelanggaran; 12. Upaya Pentaatan Melalui Komunikasi; 13. Sosialisasi; dan 14. Internalisasi.
14 Kriteria prioritas yang dipilih mewakili setiap unsur ROCCIPI
SUDAH ADAKAH PEMBOBOTAN UNTUK MASING-MASING KRITERIA? PENGELOMPOKKAN 14 KRITERIA TERSEBUT MANA YANG KOMITMEN (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) MANA YANG KEMAMPUAN (3, 7, 12, 13, 14)?
ATAU 1, 4, 6 dan 8 SEBAGAI SYARAT KEHARUSAN AGAR KOMITMEN DAN KEMAMPUAN TERPENUHI ?
5%
64%
31%
Tingkat Kepentingan
Tidak penting
Penting
Penting sekali
31%
69%
Umpan Balik Sistem Pelaporan PP39
Belum ada
Ada
0%
100%
Persentase Pelaksanaan PP 39
Belum
Sudah
11
20%
11%
47%
22%
Penggunaan Sistem Aplikasi PP39
Menyulitkan
Masih belum membantu
Membantu
Sangat Membantu
31%
69%
Kesesuaian Hierarki PP 39 di instansi
Belum sesuai
Sudah
17%
83%
Kemanfaatan PP 39
Tidak
Ya
12
13
1. BERDASARKAN HASIL SURVEY AKAN BISA DIBUAT MASING-MASING RESPONDEN (BAIK PER K/L ATAU BAPPEDA) BERADA PADA KUADRAN BERAPA
2. DAPAT DIBUAT RATA-RATA UNTUK K/L BERADA PADA KUADRAN BERAPA
3. DAPAT DIBUAT RATA-RATA UNTUK BAPPEDA BERADA PADA KUADRAN BERAPA
4. DAPAT DIBUAT RATA-RATA NASIONAL BERADA PADA KUADRAN BERAPA
STRATEGI UNTUK MENCAPAI KUADRAN I (BISA BERTAHAP BILA DARI POSISI KUADRAN IV BERTAHAP KE KUADRAN II DULU. STRATEGI BISA MENGGUNAKAN K/L ATAU BAPPEDA YG SUDAH BERADA PADA KUADRAN I
Pasal 30 UU No 25/2004 Tentang SPPN:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan diatur dengan Peraturan
Pemerintah
SELAIN ITU UNTUK REVISI PP 39/2006 HARUS
MENIMBANG UU 17/2007 ttg RPJPN TAHUN 2005-
2025 BAB IIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7 ayat 3
14
PP 39 HARUS DIREVISI:
PASAL dan LAMPIRAN
SETUJU DENGAN YANG SUDAH ADA DI DRAFT
KAJIAN, DITAMBAHKAN DENGAN
PADA BAGIAN MENGINGAT MEMASUKKAN UU 17/2007 PASAL 7
PERBAIKAN PADA PASAL 4 AYAT 4:
KEPALA SKPD PROVINSI PEMANTAUANDEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PERBAIKAN PADA PASAL 7 AYAT 1: LAPORAN TRIWULAN UNTUK DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
15
LAMPIRAN PP 39/2006 sebagai bagian yang tidak terpisahkan sudah tidak sesuai lagi dengan format RKA-KL/DIPA sejak 2010
16
1. INPRES No. 7 TAHUN 1999 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
2. Peraturan Pemerintah No. 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
3. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
4. Peraturan Pemerintah No. 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PASAL 31 AYAT 4 C DAN PASAL 61 AYAT 6
5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN PENERIMAAN HIBAH BABA VI PASAL 76-79; serta
6. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGAJUAN USULAN, PENILAIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH Pasal 53-61;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
RENSTRA KL
RKP RK KL
Nasional Kementerian Daerah
RPJPD
RENSTRA
SKPD
RKPD &
RKSKPD
APBN APBN
KL APBD
18
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
DOKUMEN RPJMN 2010 -2014
19
BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL
Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan
Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro
BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
Sinergi pembangunan antarbidang
Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah
Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)
MANA YANG AKAN DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006?
• PEMANTAUAN: Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
Perkembangan pendanaan dan realisasi penyerapan dana,
Realisasi pencapaian target keluaran (outputs), dan
Pencapain/Indikasi Pencapaian kinerja Hasil (outcomes)
Kendala yang dihadapi dan Upaya Tindak Lanjut.
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MANA?
- SELURUHNYA DALAM RPJMN? RKP? APBN?
- HANYA PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN PRIORITAS NASIONAL?
- HANYA KEGIATAN PRIORITAS SAJA DI MASING-MASING K/L?
- BAGAIMANA KETERKAITAN DENGAN BUKU 3 RPJMN?
SUMBER DATANYA? RKA-KL/DIPA ?
LANJUTAN MANA YANG AKAN DIATUR DALAM REVISI PP
39/2006? PEMANTAUAN:
IDEALNYA HARUS SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN DIPANTAU TETAPI DIBUAT BERJENJANG DISETIAP LEVEL PELAKSANAAN RENCANA
PP 39/2006 AKAN MENGATUR SEMUA ATAU HANYA MENGATUR APA YG PERLU DILAPORKAN KE BAPPENAS? IDEALNYA SEMUA TETAPI BAPPENAS HANYA MEMINTA SUBSTANSI YANG AKAN DIKERJAKAN BAPPENAS.....MISALNYA UNTUK LEVEL KEGIATAN HANYA KEGIATAN PRIORITAS YANG DILAPORKAN KE BAPPENAS
KONSEKUENSINYA.... TIDAK PERLU FORMULIR A DAN B (ATAU APAPUN NANTI NAMANYA---WEBFORM E-MONEV MISALNYA HANYA SATU FORM YANG DIATUR YAITU FORM LAPORAN YG KE BAPPENAS.....SEHINGGA K/L DAN PEMDA DAPAT MENGGUNAKAN/MENGEMBANGKAN APLIKASI MASING-MASING UNTUK MEMONITOR SESUAI KEPERLUAN MEREKA INTERN)
TETAPI JANGAN LUPA PP INI YANG HARUS MENGATUR DAN MENJAMIN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DI K/L DAN SKPD BERJALAN SESUAI DENGAN SASARAN DAN TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HARUS ADA BENANG MERAH ANTARA RPJMN-RKP-APBN DAN PEMETAAN YANG JELAS DI BAPPENAS TERHADAP ISTILAH YG ADA DIDOKUMEN PERENCANAANNYA
SUMBER DATANYA? RKA-KL/DIPA DITARIK KE RKP DAN RPJMN SEBAGAI PENJABARAN RPJPN?
22
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai
keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.
Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.
Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau
indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.
PERLU DITAMBAHKAN PASAL AGAR PENGATURAN LEBIH LANJUT TERHADAP HIRARKHI, CARA DAN MEKANISIME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENPAN DAN RB, KEMENDAGRI DAN KEMENKEU
Criteria in Evaluation
Evaluation Stage
Five Criteria
Ex-ante
Evaluation
Mid-term
Evaluation
Ex-post
Evaluation
Ex-post
Monitoring
1 Relevance a a a
2 Efficiency a a
3 Effectiveness a a a a
4 Impact a a a
5 Sustainability a a a
23
AKAN DILAKUKAN UNTUK SEMUA DOKUMEN RENCANA? RPJP/RPJMN/RKP? MENURUT SAYA KARENA PP DIAMANATKAN UNTUK MENGATUR PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN MAKA FOKUS PENGATURANNYA ADALAH 5W + H DALAM MELAKSANAKAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN setuju bila ditambahkan “akan diatur lebih lanjut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas”
PENGATURAN REWARD AND PUNISHMENT
SEPAKAT BAHWA PENGATURAN INI PERLU
APABILA DIMUNGKINKAN MAKA DAMPAK DARI PEMBERLAKUAN ATURAN INI ADALAH KEPADA ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERLU DIBUAT KRITERIA YANG JELAS DALAM PENGUKURANNYA, JANGAN HANYA DIDASARKAN PADA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN, TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN, TETAPI LEBIH PENTING LAGI ADALAH PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KELUARAN MAUPUN HASIL. MASING-MASING PERLU DIPIKIRKAN BOBOTNYA.
CONTOH
24
SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekon/TP dapat dikenakan sanksi berupa :
penundaan pencairan Dana untuk triwulan berikutnya; atau
penghentian alokasi Dana untuk tahun anggaran berikutnya.
ASPEK PENGENAAN SANKSI
Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;
Pengenaan sanksi dilakukan oleh DJPB sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).
Pasal 48 disebutkan bahwa SKPD Penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Kementerian/Lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
26
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang perubahan atas PMK No. 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan: Pasal 23 disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
CEK UU 17/2007 MENGATUR
Pengendalian dan Evaluasi ?
YA Pimpinan Kementerian/
Lembaga
Pemerintah Pengendalian
dan
Evaluasi
RPJP Nasional
Hasil Pemantauan
Pelaksanaan
Dihimpun dan
Dianalisa
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Pengendalian dan Evaluasi
Pemerintah
Daerah
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD)
Pengendalian
dan
Evaluasi RPJP Daerah
PRINSIP DASAR PEMANTAUAN
Cepat;
Tepat; dan
akurat.
Apabila data/informasi yang diperoleh dari
laporan hasil pemantauan tidak memenuhi
prinsip dasar tersebut tidak akan berarti
dalam menjalankan fungsi pemantauan.
SIAPA YANG MELAPOR DAN PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN ? KAPAN DILAPORKAN? FORMAT PELAPORANNYA? DALAM PP 39/2006 DALAM FORMAT PELAPORAN DISAJIKAN DANA YANG TERSEDIA DAN REALISASINYA UNTUK KEGIATAN DAN POGRAM, INDIKATOR KELUARAN UNTUK MASING-MASING KEGIATAN (DIKRITISI BAHWA YANG ADA SAAT INI HANYA CARA MENGUKURNYA DENGAN PERSENTASE...... KALAU DICERMATI DALAM PP 39/2006 ADA INDIKATOR AKTUAL YANG DISAJIKAN PADA DATA INDIKATOR KINERJA, SEHINGGA PADA PROSES BERIKUTNYA PADA FORMULIR YANG DISAJIKAN HANYA PERSENTASE......BAYANGKAN BILA DALAM SATU PROGRAM PADA INDIKATOR KINERJA BAGIAN DEPAN DITUANGKAN TARGET KEGIATAN YANG PUNYA SATUAN BUAH, ORANG BULAN, UNIT, PAKET DSB ...APAKAH BISA TERLIHAT CAPAIAN PROGRAM PADA PERIODE TERTENTU BILA TIDAK DIBUAT PERSENTASE BERDASARKAN CAPAIN AKTUAL PADA MASING-MASING TARGET KEGIATAN?) PP 39/2006 JUGA SUDAH MEMUNCULKAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET AKTUAL (INDIKATOR HASIL) YANG AKAN DICAPAI PADA SETIAP PROGRAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN DOKUMEN DIPA
SETUJU DENGAN PERLUNYA PERBAIKAN KUALITAS INDIKATOR
KINERJA PADA SEMUA LEVEL SMART
DALAM PELAPORAN PEMANTAUAN: DIPERLUKAN SUATU PROSES PENGINTEGRASIAN (SANGAT DIMUNGKINKAN ) ANTARA
RKA K/L ATAUPUN DIPA DENGAN FORMULIR PELAPORAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN (UNTUK MENJAGA KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN RENCANA-ANGGARAN DENGAN YANG DILAPORKAN, UNTUK MEMUDAHKAN PENYUSUNAN LAPPORAN TANPA PERLU
TERLALU BANYAK PROSES ENTRY SPAN .....HARUS DIINGAT BAHWA CUKUP BANYAK
KEWAJIBAN PELAPORAN YANG HARUS DIBUAT OLEH K/L MAUPUN PEMDA YANG TERKAIT DENGAN PEMANTAUAN
PERLU DIPUTUSKAN BAHWA PERBAIKAN PP 39/2006 HANYA AKAN MENGATUR FORMULIR PELAPORAN YANG PERLU DISAMPAIKAN KE MENEG PPN/BAPPENAS, MENKEU, KEMENDAGRI DAN MENPAN RB (SAAT INI PERLU DIKETAHUI BAHWA MENPAN RB DAN MENKEU TIDAK MEMANFAATKAN LAPORAN BERDASARKAN PP 39/2006 KARENA MEREKA MEMPUNYAI MEKANISME SENDIRI DAN TINGKAT KEPENTINGAN YANG BERBEDA, MENPAN MASIH MEMAKAI LAKIP DAN MENKEU MENGGUNAKAN PP 8/2006 dan PMK 249/2011)
SEPERTI DIKEMUKAKAN SEBELUMNYA MAKA.....TIDAK PERLU LAGI MENGATUR HIRARKI
PELAPORAN INTERN DI K/L MAUPUN BAPPEDA YANG PENTING MASING-MASING K/L MELAPORKAN HASIL PEMANTAUAN SESUAI DENGAN FORMULIR YANG DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006....ADA KELEMAHAN DAN KELEBIHANNYA....
PERLU DIPUTUSKAN BAHWA PERBAIKAN FORMULIR PP 39/2006 HANYA
AKAN MENGATUR FORMULIR PELAPORAN YANG PERLU DISAMPAIKAN KE
MENEG PPN/BAPPENAS, MENKEU, KEMENDAGRI DAN MENPAN RB (SAAT INI
PERLU DIKETAHUI BAHWA MENPAN RB DAN MENKEU TIDAK MEMANFAATKAN
LAPORAN BERDASARKAN PP 39/2006 KARENA MEREKA MEMPUNYAI
MEKANISME SENDIRI DAN TINGKAT KEPENTINGAN YANG BERBEDA, MENPAN
MASIH MEMAKAI LAKIP DAN MENKEU MENGGUNAKAN PP 8/2006)
SEPERTI DIKEMUKAKAN SEBELUMNYA MAKA.....TIDAK PERLU LAGI
MENGATUR HIRARKI PELAPORAN INTERN DI K/L MAUPUN BAPPEDA YANG
PENTING MASING-MASING K/L MELAPOORKAN HASIL PEMANTAUAN SESUAI
DENGAN FORMULIR YANG DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006....ADA
KELEMAHAN DAN KELEBIHANNYA....
AKAN LEBIH BAIK BILA FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI DIATUR
LEBIH LANJUT OLEH MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS FLEKSIBILITAS
MENYESUAIKAN DOKUMEN RKA K/L ATAU DIPA YANG DITETAPKAN MELALUI
PMK.... SEPERTI SAAT INI ANTARA FORMULIR YANG LAMA (LAMPIRAN PP
39/2006) DENGAN FORMAT DIPA ATAU RKA K/L SUDAH TIDAK SESUAI
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CONTOH REKAM JEJAK DI KUKM
35
Kegiatan Prioritas Nasional:
RKP 2011 (Perpres No. 29/2010)
Lampiran UU No. 10/2010 tentang APBN 2011
RKP 2012 (Perpres No. 29/2011)
Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.
Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
Pengembangan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
REKAM JEJAK
36
Kegiatan Prioritas Nasional: • Nama kegiatan dalam RKP 2011 sama dengan nama kegiatan
dalam RPJMN 2010-2014. • Nama kegiatan kemudian berubah mengikuti struktur
organisasi lampiran UU APBN 2011 • Nama kegiatan disempurnakan dalam RKA K/L 2011 dan
ditampung dalam RKP 2012. • Persandingan didasarkan pada penyesuaian indikator sesuai
dengan perubahan nama kegiatan. • Perubahan indikator ditujukan untuk memperbaiki rumusan,
memperjelas ukuran target, menghilangkan duplikasi, dan menyesuaikan dengan outcome dan IKU.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
REKAM JEJAK (LANJUTAN)
37
RKP 2011 (Perpres No.29/2010)
Lampiran UU No. 10/2010 tentang APBN 2011
RKP 2012 (Perpres No. 29/2010)
Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator
Perluasan pelayanan kredit/ pem-biayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didu-kung pengem-bangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.
Kerja sama pem-biayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pem-biayaan lainnya.
Pengembangan dan pemantap-an program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
(2) Jumlah nas-kah kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lem-baga keuangan/ pembiayaan lainnya
Pengembangan dan peman-tapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
(4) Jumlah naskah kerja sama di bidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait
Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
(1) Jumlah PPKD yang melaksana-kan co-guaran-tee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
(2) Jumlah pro-vinsi yang difasi-litasi untuk pro-ses pemben-tukan PPKD untuk mengem-bangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
REKAM JEJAK (LANJUTAN)
38
RKP 2011 (Perpres No.29/2010)
Lampiran UU No. 10/2010 tentang APBN 2011
RKP 2012 (Perpres No. 29/2010)
Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator
Perluasan pelayanan kredit/ pembiaya-an bank bagi kope-rasi dan UMKM, yang didu-kung pengem-bangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiaya-an lainnya.
Jumlah Kope-rasi yang dapat mengakses kredit/ pem-biayaan bank melalui linkage
Pengembangan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage
Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
(1) Jumlah kope-rasi dan UMKM yang dapat meng-akses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage
Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank
Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit & pengem-bangan sektor strategis bagi KUMKM
(2) Jumlah PPKD yang terfasilitasi proses pemben-tukannya
Pengembangan pembiayaan, pen-jaminan kredit & pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
(1) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD