tahun 2018 - sukabumikab.go.id · 2019. 8. 26. · 2. anggaran belanja langsung sebesar...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA (LKJ)
TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN SUKABUMI
JL. BHAYANGKARA KM.1 PALABUHANRATU- KAB.SUKABUMI
dpmdKabupaten Sukabumi
dpmdKabupaten Sukabumi
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD
DPMD
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatdan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja TahunAnggaran 2018. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari lima komponen dalam SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang berlaku dan diwajibkankepada seluruh instansi pemerintah.
Kewajiban menyusun laporan kinerja ini merupakan amanat pemerintah melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.
Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Kinerja Tahun2018 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala DPMD kepada BupatiSukabumi dan masyarakat/publik atas pelaksanaan tugas pokok melalui program dankegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja DPMD Tahun 2018.
Secara umum, realisasi/capaian atas sasaran kinerja DPMD pada akhir Tahun2018 terpenuhi dengan baik. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh parapemangku kepentingan (stakeholders) terkait.
Palabuhanratu, 29 Desember 2018Kepala Dinas,
ADE SETIAWAN,S.IPPembina Utama Muda
NIP. 19630603 198503 1 021
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ii
DPMD
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas KinerjaPemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi pada Tahun2018, DPMD memperhatikan dan menjadikan rujukan peraturanterkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan sejumlah ketentuan/pedoman terkait SAKIP khususnyaketentuan/pedoman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secarakeseluruhan capaian kinerja DPMD tahun 2018 dapattercapai/terpenuhi dengan baik.
Sasaran yang terdapat dalam penetapan kinerjamenunjukkan hasil yang baik dengan tercapainya target sasaransesuai yang ditetapkan sebelumnya yaitu meningkatnyaPerekonomian Masyarakat Desa dengan indikator sasaran yaitumeningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa danmeningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa,meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang professionaldan meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik,meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat, meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis danMasyarakat, dan meningkatnya status desa tertinggal dan sangattertinggal, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangattinggi.
Adapun anggaran pada DPMD Kabupaten SukabumiTahun Anggaran 2018, secara keseluruhan baik Belanja TidakLangsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaranuntuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasianggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikatorkinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.213.846.008,-
dengan realisasi sebesar Rp.5.149.456.614,- (98,77%) sehinggadidapat efisiensi sebesar Rp.64.389.394,-.
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.8.995.676.500,- denganrealisasi sebesar Rp.8.509.834.930,- (94,60%) sehingga didapatefesiensi sebesar Rp. 485.841.570,-.
Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwaperan DPMD Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagaiunsur pelaksana kebijakan daerah di Bidang PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa telah berjalan dengan cukupefektif dan efisien.
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 iv
DPMD
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………. i
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………….. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. iv
DAFTAR BAGAN ……………………..………………………………… vi
DAFTAR TABEL …………………………………………………………. vii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………. I-1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………….............. I-1
1.2 Maksud dan Tujuan…………………………………………................ I-2
1.3 Isu-isu strategis ..................………………………………………... I-3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .. I-4
1.4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …………………. I-4
1.4.2 Struktur Organisasi .................................………… I-6
1.5 Dasar Hukum ……………………………………………….… I-7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……… II-1
2.1 Telaah, Visi, Misi & Program Kerja Kepala Daerah dan Waki
Kepala Daerah Terplilih ........................………………….. II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah … II-2
2.3 Strategi dan Kebijakan .................................................. II-7
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 …………………………............ II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………. III-1
3.1 Pengukuran Kinerja ……………………………………… III-1
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018
........................................................................................ III-7
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 v
DPMD
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target
Jangka Menengah................................................ III-9
3.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif
solusi yang telah dilakukan…………................................... III-12
3.5 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya …………… III-17
3.6 Analisi Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja ........................................III-20
3.7 Realisasi Anggaran........................................................ III-25
BAB IV PENUTUP …………………………………………………….. IV-1
LAMPIRAN –LAMPIRAN
Dokumen Perjanjian Kinerja Awal (berjenjang)
Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (berjenjang)
Rencana Aksi Kinerja
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi
Pohon Kinerja/Cascading
SK IKU
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 vi
DPMD
DAFTAR BAGAN
BAGAN 1.1 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Sukabumi ..……… I-8
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 vii
DPMD
DAFTAR TABEL
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……..…………........II-6
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan…………………………………………........II-8
Tabel 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah ………………………… .II-9
Tabel 2 Cascading .........................................……………… ….II-11
Tabel 3 Perjanjian kinerja awal …............………………………… ...II-20
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Perubahan .................................... ...II-21
Tabel A.1 Capaian Kinerja Organisasi..…………………………………….…III-3
Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun
2018 ......................................... ..................................III-7
Tabel A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target
Jangka Menengah ........................................................III-9
Tabel A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja sertaAlternatif Solusi yang telah dilakukan ........…………….. III-12
Tabel A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan SumberDaya….........................................…………………………... III-17
Tabel A.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilanataupun Kegagalan................................................. III-20
Tabel A.7 Realisasi Anggaran ................................................... III-25
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-1
DPMD
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangSejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat
dan pengaruh globalisasi, maka semakin gencar tuntutanmasyarakat kepada Pemerintah untuk melaksanakanpenyelengaraan Pemerintahan yang baik. Kepemerintahan yangbaik (Good Governance) merupakan hal mutlak yang harusdilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada3 (tiga) pilar utama yaitu Transparansi (keterbukaan atas dasarkebebasan arus informasi), Partisipasi (keikutsertaan publik dalampengambilan keputusan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kepada publik).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Sukabumi merupakan unsur staf dalam strukturOrganisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsimelaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidangpemberdayaan masyarakat dan desa; perumusan dan penyusunankebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat danpemerintahan desa; pembinaan, pengendalian dan pengawasantugas di bidang kesekretariatan; bina pemerintahan desa; binapemberdayaan usaha ekonomi desa; bina kesewadayaan dankelembagaan masyarakat; bina pengembangan desa; pembinaandan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan dan kearsipan; pelaksanaan koordinasi dankerjasama dengan unit kerja lain; dan pelaksanaan monitoringdan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat DaerahKabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi,mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokokdan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi di era otonomi daerah.
Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok danfungsinya DPMD Kabupaten Sukabumi dijabarkan melaluiprogram dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalamRencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah KabupatenSukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2007dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-2
DPMD
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten SukabumiTahun 2016-2021, memuat arah kebijakan teknis, program dankegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dankegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan danayang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspekakuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) DPMD KabupatenSukabumi Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMD KabupatenSukabumi Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudankewajiban DPMD Kabupaten Sukabumi untukmempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukanupaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana KinerjaTahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta sebagai umpanbalik untuk memicu perbaikan kinerja DPMD KabupatenSukabumi di tahun yang akan datang.
Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalahuntuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansipemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanyapemerintahan yang baik dan terpercaya.
1.2 Maksud dan TujuanLaporan Kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepadasemua instansi pemerintah untuk membuat Laporan AkuntabilitasKinerja.
Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral darisiklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhirdalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja(LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-3
DPMD
1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikanpertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruhstakeholders
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaiankinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masamendatang.
Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebutmerupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan danpenyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap InstansiPemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan danpenyampaian Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumimencakup hal-hal sebagai berikut :1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal
organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yangberhasil diperoleh selama Tahun 2018, esensi capaian kinerjayang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi,program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi,menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai saranapencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikankinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerjayang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategipemecahan masalahnya agar capaian kinerja DPMD KabupatenSukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
1.3 Isu-Isu StrategisBahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
hal mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tidak besentuhanlangsung dengan kebijakan dan program yang sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadaplingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancamanserta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMDKabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok danfungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasardalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskanselama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan yaitu :
1. Masih adanya kategori Desa Tertinggal dan Desa SangatTertingal yang harus segera di tingkatkan.
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-4
DPMD
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukanpenyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa.
3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang masihrendah.
4. Peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desauntuk menggerakan partisipasi masyarakat dalampembangunan masih belum optimal.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik didesa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga PerekonomianMikro Perdesaan masih belum optimal.
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah1.4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
DPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten SukabumiTahun 2012 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSukabumi Nomor 45) yang dijabarkan dengan Peraturan BupatiNomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata KerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi.DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yangmelaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsiDPMD yaitu :
a. Perumusan kebijakanan teknis di bidang pemberdayaanmasyarakat dan Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaskesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangandan Aset Desa; Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; danprasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdi kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-5
DPMD
dan Aset Desa; pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; danPemberdayaan Masyarakat;
e. Penyelenggaraan penataan Desa;f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
Desa;h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;i. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;j. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan
Dinas;l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya;m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dano. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimanaterlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, sebagaiberikut :
a. Kepala Dinasb. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum2. Sub Bagian Keuangan3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan1. Seksi Administrasi Desa2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
d. Bidang Keuangan dan Aset Desa membawahkan :1. Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa2. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa3. Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset Desa
e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa,membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa2. Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:1. Seksi Kelembagaan Masyarakat
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-6
DPMD
2. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna3. Seksi Kawasan Pedesaan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
1.4.2 Struktur Organisasi
Bagan 1.4.1Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) Kabupaten Sukabumi
KepalaDinas
Sekretaris
KasubagUmum dan
Kepegawaian
KasubagKeuangan
KasubagPerencanaandan Evaluasi
Kepala BidangAdministrasi
PemerintahanDesa
Kepala BidangKeuangan dan
Aset Desa
Kepala BidangPembangunan Saranadan Prasarana Desa
Kepala BidangPemberdayaan
Masyarakat
Kasi PenataanAdministrasi Desa
Kasi PeningkatanKapasitas
PemerintahanDesa
Kasi EvaluasiPengembangan
Desa
Kasi PerencanaanKeuangan dan
Aset Desa
Kasi PenatausahaanKeuangan dan Aset
Desa
Kasi Monitoring danEvaluasi Keuangan
dan Aset Desa
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL Kasi PengembanganUsaha Ekonomi Sosial
Kasi PengembanganPelayanan Sosial Dasar
Kasi PengembanganInfrastrukturMasyarakat
Kasi KelembagaanMasyarakat
Kasi PendayagunaanTeknologi Tepat Guna
Kasi KawasanPerdesaan
Unit PelaksanaanTeknis Dinas (UPTD)
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-7
DPMD
1.5 Dasar HukumPenyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018mengacu pada :1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3952);
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-8
DPMD
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara RepublikIndonesia Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan TataCara Review Laporan Kinerja (LKj);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SukabumiTahun 2006 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah KabupatenSukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
LKj DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 I-9
DPMD
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSukabumi Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangKabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah KabupatenSukabumi Tahun 2016 Nomor 58).
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-1
DPMD
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwacapaian Pembangunan yang telah diraih pada Periode sebelumnyadan tantangan Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalamkurun waktu periode 2016-2021 mendatang VISI PembangunanKabupaten Sukabumi adalah :
“Meningkatnya Kabupaten Sukabumi yang Religius danMandiri”.
Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utamayang akan dijalankan, yaitu :1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat berbasis
Potensi Lokal melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata danIndustri Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saingtinggi dan religius.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih danProfesional.
4. Optimalisasi Pelayanan Publik khususnya bidangKesehatan, Pendidikan dan Infrastuktur.
Adapun tupoksi DPMD untuk mendukung pelaksanaanVisi dan Misi tersebut yaitu melalui 3 Strategi Kebijakan dan 4program yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021 yaitu :Strategi Kebijakan :
1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan PeningkatanKualitas Pelayanan Publik.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal danLembaga Keuangan Mikro.
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.Program :
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan2. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-2
DPMD
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat DaerahRencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis
dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa RencanaProgram dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunanRencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arahsekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-citadan tujuan organisasi.
Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahapterpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadidasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuandan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yangmenunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusankebijakan pada perencanaan strategis perangkat daerah.
Tujuan pembangunan adalah penjabaran atauimplementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkanhasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwatujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yangperlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi denganmenjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunandaerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisioptimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskandengan amanat pembangunan nasional.
Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas,maka arahan tujuan rencana strategis DPMD KabupatenSukabumi selama periode 2016-2021 dapat diuraikan sebagaiberikut :
1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa;2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian
Ekonomi Mikro Perdesaan;4. Membangun budaya partisipasi masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitusesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalamjangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalampenilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alatpemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai,sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMDKabupaten Sukabumi yang telah dirumuskan dalam RPJMDadalah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kualitas danprofesionalisme pemerintahan desa dan Pemberian bantuaninfrastruktur perdesaan.
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-3
DPMD
Perumusan tujuan dan sasaran DPMD KabupatenSukabumi tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sebagaiberikut :Tujuan Kesatu : Meningkatkan Profesionalisme AparaturPemerintahan Desa
Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola PemerintahanDesa yang baik (Good Village Governance) memerlukan unsurprofesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalammemberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebihmenekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlianaparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publikyang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yangprofesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni :Pertama, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memilikiketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagaipenunjang kelancaran pelaksanaan tugas; Kedua, pengabdianyaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugasadministrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentinganumum dari pada kepentingan pribadi.
Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian daripenunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi danefektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarangsudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki bebantugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukupbesar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaanpembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan danpemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang olehkinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Gunameningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif danefisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :1. Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik
Tujuan Kedua : Meningkatkan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan.
Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment)sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jikadilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnyapemberdayaan masyarakat adalah ‘ruh’ dari pembangunan itusendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakatmerupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, iataat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkansebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalahtujuannya.
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-4
DPMD
Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan,maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.3. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat.
Tujuan Ketiga : Meningkatkan Kapasitas Lembaga danKemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkanbahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkankualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunansarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, sertapemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan,kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkanpengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Peningkatan Kapasitas Lembaga dan KemandirianEkonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasardalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensisumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikroperdesaan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harusdibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1)kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektifmasyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tatapemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usahadan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepatdan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatmelalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaranpembangunan yang harus dicapai adalah :1. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa2. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa
Tujuan Keempat : Membangun budaya partisipasi masyarakatUntuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa,
inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir darikesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desadiharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktifmasyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah,strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakanpemerintah. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-5
DPMD
pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harussegera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunandi desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalahMeningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalampembangunan.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMDlebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.2dibawah ini :
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-6
DPMD
Tabel 2.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2016-2021
No TujuanIndikator Kinerja
TujuanTarget
Sasaran Indikator KinerjaTarget Kinerja Sasaran Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 MeningkatkanProfesionalismeAparaturPemerintahanDesa
MeningkatnyaKompetensiPenyelenggaraPemerintah Desa
- 54,68%(1250 orang)
- MeningkatkanPenyelenggaraPemerintah Desa yangprofesional
- MeningkatkanPengelolaanAdministrasi Desa yangbaik
- Persentase PenyelenggaraPemerintah Desa yangterlatih/mendapatkan sertifikatkelulusan
- Persentase administrasi desa yangterkelola dengan baik
39,37
1,57
52,49
1,57
52,49
1,57
65,62
1,57
65,62
1,57
52,49
1,57
2 MeningkatkanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
MeningkatnyaLembagaKemasyarakatandesa yangberkembang
- 7,87%(30kelompok)
- Status Desa Tertinggaldan Sangat Tertinggal.
- MeningkatnyaKeterampilan TenagaTeknis dan Masyarakat.
- MeningkatnyaPemberdayaanLembaga danOrganisasi Masyarakat.
- Jumlah Desa Tertinggal & SangatTertinggal yang statusnya meningkat
- Persentase Tenaga Teknis danMasyarakat yang terlatih/mendapatkansertifikat
- Persentase Kelompok BinaanLembaga Kemasyarakatan Desa
2
26,24
1,31
2
26,24
1,31
2
26,24
1,31
2
26,24
1,31
2
26,24
1,31
2
26,24
1,31
LAPORAN KINERJA DPMD Kab.SukabumI TA.2018 II-7
DPMD
No TujuanIndikator
Kinerja TujuanTarget
Sasaran Indikator KinerjaTarget Kinerja Sasaran Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 MeningkatkanKapasitasLembaga danKemandirianEkonomi MikroPerdesaan
MeningkatnyaEkonomi Mikropedesaan yangmandiri
- 3,14%(12 kelompok)
- Meningkatnya ManajemenPengelolaan BUMDesa
- Meningkatnya PemberdayaanLembaga Usaha Ekonomi Desa
- Persentase BUMDesa yangberkembang
- Persentase Lembaga UsahaEkonomi Desa yang mandiri
1,31
0,52
2,62
0,52
2,62
0,52
2,62
0,52
2,62
0,52
2,62
0,52
4 MembangunBudayaPartisipasiMasyarakat
MenigkatnyaPartisipasimasyarakatdalampembangunan
- 52,49%(1200 orang)
- Meningkatnya budaya partisipasimasyarakat dalam pembangunan
- Persentase KelompokMasyarakat yangberpartisipasi dalamPembangunan
52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-7
DPMD
2.3 Strategi dan KebijakanStrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan
perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dansasaran Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif danefisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu saranauntuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, danperbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusundengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segalaprogram yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poinpenting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerjadan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatanteknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampumenjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruhaspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.
Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginanyang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah(value added) perencanaan bagi para pemangku kepentinganpembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yangberisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuandalam sasaran. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukanpenting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskanbagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaianarah kebijakan.
Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukanstrategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumiantara lain:1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian
pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan sertapermasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategispembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untukmengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancamanyang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahandaerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key successfactors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arahkebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yangdirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi denganmempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisieksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaranpembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arahkebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran Renstra.
Rumusan penyataan strategi dan kebijakan DPMD
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-8
DPMD
Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang makadiperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arahkebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dankebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.3 dibawahini.
Tabel 2.3Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Sukabumi
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkanProfesionalismeAparaturPemerintahan Desa
- MeningkatnyaPenyelenggaraPemerintah Desa yangprofesional
- MeningkatnyaPengelolaanAdministrasi Desa yangbaik
Peningkatan KinerjaPemerintah danPeningkatanKualitas PelayananPublik
1. Meningkatkan Kapasitas PenyelenggaraPemerintahan Desa
2. Meningkatkan Manajemen PengelolaanAdministrasi Desa
3. Mengembangkan Teknologi InformasiDesa
4. Meningkatkan Pelayanan KepadaMasyarakat
5. Meningkatkan Penggalian danPengelolaan Pendapatan Asli Desa
6. Memfasilitasi Pemekaran Desa7. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa8. Meningkatkan pembinaan, Monitoring
dan Evaluasi terhadap kinerjaPemerintahan Desa.
MeningkatkanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
- Status Desa Tertinggaldan Sangat Tertinggal.
- MeningkatnyaKeterampilan TenagaTeknis dan Masyarakat.
- MeningkatnyaPemberdayaanLembaga danOrganisasi Masyarakat .
Peningkatan PeranSerta MasyarakatdalamPembangunan
1. Memfasilitasi Bantuan Infrastruktur danSuprastruktur Perdesaan.
2. Melaksanakan Updating Data ProfilDesa secara rutin.
3. Melaksanakan Evaluasi TingkatPerkembangan Desa.
4. Memfasilitasi Pengadaan SaranaPrasarana Perdesaan.
5. Meningkatkan Akses Transportasi,Pendidikan, Kesehatan dan daya belimasyarakat.
6. Menurunkan Persentase Desatertinggal.
7. Meningkatkan pembinaan, Monitoringdan Evaluasi terhadap efektivitaspelaksanaan pembangunan.
MeningkatkanKapasitas Lembagadan KemandirianEkonomi MikroPerdesaan
- MeningkatnyaManajemen PengelolaanBUMDesa
- meningkatnyaPemberdayaanLembaga UsahaEkonomi Desa
PengembanganEkonomi BerbasisPotensi Lokal danLembagaKeuangan Mikro
1. Meningkatkan peran serta masyarakatperdesaan dalam mengisipembangunan desa melaluipemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Mengupayakan optimalisasipemanfaatan lembaga ekonomimasyarakat desa.
3. Memfasilitasi BUMDesa Bersama.4. Memfasilitasi terjalinnya Kerasama
Antar Desa.5. Memfasilitasi tersusunnya regulasi yang
menguatkan keberadaan dan eksistensilembaga ekonomi di tingkat desa.
6. Memfasilitasi Pemanfaatan TeknologiTepat Guna.
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-9
DPMD
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaranstrategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktulima tahun akan di gambarkan pada Tabel 1 di bawah ini :
TABEL 1Sasaran Strategis Jangka Menengah
NO
SASARANSTRATEGI
S
INDIKATORKINERJA
SATU
AN
KONDISI
AWALTAHU
N2016
TARGET KONDISI
AKHIRTAHUNRenstr
a
2016
2018
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Mening
katnyaPenyelenggaraPemerintahDesayangprofesional
PersentasePenyelenggaraPemerintah Desayang terlatih
persen
200 39,37
52,49
52,49
52,49
52,49
52,49 54,8
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
- 7. Meningkatkan pembinaan, Monitoringdan Evaluasi terhadap lembagaekonomi masyarakat desa
Membangun BudayaPartisipasi Masyarakat
- Meningkatnyabudaya partisipasimasyarakat dalampembangunan
Peningkatan PeranSerta MasyarakatdalamPembangunan
1. Meningkatkan peran serta masyarakatperdesaan dalam mengisipembangunan desa melalui upayapartisipasi dan komitmen bersama.
2. Mengupayakan optimalisasipemanfaatan lembaga kemasyarakatandan lembaga pemerintahan di tingkatdesa dalam upaya efektifitaspelaksanaan pembangunan.
3. Memfasilitasi segala bentuk upayapemerintahan desa terhadapterselenggaranya gerakan gotongroyong dalam membangun desa.
4. Melaksanakan Program TerpaduPemberdayaan Masyarakat.
5. Meningkatkan pembinaan, Monitoringdan Evaluasi terhadap lembagakemasyarakatan.
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-10
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12MeningkatnyaPengelolaanAdministrasiDesa yang baik
PersentasePengelolaanAdministrasi Desa
persen
6,56 5desa
5desa
5desa
5desa
5desa
5 desa 7,87
2 meningkatnyaStatus DesaSangatTertinggal
Persentase StatusDesaTertinggaldanSangatTertinggal
desa
111desa
2desa
2desa
2desa
2desa
2desa
2 desa 12
MeningkatnyaKeterampilanTenaga Teknisdan Masyarakat
Persentase TenagaTeknisdanMasyarakat yangterampil
persen
26,24
26,24
26,24
26,24
26,24
26,24 26,25
MeningkatnyaPemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakat
PersentasePemberdayaanLembagadanOrganisasiMasyarakat
persen
3,67 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 7,87
3 MeningkatnyaManajemenPengelolaanBUMDesa
PersentaseBUMDesayangberkembang
persen
100 1,31 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 14,44
MeningkatnyaPemberdayaanLembaga UsahaEkonomi Desa
PersentasekelompokbinaanlembagakemasyarakatanDesa
persen
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 3,15
4 Meningkatnyabuadayapartisipasimasyarakatdalampembangunan
Persentasepartisipasimasyarakat dalampembangunan
persen
52,49 52,49
52,49
52,49
52,49
52,49
52,49 52,49
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-11
DPMD
Keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dituangkan dalam Tabel 2 berikut ini
TABEL 2
CASCADING
NO TUJUANINDIKATORKINERJATUJUAN
SASA
RA
N
INDIKATORKINERJASASARAN
PRO
GR
AM
INDIKATORKINERJAPROGRAM
KEGIATANINDIKATORKINERJA
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Meningkatkan
ProfesionalismeAparaturPemerintah Desa
MeningkatnyaPenyelenggaraPemerintah Desa yangterlatih
MeningkatnyaPenyelenggaraPemerintahDesa yangprofesional
PersentasePenyelenggaraPemerintah Desayang terlatih
Programpeningkatankapasitasaparaturpemerintahdesa
PersentasePenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
MeningkatnyaAdministrasi Desayang terkelola denganbaik
MeningkatnyaPengelolaanAdministrasiDesa yangbaik
PersentasePengelolaanAdministrasiDesa
PersentaseAdministrasiDesa yangterkelola denganbaik
Bimbingan Teknisaparatur pemerintahdesa dalam bidangpengelolaan keuangandesa
Persentase aparaturPemdes yg di BimtekPengelolaan KeuanganDesa
Bimbingan Teknisaparatur pemerintahdesa dalam bidangmanajemenpemerintahan desa
Persentase aparaturPemdes yg di Bimtekmanajemen Pemdes
Bimbingan TeknisAdministrasi Desa
Persentase aparaturPemdes yg di BimtekAdministrasi Desa
Bimbingan Teknis KepalaDesa Pemula dan LadiesProgram
Persentase KepalaDesa dan Istri KepalaDesa yang di Bimtek
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-12
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9Bimbingan Teknis BPD Persentase Anggota
BPD yang di Bimtek
Penyusunan DokumenPerencanaanPembangunan Desa
Persentase aparaturPemdes yg di binadalam penyusunanPerencanaanPembangunan Desa
Profil Desa Meningkatnya dataProfil Desa yang up todate
Penegasan Batas Desa Persentase Batas Desayang teridentifikasi
Penyusunan RancanganPeraturan PerundangUndangan
Persentase RancanganPeraturan Bupati
Sosialisasi PeraturanPerundang-undanganDesa
Persentase pesertaSosialisasi PeraturanPerundang-undangandesa
Pengadaan SaranaPrasarana Entri DataProfil Desa/Kel
Persentase PrasaranaEntri Data ProfilDesa/Kel
Pembinaan PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Desa
Persentase Desa yangtertib dalampenyusunan dokumenPerencanaanPembangunan Desa
PenyelenggaraanPemilihan Kepala DesaSerentak
Persentase KepalaDesa yang terpilihSerentakbergelombang
Lomba Desa Persentase Desa yangmengikuti PerlombaanDesa
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-13
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9Pembinaan PenyusunanAnggaran PendapatanBelanja Desa (APB Desa)
Persentase Desa yangtertib dalampenyusunan APB Desa
Pendataan Asset Desa Persentase Data AssetDesa
DukunganPenatausahaanKeuangan dan AssetDesa
Persentase Desa yangtertib dalampenatausahaanKeuangan dan AssetDesa
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Desa
Persentase Dokumenhasil Monitoring danEvaluasi APB Desa
Dukungan ManajemenBale Sawala SISKEUDES
Persentase Desa yangmengelola SISKEUDES
Penyusunan Sistem danProsedur Pengelolaankeuangan dan aset desa
Persentase perangkatdesa yang dilatih
Bimbingan teknispenatausahaankeuangan dan aset desa
Persentase perangkatdesa yang dilatih
Bimbingan teknisperencanaan keuangandan aset desa
Persentase perangkatdesa yang dilatih
Pembinaan PenyusunanLaporanPertanggungjawabanAnggaran PendapatanBelanja Desa
Persentase Desa yangtertib dalampertanggungjawabanKeuangan dan AssetDesa
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-14
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 92
MeningkatkanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Tingkat Percepatanpembangunan Desa-Desa sangat tertinggal,tertinggal sertameningkatkan levelstatus desa menjadimandiri
MenurunnyaStatus DesaSangatTertinggal
PersentaseStatus DesaTertinggal danSangatTertinggal
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Persentase DesaSangatTertinggal danTertinggal yangstatusnyameningkat
Meningkatnya TenagaTeknis dan Masyarakatyang terlatih
MeningkatnyaKeterampilanTenaga TeknisdanMasyarakat
PersentaseTenaga Teknisdan Masyarakatyang terampil
PersentaseTenaga Teknisdan Masyarakatyang terlatih
MeningkatnyaKelompok BinaanLembagaKemasyarakatan Desa
MeningkatnyaPemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakat
PersentasePemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakat
PersentaseKelompokBinaan LembagaKemasyarakatanDesa
Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal
Jumlah Desa SangatTertinggal danTertinggal yangstatusnya meningkat
PenyelenggaraanBimbingan Teknis TenagaTeknis dan Masyarakat
Persentase TenagaTeknis danMasyarakat yangterlatih
PenyelenggaraanDiseminasi Informasibagi Masyarakat Desa
Persentase Masyarakatyang ikut DiseminasiInformasi tentangDesa
Peningkatan EfektivitasPenyaluran Dana Desa
Persentase Desa yangmenerima Dana Desa
Pengadaan SaranaPrasarana Desa
Persentase SaranaPrasarana Desa
PeningkatanKeberdayaan Desa-DesaPerbatasan
Persentase Desa-Desayang meningkatInfrastrukturnya
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-15
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9Penyusunan RancanganPerbup Dana Desa danalokasi dana desa
Persentase RevisiPerda Tentang Desa
Bimbingan teknisAdministrasi desa
Persentase perangkatdesa yang dilatih
Dukungan Manajemenpartisipatif
workshoppemberdayaanmasyarakat
Dukungan ManajemenTNI ManunggalMembangun Desa(TMMD) dan BSMSS
Persentase desa/kecyang Terfasilitasikoordinasinya antaraTNI, Pemuda danmasyarakat
Penyelenggaraan bulanBhakti Gotong royongMasyarakat (BBGRM)
Persentase desa yangmengikutiPenilaian,pencananganBBGRM Kabupaten,Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan PraMusrenbang Desa
Persentase Desa yangmengikuti Desiminasipramusrembang Desa
Program TerpadupemberdayaanMasyarakat/PAP PNPMGSC
Persentase Programterpadu Pemberdayaanmasyarakat
Pembangunan GedungBaru Kantor DPMDKabupaten Sukabumi
Persentase GedungBaru DPMD Kab.Sukabumi
Pembangunan/ RehabKantor Desa
Persentase KantorDesa yang terbangun
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-16
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9Sinergitas Peran PelakuLembaga Masyarakat
Cakupan Sinergitasantara Peran PelakuLembaga MasyarakatDesa
Pemberdayaan Lembagadan OrganisasiMasyarakat Desa
Persentase LembagaMasyarakat Desa yangberdaya
Penguatan PokjanalPosyandu
PersentasePeningkatan KapasitasPosyandu desa
PengembanganPelayanan Sosial Dasar
Persentase Desa yangmeningkat PelayananSosial Dasarnya
Penguatan KelembagaanMasyarakat
PersentaseKelembagaanMasyarakat yangmenguat
3 MeningkatkanKapasitas Lembagadan kemandirianUsaha EkonomiMikro Perdesaan
MeningkatnyaBumdesa yangberkembang/dalamkondisi sehat
MeningkatnyaManajemenPengelolaanBUMDesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
Programpengembanganlembagaekonomipedesaan
PersentaseBUMDesa yangberkembang
MeningkatnyaLembaga usahaekonomi Desa yangmandiri
MeningkatnyaPemberdayaanLembagaUsahaEkonomi Desa
Persentasekelompokbinaan lembagakemasyarakatanDesa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri
Bimbingan Teknis usahabudidaya tanaman
Persentase Kelompokyang dilatih Budidayatanaman
Bimbingan TeknisManajemen Badan UsahaMilik Desa
Persentase BUMDesayang dilatih
Bimbingan Teknis UsahaIndustri Kerajinan
Persentase Kelompokyang dilatih IndustriKerajinan
Bimbingan Teknis UsahaPertanian danPerternakan
Persentase Kelompokyang dilatih
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-17
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9Peningkatan permodalanbagi usaha mikro kecildan menengah diperdesaan
Persentase Kelompokyang diberikanstimulan modal
Peningkatan kemitraanswasta dan usaha mikrokecil dan menengah dipedesaan
Persentase Kelompokyang bermitra
Bimbingan Teknisperempuan di perdesaandalam bidang usahaekonomi produktif
Persentase pesertayang dilatih usahaekonomi produktif
Pemanfaatan PotensiLokal Desa
Persentase Kelompokyang dibina
PembentukanKelembagaan PosPelayanan Teknologi(POSYANTEK)
PersentasePembentukanKelembagaanPOSYANTEK di TKKecamatan
Pemanfaatan dan GelarTeknologi Tepat Guna(TTG)
Persentase Desa yangmengikuti Gelar TTG
Penguatan PerekonomianMikro Pedesaan
Persentase Desa yangdibina perekonomianmikronya
Pengembangan PasarDesa
Persentase Pasar Desayang berkembang
Peningkatan SaranaPrasarana Perdagangan
Persentase Desa yangmendapat bantuanSarana PrasaranaPerdagangan
Pengembangan KawasanPerdesaan
Persentase KawasanPerdesaan yangberkembang
Dukungan ManajemenKerjasama Antar Desa
Persentase Desa yangmelaksanakanKerjasama
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-18
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 94 Membangun
budaya partisipasimasyarakat
Persentase kelompokmasyarakat yangberpartisipasi dalampembangunan
Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampembangunan
Persentasepartisipasimasyarakatdalampembangunan
Programpeningkatanpartisipasimasyarakatdalammembangundesa
Persentasekelompokmasyarakatyangberpartisipasidalampembangunan
Pelaksanaan SosialisasiPra Musrenbang Desa
Persentase Desa yangBerpartisipasi dalamMusrenbangdes
Pemberian stimulanpembangunan desa
Persentase Desa yangmendapatkanstimulanpembangunan desa
Peningkatan EfektivitasPenyaluran BantuanProvinsi
Persentase Desa yangmendapat BantuanProvinsi
Dukungan ManagemenTNI ManunggalMembangun Desa(TMMD) dan BSMSS
Persentase Masyarakatyang berpartisipasiSwadaya Gotong-royong Masyarakatdengan TNI
Peningkatan PeransertaMasyarakat melaluiTMMD (Banprov)
Persentase Masyarakatyang berpartisipasiSwadaya Gotong-royong Masyarakatdengan TNI
Peningkatan PeransertaMasyarakat melaluiBSMSS (Banprov)
Persentase Masyarakatyang berpartisipasiSwadaya Gotong-royong Masyarakatdengan TNI
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-19
DPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyelenggaraan BulanBhakti Gotong RoyongMasyarakat (BBGRM)
Persentase Masyarakatyang berpartisipasidalam kegiatanGotong-royong
Dukungan ManajemenPartisipatif/ PNPM GSc
Persentase Desa yangterkelola
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-20
DPMD
2.4 Perjanjian KinerjaPerjanjian Kinerja (PK) antara Kepala DPMD dengan Bupati
Sukabumi dituangkan dalam Tabel 3 berikut ini :
Tabel 3Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Meningkatnya Manajemen
Pengelolaan BUMDesaPersentase ManajemenPengelolaan BUMDesa
2,62% (5BUMDesa)
2. MeningkatnyaPemberdayaan LembagaUsaha Ekonomi Desa
Persentase kelompok binaanlembaga kemasyarakatan desa
0,52% (2Klpk)
3. MeningkatnyaPenyelenggara PemerintahDesa yang profesional
Persentase PenyelenggaraPemerintah Desa yang terlatih
39,37%(200 Orang)
4. Meningkatnya PengelolaanAdministrasi Desa yangbaik
Persentase PengelolaanAdministrasi Desa
1,57%(5 Desa)
5. Meningkatnya Status DesaSangat Tertinggal dantertinggal
Jumlah Desa SangatTertinggal yang statusnyameningkat
2 Desa
6. MeningkatnyaKeterampilan TenagaTeknis dan Masyarakat
Persentase Tenaga Teknis danMasyarakat yang terampil
26,24%(250 Orang)
7. MeningkatnyaPemberdayaan Lembagadan Organisasi Masyarakat
Persentase PemberdayaanLembaga dan OrganisasiMasyarakat
1,31%(5 Klpk)
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD II-21
DPMD
Program Anggaran Keterangan
1. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Rp. 1.377.962.210,- APBD
2. Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Rp. 597.660.290,- APBD
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 55.500.000,- APBD
4. Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
Rp. 23.300.000,- APBD
5. Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Rp. 50.470.000,- APBD
6. Program Pengembangan LembagaEkonomi Pedesaan
Rp. 403.405.000,- APBD
7. Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa
Rp. 2.67.829.500,- APBD
8. Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Rp. 3.889.549.500,- APBD+banprov
Tabel 4Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO PROGRAM ANGGARAN TARGET
1 2 3 4
1Program peningkatankapasitas aparaturpemerintah desa
2.367.829.500 39,37%dan 1,57%(200 orang/5 desa)
2
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan
4.149.549.500 2 desa,26,24% (250
orang), dan1,31% (5
klpk)
3Program pengembanganlembaga ekonomi pedesaan
403.405.000 2,62% (10desa) dan0,52% (2
Klpk)
Jumlah Total (1+2+3) 6.920.784.000
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-1
DPMD
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ditetapkan dalam
mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :
- Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja
yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
- Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun
berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian
Negara/Lembaga/ Rencana Strategis SKPD.
Dalam pemilihan indikator kinerja setiap program/kegiatan,
DPMD selalu berupaya memenuhi kriteria SMART yaitu :
1. Specific : Sifat dan tingkat Kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. Measurable : Target Kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas,
kualitas dan biaya;
3. Achievable : Target Kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
4. Relevant : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-2
DPMD
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
5. Time Bond : Waktu/periode pencapaian Kinerja ditetapkan.
Indikator Kinerja adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu. Indikator Kinerja
dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk
memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.
Pencapaian kinerja dalam presentase dihitung berdasarkan rumussebagai berikut :
Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yangsemakin baik, maka digunakan rumus :
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahpencapaian kinerja, maka digunakan rumus :
Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal Terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Presentase pencapaian realisasiRencana tingkat capaian ------------- x 100%
rencana
Presentase pencapaian rencana – (realisasi – rencana)Rencana tingkat capaian ------------------------------------- x 100%
rencana
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-3
DPMD
Pengukuran Kinerja DPMD sampai dengan 31 Desember 2018
disajikan dalam Tabel dan gambar A.1 dibawah ini :
Tabel A.1 Capaian Kinerja Organisasi
No SasaranStrategis
IndikatorKinerja Satuan
IndikatorKinerja Tahun
2018Capaian
Target Realisasi %
1.
MeningkatnyaManajemenpengelolaBumdesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
Persen 2,62 2,62 100
2.
MeningkatnyaPemberdayaanlembagausahaekonomi desa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri.
Persen 0,52 1,05 200
3.
MeningkatnyapenyelenggarapemerintahDesa yangterlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
Persen 52,49 204,2 389
4.
MeningkatnyapengelolaanAdministrasiDesa yangbaik
PersentaseAdministrasiDesa yangterkelola denganbaik
Persen 1,31 1,31 100
5.
Meningkatnyaketerampilantenaga teknisdanmasyarakat
PersentaseTenaga Teknisdan Masyarakatyang terlatih
Persen 26,25 89,24 340
6.
MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Jumlah DesaSangatTertinggal danTertinggal yangstatusnyameningkat
Desa 2 3 150
7.
Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompokBinaan LembagaKemasyarakatanDesa
Persen 1,31 2,62 200
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-4
DPMD
Grafik A.1 Capaian Kinerja Organisasi
Sebagaimana yang tercantum pada Tabel dan Grafik A.1
berdasarkan hasil pengukuran perjanjian kinerja perubahan,
pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa pada Tahun 2018 secara keseluruhan realisasi kinerja telah
mencapai target yang ditetapkan bahkan melampaui target. Sesuai
dengan perjanjian kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2018 terdapat 7 sasaran strategis yang
masing-masing sasaran memiliki satu indikator kinerja dan seluruh
indikator kinerja tersebut realisasinya telah mencapai 100%. Adapun
penjelasan pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase BUMDesa
yang berkembang menunjukkan kinerja sangat tinggi, dari target
2,62% (10 Desa) tercapai 2,62% (10 desa), yaitu: Desa Sukajaya
Kecamatan Sukabumi, Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung,
Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar, Desa Sukalarang
Kecamatan Sukalarang, Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan,
Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunungguruh, Desa Sukajadi
Kecamatan Cimanggu, Desa Gunung Endut Kecamatan
2,62 0,52
52,49
1,31
26,25
2 1,312,62 1,05
204,20
1,31
89,24
3 2,620,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
persen persen persen persen persen Desa persen
Capaian Kinerja Organisasi
Indikator Kinerja Tahun 2018 Target Indikator Kinerja Tahun 2018 Realisasi
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-5
DPMD
Kalapanunggal, Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung, Desa
Cidadap Kecamatan Cidadap. Penilaian Bumdesa berkembang
harus melalui indicator/Instrumen melalui FGD (Forum Generation
Discussion) dengan demikian akan terlihat Bumdes berkembang
dan belum berkembang, Bumdesa dilihat berkembang dilihat dari
berbagai aspek penilaian diantaranya adalah : (1) Organisasi (2)
Manajemen (3) Pengelolaan (4) Modal (5) Legalisasi/Payung Hukum
(ada Perdes, AD ART, SK Kades) dan (6) Laporan Keuangan yang
berisi. a. Buku Kas, b. Neraca, c. Laporan Laba Rugi. Indikator
kinerja Jumlah Bumdesa berkembang didukung juga melalui
Kegiatan Penguatan Perekonomian Mikro Perdesaan dan
Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa,
Peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di
pedesaan, Dukungan manajemen kerja sama antar desa.
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Lembaga
Usaha Ekonomi Desa yang mandiri menunjukkan kinerja sangat
tinggi, dari target 0,52% (2 Kelompok) tercapai 1,05% sejumlah 4
Kelompok melalui Pembentukan kelembagaan pos pelayanan
teknologi (Posyantek).
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase
Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih menunjukkan kinerja
sangat tinggi, dari target 52,49% (200 orang) terealisasi sebanyak
389% (778 orang) melalui kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur
Pemerintah Desa (75 orang), Pembinaan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan desa (40 orang) Bimtek
penatausahaan keuangan dan aset desa (50 orang), Pembinaan
penyusunan laporan pertanggungjawaban APB Desa (130 orang),
Bimbingan Teknis BPD (70 orang), kegiatan Bimtek Perencanaan
Keuangan dan Aset Desa ( 80 orang ), Bimbingan Teknis Kades
Pemula dan Ladies Program (81 orang) dan Bimbingan Administrasi
desa (252 orang).
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-6
DPMD
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase
Administrasi Desa yang terkelola menunjukkan kinerja sangat
tinggi, dari target 1,31% (5 Desa) terealisasi 1,31% (5 Desa) melalui
Kegiatan Lomba Desa (381 desa), Profil Desa (70 Desa), dukungan
Manajemen Bale Sawala Sistem Keuangan Desa (DBH Pajak Rokok
2018) 381 Desa, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
APB desa (94 desa), dan Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan (1 Perda).
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Desa Sangat
Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat dari target 2
desa tercapai 3 desa yaitu desa Neglasari Kecamatan Purabaya,
Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap dan Desa Wanajaya
Kecamatan Cisolok, berdasarkan hasil evaluasi dari penilai tenaga
ahli dari Kemendes tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
Indikator Kinerja tersebut diintervensi melalui Kegiatan
Pemberdayaan desa- desa tertinggal, Peningkatan keberdayaan
desa-desa perbatasan, Peningkatan Efektivitas Penyaluran
Bantuan Provinsi sebanyak 381 desa, Penyusunan Rancangan
Perbup dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak 1 Perbup,
Penyelenggaraan Pra Musrenbang Desa sebanyak 381 desa,
Pelayanan Sosial dasar sebanyak 9 desa di 5 kecamatan,
Pengembangan Pelayanan sosial Dasar, Peningkatan peran serta
masyarakat melalui TNI Manungggal membangun desa (TMMD)
(bantuan Provinsi) sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamanis
Kecamatan Kadudampit, dan Penyelenggaraan bulan Bhakti
Gotong royong masyarakat (BBGRM) senayak 47 Kecamatan
- Hasil Pengukuran kinerja terhadap indikator persentase tenaga
teknis dan masyarakat yang terlatih, dari target 26,25% (100 orang)
terealisasi 89,24% (340) orang melalui kegiatan Penguatan
kelembagaan masyarakat (188 orang), Pengembangan kawasan
perdesaan (25 orang), Peningkatan peran serta masyarakat melalui
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-7
DPMD
manajemen TNI Manungggal membangun desa (TMMD) dan
BSMSS (bantuan Provinsi) sebanyak 50 orang, dan Program
terpadu pemberdayaan masyarakat/PAP PNPM GSC sebanyak 77
orang.
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Kelompok
Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menunjukkan kinerja
sangat tinggi, dari target 1,31%( 5 kelompok) terealisasi 2,62% (10
kelompok) melalui kegiatan : Penguatan Pokjanal Posyandu
sebanyak 10 posyandu.
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun2018
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMD tahun 2017 dengan
tahun 2018 pada Tabel dan grafik A.2 dibawah ini.
Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun2018
No SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Satuan
RealisasiKinerja
Naik/turun(%)
2017 20181 2 3 4 5 6 7
1.
MeningkatnyaManajemenpengelolaBumdesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
Persen 1,31 2,62 100
2.
MeningkatnyaPemberdayaanlembaga usahaekonomi desa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri.
Persen 0,52 1,05 100
3.
MeningkatnyaPenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintah Desayang terlatih
Persen 57,74 204,20 253,54
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-8
DPMD
1 2 3 4 5 6 7
4.
MeningkatnyaPengelolaanAdministrasiDesa yang baik
PersentaseAdministrasiDesa yangterkelola denganbaik
Persen 1,31 1,31 0
5.
Meningkatnyaketerampilantenaga teknisdan masyarakat
PersentaseTenaga Teknisdan Masyarakatyang terlatih
Persen 49,34 89,24 80,85
6.
MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Jumlah DesaSangat Tertinggaldan Tertinggalyang statusnyameningkat
Desa 2 3 50
7.
Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompok BinaanLembagaKemasyarakatanDesa
Persen 1,31 2,62 100
Grafik A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun2018
Dari Tabel dan Grafik A.2 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata
capaian kinerja tahun 2018 melebihi capaian kinerja tahun 2017 dan
1,31 0,52
57,74
1,31
49,34
2 1,312,62 1,05
204,20
1,31
89,24
3 2,620,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
persen persen persen persen persen Desa persen
Perbandingan Realisasi KinerjaTA.2017 dengan TA 2018
Realisasi Kinerja 2017 Realisasi Kinerja 2018
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-9
DPMD
sama-sama telah mencapai target kinerja tahunan yang
direncanakan. Pada Tahun 2017 capaian kinerja sama dengan target
kinerja, namun pada tahun 2018 terdapat 5 indikator capaian kinerja
yang melebihi tahun 2017, indikator kinerja tersebut antara lain : (a)
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri, naik 50%
semula 0,52% (2 kelompok) menjadi 1,05% (4 kelompok) pada tahun
2018, (b), Persentase penyelenggara pemerintah desa yang terlatih
naik sebesar 41,82% semula 57,74% menjadi 204,20% (c) Persentase
Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih, naik 80,85% semula
49,34% (220 orang) menjadi 89,24% (340 orang) pada tahun 2018 (d)
Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya
meningkat, naik 50% semula 2 desa menjadi 3 desa pada tahun 2018,
(e) Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, naik
100% semula 1,31% (5 kelompok) menjadi 2,62% (10 kelompok) pada
tahun 2018. Sehinggga pada tahun 2018 ini indikator kinerja pada
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan.
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan TargetJangka Menengah
Perbandingan realisasi kinerja tahuh 2018 dengan target
jangka menengah dapat dilihat pada Tabel dan grafik A.3 berikut ini.
Tabel A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan TargetJangka Menengah
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
TargetJangkaMeneng
ah
Realisasi
Tahun2018
Capaian%
1 2 3 4 5 61.
MeningkatnyaManajemenpengelola Bumdesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
2,62 2,62 100
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-10
DPMD
1 2 3 4 5 6
2.
MeningkatnyaPemberdayaanLembaga usahaekonomi desa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri.
0,52 1,05 200
3.
Meningkatnyapenyelenggarapemerintah Desayang terlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
52,49 204,20 389
4.
MeningkatnyapengelolaanAdministrasi Desayang baik
PersentaseAdministrasiDesa yangterkeloladengan baik
1,31 1,31 100
5.
Meningkatnyaketerampilantenaga teknis danmasyarakat
PersentaseTenaga Teknisdan Masyarakatyang terlatih
26,25 89,24 340
6.
MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Jumlah DesaSangatTertinggal danTertinggal yangstatusnyameningkat
2 3 150
7.
Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompokBinaanLembagaKemasyarakatan Desa
1,31 2,62 200
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-11
DPMD
Grafik A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan TargetJangka Menengah
Pada Tabel dan Grafik A3 diatas dapat dijelaskan bahwa
realisasi kinerja tahun 2018 telah mencapai target jangka menengah
bahkan melebihi target yang direncanakan, kenaikan capaian ini
terdapat pada 5 sasaran dan 5 indikator kinerja antara lain : (1)
Sasaran meningkatnya pemberdayaan lembaga usaha ekonomi desa
dengan indikator Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang
mandiri, capaian 200% dari target 2 kelompok menjadi 4 kelompok
pada tahun 2018, (2) Sasaran meningkatnya penyelenggara
pemerintah desa yang terlatih dengan indikator persentase tenaga
teknis dan masyarakat yang terlatih, capaian 389% dari target 200
orang menjadi 778 orang pada tahun 2018, (3) Sasaran meningkatnya
keterampilan tenaga teknis dan masyarakat dengan indikator
Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa,
capaian 340 % dari target 100 orang menjadi 340 orang pada tahun
2018, (4) Sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya
2,62 0,52
52,49
1,31
26,25
2 1,312,62 1,05
204,20
1,31
89,24
3 2,620,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
1 2 3 4 5 6 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018dengan Target jangka Menengah
Target Jangka Menengah Realisasi Tahun 2018
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-12
DPMD
meningkat, capaian 150% dari target 2 desa menjadi 3 desa pada
tahun 2018, (5) Sasaran meningkatnya pemberdayaan lembaga dan
organisasi dengan indikator Persentase Kelompok Binaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa, capaian 200% dari target 5 kelompok menjadi
10 kelompok pada tahun 2018. Sedangkan indikator kinerja yang
sama pencapaiannya dengan target ada 2 yaitu persentase Bumdesa
yang berkembang dengan persentase administrasi desa yang terkelola
dengan baik. Sehinggga pada tahun 2018 ini capaian kinerja pada
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan.
3.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja sertaAlternatif Solusi yang telah dilakukan
Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel A.4
berikut ini.
Tabel A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja sertaAlternatif Solusi yang telah dilakukan
No SasaranStrategis
IndikatorKinerja
CapaianTahun2017
Capaian2018
TargetAkhir
RPJMD
CapaianTahun
2018 thdTargetAkhir
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7
1.
MenimgkatnyaManajemenpengelolaBumdesa
PersentaseBUMDesayangberkembang
1,31 2,62 14,44 18,18
2.
MeningkatnyaPemberdayaanLembaga usahaekonomi desa
PersentaseLembagaUsahaEkonomi Desayang mandiri.
0,52 1,05 3,15 33,33
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-13
DPMD
1 2 3 4 5 6 7
3.
MeningkatnyapenyelenggarapemerintahDesa yangterlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
57,74 204,20 328,08 62,24
4.
MeningkatnyapengelolaanAdministrasiDesa yang baik
PersentaseAdministrasiDesa yangterkeloladengan baik
1,31 1,31 7,87 16,67
5.
Meningkatnyaketerampilantenaga teknisdanmasyarakat
PersentaseTenaga TeknisdanMasyarakatyang terlatih
49,34 89,24 157,48 25
6.
MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
PersentaseDesa SangatTertinggal danTertinggalyangstatusnyameningkat
1,80 2,70 10,81 56,67
7.
Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompokBinaanLembagaKemasyarakatan Desa
1,31 2,62 7,87 33,33
Grafik A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja sertaAlternatif Solusi yang telah dilakukan
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
1 2 3 4 5 6 7 8
Analisis Peningkatan dan PenurunanKinerjaCapaian Tahun 2017
Capaian 2018Target Akhir RPJMDCapaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-14
DPMD
Berdasarkan Tabel dan Grafik A.4 diatas dapat dijelaskan pada
tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh
peningkatan capaian kinerja dibandingkan Tahun 2017 karena
didukung oleh capaian kinerja dari beberapa kegiatan di dalam
Program yang telah mencapai target program dan kegiatan serta
didukung oleh beberapa solusi yang telah dilakukan. Capaian tahun
2018 terhadap target RPJMD masih kecil namun demikian setiap
tahunnya DPMD selalu mencapai target yang telah direncanakan,
sehingga secara kumulatif pada akhir RPJMD optimis target akan
tercapai. Beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja antara
lain:
Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda
Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa yang
dilakukan oleh Pemerintahan Desa;
Seiring perkembangan regulasi Peraturan Perundang-undangan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak regulasi yang
berkembang di Kabupaten Sukabumi seperti Peraturan Derah
Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa yang
perlu di Revisi sesuai perkembangan regulasi peraturan yang
berlaku;
Informasi regulasi peraturan perundang-undangan terbaru dari
Pemerintah pusat yang lambat di terima oleh Pemerintah Daerah;
Tidak ada regulasi Peraturan Daerah/Bupati mengenai pedoman
penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Sukabumi
Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengukuran Batas Desa;
Kurangnya keakuratan batas-batas Desa di Kabupaten Sukabumi;
Bimtek Profil Desa/Kelurahan menggunakan sistem online,
terdapat perangkat desa yang belum bisa menggunakan sistem ini;
Adanya/person Sistem online yang berganti-ganti orang sehingga
pembelajaran harus mengulang dari awal;
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-15
DPMD
Kurang mengerti tata cara pengisian instrumen tingkat
Perkembangan Desa.
Lambatnya pengisian skor perkembangan tingkat desa yang
diberikan oleh Kecamatan yang dijadikan pedoman untuk
melaksanakan Lomba Desa.
Masih banyak desa yang belum memahami penyusunan APB Desa
yang benar.
Masih rendahnya pemahaman desa dalam memanfaatkan Sistem
Keuangan Desa.
Masih terkendalanya akses internet di beberapa desa;
Terdapatnya kekurangan tenaga Administrator Siskeudes di
DPMD
Belum maksimalnya partisipasi masyarakat di lokasi-lokasi
tertentu dalam keterlibatan proses-proses pembangunan di
desanya masing-masing
Indikator penilaian Bumdes yang mandiri masih belum optimal
karena belum ditentukannya Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketertinggalannya (desa
sangat tertinggal) belum mampu mengikuti pola pemberdayaan
yang terpadu sebagai Pengembangan Masyarakat Desa style of
development oleh karena beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.Masih belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam
memberdayakan masyarakat khususnya dalam pengembangan
sumber daya manusia. 2. Masyarakat masih terbelenggu oleh
permasaahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan-
kebutuhan primer atau ekonomi subsistem. 3. Model
pembangunan yang sentralistik menjadikan masyarakat menjadi
tidak kreatif dan tergantung pada apa yang berasal dari pemerintah
kabupaten saja
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-16
DPMD
Beberapa solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:
Merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun
2015 tentang Desa
Memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang sistem
online prodeskel
Mendatangkan tenaga pendamping sistem online Prodeskel
Memberikan surat DPMD untuk segera mengisi skor
Perkembangan Tingkat Desa
Memberikan Surat Bupati untuk segera mengisi Skor
Perkembangan Tingkat Desa.
Memberikan pembinaan terhadap desa-desa agar penyusunan APB
Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan
Permendes Tahun 2016.
Memberikan Pembinaan kepada Desa agar lebih memahami
tentang sistem Keuangan
Upaya yang sedang dilakukan pembinaan melalui Asistensi ke
DPMD;
Membuka Klinik Keuangan Desa.
Secara kontinyu melakukan pembinaan-pembinaan untuk
pengelolaan pemberdayaan masyarakat di perdesaan.
Perlu membuat Perbup tentang Indikator penilaian Bumdes
Mandiri.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui
strategi sebagai berikut: Pengembangan ekonomi lokal di daerah
tertinggal, Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah
daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal,
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau di daerah tertinggal, Peningkatan pelayanan
pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal, Peningkatan
sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-17
DPMD
peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat
pertumbuhan.
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat
pada Tabel A.5 berikut ini
Tabel A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis IndikatorKinerja
% CapaianKinerja
(IndikatorKinerja ≥
100%)
PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
1 2 3 4 5 6
1.
MenimgkatnyaManajemenpengelolaBumdesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
100 99,33 0,67
2.
MeningkatnyaPemberdayaanLembaga usahaekonomi desa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri.
200 86,77 13,23
3.
Meningkatnyapenyelenggarapemerintah Desayang terlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
262,5 98,34 1,66
4.
MeningkatnyapengelolaanAdministrasi Desayang baik
PersentaseAdministrasiDesa yangterkelola denganbaik
100 95,51 4,49
5.
Meningkatnyaketerampilantenaga teknis danmasyarakat
PersentaseTenaga Teknisdan Masyarakatyang terlatih
340 88,066 11,93
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-18
DPMD
1 2 3 4 5 6
6.
MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Persentase DesaSangatTertinggal danTertinggal yangstatusnyameningkat
150 97,664 2,34
7.
Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompokBinaan LembagaKemasyarakatanDesa
200 90,37 9,63
Grafik A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sesuai dengan Tabel dan grafik A.5 diatas maka dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Penggunaan sumber daya yang paling efisien terdapat pada
sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan lembaga usaha
ekonomi desa dengan indikator Persentase lembaga usaha
99,33
86,77
98,34
95,51
88,066
97,664
90,37
0,67
13,23
1,66
4,49
11,93
2,34
9,63
0
2
4
6
8
10
12
14
80828486889092949698
100102
1 2 3 4 5 6 7
Analisis dan Efisiensi Penggunaan SumberDaya
Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-19
DPMD
ekonomi desa yang mandiri sebesar 13,23%, Hal ini dikarenakan
adanya efisiensi biaya perjalanan dinas luar daerah pada Kegiatan
Penguatan Perekonomian Mikro pedesaan sebesar Rp 9.960.000,-
karena banyaknya kegiatan yang masuk dari Tugas Pembantuan
di Kemendes yang sudah dibiayai oleh Kemendes baik akomodasi
maupun transfortasi sehingga perjalanan dinas luar daerah dari
APBD tidak terserap hal ini berkaitan dengan akuntabilitas
kebijakan Anggaran Kementrian Keuangan Nomor
78/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2017,
sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran
meningkatnya manajemen pengelola Bumdesa dengan indikator
persentase Bumdesa yang berkembang sebesar 0,67% memiliki
penyerapan anggaran yang paling besar mencapai 99,33%
sehingga tingkat efisiensinya paling rendah karena realisasi
anggaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
anggaran pada Program Pengembangan lembaga ekonomi
perdesaan.
Pada sasaran strategis meningkatnya keberdayaan masyarakat
pedesaan dengan indikator persentase status desa sangat
tertinggal dan tertinggal yang status meningkat memiliki tingkat
efisiensi 11,93% dengan penyerapan anggaran sebesar 88,066%,
hal ini disebabkan karena kegiatan Peningkatan Efektivitas
Penyaluran Dana Desa sebesar Rp 86.920.000,- tidak
dilaksanakan karena regulasi dari Provinsi yang belum terbit
sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis
Meningkatnya penyelenggara pemerintah Desa yang terlatih
sebesar 1,66%, efisiensi diperoleh dari Belanja Tenaga
ahli/Instruktur/ narasumber karena ada akomodasi sudah di
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-20
DPMD
biayai Kemendagri dan jadwal Bimbingan teknis serta pembinaan
bentrok dengan kegiatan di Kementrian, pada kegiatan Bimbingan
Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset desa, Meningkatnya
pengelolaan Administrasi Desa yang baik 4,49%, Meningkatnya
keterampilan tenaga teknis dan masyarakat 2,34% dan
Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
sebesar 9,63 % karena serapan anggaran realisasi berkisar 90%-
98%, efisiensi diperoleh dari Belanja Perjalanan dinas luar daerah,
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan karena kenaikan biaya
sewa, Belanja pemeliharaan/peningkatan jalan karena selisih
harga dilapangan diantaranya penawaran dengan pihak ketiga.
3.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilanataupun kegagalan pencapaian kinerja
Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel A.6
berikut ini
Tabel A.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilanataupun kegagalan pencapaian kinerja
No SasaranStrategis
IndikatorKinerja
%Capaian Program Kegiatan
1 2 3 4 5 61. Meningkatnya
manajemenpengelolaBumdesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
99,33%ProgramPengembanganLembaga EkonomiPerdesaan
1. Bimtek menajemen BadanUsaha Milik Desa
2. Peningkatan KemitraanSwasta dan Usaha Mikrodan Menengah diPerdesaan
3. Dukungan ManajemenKerjasama Antar Desa
2. Meningkatnyapemberdayaanlembaga usahaekonomi desa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri.
86,76% ProgramPengembanganLembaga EkonomiPerdesaan
1. Pembentukankelembangaan pospelayanan teknologi(POSYANTEK)
2. Penguatan perekonomianmikro perdesaan.
3. Bimtek perempuan diperdesaan dalam bidangusaha ekonomi produktif
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-21
DPMD
1 2 3 4 5 6
3. MeningkatnyapenyelenggarapemerintahDesa yangterlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintahDesa yangterlatih
98,34% ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahanDesa
1.Bimtek AparaturPemerintah Desadalam bidangmanajemenPemerintahan desa
2.Bimtek PenatausahaanKeuangan dan AsetDesa
3.Bimtek perencanaanKeuangan dan AsetDesa
4.Bimbingan TeknisKades Pemula danLadies Program
5.Bimtek BPD6.Bimbingan Teknis
Administrasi Desa4. Meningkatnya
pengelolaanAdministrasiDesa yangbaik
PersentaseAdministrasiDesa yangterkeloladengan baik
95,51% ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahanDesa
1.Lomba Desa2.Profil Desa/Kelurahan3.Penyusunan Sistem
dan ProsedurKeuangan dan Aset
4.Pembinaanpenyusunan dokumenperencanaanpembangunan desa
5.Dukungan ManajemenBale Sawala SistemKeuangan Desa
6.Pembinaanpenyusunan laporanpertanggungjawabanAPB Desa
7.Monitoring danEvaluasi pelaksanaanAPB Desa
8.Penyusunanrancangan peraturanperundang-undangan.
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-22
DPMD
1 2 3 4 5 6
5. Meningkatnyaketerampilantenaga teknisdanmasyarakat
PersentaseTenaga TeknisdanMasyarakatyang terlatih
97,664% ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
1. Penguatankelembagaanmasyarakat
2. Dukungan ManajemenTNI ManunggalMembantu Desa(TMMD) dan BSMSS
3. Program TerpaduPemberdayaanmasyarakat/PAP/PNPM GSC
6. MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
PersentaseDesa SangatTertinggal danTertinggal yangstatusnyameningkat
88,066% ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
1.Pemberdayaan Desa-desa tertinggal
2.Peningkatankeberdayaan desa-desa perbatasan
3.Penyusunanrancangan PerbupDana Desa dan alokasidana desa
4.Peningkatan Efektivitaspenyaluran Dana Desa
5.PenyelenggaraanBulan bhakti GotongRoyong Masyarakat(BBGRM)
6.Penyelenggaraan PraMusrenbang Desa
7.PengembanganPelayanan SosialDasar di Desa
8.PengembanganKawasan Perdesaan
9.Peningkatan peranserta masyarakatmelalui TNI ManunggalMembangun Desa(TMMD) dan BhaktiSiliwangi MnunggalSatata Sariksa(BSMSS) (BantuanProvinsi) 2018)
10. PenyusunanRancangan Perbupdana Desa dan AlokasiDana Desa (DBHPajak Rokok 2018)
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-23
DPMD
1 2 3 4 5 6
7. Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompokBinaanLembagaKemasyarakatan Desa
90,37% ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Revitalisasi Posyandu
Berdasarkan Tabel dan Grafik A.6 diatas beberapa hal yang
yang menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan antara lain :
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan pada tahun
2018 didukung oleh 6 kegiatan untuk mencapai 2 indikator kinerja
Persentase BUMDesa yang berkembang dan Persentase Lembaga
Usaha Ekonomi Desa yang mandiri, keberhasilan pencapaian
kinerja masing-masing kegiatan karena sebagai berikut : (1)
adanya dukungan pemerintah desa dan masyarakat, (2) Desa-
Desa Memiliki APBdes yang masuk ke Bumdes sebagai modal, (3)
Adanya potensi usaha masyarakat, (4) Sumber daya Pengelola
Ekonomi desa (Pengurus/organisasi Bumdes) yang berkomitmen
mendukung dalam pengelolaan Bumdes, (5) Prioritas usaha
desa/Produk unggulan pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
pada tahun 2018 didukung oleh 9 Kegiatan untuk mencapai 2
indikator kinerja yaitu (1) Persentase Penyelenggara Pemerintah
Desa yang terlatih dan (2) Persentase Administrasi Desa yang
terkelola dengan baik keberhasilan pencapaian kinerja masing-
masing kegiatan karena sebagai berikut : (1) konsistensi
melakukan pembinaan ke desa-desa tidak hanya dilakukan oleh
DPMD saja juga oleh berbagai kalangan baik perangkat daerah
lainnya seperti Inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,
Aparatur Penegak hukum, Tim Pendamping Kecamatan,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat dari berbagai bidang baik
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-24
DPMD
bidang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa,
pemberdayaan masyarakat, pengetahunan hukum berkaiatan
dengan penelenggaraan di pemerintahan desa, bidang pengelolaan
administrasi keuangan.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
didukung oleh 14 Kegiatan untuk mencapai 3 indikator Kinerja
yaitu (1) Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih,
(2) jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya
meningkat, (3) Persentase Kelompok Binaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa, keberhasilan pencapaian kinerja masing-
masing kegiatan karena sebagai berikut : (1) dilaksanakannya
sinergitas pembinaan secara kontinyu dengan desa yang juga
melibatkan Kecamatan, pendamping desa, perangkat daerah
terkait lainnya di Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi
Jabar dan Pemerintah Pusat. Beberapa diantaranya upaya
konsultasi, koordinasi, pendampingan langsung, bantuan
stimulan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, evaluasi,
perlombaan dan Gelaran.
Adapun beberapa hal yang akan menjadi kegagalan pencapaian
kinerja program dan kegiatan antara lain :
Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
kegagalan akan terjadi apabila (1) kurangnya pemahaman terhadap
regulasi desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan
penataan pengelolaan Bumdes, (2) Dukungan pemerintahan desa
dalam bentuk penyertaan modal atau aset yang diserahkan kepada
Bumdes seperti Pasar desa, Tanah Kas Desa untuk diserahkan
pengelolaannya kepada Bumdes, (3) dalam hal Pengelolaan Bumdes
masih kurangnya Pemahaman AD ART Bumdes.
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-25
DPMD
Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
pada tahun 2018 kegagalan akan terjadi apabila masih terdapat
indikasi penyalahgunaan kewenangan desa.
Pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
kegagalan akan terjadi apabila pengelolaan potensi ekonomi desa
belum menjadi fokus utama di perdesaan karena perhatian
pemerintah desa dan masyarakat masih tertuju pada peningkatan
infrastruktur, fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung
pelayanan, sehingga usaha-usaha pemanfaatan potensi lokal,
sumber daya alam serta inovasi desa yang diharapkan berpengaruh
terhadap produk unggulan kawasan perdesaan masih harus terus
dikawal.
3.7 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel A.7berikut ini
Tabel A.7 Realisasi Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1.MeningkatnyaManajemenpengelola Bumdesa
PersentaseBUMDesa yangberkembang
130.380.000 129.510.000 99,33
2. Meningkatnyapemberdayaanlembaga usahaekonomi desa
PersentaseLembaga UsahaEkonomi Desayang mandiri.
273.025.000 236.890.167 86,76
3. Meningkatnyapenyelenggarapemerintah Desayang terlatih
PersentasePenyelenggaraPemerintah Desayang terlatih
1.524.130.000 1.498.898.900 98,34
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-26
DPMD
1 2 3 4 5 6
4. MeningkatnyapengelolaanAdministrasi Desayang baik
PersentaseAdministrasi Desayang terkeloladengan baik
843.699.500 805.775.800 95,51
5. Meningkatnyaketerampilan tenagateknis danmasyarakat
PersentaseTenaga Teknis danMasyarakat yangterlatih
2.580.735.000 2.520.453.300 97,66
6. MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Jumlah DesaSangat Tertinggaldan Tertinggalyang statusnyameningkat
1.390.854.500 1.224.937.250 88,077
7. Meningkatnyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
PersentaseKelompok BinaanLembagaKemasyarakatanDesa
177.960.000 160.816.689 90,37
Realisasi Anggaran sampai akhir tahun 2018 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD)
Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Tabel A.7 diatas mendapat
alokasi dana dari APBD Kabupaten Sukabumi, dengan rincian :
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.8.995.676.500,- dengan
realisasi anggaran sebesar 8.509.834.930,- atau 94,60%, terdiri atas :
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan
indikator kinerja Persentase BUMDesa yang berkembang
mendapatkan anggaran Rp 130.380.000 dengan realisasi sebesar
Rp 129.510.000 atau 99,33% dan indikator kinerja Persentase
Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri realisasi sebesar
Rp 236.890.167,- atau 86,76% dari anggaran sebesar
Rp 273.025.000,-
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD III-27
DPMD
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa,
dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Penyelenggara
Pemerintah Desa yang terlatih mendapatkan anggaran Rp
1.524.130.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.498.898.900 atau
98,34% dan (2) Persentase Administrasi Desa yang terkelola
dengan baik realisasi sebesar Rp 805.775.800 atau 95,51% dari
Anggaran sebesar Rp 843.699.500.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,
dengan 3 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Tenaga Teknis dan
Masyarakat yang terlatih mendapatkan anggaran
Rp 2.580.735.000,-dengan realisasi anggaran sebesar
Rp2.520.453.300 atau 97,66%, (2) jumlah Desa Sangat Tertinggal
dan Tertinggal yang statusnya meningkat mendapatkan anggaran
Rp1.390.854.500 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp1.224.937.250 atau 86,077%, (3) Persentase Kelompok Binaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa mendapatkan anggaran
Rp177.960.000 dengan realisasi anggaran sebesar 160.816.689
atau 90,37%,
Melihat pada alokasi dan realisasi anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD)
Kabupaten Sukabumi diatas sudah menggambarkan penggunaan
anggaran sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini menunjukkan
bahwa peran DPMD Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan
sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah berjalan dengan cukupefektif dan efisien.
Laporan Kinerja TA.2018 DPMD IV-1
DPMD
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 merupakan bentuk Pertanggungjawaban
dari serangkaian perencanaan kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMD
Kabupaten Sukabumi.
Capaian Indikator kinerja sasaran strategis DPMD Kabupaten
Sukabumi Tahun 2017 dikhitisarkan, sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 meliputi terwujudnya Manajemen Pengelolaan
BUMDesa dan terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa,
hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.
Sasaran Strategis 2 meliputi tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa
yang professional dan terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang
baik,hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.
Sasaran Strategis 3 meliputi terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat, tersedianya Keterampilan Tenaga Teknis dan
Masyarakat, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.
Palabuhanratu, 29 Desember 2018
Kepala Dinas,
ADE SETIAWAN,SIP.Pembina Utama Muda
NIP. 19630603 198503 1 021