tahun 2014 di media masa nasional dokumentasi pemikiran...

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/274380574

Dokumentasi Pemikiran Suhana tentang Pembangunan Kelautan Indonesia

Tahun 2014 di Media Masa Nasional

Article · January 2015

CITATIONS

0READS

531

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Ekonomi Kelautan View project

Suhana Nana

Bogor Agricultural University

17 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Suhana Nana on 02 April 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/274380574_Dokumentasi_Pemikiran_Suhana_tentang_Pembangunan_Kelautan_Indonesia_Tahun_2014_di_Media_Masa_Nasional?enrichId=rgreq-a68157fe67809058a6f6b25f2e6e6f60-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDM4MDU3NDtBUzoyMTM3ODIxNzAyMTQ0MDBAMTQyNzk4MTA0OTY0MA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf

https://www.researchgate.net/publication/274380574_Dokumentasi_Pemikiran_Suhana_tentang_Pembangunan_Kelautan_Indonesia_Tahun_2014_di_Media_Masa_Nasional?enrichId=rgreq-a68157fe67809058a6f6b25f2e6e6f60-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDM4MDU3NDtBUzoyMTM3ODIxNzAyMTQ0MDBAMTQyNzk4MTA0OTY0MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

https://www.researchgate.net/project/Ekonomi-Kelautan?enrichId=rgreq-a68157fe67809058a6f6b25f2e6e6f60-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDM4MDU3NDtBUzoyMTM3ODIxNzAyMTQ0MDBAMTQyNzk4MTA0OTY0MA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf

https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-a68157fe67809058a6f6b25f2e6e6f60-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDM4MDU3NDtBUzoyMTM3ODIxNzAyMTQ0MDBAMTQyNzk4MTA0OTY0MA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf

https://www.researchgate.net/profile/Suhana_Nana?enrichId=rgreq-a68157fe67809058a6f6b25f2e6e6f60-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDM4MDU3NDtBUzoyMTM3ODIxNzAyMTQ0MDBAMTQyNzk4MTA0OTY0MA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf


https://www.researchgate.net/institution/Bogor_Agricultural_University?enrichId=rgreq-a68157fe67809058a6f6b25f2e6e6f60-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDM4MDU3NDtBUzoyMTM3ODIxNzAyMTQ0MDBAMTQyNzk4MTA0OTY0MA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf



2 | K l i p i n g P e m i k i r a n S u h a n a T a h u n 2 0 1 4

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU : UU DAN EKONOMI

KELAUTAN

(1) Kedua Capres Belum Menjawab

Masalah Perikanan. Hukumonline.com,

Jumat, 20 Juni 2014

(2) RUU Kelautan Perlu Dibenahi.

KOMPAS, Senin, 15 September 2014

(3) Jangan Sampai Maritim Sekadar

Slogan. Geotimes.co.id, 22/10/2014

(4) KKP Jamin Pemenuhan Ketahanan

Gizi Dari Perikanan. Bisnis Indonesia,

Senin, 25 Agustus 2014

(5) Impor Ikan Seharusnya Tak Dilarang.

Jurnal Asia. Senin, 25 Agustus 2014

(6) Proyek Kapal Diaudit – Kompas, 18

November 2014

(7) Kadin : 2019 Produksi Ikan 38,2 Juta

Ton. Bisnis Indonesia, Sabtu,

23/08/2014

(8) Nilai Impor Perikanan Ilegal Meningkat.

Kompas, Jumat, 03 Oktober 2014


(9) Ekonomi Perikanan dan Kesejahteraan

Nelayan. SINAR HARAPAN, 26 Mei

2014

(10) Negara Absen di Perbatasan,

Ancaman Kedaulatan NKRI. August

28, 2014

(11) Mengutuhkan Pembangunan Maritim.

Sinar Harapan, 26 September 2014

(12) Pembudi Daya Ikan Perlu Genjot

Produk Olahan – Bisnis indonesia. 26

November 2014

(13) Indonesia Kekurangan "Cold Storage".

23 Agustus 2014

(14) Terapkan Tol Laut, Ekonom: Perkuat

PT PAL Jangan Impor Kapal Tiongkok.

Nicha Muslimawati - Selasa, 09-12-

2014

(15) Operasional Drone Mahal, KKP Pilih

Program Indeso Berantas IUU Fishing.

Irene Agustine. Bisnis Indonesia,

Selasa, 12 Agustus 2014

(16) ikan seharga mobil Mercy.

Merdeka.com , Aug 23, 2014

(17) Berhak Tangkap Ikan Seharga Rp 1

Miliar/Ekor, Jatah RI Paling Sedikit.

NEFOSNEWS. 23 Agustus 2014


BAGIAN DUA : MENOLAK

PENGGABUNGAN KKP DENGAN

KEMENTAN

(1) Langkah Mundur, Rencana Jokowi

Gabungkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Jurnal Nasional, Jum'at, 22

Agustus 2014

(2) Baru Wacana, Sudah Ramai Orang

Kritik Konsep Ini. Penggabungan

Kementerian Kelautan & Pertanian.

Harian Rakyat Merdeka, Senin, 25

Agustus 2014 (3) LSM Tolak Penggabungan

Kementerian Pertanian Dengan KKP.

Minggu, 24 Agustus 2014

(4) Soal Kelautan dan Perikanan, Jokowi

Alami Kemunduran. Minggu, 24

Agustus 2014

BAGIAN TIGA : JOKOWI DAN POROS

MARITIM

(1) Jalur Transportasi Udara Bisnis

Kelautan Perlu Ditingkatkan.

www.beritasatu.com. Selasa, 04

November 2014 | 18:52

(2) Transportasi Antarpulau Perlu

Dihidupkan Kembali.

http://www.beritasatu.com/


Satuharapan.com. Senin, 01

September 2014;

(3) Ini Tugas Pertama Menko

Kemaritiman. Geotime. 27/10/2014

(4) Dorong Perikanan, Wilayah Timur

Harus Punya Pembangkit. Republika,

Selasa, 04 November 2014

(5) Target Produksi Ikan 38,2 juta ton pada

2019. thepresidentpostindonesia.com.

August 23, 2014;

(6) Produksi Ikan Bisa Meningkat, Banyak

Infrastruktur Sektor Perikanan Masih

Belum Memadai. Kompas, Senin, 08

Desember 2014

(7) Banyak Infrastruktur Sektor Perikanan

Masih Belum Memadai. Kompas,

Selasa, 09 Desember 2014

BAGIAN EMPAT : PRODSPEK BISNIS IKAN

HIAS DAN RUMPUT LAUT

(1) BISNIS IKAN HIAS: Indonesia Bisa

Jadi Eksportir Terbesar Dunia. Bisnis

Indonesia, 17 Mei 2014-12-21


(2) Jualan ikan hias, Indonesia libas

Singapura. Merdeka.com, Senin, 22

September 2014

(3) Ekpor Ikan Hias Melonjak siknifikan.

Indopost, Rabu, 5 November 2014 (4) Meraup Untung dari Bisnis Ikan Hias

Koran SINDO, Senin, 22 Desember

2014

(5) KKP Gandeng Asing Kembangkan

Olahan Rumput Laut. Ivestor Daily

(6) Rumput Laut Indonesia Berdaya Saing

Tinggi. Jurnal Asia, Rabu, 10

September 2014

(7) 2015, Prospek Bisnis Ikan Hias Cerah.

Rabu, 05 November 2014

(8) Mantap, Ikan Hias Indonesia 3 Besar

Dunia. Harian Nasional, Senin, 22

September 2014

(9) Ekstrak Rumput Laut Terhambat

Payung Hukum. Jumat, 21 November

2014

(10) Indonesia Kejar Jadi Eksportir

Terbesar. Neraca, Rabu, 16/07/2014 (11) KKP Genjot Bisnis Ikan Hias Lewat

Pelatihan. Selasa, 04 November 2014


BAGIAN LIMA : MEMBANGUN LAUT,

MEMBANGUN MANUSIA

(1) SDM Jadi Kunci Pengembangan Poros

Maritim. Neraca, Senin, 01/09/2014

(2) Membangun Laut, Membangun

Sumber Daya Manusia. SINAR

HARAPAN, 09 Agustus 2014


BAGIAN SATU : UU DAN EKONOMI

KELAUTAN


Kedua Capres Belum Menjawab Masalah

Perikanan

Hukumonline.com, Jumat, 20 Juni 2014

Sebagai negara kepulauan yang terhubung

lautan luas, calon presiden-calon wakil

presiden sudah selayaknya menaruh

perhatian besar pada isu perikanan,

kelautan, dan kesejahteraan nelayan. Ketua

Dewan Pembina Kesatuan Nelayan

Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik,

berpendapat masih banyak persoalan yang

harus dibenahi di bidang perikanan.

Salah satunya, perlindungan hak-hak

nelayan tradisional. Undang-Undang No. 1

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dirasakan

belum cukup memberikan perlindungan.

Menurut Riza, Undang-Undang ini perlu

memberikan ruang bagi nelayan tradisional

agar berdaulat dan mandiri mengelola

sumber-sumber perikanan. Revisi UU No. 1

Tahun 2012, karena itu, penting dilakukan.

Mengamati program kampanye serta visi

misi capres-cawapres selama ini, Riza belum

melihat ‘jawaban’ atas persoalan-persoalan


perikanan yang ditawarkan. Produksi

perikanan tidak diimbangi dengan

pengolahan yang baik. Pengolahan

perikanan Indonesia kalah jauh dibanding

Thailand dan Vietnam. Padahal Indonesia

punya potensi besar jika dikelola dengan

baik. Misalnya, menyeimbangkan jumlah

pelabuhan perikanan di wilayah barat dan

timur.

Ia menilai pasangan Prabowo Subianto-

Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) sudah

menyinggung konsep perikanan, tapi lemah

dalam operasional. Visi dan misi pasangan

Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK),

menurut Riza, sudah mulai lebih operasional.

Tetapi visi dan misi kedua pasangan belum

menjawab detil persoalan klasik di bidang

perikanan dan kelautan. Misalnya,

mekanisme pemberantasan pencurian ikan

yang efektif. Tak ada juga calon yang

menyinggung kemungkinan mencabut

regulasi perikanan tangkap, yang

memperbolehkan tuna hasil tangkapan bisa

langsung dibawa ke luar negeri. “Belum ada

jawaban langsung bagaimana merespon


masalah aktual,” katanya dalam diskusi di

Jakarta, Kamis (19/6).

Riza menjelaskan dari survei yang dilakukan

di 17 wilayah nelayan, 40 persen berharap

capres mampu memberantas penangkapan

ikan ilegal. Kemudian, 30 persen berharap

kemudahan akses terhadap sumber produksi

untuk perikanan baik tangkap dan budidaya.

Seperti akses terhadap BBM, pakan, menur

dan alat tangkap. Lalu 20 persen berharap

ada kemudahan mendapat modal usaha dan

10 persen menginginkan ada kepastian

harga ikan.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan

Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana,

menjelaskan produksi perikanan Indonesia

yang meningkat selama ini hanya di bidang

rumput laut. Namun, pengolahan rumput laut

sangat sedikit. Sedangkan produksi ikan

tangkap menurun dan hasil budidaya ikan

stagnan. “Kedua capres harus melihat data

itu,” tukasnya.

Lebih lanjut Suhana mengatakan produksi

ikan tangkap sudah berlebihan.

Bahkan pemerintah saat ini dinilai telah


melanggar aturannya sendiri tentang jumlah

tangkapan ikan. Maksimal, tangkapan ikan

yang dibolehkan hanya 5,4 juta ton. Tapi

sekarang jumlahnya mencapai 5,8 ton.

Mengacu data itu ia menilai pemerintahan ke

depan sudah tidak bisa lagi melakukan

penangkapan ikan besar-besaran. Ia menilai

fakta itu luput dari perhatian kedua capres.

Jika hal tersebut tidak dibenahi ia khawatir

Indonesia akan mengalami krisis ikan.

Di bidang investasi, Suhana mencatat saat

ini lebih banyak didominasi modal asing.

Bahkan hampir mencapai seratus persen. Ia

menilai kondisi itu disebabkan karena

pemerintah, terutama menteri Kelautan,

membuka peluang besar masuknya investasi

asing. Oleh karenanya ia mengusulkan

pemerintahan ke depan harus meningkatkan

investasi dalam negeri. Sekjen KIARA, Abdul Halim, melihat kedua capres belum membahas jaminan keselamatan jiwa nelayan. Padahal jumlah nelayan yang hilang di laut meningkat. Pada 2014 saja jumlahnya 255 orang. Masalah lain, perlindungan terhadap wilayah tangkapan nelayan tradisional luput dari perhatian. Padahal, saat ini wilayah tangkap


nelayan tradisional terganggu oleh reklamasi dan konservasi laut yang tidak melibatkan nelayan.


RUU Kelautan Perlu Dibenahi

KOMPAS | Wartawan : LKT | Senin, 15

September 2014 | 14:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan

Undang-Undang Kelautan yang ditargetkan

segera tuntas dinilai belum optimal

mendorong fungsi koordinasi lintas

kementerian dan lembaga yang menangani

sektor kelautan. RUU itu dituntut memayungi

pembenahan tata kelola laut yang selama ini

semrawut. Ketua Dewan Pembina Kesatuan

Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza

Damanik dan Kepala Riset Pusat Kajian

Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana

mengemukakan hal itu secara terpisah di

Jakarta, Minggu (14/9). Substansi UU

Kelautan seharusnya bersinergi dengan UU

lain dari kementerian terkait pengelolaan

kelautan.

Penyelesaian RUU Kelautan tertunda sejak

2001 atau 13 tahun lalu. Saat ini. ada 17

kementerian dan lembaga yang menangani

sektor kelautan. Egosektoral lintas

pemerintah mendominasi, sedangkan

infrastruktur kelautan tidak cukup


mengimbangi sektor lain sehingga laut

tertinggal. Riza mengemukakan, RUU

Kelautan harus menjadi instrumen yang

menyelesaikan sinergi dan koordinasi

kelembagaan kelautan. Selain itu,

memperbesar kapasitas dalam mengelola

perairan di wilayah yurisdiksi nasional dan

pengoptimalan eksistensi di laut lepas.

Intervensi ketentuan teknis antara lain

tecermin dalam bidang ekonomi seperti

pengaturan reklamasi dan pembuatan

galangan kapai Ketentuan teknis seharusnya

dikembalikan pada perundang-undangan

teknis antara lain tentang perikanan,

lingkungan, pariwisata, pesisir dan pulau-

pulau kecil, perhubungan, serta migas dan

energi. ’’Semangat UU Kelautan harus

dikembalikan pada fungsi koordinatif untuk

menegaskan Indonesia memiliki kebijakan

kelautan,” katanya.

Intervensi

Hal senada dikemukakan Suhana. RUU

Kelautan terlalu jauh mengintervensi hal

yang telah diatur dalam UU sektoral.

Sebaliknya, tidak ada penegasan tentang

peran aktif masyarakat pesisir dan

masyarakat adat dalam pembangunan


kelautan. Investasi diperlukan dalam

pembangunan kelautan, tetapi perlu jaminan

peran serta masyarakat, termasuk

keterlibatan masyarakat adat. Suhana

menambahkan, RUU Kelautan perlu disertai

terobosan sanksi untuk menjamin

keberpihakan pemerintah terhadap

pembangunan kelautan. Pasal 10 Ayat 4

RUU Kelautan mengatur penyertaan luas

wilayah laut sebagai dasar pengalokasian

anggaran pembangunan kelautan. Pakar

hukum laut internasional Hasyim Djalal

mengungkapkan, penyusunan RUU Kelautan

sudah melalui proses yang sangat lama DPR

diharapkan memperhatikan dan

mempertimbangkan beragam usulan dan

masukan yang telah disampaikan publik.

(LKT)


Jangan Sampai Maritim Sekadar Slogan

22/10/2014 11:20 WIB

| Dika Irawan

Ilustrasi/Antara

Presiden Joko Widodo berkomitmen

mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai

negara maritim. Maka sudah saatnya

gagasan tersebut direalisasikan agar tidak

hanya menjadi slogan.

“Kita harus bekerja dengan sekeras-

kerasnya untuk mengembalikan Indonesia

sebagai negara maritim. Samudera, laut,

selat, dan teluk adalah masa depan

peradaban kita,” kata Presiden Joko Widodo

pada pidato pelantikan di MPR, Jakarta,

Senin (20/10) lalu.

“Kita terlalu lama memunggungi laut,

memunggungi samudra. Kini saatnya kita


mengembalikan semuanya sehingga

Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya,

sebagai semboyan nenek moyang kita di

masa lalu bisa kembali membahana."

Berbagai pihak sudah menyarankan

beragam ide gagasan konkret terkait konsep

maritim presiden Joko Widodo.

Jurnal Maritim melaporkan penguatan

pelayaran bisa menjadi langkah nyata

memperkuat kemaritiman.

Menurut pengamat pelayaran Siswanto

Rusdi hal itu dapat ditempuh dengan

membuat Indonesian Shipping Corporated,

berupa pull kapal rute internasional dengan

pesertanya perusahaan pelayaran.

Pemerintah memberi kemudian insentif

kepada perusahaan pelayaran itu.

Sementara peneliti Badan Pengkajian

Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, Widjo Kongko,

menyerukan pembangunan kemaritiman

harus berdasarkan riset kelautan. Karena itu

anggaran riset harus ditambah serta

dioptimalkan lembaganya. Riset tersebut


menjadi pondasi dalam membuat kebijakan

pembangunan.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut

Pertanian Bogor, Arif Satria, menyebut

langkah yang segera dilakukan yaitu

menegakkan kedaulatan maritim. Caranya

dengan memperjelas batas maritim,

mewujudkan tol laut, dan pemanfaatan

sumber daya kelautan.

Selain itu, pelabuhan yang berjumlah sekitar

1.240 harus segera dibenahi. Pasalnya dari

angka tersebut baru 30 pelabuhan yang

memiliki rencana induk.

Pelabuhan Indonesia masih belum mampu

bersaing dengan negara lain. Data Port of

Hamburg 2011, mencatat, Tanjung priok

berada di peringkat ke-24 di bawah Tanjung

Pelepas Malaysia dan Pelabuhan Singapura.

Sedangkan menurut volume kargo pada

2008, Priok menempati peringkat ke-96 di

bawah Pelabuhan Singapura.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan IPB Rokhmin Dahuri, mengatakan

Indonesia perlu menambah 6 hingga 8


pelabuhan besar yang berhubungan dengan

aktivitas internasional.

Disahkannya rancangan undang-undang

kelautan memperkuat arah kebijakan

kemaritiman.

Peneliti dari Pusat Kajian Pembangunan

Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)

Suhana, mengatakan, UU Kelautan telah

merincikan sektor apa saja yang berada di

kelautan, mencakup pariwisata, energi, dan

perhubungan.

“Selama ini pemerintah masih meraba-raba

terkait apa yang dimaksud kelautan,” kata

Suhana. "Akibatnya pembangunan berjalan

di tempat, karena masing-masing sektor

berjalan sendiri-sendiri."

Dengan kejelasan definisi itu, Suhana

berpendapat pembangunan kelautan

menjadi lebih terfokus dan terarah sehingga

tidak parsial. UU kelautan menjadi acuan

dalam melaksanakan pembangunan

kelautan.


“UU ini sejalan dengan konsep Jokowi,” kata

Suhana.

http://geotimes.co.id/kabinet/10722-jangan-

sampai-maritim-sekadar-slogan.html

http://geotimes.co.id/kabinet/10722-jangan-sampai-maritim-sekadar-slogan.html

http://geotimes.co.id/kabinet/10722-jangan-sampai-maritim-sekadar-slogan.html


KKP Jamin Pemenuhan Ketahanan Gizi Dari Perikanan

Irene Agustine

Bisnis Indonesia, Senin, 25 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai aspek

ketahanan gizi tidak kalah pentingnya untuk

diwujudkan oleh pemerintahan baru, selain

terciptanya kedaulatan pangan dalam negeri.

Direktur Jenderal Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut P.

Hutagalung mengatakan data Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian

Kesehatan yang menyebutkan 35% balita di

Indonesia terlahir stunting sangat

mengkhawatirkan.

Soalnya, fenomena semakin pendeknya

pertumbuhan dan tergangunya kecerdasan

balita tersebut dapat mengancam

kelangsungan generasi penerus, sehingga

dia menilai masalah ini harus segera

diselesaikan oleh pemerintah.

“Kedaulatan pangan penting, tapi ketahanan

gizi juga tak kalah penting. Digenjotnya


konsumsi sektor perikanan sebagai sumber

protein hewani 220 juta jiwa masyarakat di

Indonesia bisa jadi solusi,” katanya saat

ditemui di Menara Kadin, seperti yang dikutip

dari Bisnis (25/8/2014).

Saut menjelaskan seharusnya perikanan

diberikan peran yang lebih besar, karena

selain produksinya yang sudah memenuhi

tingkat konsumsi ikan nasional, perikanan

merupakan sumber daya protein hewani

yang gampang didapatkan dan harganya

terjangkau.

Seperti yang dicatat KKP, tahun lalu, tingkat

konsumsi ikan dalam negeri mencapai 8 juta

ton/ tahun atau setara dengan 35

kg/kapita/tahun, sementara produksi ikan

nasional telah melebihi tingkat konsumsi

sebesar 11 juta ton, dengan komposisi 5,8

juta ton ikan tangkap dan 5,2 juta ton ikan

budidaya.

“Sebenarnya kita sudah swasembada ikan,

terlepas dari impor-impor ikan tertentu itu.

Maka tersedianya ikan untuk masyarakat

dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan gizi

protein hewani,” jelasnya.


Meski demikian, Saut mengkritisi Undang-

Undang kedaulatan pangan yang

sebelumnya dibentuk tanpa menyertakan

perikanan di dalamnya. Padahal, tersedianya

ikan lebih besar dibandingkan daging sapi,

misalnya yang tingkat konsumsinya baru

mencapai 3kg/kapita/tahun.

“Untunglah UU Pangan No.18 Tahun 2012

itu menyertakan ikan didalamnya. Dengan

potensi laut kita yang kaya, seharusnya kita

bisa menekan angka gizi buruk melalui ikan,”

jelasnya.



menambahkan bahwa sektor perikanan

menjamin pemenuhan gizi masyarakat

karena ketersediaannya yang mencukupi

tingkat konsumsi nasional hingga 2019 nanti.

“Target produksi ikan mencapai 38,2 juta ton,

komposisinya ikan tangkap tetap sebanyak

5,8 juta ton karena estimasinya telah

melewati batas maksimal 80% ikan tangkap

yang ada di lautan yakni 6,4 juta ton.

Sisanya akan digenjot melalui perikanan


budidaya, termasuk rumput laut di

dalamnya,” jelasnya.

Suhana mengatakan pengemabangan

teknologi lahan sempit namun memicu

produktivitas tinggi yang dilakukan KKP

diprediksi akan mencapai target, selain tetap

memperhatikan benih dan pakan ikan

budidaya.

Dia mengatakan hal tersebut terlihat dari

pertumbuhan budidaya ikan yang terus

bertambah hingga 20% setiap tahunnya,

“Kalau teknologi ini kita lakukan terus, dalam

rentang 5 tahun tidak menutup kemungkinan

bisa tercapai.”

Editor : Irene Agustine


Impor Ikan Seharusnya Tak Dilarang

Senin, 25 Agustus 2014 | 10:08:40

Jakarta | Jurnal Asia

Pemerintah masih mengimpor produk hasil

kelautan dan perikanan meski di dalam

negeri, Indonesia kaya akan hasil laut dan

perikanan. Kementerian Kelautan dan

Perikanan menilai untuk menjadi negara

industri perikanan yang maju, impor tak

seharusnya dilarang. “Kalau mau menjadi

negara industri, impor tak masalah asal kita

re-ekspor,” kata Dirjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP)

Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP),

Saut Parulian Hutagalung dalam sebuah

diskusi Kelautan dan Perikanan di Menara

Kadin, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Saut menuturkan, Indonesia boleh saja

mengimpor produk laut asal dalam bentuk

bahan baku produk olahan dan bukan untuk

konsumsi. Agar hasil dari olahan tersebut

bisa kembali dieekspor dan menghasilkan

nilai tambah.

Dia mencontohkan Indonesia kerap

mengimpor ikan salmon yang diolah dan


hasilnya diekspor ke negara-negara seperti

Jepang, Singapura dan negara lainnya. “Ini

ikan yang tidak kita produksi, seperti salmon.

Kita reekspor ke Jepang, Singapura, dan

lain-lain. Itu tidak apa-apa, yang celaka

adalah impor untuk produksi,” katanya.

Dia mencontohkan, negara seperti Tiongkok

yang notabene adalah negara daratan,

memiliki industri perikanan yang maju. Itu

karena Tiongkok mengambil bahan baku dari

negara lain, lalu diolah di negaranya dan

diekspor kembali. Sehingga Tiongkok

mendapatkan keuntungan dari produk

bernilai tambah yang dijualnya.

Sedangkan Indonesia, lanjut Saut, masih

memiliki kekhawatiran akan hal itu. Impor

masih dianggap sebagai hal yang tabu.

Padahal menurutnya, selagi bisa diolah

menjadi nilai tambah, hal itu sah-sah saja,

bahkan dianjurkan.

“Tiongkok dan Thailand. Itu mereka punya

nilai tambah. Indonesia belum berani seperti

itu. Kenapa, karena ada pikiran negara

kepulauan besar, itu kok impor ikan. Menurut

saya selama itu re-eskpor itu nggak

masalah,” katanya.


Saud mengatakan, meski masih mengimpor,

neraca perdagangan Indonesia di sektor

Kelautan dan Perikanan masih surplus. Dia

menyebut di tahun 2013 lalu, ekspor hasil

laut dan perikanan Indonesia mencapai US$

4,28 miliar, sedangkan impor hanya US$ 460

juta. “Kita surplus terus,” tegasnya.

Meski demikian, Saut mengatakan, masih

ada hasil laut untuk konsumsi seperti tuna

dan cakalang yang diimpor dari negara

Jepang. Padahal, Indonesia pun produksi.

“Itu karena distribusi kita sering terhambat,”

katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang

Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan

Perikanan Yugi Prayanto mengatakan road

map (peta jalan) mengenai sektor maritim di

Indonesia untuk pemerintahan baru telah

mencapai tahap finalisasi.

Dia mengatakan bahwa sektor perikanan,

optimalisasi produksi perikanan budi daya

nasional dan produksi perikanan tangkap di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

dan laut lepas jadi salah satu bidikan utama.

“Kita targetkan perikanan budi daya dan

nasional bisa mencapai 38,2 juta ton di tahun


2019 dan menjadi salah satu komoditi

ketahanan pangan nasional,” katanya.



menjelaskan bahwa saat ini hasil tangkap

Indonesia mencapai 5,8 juta ton per tahun,

hal tersebut telah melebihi syarat tangkap

ikan sebesar 80% yang jumlahnya 6,4 juta

ton.

“Karena sudah melebihi batas 80%, hitung-

hitungan kami angka 38,2 juta ton tersebut

bisa terealisasi dari sumbangan budi daya

ikan, tentunya sektor rumput laut menjadi

yang paling diperhitungkan,” jelasnya.

Saat ini, Suhana mengatakan produksi

keseluruhan sektor perikanan tangkap dan

budidaya, termasuk rumput laut di dalamnya

telah mencapai 18 juta ton per tahun.

“Dengan teknologi yang dikembangkan KKP

seperti pengembangan lahan sempit namun

produktivitas tinggi diprediksi akan mencapai

target. Hal yang perlu diperhatikan dalam

pertumbuhan sektor budi daya adalah

mengenai benih dan pakan,”jelasnya.







bisa tercapai,” (dc-bc)

- See more at:

http://www.jurnalasia.com/2014/08/25/impor-

ikan-seharusnya-tak-

dilarang/#sthash.wa2nQlM0.dpuf


Proyek Kapal Diaudit – Kompas

18 November 2014 - 8:49

JAKARTA, KOMPAS — Program 1.000

kapal Inka Mina periode 2010-2014 senilai

Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan kelompok

nelayan kecil perlu diaudit. Proyek kapal

berbobot lebih dari 30 gros ton itu disinyalir

diwarnai sejumlah penyimpangan antara lain

salah sasaran dan tidak memiliki izin operasi.

Demikian dikemukakan Kepala Riset Pusat

Kajian Pembangunan Kelautan dan

Peradaban Maritim Suhana, di Jakarta,

Senin (17/11). Hal itu menanggapi

kejanggalan data izin kapal per 3 November

2014 yang dirilis pemerintah dalam laman

www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan.

Dari realisasi pengadaan Inka Mina

sebanyak 733 kapal hingga tahun 2013,

tercatat hanya 197 kapal atau 26,8 persen

yang kini mengantongi izin operasi

(Kompas, 17/11). Program Inka Mina pada

awalnya bertujuan meningkatkan daya

jelajah nelayan menangkap ikan sehingga

meningkatkan pendapatan.

http://www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan


Menurut Suhana, banyaknya kapal Inka Mina

yang belum mengantongi izin penangkapan

memunculkan dugaan kapal senilai Rp 1,5

miliar per unit itu tak bisa beroperasi. Ada

indikasi kapal itu rusak sebelum dipakai,

salah sasaran, atau tak layak operasi

sehingga tak memiliki izin.

”Kapal Inka Mina perlu diaudit agar

pertanggungjawaban penggunaan anggaran

negara menjadi jelas,” kata Suhana.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan

Tradisional Indonesia Riza Damanik

menyatakan sudah mengirimkan surat ke

Badan Pemeriksa Keuangan pada 5 Mei

2014. Tujuannya adalah mendesak audit

kinerja program bantuan kapal Inka Mina

periode 2012-2013.

Pada 2014, Kementerian Kelautan dan

Perikanan berencana mengalokasikan lagi

bantuan kapal ikan berbobot 10-30 GT

sebanyak 60 unit senilai total Rp 45 miliar

untuk nelayan kecil.


Rombak total

Suhana mengatakan, sudah saatnya

pemerintah membenahi program bantuan

kapal nelayan. Prosedur perizinan disiapkan

sebelum kapal diserahterimakan kepada

nelayan. Proses pemberian kapal kepada

nelayan juga harus diperbaiki. Selain itu,

nelayan calon penerima bantuan kapal harus

disiapkan dulu secara matang.

”Jangan lagi menggunakan pendekatan

proyek. Program bantuan kapal harus bisa

bermanfaat untuk memperkuat daya saing

nelayan kecil,” katanya.

Pemerintah harus memanfaatkan

moratorium izin kapal asing untuk

kepentingan nelayan nasional. Nelayan-

nelayan nasional perlu diperkuat untuk

mengakses wilayah-wilayah yang selama ini

dikuasai kapal asing. Nelayan-nelayan perlu

didorong bisa menjangkau zona ekonomi

eksklusif Indonesia.

Sementara itu, alokasi anggaran pemerintah

untuk pengadaan kapal di bawah 30 GT

perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan

penumpukan kapal kecil di wilayah pesisir


yang sudah semakin berkurang daya dukung

sumber daya ikannya.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera, Andi Akmal, dalam

pertemuan dengan Dewan Kelautan

Indonesia, di Jakarta, mengatakan, potensi

laut harus dimanfaatkan secara optimal oleh

nelayan lokal. Saat ini, keamanan laut sudah

banyak diatur, tetapi ternyata pencurian tetap

marak. Sebelumnya, kelompok nelayan juga

pernah mengeluhkan program kapal Inka

Mina.

Di sejumlah wilayah, kapal bantuan masih

mangkrak sehingga untuk bisa

mengoperasikannya, nelayan berutang

sampai ratusan juta rupiah. Dulloh, pengurus

kelompok usaha bersama (KUB) Pantai

Lestari di Indramayu, mengemukakan, kapal

Inka Mina 123 yang diserahkan kepada

kelompoknya sejak akhir tahun 2011 sampai

sekarang masih mangkrak. Kualitas kapal

bantuan sejak awal bermasalah, antara lain

cor kapal rusak, alat tangkap jaring tak

sesuai kebutuhan, mesin kapal dan palka

tidak sesuai standar, serta tangki air kurang

memadai . (Kompas)


Kadin : 2019 Produksi Ikan 38,2 Juta Ton

Irene Agustine Sabtu, 23/08/2014 04:14 WIB

Bisnis.com,JAKARTA – Wakil Ketua Kamar

Dagang Industri (Kadin) Bidang Kelautan

dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan

road map (peta jalan) mengenai sektor

maritim di Indonesia untuk pemerintahan

baru telah mencapai tahap finalisasi.

Dia mengatakan bahwa sektor perikanan,

optimalisasi produksi perikanan budi daya

nasional dan produksi perikanan tangkap di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

dan laut lepas jadi salah satu bidikan utama.




ketahanan pangan nasional,” katanya di

Menara Kadin, Jakarta,Jumat (22/8/2014).



menjelaskan bahwa saat ini hasil tangkap





ton.





yang paling diperhitungkan,” jelasnya.

Saat ini, Suhana mengatakan produksi

keseluruhan sektor perikanan tangkap dan

budidaya, termasuk rumput laut di dalamnya

telah mencapai 18 juta ton per tahun.

“Dengan teknologi yang dikembangkan KKP

seperti pengembangan lahan sempit namun

produktivitas tinggi diprediksi akan mencapai

target. Hal yang perlu diperhatikan dalam

pertumbuhan sektor budi daya adalah

mengenai benih dan pakan,”jelasnya.






bisa tercapai,”


Nilai Impor Perikanan Ilegal Meningkat

Jumat, 03 Oktober 2014

JAKARTA, KOMPAS — Nilai impor

perikanan cenderung meningkat, sedangkan

nilai ekspor ikan malah menurun. Tahun

2013, nilai impor perikanan 216,45 juta dollar

AS, naik dibandingkan tahun 2012 yang

sebesar 207,93 juta dollar AS. Muncul

indikasi, sebagian ikan impor masuk secara

ilegal.

Dari data UN Comtrade 2014, nilai impor

tahun 2012 turun 17 persen dibandingkan

tahun 2011 sebesar 251,15 juta dollar AS,

tetapi kembali naik tahun 2013. Impor ikan

tahun lalu terutama dari Tiongkok (44,51

persen) dan Malaysia (8,17 persen). Produk

perikanan yang masuk ke Indonesia

didominasi ikan beku (62,61 persen) dan

udang-udangan atau krustasea (31 persen).

Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor

ikan cenderung turun, yakni senilai 2,85

miliar dollar AS tahun 2013 atau tumbuh

hanya 3,7 persen. Padahal, nilai ekspor

tahun 2012 tumbuh 12,87 persen


dibandingkan tahun 2011 mencapai 2,75

miliar dollar AS.

Menurut peneliti pada Pusat Kajian

Pembangunan Kelautan dan Peradaban

Maritim, Suhana, di Jakarta, Minggu (25/5),

kuat dugaan besarnya arus impor ikan asal

Tiongkok dipicu pemberlakuan perdagangan

bebas ASEAN-Tiongkok sejak tahun 2010.

Ada indikasi sebagian impor ikan itu

berlangsung ilegal.

Indikasi impor ikan ilegal asal Tiongkok ke

Indonesia antara lain terjadi tahun 2012. Hal

itu terlihat dari selisih data perdagangan

kedua negara. Tahun 2012, nilai ekspor ikan

dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 165,18

juta dollar AS. Namun, yang tercatat di

Indonesia hanya 63,85 juta dollar AS (38,65

persen). Dengan demikian, ada dugaan

impor ikan ilegal tahun 2012 mencapai 101,

32 juta dollar AS atau 61,35 persen dari total

nilai impor ikan.

Ada indikasi impor ikan ilegal meningkat.

Tahun 2010, indikasi impor ikan ilegal asal

Tiongkok ke Indonesia tercatat 87,45 juta


dollar AS atau 51,28 persen dari total impor

ikan asal Tiongkok.

Masuk ke pasar tradisional

”Patut diwaspadai, banyak ikan ilegal asal

Tiongkok itu masuk sampai pasar-pasar

tradisional,” kata Suhana.

Dari data Kompas, produk perikanan impor

yang merembes ke pasar tradisional

sebagian terindikasi mengandung formalin.

Ikan-ikan itu sebagian untuk bahan baku

pemindangan di tingkat usaha kecil

menengah.

Secara terpisah, Direktur Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut

Hutagalung mengakui, tren impor ikan

mengalami peningkatan tahun 2013. Impor

ikan itu terutama didominasi tepung ikan dan

bahan baku berupa kulit dan sisik ikan yang

naik 30 persen.

Impor antara lain dipicu kendala distribusi

bahan baku dari pusat produksi ke pusat

pengolahan ikan dan kekurangan produksi.

Ia mencontohkan, produksi rajungan lokal


saat ini 70.000 ton per tahun atau 65 persen

dari kebutuhan bahan baku industri.

Selebihnya, 37.000 ton atau 35 persen

kebutuhan bahan baku diimpor, antara lain,

dari Tiongkok dan Vietnam. (LKT)


Ekonomi Perikanan dan Kesejahteraan

Nelayan

Suhana ; Peneliti di Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban

Maritim SINAR HARAPAN, 26 Mei 2014

Pembangunan ekonomi perikanan dalam

masa terakhir pemerintahan Kabinet

Indonesia Bersatu Jilid II memberikan

catatan buruk bagi kesejahteraan nelayan.

Kesejahteraan nelayan terus menurun dalam

lima tahun terakhir. Bbahkan yang terjadi

dalam triwulan I/2014, kesejahteraan

nelayan berada di titik terendah.

Padahal, pertumbuhan ekonomi perikanan

cenderung meningkat. Hal ini pun

memperkuat dugaan publik selama ini,

bahwa program bantuan 1000 kapal di atas

30 GT tidak berdampak ke peningkatan

kesejahteraan nelayan.

Data Badan Pusat Statistik (2014)

menunjukkan, pada periode 2005-2013,

pertumbuhan ekonomi perikanan berkisar

5,07-6,96 persen. Sementara itu


berdasarkan data nota keuangan dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) 2014 terlihat, ekonomi nasional

dalam periode 2004-2008 rata-rata tumbuh

5,9 persen per tahun. Dengan demikian

terlihat, sektor perikanan memiliki

pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi

nasional.

Produksi perikanan juga memperlihatkan

peningkatan serupa. Data FAO (2014)

menunjukkan, pada periode 2000-2012,

pertumbuhan produksi perikanan mencapai

9,34 persen per tahun. Dalam periode

tersebut pertumbuhan perikanan budi daya

tercatat mencapai 20,59 persen per tahun

dan perikanan tangkap hanya 2,93 persen

per tahun.

Total produksi perikanan pada 2000

mencapai 5,12 juta ton, terdiri atas 4,12 juta

ton perikanan tangkap dan 882.99.000 ton

perikanan budi daya.

Namun demikian pada 2012, produksi

perikanan meningkat tajam menjadi 15,42

juta ton per tahun, terdiri atas 5,822 juta ton


produksi perikanan tangkap dan 9,60 juta ton

produksi perikanan budi daya.

Demikian juga dengan perkembangan

perdagangan ikan dan produk perikanan.

Data UN-Comtrade (2014) menunjukkan,

dalam kurun 1996-2013, neraca

perdagangan ikan dan produk perikanan

Indonesia cenderung terus meningkat,

walaupun dalam beberapa tahun terjadi

penurunan yang cukup tinggi.

Data UN-Comtrade (2014) menunjukkan

pula, neraca perdagangan ikan dan produk

perikanan pada 1996 mencapai US$ 1,57

miliar. Sementara itu, pada 2013 meningkat

menjadi US$ 2,64 miliar.

Berdasarkan data yang sama, terlihat

penurunan tertinggi neraca perdagangan

ikan dan produk perikanan terjadi pada 2009.

Penurunan tersebut terjadi seiring meningkat

tajamnya nilai impor ikan dan produk

perikanan Indonesia. Sementara itu, nilai

ekspor turun. Nilai impor ikan dan produk

perikanan pada 2009 mencapai US$ 148,96

juta dan nilai ekspor US$ 1,71 miliar.


Berdasarkan perkembangan nilai terlihat,

neraca perdagangan ikan dan produk

perikanan dalam periode 1996-2013 rata-

rata tumbuh 3,52 persen per tahun.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2011 dan

2012, yaitu 21,52 persen per tahun dan

16,30 persen per tahun. Sementara itu,

pertumbuhan terendah terjadi pada 2009,

mencapai negatif 16,12 persen per tahun.

Pertumbuhan negatif tersebut diduga

disebabkan meningkatnya nilai impor ikan,

khususnya yang berasal dari Tiongkok.

Kesejahteraan Turun

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

perikanan, pertumbuhan produksi perikanan,

dan neraca perdagangan ikan nasional

ternyata belum berdampak terhadap

peningkatan kesejahteraan nelayan dan

pembudi daya ikan. Bahkan dalam lima

tahun terakhir, kondisi kesejahteraan

nelayan dan pembudi daya ikan cenderung

turun.

Data BPS (2014) menunjukkan, rata-rata

nilai tukar nelayan pada 2009 mencapai

105,69 dan pada 2013 turun menjadi 104,98.

Sementara itu pada 2014 (per bulan April),


rata-rata nilai tukar nelayan turun menjadi

102,49. Bahkan dalam Januari-April 2014,

kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan

periode bulan yang sama pada tahun-tahun

sebelumnya.

Hal ini memperlihatkan, pertumbuhan

ekonomi perikanan, pertumbuhan produksi

perikanan, dan neraca perdagangan ikan

nasional lebih banyak dinikmati para

pemodal besar dan asing.

Berdasarkan catatan yang penulis miliki,

peningkatan investasi asing di sektor

perikanan sudah terjadi sejak awal 2006.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM 2014) menunjukkan, investasi asing

(PMA) pada 2006 mencapai 99,94 persen,

sedangkan penanaman modal dalam negeri

hanya mencapai 0,06 persen. Peningkatan

PMA tersebut mencapai puncaknya pada

2008.

Data BPKM memaparkan, investasi sektor

perikanan pada tahun tersebut 100 persen

PMA. Namun demikian, memasuki 2009,

investasi asing turun menjadi 67,37 persen,

sedangkan investasi dalam negeri (PMDN)

meningkat menjadi 32,63 persen.


Peningkatan peran PMDN tersebut tidak

terlepas dari desakan publik kepada

pemerintah untuk membatasi kepentingan

asing di sektor perikanan. Puncaknya ketika

menteri kelautan dan perikanan

mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan (Permen KP) No 5/2008

tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap,

dipertegas kembali dengan disahkannya

revisi Undang-Undang (UU) No 31/2004

tentang

Perikanan menjadi UU No 45/2009 tentang

Perikanan, pada masa akhir periode

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

Jilid I dan DPR periode 2004-2009.

Pada kedua peraturan tersebut, kepentingan

asing di sektor perikanan sangat diperketat.

Peraturan itu juga lebih mendorong

keterlibatan nelayan, pembudi daya ikan,

investor dalam negeri, dan pengusaha ikan

nasional.

Namun demikian, tahun 2010, persentase

PMA kembali meningkat seiring tidak

konsistennya kebijakan menteri kelautan dan


perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II,

yang kembali memasukkan kepentingan

asing di sektor perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, di akhir masa

pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

Jilid II ini, menteri kelautan dan perikanan

perlu memperkuat kebijakan-kebijakan yang

dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan

dan pembudi daya ikan nasional. Selain itu,

penguatan penyuluh perikanan sangat

mendesak dilakukan dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Para penyuluhlah yang ada di garis paling

depan dalam membina para nelayan dan

pembudi daya ikan.


Negara Absen di Perbatasan, Ancaman

Kedaulatan NKRI

August 28, 2014

Bogor – batasnegeri.com : Absennya

pemerintah di wilayah perbatasan

dimanfaatkan negara lain untuk mengusik

kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Belum lama ini, patroli Malaysia

mengusir nelayan Bintan yang berlayar di

wilayah Indonesia.

“Mereka berani jika tidak ada aparat

keamanan yang patroli di wilayah

perbatasan. Kalau ada aparat kita, mereka

gak berani,” kata Suhana, pemerhati

maritim, dari Pusat Kajian Pembangunan

Kelautan dan Peradaban Maritim, Bogor.

Pihak Malaysia disebutnya sengaja

menunggu ketiadaan aparat keamanan

untuk kemudian mengusik wilayah

perbatasan. Menurutnya, Malaysia memang

berniat melakukan itu, untuk meluaskan

wilayahnya.


Ia melihat beberapa wilayah perbatasan

masih belum jelas. Itu disebakan kurangnya

patroli aparat di perbatasan tersebut.

Menurut dia, negara lain terus mengintai

keadaan seperti itu, ketika ada waktu yang

tepat maka meraka akan masuk.

Selain itu, sepinya penjagaan di wilayah

perbatasan, mengundang para nelayan dari

negara lain mengambil ikan dari wilayah

Indonesia.

“Kalau wilayah kosong, rawan pencurian

ikan,” kata Suhana saat dihubungi di Jakarta,

Rabu (27/8).

Ia berharap agar aparat yang berjaga di

wilayah perbatasan terus patroli setiap hari.

Karena saat ini, penjagaan dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan hanya 180 hari per

tahun yang berpatroli di wilayah tersebut.

“Idealnya operasi tiap hari. Waktu

Menterinya Rokhmin Dahuri 200 hari per

tahun. Sekarang cuma 180 hari,” kata

Suhana.


Berdasarkan laporan Antara (22/4), waktu

operasional kapal pengawas Kementerian

Kelautan dan Perikanan 140 hari. Kemudian

pada 2013 waktu patroli turun menjadi 115

hari. Minimnya anggaran dana menjadi

penyebab berkurangnya hari operasi.

Suhana menuturkan pengalamannya, saat

berada di wilayah perbatasan Kalimantan

Barat yang dijaga Tentara Nasional

Indonesia. Wilayah tersebut tidak pernah

mendapat gangguan dari aparat negara

tetangga.

Sumber : geotimes


Mengutuhkan Pembangunan Maritim

Penulis : Suhana

Sinar Harapan, 26 September 2014

Dalam sebulan terakhir, media massa

banyak mendiskusikan istilah maritim dan

kelautan. Hal ini seiring visi pasangan

presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih,

Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK),

untuk menjadikan maritim sebagai kekuatan

ekonomi Indonesia.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Jokowi

sudah memperkuat isunya untuk membentuk

Kementerian Maritim dan meleburkan

kembali Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan Kementerian Pertanian.

Sebagian kalangan mungkin tidak terlalu

memerdulikan istilah maritim dan kelautan.

Namun bagi penulis, kedua istilah ini sangat

melekat dalam perjalanan panjang

pembangunan Indonesia.

Pembangunan maritim secara formal dalam

institusi negara sudah berlangsung sejak

1959, tepatnya dalam Peraturan Pemerintah


(PP) Nomor 45/1959 tentang Nasionalisasi

Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda.

Dalam PP tersebut ada delapan perusahan

maritim Belanda yang dinasionalisasikan,

yaitu Nederland Indonesie Steenkolen

Handel Maatschappij (NISHM) Tanjung

Priok, Verenigde Prauwen Veeren (VPV)

Jakarta, Nederlands Indonesische

Scheepvaart Establisementen (n'ISE)

Tanjung Priok, Droogdok Maatschappij

Tanjung Priok, Radio-Holland Tanjung Priok,

Industrieele Maatschappij Palembang (IMP),

Palembang, Semarang Dock-Works, dan

Droogdok Maatschappij Surabaya.

Kedelapan perusahaan maritim milik

Belanda tersebut bergerak di bidang usaha

kapal dan angkutan perairan.

Pada masa Kabinet Dwikora periode 27

Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966,

pembangunan maritim diperkuat lagi dengan

dibentuknya Kementerian Perindustrian

Maritim. Saat itu, jabatan menteri

perindustrian maritim dipegang oleh

Mardanus.


Pada 1965, pemerintah mengeluarkan PP

Nomor 43/1965 tentang Penyelenggaraan

dan Pengawasan Perindustrian Maritim.

Dalam PP 43/1965 dijelaskan, perindustrian

maritim adalah perindustrian yang bergerak

dalam bidang pembuatan dan perbaikan

kapal juga alat-alat terapung, pembuatan

dan perbaikan alat-alat penggerak dan

semua perlengkapan kapal, serta pembuatan

bahan-bahan/barang-barang pembantu

pelengkap untuk melaksanakan pembuatan

dan perbaikan kapal dan semua alat-alat

terapung serta salvage. Definisi maritim

tersebut sejalan dengan makna yang ada

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) yang menyebutkan, maritim adalah

yang berhubungan dengan pelayanan dan

perdagangan di laut.

Berdasarkan hal tersebut, jelas istilah

maritim hanya menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan

pelayaran laut, perkapalan, dan

kepelabuhanan. Sementara itu, sumber daya

laut lainnya, seperti sumber daya ikan,

minyak dan gas, pariwisata bahari, belum

termaktub dalam definisi maritim.


Memasuki masa Orde Baru, perhatian

pemerintah terhadap maritim menurun

drastis. Institusi-institusi negara yang telah

dibentuk Presiden Soekarno ditiadakan atau

dileburkan dengan institusi-institusi lain.

Perhubungan laut dilebur kepada

Departemen Perhubungan. Sumber daya

ikan bergabung dengan Departemen

Pertanian. Sepanjang Orde Baru tersebut,

isu maritim mengalami penurunan yang

sangat drastis. Akibatnya, pelayaran rakyat

terpuruk, sumber daya laut banyak dicuri

asing, dan kerusakan sumber daya kian

mengkhawatirkan.

Memasuki masa Reformasi, Gus Dur

mengingatkan kembali seluruh bangsa

Indonesia terkait isu maritim dengan

membentuk Departemen Eksplorasi Laut,

sekarang Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Namun demikian, dalam era Gus

Dur terlihat ada pergeseran isu dari maritim

ke isu kelautan.

Gus Dur memandang, laut memiliki sumber

daya alam yang potensial untuk

dikembangkan sebagai kekuatan baru


ekonomi nasional. Gus Dur memandang laut

tidak hanya berpotensi maritim saja—

perhubungan laut, pelabuhan, dan kapal—

tetapi juga berpotensi sumber daya alam

yang belum tergarap optimal.

Oleh sebab itu, istilah yang dipakai sejak

Gus Dur sampai saat ini adalah kelautan,

bukan maritim. Hal ini dimaksudkan

memayungi isu sumber daya alam di

perairan laut Indonesia. Ini supaya

pembangunan laut bisa dilakukan secara

utuh, tidak hanya terfokus ke masalah

maritim, seperti ketika zaman Presiden

Soekarno.

Berdasarkan perjalanan pembangunan

maritim dan kelautan tersebut, rencana

kabinet Jokowi-JK yang akan membentuk

Kementerian Maritim dan menggabungkan

kembali Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan Kementerian Pertanian

terlihat kembali mengecilkan pembangunan

kelautan nasional yang sudah berjalan 15

tahun terakhir.

Jokowi-JK hendaknya terus memperkuat

pembangunan kelautan yang sudah berjalan


saat ini. Oleh sebab itu, hendaknya rencana

pembentukan Kementerian Maritim agar

dapat mendorong konektivitas antarwilayah

di Indonesia dapat kembali terwujud dengan

baik.

Namun, hendaknya itu tidak mengecilkan

kembali pembangunan kelautan yang sudah

berjalan. Jika memang pasangan Jokowi-JK

memiliki perhatian serius ke pembangunan

kelautan, hendaknya memperkuat institusi-

institusi di bidang kelautan. Semua sektor

yang terkait laut hendaknya terus diperkuat.

Penulis berpandangan, pembangunan

kelautan akan semakin kuat apabila semua

sektor yang ada di laut dapat dikelola

komprehensif , tanpa mengecilkan sektor

lain. Dengan demikian, penulis

mengusulkan, Jokowi-JK, selain membentuk

Kementerian Maritim, hendaknya tetap

mempertahankan keberadaan Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Ini terlebih karena

kebutuhan ikan dalam negeri dalam kurun

2015-2019 diperkirakan terus meningkat.

Publikasi Badan Pusat Statistik/BPS (2014)

terkait proyeksi jumlah penduduk indonesia


memperlihatkan, pada 2019, penduduk

Indonesia diproyeksikan mencapai 268 juta

orang. Dengan target pemerintah

meningkatkan konsumsi ikan per kapita

sampai 40 kg, kebutuhan ikan pada 2019

diperkirakan mencapai 10,72 juta ton.

Data FAO (2014) menunjukkan, komoditas

ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat

Indonesia adalah ikan pelagis (42,29

persen), ikan air tawar (31,54 persen), ikan

demersal (16,49 persen), udang (7,17

persen), ikan laut lainnya (2,15 persen), dan

moluska (0,36 persen).

Artinya, sebagian besar masyarakat

Indonesia saat ini lebih banyak

mengonsumsi ikan jenis pelagis kecil dan

ikan hasil budi daya air tawar. Berdasarkan

hal tersebut dalam upaya pemenuhan

kebutuhan ikan dalam negeri, Jokowi-JK

perlu mengedepankan strategi peningkatan

produksi budi daya ikan air tawar dan

menjaga kestabilan produksi ikan pelagis

kecil dari perairan Indonesia.

Jokowi-JK juga perlu melihat sisi positif dari

keberadaan Kementerian Kelautan dan


Perikanan dalam 15 tahun terakhir. Catatan

penulis, dalam 15 tahun terakhir terlihat,

pascaterbentuknya Kementerian Kelautan

dan Perikanan, peningkatan produksi

perikanan Indonesia meningkat tajam.

Saat ini, pertumbuhan produksi perikanan

budi daya rata-rata sudah mencapai di atas

12 persen pe rtahun. Sementara itu, pada

masa Orde Baru, pertumbuhan produksi

perikanan budi daya hanya 3 persen per

tahun. Jokowi-JK pun perlu melihat

pengalaman Orde Baru yang telah

menempatkan perikanan di bawah

Kementerian Pertanian yang terlihat tidak

berkembang dengan baik.

Jadi, pasangan Jokowi-JK perlu tetap

konsisten dengan isu maritim sebagai

kekuatan ekonomi nasional, dengan tidak

mengecilkan bidang kelautan lain. Sudah

saatnya Indonesia bangkit dengan kekuatan

ekonomi kelautan secara utuh, yang

memperkuat sektor maritim, perikanan,

pertambangan minyak dan gas, serta

pariwisata bahari.


Tanpa keterpaduan antarsektor tersebut,

pembangunan kelautan akan pincang. Oleh

sebab itu, tata kelola kelautan (ocean

governance) yang ada saat ini perlu

pembenahan agar lebih baik dan kuat.

*Penulis adalah mahasiswa program doktor

Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika IPB

dan dosen program studi Ekonomi Sumber

Daya dan Lingkungan IPB.

Sumber : Sinar Harapan


Pembudi Daya Ikan Perlu Genjot Produk

Olahan – Bisnis indonesia

26 November 2014

JAKARTA—Kementerian Kelautan dan

Perikanan mendorong pembudi daya ikan

laut meningkatkan produk olahan untuk

mengatasi penundaan pengangkutan akibat

moratorium perizinan kapal.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet

Soebijakto mengatakan kapal angkut untuk

ikan budi daya hidup ikut terkena

moratorium sehingga menyebabkan

pengangkutan tertunda selama enam bulan.

Selama ini, menurutnya, permintaan olahan

ikan budi daya laut, seperti fillet atau frozen

kerapu dan kakap cukup tinggi, terutama dari

AS dan Eropa. Harga produk olahan itu juga

dinilai cukup bagus serta lebih mudah dalam

pengangkutannya.

Selain itu, tambahnya, pengangkutan olahan

ikan tidak memerlukan instalasi khusus,

seperti oksigen dan air mengalir. “Saat

panen [ikan] stres sedikit kemudian mati,


harganya jatuh. Bahkan mungkin tidak

terangkut,” katanya kepada Bisnis, Selasa

(25/11).

Slamet melanjutkan pengolahan ikan perlu

dilakukan untuk mengatasi berkurangnya

permintaan kerapu dari China. Oleh karena

itu, imbuhnya, Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) mengimbau kepada

pembudi daya memikirkan pasar mendatang

yang tidak lagi di dominasi oleh ikan hidup.

Menurutnya, fillet atau frozen kerapu dan

kakap merupakan produk ekspor, sementara

permintaan dalam negeri masih cenderung

lebih besar pada ikan hidup.

Direktur Produksi Ditjen Perikanan Budidaya

KKP Coco Kokarkin menambahkan

penundaan pengangkutan ikan budi daya

laut seharusnya tidak terjadi karena

moratorium hanya berlaku pada kapal

tangkap. Dia menilai kapal angkut ikan budi

daya merupakan kapal jenis kargo yang tidak

memiliki alat penangkapan. Pihaknya masih

mencari masukan untuk mengatasi

permasalahan pengangkutan itu.


Dengan moratorium perizinan kapal,

paparnya, setidaknya sekitar 100 ton kerapu

di berbagai daerah tertunda

pengangkutannya seperti dari Riau, Padang,

atau Lampung. “Di Lampung 700 KJA

[keramba jaring apung], rata-rata 250 kg.

Belum lagi di Riau, Padang. Hampir 100 ton,”

katanya.

Penundaan itu, lanjutnya, perlu diperhatikan

mengingat moratorium masih menyisakan

waktu 4,5 bulan lagi. Dengan 100 ton ikan

kerapu yang tidak terangkut tersebut,

setidaknya nilai kerugian yang di alami

sebesar Rp30 miliar dengan asumsi harga

Rp300.000 per kg.

Sementara itu, dosen perikanan dari Institut

Pertanian Bogor (IPB) Suhana mengatakan

penundaan pengangkutan ikan budi daya

yang terjadi perlu dibantu dengan

mendorong penggunaan kapal pemerintah.

(Bisnis Indonesia )


Indonesia Kekurangan "Cold Storage"

23 Agustus 2014 14:12 Naomi Siagian

Antara / Foto

HARGA IKAN-Nelayan meletakkan ikan tuna

jenis sirip kuning di area penampungan ikan

di pelabuhan Perikanan Samudera, Lampulo,

Banda Aceh, Rabu (20/8). Ikan tuna sirip

kuning asal Aceh itu memiliki pangsa pasar

ekspor ke Jepang, China,Singapura dan

beberapa negara Asia lainnya dengan harga

jual Rp40.000 hingga Rp60.000 per-

kilogram.

Produktivitas perikanan bisa melonjak

jika cold storage yang tersedia memadai.

JAKARTA – Indonesia sampai saat ini masih

kekurangan cold storage, terutama di sentra-

sentra perikanan. Masih rendahnya cold

storage perikanan ini karena keterbatasan

http://sinarharapan.co/news/author/Naomi Siagian


listrik dan air bersih. Direktur Jenderal

Perikanan Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Perikanan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Saut Hutagalung mengakui,

persoalan logistik menjadi kendala utama

berkembangnya sektor perikanan di

Indonesia.

Produksi perikanan sebenarnya cukup,

namun karena produksi hanya pada musim

tertentu, sedangkan industri pasokan bahan

baku butuh terus-menerus, harus ada

penyimpanan yang baik.

“Di sinilah cold storage sangat dibutuhkan.

Tapi, investasi cold strage terhambat karena

masalah listrik dan air bersih,” ucap Saut,

dalam diskusi di Kamar Dagang dan Industri

(Kadin) Indonesia, Jumat (22/8).

Menurutnya, saat ini cold storage terbesar

yang ada di Indonesia adalah di Jakarta.

Kapasitasnya 75.000-80.000 ton. Saat ini

juga sedang dibangun cold storage

berkapasitas 20.000 ton. Cold storage

tersebut tidak hanya untuk perikanan, tapi

juga komoditas pangan lain.


Selain itu, juga sudah dibangun di beberapa

daerah dengan kapasitas 2.200 ton.

Sebanyak 580 usaha pengolahan ikan (UPI)

pun memiliki cold storage, dengan kapasitas

maksimal 15.000 ton.

Namun ia menegaskan, jumlah cold storage

itu tidak mencukupi. Apalagi, untuk

mendorong ekspor dibutuhkan bahan baku

yang sangat banyak, tidak hanya

mengandalkan produksi ikan dalam negeri.

Impor sebenarnya tidak masalah. Jika impor

ditingkatkan, berarti membutuhkan cold

storage berkapasitas besar.

“Kalau ingin menjadi negara eksportir

perikanan yang terbesar, sebenarnya tidak

harus alergi dengan impor sepanjang untuk

bahan baku industri pengolahan dan untuk

direekspor. Industri perikanan Thailand dan

Tiongkok tumbuh pesat karena mengimpor

sangat besar untuk direekspor. Jadi, yang

penting nilai tambah industri diperoleh di

dalam negeri,” tutur Saut.

Ekspor perikanan Indonesia tahun 2013

mencapai 4,18 miliar, sedangkan impor

hanya US$ 460 juta. Produksi perikanan


nasional sekitar 11 juta ton; dari perikanan

tangkap 5,8 juta ton dan sisanya dari

perikanan budi daya. Sementara itu,

kebutuhan ikan dalam negeri sudah

mencapai 8 juta ton sehingga jumlah ikan

yang diekspor sangat terbatas.

Saut mengharapkan, pembangunan cold

storage tidak hanya dilakukan pemerintah,

tapi juga swasta. Menurutnya, pemerintah

bisa membangun cold storage di sentra

perikanan yang tidak feasibel bagi swasta.

Tapi, swasta diminta juga lebih berani

berinvestasi dalam cold storage.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang

Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto

mengatakan, dalam roadmap kelautan dan

perikanan, prduksi perikanan tangkap dan

budi daya ditargetkan 38,2 juta ton pada

2019.

Ia menginginkan distribusi perikanan bisa

lebih merata dan pembangunan sentra

produksi lebih baik dengan dilengkapi cold

storage yang memadai dan sistem tata

kelola ikan nasional yang tepat. Dosen

Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana


,mengatakan target jumlah produksi terbesar

berasal dari perikanan budi daya. Ini karena

penangkapan ikan di laut sangat dibatasi,

hanya diizinkan 80 persen dari 6,4 juta ton

per tahun. (*)

Sumber : Sinar Harapan


Terapkan Tol Laut, Ekonom: Perkuat PT

PAL Jangan Impor Kapal Tiongkok

Nicha Muslimawati - Selasa, 09-12-2014

09:26

"Menurut saya lebih baik tol laut harus

dibangun dengan bangsa sendiri, PT PAL

harus diperkuat, jangan impor," ujar

Suhana yang dihubungi wartawan Aktual

di Jakarta, Selasa (9/12).

Jakarta, Aktual.co — Tol laut menjadi salah

satu program yang diunggulkan oleh

pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam

mendukung pengadaan tol laut tersebut,

diperlukan adanya transportasi laut yang

memadai untuk mengangkut distribusi dan

logistik ke berbagai wilayah di Indonesia,

salah satunya kapal.

Sejalan dengan hal itu, pada tanggal 9

November lalu pemerintah Indonesia

mengadakan MoU dengan Tiongkok untuk

pengadaan kapal. Kapal impor tersebut

rencananya mulai didatangkan ke Indonesia

pada Januari 2015 sebanyak 100 kapal per

tahun dan dilakukan bertahap sampai lima

tahun ke depan.


Pengamat ekonomi dari IPB, Suhana

menyayangkan sikap pemerintah yang

melakukan impor kapal. Menurutnya, untuk

pengadaan tol laut harus dibangun oleh

bangsa sendiri, termasuk kapal yang akan

digunakan, seperti PT PAL.

"Menurut saya lebih baik tol laut harus

dibangun dengan bangsa sendiri, PT PAL

harus diperkuat, jangan impor," ujar Suhana

yang dihubungi wartawan Aktual di Jakarta,

Selasa (9/12).

Lebih lanjut dikatakan Suhana, jika

pemerintah saat ini tetap melakukan impor

kapal, sama saja seperti pemerintahan

sebelumnya. Dimana saat itu pemerintahan

SBY menerbitkan Peraturan Presiden

(Perpres) pelayaran rakyat, namun kapal

yang digunakan adalah kapal impor.

"Kalau begini caranya, sama saja dengan

jaman SBY dulu yang menerbitkan Perpres

pelayaran rakyat, tapi kapalnya impor

semua. Tol Laut harus dijadikan momentum

untuk membangkitkan industri kapal

nasional," pungkasnya. Ismed Eka Kusuma


Operasional Drone Mahal, KKP Pilih

Program Indeso Berantas IUU Fishing

Irene Agustine

Bisnis Indonesia, Selasa, 12 Agustus 2014,

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian

Kelautan dan Perikanan tidak ingin

menggunakan pesawat tanpa awak

(drone) dan memilih untuk meneruskan

program infrastructure development for

Space Oceanography (Indeso) dalam rangka

pengamanan laut atas maraknya Ilegal,

Unreported and Unregulated Fishing (IUU

Fishing).

Hal tersebut dikemukakan Menteri Kelautan

dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo saat

menerima kunjungan Senator Sheldon

Whitehouse, dari Rhode Island dan Senator


John McCain dari Arizona Amerika Serikat di

Gedung KKP, Senin (11/8/2014).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup

tersebut, Direktur Jenderal Perikanan

Tangkap Gellwyn Jusuf menjelaskan salah

satu yang dibahas adalah mengenai

teknologi yang ingin dikedepankan Indonesia

dalam memberantas praktik ilegal tersebut.

“Dibahas mengenai teknologi apa yang mau

dikembangkan Indonesia. Pak Menteri

menyatakan untuk meneruskan Indeso untuk

observasi yang ada di Balitbang. Dengan

data satellit itu, praktik tersebut akan

semakin terlihat,” katanya.

KKP menegaskan tidak dulu

menggunakan drone yang dapat mendeteksi

adanya IUU Fishing karena beberapa

pertimbangan.

“Senator juga bertanya apakah ada rencana

menggunakan drone? Kita bilang mungkin

saja, tetapi ini saja dulu yang akan kami

buat,” jelasnya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),


Indonesia merugi hingga Rp101,40 triliun per

tahun akibat praktik IUU Fishing.

Angka ini tiga kali lipat lebih banyak dari

prediksi Food Agriculture Organization (FAO)

pada 2001 yang mengatakan potensi

kerugian Indonesia tiap tahun mencapai

Rp30 triliun.



mengatakan kebijakan drone tidak

disarankan karena biaya yang dikeluarkan

besar mencapai Rp1,5 triliun untuk satu

pesawat.

“Biayanya satu drone sangat tinggi.

Sementara berapa banyak yang dapat

digunakan untuk men-cover laut Indonesia?”

katanya kepada Bisnis, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, pelaksanaan Indeso selama ini

juga kurang efektif karena ketidakseriusan

aparat di lapangan dan anggaran

pengawasan yang terus dikurangi.

Suhana berpendapat pemerintah sebaiknya

beralih pada kebijakan yang bersifat soft,


yang tidak mengeluarkan banyak biaya

namun dirasa cukup efektif untuk menangani

IUU Fishing.

“Masih ada cara lain, seperti membuat

kebijakan bersifat soft dengan menerapkan

sistem asal usul ikan seperti yang diterapkan

Uni Eropa. Siapa yang tangkap, di mana,

alat tangkapnya apa, koordinatnya berapa,

semuanya tercatat,” jelasnya.

Menurutnya, Uni Eropa cukup terbantu

dengan kebijakan tersebut. Dia mengatakan

hal tersebut bisa diterapkan di Asean karena

pencurian ikan disinyalir dilakukan negara-

negara tetangga.

“Tidak perlu biaya tinggi, tinggal bagaimana

mendesak Asean untuk menerapkan

kebijakan ini bersama-sama, sehingga IUU

Fishing dapat diberantas,” katanya.

Editor : Hery Lazuardi


ikan seharga mobil Mercy

Aug 23, 2014

Laut ternyata menyimpan potensi yang luar

biasa. Bayangkan saja, di kawasan perairan

bebas Samudera Hindia, terdapat ikan yang

berharga sama dengan merek mobil mewah

bikin Jerman, Mercedez Benz. Ikan ini

dihargai lebih dari Rp 1 miliar per ekor.

Pengajar Institut Pertanian Bogor Suhana

yang ikut dalam diskusi kelautan

diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri

mengatakan ikan tersebut berjenis Blue

Fintuna. Hanya lima negara boleh

menangkap ikan ini. Indonesia termasuk


punya hak mencari ikan tersebut, tapi

dengan kuota yang telah ditentukan.

“Harganya seharga mobil Mercy, itu ada di

Samudera Hindia. Indonesia sendiri kuota

hanya 750 ton per tahun,” kata Suhana di

Kantor Kadin, Jakarta, Jumat (22/8).

Selain Indonesia, negara lain yang boleh

menangkap ikan ini adalah Jepang dengan

kuota 3.000 ton per tahun, Australia dengan

5.000 ton per tahun. Kemudian disusul

Selandia Baru dan Korea Selatan.

“Indonesia paling sedikit kuotanya, padahal

kita lokasinya paling dekat. Jepang dapat

kuota banyak karena mereka klaim ikan ini

berasal dari mereka dan berkembang biak di

Samudera Hindia itu,” tegasnya.

Untuk bisa menangkap dan menjual ikan ini,

Indonesia dan 4 negara lain tergabung

dalam organisasi yang disebut CCSBT.

Negara selain kelima anggota kartel ini

diharamkan menangkap Blue Fintuna, walau

pun kapalnya berada di laut bebas.


“Menangkap tuna itu masuk organisasi itu,

Indonesia baru aktif dalam 2-3 tahun

belakang. Tanpa itu ilegal. Indonesia

anggota aktif,” jelasnya.

Untuk masuk anggota organisasi CCSBT

ternyata tidak gratis. Indonesia harus

membayar sekitar Rp 1 miliar per tahun yang

anggarannya diambil dari APBN. Namun jika

dihitung dari hasil ikan yang ditangkap,

Indonesia masih untung banyak.

“Satu ekor ikan itu besar bisa ber ton-ton itu

seharga Mercy per ekor. Ikan ini dijual ke

Jepang untuk dikonsumsi. Sekarang kita

minta perhatian pemerintah agar terus

melobi dan kuota kita ditambah,” kata

Suhana.Merdeka.com


Berhak Tangkap Ikan Seharga Rp 1

Miliar/Ekor, Jatah RI Paling Sedikit

23 Agustus 2014 | 19:00

NEFOSNEWS, Jakarta - Indonesia bersama

empat negara lain berhak menangkap ikan

seharga Rp 1 miliar/ekor yang hidup di

Samudera Hindia. Namun jatah tangkap kita

paling sedikit, meski lokasi ikan itu paling

dekat dengan Indonesia.

Ikan super mahal yang dimaksud adalah

jenis Bluefin Tuna (Tuna Sirip Biru). Di dunia

ini, hanya ada lima negara yang

diperbolehkan menangkapnya, yakni

Indonesia, Australia, Selandia Baru, Jepang,

dan Korea Selatan.


Ikan tuna Bluefin berukuran hampir 100 kg

bisa mencapai US$ 100 ribu (Rp 1 miliar),

bahkan lebih. Bluefin mudah ditemui di

Perairan Selatan Jawa hingga ke Timur

Indonesia. Ikan ini juga dijumpai di Perairan

Australia hingga Papua Nugini.

“Harganya seharga mobil Mercy, itu ada di

Samudera Hindia. Indonesia sendiri kuota

hanya 750 ton per tahun,” kata Suhana,

Dosen IPB, di Jakarta Jumat (22/8/14).

Jika Indonesia mendapat jatah tangkap

Bluefin 750 ton per tahun, Jepang mendapat

kuota 3.000 ton per tahun. Australia bahkan

5.000 ton per tahun.

“Indonesia paling sedikit kuotanya, padahal

kita lokasinya paling dekat. Jepang dapat

kuota banyak karena mereka klaim ikan ini

berasal dari mereka dan berkembang biak di

Samudera Hindia itu,” jelas Suhana.

Lima negara yang berhak menangkap

Bluefin tergabung dalam sebuah organisasi

yang dinamakan CCSBT (The Commission

for the Conservation of Southern Bluefin

Tuna). Keanggotaan CCSBT tidak gratis.


Indonesia harus membayar sekitar Rp 1

miliar per tahun yang anggarannya diambil

dari APBN.

Suhana berharap, ke depannya pemerintah

bisa melakukan lobi agar kuota tangkap

Blufin bisa ditambah. “Satu ekor ikan itu

besar bisa ber ton-ton itu seharga Mercy per

ekor. Ikan ini dijual ke Jepang untuk

dikonsumsi. Sekarang kita minta perhatian

pemerintah agar terus melobi dan kuota kita

ditambah.” (anila)

Caption Foto: Ikan Bluefin Tuna (Tuna Sirip

Biru). ( worldwildlife.org)


BAGIAN DUA : GEJOLAK POLITIK 2014 :

MENOLAK PENGGABUNGAN KKP

DENGAN KEMENTAN DAN USULAN

PEMBENTUKAN MENKO MARITIM


Langkah Mundur, Rencana Jokowi

Gabungkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Jum'at, 22 Agustus 2014 , 20:26:00 WIB

RENCANA Joko Widodo dalam menyusun

komposisi kementeriannya dinilai bergerak

mundur dalam hal kelautan dan perikanan.

Rencana penggabungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan dan Kementerian

Pertanian adalah bentuk langkah mundur ini.

Menurut Sektretaris Jenderal Koalisi Rakyat

untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul

Halim, Jumat (22/8), hasil gabungan dua

kementerian itu akan diberi nama

Kementerian Kedaulatan Pangan.

“Rencana penggabungan kedua kementerian

tersebut bertentangan dengan visi-misi

jokowi selama ini yang sangat

mengedepankan visi pembangunan sumber

daya kelautan,” kata Halim dalam

keterangan tertulisnya di Jakarta.

Merujuk pada Undang-undang nomor 39

tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

Kementerian kelautan, dan perikanan

http://www.jurnas.com/tag/jokowi


menurut Halim merupakan kementerian

urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya

telah disebutkan dalam UUD 1945.

Memang tidak ada yang mengharuskan

sektor kelautan dan perikanan jadi

kementerian tersendiri. Namun

pengubahannya harus mempertimbangkan

delapan aspek antara lainefisiensi dan

efektivitas; cakupan tugas dan

proporsionalitas beban tugas;

kesinambungan, keserasian, dan

keterpaduan pelaksanaan tugas;

perkembangan lingkungan global; perubahan

dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;

peningkatan kinerja dan beban kerja

pemerintah; kebutuhan penanganan urusan

tertentu dalam pemerintahan secara mandiri;

serta kebutuhan penyesuaian peristilahan

yang berkembang.

“Presiden tidak dapat langsung

membubarkan kementerian kelautan dan

perikanan tetapi harus mendapatkan

pertimbangan dari DPR,” kata Halim.

Presiden menurutnya dapat menjadikan

Kementerian Kedaulatan Pangan sebagai

kementerian koordinasi terkait dengan


kepentingan sinkronisasi dan koordinasi

urusan kementerian khususnya di bidang

pangan.

Ia melanjutkan, Penggabungan kementerian

dapat dilakukan tidak hanya dengan

mempertimbangkan aspek efisiensi

anggaran, melainkan harus berukuran pada

seberapa besar potensi yang akan dikelola

dan jalur koordinasi dengan pimpinan

nasional.

Ia mencontohkan negara lain, Norwegia

misalnya. Melihat potensi perikanan negara

ini yakni keempat terbesar di duniadan

perdagangan yang besar, urusan perikanan

digabung menjadi Kementerian

Perdagangan, Industri dan Perikanan.

Dengan kementerian ini, pimpinan nasional

bisa fokus dan tidak kesulitan berkoordinasi

terkait perikanan. “Jika Jokowi memaksa

penggabungan tersebut, akan lebih buruk

ketimbang Orde Baru,” ujar Halim.

Tantangan di bidang kelautan dan perikanan

menurutnya tidak sebatas pada aspek


produksi, melainkan juga distribusi dan

pemerataan konsumsi di tingkat nasional.

Di level produksi, Data Food and Agricultural

Organization (FAO) 2014, Indonesia adalah

negara produsen kedua perikanan tangkap

setelah Cina. Namun aspek distribusi masih

lemah Demikian pula soal konsumsi yang

terindikasi dipasok dengan produk impor.

Penolakan juga datang dari Pusat Kajian

Kelautan dan Peradaban Maritim

(PK2PM). Kepala Riset PK2PM Suhana

mengatakan,urusan kelautan tidak hanya

urusan pangan saja, tetapi banyak aspek

yang terkait.

Misalnya ia mencontohkan aspek sumber

daya manusia, pengelolaan sumberdaya

kelautan dan perikanan yang memperhatikan

aspek ekologi dan budaya, revitalisasi

pelayaran rakyat dan kepelabuhan, inovasi

teknologi, manajemen sumber daya laut,

revitalisasi koperasi perikanan, dan

penguatan BUMN perikanan.

“Rencana penggabungan kementerian

kelautan dan perikanan dengan kementerian

pertanian justru akan mengecilkan kembali


berbagai upaya yang telah dilakukan selama

ini, walaupun belum optimal,” kata Suhana.

Ia menilai, Jokowi malah harus memperkuat

keberadaan Kementerian Kelautan dan

Perikanan serta mengefektikan koordinasi

antarkementerian terkait kelautan agar

pembangunan kelautan lima tahun ke depan

dapat dipercepat.

Reporter : Suriyanto

Redaktur : Rihad Wiranto

- See more at:

http://m.jurnas.com/news/146965/Langkah-

Mundur-Rencana-Jokowi-Gabungkan-

Kementerian-Kelautan-dan-Perikanan---

2014/1/Ekonomi/Ekonomi/#sthash.kHxSVNm

I.dpuf


Baru Wacana, Sudah Ramai Orang Kritik

Konsep Ini

Penggabungan Kementerian Kelautan &

Pertanian

Senin, 25 Agustus 2014 , 10:00:00 WIB

Harian Rakyat Merdeka

RMOL. Wacana Tim Transisi Joko Widodo-

Jusuf Kalla membentuk postur kabinet

ramping dengan peleburan kementerian

menuai kontroversi. Salah satunya,

penggabungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) dan Kementerian

Pertanian. Jokowi diminta mengkaji serius

rencana ini agar tidak jadi kemunduran.

Hal itu disampaikan Kepala Riset Pusat

Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim

(PK2PM), Suhana kepada Rakyat Merdeka,

di Jakarta, kemarin. Menurutnya,

penggabungan dua kementerian itu akan

menghambat pembangunan sumber daya

kelautan.

“Meski sumber daya perikanan merupakan

bagian pokok pangan bangsa, tapi wacana

ini akan menghambat visi pembangunan

sumber daya kelautan. Hal ini juga


bertentangan dengan apa yang digembar-

gemborkan presiden terpilih Jokowi selama

ini,” kata Suhana.

Dia menyatakan, pembentukan dan

pengubahan kementerian harus dengan

mempertimbangkan delapan aspek.

Diantaranya; efisiensi dan efektifitas,

cakupan tugas dan proporsionalitas beban

tugas, kesinambungan, keserasian, dan

keterpaduan pelaksanaan tugas, serta

perkembangan lingkungan global.

Dia menanggap, penggabungan dua

kementerian ini tidak memenuhi delapan

kriteria tersebut. “Penggabungan tersebut

membuat beban kerja di kementerian itu

menjadi sangat berat, tidak efisien, efektif,

dan proporsional,” tuturnya.

Berbagai pihak juga mengingatkan agar

penggabungan kedua kementerian ini tidak

mengorbankan hak-hak rakyat. Seperti

kesempatan rakyat untuk meningkatkan

kesejahteraannya. Kemudian juga

kesempatan rakyat untuk mendapatkan

harga pangan yang murah.


Tak hanya itu, lanjut dia, presiden tidak

dapat langsung membubarkan KKP, karena

harus mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang No 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

KKP adalah kementerian urusan

pemerintahan yang ruang lingkupnya telah

disebutkan dalam UUD 1945.

“Kalau mau, presiden dapat menjadikan

Kementerian Kedaulatan Pangan, sebagai

kementerian koordinasi terkait dengan

kepentingan sinkronisasi dan koordinasi

urusan kementerian khususnya di bidang

pangan,” sarannya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk

Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim

menambahkan, penggabungan kementerian






nasional.

Dia pun mencontohkan penggabungan

kementerian bidang kelautan di Norwegia.


Urusan perikanan digabung menjadi

Kementerian Perdagangan, Industri dan

Perikanan. Penggabungan kementerian

tersebut dilakukan dengan

mempertimbangkan potensi perikanan yang

besar (keempat terbesar di dunia).

“Sementara kalau di sini beda. Wacana

penggabungan KKP dengan Kementan

hanya mempertimbangkan faktor kemiripan

peran. Tidak memperhatikan faktor

kepemimpinan nasional. Jika Jokowi

memaksa penggabungan tersebut, akan

lebih buruk ketimbang Orde Baru,”

tandasnya.

Dia menjelaskan, urusan kelautan tidak

hanya urusan pangan saja, tetapi banyak

aspek yang terkait. Misalnya penyiapan

sumber daya manusia, pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan yang

memperhatikan aspek ekologi dan budaya,

revitalisasi pelayaran rakyat dan

kepelabuhan, inovasi teknologi budidaya,

manajemen sumber daya laut, revitalisasi

koperasi perikanan, serta penguatan BUMN

perikanan.


Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK tengah

menyiapkan postur kabinet yang ramping.

Tim Transisi menilai perlu ada peleburan

kementerian. Salah satunya, Kementan dan

KKP akan dilebur menjadi Kementerian

Kedaulatan Pangan, serta Kementerian

Perindustrian dan Kementerian Perdagangan

digabung jadi Kemenperindag. Dengan

peleburan ini, Tim Transisi mengklaim

negara bisa hemat Rp 3,8 triliun.

Opsi kedua yang ditawarkan, menteri dibuat

berdasarkan Undang Undang, artinya

kementerian diatur berdasarkan regulasi

dengan mengandalkan UU Kementerian

Negara.

Sementara Deputi Tim Transisi Jokowi-JK

Bidang Arsitektur Kabinet Andi Widjajanto

mengatakan, opsi ini akan mengatur

panduan untuk membentuk setiap

kementerian. ***


LSM Tolak Penggabungan Kementerian

Pertanian Dengan KKP

Minggu, 24 Agustus 2014 | 11:07

[SORONG, PAPUA BARAT] Lembaga

swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk

Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian

Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)

menolak rencana penggabungan

Kementerian Pertanian dengan Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

"Penggabungan (Kementerian Pertanian

dengan Kementerian Kelautan dan

Perikanan) ini dinilai Kiara dan PK2PM

sebagai sebuah kemunduran, meski sumber

daya perikanan merupakan bagian pokok

pangan bangsa," kata Sekjen Kiara Abdul

Halim dalam rilis yang diterima di Sorong,

Papua Barat, Minggu (24/8).

Menurut dia, usulan menggabungkan kedua

kementerian tersebut menjadi Kementerian

Kedaulatan Pangan bertentangan dengan

visi misi yang mengedepankan

pembangunan sumber daya kelautan Ia

mengingatkan seorang presiden tidak dapat

langsung membubarkan Kementerian


Kelautan dan Perikanan tetapi harus

mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Seharusnya Presiden, lanjutnya, dapat

menjadikan Kementerian Kedaulatan

Pangan, sebagai kementerian koordinasi

terkait dengan kepentingan sinkronisasi dan

koordinasi urusan Kementerian khususnya di

bidang pangan.

Kiara menyetujui usulan pembentukan

Kementerian Koordinator Maritim untuk

mengatasi egosektoral antarkementerian di

mana kewenangan KKP saat ini kerap

dibajak kementerian sektoral lainnya.

Oleh karena itu, menurut Abdul Halim,

merupakan gagasan yang baik bila dibentuk

Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman. Dengan demikian, seluruh

fungsi kemaritiman dapat didelegasikan ke

Kementerian Maritim tersebut.

"Sebaiknya memang ada Kementerian

Maritim yang dibawahnya membawahi fungsi

perikanan, kelautan, dan hal-hal terkait

lainnya yang selama ini tersebar di

kementerian sektoral lainnya," katanya.


Ia berpendapat agar Kemenko Maritim itu

tidak "bentrok" dengan Kementerian

Koordinator Perekonomian dan Kementerian

Koordinator Kesejahteraan Rakyat, maka

harus dibuat payung hukumnya yang jelas.

Sementara itu, Kepala Riset PK2PM Suhana

dalam rilisnya menegaskan urusan kelautan

tidak hanya urusan pangan tetapi banyak

yang harus dipersiapkan antara lain

penyiapan sumber daya manusia, serta

pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan yang memperhatikan aspek

ekologi dan budaya.

"Rencana penggabungan kementerian

kelautan dan perikanan dengan kementerian

pertanian justru akan mengecilkan kembali

berbagai upaya yang telah dilakukan selama

ini, walaupun belum optimal," katanya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri

Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

mengusulkan agar pemerintahan baru

membentuk Kementerian Koordinator

Maritim guna mengoptimalkan potensi

perikanan.


"Sebagai negara maritim, Indonesia wajib

dan perlu membentuk itu. Selama ini kita

belum optimal memanfaatkan potensi

ekonomi di sektor ini," kata Wakil Ketua

Umum Kadin Bidang Kelautan dan

Perikanan Yugi Prayanto. [Ant/L-8]


Soal Kelautan dan Perikanan, Jokowi

Alami Kemunduran

Minggu, 24 Agustus 2014 09:21 WIB

beritabatavia.com - Presiden terpilih 2014,

Joko Widodo (Jokowi), berniat

menggabungkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian

(Kementan) menjadi Kementerian

Kedaulatan Pangan. Hal ini dinilai Koalisi

Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan

Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban

Maritim (PK2PM) sebagai sebuah langkah

kemunduran, meski sumber daya perikanan

merupakan bagian pokok pangan bangsa.

Penggabungan kedua kementerian tersebut

dinilai bertentangan dengan visi misi Jokowi

selama ini yang sangat mengedepankan visi

pembangunan sumber daya kelautan.

Merujuk pada UU No 39/2008 tentang

Kementerian Negara maka KKP merupakan

kementerian urusan pemerintahan yang

ruang lingkupnya telah disebutkan dalam

UUD 1945. Demikian siaran pers bersama

Kiara dan PK2PM yang diterima redaksi


beritabatavia.com, Minggu (24/8)

Walaupun tidak harus dibentuk dalam satu

kementerian tersendiri, pembentukan dan

pengubahan kementerian harus

mempertimbangkan delapan aspek.

Kedelapan aspek ini adalah efisiensi dan

efektivitas, cakupan tugas dan

proporsionalitas beban tugas,


keterpaduan pelaksanaan tugas,

perkembangan lingkungan global, perubahan

dan/atau perkembangan tugas dan fungsi,


pemerintah, kebutuhan penanganan urusan

tertentu dalam pemerintahan secara mandiri,

dan/atau kebutuhan penyesuaian

peristilahan yang berkembang.

Presiden tidak dapat langsung

membubarkan KKP, tetapi harus

mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Presiden dapat menjadikan Kementerian

Kedaulatan Pangan sebagai kementerian

koordinasi terkait kepentingan sinkronisasi

dan koordinasi urusan kementerian,

khususnya di bidang pangan. Abdul Halim,


Sekretaris Jenderal Kiara, mengatakan

penggabungan kementerian dapat dilakukan

tidak hanya dengan mempertimbangkan

aspek efisiensi anggaran, tetapi harus

berukuran pada seberapa besar potensi

yang akan dikelola dan jalur koordinasi

dengan pemimpin nasional.

Ia mencontohkan di Norwegia, misalnya,

melihat potensi perikanan (keempat terbesar

di dunia) dan perdagangan yang besar,

urusan perikanan digabung menjadi

Kementerian Perdagangan, Industri, dan

Perikanan. Dengan kementerian tersebut,

pemimpin nasional bisa fokus dan tidak

kesulitan berkoordinasi terkait perikanan.

Jika Jokowi memaksa penggabungan

tersebut, akan lebih buruk ketimbang Orde

Baru,â€ ujarnya. Menurutnya, tantangan di

bidang kelautan dan perikanan tidak sebatas

pada aspek produksi, tetapi juga distribusi

dan pemerataan konsumsi di tingkat

nasional. Di level produksi, ia melanjutkan,

Indonesia terbilang sebagai negara produsen

kedua perikanan tangkap setelah Tiongkok

(FAO, 2014).


Ironisnya, distribusi masih menjadi persoalan

yang belum dituntaskan Presiden SBY dalam

10 tahun terakhir. Demikian pula soal

konsumsi yang terindikasi dipasok dengan

produk impor.

Mengecilkan

Suhana, Kepala Riset PK2PM

menegaskan, urusan kelautan tidak hanya

urusan pangan, tetapi banyak aspek yang

terkait. Ia memaparkan, misalnya, penyiapan

sumber daya manusia, pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan yang

memperhatikan aspek ekologi dan budaya,

revitalisasi pelayaran rakyat dan

kepelabuhan, inovasi teknologi budi daya

ikan air tawar, payau dan laut, manajemen

sumber daya laut, revitalisasi koperasi

perikanan, serta penguatan BUMN

perikanan.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, rencana

penggabungan KKP dengan Kementan

justru akan mengecilkan kembali berbagai

upaya yang telah dilakukan selama ini,

walaupun belum optimal. Tak pelak, ia

menambahkan, upaya yang harus dikoreksi

Presiden terpilih Jokowi adalah memperkuat


keberadaan KKP. Selain itu, mengefektikan

koordinasi antarkementerian terkait kelautan

agar pembangunan kelautan lima tahun ke

depan dapat dipercepat dan sesuai cita-cita

republik.

Sumber SH di KKP, Jumat, mengatakan, ia

sangat menyayangkan jika KKP

digabungkan dengan Kementan. â€œKarena

itu, kita butuh dukungan media agar

kementerian ini tetap ada,â€ ucapnya. Ia

menilai selama ini KKP telah berjuang dalam

memajukan sektor kelautan dan perikanan

Indonesia sejak didirikan mantan Presiden

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 10

November 1999. o ndy


BAGIAN TIGA : JOKOWI DAN POROS

MARITIM


Jalur Transportasi Udara Bisnis Kelautan

Perlu Ditingkatkan

Selasa, 04 November 2014 | 18:52

Jakarta - Dosen Institut Pertanian Bogor

(IPB) Suhana mengatakan pembangunan

bandara khusus untuk perikanan dapat

menekan biaya logistik industri perikanan

dan kelautan.

"Yang pasti akan mengurangi biaya-biaya

lain semisal pungutan liar oleh oknum yang

selama ini terjadi di jalur darat," katanya

kepada beritasatu.com, Selasa (4/11).

Menurut pria yang juga menjadi anggota

penasihat Kamar Dagang dan Industri

(Kadin) ini, bandara khusus perikanan dapat

menjaga kesegaran ikan tangkap, karena

transportasi dilakukan dengan lebih cepat.

"Ini harus didukung karena secara hitung-

hitungan lebih ekonomis, selain menjaga

kesegaran ikan karena ikan segar harganya

juga lebih mahal," tambahnya.

Lebih lanjut, Suhana menilai pemerintah

selama ini telah menciptakan iklim kondusif


melalui penerapan Bea Keluar (BK) yang

kompetitif. Hanya saja, pemerintah perlu

lebih banyak memberi insentif berbentuk

benih ikan budidaya dan keterjaminan

pasokan solar bagi nelayan.

"Stasiun Pengisian Solar (SPDN) harus lebih

merata," katanya.

Ekspor kelautan telah berkontribusi terhadap

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sekitar Rp 300 miliar per tahunnya. Ikan hias

sendiri misalnya, telah memberi sekitar Rp 3

miliar dari ekspor sebesar 1 miliar ekor

dimana setiap ekornya dikenakan PNBP

sebesar Rp 3.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan

Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan akan

membangun bandara khusus ikan dengan

biaya yang lebih murah.

Suhana menilai rencana tersebut berangkat

dari pengalaman Susi sebagai pelaku usaha

perikanan. Pada 2006 lalu, Susi air

mengangkut lobster dari Pangandaran ke

Jawa Timur. Hal tersebut meningkatkan

efisiensi dan mampu menekan biaya logistik.


"Saya kira perlu dikembangkan sarana

transportasi yang lebih cepat lewat jalur

udara, selama ini ikan yang diangkut dari

Cilacap menuju Muara Baru lewat jalur darat

terbukti kurang efektif," paparnya.

Penulis: Yosi Winosa/AF

http://www.beritasatu.com/industri-

perdagangan/222688-jalur-transportasi-

udara-bisnis-kelautan-perlu-ditingkatkan.html


Transportasi Antarpulau Perlu

Dihidupkan Kembali

Penulis: Kartika Virgianti 15:10 WIB | Senin,

01 September 2014

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala

Riset Pusat Kajian-Pembangunan Kelautan

dan Peradaban Maritim (PK2PM),

Suhana, mengatakan transportasi antarpulau

harus dihidupkan kembali. Dulu, kapal

perintis bisa melayani pulau-pulau kecil, tapi

sekarang sudah tidak ada lagi.

“Transportasi antarpulau tidak jalan, padahal

itu penting untuk pengiriman bahan pangan,

misalnya dalam perdagangan hasil kopi,

kopra, atau hasil pertanian lainnya,” kata

Suhana dalam acara peluncuran dan bedah

buku Bukan Bangsa Kuli di kawasan Tebet,

Jakarta Selatan, Jumat (29/8),

Suhana menceritakan pada sekitar tahun

2010 atau 2011 Jakarta kekurangan ikan

patin sehingga harus impor dari Tiongkok.

Padahal di Jambi sedang panen dalam

jumlah besar. Jakarta memilih impor dari

Tiongkok karena ongkosnya lebih murah


daripada biaya pengiriman dari Jambi.

Suhana menyebut kenyataan seperti itu

sebagai masalah besar.

Suhana mengakui, saat ini

sebagian penumpang tidak lagi berminat

naik kapal laut. Selain biaya lebih mahal,

juga memakan waktu perjalanan yang lama.

Pesawat terbang atau kereta api lebih dipilih

sebagai moda transportasi.

“Kalau memang sudah tidak ada penumpang

yang mau naik kapal laut, agar penggunaan

kapal laut dialihkan untuk mengangkut

barang, bukan lagi untuk penumpang. Ini

supaya perdagangan antarpulau kembali

berjalan,” usulnya.

Kebutuhan pangan dunia akan protein

menurut Suhana sekitar 30-40

persen sumbernya dari ikan,

sementara Indonesia selalu mengekspor

ikan yang kualitasnya bagus, ikan berkualitas

berlomba-lomba diekspor pemerintah demi

meraup devisa.

“Kita memberikan makanan yang baik untuk

negara lain, sementara ikan yang matinya


setahun lalu (misalnya ikan asin, Red) masih

dikonsumsi oleh masyarakat kita, yang

gizinya tentu sudah tidak ada. Sementara

cara menjualnya di pasar pun digeletakkan

begitu saja di tanah, sangat kotor sekali,”

kata dia menyesalkan.

Suhana juga mengusulkan sebaiknya yang

lebih banyak diekspor ke luar negeri ikan

hias, sedangkan ikan untuk konsumsi

sebagian besarnya untuk konsumsi

masyarakat terlebih dahulu, guna perbaikan

gizi sumber daya manusia (SDM).

Mennurut Suhana bukan berarti Indonesia

tidak melakukan ekspor sama sekali, hanya

saja diperlukan strategi. Ikan segar harus

dikonsumsi oleh masyarakat sendiri, karena

ikan tersebut sudah disubsidi pemerintah.

Disubsidi dalam arti bahan bakar minyak

(BBM) yang digunakan nelayan untuk melaut

menggunakan BBM subsidi.

Bahkan budidaya ikan juga disubsidi, yaitu

pakan ternaknya. Tetapi hasil panennya

yang kualitasnya baik itu malah diekspor 100

persen ke luar negeri.


Beberapa Kemajuan di Bidang Kelautan

Kepala Sub-bidang Kerja Sama Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), Shahandra

Hanitiyo dalam kesempatan yang

sama, mengungkapkan bahwa Indonesia

boleh berbangga karena ada beberapa

pencapaian di bidang kelautan.

Shahandra yang merupakan cucu Perdana

Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja,

pencetus Deklarasi Djuanda 13 Desember

1957 mengatakan lembaga kelautan dan

perikanan (KKP) kita sudah berdiri sejak

zaman Presiden Gus Dur, kurang lebih

sudah 15 tahun.

Ia kemudian menjelaskan sebelum ada KKP,

laut Indonesia banyak ilegal fishing, yang

kerugiannya hampir Rp 30 triliun tiap tahun.

Akan tetapi ia tidak memungkiri ketika tim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

datang ke KKP, jumlah kerugian yang

terdata malah mencapai tiga kali lipat.

Bagaimanapun juga, kemajuan yang ia

maksud adalah data yang sudah berhasil


didokumentasikan dan transparansi yang

semakin terbuka.

Berdasarkan data dari Food and Agriculture

Organization (FAO), Indonesia berada di

peringkat kedua dalam bidang perikanan

tangkap, pertama Tiongkok. Itu harus

dipertahankan, yang berarti dunia mengakui

hasil laut Indonesia.

Terkait rencana Giant Sea Wall menurut

Shahandra, apapun upaya yang dilakukan

untuk menggerus wilayah laut, baik itu Giant

Sea Wall maupun reklamasi pantai, pasti

akan berdampak bagi laut.

“Saya masih ragu, mungkin secara

perekonomian akan menguntungkan, tetapi

dari segi kelautan pasti akan ada dampaknya

karena proyek itu menduduki wilayah laut,

misalnya merusak ekosistem laut,” kata dia.

Editor : Sotyati


Ini Tugas Pertama Menko Kemaritiman

27/10/2014 19:06 WIB

| Dika Irawan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman,

Indroyono Soesilo diminta segera

mensinkronisasikan empat kementerian di

bawahnya, yaitu Kementerian Perhubungan,

Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pariwisata, dan Kelautan Perikanan.

“Selama ini kementerian tersebut berjalan

sendiri-sendiri,” kata peneliti dari Pusat


Peradaban Maritim, Suhana, kepada

Geotimes di Jakarta, Senin (27/10).

Dengan kementerian perhubungan,

Kemenko Kemaritiman harus mulai

menyusun konektivitas transportasi antar

pulau.

“Bagaimana menghubungkan wilayah timur

yang memiliki bahan baku perikanan,

dengan wilayah barat yang memiliki

pengolahannya,” katanya.

Kemudian dengan Kementerian Pariwisata,

Kemenko Maritim segera memikirkan


pengembangan wisata berbasis kelautan

tanpa menyingkirkan nelayan sekitar.

Menurut Suhana, pengembangan wisata

kelautan selalu menafikan kehadiran

nelayan. “Selama ini kan, kalau ada potensi

wisata nelayan sering diusir,” katanya.

Selanjutnya dengan Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, Kemenko Maritim

harus memastikan tak ada lagi pencemaran

di laut akibat pertambangan.

“Banyak pertambangan itu berada di wilayah

laut,” katanya.

Adapun Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kemenko Maritim harus

mengkoordinasikan pengembangan sistem

logistik, salah satunya membereskan

birokrasi yang berbelit-belit terkait sewa

kapal.

“Sebelumnya kan sewa kapal itu harus ijin ke

kementerian perhubungan dan kelautan

perikanan,” katanya. “Akibat hal itu urusan di

laut jadi berbelit-belit,” katanya.


Selain itu, menurut Suhana, Undang-undang

Kelautan yang baru disahkan diminta segera

diterjemahkan ke dalam program kerja

kementerian.

“Undang-undang itu sebagai panduan

mewujudkan konsep kemaritiman yang

diusung,” katanya.

Adapun tentang sosok Indroyono Soesilo

yang menjabat Menteri Koordinator Maritim,

Suhana enggan berkomentar terlalu panjang.

“Kita belum bisa bandingkan, karena

kementeriannya saja baru ada sekarang,”

katanya.

Saat pengumuman kabinet Minggu lalu,

Presiden Joko Widodo menunjuk Indroyono

Soesilo sebagai menteri koordinator bidang

kemaritiman. Ia terakhir memegang jabatan

Direktur Badan Pangan dan Pertanian PBB.

http://geotimes.co.id/kabinet/10883-ini-tugas-

pertama-menko-kemaritiman.html

http://geotimes.co.id/kabinet/10883-ini-tugas-pertama-menko-kemaritiman.html

http://geotimes.co.id/kabinet/10883-ini-tugas-pertama-menko-kemaritiman.html


Dorong Perikanan, Wilayah Timur Harus

Punya Pembangkit

Republika, Selasa, 04 November 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cita-cita

menjayakan industri perikanan wilayah timur

harus didukung suplai energi yang cukup

termasuk listrik dan bahan bakar. Karena itu,

wilayah timur dinilai harus memiliki

pembangkit sendiri.

Dosen Ekonomi Sumberdaya dan

Lingkungan (ESL) IPB Suhana

mengatakan undang-undang kelautan yang

akhirnya disahkan membuka jalan untuk

menggarap energi laut, terutama oleh

Kementerian ESDM.

"Untuk wilayah timur yang banyak berupa

kepulauan, pembangkit seperti ini lebih

berkelanjutan dibandung air yang

terpengaruh El Nino dan La Nina," kata

Suhana di kantor Kadin, Selasa (4/11).

Ia mengatakan harus dipetakan dulu besaran

potensi energi gelombang per wilayahnya.

Negara maju di Eropa sudah banyak yang


menggunakan dan teknologi yang masuk

pun dari sana.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan

dan Perikanan Yugi Prayanto juga

sependapat dengan Suhana. Kadin

mendorong dibangunnya pembangkit energi

listrik di sentra produksi dan pengolahan

agar biaya operasi bisa ditekan.

Mengandalkan energi dari BBM akan

membengkakan biaya produksi. "Aliran listrik

yang stabil juga membantu berdirinya cold

storage untuk penyimpanan produk

perikanan,'' kata dia.

Mantan Wagub Gorontalo dan Wakil Ketua

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Tony

Uloli juga mendukung adanya pembangkit

listrik di wilayah timur. "Wilayah timur harus

buat pembangkit energi," kata dia.

Investasi di awal bisa jadi memang besar.

Berkaca pada negara-negara lainnya, ia

melihat potensi balik yang lebih baik.


Target Produksi Ikan 38,2 juta ton pada

2019

August 23, 2014 by Inggit

Fokus utama pemerintahan baru di sektor

perikanan adalah mengoptimalisasi produksi

perikanan budi daya nasional dan produksi

perikanan tangkap di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.

Target produksi perikanan budi daya dan

nasional pada tahun 2019 adalah 38,2 juta

ton.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang Industri

(Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi

Prayanto, road map mengenai sektor maritim

di Indonesia untuk pemerintahan baru telah

mencapai tahap finalisasi.




ketahanan pangan nasional,” katanya di

Jakarta, Jumat (22/8/2014).



http://thepresidentpostindonesia.com/author/inggit/


menjelaskan, saat ini hasil ikan tangkap




ton.





yang paling diperhitungkan,” ujarnya. Dia

menambahkan, produksi keseluruhan sektor

perikanan tangkap dan budidaya, termasuk

rumput laut mencapai 18 juta ton per tahun.

Menurut Suhana, hal yang perlu diperhatikan

dalam pertumbuhan sektor budi daya adalah

mengenai benih dan pakan. “Kalau teknologi

ini kita kembangkan terus, dalam rentang 5

tahun tidak menutup kemungkinan bisa

tercapai,” jelas Suhana. (jok)

http://thepresidentpostindonesia.com/2014/0

8/23/target-produksi-ikan-382-juta-ton-pada-

2019/


Produksi Ikan Bisa Meningkat, Banyak

Infrastruktur Sektor Perikanan Masih Belum

Memadai

Kompas, Senin, 08 Desember 2014

Repro: KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

@KOMPAS cetak

Jakarta, baranews.co - Kebijakan

pelarangan alih muat kapal di tengah laut

dan moratorium izin baru kapal penangkap

ikan dapat meningkatkan produksi ikan.


Namun, kebijakan itu perlu ditopang oleh

perbaikan dan pembangunan infrastruktur

sektor perikanan dan kemampuan nelayan

lokal.

Hal tersebut disampaikan para pemangku

kepentingan di sektor perikanan, seperti

pemerintah daerah, kelompok-kelompok

nelayan, dan otoritas kepelabuhanan, di

sejumlah daerah yang dihimpun Kompas,

akhir pekan lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti, akhir pekan lalu, menyatakan,

tanpa moratorium izin kapal ikan dan

penghentian alih muatan kapal, pihaknya

tidak akan bisa menyelesaikan tugas

membenahi sektor perikanan.

”Kebijakan anti illegal fishing yang kita

canangkan telah menyumbangkan deflasi

pada perekonomian kita. Masyarakat bisa

membeli ikan tenggiri segar dengan harga

cukup murah. Banyak nelayan kecil yang

seharusnya paceklik ikan, tetapi masih dapat

tangkapan,” tutur Susi.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,

komoditas ikan segar menyumbang deflasi

untuk November 2014. Andilnya mencapai

0,02 persen dengan penurunan harga

sebesar 3,7 persen.

Kebijakan moratorium izin kapal asing dan

penanganan penangkapan ikan mulai

berdampak terhadap tangkapan nelayan di

Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai

contoh, tangkapan kapal Inka Mina yang

berkapasitas 32 gros ton kini mencapai 5-25

ton setiap minggu, dari hanya 1 ton.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Barat Gatot Rudiyono, Minggu

(7/12), menyatakan, kebijakan moratorium

izin kapal dan penanganan penangkapan

memang berdampak. ”Untuk di pelabuhan-

pelabuhan ikan, pasokan bertambah antara

20 persen hingga 30 persen. Selama ini,

kendalanya, kapal-kapal asing sering

mencuri ikan di perairan Kalimantan Barat,”

ujar Gatot.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan

Riau, Tarmizi mengatakan, jika kebijakan


pelarangan alih muat kapal di laut dan

moratorium izin kapal penangkap ikan

dilakukan secara konsisten, hal tersebut

dapat meningkatkan produksi ikan. Namun,

masih banyak hal yang harus dilakukan

setelah kebijakan itu.

Kelompok-kelompok nelayan lokal harus

lebih disiapkan untuk mencari ikan dengan

kapal-kapal besar. Sebagai gambaran,

volume ekspor ikan dari Anambas ke

Malaysia dan Singapura mencapai 300 ton

per bulan.

Infrastruktur perikanan, seperti tempat

pelelangan ikan, dermaga ikan, dan tempat

pendinginan ikan (cold storage), harus

dibangun atau ditingkatkan. ”Distribusi bahan

bakar minyak tempat-tempat penyimpanan

BBM juga perlu ditambah,” kata Tarmizi.

Secara terpisah, Kepala Riset Pusat Kajian


Maritim Suhana mengemukakan, hampir

mustahil memastikan pemberlakuan

moratorium izin kapal akan membawa

dampak signifikan hanya dalam satu bulan.

Kebijakan moratorium berlangsung seiring


dengan kenaikan harga BBM. Itu membuat

nelayan sulit melaut.

Selain itu, lanjut Suhana, penghentian izin

kapal dan larangan alih muatan kapal ikan

sejauh ini belum diimbangi upaya pemerintah

memperkuat kapal ikan lokal sebagai

pengganti kapal-kapal asing. Dampak

penertiban izin kapal dan larangan alih

muatan kapal akan terlihat dalam kurun

waktu tiga bulan, sesuai masa trip satu kapal

ikan besar.

Produksi bertambah

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

Ambon AA Cholieq Syahid mengatakan,

sejak Oktober, produksi ikan yang tercatat di

PPN Ambon meningkat dibandingkan

dengan beberapa bulan sebelumnya. Hasil

produksi Oktober 2014 sebanyak 5.436 ton

dan meningkat pada November menjadi

6.479 ton. ”Ini (hasil produksi) terlihat

mencolok sebelum dan sesudah penertiban

perikanan tangkap mulai diberlakukan. Itu

berarti kebijakan itu sudah berdampak,”

katanya.


Akibatnya, nilai produksi juga meningkat

mencapai Rp 122 miliar pada November,

dari yang sebelumnya Rp 114 miliar pada

Oktober. Jumlah kapal yang merapat di PPN

Ambon pada Oktober 41 buah dan

bertambah menjadi 46 buah pada

November.

Di Jawa Timur, nelayan di Kabupaten

Lamongan berharap harga ikan bisa stabil

meski pasokan melimpah. Dengan adanya

pabrik pengolahan, tangkapan ikan pun

dapat terserap.

Menurut Wakil Ketua Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia Lamongan Sudarlin, perlu

ada jaminan ikan dari nelayan bisa terserap.

”Makin banyak pabrik pengolahan dengan

produk yang beragam makin bagus karena

membuka kesempatan kerja,” ujar Sudarlin.

Di Cilacap, Jawa Tengah, keberadaan

Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap

belum optimal menunjang aktivitas perikanan

tangkap di perairan selatan Jawa Tengah.

Akibatnya, dari potensi perikanan laut di

Cilacap sebesar 72.000 ton,

pemanfaatannya baru 21 persen atau sekitar

14.982 ton.


Ketersediaan bahan bakar

Pengurus Asosiasi Pengusaha Kapal

Indonesia Cilacap, Sanpo, mengatakan,

keberadaan satu stasiun pengisian bahan

bakar bungker (SPBB) di Pelabuhan

Perikanan Samudra kurang untuk melayani

ribuan kapal.

Sebaliknya, di Padang, Sumatera Barat,

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra

Bungus, Padang, Asifus Zahid, menilai,

secara umum, semua fasilitas tersedia.

Fasilitas dermaga bongkar, tangki BBM,

kapasitas air bersih, dan pabrik es tetap

berfungsi.

Di Sumatera Barat, kurun 2009-2013, terjadi

peningkatan produksi dari 987,48 ton (2009)

menjadi 2.321,88 ton ikan (2013). Nilai

produksi meningkat dari Rp 51,2 miliar

(2009) menjadi Rp 75,2 miliar (2013).

Namun, muncul kekhawatiran terkait

ketidakmerataan distribusi ikan dan dampak

pengembangan pelabuhan akibat regulasi

pemerintah.

(LKT/ESA/FRN/ACI/GRE/ZAK/ZAL/FER)/KO

MPAS cetak


Banyak Infrastruktur Sektor Perikanan

Masih Belum Memadai

Selasa, 09 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan

pelarangan alih muat kapal di tengah laut

dan moratorium izin baru kapal

penangkap ikan dapat meningkatkan

produksi ikan. Namun, kebijakan itu perlu

ditopang oleh perbaikan dan

pembangunan infrastruktur sektor

perikanan dan kemampuan nelayan lokal.

Hal tersebut disampaikan para pemangku

kepentingan di sektor perikanan, seperti

pemerintah daerah, kelompok-kelompok

nelayan, dan otoritas kepelabuhanan, di

sejumlah daerah yang

dihimpun Kompas, akhir pekan lalu.

http://www.transformasi.org/images/marine01.jpg


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti, akhir pekan lalu, menyatakan,

tanpa moratorium izin kapal ikan dan

penghentian alih muatan kapal, pihaknya

tidak akan bisa menyelesaikan tugas

membenahi sektor perikanan.

”Kebijakan anti illegal fishing yang kita

canangkan telah menyumbangkan deflasi

pada perekonomian kita. Masyarakat bisa

membeli ikan tenggiri segar dengan harga

cukup murah. Banyak nelayan kecil yang

seharusnya paceklik ikan, tetapi masih dapat

tangkapan,” tutur Susi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,

komoditas ikan segar menyumbang deflasi

untuk November 2014. Andilnya mencapai

0,02 persen dengan penurunan harga

sebesar 3,7 persen.

Kebijakan moratorium izin kapal asing dan

penanganan penangkapan ikan mulai

berdampak terhadap tangkapan nelayan di

Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai

contoh, tangkapan kapal Inka Mina yang

berkapasitas 32 gros ton kini mencapai 5-25

ton setiap minggu, dari hanya 1 ton.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Barat Gatot Rudiyono, Minggu

(7/12), menyatakan, kebijakan moratorium

izin kapal dan penanganan penangkapan

memang berdampak. ”Untuk di pelabuhan-

pelabuhan ikan, pasokan bertambah antara

20 persen hingga 30 persen. Selama ini,

kendalanya, kapal-kapal asing sering

mencuri ikan di perairan Kalimantan Barat,”

ujar Gatot.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan

Riau, Tarmizi mengatakan, jika kebijakan

pelarangan alih muat kapal di laut dan

moratorium izin kapal penangkap ikan

dilakukan secara konsisten, hal tersebut

dapat meningkatkan produksi ikan. Namun,

masih banyak hal yang harus dilakukan

setelah kebijakan itu.

Kelompok-kelompok nelayan lokal harus

lebih disiapkan untuk mencari ikan dengan

kapal-kapal besar. Sebagai gambaran,

volume ekspor ikan dari Anambas ke

Malaysia dan Singapura mencapai 300 ton

per bulan.


Infrastruktur perikanan, seperti tempat

pelelangan ikan, dermaga ikan, dan tempat

pendinginan ikan (cold storage), harus

dibangun atau ditingkatkan. ”Distribusi bahan

bakar minyak tempat-tempat penyimpanan

BBM juga perlu ditambah,” kata Tarmizi.

Secara terpisah, Kepala Riset Pusat Kajian


Maritim Suhana mengemukakan, hampir

mustahil memastikan pemberlakuan

moratorium izin kapal akan membawa

dampak signifikan hanya dalam satu bulan.

Kebijakan moratorium berlangsung seiring

dengan kenaikan harga BBM. Itu membuat

nelayan sulit melaut.

Selain itu, lanjut Suhana, penghentian izin

kapal dan larangan alih muatan kapal ikan

sejauh ini belum diimbangi upaya pemerintah

memperkuat kapal ikan lokal sebagai

pengganti kapal-kapal asing. Dampak

penertiban izin kapal dan larangan alih

muatan kapal akan terlihat dalam kurun

waktu tiga bulan, sesuai masa trip satu kapal

ikan besar.


Produksi bertambah

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

Ambon AA Cholieq Syahid mengatakan,

sejak Oktober, produksi ikan yang tercatat di

PPN Ambon meningkat dibandingkan

dengan beberapa bulan sebelumnya. Hasil

produksi Oktober 2014 sebanyak 5.436 ton

dan meningkat pada November menjadi

6.479 ton. ”Ini (hasil produksi) terlihat

mencolok sebelum dan sesudah penertiban

perikanan tangkap mulai diberlakukan. Itu

berarti kebijakan itu sudah berdampak,”

katanya.

Akibatnya, nilai produksi juga meningkat

mencapai Rp 122 miliar pada November,

dari yang sebelumnya Rp 114 miliar pada

Oktober. Jumlah kapal yang merapat di PPN

Ambon pada Oktober 41 buah dan

bertambah menjadi 46 buah pada

November.

Di Jawa Timur, nelayan di Kabupaten

Lamongan berharap harga ikan bisa stabil

meski pasokan melimpah. Dengan adanya

pabrik pengolahan, tangkapan ikan pun

dapat terserap.


Menurut Wakil Ketua Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia Lamongan Sudarlin, perlu

ada jaminan ikan dari nelayan bisa terserap.

”Makin banyak pabrik pengolahan dengan

produk yang beragam makin bagus karena

membuka kesempatan kerja,” ujar Sudarlin.

Di Cilacap, Jawa Tengah, keberadaan

Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap

belum optimal menunjang aktivitas perikanan

tangkap di perairan selatan Jawa Tengah.

Akibatnya, dari potensi perikanan laut di

Cilacap sebesar 72.000 ton,

pemanfaatannya baru 21 persen atau sekitar

14.982 ton.

Ketersediaan bahan bakar

Pengurus Asosiasi Pengusaha Kapal

Indonesia Cilacap, Sanpo, mengatakan,

keberadaan satu stasiun pengisian bahan

bakar bungker (SPBB) di Pelabuhan

Perikanan Samudra kurang untuk melayani

ribuan kapal.

Sebaliknya, di Padang, Sumatera Barat,

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra

Bungus, Padang, Asifus Zahid, menilai,

secara umum, semua fasilitas tersedia.


Fasilitas dermaga bongkar, tangki BBM,

kapasitas air bersih, dan pabrik es tetap

berfungsi.

Di Sumatera Barat, kurun 2009-2013, terjadi

peningkatan produksi dari 987,48 ton (2009)

menjadi 2.321,88 ton ikan (2013). Nilai

produksi meningkat dari Rp 51,2 miliar

(2009) menjadi Rp 75,2 miliar (2013).

Namun, muncul kekhawatiran terkait

ketidakmerataan distribusi ikan dan dampak

pengembangan pelabuhan akibat regulasi

pemerintah.

(LKT/ESA/FRN/ACI/GRE/ZAK/ZAL/FER)


BAGIAN EMPAT : PROSPEK BISNIS IKAN

HIAS DAN RUMPUT LAUT


BISNIS IKAN HIAS: Indonesia Bisa Jadi

Eksportir Terbesar Dunia

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Pusat


Peradaban Maritim sekaligus Dosen Institut

Pertanian Bogor (IPB) Suhana mengatakan

Indonesia sebaiknya mendorong

pengembangan ikan hias.

Selama ini pemerintah lebih banyak

memperhatikan pemasaran ikan konsumsi.

Dia mengatakan bahwa Indonesia sekarang

merupakan pusat ikan hias di Asean, dan

berada pada 3 besar negara eksportir ikan

hias terbesar di dunia, sehingga potensi

tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan

secara maksimal.

“Sebelumnya Singapura memang memimpin,

tapi sejak 2009 Indonesia mengubah ekspor

dengan langsung menuju ke negara tujuan

ekspor. Setelahnya, Indonesia menjadi pusat

ikan hias di Asean dengan berada di posisi 3

dunia,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu

(16/7/2014).


Permasalahannya, lanjut Suhana,

pembudidaya ikan hias masih minim

pembinaan dari pemerintah.

“Meskipun, dengan minim pembinaan kita

sudah berada di posisi tiga dunia. Asumsi

saya, kita bisa jadi negara terbesar di dunia

jika pemerintah terus membina

pengembangan ikan hias di Indonesia dan

langsung tujukan ke negara tujuan ekspor. Di

jepang saja kita sudah nomor satu,” tuturnya.

Suhana mengatakan pemerintah juga perlu

memperhatikan benih unggul dan harus

diregenerasi agar mendapatkan benih-benih

baru yang berkualitas.

Dia juga mengatakan pengembangan ikan

hias seharusnya diperhatikan oleh Presiden

mendatang untuk menggenjot devisa negara.

“Kebetulan dua capres memiliki perhatian

yang luas terhadap maritim, tapi jangan

hanya di sektor konsumsi. Karena harus ada

produk baru, dan ikan hias ini bisa menjadi

lumbung penyumbang devisa yang potensial

karena 100% eskpor, sedangkan ikan

konsumsi masih ada yang kita impor,”

katanya.


Berdasarkan catatan Bisnis, produksi ikan

hias memang mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Sejak 2009, produksi ikan

hias melonjak hingga 473,66 juta ekor.

Pada 2013 lalu, produksi ikan hias di

Indonesia mencapai 1.040 juta ekor, setelah

pada 2012 mencapai 938 juta ekor.

Adapun menurut data base statistik

perdagangan internasional, Un Comtrade,

Indonesia berada pada posisi ketiga

eksportir ikan hias dunia, di bawah Spanyol

dan Jepang.

Di bawah Indonesia, Republik Ceko dan

Malaysia melengkapi 5 besar eksportir ikan

hias di dunia.

Sumber :

http://industri.bisnis.com/read/20140717/99/2

43932/bisnis-ikan-hias-indonesia-bisa-jadi-

eksportir-terbesar-dunia


Jualan ikan hias, Indonesia libas

Singapura

Reporter : Henny Rachma Sari | Senin, 22

September 2014

Merdeka.com - Wilayah perairan Indonesia

yang luas, menyimpan potensi ekonomi yang

besar di sektor perikanan. Potensi tersebut

bukan hanya ikan untuk konsumsi,

melainkan ikan hias. Saat ini, Indonesia

menjadi negara peringkat ke tiga sebagai

negara pengekspor ikan hias.

Anggota Tim Penyusun Roadmap atau

rancangan Kelautan dan Perikanan Kamat

Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,

Suhana menuturkan keberadaan ikan hias,

dulu tidak pernah dilirik. Tetapi saat ini,

sebanyak 10,32 persen kebutuhan ikan hias

dunia, dipasok dari Indonesia setelah

Spanyol sebesar 16,62 persen dan Jepang

sebesar 13,03 persen.

"Dulu padahal posisi ini milik Singapura,

sekarang dia tidak lagi dan digantikan oleh

Indonesia. Ini potensi untuk bisa

meningkatkan devisa negara," ujar Suhana

dalam diskusi Bedah Roadmap Sektor


Kelautan dan Perikanan Kadin untuk

Pemerintah di Menara Kadin, Jakarta

Selatan, Senin (22/9).

Dia menegaskan, selain ikan hias, ikan

konsumsi baik dari laut maupun air tawar

Indonesia memegang peranan penting di

dalam negeri untuk memenuhi pasokan

pangan. Paling tidak 31 persen masyarakat

Indonesia telah mengonsumsi ikan air tawar

dan 40 persen mengonsumsi ikan laut.

Untuk sektor perikanan budidaya telah

dikembangkan teknologi bioflok. Di mana

dengan usaha tersebut mampu membuat

kualitas ikan hasil budidaya jauh lebih baik

dan lebih hemat pakan. "Budidaya bisa

dilakukan di dalam ruangan. Ini sudah

berkembang baik di Indonesia," katanya. [arr]


Ekpor Ikan Hias Melonjak siknifikan Indopost, Rabu, 5 November 2014 - 07:03

Pertemuan Pembahasan Pengembangan

Usaha Ikan Hias, hasil kerja sama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

melalui Badan Pengembangan SDM

Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP),

Selasa, 94/11)di Kantor Pusat BPSDM KP,

Jakarta.

10 2

JAKARTA-Hasil Sensus Pertanian 2013,

dari 16 bidang pada sektor pertanian yang

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS),

bidang kelautan dan perikanan menempati

rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi

dibandingkan dengan kategori-kategori

lainnya. Kisarannya antara Rp 18-50 juta per

tahun. Sementara bidang lainnya (non


kelautan dan perikanan) hanya berkisar

antara Rp 8-20 juta. Dari seluruh kategori

tersebut, ikan hias menempati peringkat

tertinggi rata-rata pendapatan rumah tangga

per tahun jauh di atas bidang-bidang lainnya,

yaitu sebesar Rp 50 juta.

”Hasil ini sangat pantantastik bukan. Sangat

menarik untuk terus dikembangkan, saya

juga baru tahu hebatnya potensi ikan hias

kita,’’ kata Suseno Sukoyono, Kepada

BPSDM KP, di kantornya.

Perkembangan ikan hias yang pesat ini

salah satunya dikarenakan jenis ikan ini kian

diminati masyarakat, termasuk di wilayah

perkotaan. Salah satu persoalan masyarakat

urban adalah keterbatasan ruang, sehingga

mendorong komunitas di dalamnya lebih

kreatif dalam berusaha, termasuk berinovasi

dalam menciptakan dan mengembangkan

kegiatan. Menjadi fenomena menarik

sekarang ini adalah berkembangnya bisnis

ikan hias di kalangan kaum urban di wilayah

Depok, Bekas, Bogor dan Jakarta. Menarik,

karena usaha dilakukan di kawasan

perumahan, apartemen, kios dan ruko

dengan menggunakan lahan terbatas, dapat


dilakukan sebagai pekerjaan sampingan,

tetapi menghasilkan omzet milyaran rupiah.

Untuk pasar tidak terbatas pada pasar

domestik, tetapi telah merambah ke

manca negara.

Mengatisipasi permasalahan yang terjadi

dan untuk meningkatkan kapasitas Sumber

Daya Manusia (SDM) pelaku utama/usaha di

bidang ikan hias, Badan Pengembangan

SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

menyusun langkah-langkah strategis melalui

kegiatan pendidikan, pelatihan, dan

penyuluhan kelautan dan perikanan. Selain

itu ada upaya-upaya memasyarakatkan /

mensosialisasikan bahwa ikan hias ke depan

agar menjadi komoditas andalan baru bagi

sektor kelautan dan perikanan. Hal ini juga

sejalan dengan tujuan Dewan Ikan Hias

Indonesia (DIHI) untuk meningkatkan

besarnya animo masyarakat dalam

menggeluti bisnis ikan hias.

Senada dengan Suseno, Deputi Bidang

Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono.

Mengatakan rumah tangga ikan hias yang

menempati pendapatan tertinggi di sektor

pertanian ini, ternyata menempati jumlah


jumlah rumah tangga buruh perikanan

terkecil. Sekitar 59 buah (tertinggi di bidang

penangkapan ikan di laut mencapai 60.368

buah), dan jumlah usaha rumah tangga

perikanan terkecil pula, yaitu 2.027 buah

(tertinggi di bidang penangkapan ikan di laut

mencapai 386.757).

Namun demikian, jumlah rumah tangga yang

menempati peringkat terendah ini dapat

mengantarkan Indonesia sebagai peringkat

ketiga eksportir ikan hias terbesar dunia. “Hal

ini menjadi angin segar dan menjadi

pendapatan baru bagi kelompok rumah

tangga,’ kata Adi.

Pengakuan senada juga terlontar dari

kademisi Ekonomi dan Politik Kelautan

Institut Pertanian Bogor, Suhana. Menurut

Suhana, lima negarautama eksportir ikan

hias dunia (data 2013) mengalami

perubahan dari tahun 2009. Berdasarkan

data United Nations Commodity Trade (UN-

Comtrade), pada tahun 2009, total nilai

ekspor ikan hias dunia sebesar US$

322.763.153 dan total nilai ekspor ikan hias

Indonesia hanya US$

11.660.944. Lima besar eksportir ikan hias


dunia diraih oleh Singapura, Spanyol,

Jepang, Malaysia, dan Thailand. Namun

pada 2013, dari total nilai ekspor ikan hias

dunia US$ 24.197.497, Indonesia menduduki

peringkat tiga ekportir ikan hias terbesar

dengan total nilai ekspor US$ 24.197.497,

setelah Spanyol dan Jepang. Pada peringkat

keempat diraih Ceko dan peringkat kelima

diraih Malaysia.

Dalam rangka penguatan ikan hias nasional,

menurut Suhana, terdapat beberapa strategi

antara lain penguatan peran masyarakat

(pembudidaya dan pengusaha ikan

hias) dan negara dalam peningkatan nilai

ekspor ikan hias

; penguatan SDM, infrastruktur (termasuk

penguatan benih ikan hias), transportasi, dan

teknologi; serta penguatan regulasi,

koordinasi lintas instansi dan

eksekusi kebijakan perikanan ikan

hias. Untuk masalah transportasi yang sering

disampaikan oleh DIHI, KKP melalui unit

kerja terkait akan segera membenahi,

sejalan dengan pemikiran Menteri Kelautan

dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk

membuka bandara khusus angkutan ikan di

lokasi strategis yang tidak memerlukan biaya


besar. Selain itu, KKP juga berkoordinasi

dengan Kementerian dan lembaga terkait,

untuk meningkatkan transportasi

pengangkutan ikan, baik melalui darat, laut,

dan udara, guna meningkatkan perdagangan

ikan, khususnya ikan hias. (nel)

- See more at:

http://m.indopos.co.id/2014/11/ekpor-ikan-

hias-melonjak-

siknifikan.html#sthash.eCAuMTJv.dpuf

http://m.indopos.co.id/2014/11/ekpor-ikan-hias-melonjak-siknifikan.html




Meraup Untung dari Bisnis Ikan Hias

Koran SINDO, Senin, 22 Desember 2014

Potensi perikanan Indonesia memang tidak

pernah habis, salah satunya ikan hias. Stok

ikan hias laut di Perairan Indonesia diprediksi

mencapai 3 miliar ekor, dengan potensi

lestari sekitar 1,5 miliar. Jika hal ini

diberdayakan, bisnis ikan hias akan sangat

menguntungkan.


terus menggalakan komersialisasi sektor

kelautan dan perikanan, termasuk industri

ikan hias nasional. Permintaan pasar yang

terus meningkat membuat sektor ikan hias

menjadi bisnis yang menjanjikan.

Salah satu caranya adalah membentuk

sentra-sentra ikan hias nasional di berbagai

daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti sedang giat mendorong


pelaku usaha ikan hias Indonesia menjadi

pemain utama di dunia. Maka dari itu, perlu

ada strategi agar ikan hias menjadi pemain

utama.

Hal itu diungkapkan Susi saat berdialog

dengan pelaku ikan hias di Jakarta, Selasa

(11/11). “Saya sering menjumpai orang

Indonesia yang pintar dalam menangani

permasalahan perikanan, khususnya ikan

hias,” ujarnya.

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan

(Balitbang KP) Achmad Poernomo dalam

acara Rekreasi Edukasi Informasi

Komunikasi Konservasi dan Atraksi Ikan

Hias (REIKKA) di Depok (6/11) mengatakan,

pada Desember 2014 kali pertama Indonesia

mengekspor ikan hias botia ke Singapura

sebanyak 10.000 ekor atau senilai Rp40 juta.


Selain Singapura, Achmad mengungkapkan,

ikan hias asal Indonesia telah diekspor ke

Eropa, Amerika, Thailand, Yordania, Iran,

Kuwait, Jerman, India, Aljazair, Italia, dan

Rusia. Pertumbuhan kinerja ekspor ikan hias

dari tahun 1996–2013 mencapai 62,46%.

Komoditas ikan hias Indonesia diklaim

mampu bersaing hingga masuk ke pasar

Eropa dan Timur Tengah.

“Ikan hias Indonesia yang sudah merambah

pasar luar negeri di antaranya terumbu

karang, clownfish, kepe, butterflyfish.

Adapun, ikan hias tetra yakni 60%,” terang

Achmad. Achmad menjelaskan, salah satu

contoh ikan hias yang spesial dimiliki oleh

Indonesia adalah ikan pelangi. Sebab, ikan

ini hanya ditemukan di Madagaskar,

Australia, Papua Nugini, dan Indonesia yaitu

di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi.


Ikan pelangi di dunia terdiri dari 76 jenis, ikan

pelangi asal Papua yaitu kurumoi

(Melanotaenia parva) memiliki warna yang

sangat indah. Kepopuleran membuat ikan

pelangi diperjualbelikan di luar negeri.

Potensi ekspor ikan hias, lanjut dia, masih

sangat terbuka. Dari 1.100 spesies ikan hias

air tawar yang ada di dunia, 400 spesies di

antaranya berasal dari Indonesia.

Indonesia juga memiliki 650 spesies ikan

hias laut, membuat Indonesia sebagai

produsen ikan hias terbesar di dunia.

Wilayah yang berpotensi memiliki ikan hias

adalah Laut Cina Selatan, Samudera Hindia,

Laut Makasar & Laut Flores, Teluk Tomini &

Laut Halmahera, serta Laut Banda. Sejak

tahun 2013 Indonesia masuk dalam tiga

besar pengekspor ikan hias terbesardidunia.

Komoditas yang dikirim ke luar negeri itu

meliputi ikan hias dan kerang hias. Saat ini


keduanya mempunyai prospek yang bagus.

Bahkan, Indonesia bisa mengalahkan

Singapura yang sebelumnya menguasai

pasar ikan hias dan sebagai negara eksportir

terbesar.

“Singapura terpuruk karena krisis Eropa.

Bahan baku untuk perawatan dan

pembudidayaan ikan hias juga mahal di

sana. Saat ini Singapura justru melakukan

investasi ikan hias di Indonesia,” jelas

Suhana, anggota Tim Penyusun Roadmap

Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang

dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut

dia, awalnya Indonesia mengekspor ikan

hias ke Singapura, kemudian Singapura

melakukan re-ekspor ke Eropa.

“Namun mulai dari tahun 2010, ada

perubahan orientasi pasar. Indonesia tidak

lagi mengekspor ke Singapura, melainkan ke

China. Kemudian China yang akan


melakukan re-ekspor ke Eropa dan Amerika.

Sejak berlakunya CAPTA, budi daya ikan

hias di Singapura berkurang,” ujarnya

kepada KORAN SINDOkemarin.

Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan

dan Perikanan, ingin mengekspor ikan hias

hingga mencapai nilai Rp354 miliar. Suhana

menilai target tersebut sangat

memungkinkan, bahkan bisa melebihi.

Namun, ada beberapa halhal yang harus

diperhatikan untuk mencapai tujuan itu.

“Pemerintah harus memberikan pembekalan

atau pembinaan kepada para petani

pembudi daya ikan hias. Kemudian,

berdiplomasi ke negara tujuan ekspor yang

akan memberikan pemasukan devisa

negara,” jelas dosen Departemen Ekonomi

dan Politik Kelautan Institut Pertanian

Bogor (IPB) ini. Menurut Awan, penjual ikan

hias yang ditemui di Tempat Promosi Hasil


Perikanan (TPHP) Cengkareng, akhirakhir ini

penjualan ikan hias untuk masyarakat sendiri

mengalami penurunan.

“Potensi pasar ikan hias cukup baik. Namun,

naiknya harga BBM juga memengaruhi biaya

modal usaha ini,” kata Awan yang memiliki

salah satu kios ikan hias di TPHP

Cengkareng. Awan mengungkapkan, dirinya

saat ini dapat menjual ikan hias ke daerah

luar Jawa contohnya Aceh dan Bangka.

Benih-benih ikan yang didapatkan pun

berasal dari berbagai macam daerah seperti

Parung dan Tulungagung. Walaupun

sekarang peminat ikan hias berkurang, ia

masih dapat mendapatkan pendapatan

sekitar Rp50 juta per bulan. Dina Angelina

Sumber : http://www.koran-

sindo.com/read/940491/162/meraup-untung-

dari-bisnis-ikan-hias


KKP Gandeng Asing Kembangkan Olahan

Rumput Laut

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama

dengan sejumlah negara asing untuk

mendongkrak kuantitas dan kualitas produksi

olahan rumput laut jenis karaginan, di

antaranya Swiss. Melalui kerja sama

tersebut diharapkan produksi karaginan di

Tanah Air akan melimpah, sehingga impor

karaginan yang pada 2013 mencapai

334.408 kilogram (kg) bisa ditekan.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan KKP Saut P Hutagalung

mengungkapkan, impor olahan rumput laut

jenis karaginan terus meningkat setiap

tahunnya. Pada 2012, impor karaginan

mencapai 247.767 kg dan meningkat

menjadi 334.408 kg pada tahun lalu. Kondisi

itu menyebabkan kuota impor karaginan

menjadi membengkak walaupun produksi

rumput laut di dalam negeri melimpah.

Keterbatasan teknologi dalam mengolah

rumput laut menjadi karaginan merupakan

masalah utama Unit Pengolahan Rumput

Laut (UPRL) dalam negeri. “Untuk


mengatasinya, kami sedang

mempertimbangkan melakukan joint venture

dengan negara asing untuk menggenjot

harga olahan rumput laut jenis karaginan

yang belum kompetitif di pasar

internasional,” kata dia, pekan lalu.

Saut mengungkapkan, saat ini terdapat 37

UPRL yang beroperasi di Indonesia.

Sebanyak 14 UPRL di antaranya mengolah

agar-agar, 21 UPRL mengolah rumput laut

menjadi semi karaginan, dan hanya dua

UPRL yang mengolah rumput laut hingga

menjadi karaginan. Kondisi ini tentu tidak

menguntungkan bagi Indonesia karena

ternyata harga karaginan

5-6 kali lipat dari semi karaginan.

“Masalahnya di teknologi, teknologi di

Indonesia hanya bisa menghasilkan olahan

coklat, di luar negeri bisa putih. Hal ini pula

yang membuat rumput laut Indonesia tidak

kompetitif, sementara di Filipina yang

menggandeng Denmark bisa membuat

karaginan putih,” kata Saut.

Dia mengatakan, kerja sama sejenis dengan

Filipina-Denmark tengah dikaji di Indonesia,


misalnya dengan Swiss, agar UPRL

memproduksi karaginan sehingga bisa

bersaing di pasar Internasional. Kerja sama

Filipina-Denmark mampu menghasilkan

karaginan yang harganya lebih murah

namun kualitasnya jauh lebih baik dari yang

diproduksi di Indonesia. “Beberapa

perusahaan domestik menjajakidengan

Swiss, sedang dipetakan. Kerja sama itu

menyangkut pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan tenaga kerja dalam membuat

karaginan, juga mengadopsi teknologinya,

sehingga karaginan Indonesia

melimpah dan bisa bersaing dengan produk

dari negara lain,” jelas Saut.

Di tempat terpisah, Kepala Riset Pusat

Kajian Pembangunan Maritim IPB Suhana

mengatakan, kualitas karaginan dalam

negeri perlu dinaikkan standarnya dan itu

memerlukan teknologi. Namun demikian,

idealnya KKP tidak perlu memfasilitasi kerja

sama UPRL di Indonesia dengan negara

asing, melainkan cukup melalui kerja sama

dengan perguruan tinggi dalam negeri,

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPTT), dan Lebaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI). “Indonesia punya orang-


orang yang mumpuni, hanya saja tidak

terekspos,” ungkap Suhana.

Suhana mengatakan, apabila berkerja sama

dengan negara lain akan memakan biaya

dan belum tentu teknologi dan ilmu dari

mereka bisa sepenuhnya diserap oleh

pelaku usaha dalam negeri. Sebaliknya,

melalui kerja sama dengan para ahli dalam

negeri, selain biayanya lebih murah juga

akan membuat semua pihak sama-sama

berkembang. Selain teknologi, pemerintah

perlu melakukan pendampingan bagi

pembudidaya rumput laut dari panen sampai

menjadi produk olahan. “Sekarang ini, begitu

panen rumput laut hanya dijemur dan

digeletakkan begitu saja, drhingga

kualitasnya kurang bagus. Setidaknya kalau

ada pendampingan dari pemerintah dapat

diperbaiki kualitasnya,” kata dia. ( Ivestor

Daily )


Rumput Laut Indonesia Berdaya Saing

Tinggi

Rabu, 10 September 2014 | 02:09:11

Jakarta | Jurnal Asia. Kepala Riset Pusat

Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim,

Suhana, mengatakan rumput laut Indonesia

memiliki daya saing yang tinggi sehingga

potensial untuk terus memenuhi kebutuhan

rumput laut dunia. Dia mengatakan hal

tersebut berdasarkan hasil analisis Revealed

Comparative Advantage (RCA), Indeks

Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan nilai

pangsa pasar (PI).

Rinciannya, Nilai RCA rumput laut pada

2013 mencapai 86,75, meningkat

dibandingkan 2009 yang bernilai 75,50. Nilai

ISP mencapai pada 2013 bernilai 0,98,

sementara pada 2009 bernilai 0,97. Nilai PI

pada 2003 adalah 0,67, sementara pada

2009 juga bernilai 0,67.

“Berdasarkan ketiga kriteria tersebut terlihat

bahwa rumput laut memiliki daya saing yang

tinggi. Artinya bahwa rumput laut memang


sangat potensial untuk terus dikembangkan,”

katanya, kemarin.

Hal tersebut selaras dengan data terbaru

yang dikeluarkan UN-Comtrade yang

menunjukan bahwa Indonesia menjadi

negara eksportir nomor satu rumput laut

dunia, dengan nilai US$162.456.415 atau

sekitar 21,79% dari total nilai ekspor rumput

laut dunia US$ 745.418.307. Di belakang

Indonesia, ada Chile (19,10%), Korea

Selatan (18,39% ), China (9,63%), dan Peru

(4,89%).

Namun, dia mengatakan perlu adanya

perbaikan yang menyeluruh dari produksi

hingga pemasaran agar industri ini semakin

terjamin.

Selain pembentukan tata ruang atau zonasi

zonasi, perlu diadakan sinkronisasi jenis

rumput laut yang diproduksi pembudidaya

dengan industri yang berkembang di

Indonesia. “Perlu ada perencanaan bersama

antara pihak industri dengan pembudidaya

rumput laut, dan tentunya pemerintah untuk

zonasi agar tidak tumpang tindih dengan

aktivitas lain,” tuturnya. KKP memang tengah


memfokuskan untuk menggenjot perikanan

budidaya hingga 2019. Rumput laut

diharapkan sebagai komoditas yang akan

memberikan kontribusi yang besar pada

sektor ini.

Berdasarkan rancangan awal rencana

pembangunan kelautan dan perikanan 2015-

2019, produksi rumput laut ditargetkan dapat

mencapai 19.544.000 juta ton, atau hampir

tiga kali lipat dari total produksi saat ini. (bc)

- See more at:

http://www.jurnalasia.com/2014/09/10/rumput

-laut-indonesia-berdaya-saing-

tinggi/#sthash.52UP8at5.dpuf

http://www.jurnalasia.com/2014/09/10/rumput-laut-indonesia-berdaya-saing-tinggi/




2015, Prospek Bisnis Ikan Hias Cerah

Rabu, 05 November 2014

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Prospek

bisnis ikan hias di tanah air semakin cerah.

Hal ini dikarenakan banyaknya sentra usaha

ikan hias bermunculan di berbagai tempat.

Selain itu penggemar ikan hias juga semakin

bertambah.

Ketua Komisi Ikan Hias Indonesia (KIHI)

Sugiarto Budiono mengatakan, tren bisnis

ikan hias selalu menunjukan tren positif

dalam 5 tahun belakangan ini. Pebisnis ikan

hias biasanya hanya memilih salah satu

usaha saja misalnya usaha ikan hias air

tawar atau usaha ikan hias air laut. "Namun

bisa saja menjual keduanya," katanya.

Namun dari dua usaha ikan hias tersebut,

ikan hias air laut yang memiliki pesona

tersendiri. Pasalnya tampilan ikan hias air

laut lebih mencolok daripada ikan hias tawar.

Sedangkan untuk perawatannya lebih mudah

ikan hias air tawar karena untuk ikan hias air

laut pebisnis harus menyediakan air laut

untuk mengganti aquarium.


Di 2015, prospek ikan hias tetap cerah.

Karena harga jual ikan hias air tawar

maupun ikan hias air laut lebih stabil. Bahkan

jika ada ikan hias yang warnanya bagus

akan dijual dengan harga yang tinggi.

Peneliti Pusat Kajian Pembangunan

Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana,

juga mengakui kalau Indonesia sudah

menjadi psuat ikan hiass di Asean dan

berada pada 3 besar negara eksportir ikan

hias terbesar di dunia sehingga potensi

tersebut harusnya bisa dimanfaatkan lebih

maksimal.

"Dahulu Singapura yang memimpin. Tapi

sejak 2009 Indonesia mengubah ekspor

dengan langsung menuju ke negara tujuan

ekspor. Selebihnya Indonesia menjadi pusat

ikan hias di Asean dan berada di posisi 3

besar dunia," katanya.

Indonesia berada di bawah Spanyol dan

Jepang atau di atas Republik Ceko dan

Malaysia. Meski demikian, agar greget bisnis

ikan hias kian terasa maka, pemerintah perlu

memberikan pembinaan teknis ikan hias.

Beberapa kebijakan ekspor yang sekiranya

masih menghambat perlu ditinjau ulang.

Misalnya kebijakan biaya pengiriman ekspor

ikan hias. Biaya kargo yang tinggi dari


maskapai penerbangan menyebabkan ikan

hias Indonesia sulit mengirim langsung

keluar negeri.

"Saat ini ekspor ikan hias Indonesia belum

bisa seperti Singapura yang memiliki sewa

khusus pesawat untuk mengirim ikan hias ke

sejumlah negara impor. Pemerintah RI dan

komunitas ikan hias semestinya punya solusi

bersama terkait pesawat khusus tersebut,"

katanya.

Meski masih menemui beberapa kendala

namun, sentra ikan hias sudah tersebar di

beberapa tempat di Indonesia. Kepala Balai

Litbang Budidaya Ikan Hias KKP Anjang

Bangun Prasetio mengatakan saat ini Depok

dan sejumlah kota di kawasan Indonesia

Timur dibidik menjadi sentra produksi ikan

hias laut dan tawar.

Kota Depok sudah menjadi sentra produksi

ikan hias sejak lama. Keberhasilan Depok

menjadi sentra produksi ikan hias

dikarenakan munculnya banyak

pembudidaya ikan hias di wilayah tersebut.

Bahkan sudah mampu untuk mencukupi

kebutuhan nasional dan ekspor.

Beberapa sentra produksi ikan hias di Depok

adalah di kawasan Bojongsari, Sawangan


dan Cimanggis. Kawasan tersebut juga telah

banyak mengekspor hingga ke luar negeri

terutama Asia, Amerika dan Eropa.

Selain Depok ada sentra produksi ikan hias

antara lain di Belitung Timur, Jambi, Musi

Banyuasin Sumatra Selatan, Raja Ampat

dan Katingan Kalimantan Tengah. Adapun,

ikan hias yang tengah dikembangkan antara

lain Botia, Coral Reef dan Kardinal Banggai.

Saat ini pendapatan per kapita per tahun

untuk ikan hias di Indonesia mencapai Rp50

juta. Adapun, produksi ikan hias di Indonesia

setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tercatat pada 2013 produksi ikan hias

mencapai 1.040 juta ekor atau meningkat

dari 2012 sebesar 938 juta ekor.

Penulis : Deni Muhtarudin

Editor : Ihsan


Mantap, Ikan Hias Indonesia 3 Besar

Dunia

Harian Nasional, Senin, 22 September 2014

20:03 WIB

Bisnis ikan hias Indonesia masuk tiga besar

dunia (kaskus.co.id)

JAKARTA (HN) - Indonesia menduduki

peringkat ketiga di dunia sebagai

pengekspor ikan hias. "Saat ini Indonesia

masuk 3 besar dunia sebagai pengekspor

ikan hias," ujar Suhana, Anggota Tim

Penyusun Roadmap Kelautan dan Perikanan

Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Indonesia, Senin (22/9) di Menara Kadin,

Jakarta.

Masuk ke dalam peringkat 3 besar di dunia,

menjadi suatu kebanggaan Indonesia karena

sebelumnya bisnis ikan hias tidak pernah


dilirik orang. "Prestasi yang cukup

membanggakan masuk 3 besar dunia,

padahal sebelumnya ikan hias ini tidak

pernah dilirik orang," ungkapnya.

Selain itu, prestasi yang diraih Indonesia

sanggat membanggakan karena dapat

mengalahkan Singapura yang sebelumnya

terkenal akan ikan hiasnya. "Bicara ikan hias

pasti yang terlintas itu Singapura, tapi

sekarang Indonesia dapat mengalahkan

peringkat Singapura di level dunia. Bahkan

saat ini Singapura tidak masuk ke dalam 5

besar dunia," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Suhana yang juga menjabat

sebagai Dosen ekonomi poltik kelautan di

IPB menjelaskan bahwa saat ini Indonesia

memasok sekitar 10,32 persen untuk

kebutuhan ikan hias di dunia. "Untuk urutan

pertama ditempati oleh Spanyol sebesar

16,62 persen dan Jepang sebesar 13,03

persen," tambahnya.

Selain potensi ikan hias yang dapat

menambahkan devisa negara, Suhana juga

memaparkan mengenai potensi konsumsi

ikan yang ada di Indonesia, baik ikan air laut


maupun ikan air tawar. "Selain ikan hias,

Indonesia juga memiliki potensi di ikan air

laut ataupun ikan air tawar, keduanya juga

terbilang mempunyai potensi yang besar,"

paparnya.

Menurutnya lagi, saat ini 31 persen

masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi

ikan air tawar dan 40 persennya

mengkonsumsi ikan air laut. "Yang paling

banyak itu jenis ikan pelagis, seperti ikan

tongkol, ikan kembung, dan lainnya. Jadi,

enggak perlu impor banyak ikan, sekarang

fokus saja ke produksinya," jelasnya. (sdp)

Reportase : Bonita Ningsih

Editor : Sandi Prastanto


KKP Genjot Bisnis Ikan Hias Lewat Pelatihan

Selasa, 04 November 2014 | 18:10

JAKARTA- Perkembangan bisnis ikan hias

yang pesat di kalangan kaum urban di

wilayah Depok, Bekasi, Bogor dan Jakarta

telah menjadi fenomena menarik sekarang

ini. Pasalnya, bisnis tersebut dilakukan di

kawasan perumahan atau apartemen

dengan lahan terbatas.

Mencermati hal tersebut Badan

Pengembangan SDM Kelautan dan

Perikanan (BPSDM KP) Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) telah

menyusun langkah strategis melalui kegiatan

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

kelautan.

“Disamping upaya-upaya memasyarakatkan

bahwa ikan hias ke depan agar menjadi

komoditas andalan baru bagi sektor kelautan

dan perikanan,”kata Kepala BPSDM KP,

Suseno Sukoyono di sela-sela pertemuan

dengan Dewan Ikan Hias Indonesia (DIHI) di

Kantor Pusat BPSDM KP, Jakarta, Selasa

(4/11).


Hadir pada kesempatan tersebut Deputi

Bidang Statistik Produksi BPS, Adi

Lumaksono sebagai narasumber.

Menurut Adi, rumah tangga ikan hias yang

menempati pendapatan tertinggi di sektor

pertanian ini, ternyata menempati jumlah

rumah tangga buruh perikanan terkecil, yaitu

59 buah (tertinggi di bidang penangkapan

ikan laut mencapai 60.368 buah).

Dan jumlah usaha rumah tangga perikanan

terkecil pula, yaitu 2.027 buah (tertinggi di

bidang penangkapan ikan di laut mencapai

386.757) .

Namun demikian, jumlah rumah tangga yang

menempati peringkat terendah ini dapat

mengantarkan Indonesia sebagai peringkat

ketiga eksportir ikan hias terbesar dunia.

Sementara itu, akademisi Ekonomi dan

Politik Kelautan IPB, Suhana menyebutkan,

lima negara eksportir ikan hias dunia tahun

2013 mengalami perubahan dari tahun 2009.


Indonesia pada tahun 2009 belum termasuk

negara utama eksportir ikan hias dunia,

namun pada tahun 2013 Indonesia sudah

masuk kelompok lima besar tersebut.

Suhana mengungkapkan, lima besar

eksportir ikan hias dunia diraih oleh

Singapura, Spanyol, Jepang, Malaysia, dan

Thailand. Namun pada 2013, dari total nilai

ekspor ikan hias dunia US$ 24.197.497,

Indonesia menduduki peringkat tiga eksportir

ikan hias terbesar dengan total nilai ekspor

US$ 24.197.497, setelah Spanyol dan

Jepang. (rp)

http://www.satunews.com/read/21736/2014/1

1/04/kkp-genjot-bisnis-ikan-hias-le-

html#sthash.kk2nDdUv.dpuf


Indonesia Kejar Jadi Eksportir Terbesar

Neraca, Rabu, 16/07/2014

Jakarta – Berdasarkan data 2014 Indonesia

menjadi negara eksportir nomer 3 untuk ikan

hias di bawah Spanyol dan Jepang, dengan

potensi ikan hias yang ada 240 jenis ikan

hias laut dan 226 jenis ikan hias air tawar

sangat memungkinkan Indonesia bisa

menjadi negara produsen dan eksportir

untuk komoditas ikan hias. Hanya saja

memang harus ada management dan

sinergitas antara pemerintah, pengusaha

dan pembudidaya.

“Ikan hias ke depan dapat menjadi

komoditas andalan baru bagi sektor kelautan

dan perikanan. Besarnya animo masyarakat

untuk menggeluti bisnis ini perlu menjadi

perhatian serius KKP. Bisnis ikan hias tidak

terbatas pada komoditas ikan hiasnya, tetapi

juga menyangkut tanaman hias dan

ornament pendukungnya, seperti aquarium,

blower, dan lainnya. Kami meyakini bahwa

bisnis ikan hias memiliki perputaran ekonomi

yang luar biasa serta menjadi trend baru bagi

masyarakat yang tinggal di wilayah


perkotaan,” kata Kepala Badan

Pengembangan SDM Kelautan dan

Perikanan (BPSDM KP), Kementrian

Kelautan dan Perikanan yang juga sebagai

Ketua Dewan Ikan Hias Indonesia (DIHI),

Suseno Sukoyono pada acara Focus Group

Discussion (FGD) bertema “Bisnis Kaum

Urban Melalui Ikan Hias“, di Jakarta, Selasa

(15/7).

Untuk mengarah kesana, tentu saja perlu

dukungan dari pemerintah, pengusaha, dan

pembudidaya, tujuannya adalah agar

didapatkan kesepakatan bersama terkait

dengan produksi, dan market atau negara

tujuan ekspor. “Selama ini, ikan hias

Indonesia mendominasi di dunia, hanya saja

masalahnya ekspor kita biasanya tidak

langsung ke negara tujuan, sehingga diklaim

oleh negara lain,” imbuhnya.

Melihat fenomena itu, dia mengatakan,

pentingnya BPSDM KP merasa perlu untuk

ambil bagian dalam mewujudkan bisnis ikan

hias sebagai kekuatan baru ekonomi

kelautan dan perikanan. Menurutnya,

Indonesia hendaknya tidak terbatas sebagai

“surga” ikan hias, tetapi juga sebagai “raja”

ekportir ikan hias di seluruh dunia. “Makanya


upaya yang harus dilakukan tentu saja

dengan meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman selain produksi juga dalam

melakukan ekspor, oleh karenanya kami

bersama dengan pelaku usaha di ikan hias

akan memberikan pelatihan-pelatihan dan

sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat,”

tegasnya

Pada kesempatan yang sama Suhana, S.Pi,

M.Si, dosen mata kuliah Ekonomi Politik

Sumberdaya Alam, Program Studi

Ekonomi dan Lingkungan Institut

Pertanian Bogor (IPB) mengatakan dari

peneliti pada Pusat Kajian Pembangunan

Kelautan dan Peradaban Maritim,

mengatakan, lima negara utama eksportir

ikan hias dunia tahun 2013 mengalami

perubahan dari tahun 2009. Indonesia pada

tahun 2009 belum termasuk eksportir ikan

hias terbesar dunia, namun pada tahun 2013

Indonesia sudah termasuk kelompok 5 besar

dengan menempati peringkat ketiga setelah

Spanyol dan Jepang, yang kemudian diikuti

oleh Malaysia dan Ceko di urutan keempat

dan kelima. Untuk itu, salah satu

rekomendasi Suhana adalah meningkatkan

peran serta KKP melalui BPSDM KP dalam


mendorong tumbuhnya pelaku bisnis ikan

hias di Indonesia. “Sebenarnya masalahnya

adalah selama ini ekspor kita melalui negara

lain, padahal jika dilakukan langsung

kenegara tujuan Indonesia bisa menjadi

eksportir terbesar,” katanya.

Ungkapan itu dibenarkan oleh Hendra Iwan

Putra, salah satu eksportir ikan hias di

Indonesia yang mengatakan memang

kebanyak dari pengusaha eksportir ikan

banyak yang ekspor tidak langsung ke

negara tujuan. Itu dikarenakan karena

ongkos logistik yang mahal, disamping itu

penerbangan dari Indonesia tidak ada yang

langsung maka dari itu melalui negara lain.

“Jika memang ikan menjadi yang terbesar,

harapannya pemerintah mendatang mampu

membereikan solusi adanya penerbangan

langsung kenegara tujuan seperti Eropa,

Amerika, dan Timur Tengah dan tentu

dengan biaya yang lebih murah,” tegasnya.

[agus]


Ekstrak Rumput Laut Terhambat Payung

Hukum

Jumat, 21 November 2014 | 08:50 WIB

Rumput laut cokelat

VARIA.id, Jakarta – Rumput laut cokelat

bisa menghasilkan Rp 224,2 miliar jika diolah

menjadi bahan baku farmasi dan kosmetik.

Selain berpotensi menghasilkan uang besar,

pengolahan cokelat akan memenuhi

kebutuhan industri kesehatan dan

kecantikan. Namun, selama ini cokelat hanya

diekspor gelondongan sehingga tak punya

nilai lebih.

“Penelitian kami menyebutkan, ekstrak dari

rumput laut cokelat berupa fukosantin dan

fukoidan itu bisa dikomersialkan. Tapi saya


bingung ini tak bisa diproduksi massal dan

komersial karena belum ada payung

hukumnya,” kata Kepala Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Pengolahan

Produk dan Bioteknologi Kelautan dan

Perikanan Agus Heri Purnomo, di Jakarta,

Kamis, 20 Nopember 2014.

Menurut Heri, pengolahan di di pusat riset

untuk ekstraksi rumput laut cokelat sudah

dimulai tahun lalu. Saat ini perusahaan obat-

obatan seperti Kalbe Farma sudah melirik

hasil penelitian dari Kementerian Kelautan

dan Perikanan tersebut.

Hasil ekstrak dari rumput laut cokelat berupa

fukosantin dan fukoidan bisa menjadi

antikanker dan bahan dasar bagi industri

kosmetik. “Kalbe itu agresif sekali datang ke

kita untuk menjalin kerja sama,” kata Heri.

Saat ini Litbang Pengolahan Produk dan

Bioteknologi sedang mempersiapkan

landasan hukum berupa naskah kerja sama

dengan pihak swasta. Naskah tersebut

nantinya akan disodorkan ke Menteri

Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

untuk dipermanenkan menjadi peraturan


menteri. Hal ini untuk mengatur pembagian

keuntungan dari pengolahan rumput laut

cokelat dengan swasta.

“Tapi kan kalau saya tidak mungkin

menyodorkan rancangan aturan ini, misalnya

langsung SMS ke Bu Susi. Kita punya

struktur birokrasi dalam hal regulasi,” kata

Heri tanpa bisa memberikan kepastian waktu

kapan Peraturan Menteri tersebut bisa

ditetapkan.

Produksi rumput laut untuk semua jenis

mencapai 185.900 ton pada 2013. Produk

sumber daya laut ini diekspor secara

gelondongan dengan tujuan negara utama

yaitu Tiongkok. Di Tiongkok, rumput laut

cokelat kemudian diolah/diekstrak untuk

bahan baku industri farmasi dan kosmetik

serta produk makanan ringan. Sebagian

besar bahan baku tersebut kembali diekspor

ke Indonesia.

Anak Tiri

Pengamat ekonomi kelautan dari Institut

Pertanian Bogor (IPB) Suhana menilai,

selama ini potensi rumput laut cokelat kurang

diperhatikan oleh pemerintah. Padahal, kata


dia, peluang investasi di salah satu sumber

daya laut ini cukup besar mengingat

pertumbuhan industri terutama farmasi

makin besar.

Berdasarkan perhitungan Gabungan

Pengusaha Farmasi (GP Farmasi),

pertumbungan industri farmasi tiap tahun

mencapai sekitar 14 persen. Sedangkan nilai

jual produk farmasi di dalam negeri

mencapai Rp 50 triliun pada 2013 dan Rp 47

triliun pada 2012.

“Selama ini upaya pemerintah lebih banyak

ke arah produksi, tapi belum ke ekstraksi dan

pengolahan. Nah, ini salah satu hal yang

bisa menghambat laju dari industri ini,” lanjut

Suhana.

Hasil riset dari Litbang Pengolahan Produk

dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

bisa jadi langkah awal untuk pengembangan

pengolahan rumput laut cokelat. Pengolahan

ini juga mesti diiringi dengan kepastian

hukum yang membuat kenyamanan

kalangan pengusaha untuk berinvestasi.*


Pasar Ekspor Rumput Laut Indonesia

Editor: Ch Ahmad

Read more:

http://www.varia.id/2014/11/21/ekstrak-

rumput-laut-terhambat-payung-

hukum/#ixzz3MRzBEyPH

K l i p i n g P e m i k i r a n S u h a n a

Pasar Ekspor Rumput Laut Indonesia

Read more:

http://www.varia.id/wp-content/uploads/2014/11/eksporrumput.png

http://www.varia.id/2014/11/21/ekstrak-rumput-laut-terhambat-payung-hukum/




BAGIAN LIMA : MEMBANGUN LAUT,

MEMBANGUN MANUSIA


SDM Jadi Kunci Pengembangan Poros

Maritim

Neraca, Senin, 01/09/2014

Jakarta- Deklarasi Djuanda pada tanggal 13

Desember 1957 merupakan upaya konkrit

bangsa Indonesia dalam mendeklarasikan

seluruh perairan di Kepulauan Indonesia

menjadi kedaulatan mutlak Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda

bukan sekedar mengukuhkan identitas

Indonesia menjadi negara kepulauan

terbesar, namun juga menjadi penghubung

dari pulau-pulau terluar milik Indonesia.

Melihat sejarah perjuangan Deklarasi

Djuanda digagas, maka pengembangan

poros maritim Indonesia yang digagas oleh

pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla

haruslah mampu “Memanusiakan Manusia”.

Gagasan Memanusiakan Manusia dibahas

secara mendalam dalam Peluncuran dan

Bedah Buku “Bukan Bangsa Kuli” karya

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk

Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim


yang dilaksanakan di Dapur Selera, Jakarta

Selatan, Jumat (29/8).

Suseno Sukoyono, Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan mengungkapkan,

mengelola sumber daya perikanan artinya

mengelola sumber daya manusia. “Manusia

yang merupakan khalifah di bumi ini menjadi

poros penting dalam memuliakan jati diri

bangsa sebagai negara kepulauan terbesar

di dunia. Buku Bukan Bangsa Kuli ini

menekankan pembangunan kelautan dan

perikanan dengan fokus memanusiakan

manusia,” kata Suseno.

Di sisi lain, Muhammad Karim yang

merupakan Dosen Prodi Agribisnis

Universitas Trilogi melihat, wacana poros

maritim harus dikembalikan kepada

bagaimana mengelola sumber daya

manusia. “Ironisnya, Indonesia yang

merupakan lumbung keanekaragaman hayati

malah menjadi “kuli” di rumahnya sendiri.

Tentunya, permasalahan baru di Indonesia

akan bertambah jika saja Kementerian

Kelautan Perikanan akan dihapus dari

susunan kabinet Jokowi dan Jusuf Kalla”


Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal KIARA

menilai Indonesia telah melewati proses

panjang sejarah untuk mendapatkan

identitasnya sebagai negara kepulauan.

“Tentu akan menjadi ironi jika Jokowi-Jusuf

Kalla malah berniat menghapuskan

kementerian kelautan dan bisa disebut

langkah tersebut menjadi gerak mundur

bangsa yang menjadi lupa akan entitas

sejarahnya sendiri,” ungkap Halim.

Pernyataan Halim ini mempertegas apa yang

dia sampaikan sebelumnya. Dia

mengatakan, rencana Presiden terpilih 2014

Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan


dan Kementerian Pertanian (Kementan)

menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan

sebagai sebuah kemunduran, meski sumber

daya perikanan merupakan bagian pokok

pangan bangsa. Rencana penggabungan

kedua kementerian tersebut bertentangan

dengan visi-misi jokowi selama ini yang

sangat mengedepankan visi pembangunan

sumber daya kelautan.

“Merujuk kepada UU No. 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara, maka


Kementerian kelautan, dan perikanan

merupakan kementerian urusan

pemerintahan yang ruang lingkupnya telah

disebutkan dalam UUD 1945,” kata Abdul

Halim, Sekjen KIARA, sebagaimana

disampaikan dalam siaran pers bersama dua

lembaga itu ke redaksi Neraca.

Dalam pandangan Halim, walaupun tidak

harus dibentuk dalam satu kementerian

tersendiri tetapi pembentukan dan

pengubahan kementerian harus dengan

mempertimbangkan 8 (delapan) aspek.

Yakni, efisiensi dan efektivitas; cakupan

tugas dan proporsionalitas beban tugas;


keterpaduan pelaksanaan tugas;

perkembangan lingkungan global; perubahan

dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;


pemerintah; kebutuhan penanganan urusan

tertentu dalam pemerintahan secara mandiri;

dan/atau kebutuhan penyesuaian

peristilahan yang berkembang.

“Presiden tidak dapat langsung

membubarkan Kementerian Kelautan Dan

Perikanan tetapi harus mendapatkan


pertimbangan dari DPR. Presiden dapat

menjadikan Kementerian Kedaulatan

Pangan, sebagai kementerian koordinasi

terkait dengan kepentingan sinkronisasi dan

koordinasi urusan kementerian khususnya di

bidang pangan,” lanjut Halim.

Menurut dia, penggabungan kementerian






nasional. “Di Norwegia, misalnya, melihat

potensi perikanan (keempat terbesar di

dunia) dan perdagangan yang besar, urusan

perikanan digabung menjadi Kementerian

Perdagangan, Industri dan Perikanan.

Dengan kementerian ini, pimpinan nasional

bisa fokus dan tidak kesulitan berkoordinasi

terkait perikanan. Jika Jokowi memaksa

penggabungan tersebut, akan lebih buruk

ketimbang Orde Baru,” ungkap Halim.

Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian

Kelautan dan Peradaban Maritim

menegaskan, urusan kelautan tidak hanya

urusan pangan saja, tetapi banyak aspek


yang terkait. “Oleh karena itu, rencana

penggabungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan Kementerian Pertanian

justru akan mengecilkan kembali berbagai

upaya yang telah dilakukan selama ini,

walaupun belum optimal,” jelas Suhana.


Membangun Laut, Membangun Sumber

Daya Manusia

Suhana ; Peneliti pada Pusat Kajian


Maritim

SINAR HARAPAN, 09 Agustus 2014

Pembangunan kelautan dalam lima tahun ke

depan akan mendapatkan nuansa baru. Itu

karena presiden terpilih dalam Pemilu 2014

kemarin memiliki visi kelautan yang sangat

besar.

Hal ini berbeda dengan presiden-presiden

sebelumnya, yang secara tersurat dalam

visi-misinya mengusung visi pembangunan

kelautan nasional dalam lima tahun ke

depan.

Namun, Jokowi-JK perlu me-review kembali

kebijakan-kebijakan kelautan yang dalam

sepuluh tahun terakhir cenderung tidak

mengalami perubahan signifikan.

Hal ini ditunjukkan dengan terus berulangnya

kebijakan-kebijakan kelautan nasional yang

diusung pemerintahan sejak awal Reformasi


sampai periode Kabinet Indonesia Bersatu

(KIB) Jilid 2.

Bahkan, dalam visi-misi Jokowi-JK pun

sebagian besar masih mengulang kebijakan

pemerintahan sebelumnya. Artinya, belum

ada terobosan baru yang akan diusung

dalam pembangunan kelautan lima tahun ke

depan.

Oleh karena itu, supaya tidak mengulang hal

yang sama, dalam masa transisi

pemerintahan KIB Jilid 2 ke pemerintahan

Jokowi-JK, perlu perumusan kebijakan

kelautan yang tepat dalam lima tahun ke

depan.

Berdasarkan catatan penulis, sejak awal

Reformasi sampai saat ini, ada beberapa hal

yang perlu mendapatkan perhatian serius

Jokowi-JK, dalam pembangunan kelautan

nasional.

Pertama, selama ini pendekatan dalam

pembangunan sektor perikanan lebih

mengedepankan pendekatan peningkatan

volume produksi. Jadi, berbagai program

untuk mendukung hal tersebut terus


dilakukan, seperti pengadaan kapal Inka

Mina 30-60 GT. Namun, kebijakan

peningkatan volume produksi perikanan

tersebut tidak diikuti peningkatan kualitas

hasil perikanan. Jadi, ikan-ikan hasil

tangkapan nelayan banyak yang bermutu

rendah karena penanganan setelah

tangkapnya tidak diperhatikan secara baik.

Oleh sebab itu, pemerintah dan para nelayan

sudah saatnya meninggalkan pendekatan

peningkatan volume produksi ikan dan

menggantinya dengan pendekatan

peningkatan kualitas hasil tangkapan

nelayan. Hal ini juga sejalan dengan upaya

pemerintah untuk terus meningkatkan

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

lebih baik.

Untuk itu, diperlukan dukungan ikan-ikan

hasil tangkapan yang berkualitas baik

tersebut. Penulis yakin yang dibutuhkan

nelayan kecil saat ini adalah bukan kapal

yang besar. Akan tetapi, bagaimana mereka

dapat menangkap ikan dengan kualitas yang

baik dan penyediaan infrastruktur pemasaran

ikan yang memadai serta menjamin kualitas

ikan hasil tangkapan nelayan.


Jadi, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan

dapat terjaga kualitasnya, mulai dari awal

menangkap sampai kepada konsumen akhir.

Dengan adanya peningkatan kualitas hasil

tangkapan nelayan, secara otomatis akan

meningkatkan nilai jual hasil tangkapan

nelayan. Ini jauh lebih penting daripada

meningkatkan volume ikan hasil tangkapan

melalui pengadaan kapal Inka Mina.

Kedua, perlu ada grand design industrialisasi

perikanan yang berpihak pada

pengembangan SDM di masa yang akan

datang. Indonesia akan lebih maju kalau

didukung SDM yang baik. SDM yang baik

bisa dibentuk dengan adanya asupan gizi

yang lebih baik.

Oleh karena itu, industrialisasi perikanan

nasional harus dapat mendukung

pengembangan SDM nasional yang lebih

baik. Namun, kalau industrialisasi perikanan

yang digalakkan pemerintah sejak awal

Reformasi sampai saat ini, penulis khawatir

SDM nasional ke depan akan semakin

terpuruk.


Industrialisasi perikanan yang ada saat ini

lebih mementingkan pemgembangan SDM

negara lain, dibandingkan SDM negaranya

sendiri. Hal ini terbukti dengan target

industrialisasi perikanan untuk mengekspor

ikan-ikan kualitas baik dari Indonesia, seperti

tuna, cakang, udang, ikan-ikan karang, dan

ikan-ikan kualitas baik lainnya.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi ikan

dalam negeri cukup disediakan ikan asin

dengan bahan baku impor dari negara lain.

Pertanyaannya sekarang, ahli gizi mana

yang dapat menjelaskan ikan asin dapat

meningkatkan kualitas SDM nasional.

Jokowi-JK beserta jajaran kabinet yang akan

mendukungnya nanti perlu

mengimplementasikan undang-undang

perikanan nasional secara baik dan

konsisten.

Dalam Pasal 25 B Ayat (2) UU No 45/2009

tentang Perubahan UU No 31/2004 tentang

Perikanan ditegaskan, pengeluaran hasil

produksi usaha perikanan ke luar negeri

(ekspor) dilakukan apabila produksi dan

pasokan di dalam negeri telah mencukupi

kebutuhan konsumsi nasional. Pasal 25 B ini


jelas sangat berpihak pada kepentingan

nasional. Namun, dalam implementasi di

lapangan belum diikuti kebijakan yang nyata.

Hal ini terbukti dengan kebijakan

industrialisasi perikanan yang lebih

mementingkan kebutuhan ikan negara lain.

Industrialisasi perikanan jangan hanya

dipandang bagaimana meningkatkan nilai

ekspor produk perikanan, tetapi perlu

memiliki agenda pembangunan SDM

nasional yang lebih baik. Oleh karena itu,

implementasi Pasal 25 B Ayat (2) tersebut

saat ini diperlukan guna meningkatkan

kualitas SDM nasional.

Ketiga, perlu terus dikembangkan wirausaha-

wirausaha baru berbasis sumber daya

kelautan dan perikanan. Hal ini guna

mengoptimalkan pemanfaatan potensi

sumber daya kelautan dan perikanan untuk

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian

lingkungan. Banyak potensi bisnis di sektor

perikanan yang dapat dikembangkan secara

baik. Jadi, diperlukan keberpihakan

pemerintah untuk terus mendukung

pengembangan SDM yang bergerak di

sektor ini.


Dalam dua tahun terakhir, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikana (BPSDMKP) yang di

pimpin Dr Suseno sudah menginisiasi untuk

membentuk para wirausaha baru di sektor

perikanan, melalui program Pusat Pelatihan

Mandiri Kelautan dan Perikanan

(P2MKP).

Di beberapa wilayah yang penulis kunjungi,

program tersebut berhasil mendorong

kelompok atau individu yang bergerak di

bidang usaha perikanan. Bahkan, sebagian

besar dari yang berhasil tersebut telah dapat

memanfaatkan sumber daya ikan secara

utuh.

Artinya, satu ekor ikan yang diolah, tidak ada

satu bagian pun yang terbuang. Mulai dari

daging, kulit, kepala, dan sisik ikan

semuanya dapat dimanfaatkan secara baik

tanpa ada yang terbuang.

Berdasarkan hal tersebut penulis yakin

pembangunan kelautan dalam lima tahun ke

depan akan lebih efektif, dimulai dengan

terus mengembangkan kualitas dan


kuantitas SDM yang bergerak di bidang

kelautan, khususnya sektor perikanan.

Tanpa adanya upaya pengembangan SDM

tersebut pemerintahan Jokowi-JK akan

mengalami kondisi yang sama dengan

pembangunan kelautan tahun-tahun

sebelumnya. Misalnya saja, kegagalan

program bantuan kapal Inka Mina >30 GT

oleh pemerintahan SBY disebabkan

perencanaan yang tidak matang.

Pemerintah hanya memandang dengan

bantuan kapal tersebut nelayan dapat

meningkatkan produksi perikanannya.

Namun, ternyata tidak, karena para nelayan

penerima bantuan tersebut tidak diberikan

pembekalan kemampuan yang memadai.

Alhasil, penulis menekankan, pembangunan

kelautan lima tahun ke depan akan efektif

jika dimulai dengan mengedepankan

pembangunan SDM yang bergerak di bidang

kelautan dan perikanan. Oleh karena itu,

diperlukan keberpihakan dalam

pembangunan SDM tersebut.


KONTAK SUHANA

Website : www.suhana.web.id Email : [email protected]

Facebook : suhana.nana Twitter : @suhanaipb

View publication statsView publication stats

http://www.suhana.web.id/

mailto:[email protected]

https://www.researchgate.net/publication/274380574

tahun 2014 di media masa nasional dokumentasi pemikiran...

Documents