tahun 2008 – 2013 - disbun.sulselprov.go.iddisbun.sulselprov.go.id/files_download/renstra disbun...
TRANSCRIPT
2
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
produktivitas dan mutu perkebunan serta juga ketersediaan input sarana dan
prasarana yang memadai, sehingga dapat terwujud berkembangnya penguatan
di hilir untuk kemajuan pengembangan perkebunan ke depan.
Meskipun kinerja pembangunan perkebunan belum eksis di penguatan di
hilir dengan basis di hulu, namun peranan dan kontribusinya selama ini telah
memberikan hasil yang nyata terhadap perekonomian secara luas dan
peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu peran dan
kontribusi perkebunan akan terus dipacu sejalan dengan tuntutan dan
perkembangan iptek serta perubahan dalam tatanan nilai baik ekonomi, politik
dan lingkungan hidup. Hal itu dapat dilakukan apabila potensi dan karakteristik
perkebunan yang dimiliki dioptimalkan seperti dari jenis komoditi, hasil produksi
Pembangunan perkebunan ke depan diarahkan
pada upaya penguatan di hilir, yaitu
pengembangan industri yang maju yang didukung
sumberdaya perkebunan yang kuat melalui
pemberdayaan di hulu dalam rangka
meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya
saing, pemasaran serta ekspor. Dukungan basis
di hulu dilakukan untuk peningkatan produksi,
3
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
dan bentuk pengusahaannya, karena dapat menjadi kekuatan dan peluang yang
baik untuk dikembangkan agar lebih maju, produktif dan berkelanjutan.
Potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki terus dioptimalkan seperti
komoditi kakao Sulawesi Selatan yang sudah memberikan kontribusi secara
nyata terhadap perekonomian dan peningkatah kesejahteraan masyarakat
mendapat perhatian dan prioritas, sehinngga menjadi harapan untuk diwujudkan
sebagai wilayah perkebunan terkemuka berbasis kakao.
Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan perkebunan dan
memperhatikan potensi keunggulan lokal, maka ditetapkan Rencana Strategis
(Renstra) selama 5 tahun ke depan yang bernuansa pada penerapan sistem
pembangunan yang cerdas, kreatif dan inovatif sejalan dengan tuntutan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013
merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima
tahun ke depan. Dokumen ini disusun melalui telaahan dan analisis yang
mendalam tentang strategi, potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi pembangunan perkebunan selama lima tahun ke depan.
Oleh karena dalam pelaksanaan Renstra Dinas
Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2008-2013 banyak dipengaruhi perkembangan
dan perubahan lingkungan strategis serta
dinamisasi yang berubah cepat yang mempe-
4
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
ngaruhi internal kinerja organisasi, maka dipandang perlu dilakukan Revisi
Renstra untuk penyesuaian,perbaikan dan penyempurnaan agar lebih terukur
dan tepat sasaran dalam pencapaian arah pembangunan perkebunan ke depan.
Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kinerja organisasi
dalam menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat
dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering
tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategis pada analisis
lingkungan strategis.
Memperhatikan peranan Sub Sektor Perkebunan baik tantangan maupun
peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan, maka arah strategi dan
kebijakan pengembangan Sub Sektor Perkebunan dititik beratkan pada
kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan yaitu peningkatan &
pemerataan kesejahteraan, perwujudan keunggulan lokal, penguatan
kelembagaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pemerintah, dan
kebijakan pemerintah pusat. Untuk kebijakan ini diimplementasi pada program
peningkatan produksi,produktivitas dan mutu tanaman perkebunan,peningkatan
nilai tambah,daya saing,industry hilir,pemasaran dan ekspor, serta peningkatan
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
perkebunan.
Secara nasional sub sektor perkebunan memberikan
kontribusi peningkatan Devisa Negara dan PDRB terbesar
5
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
di luar minyak dan gas bumi serta penyerap tenaga kerja yang cukup besar.
Sehubungan dengan strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan
provinsi sulawesi selatan, maka sasaran pembangunan perkebunan ke depan
adalah memulihkan produksi dan kualitas kakao 300.000 ton, hingga tahun 2013.
Untuk perkebunan kedepan adalah memulihkan produksi dan kualitas mencapai
sasaran tersebut, maka diperlukan program-program yang dapat mendukung
tercapainya sasaran yang terlah ditetapkan termasuk dukungan adanya Gerakan
Nasional Kakao dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan melalui Gernas
kakao yang memperoleh dukungan pembiayaan dari pusat yang cukup besar
dapat terwujud pemulihan dan peningkatan produksi dan kualitas kakao di
Sulawesi Selatan.
B. Maksud dan Tujuan
Tujuan Revisi Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Selatan adalah merumuskan kebijakan dan Program Strategis yang
yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis
serta faktor internal agar dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan
tepat sasaran, serta efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik.
C. Landasan Hukum
a. Undang-undang R.I Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
6
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125. Tamabahan Lembaran
Negara No. 9437).
c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari KKN.
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
g. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
h. Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara
Pertanggung jawaban kepada Daerah.
l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tata cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
m. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan RI.
n. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Industri Pemerintah.
0. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan kebijakan
dan strategis Nasional Percepatan Pembangunan kawasan timur
Indonesia.
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
r. Peraturan Daerah 12 / Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008 –
2013.
s. Peraturan Daerah 10 / Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2020.
t. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang
Propinsi Sulawesi Selatan.
u. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Pelimpahan Pengawasan Fungsional kepada Gubernur.
8
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
w. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
133 / A.3 / KPTS / V / 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penunjukan
Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008.
D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Rencana Strategi Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan
2008 – 2013 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategi Dinas
Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan serta memperhatikan Undang-undang Nomor 32 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan. Sebagai Daerah Otonomi terutama
menyangkut tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 08
Tahun 2008 Tanggal, 21 Juli 2008, namun demikian RENSTRA Dinas
Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari arah dan kebijakan
nasional serta kebijakan strategi Kementerian Pertanian RI yaitu
Pengembangan Agribisnis berbasis Perkebunan, Pengembangan Pangan
pada areal Perkebunan, dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.
9
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
Selanjutnya Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perkebunan
Propinsi Sulawesi Selatan dijabarkan ke dalam rencana Pembangunan
Tahunan Daerah melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Selatan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “ APBN Dekonsentrasi / Tugas
Pembantuan” dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategis yang telah
ditetapkan.
E. Sistematika Penulisan
Penulisan renstra ini disusun secara sistematis dengan mengkaji
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pencapain visi dan misi Dinas
Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. Mempelajari dampak Visi, Misi dan Program Gubernur Sulawesi Selatan
dimana Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengkaji
implikasi Visi, Misi, dan Program Gubernur Sulawesi Selatan terhadap
tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
dengan memberikan penilaian keterkaitan Visi, MIsi dan program dalam
renstra Dinas priode lalu.
2. Mengidentifikasi program Gubernur Sulawesi Selatan terhadap capaian
kinerja program Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan priode
sebelumnya.
3. Hasil identifikasi perubahan program dan kegiatan Dinas Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat Visi, Misi dan program
10
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
Gubernur Sulawesi Selatan adalah menjaga kelanjutan capaian kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah baik, serta
merumuskan kegiatan penting yang belum terlaksana pada priode
sebelumnya.
4. Penulisan ini juga menjelaskan program dan yang bersinerjik dengan
stakeholders / SKPD lainnya dengan memperhatikan arah rencana tata
ruang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Merumuskan Visi & Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan jabaran Visi & Misi Gubernur Sulawesi Selatan 2008 -
2013
6. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam
merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian Visi dan
Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai tugas pokok
dan fungsinya.
Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan
lingkungan eksternal program Gubernur Sulawesi Selatan terhadap
kondisi objek urusan / kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi
Selatan, dan lingkungan internal (kondisi internal Dinas Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan; SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian
tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Restra Dinas Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan periode sebelumnya.
11
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
7. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok
tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas
SKPD, lintas SKPD, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
8. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program
lokalitas SKPD (Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan), lintas
SKPD, yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
9. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana
tata ruang.
10. Muatan butir tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan Restra
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan kepada
Kepala Bappeda sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM
Daerah 2008-2013 sebagai bahan utama dalam Musrenbang.
12
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
A. Tugas dan Fungsi
Tugas Pokok Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan perda No. 08/Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 adalah
melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
Pembantuan serta urusan/kewenangan yang tidak atau belum dapat
dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota di bidang Perkebunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk menyelenggarakan tugas
pokok tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijaksanaan tehnis di bidang Perkebunan.
b. Pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang
Perkebunan.
c. Penyelenggaraan perizinan usaha Perkebunan lintas Perkebunan/Kota.
d. Pembinaan teknis di bidang Perkebunan.
e. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas.
f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
13
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
B. Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
KELOMPAOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUBAG UMUM
DAN
KEPEGAWAIA
SUBAG
PROGRAM
SUBAG
KEUANGAN
BID. PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN
BID. SARANA PRASARANA
PERKEBUNAN
BID. PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
BID. PASCA PANEN & SISTEM
INFORMASI PERKEBUNAN
SEKSI
PEMBINAAN
TANAMAN
SEKSI
PERBENIHAN
SEKSI
PEMBINAAN
TANAMAN SEMUSIM
SEKSI
KERJASAMA DAN
KELEMBAGAAN
SEKSI
ALAT DAN MESIN
SEKSI
PUPUK & PESTISIDA
SEKSI
PENGAMATAN DAN
PERAMALAM OPT
SEKSI
PENGENDALIAN OPT
&
U P T D
SEKSI
KONSERVASI
LAHAN &
PEMANFAATAN AIR
SEKSI
PENGOLAHAN HASIL
SEKSI
PEMASARAN HASIL
SEKSI
STATISTIK & SISTEM
INFORMASI
14
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
BAB III
KONDISI UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
mewujudkan fungsi dalam aspek
ekonomi,ekologi dan sosial budaya. Kondisi pembangunan perkebunan dapat
tercermin dari indikator berikut:
A. Indikator Makro
1. Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
Pada kondisi makro, indikator yang dapat dilihat adalah nilai PDB yang
peranannya amat penting dalam pembangunan ekonomi terhadap
perolehan PDB dari sub sektor perkebunan tahun 2009 cukup besar yaitu
Rp 7,011 Triliun (harga berlaku), nilai besaran ini cukup berarti bagi
pembangunan di Sulawesi Selatan. PDB tersebut cenderung terus
meningkat pada setiap tahunnya dan apabila dibandingkan tahun 2008
mencapai Rp. 5,354 Triliun (harga berlaku) atau naik sebesar 30,94%.
2. Keterlibatan Tenaga Kerja
Jumlah petani perkebunan pada tahun 2009 sebanyak 1.003.745 KK atau
setara dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.018.725 Orang.
Pembangunan perkebunan yang
dilaksanakan didasarkan atas asas
manfaat, berkelanjutan, ketepaduan,
kebersamaan, keterbukaan dan
15
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
Kecenderungan keterlibatan tenaga kerja terus meningkat pada setiap
tahunnya. Bila dibandingkan pada tahun 2008 jumlah petani perkebunan
sebanyak 993.050 KK atau setara dengan penyerapan tenaga kerja
sebanyak 4.965.250 Orang atau naik sebesar 1,07%. Dengan
meningkatnya keterlibatan tenaga kerja akan mendorong dan memicu
peningkatan pengelolaan usaha perkebunan yang pada akhirnya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui subsektor perkebunan.
3. Kesejahteraan Petani Pekebun
juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari
produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk
biaya produksi. Nilai dari indeks NTP diperoleh dari perbandingan indeks
harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani
(dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi
tingkat kesejahteraan petani.
Produktivitas tenaga kerja adalah perkembangan pendapatan tenaga kerja
yang diukur dari nilai PDB pertenaga kerja di sektor bersangkutan. Pada
tahun 2009 pendapatan petani pekebun mencapai Rp. 6.985.504 naik bila
Indikator yang biasanya dipergunakan untuk
mengukur kesejahteraan petani adalah indeks
Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tenaga
kerja. NTP dipergunakan untuk melihat tingkat
kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP
16
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
dibandingkan pendapatan tahun 2008 yang hanya mencapai Rp.
3.591.293 atau naik rata-rata sebesar 94,51%.
4. Investasi
telah mengembangkan berbagai
skim kredit program yang terdiri dari skim kredit program dengan fasilitas
sub sidi bunga dan skim kredit program dengan fasilitas penjaminan. Pada
saat ini petani telah mendapatkan kepercayaan untuk memanfaatkan
fasilitas skim kredit dengan fasilitas bunga sub sidi seperti revitalisasi
perkebunan. Sedangkan kelompok yang lainnya yang dimungkinkan untuk
memanfaatkan skim kredit program dengan fasilitas penjaminan yaitu
adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan besaran kredit maksimum Rp.
500 juta per debitur dengan kisaran suku bunga 14% untuk kredit Rp. 5
juta s/d 500 juta dan suku bunga sampai dengan 22% untuk kredit sampai
dengan Rp. 5 juta.
Salah satu keterbatasan petani
dalam pengembangan usaha
perkebunan adalah modal. Dalam
membantu petani mengatasi
keterbatasan modal, pemerintah
17
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
5. Neraca Perdagangan
Volume dan nilai eksport produk hasil perkebunan yang dicapai pada
tahun 2009 sebesar 214.264,90 ton dengan nilai US$ 425.746.609,09.
Bila dibandingkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu untuk
volume eksport sebesar 277.233,82 ton dengan nilai US$ 383.579.576,20
atau naik sebesar 10,99% untuk nilai eksport.
B. Indikator Mikro
1. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas
diberikan oleh Kementerian Pertanian
RI. Berdasarkan kondisi agroklimat Sulawesi Selatan dan kajian teknologi
pengembangan pembangunan perkebunan, Sulawesi Selatan ditetapkan
10 komoditas unggulan yaitu Kakao, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Jambu
Mete, Lada, Cengkeh, Tebu, Kapas dan Jarak Pagar.
Dari 10 komoditi tersebut, satu komoditi diantaranya menjadi prioritas
pembangunan perkebunan di Sulawesi Selatan yaitu komoditas Kakao.
Komoditi ini dapat meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan devisa
negara.
Berdasarkan statistik perkebunan,
jumlah komoditi yang dibina hingga
saat ini sebanyak 37 komoditi dari
124 komoditi sesuai kewenangan yang
18
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
Luas areal dan produksi perkebunan yang dicapai pada tahun 2009
adalah seluas 656.228,59 ha dengan produksi sebesar 441.773,04 ton
dengan tingkat produktivitas 903,39 Kg/Ha. Bila dibandingkan pada tahun
2008 produksi yang dicapai 393.202,42 ton atau naik rata-rata sebesar
12,35% dan tingkat produktivitas 798,45 kg/ha atau naik rata-rata 13,14%.
2. Mutu Perkebunan
Pasar tidak hanya menuntut terpenuhinya standar
produk dari aspek jumlah saja tetapi juga dari aspek mutu termasuk mutu
pertanaman yang mendukung terpenuhinya berbagai atribut produk yang
lebih detail, seperti : atribut keamanan produk, atribut nutrisi, atribut nilai,
atribut pengepakan, atribut lingkungan, dan atribut kemanusiaan.
Banyak parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk mutu pertanama.
Namun, tidak semua parameter tersebut dapat diukur kinerjanya secara
kuantitatif sebagaimana dipersyaratkan dalam reformasi perencanaan dan
penganggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal
Perkebunan menetapkan tiga parameter untuk mengukur secara
kuantitatif kinerja pembangunan perkebunan dari aspek mutu pertanaman
yang meliputi jumlah populasi tanaman, luas serangan OPT dan
penggunaan benih bersertifikat.
Perubahan perilaku konsumen dan liberalisasi
perdagangan berimplikasi pada semakin ketatnya
persaingan produk-produk perkebunan di pasar
19
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
BAB IV
POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Potensi
1. Lahan dan Agroekosistem
Ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan komperatif dalam
pengembangan perkebunan. Apabila dikelola dengan baik keunggulan
komperatif ini dapat mendukung keunggulan kompetitif. Saat ini masih tersedia
lahan potensial untuk pengembangan perkebunan seluas 587.234,63 ha. Potensi
lainnya dalam pembangunan perkebunan adalah kondisi agroekosistem.
Komponen aagroekosistem yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari,
intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun dibeberapa wilayah
dan keanekaragaman jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan
potensial untuk pengembangan perkebunan.
2. Teknologi
Teknologi budidaya terapan, baik yang dihasilkan oleh lembaga penyedia
teknologi maupun individu praktisi perkebunan, telah tersedia untuk
dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman
perkebunan, antara lain teknologi somatic embryogenesis/kultur jaringan,
rekayasa genetik, sambung samping, sambung pucuk, pengendalian OPT secara
terpadu, pengolahan limbah kebun sebagai pupuk organik dan teknologi
budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain berperan meningkatkan
20
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan, teknologi terapan
tersebut juga bersifat ramah lingkungan.
Disamping teknologi budidaya terapan, teknologi pemuliaan tanaman juga
telah dihasilkan antara lain melalui rekayasa genetika dalam rangka mendukung
pengadaan varietas unggul guna menciptakan komoditas perkebunan berdaya
saing tinggi.
3. Pasar
Pasar dalam negri merupakan pasar yag sangat potensial terkait dengan
besarnya jumlah penduduk dan adanya berbagai upaya pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pasar internasional juga menjadi sangat
potensial seiring dengan liberalisasi perdagangan dunia.
Potensi pasar komoditas perkebunan juga semakin tinggi mengingat
semakin berangamnya sumber bahan baku dan derivatif produk perkebunan,
antara lain bio-fuel yang memiliki potensi besar untuk mengganti energi fosil yang
semakin lagkah dan jumlahnya semakin menipis. Selain itu semakin
meningkatnya permintaan produk specialty dan organik perkebunan di pasar
internasional manambah tingginya potensi pasar komoditas perkebunan di masa
depan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam
pembangunan perkebunan. Melalui pendekatan yang tepat, besarnya jumlah
anggakatan kerja tersebut merupakan potensi untuk mengembangkan
21
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
perkebunan. Dengan adanya lembaga pendidikan yang kompeten, peningkatan
kualitas dan kapabilitas SDM perkebunan bukan merupakan suatu hal yang sulit
untuk diwujudkan. Tidak kalah pentingnya dalam hal potensi SDM adalah
petugas terampil, terlatih dan berdedikasi tinggi jumlahnya dapat ditingkatkan
secara signifikan yang siap dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan
perkebunan.
B. Permasalahan
Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan selama ini telah berhasil
meningkatkan produksi dan mutu sebagaian besar komoditi perkebunan.
Meskipun demikian, secara umum produktivitas dan mutu komoditi perkebunan
tersebut masih dibawah potensi dan rata-rata hanya mencapai 903,39 kg/ha
pada tahun 2009.
Pada umumnya produktivitas tanaman yang dicapai masih sangat rendah
bila dibandingkan potensi produksi. Hal ini disebabkan antara lain sebagian
tanaman sudah tua dan tidak produktif, terserang hama dan penyakit serta
sumber bahan tanaman dari asalan. Selanjutnya pemeliharaan tanaman belum
dilaksanakan secara intensif mengingat sarana produksi masih sangat terbatas,
belum optimalnya kualitas hasil produk perkebunan. Disamping itu masih
lemahnya kelembagaan petani/kelompok tani sehingga akses dalam
pengembangan usaha sepenuhnya belum kuat terutama dalam mengakses
permodalan dan pasar serta dalam menjalin kemitraan usaha.
22
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
BAB V
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2008-2013
A. Visi dan Misi SKPD
Rumusan Visi Pembangunan Perkebunan di Sulawesi Selatan
didasarkan atas beberapa Kriteria Pembangunan dan mengacu pada aspek/
ruang lingkup kebijakan pengembangan Sub Sektor Perkebunan yang dititik
beratkan pada kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan yaitu
peningkatan & pemerataan kesejahteraan, perwujudan keunggulan local,
penguatan kelembagaan masyarakat dan penguatan kelembagaan
pemerintah, dan kebijakan pemerintah pusat yaitu peningkatan
produksi/produktivitas,mutu perkebunan dan nilai tambah/industri hilir,
pemasaran,ekspor serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan yang
memadai.
1. Visi.
Sejalan dengan visi Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 -
2028 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Sulawesi selatan, yaitu :
“ SULAWESI SELATAN MENJADI WILAYAH TERKEMUKA DI
INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEMANDIRIAN LOKAL YANG
BERNAFASKAN KEAGAMAAN “. Serta memperhatikan Visi Pemerintah
Daerah Sulawesi Selatan 2008-2013 yaitu “ SULAWESI SELATAN
23
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
SEBAGAI PROVINSI SEPULUH TERBAIK DALAM PELAYANAN HAK
DASAR YANG DIDUKUNG KELEMBAGAAN PEMERINTAH YANG
TERPERCAYA “ , maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi
Selatan 2008-2013 dirumuskan sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA SULAWESI SELATAN SEBAGAI WILAYAH
PERKEBUNAN TERKEMUKA BERBASIS KAKAO “
Masyarakat Perkebunan adalah seluruh petani yang terlibat
dalam pengelolaan usahatani Perkebunan baik Perkebunan Rakyat
maupun Perkebunan Besar dan Stake Holder lainnya yang dibina
melalui wadah kelompok tani, dimana diharapkan agar kelompok tani
tersebut dapat bergabung bersama-sama kelompok tani lainnya, untuk
membangun kelembagaan ekonomi kerakyatan secara komprehensip
sehingga terbentuk apa yang disebut Koperasi (Primer / Sekunder).
Melalui koperasi ini dibina menjadi petani yang professional.
Petani yang profesional adalah petani yang memiliki kemampuan
pengetahuan dan keterampilan mengakses permodalan, mengelola
usahataninya sendiri, sudah dapat menerapkan teknologi dengan baik
serta mampu memasarkan sendiri hasil / produksinya tanpa bantuan dari
pemerintah. Dengan demikian maka petani yang sudah dibina melalui
kelompok dan telah menjadi anggota koperasi diharapkan telah
mempunyai kemampuan untuk dapat bermitra dengan perusahaan
(Industri) pada setiap kawasan sentra komoditas unggulan. Selanjutnya
24
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
petani dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam industri dan dapat
memperoleh saham dari perusahaan Industri. Demikian pula sebaliknya
perusahaan industri menanamkan sahamnya kepada petani sehingga
keuntungan yang diperoleh dapat dibagi secara patungan. Sehingga
terjadi Integrasi antara On Farm dengan Off Farm, sehingga
pembangunan perkebunan berjalan lebih efisien dan efektif.
Olehnya itu dalam jangka pendek 1 – 5 tahun (Tahun 2008 –
2013) adalah tahap awal dengan memberdayakan melalui
pendampingan hingga menjadi profesional melalui Pembinaan
kelembagaannya, selanjutnya akan diintegrasikan dengan Industri
melalui pola pengembangan Koperasi dengan Investor, maka petani
akan dilibatkan di dalam Dewan Direksi atau Dewan Komisaris artinya
tanaman petani merupakan asset Perusahaan dan sebaliknya Industri
(Pabrik) merupakan milik petani.
Dengan demikian maka dikotomi yang selama ini berlangsung di
PIR dapat dihindari, dan terjadi integrasi On Farm dan Off Farm dalam
suatu kawasan sentra produksi komoditas unggulan.
2. Misi
Berdasarkan Visi Dinas Perkebunan Propinsi sulawesi Selatan
tersebut di atas, maka hakikatnya misi yang akan di emban adalah
mendukung terwujudnya visi tahun 2013, dengan rumusan misi sebagai
berikut :
25
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
a. Mengembangkan perkebunan yang maju, produktif dan berkualitas
melalui penguatan komoditi unggulan berbasis kakao.
b. Mengembangkan usaha agribisnis perkebunan yang utuh dari hulu
sampai hilir untuk mendukung industri berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan.
c. Memberdayakan kelembagaan perkebunan untuk mendorong
akses penguatan usaha perkebunan melalui kerjasama dan
kemitraan usaha.
d. Mengembangkan teknologi untuk mendukung peningkatan
produktivitas dan nilai tambah dari produk perkebunan yang
berbasis keunggulan kompetitif.
B. Tujuan dan Sasaran
� Tujuan
Sejalan dengan Visi dan Misi Dinas, maka tujuan pembangunan
perkebunan ke depan dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi,produktivitas dan kualitas komoditi perkebunan
yang berbasis kakao dengan mengembangkan keunggulan kompetitif
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha agribisnis perkebunan untuk menunjang
ketersediaan input produksi dalam rangka mendukung peningkatan
pengolahan hasil produk perkebunan.
26
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
3. Meningkatkan kerjasama usaha untuk mendorong pengembangan
kemitraan dalam rangka memperkuat akses kelembagaan masyarakat
perkebunan dan memperluas jaringan pasar.
� Sasaran
Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Dinas serta memperhatikan
potensi, kondisi lingkungan strategi, maka sasaran pembangunan
perkebunan yang ingin di capai hingga tahun 2013 adalah :
1. Meningkatnya Produksi & Kualitas kakao 300.000 ton pada tahun 2013
2. Meningkatnya produksi komoditas unggulan perkebunan pada 9
komoditi 258.960 ton pada tahun 2013
3. Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan 740.000 Ha
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 1.049.800 KK
5. Meningkatnya perolehan devisa melalui peningkatan volume ekspor
perkebunan 300 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US
650.500.000,-
6. Meningkatnya pendapatan petani perkebunan berbasis kakao Rp.
50.000.000/Ha.
7. Meningkatnya simpanan petani perkebunan minimal Rp. 5.000.000/Ha
Untuk mencapai sasaran makro dan mikro pembangunan perkebunan
diletakkan indikator makro dan mikro sebagaimana uraian yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka sasaran pembangunan perkebunan tahun
2008-2013 dapat diuraikan sebagai berikut :
27
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
Tabel 1. Sasaran indikator makro dan mikro pembangunan perkebunan tahun 2008-2013.
NO
SASARAN KEGIATAN
PREDIKSI SASARAN KEGIATAN PER TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Produksi dan kualitas kakao (ton)
Produksi komoditas unggulan
perkebunan (ton)
Luas areal tanaman perkebunan (ha)
Penyerapan tenaga kerja (KK)
Pendapatan petani yang berbasis
kakao (Rp/Ha)
Volume eksport (ton)
Nilai eksport (US $)
Simpanan petani (Rp/Ha)
112.500
227.251
696.634
993.254
7.167.700
277.300
385.579.000
2.500.000
163.727
231.861
696.711
1.004.663
14.341.637
278.100
450.863.660
3.000.000
171.549
237.091
718.778
1.015.872
17.950.997
279.500
526.147.744
3.500.000
198.414
242.790
724.274
1.027.181
26.312.871
280.200
580.329.885
4.000.000
268.041
249.615
730.054
1.038.490
37.314.834
285.500
600.045.758
4.500.000
325.921
258.960
740.000
1.049.800
50.000.000
300.000
650.500.000
5.000.000
Selanjutnya untuk sasaran produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan
selain kakao dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2. Sasaran produksi komoditi unggulan tahun 2008-2013.
NO
KOMODITI
PRODUKSI (TON)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kopi
Jambu Mete
Lada
Cengkeh
Tebu
Kapas
Kelapa Sawit
Kelapa
J U M L A H
34.297
24.766
6.700
21.704
29.210
1.416
28.007
81.151
227.251
34.655
25.014
6.765
21.978
29.500
1.735
28.820
83.394
231.861
36.152
25.264
6.802
22.155
30.650
1.820
29.135
85.113
237.091
38.290
25.960
6.880
22.420
30.850
1.860
29.330
87.200
242.790
41.390
26.720
7.120
22.650
31.200
1.875
29.550
89.110
249.615
44.510
27.490
7.550
23.210
31.485
1.885
29.870
92.960
258.960
28
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
C. Strategi
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pencapaian kinerja Dinas
Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dicapai dengan cara/
asumsi-asumsi sebagai berikut :
1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan
perkebunan berbasis kakao yang kompetitif.
2. Memanfaatkan kelembagaan perkebunan dalam mendorong
peningkatan kerjasama dan pengembangan kemitraan usaha.
3. Mengembangkan usaha agribisnis perkebunan untuk meningkatkan nilai
tambah hasil produk perkebunan.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal dalam
meningkatkan pengembangan usaha perkebunan yang produktif dan
berkelanjutan.
D. Agenda dan Kebijakan
Dalam mewujudkan visi dan misi perkebunan, ditetapkan agenda
utama sebagai berikut :
1. Agenda 2 : Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan : Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembangan
Agribisnis Pedesaan
2. Agenda 3 : Perwujudan keunggulan lokal untuk memicu laju
pertumbuhan perekonomian
Kebijakan : Pusat Pelayanan
29
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
3. Agenda 6 : Penguatan kelembagaan masyarakat
Kebijakan : Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal
4. Agenda 7 : Penguatan kelembagaan pemerintah
Kebijakan : - Peningkatan kinerja SKPD,
- Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset
daerah
30
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
B A B VI
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan Kegiatan yang terkait dengan Peningkatan & Pemerataan
Kesejahteraan Masyarakat
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
1) Kegiatan pembangunan kebun bibit tebu berjenjang.
2) Pembinaan terhadap pengembangan tebu rakyat
3) Pengembangan tanaman pangan pada areal perkebunan
B. Program dan Kegiatan yang terkait dengan Perwujudan Keunggulan
Lokal
1. Program Pemulihan Produksi dan Kualitas Kakao Sul-Sel
1) Intensifikasi tanaman kakao
2) Rehabilitasi tanaman kakao
3) Peremajaan tanaman kakao
4) Pembinaan kakao lestari
5) Pembinaan dan Pemeliharaan sumber-sumber bahan tanaman
kakao
2. Program Pengembangan Agribisnis
1) Akselerasi pengembangan pengembangan kapas
2) Pengendalian organisme penggangu tanaman
3) Pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan
4) Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah
5) Pengembangan pembibitan komoditi unggulan perkebunan
6) Pembinaan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan
hasil perkebunan
7) Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan
8) Akselerasi komoditi unggulan
9) Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman
31
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
C. Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penguatan Kelembagaan
Masyarakat
1. Program Pengembangan Kelembagaan Petani
1) Penumbuhan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
2) Pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, kelompok
tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta assosiasi petani &
assosiasi komoditi
4) Sekolah lapang
5) Pembinaan usaha perkebunan dan pengembagan kemitraan
usaha
6) Penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan dan introduksi
bahan tanaman dalam mendukung ketahanan pangan
D. Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penguatan Kelembagaan
Pemerintah
1. Program Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah
1) Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
2) Pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa administrasi keuangan
2) Pelayanan barang dan jasa administrasi
3) Koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan
perkebunan
4) Pembinaan aparatur dan pengembangan kehumasan
32
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
BAB VII
PENUTUP
1. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -
2013 ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Selatan dan selanjutnya dilakukan review agar sejalan dengan
perubahan dan perkembangan terhadap lingkungan strategis yang sering
berubah secara cepat. Rencana strategis ini memuat kebijaksanaan dan
pokok rencana pembanguan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan
penyusunan rencana kinerja tahunan, pelaksanaan dan pengendalian
rencana pembangunan perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat
dipedomani bagi pengelola program aparat Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Selatan maupun masyarakat dan pelaku sektor swasta di Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Selatan, maka penjabaran Rencana Startegis secara operasional
dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang
konkrit, terarah dan transparan dalam RKA-SKPD dan RKA-KL setiap
tahun.
3. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan perkebunan, tergantung dari peran
aktif, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik lembaga
eksekutif, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas serta
33
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2013
dunia usaha. Juga apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja
sama,bersinergis untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang
ditemui,sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan
lancar dan memenuhi harapan yang diinginkan.
(PR/H23.6)