1.Lingkup

1.1.Persyaratan Teknis Umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang secara umum berlaku

untuk seluruh segi teknis yang secara umum berlaku untuk seluruh bagian Pekerjaan dimana

persyaratan ini bisa diterapkan.

1.2.Persyaratan Teknis Umum ini membentuk suatu kesatuan dengan Persyaratan Teknis Khusus, dan

secara bersama-sama merupakan persyaratan dari segi teknis bagi seluruh Bagian Pekerjaan

sebagaimana diungkapkan dalam satu atau lebih dari dokumen-dokumen berikut ini :

Gambar-gambar Pelelangan/Pelaksanaan.

Persyaratan Teknis Umum/Khusus.

Perincian Volume Pekerjaan/Perincian Penawaran.

Dokumen-dokumen Pelelangan/Pelaksanaan yang lain.

1.3.Dalam hal dimana ada bagian dari Persyaratan Teknis Umum ini, yang tidak dapat diterapkan pada

satu dokumen pun dari pasal 1.2 di atas maka bagian dari Persyaratan Teknis Umum tersebut dengan

sendirinya dianggap tidak berlaku.

2.Referensi

2.1.Atas seluruh Bagian Pekerjaan dalam Perjanjian Kerja ini, kecuali secara khusus dipersyaratkan lain

dalam satu atau lebih dokumen dari Dokumen Pelelangan/Pelaksanaan, berlaku :

Undang-undang/Keputusan Presiden.

Peraturan/Surat Keputusan dari Departemen/Instansi yang berwenang.

Peraturan Daerah.

Standard/Norma/Pedoman

yang berlaku di Indonesia untuk Bagian Pekerjaan yang bersangkutan, dalam mana termasuk, tapi tidak

terbatas pada yang tersebut berikut ini :

Subyek : Referensi

Umum :Peraturan Bangunan Nasional Th. 1978

Bahan-bahan Umum :NI-3 Th. 1956

Kapur Bahan Bangunan :NI-7

Semen Portland :NI-8

Bata Merah :NI-10

Umum :NI-18

Tras dan Semen Merah :NI-20

Semen Portland :SII.0013-81

Bata Merah :SII.0021-78

Kapur Bahan Bangunan :SII.0024-80

Logam :SII.0085-75

Semen Pozolan Kapur :SII.0131-75

Semen Portland Pozolan :SII.0132-75

Besi Tuang Kelabu :SII.0146-76

Baja Karbon :SII.0147-76

Logam : SII.0148-76

Baja Siku : SII.0163-77

Las Pipa : SII.0164-77

Besi Tuang Kelabu : SII.0167-77

Kawat Las :SII.0192-78

Besi Strip : SII.0193-78

Paku : SII.0194-81

Pengantar Tembaga dan Allumunium : SII.0206-78

Umum :SII.0242-80

Umum :SII.0260-79

Cat Dasar Meni : SII.0283-80

Semen : SII.0287-80

Logam : SII.0291-80

Pipa Baja Karbon :SII.0295-80

Pipa Union : SII.0296-80

Baja Karbon Cor : SII.0297-80

Besi Cor : SII.0298-80

Paku Keling : SII.0299-80

Baja Siku : SII.0300-80

Baja : SII.0302-80

Besi Cor :SII.0303-80

Logam :SII.0318-80

Logam :SII.0319-80

Sekrup : SII.0320-80

Baja Tulang :SII.0321-80

Logam : SII.0392-80

Logam :SII.0393-80

Logam : SII.0394-80

Logam : SII.0395-80

Logam : SII.0396-80

Logam : SII.0397-80

Logam : SII.0398-80

Logam : SII.0399-80

Besi Tuang Kelabu:SII.0400-80

Logam : SII.0401-80

Logam :SII.0402-80

Logam : SII.0403-80

Alumunium Trusi :SII.0405-80

Kunci : SII.0406-80

Engsel :SII.0407-80

Kunci : SII.0408-80

Kunci : SII.0409-80

Baja :SII.0410-80

Cat : SII.0480-81

Cat : SII.0481-81

Cat : SII.0482-81

Cat :SII.0483-81

Cat :SII.0484-81

Cat :SII.0485-81

Cat :SII.0486-81

Cat :SII.0487-81

Cat :SII.0488-81

Cat :SII.0489-81

Cat :SII.0490-81

Cat :SII.0491-81

Cat :SII.0492-81

Cat :SII.0493-81

Logam :SII.0494-81

Besi dan Baja :SII.0541-81

Cat :SII.0544-81

Cat :SII.0546-81

Cat :SII.0548-81

Cat :SII.0549-81

Cat :SII.0550-81

Cat :SII.0551-81

Mur dan Baut :SII.0552-81

Baja :SII.0693-82

Baja :SII.0694-82

Alumunium :SII.0695-82

2.2.Dalam hal dimana ada Bagian Pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak diatur dalam Persyaratan

Teknis Umum/Khusus maupun salah satu dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2.1 di atas, maka

untuk Bagian Pekerjaan tersebut.

Pemborong harus mengajukan salah satu dari persyaratan-persyaratan berikut ini guna disepakati oleh

Pengawas untuk dipakai sebagai patokan persyaratan teknis :

Standar/Norma/Kode/Pedoman yang bisa diterapkan pada Bagian Pekerjaan bersangkutan, yang

diterbitkan oleh Instansi/Institusi/Asosiasi Profesi/Asosiasi Produsen/Lembaga Pengujian ataupun

Badan-badan yang bersifat internasional ataupun nasional dari negara lain, sejauh bahwa atas hal

tersebut diperoleh kesepakatan dari Pengawas.

Brosur Teknis dari Produsen yang didukung oleh Sertifikat dari Lembaga Pengujian yang diakui secara

Nasional/Internasional.

3.B a h a n

3.1.Baru / Bekas

Kecuali ditetapkan lain secara khusus, maka semua Bahan yang dipergunakan dalam/untuk Pekerjaan ini

harus merupakan Bahan yang baru, penggunaan Bahan bekas hanya bisa diperkenankan dengan izin

tertulis dari Pengawas atas persetujuan Pemberi Tugas.

3.2.Tanda Pengenal

-Dalam hal dimana Pabrik/Produsen Bahan mengeluarkan Tanda Pengenal untuk Produk/Bahan yang

dihasilkannya, ataupun sebagai pengenal kwalitas/kelas/ kapasitas; maka semua Bahan dari

Pabrik/Produsen bersangkutan yang dipergunakan dalam Pekerjaan ini harus mengandung Tanda

Pengenal tersebut. Kecuali ditetapkan lain oleh Pengawas, Bahan sejenis dengan fungsi yang berbeda

harus diberi Tanda Pengenal untuk membedakan satu Bahan dari Bahan yang lain. Tanda Pengenal ini

bisa berupa warna atau tanda-tanda lain yang mana harus sesuai dengan Referensi pada Pasal 2

Persyaratan Teknis Umum ini kalau ada diatur disana; atau dalam hal dimana tidak/belum ada

pengaturan yang jelas mengenai itu, hal ini harus dilaksanakan sesuai petunjuk dari Pengawas.

3.3.Merk Dagang dan Kesetarafan

-Penyebutan sesuatu Merk Dagang bagi suatu Bahan/Produk di dalam Persyaratan Teknis, secara umum

harus dimengerti sebagai persyaratan kesetarafan kwalitas penampilan (performance) dari

Bahan/Produk tersebut, yang mana dinyatakan dengan kata-kata : "atau yang setaraf".

-Kecuali secara khusus dipersyaratkan lain, maka penggunaan Bahan/Produk lain yang dapat dibuktikan

mempunyai kwalitas penampilan yang setaraf dengan Bahan/Produk yang memakai Merk Dagang yang

disebutkan, dapat diterima sejauh bahwa untuk itu sebelumnya telah diperoleh Persetujuan tertulis dari

Pengawas atas kesetarafan tersebut.

Penggunaan Bahan/Produk yang disetujui sebagai "setaraf" tidak dianggap sebagai Perubahan

Pekerjaan, dan karenanya perbedaan Harga dengan Bahan/Produk yang disebutkan Merk Dagangnya

akan diabaikan.

3.4.Penggantian (Substitusi)

-Atas Persetujuan Pengawas dan Perencana, Pemborong/supplier bisa mengajukan usulan untuk

penggantian sesuatu Bahan/Produk dengan sesuatu Bahan/Produk lain dengan penampilan yang

berbeda dengan yang dipersyaratkan, tetapi dengan taraf yang bersamaan.

-Dalam persetujuan atas sesuatu penggantian (substitusi), perbedaan harga yang ada dengan

Bahan/Produk yang dipersyaratkan, akan diperhitungkan sebagai Perubahan Pekerjaan, dengan

ketentuan sebagai berikut :

Kecuali dapat dibuktikan bahwa Pemborong tidak bersalah/lalai, maka dalam hal dimana Penggantian

disebabkan karena kegagalan Pemborong/supplier untuk mendapatkan Bahan/Produk seperti yang

dipersyaratkan, maka Perubahan Pekerjaan yang bersifat Kerja Tambah dianggap tidak ada.

Dalam hal dimana penggantian dapat disepakati oleh Pengawas, Perencana dan Pemberi Tugas sebagai

masukan (input) baru yang menyangkut nilai-nilai tambah, maka Perubahan Pekerjaan berupa Kerja

Tambah dapat diperkenankan.

3.5.Persetujuan Bahan

-Untuk menghindarkan penolakan Bahan di lapangan, dianjurkan dengan sangat agar sebelum sesuatu

Bahan/Produk akan dibeli/dipesan/diprodusir, terlebih dahulu dimintakan Persetujuan dari Pengawas

atas kesesuaian dari Bahan/Produk tersebut pada Persyaratan Teknis, yang mana akan diberikan dalam

bentuk tertulis yang dilampirkan pada Contoh/Brosur dari Bahan/Produk yang bersangkutan untuk

diserahkan pada Pengawas di lapangan.

-Penolakan Bahan di lapangan karena diabaikannya prosedur di atas sepenuhnya merupakan tanggung

jawab Pemborong/Supplier atas mana tidak dapat diberikan pertimbangan keringanan apapun.

-Adanya Persetujuan tertulis dengan disertai contoh Brosur seperti tersebut di atas tidak melepaskan

tanggung jawab Pemborong/Supplier dari kewajibannya dalam Perjanjian Kerja ini untuk mengadakan

Bahan/Produk yang sesuai dengan persyaratannya, serta tidak merupakan jaminan akan

diterima/disetujuinya seluruh Bahan/Produk tersebut di lapangan, sejauh tidak dapat dibuktikan bahwa

seluruh Bahan/Produk tersebut adalah sesuai dengan Contoh/Brosur yang telah disetujui.

3.6.Contoh

Pada waktu memintakan persetujuan atas Bahan/Produk, kepada Pengawas harus diserahkan Contoh

dari Bahan/Produk tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

-Jumlah Contoh :

Untuk Bahan/Produk, atas mana tidak dapat diberikan sesuatu Sertifikat Pengujian, kepada Pengawas

harus diserahkan sejumlah Bahan/Produk sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Produsen

Pengujian, untuk dijadikan Benda Uji guna diserahkan pada Badan/Lembaga Penguji yang ditunjuk oleh

Pengawas.

Untuk Bahan/Produk, atas mana dapat ditunjukkan Sertifikat Pengujian yang dapat disetujui/diterima

oleh Pengawas, kepada Pengawas harus diserahkan 2 (dua) buah contoh, yang masing-masing disertai

dengan salinan Sertifikat Pengujian yang bersangkutan.

-Contoh yang disetujui :

Dari contoh yang diserahkan kepada Pengawas, atas contoh yang telah memperoleh persetujuan, oleh

Pengawas harus dibuat suatu keterangan tertulis mengenai persetujuannya; dan disamping itu oleh

Pengawas harus dipasangkan tanda pengenal persetujuannya pada 2 (dua) buah contoh, yang semuanya

akan dipegang oleh Pengawas.

Bila dikehendaki, Pemborong/Supplier dapat memintakan sejumlah set tambahan dari Contoh berikut

Tanda Pengenal Persetujuan dan surat keterangan persetujuan untuk kepentingan dokumentasinya

sendiri.

Dalam hal yang demikian, jumlah Contoh yang harus diserahkan kepada Pengawas harus ditambah

seperlunya sesuai dengan kebutuhan tambahan tersebut.

Pada waktu Pengawas sudah tidak lagi membutuhkan Contoh yang disetujui tersebut untuk

pemeriksaan Bahan/Produk bagi Pekerjaan, Pemborong berhak meminta kembali Contoh tersebut

untuk dipasangkan pada Pekerjaan.

-Waktu persetujuan Contoh :

Adalah tanggung jawab dari Pemborong/supplier untuk mengajukan Contoh pada waktunya, sedemikian

sehingga pemberian persetujuan atas Contoh tersebut tidak akan menyebabkan keterlambatan pada

Jadwal Pengadaan Bahan.

Untuk Bahan/Produk yang persyaratannya tidak dikaitkan dengan kesetarafan pada sesuatu Merk

Dagang tertentu, keputusan atas contoh akan diberikan oleh Pengawas dalam waktu tidak lebih dan 10

(sepuluh) hari kerja.

Dalam hal dimana Persetujuan tersebut akan melibatkan keputusan tambahan di luar Persyaratan

Teknis (seperti penentuan model, warna, dll.), maka keseluruhan keputusan akan diberikan dalam waktu

tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Untuk Bahan/Produk yang masih harus dibuktikan kesetarafannya dengan sesuatu Merk Dagang yang

disebutkan, keputusan atas Contoh akan diberikan oleh Pengawas dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari

kerja sejak dilengkapinya pembuktian kesetarafan.

Untuk Bahan/Produk yang bersifat Pengganti (substitusi), keputusan Persetujuan akan diberikan oleh

Pengawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dengan lengkap seluruh bahan-

bahan pertimbangan.

Untuk Bahan/Produk yang bersifat Peralatan/Perlengkapan ataupun Produk lain yang karena

sifat/jumlah/harga pengadaannya tidak memungkinkan untuk diberikan Contoh dalam bentuk

Bahan/Produk jadi; permintaan Persetujuan bisa diajukan berdasarkan Brosur dari Produk tersebut,

yang mana harus dilengkapi dengan :

-Spesifikasi Teknis lengkap yang dikeluarkan oleh Pabrik/Produsen.

-Surat-surat seperlunya dari Agen/Importir, sesuai petunjuk Pengawas, seperti a.l :

Surat Keagenan, Surat Jaminan Suku Cadang dan Jasa Purna Penjualan (After Sales Service) dll.

-Katalog untuk Warna, Pekerjaan Penyelesaian (Finishing) dll.

-Sertifikat-sertifikat Pengujian/Penetapan Kelas dll, dan dokumen-dokumen lain sesuai petunjuk

Pengawas.

Apabila setelah melewati waktu yang ditetapkan di atas, keputusan atas Contoh dari Bahan/Produk yang

diajukan belum diperoleh tanpa pemberitahuan tertulis apapun dari Pengawas maka dengan sendirinya

dianggap bahwa Contoh yang diajukan telah disetujui oleh Pengawas.

3.7.Penyimpanan Bahan

-Persetujuan atas sesuatu Bahan/Produk harus dimengerti sebagai perizinan untuk memasukkan

Bahan/Produk tersebut ke dalam Lapangan; dan penggunaan Bahan/Produk tersebut dalam Pekerjaan

sejauh bahwa keadaannya tidak berubah dari kondisi waktu Persetujuan diberikan.

-Bahan/Produk yang telah dimasukkan ke Lapangan harus segera disimpan :

di tempat,

dengan cara/peralatan,

dalam susunan/tumpukan dan dengan pengkondisian lingkungan,

dengan pengamanan,

dan dengan accesibilitas

yang baik, sesuai dengan ketetapan untuk masing-masing Bahan/Produk dalam Persyaratan ini tidak

jelas, sesuai dengan petunjuk Pengawas.

-Pemborong yang akan memakai Bahan/Produk, bertanggung jawab bahwa selama dalam

penyimpangan, Bahan/Produk tersebut tetap berada dalam kondisi layak untuk dipakai dalam

pekerjaan, Pengawas berhak untuk memerintahkan agar :

Bahan/Produk tersebut segera diperbaiki sehingga kembali menjadi layak untuk dipakai; atau

Dalam hal dimana perbaikan tidak lagi mungkin, supaya Bahan/Produk tersebut segera dikeluarkan dari

Lapangan untuk diganti dengan yang memenuhi Persyaratan.

-Untuk Bahan/Produk yang mempunyai Umur Pemakaian yang tertentu, penyimpanannya harus

dikelompokkan menurut Umur Pemakaian tersebut, yang mana harus dinyatakan dengan Tanda

Pengenal dengan ketentuan sbb :

Terbuat dari kaleng atau kertas yang tidak akan rusak selama penggunaan ini.

Berukuran minimal 40 cm x 60 cm.

Huruf berukuran minimum setinggi 10 cm, dengan warna merah.

Diletakkan di tempat yang mudah terlihat.

Penyusunan Bahan sejenis selama penyimpanan harus diatur sedemikian rupa, sehingga Bahan yang

terlebih dulu masuk akan pula terlebih dulu dikeluarkan untuk dipakai dalam Pekerjaan.

4.Pelaksanaan

4.1.Rencana Pelaksanaan

-Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya SPK oleh kedua belah pihak, Pemborong harus

menyerahkan kepada Pengawas :

Program kerja yang terdiri dari :

-Jadwal Pelaksanaan yang terinci dalam bentuk Network Planning & Barchat.

-Jadwal Pengadaan Bahan.

-Jadwal Ketenagaan.

-Jadwal Peralatan.

Metoda pelaksanaan yang terinci.

Tabel Sub Paket & Milestone (kalau ada).

Tabel/Daftar Pay Item (kalau ada).

Kelengkapan administrasi lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Pengawas.

Pengawas akan memeriksa Rencana Kerja Pemborong tersebut di atas dan memberikan tanggapan atas

itu dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu.

-Pemborong harus memasukkan kembali perbaikan atas Rencana Kerja kalau Pengawas meminta

diadakannya perbaikan/penyempurnaan atas Rencana Kerja tadi; paling lambat 4 (empat) hari sebelum

dimulainya waktu Pelaksanaan.

-Pemborong tidak dibenarkan memulai sesuatu Pelaksanaan Pekerjaan sebelum adanya Persetujuan

dari Pengawas atas Rencana Kerja ini.

Kecuali dapat dibuktikan bahwa Pengawas telah melalaikan kewajibannya untuk memeriksa Rencana

Kerja Pemborong pada waktunya, maka kegagalan Pemborong untuk memulai Pekerjaan sehubungan

dengan belum adanya Rencana Kerja yang disetujui Pengawas sepenuhnya merupakan tanggung jawab

dari Pemborong bersangkutan.

4.2.Gambar Kerja (Shop Drawings)

-Untuk bagian-bagian Pekerjaan, dimana Gambar Pelaksanaan (Construction drawings) belum cukup

memberikan petunjuk mengenai cara untuk mencapai keadaan terlaksana, Pemborong berkewajiban

mempersiapkan Gambar Kerja yang secara terperinci akan memperlihatkan Cara Pelaksanaan tersebut.

-Format dari Gambar Kerja harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Pengawas.

-Gambar Kerja harus diajukan kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya untuk mana

gambar-gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 2 (dua).

4.3.Rencana Harian, Mingguan dan Bulanan

-Selambat-lambatnya setiap sore hari, Pemborong harus menyerahkan Rencana Kerja Harian, yang berisi

Rencana Pelaksanaan dari berbagai bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya.

-Selambat-lambatnya pada setiap hari Sabtu dalam masa dimana pelaksanaan Pekerjaan berlangsung,

Pemborong berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas suatu Rencana Mingguan yang berisi

Rencana Pelaksanaan dari berbagai pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam minggu berikutnya.

-Selambat-lambatnya pada minggu terakhir dari setiap bulan, Pemborong berkewajiban menyerahkan

kepada Pengawas suatu Rencana Bulanan yang menggambarkan dalam garis besarnya, berbagai

Rencana Pelaksanaan dari berbagai bagian pekerjaan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam

bulan berikutnya.

-Kelalaian Pemborong untuk menyusun dan menyerahkan Rencana Harian, Mingguan maupun Bulanan

dinilai sama dengan kelalaian dalam melaksanakan perintah Pengawas dalam Persyaratan Administrasi

Umum.

-Untuk memulai suatu bagian pekerjaan yang baru, Pemborong diwajibkan untuk memberitahu

Pengawas mengenai hal tersebut paling sedikit 2 x 24 jam sebelumnya, dengan format ijin yang akan

ditentukan oleh Pengawas.

4.4.Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan

-Selambat-lambatnya pada setiap sore hari, Pemborong harus menyerahkan Laporan Harian, yang

berisikan uraian lengkap dan terinci tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada hari itu.

-Selambat-lambatnya pada setiap hari Senin, Pemborong harus menyerahkan Laporan Mingguan, yang

berisikan uraian tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Minggu sebelumnya,

lengkap dengan prestasi & bobot masing-masing item pekerjaan.

-Selambat-lambatnya pada akhir Minggu pertama bulan berikutnya Pemborong harus menyerahkan

Laporan Bulanan, yang berisikan uraian tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan pada satu

bulan sebelumnya, lengkap dengan kumulatif prestasi & bobot, serta dilengkapi pula dengan foto-foto

dokumentasi.

-Kelalaian Pemborong dalam membuat Laporan Harian, Mingguan maupun Bulanan, dinilai sama

dengan kelalaian Pemborong dalam melaksanakan instruksi Pengawas seperti diatur pada butir 9.1. &

9.2. Persyaratan Administrasi Umum.

4.5.Kwalitas

-Pekerjaan harus dikerjakan dengan kwalitas pengerjaan yang terbaik untuk jenis pekerjaan

bersangkutan.

Hanya tenaga-tenaga kerja terbaik dalam tiap jenis pekerjaan diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan

bersangkutan.

Kwalitas pengerjaan ataupun kwalitas hasil pekerjaan yang kurang memenuhi syarat akan ditolak atau

harus diperbaiki. Tenaga kerja yang kurang memenuhi syarat akan ditolak dan dilarang meneruskan

kegiatannya.

4.6.Pengujian Hasil Pekerjaan

-Kecuali dipersyaratkan lain secara khusus, maka semua pekerjaan akan diuji dengan cara dan tolak ukur

pengujian yang dipersyaratkan dalam referensi yang ditetapkan dalam Pasal 2 dari Persyaratan Teknis

Umum ini.

-Kecuali dipersyaratkan lain secara khusus, maka Badan/Lembaga yang akan melakukan pengujian

dipilih atas persetujuan Pengawas dari Lembaga/Badan Pengujian milik Pemerintah atau yang diakui

Pemerintah, atau Badan lain yang oleh Pengawas dianggap memiliki obyektivitas dan integritas yang

meyakinkan.

Atas hal yang terakhir ini, Pemborong/Supplier tidak berhak mengajukan sanggahan.

-Semua biaya pengujian dalam jumlah seperti yang dipersyaratkan menjadi beban Pemborong.

-Dalam hal dimana salah satu pihak tidak dapat menyetujui hasil pengujian dari Badan Penguji yang

disetujui oleh Pengawas pihak tersebut berhak mengadakan pengujian tambahan pada Lembaga/Badan

lain yang memenuhi persyaratan badan penguji seperti tersebut di atas.

-Apabila ternyata bahwa kedua hasil pengujian dari kedua Badan tersebut memberikan kesimpulan yang

sama, maka semua biaya untuk pengujian tambahan menjadi beban pihak yang mengusulkannya.

-Apabila ternyata bahwa kedua hasil pengujian dari kedua Badan tersebut memberikan kesimpulan yang

berbeda, maka dapat dipilih untuk :

Memilih Badan/Lembaga Penguji ketiga atas kesepakatan bersama.

Melakukan Pengujian Ulang pada Badan/Lembaga Penguji pertama atau kedua dengan ketentuan

tambahan berikut :

-Pelaksanaan Pengujian Ulang harus disaksikan oleh Pengawas dan Pemborong/Supplier ataupun wakil-

wakilnya.

-Pada Penguji Ulang harus dikonfirmasikan penerapan dari alat-alat penguji.

Hasil dari Pengujian Ulang harus dianggap final, kecuali bilamana kedua belah pihak sepakat untuk

tidak menganggapnya demikian.

Apabila hasil Pengujian Ulang mengkonfirmasikan kesimpulan dari hasil pengujian yang pertama, maka

semua biaya untuk semua pengulangan pengujian menjadi tanggungan pihak yang mengusulkan

diadakannya pengujian tambahan.

Apabila hasil Pengujian Ulang menunjukkan ketidaktepatan kesimpulan dari hasil pengujian yang

pertama dan membenarkan kesimpulan dari hasil pengujian tambahan maka biaya untuk semua

pengulangan pengujian bukan menjadi tanggungan pihak yang mengusulkan diadakannya pengujian

tambahan.

Bilamana ternyata pihak Pengawas yang mempunyai pendapat salah, maka atas segala penundaan

pekerjaan akibat adanya penambahan/pengulangan pengujian akan diberikan tambahan waktu

pelaksanaan pada bagian pekerjaan bersangkutan dan bagian-bagian lain yang terkena akibatnya,

penambahan mana besarnya adalah sesuai dengan penundaan yang terjadi.

4.7.Penutup Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

-Sebelum menutup suatu bagian pekerjaan dengan bagian pekerjaan yang lain, yang mana akan secara

visual menghalangi Pengawas untuk memeriksa bagian pekerjaan yang terdahulu, Pemborong wajib

melaporkan secara tertulis kepada Pengawas mengenai rencana untuk melaksanakan bagian pekerjaan

yang akan menutupi bagian pekerjaan yang pertama tersebut, sedemikian rupa sehingga Pengawas

berkesempatan secara wajar melakukan pemeriksaan pada bagian yang bersangkutan untuk dapat

disetujui kelanjutan pengerjaannya.

-Kelalaian Pemborong untuk menyampaikan laporan di atas, memberikan hak kepada Pengawas untuk

di belakang hari memerintahkan pembongkaran kembali bagian pekerjaan yang menutupi tersebut,

untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terdahulu, yang mana akibat sepenuhnya akan ditanggung oleh

Pemborong.

-Dalam hal dimana laporan telah disampaikan, dan Pengawas tidak mengambil langkah-langkah untuk

menyelesaikan pemeriksaan yang dimaksudkan, maka setelah lewat dari 2 (dua) hari kerja sejak laporan

disampaikan, Pemborong berhak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan menganggap bahwa

Pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan yang ditutup tersebut.

-Pemeriksaan dan persetujuan oleh Pengawas atas suatu pekerjaan tidak melepaskan Pemborong dari

kewajibannya untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja.

-Walaupun telah diperiksa dan disetujui, kepada Pemborong masih dapat diperhitungkan untuk

membongkar kembali bagian pekerjaan yang menutupi bagian pekerjaan yang lain guna pemeriksaan

bagian pekerjaan yang tertutupi.

Apabila hasil pemeriksaan ini menunjukkan adanya bagian dari pekerjaan yang tidak memenuhi

persyaratan dalam perjanjian kerja, maka seluruh biaya pembongkaran sepenuhnya ditanggung oleh

Pemborong.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bagian pekerjaan yang bersangkutan ternyata

memenuhi semua persyaratan, maka :

Semua biaya pembongkaran akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah.

Atas bagian pekerjaan yang tertunda pengerjaannya sebagai akibat pembongkaran tersebut, akan

diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan yang jumlahnya sesuai dengan penundaan tersebut.

5.Penyelesaian dan Penyerahan

5.1.Penyerahan

-Untuk berbagai macam kunci :

Semua kunci orisinil, disertai "construction key" (kalau ada).

Minimum 1 (satu) set kunci duplikat.

-Dokumen-dokumen resmi (seperti surat izin pembayaran cukai, surat fiskal pajak dll).

-Segala macam surat jaminan berupa guarantee/waaranty sesuai yang dipersyaratkan.

-Surat Pernyataan Pelunasan sesuai petunjuk Pengawas.