Syarat kreditKetika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Colateral (jaminan), dan Condition of Economy (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai 5C (panca C). [sunting] Karakter Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat di akses oleh pegawai Bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara on-line dengan Bank sentral. [sunting] Kapasitas Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. [sunting] Modal Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. [sunting] Jaminan Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. [sunting] Kondisi ekonomi Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_%28keuangan%29 05 nov 11 00:48

Pengertian KreditPosted on November 13, 2007 by abu mujahid Pendahuluan Modul Kredit ISBS mengadaptasi seluruh pengetahuan dasar mengenai kredit. Dari muluai jangka waktu, pengertian sifat kredit, tujuan kredit, jenis kredit dan perhitungan bunga. Oleh karena itu memahami dasar-dasar kredit menjadi keharusan untuk mengoperasikan secara benar dan baik modul kredit ISBS ini. Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti Kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas Pengertian Kredit adalah : Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

UU RI NO.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Kredit perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan beberiapa kreteria yaitu :

1.1.

Jangka Waktu Kredit

Kreteria kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu : 1. Kredit jangka pendek Kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Misalnya untuk membiayai modal kerja, pembiayaan musiman. 1. Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, contohnya adalah kredit investasi

1.2.1.2.1.

Sifat penggunaan danaRevolving

Pada kredit revolving pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat pemakaian dana jenis kredit ini adalah naik-turun sesuai dengan kebutuhan debitur.

Ciri dari kredit Revolving adalah : Debitur diberi suatu plafond/limit kredit tertentu dan plafon tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. Kebutuhan dana tegantung dari cash flow ( arus kas ) Umumnyan termasuk kredit jangka pendek ( minimun 1 Tahun ) dan dapat diperpanjang Penarikan dapat juga bertahap atau sekaligus demikian juga pelunasannya.

1.2.2.

Non Revolving

Kredit tidak dapat ditarik secara berulang ulang.

Ciri-ciri kredit non revolving adalah :

Penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan sekaligus.atau secara bertahap sesuai perjanjian(umumnya penarikan dilakukan secara sekaligus) Pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai perjanjian.

Debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi dengan demikina outstanding pinjaman akan terus menurun Dari sudut jangka waktunya kredit ini merupakan kredit jangka pendek atau jan gka panjang.

1.3.

Tujuan penggunaan dana

Kreteria kredit penggunaan dana dapat dibagi menjadi :

1.3.1.

Kredit modal kerja ( working capital loan):

Kredit modal kerja ( working capital loan) kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usahanya atau perputaran modal misalnnya pemberian barang dagangan dan lainnya. Sifat penggunaan dana dapat revolving dan non revolving.jenis kreditnya pinjaman aksiet (dl) ,PRK ( OD) bisa juga term loan ( TL ) . Umumnya jangka waktu kredit kurang atau sama dengan satu tahun.

1.3.2.

Kredit investasi( investment Loan)

Kredit yang diberikan utnuk pembiayai pembelian aktiva tetap ( misalnya tanah,banguan, mesin,.kendaraan) untuk pemproduksi barang dan jasa utama yang diperlukan guna relokasi, ekspansi,modernisasi,usaha ataun pendirtian usaha baru. Sifat penggunaan dana non revolving, jenis kredit TL. TL dengan grace periode atau kentraction loan dan umunya jangka waktu kredit lkebih dari saru tahun.

1.3.3.

Kredit konsumsi ( consumer loan )

Kredit yang diberkan bank untuk membiaya pembeluan barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk penmakain pribadi, sifat menggunaan dananya non revolving dan jenis kredit pada umumnya term loan, KPR, car loan,

1.4.

Cara penarikan / pembayaran kembali kredit

Ada dua sistem penarikan dan pengembalian kredit yaitu

1.4.1.

Tidak ter-schedule

artinya penarikan dan kredit dapat dilakukan setiap saat selama periode kredit masih berlaku dengan pembeitahuan kepada pihak bank sedangkan untuk pembayaran/pelunasan pinjaman dapat dilakukan setiuap saat tanpa jadwal tertentu.

1.4.2.

Terschedule

Penarikan dana kredit yang telah ditentukan Pembayaran/pelunasan jadwal tertentu: Pembayaran dengan sistem angsuran bulanan

Sistem angsuran tetap bulanan;

Angsuran yang jumlahnya tetap tiap bulan terdiri dari angsuran pokok dan bunga (anuated)

Sistem angsuran pokok tetap bulanan:

Angsuran bulanan yang tertdiri dari angsuran pokok yang besarnya tetap selama jangka waktu kredit dan bunga yang besarnya dihitung dari pokok yang belum lunas.

Pembayaran dengan sistim bertahap:

Sistem pembayaran yang jangka waktu pembayaran pokok dan bunganya diatur secara khusus.

1.5.1.5.1.

Sifat Suku BungaVariabel rate

Tingkat suku bunga yang dapat berubah-ubah dan tergantung dari kondisi pasar (base rate)

1.5.2.

Fixed rate

Tingkat suku bunga yang tidak akan berubah, sejak negosiasi pertama kali sampai jatuh waktu kredit yang telah ditentukan.

1.6.

Jenis-jenis kredit

Jenis-jenis kredit yang secara umum dapatdiberikan oleh bank antara lain ;

1.6.1.

Pinjaman Rekening koran (PRK)

Adalah pinjaman revolving jangka waktu (satu tahun) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan mempergunakan cek, bilyet giro atau alat perintah pembayaran lainnya. Tujuan PRK adalah untuk membiayai modal kerja. Perhitungan bunga dilakukan secaha harian berdasarkan saldo akhir bulan, total bunga selama satu bulan akan dibayar pada akhir bulan. Rumus Bunga = saldo x rate 360 keterangan : bunga : bunga pinjaman yang dibayar pada tanggal tertentu saldo : saldo debet (o/s) tanggal yang bersangkutan rate : suku bunga per tahun

1.6.2.

Pinjaman Aksep

Pinjaman Aksep (DL) adalah pinjaman revolving jangka pendek (satu tahun) yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja.

Setiap akan mendropping dana, debitur harus menandatangani surat aksep (surat pengakuan hutang), jumlah maksimum penarikan ditentukan oleh plafond limit yang diberkan. Perhitungan bunga dilakukan sesuai dengan lamanya pemakaian dana oleh debitur. Rumus : Bunga = saldo x rate x hari 360 keterangan : Bunga : bunga pinjaman yang dibayar pada tanggal tertentu Saldo Rate Hari : saldo debet (o/s) tanggal yang bersangkuta ; suku bunga per tahun : jumlah hari pemakaian dana

1.6.3.

Anjak Piutang

Ada fasilitas anjak piutang ini adalah piutang debitur (yang belum jatuh tempo) dijual kepada bank dan bank akan memberi dana sampai sekian persen. Difasilitas anjak piutang ini terdapat tiga pihak yang terlibat : Factor : yaitu pihak yang mengambil alih piutang atau pembeli piutang. Client : yaitu pihak yang menjual piutang

Debtor ; ini merupakan pihak yang memiliki hutang kepada client dan merupakan objek transaksi anjak piutang.

1.6.4.

Pinjaman sindikasi

Adalah pinjaman komersial/modal kerja dimana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. Pinjaman ini dapat merupakan pinjaman investasi untuk membiayai suatu proyek (misalnya pembangunan hotel, pusat pertokoan dan lain-lain) atau untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

Bank yang tergabung dalam pinjaman sindikasi ini ada yang bertugas sebagai : Lead bank yaitu pihak yang menyediakan dana dalam porsi besar dalam sindikasi tersebut dibandingkan dengan lainnya juga segabai pengelola kegiatan sindikasi tersebut baik dalam hubungan dengan debitur maupun terhadap peserta sindikasi lainnya. Participant bank yaitu bank yang menjadi anggota sindikasi dan bertugas hanya menyediakan dana saja.,

1.6.5.

Term Loan

Adalah pinjaman non revolving yang dipergunakn untuk membiayai investasi aktiva tetap (alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha). Pencairan dananya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejak dari awal dengan menyerahkan surat aksep senilai dana yang ditarik. Pembayaran kembali dilakukan dengan angsuran, baik dengan grace perio, pembayaran hanya mencakup bunga saja, sedangkan angsuran pokok dan bunga dimulai setelah grace period berakhir. Perhitungan Cicilan dan /Bunga Kredit

1.7.1.7.1.

Perhitungan Bunga KreditPerhitungan bunga flatPengertian flat adalah bahwa bunga pinjaman selalu dihitung dari pokokawal pinjaman. Dengan demikian jumlah bunga yang dibayar setiap bulan adalah sama. Rumus perhitungan : Angsuran : Pokok + ( Pokok x Bunga x tahun) Bulan Keterangan : Angsuran Pokok Bunga : jumlah angsuran per bulan : pokok awal pinjaman : suku bunga pinjaman flat per tahun

Dalam melakukan perhitungan bunga kredit, dapat dilakukan dalam 2 bentuk :

Tahun Bulan

: jangka waktu pinjaman dalam tahun : jangka waktu pinjaman dalam bulan

1.7.2.

Perhitungan bunga efektif (anuitas) :Pengertian efektif/anuitas ini adalah bahwa bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman dengan demikian jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda (semakin kecil) karena seiring dengan cicilan yang dilakukan sisa pokok pinjaman akan berkurang. Rumus perhitungan : Bunga angsuran : Sisa Pokok x bunga x 1 12 Keterangan : Bunga angsuran ; bunga bulan yang bersangkutan Sisa pokok Bunga : sisa pokok pinjaman : suku bunga pinjaman efektif per tahun

Sebenarnya suku bunga flat merupakan hasil konversi dari suku bunga effektif, suku bunga pinjaman yang sebenarnya adalah effektif/anuitas. Dalam prakteknya suku bunga yang diberikan kepada debitur umumnya adalah suku bunga flat karena ; Selalu terlihat lebih kecil dari pada suku bunga effektif/anuitas. Perhitungan cicilan per bulan akan jauh lebih mudah dengan menggunakan suku bunga flat dibandingkan dengn suku bunga effektif. Lebih muda menerangkan perhitungan dengan system flat dibandingkan system efektif. Komunikasi antara bank dengan calon debitur dapat diperlancar. Rumus perhitungan cicilan kredit : Siste cicilan dapat dibagi menjadi dua tahap : Sistem in arrear yaitu pada sistem ini cicilan pertama baru dilakukan satu bulan setelah pengikatan kredit.

Menghitung cicilan in arrrear : Angsuran : Pokok x Rate 1-1/(1+Rate)n Keterangan : Angsuran Pokok Rate N : angsuran per bulan : pokok awal pinjaman : suku bunga effektif per bulan (dlm persen) : jumlah bulan cicilan

Menghitung cicilan in advance adalah : Angsuran : (Pokok angsuran) x rate 1-1/(1+rate) keterangan : angsuran pokok rate n : angsuran per bulan : pokok awal pinjaman ; suku bunga efektif per bulan (%) : jumlah bulan cicilan(n-1)

Rumus untuk menghitung konversi bunga effektif ke bunga flat adalah : Flat : (angsuran x N) Pokok x 100 % Pokok x tahun Keterangan : Flat Angsuran Pokok : suku bunga pinjaman flat dalam persen/tahun : jumlah cicilan per bulan : pokok awal pinjaman

N Tahun

: jumlah bulan pinjaman : jumlah tahun pinjaman

Contoh : Plafond Jangka waktu Rate = 10 jt = 24 bln ( 2 X 12 ) = 33 % / pa. efektif

In Arrear

10.000.000 X 2.75 % Angsuran = 1 1/ ( 1+ 2.75 % ) 24

Angsuran = Rp 754.712,64 > Perbulan Bunga flat untuk anghsuran tersebut adalah : Flat = ( 574.712.64 X 24 ) 10.000.000 X 100 %

10.000.000 X 2 = 18.98 %.pa

In advance

Angsuran

=

( 10.000.000 Angsuran )

X

2.75 %

1 1/ ( 1 + 2.75 % )

( 24-1 )

Angsuran = Rp 559.284.12 > per bulan Bunga flat untuk angsuran tersebut adalah : Flat = (574,712,61 x 24) 10.000.000 x 100% 10.000.000 x 2 = 18.98 % .pa In advance Angsuran = ( 10.000.000 Angsuran ) x 2.75 % 1 1 /(1 + 2,75 %)(24 1)

Angsuran = Rp. 559.228,12 per bulan Bunga Flat untuk angsuran tersebut adalah : Flat = (559,284.12 x 24) 10.000.000 x 100% 10.000.000 x 2 = 17.11 % .pa Dapat disimpulkan bahwa : Untuk pinjaman 2 tahun dan bunga effektif 33%pa, suku bunga in arrear adalah 18,96 %.pa lebih besar dari suku bunga in advance yaitu 17.11 % Dapat dilihat juga bahwa bunga flat ( in arrear maupun in advance) jauh leboh kecil dibandingkan suku bunga effektif yang sebenarnya. Suku bunga flat hanya dipengaruhi oleh suku bunga dan jangka waktupinjaman tidak dipengaruhi oleh besarnya pinjaman, dengan demikian pinjaman sebesar Rp. 10 juta dengan Rp. 100 juta jika kondisi suku bunga effektif dan jangka waktu pinjaman yang sama akan memberi hasil bunga flat yang sama. http://isbs.wordpress.com/2007/11/13/anuitas-angsuran-tetap/ 00:56

Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani credere yang berarti kepercayaan atau dari kombinasi dari Bahasa Latin credo yang berarti saya percaya dan yang merupakan kombinasi dari Bahasa Sansekerta cred yang berarti kepercayaan dan Bahas Latin do yang berarti saya tempatkan. Maka memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Pengertian Kredit menurut Undang undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak peminjam yang mewajibkan kedua belah pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Eric L. Kohler Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya yang dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 2.2 Unsur unsur Kredit Menurut Rahman ( 17:2000 ) unsur unsur kredit antara lain : a) Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa kredit diberikan. b) Kesepakatan. Kesepakatan ini ditandai dengan adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang berarti bahwa setiap pelepasan kredit harus dilakukan dengan suatu perjanjian kredit. c) Waktu. Yang berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh suatu tenggang waktu. d) Resiko. Resiko ini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan mengandung resiko didalamnya, resiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kredit kembali. Hal ini berarti bahwa semakin lama jangka waktu maka semakin tinggi resiko kredit tersebut. e) Prestasi. Prestasi ini berarti bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dengan debitur, mengenai suatu pemberian kredit maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi. f) Kontra prestasi. Yang berarti setiap debitur berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan membayar bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 2.3 Fungsi fungsi kredit Menurut Kasmir ( 107:2000 ) fungsi fungsi kredit antara lain : 1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Artinya apabila uang hanya disimpan di dalam rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebutmenjadiberguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh debitur. 2. Untuk meningkatkan peredaran uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke

suatu wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain. 3. Untuk meningkatkan daya guna uang. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 4. Meningkatkan peredaran uang. Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar tersebut dapat meningkatkanjumlah barang. 5. Sebagai ALat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit, dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 6. Untuk meningkatkan gairah berusaha. Bagi debitur tentu dapat meningkatkan gairah usahanya, karena pemberian kredit ini debitur mendapatkan tambahan dana untuk membangun usaha tersebut. 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akansemakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit yang diberikan untuk membangun perusahaan baru, maka perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja baru,Dengan adanya lapangan pekerjaan ini para pekerja mendapatkan pendapatan berupa gaji, sehingga mengurangi pengangguran. 2.4 Manfaat Kredit Manfaat kredit menurut Rahman ( 21:2000 ) dapat ditinjau dari masing masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkreditan itu sendiri, yaitu : 1. Manfaat perkreditan ditinjau dari segi kepentingan debitur a) Debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. b) Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur juga memperoleh berbagai manfaat yang lain, yaitu : fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, kliring, pembukaan L/C, bank garansi dan lain lain. c) Jangka wktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur. d) Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindungi karena adanya ketentuan rahasia bank dalam Undang undang Pokok Perbankan.

http://id.shvoong.com/business-management/1988528-kredit/ 1:05

KREDIT

1. Pengertian Kredit Dalam bahasa Latin kredit disebut credere yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Pada sisi penyaluran dana (landing of fund), kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibanding alternatif pendapatan lainnya. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/ 1998 tentang perubahan UU No.7/1992 tentang perbankan; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga. Dalam mekanisme kerja bank berkaitan dengan perannya sebagai lembaga perantara keuangan, penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan setelah penghimpunan dana dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan adalah dalam bentuk kredit (pinjaman kepada debitur). Melalui penyaluran kredit bank memperoleh bunga sebagai pendapatan bagi bank. Terdapat beberapa alasan bank melakukan penyaluran kredit. Menurut Dahlan Siamat (1995 : 94-96) alasan atau kondisi yang mendorong hal tersebut adalah : 1. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit. 2. Penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. 3. Melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang paling diatur oleh pemerintah sehingga bank-bank di beberapa negara kegiatannya dibatasi. 4. Sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara modal mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 2. Unsur-unsur Kredit a. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. b. Kesepakatan Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. c. Jangka waktu Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. d. Risiko Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. e. Balas jasa Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan prinsip bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit. Tujuan Kredit Dalam pendekatan ekonomi mikro tujuan pemberian kredit guna mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi nasabah (debitur) maupun bank sebagai kreditur. Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Sedangkan bagi bank sendiri juga diharapkan melalui pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai ganti harga dari pinjaman itu sendiri. Sedangkan dalam pendekatan ekonomi makro pemberian kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat. Fungsi Kredit Terdapat beberapa fungsi kredit dalam hubungannya dalam siklus perekonomian, perdagangan lalu lintas moneter. Menurut Muchadarsyah Sinungan (1993 : 211), fungsi-fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut : a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang. b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang. c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. d. Kredit adalah salah satu stabilitas ekonomi. e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. g. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 4. Prinsip Strategi Perkreditan Sekalipun tidak mungkin terhindar dari semua resiko, namun agar berada dalam posisi keamanan yang relatif tinggi, maka perbankan dalam mengadakan operasi aktifnya perlu menyusun kebijaksanaan yang melahirkan strategi perkreditan yang berguna. Strategi perbankan merupakan ilmu dan seni dalam memanfaatkan rencana dalam perkreditan agar tujuan manajemen perbankan dapat tercapai. Tujuan utama starategi perkreditan bagi perbankan adalah pencapaian suatu posisi perkreditan yang bersaing dalam sistem perbankan. Ketika sedang merumuskan strategi perkreditannya, manajemen perbankan perlu mempertimbangkan dengan tepat dan berimbang tiga buah prinsip strategi perkreditan, ketiga prinsip strategi perkreditan trsebut meliputi: 1. Prinsip likuiditas Prinsip likuiditas merupakan suatu keharusan untuk diperhatikan oleh setiap manajemen perbankan, dalam keadaan apapun baik dalam konjungtur (boom) naik maupun maupun konjungtur turun (bust). Setiap manajemen perbankan harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya setiap saat agar selalu siap untuk mengeluarkan dana cairnya, bilamana kewajibannya tiba saatnya harus dilunasi. Jika prinsip likuiditas ini diabaikan, manajemen perbankan tersebut akan mengalami masalah kepercayaan yang memburuk dari nasabahnya yang mengakibatkan citranya dalam bisnis perbankan juga akan mengalami kemerosotan. Jika kemerosotan citra itu terjadi (meskipun mungkin hanya diderita salah satu cabangnya), maka penarikan dana besar-besaran yang disebabkan oleh penyerbuan bank (bank rush) sangat mungkin terjadi. Jika ini terjadi kemampuan untuk memetik laba pun akhirnya sirna. Oleh karena itu, untuk menghadapi kesulitan likuiditas tersebut, sangat dianjurkan agar : a. Bank mempunyai sejumlah aktiva cair sebanyak keperluan pemenuhan kewajibannya b. Bank mempunyai aktiva lainnya yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi aktiva cair tanpa menurunkan nilai aktiva tersebut c. Bank mempunyai kemampuan untuk menciptakan aktiva cair baru melalui berbagai bentuk utang yang resikonya minimum. Walaupun demikian likuiditas yang berlebihan dapat menyebabkan : Beban bunga akan bertambah Kehilangan peluang untuk mendapatkan pendapatan di waktu yang akan datang. 2. Prinsip rentabilitas Kendatipun prinsip likuiditas sangat penting bagi manajemen perbankan, namun strategi perkreditan bank tersebut tidak boleh mengabaikan setiap peluang untuk mendapatkan hasil (returns) yang memadai tanpa harus bersaing dengan prinsip likuiditas tersebut. Karena itu prinsip rentabilitas (frofitability principle) mengajarkan bahwa setiap operasi bisnis perbankan harus senantiasa didukung

oleh harapan untuk memperoleh laba yang pantas, baik untuk mempertahankan kehadirannya dalam pasar uang dan pasar modal, maupun untuk mengadakan ekspansi, tanpa harus mengorbankan tingkat likuiditasnya. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung strategi perkreditan tersebut adalah kebijakan dalam mendapatkan selisih (spread) antara bunga yang akan diterima dan bunga yang akan dibayar. Keberhasilannya dalam memperole selisih bunga itu akan menjadi kontribusi bagi keberhasilan dalam memelihara prinsip rentabilitas. 3. Prinsip solvabilitas Prinsip solvabilitas (solvency principle) mengajarkan bahwa manajemen bisnis perbankan harus memperhatikan kemampuan bank tersebut pada suatu saat tertentu membayar seluruh utang dan kewajibannya bilamana bank itu dilikuidasi. Pada saat itu seluruh aktiva bank akan dinilai atas dasar harga jualnya, kecuali aktiva immaterial seperti good will dan aktiva sejenis lainnya. Solvabilitas sebuah bank tergantung pada nilai lebih aktiva terhadap kewajiban-kewajibannya. Sebuah bank disebut solvable jikalau pada waktu penilaian menunjukkan bahwa nilai jual seluruh aktiva pada saat likuidasi melebihi seluruh utang-utangnya Ketiga prinsip yang perlu mendapat perhatian manajemen perbankan berkaitan dengan strategi untuk menjamin tercapainya tujuan strategi perkreditan tersebut. Tujuan srategi perkreditan terutama: a. Untuk menjadi ketentuan dasar yang memberikan arah kepada para manajer bisnis perbankan dalam melakukan fungsi manajerialnya. b. Untuk menjadi ketentuan pokok dalam menghadapi konjungtur ekonomi makro dan khususnya perkembangan moneter dan perbankan, baik nasional maupun global. c. Untuk menjamin keamanan aktiva bank dan setiap dana para deposan yang dipercayakan kepada bank itu. d. Untuk dipergunakan sebagai dasar penilaian dan umpan balik sehingga setiap deviasi dari setiap kebijaksanaan dan strategi perkreditan dapat diketahui secara dini.http://shelmi.wordpress.com/2009/05/24/kredit/ 1:08

KreditPosted by admin On August 22, 2011

o

Adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

o

o

o

(UMKMK) yang mempunyai usaha layak (feasible) namun tidak memenuhi persyaratan teknis Perbankan, khususnya pemenuhan agunan (tidak bankable). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (Terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (Penerima Jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penjaminan kredit merupakan kerjasama di antara 3 pihak yaitu perusahaan penjamin kredit, Perbankan/Kreditur (Penerima Jaminan) dan Nasabah UMKMK (Terjamin). Dengan jaminan Perum Jamkrindo, Perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

http://www.jamkrindo.com/?page_id=648 1:19

CARA PENYELESAIAN KREDIT MACETPosted: 9 June 2010 by iwanvictorleonardo in HUKUM Tags: HUKUM PERBANKAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda krisis moneter beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan bank pada masa itu. Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet. Adalah wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk perbankan. Ketidaktahuan masyarakat tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota maupun di pelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian cepat

dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang bank semakin bertambah, belum juga banyak tersentuh. Suka atau tidak suka , sesungguhnya dunia perbankan memang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. Terlebih apabila masyarakat yang telah mencairkan kredit pada suatu bank baik itu bank pemerintah maupun bank swasta, dan suatu saat ia melakukan wanprestasi sehingga pihak perbankan memvonis kredit tersebut masuk kepada kategori kredit macet yang cara penyelesaiaannya ada yang melalui Pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ada yang melalui Badan Penyehatana Perbankan Nasional (BPPN). Untuk membantu memasyarakatkan perbankan dengan segala aktivitasnya terlebih berkenaan dengan kredit bermasalah, penulis mencoba menulis tentang dunia perbankan yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah.

B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan Indonesia? 2. Bagaimana peranan peradilan dan non peradilan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah? 3. Sarana hukum apa yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah ? C.Tujuan dan Maksud Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan. 2. Untuk mengetahui peranan peradilan dan non peradilan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah 3. Untuk mengetahui sarana hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan masukan untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis, yang khususnya berkaitan dengan masalah perkreditan perbankan terlebih bagaimana penyelesaian kredit bermasalah. 2. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran bagi almamater pada tempat penulis berkuliah, yaitu Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. 3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka Krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar pada tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi dan politik sehingga secara keseluruhan telah menjadi krisis multidimensi, telah menyebabkan kemunduran yang parah di berbagai bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Kelemahan hukum sering disebut sebagai penghambat utama dalam penanggulangan dan penyelesaian krisis perbankan di Indonesia. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum, seyogianya segala kebijakan yang diterapkan sebelum krisis maupun segala tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis perlu berada dalam kerangka hukum yang berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat-aparat yang memiliki otoritas yang sah menurut hukum. Reformasi hukum yang diselenggarakan seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan keuangan di kemudian hari. Terkait dengan kelembagaan yang menyelesaikan krisis perbankan di Indonesia, kelembagaan hukum dalam hal ini peranan peradilan dan non peradilan juga memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai analogi dalam penelitian Thorsten Beck dan Ross Levine disebutkan bahwa teori hukum dan keuangan pada negara-negara dengan sistem hukum yang melaksanakan hak-hak kepemilikan privat, mendukung pengaturan perjanjian privat dan melindungi hak-hak hukum investor serta penabung lebih berkeinginan untuk membiayai perusahaan dan keuangan menjadi berkembang. Sebaliknya, pada negara yang kelembagaan hukumnya tidak mendukung hal-hal tersebut akan menghalangi pembiayaan korporasi dan menghalangi perkembangan keuangan[1] Kelembagaan hukum merupakan faktor yang patut dicermati dalam melihat keseluruhan dari peranan kelembagaan penyelesaian krisis.

BAB II PEMBAHASAN

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut. Berita kredit bermasalah di sejumlah bank telah menimbulkan implikasi kurang baik bagi Bank itu sendiri. Beberapa debitur berkualitas bagus mulai pindah ke bank lain. Disinyalir debitur yang pindah tersebut khawatir jangan-jangan kredit mereka hanya menunggu giliran untuk diungkap di media massa oleh pemeriksa. Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan procedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Berbagai unsur seperti safety, soundness, without substantial risk pun dalam perundang-undangan/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibankewajibannya. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.[2] Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk

melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. 2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 3. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan. Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunujukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial. Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangkah menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang.[3] Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini. 2.1 Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan. Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peadilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara: 1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit. 2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan. 2.2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya. Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi. 2.3. Kejaksaan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Governments Law Office atau Advokat/Pengacara Negara. Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajiibannya (wanprestasi) kepada bank. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :[4] 1. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan 2. Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank. 3. Sebagai penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur 4. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahsia klien termasuk bank yang telah memberikan kuasa kepadanya. Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan yaitu : 1. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan fiat/persetujuan Ketuan Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 1. Grosse Akte Pengakuan Hutang Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat dilaksanakan. 1. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu proses khusus yang memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi sebelum putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan dimaksud dapat diterapkan hakim dengan syarat : 1. 2. 3. 4. ada suatu surat otentik, atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, atau ada putusan lain yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, atau ada tuntutan provisioneel yang dikabulkan

1. Gizjeling dan Lijfsdwang Gizjeling sebagaimana ditetapkan dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg merupakan lembaga upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. Gizjeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan lembaga Lijfsdwang sebagaimana diatur dalam pasal 580-608 Rv merupakan paksaan yang bersifat mengasingkan seseorang dalam suatu tempat tertentu. Dalam pelaksanaannya Lijfsdwang ditujukan kepada orang yang membangkang, dalam arti yang bersangkutan mempunyai barang dan kemampuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dari segi keadilan lembaga ini lebih tepat untuk digunakan. Perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet; b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet; c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas. Untuk itu perlu dibentuk undang undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya.[5] Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan system pengenalan diri yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar terjadi. BAB III PENUTUP

1. A. Kesimpulan Dari pemaparan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro. 2. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan 3. sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 1. B. Saran 1. Dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah kredit macet benar-benar terjadi. 2. Perlu dibentuk undang undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya. 3. Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan kredit macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari.http://iwanvictorleonardo.wordpress.com/2010/06/09/cara-penyelesaian-kreditmacet/ 1:25

Penyebab Kredit Bermasalah (NPL)21 09 2008

Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Self Dealing

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah. 2. Anxiety for Income Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit. 3. Compromise of Credit Principles Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah. 4. Incomplete Credit Information Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit. 5. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank. 6. Complacency Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan 7. Lack of Supervising Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. 8. Technical Incompetence Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan meupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik. 9. Poor Selection of Risks

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini: a. Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank. b. Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya. c. Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan d. Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan. e. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank. f. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 10. Overlending Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah. 11. Competition Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.http://arsasi.wordpress.com/2008/09/21/penyebab-kredit-bermasalah-npl/ 1:34

Kartu kreditDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kartu kredit

Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama, seperti yang dispesifikasikan oleh standar ISO 7810.http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit 1:40

Kredit Macet Bank Naik Rp1,7 Triliun dalam Sebulan Selasa, 18 Oktober 2011 10:08 Starberita - Jakarta, Bank Indonesia (BI) mencatat hingga Agustus 2011 jumlah kredit macet perbankan naik Rp1,794 triliun menjadi Rp37,932 triliun, dari Juli 2011 yang sebesar Rp36,138 triliun. Jumlah kredit macet ini juga tercatat naik jika dibandingkan dengan Agustus 2010 yang sebesar Rp 31,618 triliun

Demikian terungkap dari data statistik perbankan dari Bank Indonesia (BI), Selasa (18/10).Berdasarkan data BI tersebut, jumlah kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) dari perbankan per Agustus 2011 mencapai Rp56,26 triliun, naik dari posisi Juli 2010 yang sebesar Rp54,48 triliun. Rasio NPL perbankan di Agustus 2011 mencapai 2,07%. Sampai Agustus 2011 total kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia mencapai Rp2.031,61 triliun. Kredit ini naik dibandingkan periode yang sama di 2010 yang nilainya Rp1.640,43 triliun. Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp1.879,723 triliun masuk kategori lancar. Sementara Rp10,236 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp8,092 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp37,932 triliun masuk kategori macet.(DTF/MBB)http://www.starberita.com/index.php? option=com_content&view=article&id=37871:kredit-macet-bank-naik-rp17triliun-dalam-sebulan&catid=159:ekonomi-a-bisnis&Itemid=720 1:44

Bank Indonesia Batasi Maksimum Kepemilikan Kartu Kredit 2 Kartu Setiap Nasabah Jumat, 04 November 2011 15:50 WIB (Vibiznews-Banking), Bank Indonesia (BI) akan membatasi maksimum kepemilikan kartu kredit sebanyak 2 kartu bagi setiap nasabah. Selain itu BI mewajibkan bank untuk terus memantau pekerjaan nasabah dan penghasilannya agar dapat cepat diketahui ketika ada kemungkinan gagal bayar. "Diatur mengenai berapa penghasilan tertentu dan maksimum itu dua sajalah kartu kreditnya yang dimiliki seseorang," kata Gubernur BI Darmin Nasution, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Menurut Darmin, penerbit jangan 'asal-asalan' dalam memberikan kartu kredit kepada nasabahnya. Perlu dilihat dan di-update juga pekerjaan si nasabah. "Ini sifatnya kita buat aturan agar misalnya si penerbit dibolehkan untuk berikan siapa saja boleh kartu kredit dan tidak sebanyak-banyaknya. Juga selama ini nggak pernah dicek pekerjaan karena misalnya pada awalnya dia Dirjen, Komisaris dengan penghasilan besar, tidak pernah direvisi," tuturnya. "Atau penghasilan customer-nya kecil, tapi dikasih saja, padahal penghasilannya tidak memadai. Kan itu sama saja membuka peluang memberi fasilitas orang untuk terjerumus," imbuh Darmin. Dikatakan Darmin, dalam aturan pelaksaanannya nantinya akan ada aturan muncul soal penghasilan. Lebih jauh Darmin menyampaikan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang direvisi sudah hampir selesai dan akan segera dikeluarkan. Hal ini memang difokuskan kepada kartu kredit. "Ini sudah diproses lama memperbaiki standar penyelenggaraan kartu kredit kita anggap perlu perbaikan standar agar di satu pihak customer jadi lebih baik, di pihak lain penerbitnya juga dengan prudensial yang lebih baik mustinya juga menghindari mengutangi hal-hal yang merugikan," tutup Darmin.http://vibiznews.com/news/banking_insurance/2011/11/04/bank-indonesia-batasimaksimum-kepemilikan-kartu-kredit-2-kartu-setiap-nasabah 1:43

PERSYARATAN KARTU KREDITBukopin Fotokopi KTP (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli (minimal total gaji Rp.2.500.000,-) (jika belum ada kartu kredit dari bank lain) - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 2. MEGA -

-

Fotokopi KTP (untuk bank mega bisa dilampirkan fc KTP saja dengan ketentuan telp rumah dan saudara yang tidak serumah wajib Telkom kabel dan disurvei fisik) (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli (minimal total gaji Rp.3.000.000,-) (jika belum ada kartu kredit dari bank lain) - Fotokopi slip gaji asli atau Surat Keterangan Penghasilan (jika belum ada kartu kredit dari bank lain dan tidak ada bisa melampirkan slip gajki asli dengan ketentuan survey fisik) - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 3. BII - Fotokopi KTP (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 12 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli Carbonized tertutup seperti kartas pin bank (jika ada dan minimal total gaji Rp.3.000.000,- dan belum ada kartu kredit dari bank lain yang berumur minimal 12 bulan) - Fotokopi slip gaji asli print biasa dan Surat Keterangan Penghasilan (jika belum ada kartu kredit dari bank lain minimal berumur 12 bulan dan tidak ada bisa melampirkan slip gaji asli bukan carbonized) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel - Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager

4. BNI - Fotokopi KTP (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli (minimal total gaji Rp.2.500.000,-) (jika belum ada kartu kredit dari bank lain) - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Fotokopi slip gaji asli atau Surat Keterangan Penghasilan (jika belum ada kartu kredit dari bank lain dan tidak ada bisa melampirkan slip gajki asli dengan ketentuan survey fisik) - Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili kota-kota besar di seluruh Indonesia (luar Jabodetabek wajib mempunyai kartu kredit dari bank lain minimal berumur 6 bulan dan tel rumah wajib Telkom) - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 5. UOB - Fotokopi KTP (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 12 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli (minimal total gaji Rp.5.500.000,-) (jika belum ada kartu kredit dari bank lain) - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 6. 7. BRI - Fotokopi KTP (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli (minimal total gaji Rp.3.000.000,-) (jika belum ada kartu kredit dari bank lain) - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager

-

Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 8. NIAGA - Fotokopi KTP (bolak balik) Pilihan - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan (jika ada) - Slip Gaji Asli (minimal total gaji Rp.2.500.000,-) (jika belum ada kartu kredit dari bank lain) - Surat Keterangan Penghasilan (jika tidak ada slip gaji) Surat Keterangan Penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print computer (karena kena air akan luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat menerankan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji dan total gaji dan ditanda tangani oleh Setara Manager - Fotokopi slip gaji asli atau Surat Keterangan Penghasilan (jika belum ada kartu kredit dari bank lain dan tidak ada bisa melampirkan slip gajki asli dengan ketentuan survey fisik) - Fotokopi SIUP, Fotokopi NPWP, Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta) - Fotokopi surat ijin dan Fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening Koran (untuk professional) Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 9. ANZ - Fotokopi KTP (bolak balik) - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 3 bulan Syarat Umum - Domisili kota-kota besar di seluruh Indonesia - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 10. 12. BUMIPUTERA - Fotokopi KTP (bolak balik) - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel - Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel 13 15. DANAMON - Fotokopi KTP (bolak balik) - Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 12 bulan Syarat Umum - Domisili Jabodetabek - Telp rumah dan saudara tidak serumah salah satu wajib telp Telkom kabel

-

Telp tempat kerja/usaha wajib Telkom kabel