surat ketetapan pajak - · pdf file• pasal 14 uu kup stp memiliki kekuatan hukum yang...
TRANSCRIPT
Surat Ketetapan Pajak Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc
Isqodrin.wordpress.com
Surat ketetapan pajak
• UU Nomor 28 tahun 2007
• Surat ketetapan meliputi
– Surat ketetapan pajak kurang bayar
– Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
– Surat ketetapan pajak lebih bayar
– Surat ketetapan pajak Nihil
• Surat ketetapan ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang
menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang
pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan
alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak
Pembagian surat ketetapan pajak
• Surat ketetapan pajak sementara
Dikeluarkan otoritas pajak pada awal tahun yang memuat
besarnya pajak terutang sementara yang harus dibayar
• Surat ketetapan pajak primitif
Didasarkan pada data yang diberikan wajib pajak tanpa adanya
koreksi atau perubahan dari pihak otoritas pajak
• Surat ketetapan pajak rampung
Surat ketetapan ini kebalikan dari surat ketetapan sementara, jadi
surat ini diterbitkan pada akhir tahun yang jumlahnya dapat
lebih besar atau lebih kecil, sehingga wajib pajak dapat
mengajukan keberatan
• Surat ketetapan pajak tambahan
Diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak. Sebagai
contoh, pajak yang dipotong oleh pemberi kerja
• Surat ketetapan tagihan susulan
Diterbitkan apabila dikemudian hari ternyata ada hal baru yang
diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan
surat ketetapan rampung
Surat ketetapan pajak kurang bayar
• Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar
• Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan jika,
– Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar
– Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) UU Pajak
penghasilan dan ditegur secara tertulis
– Hasil pemeriksaan atau kurang lain mengenai pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
yang tidak harus dikompensasikan atau tidak seharusnya
tarifnya 0%
– Kewajiban pembukuan sebagaimana diatur, tidak dipenuhi
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
– Kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan
Surat ketetapan kurang bayar
tambahan • Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Dasar penerbitan SKPKBT adalah :
• Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data
baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang
terutang termasuk data yang semula belum terungkap
• Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak
yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Surat ketetapan pajak lebih bayar • Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang
Dasar penerbitan SKPLB adalah :
• Hasil penelitian ini terhadap kebenaran pembayaran pajak
atas permohonan wajib pajak terhadap kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
• Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terhadap
jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang
• Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak terhadap jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada
jumlah pajak yang terutang
Surat ketetapan pajak nihil
• Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak
Surat tagihan pajak
• Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda
STP diterbitkan karena :
• Sebelum memiliki NPWP, tetapi diperoleh data yang
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi
• Sebelum dihapuskan NPWP, diperoleh data yang
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi wajib pajak
• Pasal 14 UU KUP STP memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan SKP. Dengan demikian STP juga dapat diterbitkan
jika,
– Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang
bayar
– Hasil penelitian diketahui adanya salah tulis atau salah hitung
terhadap pembayaran pajak
– WP dikenai sanksi administrasi
– Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak
membuat faktur pajak, atau mengisi faktur tidak lengkap
– Melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan
faktur pajak
Keberatan dan banding
• Keberatan dan banding diajukan kepada direktur jenderal
pajak atas suatu :
– SKPKB
– SKPKBT
– SKPLB
– SKPN
• Pengajuan keberatan diungkapkan dalam bentuk surat
keberatan dengan syarat :
– Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
– Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak
yang dipotong atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib
pajak
– 1 surat keberatan diajukan hanya untuk 1 SKP, untuk 1
pemotongan pajak atau 1 pemungutan pajak.
– dll
• Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian
WP dikenai sanksi administrasi sebesar 50%
• Contoh :
untuk tahun pajak tahun 2008, SKPKB dengan jumlah yang
masih harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000 diterbitkan
kepada PT.ABC. Dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, wajib pajak hanya setuju membayar Rp.
400.000.000, wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB
tersebut sebesar Rp. 400.000.000 dan kemudian
mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Dirjen pajak
mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak
yang masih harus dibayar menjadi Rp. 700.000.000
dalam hal ini WP dikenai sanksi berupa denda sebesar 50%
X (700.000.000 – 400.000.000) = Rp. 150.000.000
Banding
• Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan
keberatan
• Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan
khusus dilingkungan peradilan tata usaha negara
• Permohonan banding diajukan paling lama 3(tiga) bulan
sejak surat keputusan keberatan diterima :
– Tertulis dalam bahasa indonesia
– Mengemukakan alasan-alasan yang jelas
– Melampirkan salinan surat keputusan keberatan
• dll
• Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan
barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap
tahun pajak berakhir (pasal 1 angka 26 UU KUP)
• Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran
bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang termasuk penghasilan
yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenakan
pajak yang bersifat final (pasal 28 ayat (9) KUP)
WAJIB PAJAK
OP
BADAN
PEMBUKUAN PENCATATAN
Siapa yang wajib pembukuan?
(pasal 28 ayat (1) KUP)
Semua wajib pajak Badan
Semua wajib pajak OP yang melakukan pekerjaan bebas ( kecuali yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto)
(peredaran usaha tidak lebih Rp 600 jt,mulai tahun pajak 2007 1,8 M)
Harus memperhatikan itikad baik
Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya
Diselenggarakan di Indonesia
Huruf latin
Angka Arab
Satuan mata uang Rupiah
Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan
yaitu bahasa Inggris
Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel
kas
Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal,
penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat
dihitung besarnya pajak yang terutang)
SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP jo.
KMK No.533/KMK.04/2000
Siapa yang diperbolehkan melakukan
pencatatan?
WP OP yang tidak melakukan pekerjaan bebas
WP OP yang melakukan pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan norma penghitungan ( peredaran bruto setahun kurang Rp 600 jt, skrg 1,8 M)
(pasal 28 ayat (2) KUP)
Pembukuan dalam bhs asing dan mata
uang selain rupiah
• Dapat diselenggarakan oleh WP dengan persetujuan
Menteri Keuangan, yaitu WP PMA, dalam rangka kontrak
karya pertambangan,kontrak karya bagi hasil
pertambangan/pengeboran, BUT, dan WP yang berafiliasi
dengan perusahaan induk di luar negeri
Apa syaratnya?
Bahasa asing dan mata uang asing yang dipergunakan
adalah bhs Inggris dan mata uang dollar AS
Mendapat izin Menteri Keuangan
Permohonan izin dilampiri fc SPT Tahunan Badan tahun
terakhir,fc NPWP dan fc Akte Pendirian
Pembetulan Surat Pemberitahuan
(SPT)
PEMBETULAN SPT
PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)
DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN
BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP
DENGAN KEMAUAN SENDIRI
WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP
SPT YG PENGISIANNYA
TERDAPAT KEKELIRUAN
SYARAT
TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38
PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN
SENDIRI
APABILA WP :
Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri
Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang
kurang dibayar
SPT TELAH DISAMPAIKAN
TIDAK DISIDIK
Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI
SEKALIPUN JANGKA WAKTU
PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT
DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa)
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI
PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU
RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU
JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU
JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR
MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 %
SYARAT
Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU
PUTUSAN BANDING
Pasal 8 ayat 6 UU KUP
WP Menerima Keputusan Keberatan
atau Putusan Banding yang menyatakan
rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan
Dapat menyampaikan
pembetulan SPT sekalipun jangka
waktu 2 tahun telah terlampaui
Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan
dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima
PERUBAHAN KETENTUAN PEMBETULAN SPT (PASAL
8)MULAI TAHUN PAJAK 2008
PERUBAHAN:
1. Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih
Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum
dilakukan pemeriksaan.
2. Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan
kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum
dilakukan penyidikan 150%.
3. Walaupun sudah diperiksa tetapi belum terbit SKP 50%
KETENTUAN UU KUP Lama:
1. Paling lama 2 (dua) tahun setelah Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
2. Sanksi administrasi pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 200%.
TERIMA KASIH