PERJANJIAN SEWA RUMAH Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: Kosasih, Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Margonda Raya No 17, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Fahmi Rangkuti, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ampera Raya No. 33, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jl. Margonda Raya No. 17, Depok, Jawa Barat (selanjutnya disebut Rumah). Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA , dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Rumah (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini: Pasal 1 Bentuk Kerja Sama Sewa Rumah (1) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA. (2) Harga Sewa Rumah tersebut seagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pertahun. (1) Jangka Waktu Sewa Rumah tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk selama 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 September 2011 dan berakhir tanggal 30 Agustus 2012. Pasal 2 Hak Dan Kewajiban PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA a. PIHAK PERTAMA berhak menerima uang Harga Sewa dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA a. PIHAK KEDUA berhak menempati Rumah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan 30 Agustus 2012. b. PIHAK KEDUA bekewajiban membayar Harga Sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Pasal 3 Pembayaran Harga Sewa dan Biaya-biaya (1) Pembayaran Harga Sewa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini. (2) Pembayaran Harga Sewa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) tidak termasuk biaya pemakaian listrik, air, telepon, keamanan, dan biaya-biaya lainnya yang perlu dikeluarkan dalam rangka penggunaan Rumah tersebut seagai tempat tinggal PIHAK KEDUA. (3) Selama berlangsungnya Perjanjian Sewa Rumah ini, Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan Rumah merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Pasal 3 Pemeliharaan dan Kerusakan (1) PIHAK KEDUA wajib memelihara Rumah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rumah dengan sebaik-baiknya. (2) Segala kerusakan atas Rumah dan bagian-bagiannya selama berlangsungnya Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. (3) Setiap perubahan bangunan dan fungsi bangunan Rumah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, termasuk segala hal yang berkaitan dengan Rumah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Pasal 4

Larangan Menyewakan Kembali (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sewa dan/atau menyewakan kembali Rumah kepada pihak lain manapun, baik sebagian maupun seluruhnya. (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihak fungsi Rumah menjadi peruntukan lainnya selain rumah tinggal. (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan serta tata tertib lingkungan yang dikeluarkan oleh Pengurus RT/ RW setempat. Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 6 Addendum Segala perubahan dan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut diatas dan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Kosasih

Fahmi Rangkuti

Kesepakatan Pelunasan dan Penjaminan Hutang

Pada hari ini, _______ tanggal __ _______ 2011, kami yang bertanda tangan di bawah ini: __________ (Nama), _______ (pekerjaan), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ____________, beralamat di ___________________ (Pihak Pertama). Dan __________ (nama), ________ (pekerjaan), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ____________, beralamat di __________________________ (Pihak Kedua). Dengan ini sepakat: 1. Bahwa, berdasarkan perjanjian Nomor: __________ antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara Para Pihak pada tanggal _______ tantang _______________, maka Pihak Kedua masih memiliki kewajiban kepada Pihak Pertama berupa pembayaran ___________ sebesar Rp. _______ (______ rupiah); 2. Bahwa, karena Pihak Kedua belum dapat melunasi kewajibannya tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua meminta keringanan pembayaran _______ tersebut kepada Pihak Pertama berupa pengunduran waktu pelunasan pembayaran tersebut untuk selama jangka waktu _________ (_______) hari sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini, atau jatuh tempo pada tanggal ___________. 3. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan kendaraan roda empat merek________ Jenis ________ Nomor BPKB ____ dan nomor STNK ______ atas nama Pihak Kedua beserta BPKB dan STNK kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama sebagai jaminan pelunasan hutang dengan ketentuan apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi kewajibannya tersebut sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, maka kendaraan roda empat tersebut akan menjadi milik Pihak Pertama, dan untuk selanjutnya Pihak Kedua tidak lagi berhak atas kendaraan roda empat tersebut. Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Para Pihak, Pihak Pertama ____________ Pihak Kedua, ___________

PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL Nomor: 01/PJBM/Had-Sul/010410Pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2010, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Hadijoyo Trenggono, Pengusaha, beralamat di Jalan Kebagusan Raya No, 17, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.4403.187743.8334, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA; 2. Sulaeman Mubarok, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Nyiur Hijau No. 73, RT. 005 RW 008, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.5779.15407.6831, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik sebuah kendaraan roda empat merek Toyota, tipe Avanza E, model minibus, Nomor Polisi B 2304 DD, tahun pembuatan 2004, atas nama PIHAK PERTAMA; 2. Bahwa, PIHAK KEDUA berniat untuk membeli Mobil milik PIHAK PERTAMA tersebut sebagaimana dimaksud butir 1 diatas; 3. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan jual beli Mobil tersebut sebagaimana dimaksud butir 1 diatas seharga Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Mobil berarti sebuah kendaraan roda empat merek Toyota, tipe Avanza E, model minibus, Nomor Polisi B 2304 DD, tahun pembuatan 2004, atas nama PIHAK PERTAMA; 2. Harga Mobil berarti harga jual beli mobil yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; 3. Cicilan berarti cara pembayaran Harga Mobil oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap. Pasal 2

Bentuk Kerja Sama PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menjual Mobil kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk membeli Mobil tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan Harga Mobil sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah). Pasal 3 Hak dan Kewajiban PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima uang pembayaran Harga Mobil dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah); b (2) a PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan Mobil kepada PIHAK KEDUA. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Mobil dari PIHAK PERTAMA;

b PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran Harga Mobil kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah). Pasal 4 Penyerahan Mobil Penyerahan Mobil dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Penyerahan Mobil akan dilakukan dengan cara penyerahan langsung Mobil dan kunci Mobil oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tempat kediaman PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan perjanjian ini; (2) Balik nama BPKB dari atas nama PIHAK PERTAMA menjadi atas nama PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan harus telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Mobil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas. Pasal 5 Pembayaran Harga

Pembayaran Harga Mobil dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dilaksanakan pada saat penyerahan Mobil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini. Pasal 6 Garansi (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan garansi dan/atau jaminan kerusakan Mobil kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal dilaksanakannya pembayaran Harga Mobil sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatas; (2) Garansi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas meliputi segala kerusakan bagian-bagian mobil (sparepart) yang bukan diakibatkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA; (3) Pemberian garansi dilakukan dengan cara perbaikan dan/atau penggantian atas bagian-bagian mobil (sparepart) yang rusak tersebut. Pasal 7 Force Majeur (1) Jika terjadi force majeur atau keadaan memaksa, PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeur tersebut; (2) Yang dimaksud force majeur dalam perjanjian ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah dibidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa. Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan; (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan dilakukannya perubahan kepemilikan Mobil dari atas nama PIHAK PERTAMA menjadi atas nama PIHAK KEDUA. Pasal 10 Adendum Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kekeluargaan yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA Hadijoyo Mintarjo PIHAK KEDUA Sulaeman Mubarok

PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA WEBSITE

Perjanjian ini dibuat dan diadakan di __________ pada hari _________ tanggal __ ___________ _____ oleh dan antara : __________ (nama Direktur), bertindak untuk dan atas nama PT. ____________ sebagai Direktur, berkedudukan di __________, ________________, ____________, selanjutnya disebut Pihak Pertama, Dan __________, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. ____________________ , berkedudukan di __________, _____________, ____________, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas pemilik hotel Imperium State yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi usaha perhotelan bintang empat. 2. Bahwa, Pihak Kedua adalah sebuah usaha perseorangan yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi penyediaan jasa iklan website pada website milik Pihak Kedua yang berjudul Pesta Kuliner dengan alamat URL www.pestakuliner.com dengan jumlah kunjungan (traffic) 100.000 (seratus ribu) kali dibaca (page views) perhari. 3. Bahwa, Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengiklankan usaha perhotelannya pada website milik Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyetujui maksud tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemasangan Iklan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 Ruang Lingkup Kerja Sama (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama berupa pemasangan iklan Merek hotel Imperium State milik Pihak Pertama (Merek) pada website www.pertakuliner.com milik Pihak Kedua (Website). (2) Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas (Pemasangan Iklan) akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemasangan Iklan meliputi pemasangan Banner berukuran ____ x ______ cm yang mendeskripsikan Merek dan usaha perhotelan Pihak Pertama (Banner). b. Banner sebagaimana dimaksud huruf a diatas akan diletakkan pada setiap halaman (page) Website pada bagian atas (Heading). c. Banner sebagaimana dimaksud huruf a diatas terdiri dari unsur kata-kata dan/atau kalimat dan/atau gambar dan/atau warna dan/atau ilustrasi dan/atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang bentuk dan desainnya ditentukan dan disediakan oleh Pihak Pertama. d. Banner sebagaimana dimaksud a diatas mempunyai tautan (link) langsung ke halaman muka (Home Page) website milik Pihak Pertama pada alamat URL www.imperiumstate.com. Pasal 2 Jangka Waktu Pemasangan Iklan (1) Jangka Waktu Pemasangan Iklan adalah untuk selama 6 (enam) bulan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 (Jangka Waktu). (2) Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Pemasangan Iklan pada akhir Jangka Waktu perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), dan apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut memungkinkan maka Pihak Pertama berhak untuk mendapat prioritas untuk memperpanjang jangka waktu Pemasangan Iklan. Pasal 3 Uang Sewa Pemasangan Iklan Atas Pemasangan Iklan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua berupa Uang Sewa Pemasangan Iklan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan jangka waktu Pemasangan Iklan, yang pembayarannya akan dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan surat tagihan (invoice) Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dikirimkan melalui e-mail. Pasal 4 Pernyataan Jaminan (1) Pihak Pertama dengan ini menjamin, bahwa Merek dan usaha perhotelan serta website www.imperiumstate.com adalah benar milik Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua jika dikemudian hari terdapat tuntutan pihak lain berkaitan dengan kepemilikan Merek dan/atau usaha perhotelan dan/atau website www.imperiumstate.com tersebut.

(2) Pihak Kedua dengan ini menjamin, bahwa website www.pestakuliner.com adalah benar milik Pihak Kedua serta tidak bertentangan dengan kepemilikan website dan/atau Hak Cipta dan/atau Hak Merek pihak lain manapun, dan Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan pihak lain manapun jika dikemudian hari terbukti bahwa website www.pestakuliner.com bertentangan dengan kepemilikan dan/atau Hak Merek dan/atau Hak Cipta pihak lain. Pasal 5 Addendum Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh Para Pihak yang hasilnya akan dituangkan kedalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila terjadi perselisihan diantara Para pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencepai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk meyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup. Masing-masing pihak memperoleh satu rangkap dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

______________ Direktur PT. __________

______________ Pemilik Website

PERJANJIAN SEWA RUMAH UNTUK RUMAH KOST Pada hari ini __________, tanggal __ _________ ____, di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: ________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, beralamat di _________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. _______________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ____________________, beralamat di _____________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. ___/________ atas nama PIHAK PERTAMA, yang terkenal di Jl.__________, No., __, Kelurahan ______, Kecamatan ______, ___________. 2. Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan rumah tempat tinggal tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk usaha tempat tinggal sewaan atau rumah kost, dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyewa rumah tempat tinggal tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan usaha tempat tinggal sewaan atau rumah kost. Selanjutnya, berdasarkan uraian dan untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penyewaan Rumah Untuk Rumah Kost (selanjutnya disebutPerjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini: Pasal 1 Definisi Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: (1) Rumah adalah sebuah bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. __/_________ atas nama PIHAK PERTAMA, yang terkenal di Jl. _________, No. _______, RT/RW __/__, Kelurahan _______, Kecamatan _______, Jakarta ______. (2) Rumah Kost adalah Rumah yang digunakan untuk keperluan usaha tempat tinggal sewaan. Pasal 2

Bentuk Kerja Sama (1) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA. (2) Penyewaan Rumah tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyewaan Rumah tersebut dilakukan untuk keperluan Rumah Kost yang akan dijalankan oleh PIHAK KEDUA. b. Penyewaan Rumah tersebut dilakukan untuk selama jangka waktu __ (______ tahun), mulai dari tanggal __ _______ ____ sampai dengan tanggal __ ___________ ____. c. Harga Sewa Rumah tersebut adalah sebesar Rp. _____________ (_____________ rupiah). Pasal 3 Hak Dan Kewajiban PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. PIHAK PERTAMA berhak menerima uang sewa dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. ____________ (__________ rupiah). b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan Rumah Kost selama jangka waktu __ (____________) tahun, terhitung mulai tanggal __ ________ ______ sampai dengan tanggal ___ _______ ______. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA a. PIHAK KEDUA berhak menggunakan Rumah untuk keperluan Rumah Kost selama jangka waktu __ (____________) tahun, terhitung mulai tanggal __ __________ ____ sampai dengan tanggal __ ___________ ____. b. PIHAK KEDUA bekewajiban untuk membayar uang sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. _____________ (___________ rupiah). Pasal 4 Pembayaran Uang Sewa dan Biaya-biaya Lainnya (1) Pembayaran uang sewa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada saat ____________________.

(2) Pembayaran uang sewa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c tidak termasuk biaya pemakaian listrik, air, telepon, keamanan, dan biaya-biaya lainnya yang perlu dikeluarkan dalam rangka penggunaan Rumah tersebut sebagai Rumah Kost. (3) Selama berlangsungnya penyewaan Rumah oleh PIHAK KEDUA, Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang terkait dengan Rumah merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya. Pasal 5 Pemeliharaan dan Kerusakan (1) PIHAK KEDUA wajib memelihara Rumah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rumah dengan sebaik-baiknya selama berlangsungnya penyewaan Rumah berdasarkan Perjanjian ini. (2) Segala kerusakan atas Rumah dan bagian-bagiannya selama berlangsungnya Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. (3) Setiap perubahan bangunan dan fungsi bangunan Rumah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, termasuk segala hal yang berkaitan dengan Rumah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Pasal 6 Menyewakan Kembali (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menyewakan kembali Rumah kepada pihak lain manapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali menyewakan kembali Rumah dalam rangka menjalankan usaha Rumah Kost. (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan fungsi Rumah menjadi peruntukan lainnya selain rumah tinggal atau Rumah Kost. (3) PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan serta tata tertib lingkungan yang dikeluarkan oleh Pengurus RT/ RW setempat. Pasal 7 Jaminan (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah dari Rumah, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA akan membebaskan PIHAK KEDUA dalam hal terdapat tuntutan hukum dari pihak lain manapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Dalam menjalankan Rumah Kost, PIHAK KEDUA menjamin akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum dari hubungan hukum antara PIHAK KEDUA dengan penyewa Rumah Kost, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini menjamin akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum penyewa Rumah Kost. Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 9 Addendum Segala perubahan dan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masingmasing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan Para Pihak masing-masing memperoleh satu rangkap. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

___________________

______________________

SAKSI-SAKSI

SAKSI 1

SAKSI 2

_________________

________________

Perjanjian Kerja Sama Penjualan Tanah Dan Bangunan

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, _____, tanggal __ ________ ____, bertempat di _______ (Perjanjian), oleh dan diantara: ___________ (nama penjual), ________, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. ___________, bertempat tinggal di _______________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. Dan ____________ (nama agen), _________, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. ____________, bertempat tinggal di _______________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, Pihak Pertama adalah pemilik sebuah tanah dan bangunan yang terletak di _________________ (alamat tanah dan bangunan ), seluas ___ m2 (________ meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: ___, atas nama Pihak Pertama. 2. Bahwa, Pihak Kedua memiliki keahlian dibidang penjualan, khususnya penjualan tanah dan bangunan, dan karenanya bersedia untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan milik Pihak Pertama tersebut kepada pihak lain. Berdasarkan uraian dan maksud tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama untuk menjualkan tanah dan bangunan milik Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Bentuk Kerja Sama (1) Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menjualkan tanah dan bangunan milik Pihak Pertama yang terletak di ________________, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: ___, atas nama Pihak Pertama (Tanah dan Bangunan), dan Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menjualkan Tanah dan Bangunan tersebut. (2) Atas penjualan Tanah dan Bangunan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Pihak Kedua berhak mendapatkan komisi dari Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari Harga Penjualan (Komisi Penjualan). Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama (1) Seluruh biaya yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam rangka melakukan penjualan Tanah dan bangunan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah tanggung jawab Pihak Kedua. (2) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka jual-beli Tanah dan Bangunan, yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan Akta Jual beli (AJB), biaya Notaris, Pajak Pendapatan dan BPHTB merupakan tanggung jawab Pihak Pertama sebagai penjual. (3) Selain penjualan Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama juga berhak untuk melakukan penjualan sendiri Tanah dan Bangunan, atau menunjuk pihak lain selain Pihak Kedua untuk melakukan penjualan Tanah dan Bangunan. Pasal 3 Komisi Penjualan (1) Pihak Kedua berhak memperoleh Komisi Penjualan dari Pihak Pertama dalam hal Pihak Kedua berhasil mencarikan Pembeli Tanah dan Bangunan bagi Pihak Pertama (Pembeli), dan diantara Pembeli dan Pihak Pertama terjadi transaksi jual beli Tanah dan Bangunan tersebut dengan harga jual beli Tanah dan Bangunan yang disepakati bersama diantara Pihak Pertama dan Pembeli (Harga Penjualan). (2) Komisi Penjualan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pembayaran oleh Pihak Pertama dari Pembeli. Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Pihak Pertama berhak untuk melakukan penjualan Tanah dan Bangunan, baik secara sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain selain Pihak Kedua. b. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pihak Kedua foto kopi seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan Tanah dan Bangunan yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam rangka penjualan Tanah dan Bangunan. (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Pihak Kedua berhak untuk menerima Komisi Penjualan.

b. Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama foto kopi data-data dan dokumen yang berkaitan dengan Tanah dan Bangunan yang diperlukan dalam rangka penjualan Tanah dan Bangunan. c. Pihak Kedua berkewajiban menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka penjualan Tanah dan Bangunan. d. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan penjualan Tanah dan Bangunan. Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku untuk selama jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal ___ _______ ____. Pasal 6 Jaminan (1) Pihak Pertama dengan ini menjamin bahwa; a.Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari Tanah dan Bangunan. b. Tanah dan Bangunan tidak sedang terikat oleh hak apapun yang melibatkan pihak lain. c. Tanah dan Bangunan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum baik pidana maupun perdata. (2) Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak kedua dari tuntutan hukum pihak lain manapun dalam hal adanya ketidaksesuaian terhadap jaminan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas. Pasal 7 Force Majeure (1) Jika terjadi force majeure atau keadaan memaksa, Para Pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeure tersebut. (2) Yang dimaksud force majeur dalam perjanjian ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah dibidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa Pasal 8

Addendum Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk perubahannya, akan dimusyawarahkan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak mencepai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk meyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta ______. Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak, Pihak Pertama, Pihak Kedua,

______________

_____________

PERJANJIAN KERJA Nomor: __________________

Pada hari ini, ________ tanggal __ _______ 2011, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. _________________ (nama Direktur), Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. __________________, beralamat di ____________________, sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris ______________, S.H. tanggal ___ ___________ _____ dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ ____________ _______ Nomor: ________________ dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PERUSAHAAN; 2. _____________ (nama karyawan), pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: ______________ beralamat di _____________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut KARYAWAN. PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________; 2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang ______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN; 3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dibidang __________________; 4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN berdasarkanPerjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan KARYAWAN telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tersebut bagi PERUSAHAAN. Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja berarti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu. 2. Peraturan Perusahaan berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________ sebagaimana yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakata berdasarkan Surat Pengesahan Nomor: ___________ tanggal _______________; 3. Keputusan Perusahaan berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan; 4. Masa Percobaan berarti masa percobaan kerja bagi PEKERJA selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya perjanjian ini; Pasal 2 Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN dan KARYAWAN dengan ini sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya diebut Perjanjian Kerja). Pasal 3 Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN (1) Hak PERUSAHAAN

a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini; c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; (2) Kewajiban PERUSAHAAN

a PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Gaji kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Kerja ini; b PERUSAHAAN berkewajiban untuk mengikutsertakan KARYAWAN dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; Pasal 4 Hak dan Kewajiban KARYAWAN (1) Hak KARYAWAN

a KARYAWAN berhak untuk menerima Gaji dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Kerja ini; b KARYAWAN berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur Kerja, Waktu Cuti Kerja, Izin Meninggalkan Jadwal Kerja dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c KARYAWAN berhak untuk memperoleh Fasilitas Kesejahteraan berupa diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Peruahaan; d KARYAWAN berhak untuk mengajukan Pengunduran Diri kepada PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e KARYAWAN berhak untuk memperoleh Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. (2) Kewajiban KARYAWAN

a KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian Kerja ini;

b KARYAWAN berkewajiban untuk mematuhi Kewajiban dan Larangan yang berlaku bagi KARYAWAN sebagaiam diatur dalam Peraturan Perusahaan; c KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Jadwal Waktu Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Pasal 5 Masa Percobaan (1) KARYAWAN wajib menjalani Masa Percobaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini; (2) PERUSAHAAN berhak untuk melakukan evaluasi Masa Percobaan terhadap KARYAWAN pada akhir bulan ketiga sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal KARYAWAN lulus evaluasi Masa Percobaan maka KARYAWAN akan diangkat menjadi KARYAWAN TETAP berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai KARYAWAN TETAP; b. Dalam hal KARYAWAN tidak lulus evaluasi Masa Percobaan maka KARYAWAN akan diberhentikan secara sepihak oleh PERUSAHAAN. Pasal 7 Ruang Lingkup Pekerjaan (1) Ruang lingkup pekerjaan KARYAWAN meliputi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan b. Departemen c. Tugas Pokok : ______________; : ______________; : ______________;

d. Deskripsi Pekerjaan : ______________. (2) Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), KARYAWAN juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyesuaikan dengan kemampuan KARYAWAN.

(3) Pelaksanaan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan pemberian Upah Lembur kepada KARYAWAN yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan perusahaan. Pasal 8 Waktu Kerja (1) Jangka waktu pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian Kerja ini adalah untuk selama waktu tidak tertentu dengan Jadwal Waktu Kerja, Waktu Istirahat Kerja dan,Waktu Libur Kerjasebagai berikut: a Jadwal Waktu Kerja adalah dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 08.00 (delapan nol nol) sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas nol nol) setiap harinya; b Waktu Istirahat Kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 12.00 (dua belas nol-nol) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol-nol) dan hari Jumat pukul 11.30 (sebelas tiga puluh) sampai dengan pukul 13.30 (tiga belas tiga puluh); c Waktu Libur Kerja adalah hari Sabtu dan hari Minggu dan hari libur lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah dan/atau PERUSAHAN; (2) KARYAWAN berhak memperoleh Waktu Cuti Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika KARYAWAN telah bekerja selama lebih dari 12 (dua belas) bulan maka KARYAWAN berhak memperoleh Waktu Cuti Kerja selama 12 (dua belas) hari dalam setahun; b. Jika KARYAWAN telah bekerja selama belum lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Waktu Cuti Kerja KARYAWAN dihitung secara prorata berdasarkan lamanya waktu kerja KARYAWAN per-12 (dua belas) bulan dikali 12 (dua belas) hari. (3) KARYAWAN berhak memperoleh Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Pasal 9 Renumerasi (1) KARYAWAN berhak memperoleh Renumerasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Gaji Pokok sebesar Rp. __________ (__________ rupiah); b. Tunjangan transportasi dan uang makan harian dan tunjangan dinas luar kota yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan perusahaan;

(2) Besarnya Gaji Pokok, tunjangan transportasi dan uang makan harian dan tunjangan dinas luar kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan; Pasal 10 Fasilitas Kesejahteraan (1) (2) a. b. c. KARYAWAN berhak memperoleh Fasilitas Kesejahteraan dari PERUSAHAAN; Fasilitas Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari: Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Tunjangan Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; Tunjangan Kematian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan;

d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; Pasal 11 Pemutusan Hubungan Kerja (1) PERUSAHAAN dan KARYAWAN sepakat untuk selalu mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak dapat dihindarkan, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja tersebut akan dirundingkan oleh PERUSAHAAN dan KARYAWAN; (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan KARYAWAN berhak untuk melakukan Pengunduran Diri. Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja (1) Segala perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara PERUSAHAAN dan KARYAWAN wajib diselesaikan oleh PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara musyawarah untuk mufakat; (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PERUSAHAAN dan KARYAWAN dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 Peringatan dan Sanksi (1) PERUSAHAAN berhak memberikan Peringatan dan Sanksi kepada KARYAWAN yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan KARYAWAN yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa: a. Skorsing; b. Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Pemberiang Sanksi kepada KARYAWAN sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagaiamna diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 14 Berakhirnya Perjanjian Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 15 Penutup PERUSAHAAN dan KARYAWAN dalam menjalankan perjanjian ini terikat oleh Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Demikian PERJANJIAN KERJA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, PERUSAHAAN dan KARYAWAN masing-masing mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK PERUSAHAAN KARYAWAN

________________ .. Direktur PT. __________

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU Nomor: __________________

Pada hari ini, ________ tanggal __ _______ 2010, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ______________ (nama Direktur), bertindak untuk dan atas nama PT. ___________________, beralamat di _______________________________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ______________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PERUSAHAAN; 2. ____________ (nama karyawan), beralamat di _____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut KARYAWAN. PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ______________; 2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang ______________________ untuk melaksanakan program Proyek Pengembangan Pabrikasi; 3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dibidang __________________; 4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan Proyek Pengembangan Pabrikasi tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan KARYAWAN telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tersebut bagi PERUSAHAAN. Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

(1) PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagai karyawan tidak tetap dan KARYAWAN dengan ini sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN sebagai karyawan tidak tetap dalam suatu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu sebagaimana yang akan diatur dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja); (2) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal ___________ sampai dengan tanggal _______________, kecuali KARYAWAN diberhentikan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan/atau PERUSAHAAN mengangkat KARYAWAN menjadi Karyawan Tetap sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini. (3) Selain terikat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, Perjanjian Kerja ini juga terikat pada Peraturan Perusahaan dengan syarat selama dinyatakan secara tegas. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja ini; c. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Gaji dan tunjangan kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerja ini. (2) Hak dan Kewajiban KARYAWAN a KARYAWAN berhak untuk menerima Gaji dan tunjangan dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup Pekerjaan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian Kerja ini; Pasal 4 Ruang Lingkup Pekerjaan (1) KARYAWAN berkewajiban untuk melakukan pekerjaan dalam Proyek Pengembangan Pabrikasi yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PERUSAHAAN kepada KARYAWAN .

(2) Ruang lingkup pekerjaan KARYAWAN sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan b. Departemen c. Tugas Pokok : ______________; : ______________; : ______________;

d. Deskripsi Pekerjaan : ______________. (3) Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), KARYAWAN juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut; (4) Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2), KARYAWAN berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perusahaan; Pasal 5 Waktu Kerja Waktu kerja KARYAWAN ditentukan sebagai berikut: (1) Dalam 1 (satu) minggu, waktu kerja KARYAWAN adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat; (2) Dalam (1) hari, waktu kerja KARYAWAN dimulai pukul 08.00 (delapan nol nol) sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas nol nol); (3) KARYAWAN berhak memperoleh waktu istirahat kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Waktu istirahat kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 12.00 (dua belas nol nol) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol nol); b. Waktu istirahat kerja hari Jumat adalah pukul 11.30 (sebelas tiga puluh) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol nol). (4) Dalam hal diperlukan, PERUSAHAAN dapat menugaskan KARYAWAN untuk bekerja diluar waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas dengan ketentuan sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja ini dengan memperoleh Upah Lembur yang besarnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perusahaan.

Pasal 6 Renumerasi dan Tunjangan (1) KARYAWAN berhak memperoleh Gaji Pokok dari PERUSAHAAN yang besarnya Rp. __________ (___________ rupiah) per-bulan yang pembayarannya dilakukan oleh PERUSAHAAN kepada KARYAWAN pada setiap akhir bulan. (2) KARYAWAN berhak memperoleh tunjangan dinas luar kantor yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan. (3) KARYAWAN berhak memperoleh uang makan dan uang transportasi yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan. (4) KARYAWAN berhak diikutsertakan dalam program Jamsostek oleh PERUSAHAAN; (5) KARYAWAN berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya yang besarnya diperhitungkan secara pro-rata berdasarkan lamanya waktu kerja dikali 1 (satu) bulan Gaji. Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian (1) PERUSAHAAN berhak mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak dalam hal:

a. KARYAWAN menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana; b. KARYAWAN melakukan perbuatan yang merugikan PERUSAHAAN; c. KARYAWAN melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik PERUSAHAAN; d. KARYAWAN membocorkan rahasia PERUSAHAAN yang seharusnya dijaga dengan baik oleh KARYAWAN kecuali demi kepentingan Negara. (2) Dalam hal PERUSAHAAN mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, PERUSAHAAN tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya kepada KARYAWAN; (3) Dalam hal KARYAWAN mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak dan/atau melakukan pengunduran diri sebagai KARYAWAN, maka KARYAWAN berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PERUSAHAAN sebesar jumlah Gaji sisa waktu kerja yang masih harus dilaksanakan oleh KARYAWAN. Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, PARA PIHAK masing-masing mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK PERUSAHAAN, KARYAWAN,

_____________________ ________________ Direktur PT. ___________ (http://legalakses.com)

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMASARAN BARANG Nomor: ________________ Pada hari ini, Senin tanggal 2 Januari 2012, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. __________ (nama Direktur), Direktur, dalam hal ini bertindak nama PT. ___________, beralamat di ______________________, ini selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. __________ (nama Direktur), Direktur, dalam hal ini bertindak nama PT. ___________, beralamat di ______________________, ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; untuk dan atas dalam perjanjian untuk dan atas dalam perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang _____________ yang menghasilkan Produk barang _____________; 2. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang pemasaran barang dan memiliki jaringan pemasaran barang; 3. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerja sama pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA pada jaringan pemasaran PIHAK KEDUA; Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Bentuk Kerja Sama (1) PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk melakukan pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA (Pemasaran) dan PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan Komisi Pemasaran atas pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA tersebut (Komisi Pemasaran); (2) Barang produksi PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa barang ______________ (Produk Barang). (3) Harga penjualan Produk Barang adalah sebesar Rp. ____________ (_________ rupiah) per-unit (Harga Jual). Pasal 2

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima hasil Pemasaran dari PIHAK KEDUA; b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan Komisi Pemasaran kepada PIHAK KEDUA. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Komisi Pemasaran dari PIHAK PERTAMA. b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan Pemasaran. Pasal 3 Jangka Waktu (1) Perjanjian ini berlaku untuk selama jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, Perjanjian ini dapat diperpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK. (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperoleh dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, seluruh Produk Barang yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA dan belum dipasarkan; Pasal 4 Ruang Lingkup (1) Kegiatan Pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Pemasaran PIHAK KEDUA dan berdasarkan Target Pemasaran; (2) Pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Pemasaran milik PIHAK KEDUA (Jaringan Pemasaran) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Produk Barang yang akan dipasarkan akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KEDUA. b. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka melakukan penyerahan Produk Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA. c. PIHAK KEDUA wajib menggunakan seluruh Jaringan Pemasaran yang dimilikinaya untuk melakukan Pemasaran, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh sarana pendukungnya.

d. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka melakukan Pemasaran sepenuhnya adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA. (3) Target Pemasaran Produk Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. Target Pemasaran Tahap Pertama untuk jangka waktu 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 adalah sebesar ____ unit barang; b. Target Pemasaran Tahap Kedua untuk jangka waktu 4 (empat) bulan yaitu bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 adalah sebesar ____ unit barang; c. Target Pemasaran Tahap Ketiga untuk jangka waktu 4 (empat) bulan yaitu bulan September sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sebesar ____ unit barang; Pasal 5 Komisi Pemasaran (1) PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan keberhasilan pencapaian Target Pemasaran oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3); (2) Komisi Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir tahap Target Pemasaran. (3) Komisi Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal Pemasaran mencapai kurang dari 100% (seratus persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang. b. Dalam hal Pemasaran mencapai 100% (seratus persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang; c. Dalam hal Pemasaran mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran sebesar 15% (lima belas persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang; d. Dalam hal Pemasaran mencapai lebih dari 200% (seratus persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Penjualan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang; Pasal 6 Evaluasi Target Pemasaran Dan Pembatalan Perjanjian

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai Target Pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3); (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi terhadap Target Pemasaran yang dicapai oleh PIHAK KEDUA pada setiap akhir tahap Target Pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3); (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menentukan bahwa PIHAK KEDUA tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari Target Pemasaran, maka Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri kerja sama Pemasaran; (4) Sebagai pengecualian ayat (3) diatas, PIHAK PERTAMA berhak untuk meneruskan kerja sama Pemasaran dengan syarat PIHAK KEDUA memperbaiki Target Pemasaran pada tahap berikutnya. Pasal 7 Kerahasiaan Informasi Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK EPRTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk merahasiakan segala informasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini terhadap pihakpihak lain yang tidak berkepentingan; Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan; (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 9 Addendum Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

____________

_______________

KESEPAKATAN BERSAMA Kesepakatan Bersama ini dibuat dan diadakan di Jakarta pada hari ______ tanggal __________ oleh dan antara: 1. _____________, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. ________________, bertempat tinggal di ______________________, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. ___________, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. __________, beralamat di __________________, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama No. __________ tanggal ________ tentang ___________. 2. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama tersebut sebelum habisnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal __. Berdasarkan uraian dan maksud tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat: 1. Mengakhiri Perjanjian Kerja Sama No. __________ tentang _____________ yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh Para Pihak pada tanggal ___________ (Perjanjian). 2. Seluruh hak dan kewajiban diantara Para Pihak yang lahir sebagai akibat dari Perjanjian dan telah jatuh tempo tetap mengikat Para Pihak hingga dilaksanakannya hak dan kewajiban tersebut. 3. Seluruh hak dan kewajiban diantara Para Pihak yang lahir sebagai akibat dari Perjanjian dan belum jatuh tempo akan berakhir dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. 4. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak terhadap pihak ketiga yang lahir sebagai akibat dari Perjanjian dan telah jatuh tempo akan menjadi tangung jawab Para Pihak secara tanggung renteng. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama Pihak Kedua

____________

_______________

PERJANJIAN JUAL BELI

Perjanjian Jual Beli Tas Wanita ini dibuat pada hari ini, __________ tanggal __ ________ 2011, di Jakarta, oleh dan diantara: 1. ________ (nama penjual), pemegang Kartu Tanda penduduk No. ____________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamat di ______________, ________________, ____________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA; 2. ______________ (nama pembeli), pemegang Kartu Tanda Penduduk No. ____________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, beralamat di _____________________________, __________________, ______________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah seorang pemilik workshop yang ruang lingkup kegiatannya meliputi industri pembuatan tekstil, sepatu, dan tas; 2. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah seorang pemilik toko yang bernama toko Cahaya Bunda, yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan tas-tas dan perlengkapan wanita lainnya; 3. Bahwa, dalam rangka menjalankan usaha perdagangannya, PIHAK KEDUA membutuhkan sejumlah tas wanita untuk diperdagangkan; 4. Bahwa, PIHAK KEDUA berkehendak untuk membeli sejumlah tas wanita dari PIHAK PERTAMA untuk menjalankan usahanya tersebut seperti dimaksud butir 3 diatas. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tas Wanita ini ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Ruang Lingkup (1) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menjual tas wanita (selanjutnya disebut Barang) kepada PIHAK KEDUA sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk membeli Barang tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbuah atau total sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan, yang pembayarannya akan dilakukan setiap bulan selama 6 (enam) bulan brturut-turut.

(2) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari 3 jenis dengan ketentuan sebagai berikut: a. Spesifikasi setiap jenis Barang terdiri dari spesifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran perjanjian ini b. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan Merek Barang dengan Merek Classy yang merupakan Merek milik PIHAK KEDUA. c. Penentuan jenis Barang setiap bulannya akan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pengiriman Barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 2 Hak Dan Kewajiban PARA PIHAK (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pembayaran harga penjualan Barang dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan Barang kepada PIHAK KEDUA sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut. (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Barang dari PIHAK PERTAMA sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; b. PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan pembayaran harga penjualan Barang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Pasal 3 Penyerahan dan Pengiriman Barang (1) Penyerahan Barang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KEDUA. (2) Pengiriman Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya, dan kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan ongkos pengiriman.

(3) Pengiriman Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap awal bulan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya. (4) Penentuan jenis Barang setiap bulan akan dilakukan dengan pengiriman Surat Permintaan Pengiriman Barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan setiap pertengahan bulan pada bulan sebelumnya, yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. (5) Apabila terjadi keterlambatan penyerahan BArang dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda berupa pemotongan harga pembayaran Barang sebesar 1% (satu persen) dari total harga perbulan untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan; Pasal 4 Pengembalian Barang Rusak (1) Setiap kali dilakukannya pengiriman Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan Barang tersebut di tempat PIHAK KEDUA, yang dilakukan sebelum ditandatanganinya Tanda Terima Barang. (2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat Barang yang rusak, maka PIHAK KEDUA berhak mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai penggantian Barang yang rusak tersebut, yang harus sudah dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dilakukannya pemeriksaan. Pasal 5 Pembayaran Harga (1) Pembayaran harga pembelian Barang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. (2) Pembayaran harga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan cara transfer bank oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA dengan Nomor Rekening ___________, Bank ___________, atas nama PIHAK PERTAMA; Pasal 6 Berakhirnya Perjanjian Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7 Force Majeur (1) Jika terjadi force majeur atau keadaan memaksa, PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeur tersebut; (2) Yang dimaksud force majeur dalam perjanjian ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah dibidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa. Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 9 Addendum Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK: PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

________________

_________________

*)Nama, tempat dan kondisi hukum Contoh Surat Perjanjian diatas adalah fiktif.

KESEPAKATAN BERSAMA Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Agustus 2011, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Hadijoyo Trenggono, pekerjaan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan Kebagusan Raya No. 17, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA; 2. Sulaeman Mubarok, pekerjaan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan Nyiur Hijau No. 73, RT 005 RW 008, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011, anak dari PIHAK KEDUA yang bernama Raditya Lesmana telah mengalami luka-luka dan harus dirawat inap di rumah sakit Fatmawati, Jakarta; 2. Bahwa, luka-luka yang dialami Raditya Lesmana tersebut diduga diakibatkan oleh tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mahendra yang merupakan anak dari PIHAK PERTAMA; 3. Bahwa, atas tindakan penganiayaan tersebut, PIHAK KEDUA telah mengajukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Mahendra terhadap Raditya Lesmana. 4. Bahwa, PIHAK PERTAMA telah mengajukan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan kepada PIHAK KEDUA dengan bersedianya PIHAK PERTAMA untuk membiayai perawatan luka-luka Raditya Lesmana hingga sembuh total dan meminta PIHAK KEDUA untuk mencabut kembali laporan polisi tersebut; 5. Bahwa, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan diatas secara damai dan kekeluargaan. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat: 1. Bahwa, PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk bertanggung jawab atas penyembuhan luka-luka yang dialami oleh Raditya Lesmana, yaitu dengan membiayai seluruh biaya pengobatan Raditya Lesmana hingga yang bersangkutan sembuh total; 2. Bahwa, PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk melakukan pencabutan laporan polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan oleh Mahendra terhadap Raditya Lesmana, dan berjanji untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun baik pidana maupun perdata terhadap Mahendra; 3. Bahwa, dalam hal PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh hingga Raditya Lesmana sembuh total sebagaimana dimaksud butir 1 diatas,

maka PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan tuntutan hukum terhadap Mahendra, baik Pidana maupaun Perdata; 4. Bahwa, sebagai jaminan atas tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyerahkan uang bagi pembiayaan sebagian pengobatan dan perawatan Raditya Lesmana untuk tahap awal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada saat ditandatanganinya kesepakatan ini; Demikian kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Hadijoyo Trenggono

Sulaeman Mubarok

SAKSI-SAKSI SAKSI 1 SAKSI 2

___________________

__________________

SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Alamat Nomor KTP : Gareng. : Jalan Arabika II No. 3, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. : XXXXXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: Nama Alamat Nomor KTP : Petruk. : Jalan Robusta III No. 8, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. : XXXXXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa. - KHUSUS UNTUK mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan pengurusan PEMBAYARAN ANGSURAN PERTAMA atas pembelian 1 (satu) buah sepeda motor Merek Honda, Tipe Supra X 125, Nomor Rangka: xxxxxx, Nomor Mesin: xxxxxxx, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2010, atas nama Pemberi Kuasa, kepada PT. Adinda Finance yang beralamat di Jalan Boulevard Gading Raya No. 24, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, untuk dan atas nama Penerima Kuasa dimana perlu untuk itu, melakukan pembayaran angsuran pertama dan menerima tanda bukti pembayarannya, menerima foto kopi surat Perjanjian Pembiayaan Bersama dan SKPPJ, dan melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemberian kuasa ini. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Desember 2010 Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Petruk

Gareng

*Catatan: nama-nama dan kondite hukum diatas adalah fiktif belaka.

SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: Rahmat Khairudin, pekerjaan swasta, beralamat di Komplek Perumahan Pesona Griya Kavling 3 No. 14, Jalan Lebak Bulus 2, Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.4403.187743.8334, selaku pemilik mobil sedan Mercedes-Benz tahun pembuatan 2008, warna silver, Nomor Mesin 2KKL7673, No. Polisi B 02 KC, selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa; Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada: Adang Jaelani, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Swasembada II Nomor 17, Kelurahan Babakan, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.4672.19002.6738, selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

-KHUSUS Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa guna melakukan pengambilan barang berupa kendaraan roda empat merek MercedesBenz tahun pembuatan 2008, warna silver, Nomor Mesin 2KKL7673, No. Polisi B 02 KC dari bengkel PT. Gagah Otomotif,serta untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka pemberian kuasa ini. Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, mengambil barang berupa kendaraan empat merek Mercedes-Benz tahun pembuatan 2008, warna silver, Nomor Mesin 2KKL7673, No. Polisi B 02 KC; Menandatangani bukti pengambilan barang atas nama Pemberi Kuasa; Melakukan pembayaran biaya servis dan menerima tanda bukti pembayarannya; Menyerahkan dan/atau menerima surat-surat yang seharusnya diserahkan dan/atau diterima oleh Pemberi Kuasa; Serta melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka diberikannya kuasa ini. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Mei 2011

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa

Adang Jaelani

Rahmat Khairudin

SURAT KUASAYang bertandatangan di bawah ini : Rahmat Khairudin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Intan Makmur Persada sebagai Direktur, beralamat di Jalan Permata Nomor 35, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa; Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada: Tony Kusuma, S.H., Advokat pada kantor hukum Tony Kusuma & Rekan,beralamat di Lantai 3 Gedung Suryakencana, Jalan Percetakan Negara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. KHUSUSBertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Liga Dunia Otomotifberdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor:01/IMP-LDO/PKS/10.11.2009 tanggal 10 November 2009 antara Pemberi Kuasa dengan PT. Liga Dunia Otomotif, serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan pemberian kuasa ini; Selanjutnya, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, menghadap di muka badan-badan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung; Menghadap segala lembaga kehakiman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, serta pembesar negeri dan badan-badan pemerintahan; Mengajukan somasi; Mengajukan dan melawan gugatan atau pendakwaan; Mencabut kembali tuntutan; Mengajukan dan menolak bukti-bukti dan saksi-saksi; Membuat, menandatangani, mengajukan serta menyuruh menjalankan request memorie, conclusie dan surat-surat lainnya yang diperlukan; Meminta, menolak atau menerima sumpah; Melawan tuntutan, dakwaan dan sangkaan; Meminta banding, kasasi, dan peninjauan kembali; Menandatangani serta mengajukan surat-surat yang diperlukan; Mengadakan, mengangkat dan menandatangani perdamaian; Membuat dan menandatangani akta-akta; Mengambil segala tindakan jaminan (conservatoir); Menagih uang dan barang-barang yang harus dibayarkan kepada Pemberi Kuasa; Melakukan dan menerima pembayaran beserta tanda bukti pembayarannya; Melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu sehubungan diberikannya kuasa ini. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Mei 2011 Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

SURAT KUASAYang bertanda tangan di bawah ini: Fachrudin, Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Rajawali Motor, sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jl. Yos Soedarso No. 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan ini menerangkan, memberikan kuasa kepada: Firman Maulana, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jl. Margonda Raya No. 23, Depok, Jawa Barat, dalam jabatannya selaku Manajer Sumber Daya Manusia PT. Duta Rajawali Motor. -KHUSUS Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan hubungan ketenagakerjaan antara PT. Duta Rajawali Motor dengan para pekerja yang bekerja bagi perseroan tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan,serta untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka diberikannya kuasa ini. Selanjutnya, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu: membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Duta Rajawali Motor kepada instansi terkait; Melakukan rekrutmen pekerja bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa; Membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu, dan Perjanjian Kerja Harian Lepas serta mengajukan pengesahannya kepada instansi terkait; Melakukan evaluasi kerja para pekerja PT. Duta Rajawali Motor dan melaporkannya kepada Pemberi Kuasa; Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan antara PT. Duta Rajawali Motor dengan para pekerja perseroan tersebut; Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dalam rangka pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan; Membuat dan menerima surat-surat yang diperlukan; Melaksanakan pembayaran upah pekerja atas nama Pemberi Kuasa serta membuat dan/atau menerima tanda bukti pembayarannya; Menghadap dan berbicara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hal yang dikuasakan; Melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam rangka diberikannya kuasa ini. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Agustus 2011 Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa

Fachrudin Firman Maulana Direktur Manajer HRD

Contoh Surat Pemberitahuan Pencabutan KuasaJakarta, 23Agustus 2011 No.: XX/XXX/VIII/2011 Kepada Yth., Rahmat Khaerudin Jl. Kramat Raya No. 11 Jakarta Pusat Perihal: Pemberitahuan Pencabutan Kuasa Tanggal 1 Februari 2011 Dengan hormat, Berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2011 antara Fachrudin selaku Direktur PT. Duta Rajawali Motor yang beralamat di Jl. Yos Soedarso No. 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam Surat Kuasa tersebut berkedudukan sebagai PEMBERI KUASA, dengan saudara Rahmat Khaerudin yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 11, Jakarta Pusat, yang dalam Surat Kuasa tersebut berkedudukan sebagai PENERIMA KUASA, Surat Kuasa mana adalah tentang Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Sales & Marketing barangbarang produksi PT. Duta Rajawali Motor, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami sebagai PEMBERI KUASA MENCABUT KEMBALI KUASA TERSEBUT. Dengan dicabutnya kembali Kuasa tersebut maka mulai tanggal surat pemberitahuan pencabutan kuasa ini saudara Rahmat Khaerudin tidak lagi berkedudukan sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Rajawali Motor terhadap pihak manapun dalam rangka penjualan barang-barang produksi PT. Duta Rajawali Motor, dan karenanya sejak tanggal pencabutan Kuasa ini segala perbuatan dan akibat hukum yang timbul daripadanya sepenuhnya adalah diluar tanggung jawab dari PT. Duta Rajawali Motor. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,

Fachrudin Direktur PT. Duta Rajawali Motor

SURAT KUASA SUBSTITUSI Yang bertandatangan di bawah ini : Tony Kusuma, S.H., Advokat pada kantor hukum Tony Kusuma & Rekan,beralamat di Lantai 3 Gedung Suryakencana, Jalan Percetakan Negara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa; Pemberi Kuasa dengan ini menerangkan memberikan kuasa substitusi kepada: Muhamad Fakir Alamsyah, S.H., Advokat pada kantor hukum Tony Kusuma & Rekan, beralamat di Lantai 3 Gedung Suryakencana, Jalan Percetakan Negara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Penerima Kuasa;

- KHUSUS Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Gugatan Wanprestasi Nomor: 4401/Pdt.G/2010/PN.JS pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011; Demikian surat kuasa substitusi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Mei 2011 Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Muhamad Fakir Alamsyah, S.H.

Tony Kusuma, S.H.

SURAT WASIAT Pada hari ini, Senin tanggal 18 April 2011, yang Bertanda tangan di bawah ini, saya: Umar Khadafi, Pengusaha, beralamat di Jalan Lurus No. 13, Lebak Fulus, Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan: Mencabut semua wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, dan karenanya wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat tersebut tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya, saya hibah wasiatkan kepada saudara-saudara saya sebagai berikut: 1. Melinda, sebuah mobil Mercedes-Benz tipe A-Class, tahun pembuatan 2010, Nomor Mesin: 498212, Nomor Polisi: B-02-OK, atas nama Umar Khadafi; 2. Ronald Bhewok, sebuah mobil Mercedes-Benz tipe E-Class, tahun pembuatan 2010, Nomor Mesin: 333555, Nomor Polisi: D-01-IT, atas nama Umar Khadafi; 3. Chris Bahlul, sebuah rumah di Jalan Bukit Gading Raya Blok Z No. 18, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas nama Umar Khadafi. Untuk melaksanakan wasiat tersebut di atas, maka dengan ini saya mengangkat paman saya, Komeng Djayanegara, sebagai pelaksana surat wasiat ini. Kepadanya saya berikan semua hak dan kekuasaan yang menurut undang-undnag diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya, sampai kepadanya diberikan pengesahan dan pembebasan sama sekali. Untuk melaksanakan surat wasiat ini, saya menitipkan surat wasiat ini kepada Notaris Rusni Mubarak, S.H., Notaris di Jakarta yang saya kenal, dan kepadanya saya akan minta dibuatkan akta penitipan atas surat wasiat ini. Demikian surat wasiat ini saya buat.

Umar Khadafi

Pernyataan dan Jaminan Pelunasan Hutang Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama No. KTP Alamat : : :

Dengan ini menyatakan dan menjamin: 1. Bahwa, berdasarkan perjanjian Nomor: __________ antara CV _________ dengan PT ________ pada tanggal _______ tantang _______________, maka PT ___________ memiliki kewajiban terhadap CV _________ berupa pembayaran ___________ sebesar Rp. _______ (______ rupiah); 2. Bahwa, karena PT ________ belum dapat melunasi kewajibannya tersebut kepada CV __________, maka PT _______ meminta keringanan pembayaran _______ tersebut kepada CV ___________ berupa pengunduran waktu pelunasan pembayaran tersebut untuk selama jangka waktu _________ (_______) hari sejak tanggal ditandatanganinya Pernyataan dan Jaminan Pelunasan Hutang ini, atau jatuh tempo pada tanggal ___________. 3. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang PT ________ kepada CV ________ tersebut, maka PT _________ dengan ini menyerahkan kendaraan roda empat merek________ Jenis ________ Nomor BPKB____ dan nomor STNK________ beserta BPKB dan STNK kendaraan tersebut kepada CV_________ sebagai jaminan pelunasan hutang dengan ketentuan apabila PT ________ tidak dapat melunasi kewajibannya tersebut sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, maka kendaraan roda empat tersebut akan menjadi milik CV____________, dan untuk selanjutnya PT _________ tidak lagi berhak atas kendaraan roda empat tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jakarta, __ _______ 2011 ___________________ Direktur PT _________

SURAT KEPUTUSAN No. : _____________________ Tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP Menimbang: Bahwa, berdasarkan evaluasi dan penilaian kerja yang dilakukan pada tanggal ___________ oleh PT. ___________ terhadap saudara ________ sebagai karyawan masa percobaan dalam jabatannya sebagai _________ pada Departemen ___________ PT. ___________ dengan hasil telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Karyawan Tetap PT. __________. Mengingat: Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan PT. ______________. Memperhatikan: Kebutuhan Sumber Daya Manusia PT. ___________ MEMUTUSKAN Pertama Mengangkat saudara _____________ sebagai Karyawan Tetap PT. _____________ dengan Nomor Induk Karyawan (NIK): ____________ terhitung sejak tanggal __ __________ 20011. Kedua Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap ini berlaku terhadap saudara ____________ untuk jabatan __________ pada Departemen ___________ PT. ____________ dengan tugas pokok ________________. Ketiga Sebagai Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan ini, saudara _____________ berhak memperoleh Gaji Pokok sebesar Rp. ________________ (___________ rupiah) per-bulan. Keempat Hak dan kewajiban saudara _____________ sebagai Karyawan Tetap selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. _____________.

Surat Pengangkatan Karyawan Tetap ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka surat ini dapat diperbaiki seperlunya. Demikian Surat Pengangkatan Karyawan Tetap ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di __________ pada tanggal ____________.

_____________________ Direktur PT. _________________

Surat Pernyataan Hutang Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama No. KTP Alamat : _____________ : _____________ : _____________

Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa, pada tanggal __ _______ ____ saya telah melakukan peminjaman uang kepada saudara ____________ sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau jatuh tempo pada tanggal __ ___________ ____; 2. Bahwa, sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut ternyata saya belum juga dapat mengembalikan pinjaman saya kepada saudara ______________; 3. Bahwa, dengan ini saya memohon keringanan kepada saudara _________ agar diberi perpanjangan jangka waktu untuk melunasi pinjaman saya tersebut untuk selama 30 (tiga puluh hari) lagi atau jatuh tempo pada tanggal __ _________ _____; 4. Bahwa, dalam hal saya tidak dapat melunasi pinjaman saya tersebut sampai dengan perpanjangan jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud Butir 3, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan pinjaman saya tersebut secara hukum. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Jakarta, __ ________ _____ ____________

Surat Pernyataan Hutang dan Jaminan Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama No. KTP Alamat : _____________ : _____________ : _____________

Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa, pada tanggal __ _______ ____ saya telah melakukan peminjaman uang kepada saudara ____________ sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau jatuh tempo pada tanggal __ ___________ ____; 2. Bahwa, sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut ternyata saya belum juga dapat mengembalikan pinjaman saya kepada saudara ______________; 3. Bahwa, dengan ini saya memohon keringanan kepada saudara _________ agar diberi perpanjangan jangka waktu untuk melunasi pinjaman saya tersebut untuk selama 30 (tiga puluh hari) lagi atau jatuh tempo pada tanggal __ _________ _____; 4. Bahwa, dengan ini saya menyerahkan sebuah kendaraan roda dua merek _______ tipe _______ No. STNK _______, No. BPKB _________ sebagai jaminan pelunasan hutang saya tersebut. 5. Bahwa, dalam hal saya tidak dapat melunasi pinjaman saya tersebut sampai dengan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud Butir 3, maka sepeda motor tersebut sebagaimana dimaksud Butir 4 akan menjadi milik saudara ________ sepenuhnya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Jakarta, __ ________ _____

____________

Jakarta, __ ___________ 2011 Kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan _______________ _______________ Jakarta Perihal: GUGATAN WANPRESTASI

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: ____________________ (perorangan), beralamat di Jalan _______________ No. __, RT __ RW ___, Kelurahan _______, Kecamatan ________, ___________, _____________, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap: ________________ (nama perusahaan), beralamat di Jalan ____________ No. __, RT. ___ RW ___, Kelurahan ___________, Kecamatan _________