sumatra partners kalah akibat kurang pihakbigcms.bisnis.com/file-data/1/171/374e4476_agung... ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: Sumatra Partners Kalah AKIBAT KURANG PIHAKbigcms.bisnis.com/file-data/1/171/374e4476_Agung... · haknya. Pasalnya, setiap perjanjian yang para pihaknya sudah terikat dalam klausul](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022021707/5ba0797b09d3f2857a8cf90b/html5/thumbnails/1.jpg)
11H U K U M B I S N I S
JAKARTA—Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunda pelaksanaan voting PT Citra Sari Makmur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU hingga 24 Juli 2014 atas permintaan para kreditur.
Majelis hakim Bambang Koestopo memutuskan untuk menunda voting atas permintaan dari pihak kreditur berdasarkan laporan hakim pengawas.
Pengurus PKPU PT Citra Sari Makmur (CSM) Djawoto
Juwono mengatakan rancangan proposal perdamaian masih menemui kendala.
Namun, hasil akhir proposal tersebut akan tercapai dalam waktu dekat.
“Para kreditur meminta [pemungutan suara] ditunda sampai Kamis [24/7] saja karena proposal perdamaian masih tarik ulur dan tinggal sedikit lagi. Besok akan rapat lagi dan semoga sudah final,” kata Djawoto Juwono kepada Bisnis, Senin (21/7). (Bisnis/rsp)
KLA
US
UL
VOTING KREDITUR CSM DITUNDA SMHP BELUM MAU BERKOMENTARCREDIT SUISSE RUGI BESAR AKIBAT DENDA
Selasa, 22 Juli 2014
�AKIBAT KURANG PIHAK
JAKARTA—Kuasa hukum PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP) Ellrico P. Situmorang enggan memberi tanggapan terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh PT Bangun Guna Graha.
“Enggak bisa kasih tanggapan dulu,” ujar Ellrico, Senin (21/7). Gugatan diajukan atas dugaan penanaman modal fiktif.
SMHP yang didirikan pada 2005 merupakan perusahaan PMA yang 95% sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal
Norwegia, yakni KF Fjellskiring, sisanya dimiliki oleh PT BGG.
Berdasarkan gugatan No. 235/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL, tergugat mengklaim memiliki saham yang bernilai sekitar Rp42 miliar. Namun, setoran modal tersebut tidak dapat dibuktikan.
Atas hal tersebut penggugat merasa telah terjadi kecurangan dalam penanaman modal di PT SMHP dan para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. (Bisnis/78)
ZURICH—Credit Suisse Group AG siap untuk melaporkan kerugian terbesar dalam satu kuartal, sejak kebangkrut an Lehman Brothers holdings Inc., setelah didenda US2,6 miliar karena membantu para klien dari AS untuk menghindari pajak.
Pihak bank akan mengumumkan kerugian sebesar US$781 miliar. Berdasarkan estimasi tujuh analis yang disurvei Bloomberg, 1,6 miliar franc diantaranya terkait dengan
denda. Sebaliknya, kompetitor terbesarnya, UBS AG mendapatkan laba kuartal hingga 812 miliar franc.
Bloomberg melaporkan dalam lamannya, Senin (21/7), kerugian tersebut merupakan yang terbesar sejak Kuartal IV/2008.
Ketidakpastian meme ngaruhi hasil litigasi dan pengakuan bank atas tu duh an pidana yang mem perlambat aliran uang klien ke dalam unit pengelolaan kekaya an. (Bloomberg/rsp)
� KONTRAK SEWA GEDUNG
JAKARTA—PT Dextam Contractors optimistis atas gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap PT Shimizu Corporation dan PT Mid Plaza Prima akan diterima Pe ngadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam gugatan No. 213/PDT.G/2013/PN.JKT.PST itu Dextam menyeret Shimizu (ter gugat I) dan Mid Plaza (tergugat II) terkait dengan proyek pembangunan Ge dung Mid Plaza I dan II pada 1988 dan 1993.
Kuasa hukum PT Dextam Contractors, Aldy Dio dari OC Kaligis & Associates me ngatakan sesuai pendapat ahli Yahya Harahap, untuk sengketa yang tidak me nyertakan klausul arbitrase dalam perjanjiannya, gugatan hukum bisa diajukan ke pengadilan.
“Seperti yang dibahas oleh tergugat, pada kenyataannya terdapat dua perjanjian dan yang kami bawa ke pengadilan, ini karena pada perjanjian lanjutan tidak ada klausul arbitrase. Namun, hal tersebut tentu saja tergantung kebijakan dan pertimbangan majelis,” kata Aldy kepada Bisnis, Senin (21/7).
Kuasa hukum PT Mid Plaza Prima Reno Rahmat Hajar menilai pernyataan saksi ahli pada pekan lalu menguntungkan pi haknya. Pasalnya, setiap perjanjian yang para pihaknya sudah terikat dalam klausul arbitrase, apapun jenis sengketanya masuk dalam arbitrase.
Dia menambahkan sengketa yang terjadi pada para kontraktor harus masuk ke arbitrase bukan pengadilan. Pendapat itu mengacu pada isi perjanjian kontraktor.
“Pengadilan tidak berwenang untuk me nyi dangkan. Seandainya pendapat kami diikuti oleh majelis, maka gugatan mereka
akan ditolak,” ujarnya.Dextam dan Shimizu, katanya, hanya
sebagai penyewa gedung meskipun keduanya bersikeras berhak menempati lantai empat sebagai kompensasi atas pembangunan gedung.
Dia menilai Dextam adalah anak perusahaan Shimizu, dan keduanya merupakan penyewa salah satu lantai dalam gedung bukan pemilik. Pembangunan gedung sudah dibayarkan dan tidak ada kompensasi lain termasuk penyerahan satu lantai.
Perkara ini bermula ketika Dextam me lakukan Kontrak Operasi Bersama dengan Shimizu untuk proyek pembangunan Gedung Mid Plaza I dan II pada 1988 dan 1993.
Berdasarkan ringkasan perkara yang di terima Bisnis dari pihak Dextam, kontraktor dan pemilik proyek mengadakan nota kesepakatan pada 1 Februari 1995.
Dalam perjanjian tersebut menjelaskan setiap kali ada pembayaran yang belum selesai, pemilik dapat membayar dengan kompensasi lain yakni dalam bentuk unit bangunan.
Perjanjian tersebut juga menyatakan Shimizu mendapatkan dua kantor yakni lantai 4 dan lantai 5 Gedung Mid Plaza II. Namun, pada lantai 4, Dextam diharuskan membayar service charge kepada Mid Plaza.
Kuasa hukum PT Shimizu Corporation, Tagor Sibarani dari Lubis Santosa & Maramis Law Firm belum bisa dimintai tanggapan. Saat akan dimintai keterangan, pihaknya tidak merespons pesan singkat maupun telepon dari Bisnis. (Rio Sandy
Pradana)
Dextam ContractorsOptimistis Gugatan Diterima
Annisa Lestari Ciptaningtyas [email protected]
Pasalnya, majelis hakim menyatakan gugatan terkait dengan fi dusia ganda itu tidak dapat diterima lantaran kurangnya pihak yang diikutsertakan sebagai tergugat.
Majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan tersebut kurang pihak, yakni notaris membantu pengurus pe nerbitan surat jaminan.
“Menerima eksepsi tergugat bah wa gugatan kurang pihak. Meng adili, gugatan penggugat tidak dapat diterima,” ujar ketua majelis hakim Dahmiwirda, membacakan amar putusannya di PN Jakarta Selatan, Senin (21/7).
Sejalan dengan putusan ini ma ka pihak Ali Budiardjo, Nu groho, Reksodiputro (ABNR) tidak per lu membayar ganti rugi yang dituntut oleh Sumatra Partners senilai US$4 juta.
Namun, majelis hakim mengatakan bahwa penggugatan telah berhasil menguraikan kronologis dan menjelaskan bahwa gugatannya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.
Eksepsi tergugat yang menya takan bahwa gugatan penggugat men campuradukkan gugatan PMH dan wanprestasi tidak dapat diterima.
Majelis mempersilakan penggugat untuk mengajukan upaya hu kum lanjutan.
Atas putusan ini, kuasa hukum Sumatra Partners LLC, Frederick J. Pinakunary mengatakan bahwa pihaknya tidak sependapat de ngan putusan majelis. Namun, soal upaya hukum lanjutan, dia mengaku akan mendiskusikan ter lebih dahulu dengan klien.
“Katanya notaris harus juga di gugat, sedangkan kami ngga ada kontak sama sekali dengan no taris. Yang punya hubungan dengan notaris itu ya ABNR,” ujar Frederick kepada Bisnis usai
sidang.Sementara itu, pihak ABNR
melalui kuasa hukumnya Imelda Napitupulu menilai putusan ma jelis hakim sudah benar karena memang ABNR sudah berpraktik sesuai asas kehatihatian.
Dia menambahkan bahwa pi haknya akan meng hargai upaya hukum yang akan dilakukan Su matra Part ners.
“Kami bersyukur majelis hakim yang terhormat memperhatikan argumentasi hukum dan buktibukti yang kami telah sampaikan,” ujar Imelda.
NASIHAT HUKUMSeperti diketahui, Oktober lalu
pihak Sumatra Partners menggugat 22 pengacara dari kantor hu kum ABNR karena dianggap lalai memberi nasihat hukum.
Dalam gugatan No. 410/PDT.G/ 2013/PN.JKT.SEL itu, ABNR diduga memberi legal opini kepada Su matra Partners tanpa mengecek
adanya fidusia ganda dalam pembiayaan 12 unit alat berat kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL).
Hal ini menimbulkan kerugian terhadap penggugat, yang akhirnya membuat Sumatra Partners menuntut ganti rugi senilai US$4 juta kepada ABNR.
Menurut penggugat, kelalaian dalam mengecek kelengkapan do kumen yang dilakukan kantor hu kum itu diketahui pada 20 Juni 2012 sebelum melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan (fidusia).
Setelah dicek, ternyata aset yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut sudah dijaminkan terlebih dahulu oleh debitur PT BKPL kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. pada 31 Maret 2011.
Pengacara yang menjadi tergugat dalam kasus itu antara lain Mar djono Reksodiputro (tergugat I), tergugat II Ricky S.Nazir, tergugat III Ferry P. Madian, tergugat IV Emir Nurmansyah, tergugat V Nafis Adwani.
Dalam kasus ini pihak ABNR be berapa kali mengatakan bahwa gugatan tidak tepat karena pihaknya hanya menjalankan profesi. Apabila terjadi kesalahan seharusnya menjadi wewenang dewan kehormatan persatuan advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi profesi pengacara.
Sumatra Partners KalahJAKARTA—Gugatan perusahaan pembiayaan
asal Amerika Serikat, Sumatra Partners LLC terhadap 22 pengacara dari kantor hukum ABNR kandas di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.
�Gugatan terhadap kantor hukum ABNR tidak dapat diterima karena kurang pihak.
�Kuasa hukum Sumatra Partners LLC belum memutuskan langkah hukum selanjutnya .
11 HUKUM - 22 Juli 2014.indd 1 7/21/2014 9:50:19 PM