sub bali w# i fast · 2016. 5. 26. · sub bagian w# humas dan ilata usaha bpk bal fast r!...
TRANSCRIPT
Sub Bagian
w#
Humas dan ilata Usaha BPK
Bal Fast
R! Perwakilan Provinsi Bali
i
lbrilrs-menerus Jadi Temuan BPK
'78 LahanSD Masih i
Berstatus Milik PribadiAmlapura (Bali Post) -- D;ilm b"b"tupu tahun ini,lahan gedung SD masih banyak
vang bukan tercaiat sebagai aset Pemkab Karangasem' Namun'"*u.ll t"."utut sebagai l-ahan milik pribadi atau Iahan milikdesa paktaman. Ka6ag Perlengkapan- Setdakab Karangasem
Xuo-a" Dani mengatikan hal itu, Selasa (24i5) lalu'" Menr.rrut Dani, masih ada 78 lahan yang sudah puluhan atau
rclu"ult tuit"n dibanguni gedung SD. namun masih belum ber-
ha^sil ditrrus sertifikainva atas nama aset Pemkab Karangas-em'
i"fr""lii" ternvata masih atas nama milik pribadi atau desa
oakrar{ran. Dikitakutt, sebenarnya sudah banyak pengurusan
I*t p{-mU itu yang berhasil &tuntaskan' Dulun-ya, malah
-e"":ubui 300 SD yan"g aset Iahannya tak jelas atau belum ter-
""Li.6[^e^i uset Lha"n milik Pemkab Karangasem''I'ahan SD
"."* rn".f,t lermasalah seperti itu banyak terdapat di wilayah
i{ecimatan Kubu," paparnya'-- Suilku", ada kasus iahan sebuah SD di Kubu sampai digrigat
*r"guJM"""La menggugat. karena merasa lahan itu rnasih sah
.-tfi["ht. "Saat rni, maiih pada tahap mediasi di Pengadilan
Neeer{ Amlapura." paparnYa.- -t""t "it
mlsih ada ?s lalan SD yang masih atas narna rnilikpribadri atau desa, kata Dani, P+"$y" berupaya mengYu!'ill;;, dirasakan masih peiik. Masalahnva, dulu pihakp"-p-i'Bali memang."a"'ft -""v"rahkan aset itu \"pqdgp"-iaf Karangaseml Namun.-saat penyerahan dulu oleh
bam di-atas kertas dan kenyataannya belurn tercatat!"U.!qi aset pemerintah atau lahanny.-a belum diurus sampai
t""tiJ f."o"-i"likannva sehingga masih sebagai milik pribadiaLu dpsa pakraman.'"Total masih ada ?8lahan SD T":l!r ?t"t;;;6n;dtltu" a".u. Numun, dua hari lalu juga sudah dalampro:"ipenc-"nf :"lT-vt,H1l9',^1*ll*f er\rohannrra' ,"D.ii p;;t uan seLma ini, karena banyak asi:t SD lahannyabdlum] tercatat sebasai asset Pemkab karangasem, alUimyatcus henjadi temuan. Temuan itu, oleh pihak BPKdisebutnya
ii"f"ft^.t.tt"v^, tak ada aturan ketat sehingga semua pihaksprbaj santai din' aset lahan statusnya tak diurus samfait{rntals. (013) Iti'.tt"l. (013) _
Edisi
Hal
: \ehrG , F6] ,$a\ &orr
:\3
lan demi pendinan sekolah lebih dekat sehingaitu bisa dan mau bersekolah, tokoh warga men-va dibannrni gedung sekolah. Bahka4 ada yangrn tanahnya dibanguni gedung sekolah. Bahkal, ada yang
Lemberikan hak guna bangunanr sepanjang diperlukansekolah. Dari lahan-lahan untuk gedung sekolah sepertia yang sudah diberikan tanah pengganti. Namun .karena
lak liurus tuntas, belakangan ada yang memanfaatkantersebut dengan mengajukan gugatan hukum.[ulrulPr lvlbEuuu ucrrSarr urvrrS(rJal:luu
DiJkui. palins banvak lahan yang belum jelas kepemilikansebaehi as"t P"mkab Karangasem itu berada di lingkunganOi"ai*oot". Di luar Disdikpora, ada juga tapi tak sebanyak di
temuan berulang tahun.kenapa di Kubu banyak kasus lahan SD belum tuntaskarena lahan di sana luas. Tokoh warga desa banyak
Sub Bagian
wHumas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Tekan ran Retribusi Masuk Kintamani
BuSist
ti Berencana UbahPemungutan Tiket
Bangli (Bali Post) - "Nanti kita akan bedakan.Antara petugcs yang menyer-ankan trket dengan memunzutuangnya, berbcda orang. Seh-ingga tidak bisa lasi mai!-mah.Jumlah retribusi yang dibayarharus sesuai tiket," terangnvaRabu (25/5) kemarin.
Selaln, mengubah sistem De-mungutan tiket. hupati iuea m-er-ancang kebijakan tiin vitiri den-gan memungut retribusi melaluirestoran. Pemurgutan retribusidr restoran ini akan diberlalulanjika pilaknya menemukan datajumlah tarnu r-anq datans kerestoran lebih bingg dibandinekanlaporan tftet yang terjual.
Sementara itu, salah seorangpelaku pariwisata di Kiatamani
Kadek Edr mengu ngkapkan,selaora iirri dalam sehari jumlahkunJungan wrsatawan ke Kinta-mani mencapai 2 ribu orans lebil''Dalrm sehari. satu restoran diKintamani melayani 200 orangtamu. Jila dikalikan 18 restoran1'ang ada di Kintamani. bisadibayangkan berapa jumlahtamu yang datang ke Kintamaniselama ini," katalya.
TL'rkait hal tersebut. pr-haknvaberharap Disbudpar dapat tu-run langsung untuk mengecekdata antara tamu yang masuklestoran dengan jumlah tiketyang terjual. Hal ini diakukan
Bupati Bangli Iyar berencana akansistem pemungutan re1tiket masuk kawasa nwisata Kintamani.bupati 'akari mene tkan
pem-petugas khusus sebdeirberi tilet dan pemunlutDengan ini diharapkanada lagi kebocoran penda tan
ingsebagaimana informasiterjadi selama ini.
Bupati Made Gianyar men-at ruegaskan bahwa pihaknya sr
tidak mau lagi mendengarmasi terkait kebocoran oentan di sektbr tersebut.diperlukan perubah4npemungutan retnbusl.
I
Edisi : l^k ?os1 Fc frnq a.to
Hat . t l(4*is)
Sub Bagian Humas d ata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali ost
Iangani Sampah
'KP Diambil Alih CamatMangupura (Bali Post) - jawab terhadap wilavahnva- -
Masalahsamoahvangmen- Nanti kaiau #rh;'#;,[:ja{i momok di Kabupat6n Ba- il k; d"*;;an di situ kotor,dung. kiru akan ditingani,di ."t"1*g-;;;gontakcamainy;setiap kecamatan. AmLil alih suja, sef,irggi _urrog-."r_gwel'wenang dari Dinas Keler_ kecamatai-perlu diberikaisihhn dan Pertamanan @Xp) t."rlufru"--lUtibitl""g-oleh camat ini. dicetuskan k;;";:--- -'-.tsupati Baduns Nvoman Gri
-, Xigall DKp Badunf, I putu
Prasta dalan penandatan- Eka M".thu*., yang ormultalI Prasta dalam penandata_n_- Eka Merthawa"-y""g&_lriiJI Banan nota kesepakatan 1Mou"1 dil;il;rsah, Rabu (2bl5)i antara Bupati dan Ketua DpRb k"-rri",;;"g"tr-b"p"li t"fAiPI{gls te nta ng Ra nca^n^g-an menginstru_k;k,"l
^j'4*;r;;FlirMD Badung zot6-2ozr. l^r,i^ -u*l"h LJi;r#;1 Sel[sa (24/e talu di gedung ;;;;;, d;;gung la,fvab .ke_
IU"tS::r^,^^^*^-..__,,,,, - .r-utrrr,,'ffi;t"drdhi:"U
siantugas keber- masalah d"" ;;aJ;[; ;;_i1T3l^T 111t"I ena Bapak Bupati q".[f;^op-ikan bahwa seturuh k; ";;;;d;"iflf.n""ei
la$y^s \1ssg nelo- datuT.munjagu BaJuqs tutaplf-Oenaf berSrh dan hersih " rrian.,osokl.benar-benar bersih dan bersih,.'uiarnva.
tonjtong..Sehrngga untul pen- Selami irj. tata Eka Mer_anqflnan kebersihan di Bad-ung thawan ;,lfi"y;;;; ;;i;ke ftpan kami a-kan limpah-kai lil; A' fi""r"g-_""ing desakedasino-masinskmqirofo- " ,,-+,.r- -^-:- -;-masing kecamatan," u ntu k -" "1
u jl-tuUeisihan
merundakranjuti ke- 3ff1-Tfi.T.:i.1H"*il "*lmerundaklanlutr ke_ orang petugas. Tugasnva men-L::*:l llpati, Giri g"tor"a'reu6r"-iharivari'e tiaarPragta akan melengkipi L"-9{- eid;;bi6'iiiiri"ile,16;
:?hlj^"Tan ariadla. DKp 1,"riit"s".iir<r juga dibabahF:lhgq: menunj a n, g tuga s r.*;;;A-"-*, ;A'.;G;;#HfTp*i"camatini..,,Inipent_ masalah kebeisihai it" [anFng camat bertanggung mutlak,,'tegasnya. tim[ZZl. :.-
Edisi ; kamrs .
Hal :
I
ii
Sub Bagian Humas dp
Ba
BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
lt" 1r"." usaha
Jo**
Penerirh+ Hibah Wajib Laporkan
&ttunsgungi awaban ke Pemkab
Bangli (Bali I
Pernyataan Panwaslih Bangli Nengah Sandiarta yang menyebutkan tidak adakewajiban mudana hibah Pil
Panwaslih untuk men
Ida Bagus Giri
pihak Panwaslih untuk menyerahkan laporan rinci penggunaanR-angli 2015 \e Pemkab Bangli, mendapat tanggapan Sekd-a Banglilnglr ZUlb tse remkab Bangli, mendapat tanggapan Sekda
a menegaskan, seluruh penerima hibah daerah waiib melapenggunaan dana ke'Pemkab Bangli selaku pemberi hil
Ia menegaskan, seluruh rima hibah daerah wajib melaporkanab Bangli selaku pemberi hibah.
"Yang namdaerah, kareaamengeluarkan uhibahkan makawajib menyerahpenggunaan. Setidak ada Iakita bisa mjawabkan hibahtetap harus dila'hibah itu dariena yangdaerah. Pelapodengan hibah-hiterang Giri Pkemarin.
Dikatakannypenerima hibahdan wajib meltanggungjawaba:dana ke pemeri
ihaPJah
nya mengklaim bahwa)enggunaan dana hi-ntuk kegiatan pilkadaut sudah diselesaikan
waktu lalu dan kinidiaudii BPKP.li.arta uengatakan, se-
Permendagri 51 tahunPanwaslih Bangli tidak'liki keu'ajiban mutlak
r
: rnelaporiian laporan per-ungjawabtrn penggunaanhibah pilkada tersebut Le.'abtBangli. Dianwrslih B.ingti sejaiinya
:
wajib mempertakan laporan pe:pilkada ke sa(satker) dalamyakni Bawaslusi. "Tidak ada ,4jiban kami
ke Pem-nya.
hibahh yang
imanyalaporang kalau
Kalau memang daiam penggu- Sementara itu disinggungnaannya terdapiit sj.sa, maka mengenai mekanisme peny-sisa dana tersebut harus di- erahan laporan pertanggung-laporkan dan dikembalikan ke jawaban dana hibah, "p"t"tkas daerah. wajib melalui audiensi dbngan
SoalklaimKetuaPanwaslih bupati, menulut Giri PutraBangli bahwa tidak ada kewa- sgjauh ini tidak ada hetentuanjiban Panwaslih.melaporkan sepertiitu.Yangjel4spihaknyapertan-ggurglawaban dana hi- hanya nrengingarkan pertang-ut?.Jadi pertan-ggurglawaban dana hi- hanya nrenging-atkan-pertang-
r selema bah Pil\jda Bangli ke?enr]rab gungjawabin ienglnaan danlah. Kar- Bangli', Giri Putra tidak terlalu dilaporkan piqe-rima hibahtu uang menanggapinya. "Dengan pe- secara admi4.istXasi.a sama mahaman yang seperti itu, si. Sebelumnya, Ifetuapanwas-rinnya," lakan saja. Tapi, kami melalui lih Bangli Nengah Sandiartaru (2515) Kesbangp_olinmas yairg mem- mengakui bahwa pihaknya
fasilitasi dana hibah tentunya hingga saat ini memang be-pq pun wajar meminta pertanggung- Ium menyerahkan SpJ teikaitr. halus jawabannya. Karena nanli penggunaan dana hibah sebe-an per- kalau ada pemerihsaan, kani sar Rp 3,3 mlliar untuk kee-lgunaan pasti akan diperiksa juga.' iatan Pilkada 2015 ke ped-daerah. tegasnya. kab Bangli. Naniun demikian,
I
Edisi
Hal
: Kamls / 6 Mer 2oL6'
Sub Bagian
WHumas dgn Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bati Fost
,Jti^f."^"-a;#s berdin) flktif lrspenda Gianyar' ter-
i;"*^dtr^" np*""r Denpasar' Terdakwa Dewa Made
i"ii8"O i""t^nsinya dengan menggunakan peranan
ra dapit pelesiran ke Malavsla' raoan{1T?:"Slf:l"*ffi ."i.."j,*.^*ut"tu".urturusnyapergikeBogor'i1n. p!6itiL tran'el yang menangaru perdrn rru luga
berbohong.l;; KilL"
" n Ne geri tIEj ut) Giq nv. ?1
me nehSdir-k11
i. Mereka adalah mantanPlt' K"PIF ?o,pg"d'ytl*I1l, MgIeKa aqariill nrdrrual r rv' rrvrq.* --r:---;Ivi;il;;au" p"*lik trouei Timbul Buana' Made
D#;#t;;; *fu"i i"it"t' t"rbonekar bahwi qg{*Y:ff"?;;;;;;h ^t..t*k"ta.'
terdikwa' sembilan PNS
"til;;;'i';;t?r3 sgdah m9re11a31!3ff ?*
Perdin Fiktif DfsPenda GianYaf[
milik TravelbaBerbohongra
saat memesan iur ke
" ucapi.mpinan Gede Haryadi.
ffi k; ibe* .""diti, mllurut Mihavasa', sudah
at"- apBio d." diatur oleh perattranbupati (pertr
tiu tut ^".wungka
jika anakbuahnya akan berbelok
rr ke Malaysia.M;; S;dfiaa di depan persidangan sempattidak
l;l;';d;. DL mengiku q".*b.ug"";rd';#'#;;"""dapat pesaian dari ferdakwa
utra. Dia diminta memesitt tiket jurusa-nDenpasar.
aik pesawatGaruda. Setelah :'*p3l{ L*Hll13--'"*. M"t"u.ia, menggunalan Air Asia'lertotat t<e VfaUysia. Sudianta diminta meI
,b Bo gor. Stemn:t it" q*31}igr :::*u"b ":*"U""
palsu, seolah-olah rombonganf." Eon*. "Sava minta tolong sama calo tikr
empelle Pemda Bogor," ujar Srldianta . .ri",'t"i"tu"gan Sulianta ini dimentahka
"^ b"*a lvt"ie Putra danhakim Gede Haria
"a"o"t tawaran tiket promo dari pihak [roue1'
<ap.'Dewa Made Putra paling berpera" d^11T.55-Y:
Pit. Kadispenda Gianyar menjelaskan' kantornya;'D";;M;ee F"tta dan staf la-innya untuk pergi ke
,eoi;;;-it-li Feb"uari 2013' Mahavasa mengaku
r";"';;^-;.,ttyututtpu-m.engecek4^"P"-lltT:kat. "Saya tidak tahu kalau keperc-ayaan
'u iutt., *""ut "
tidak ke Bogor setelah saya
.a, Juni 2014. Setahu saya, mereka sudan
Sutit" Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Bali,
*J"F.k" datang sendiri ke Pemkab Bogor-TgmintYhtt? $"tt"t vung mana inil Anda di dala"1 BAP lil"og "";ftiil ;;karu.rfdi tid.ttg .tgaku minta tolong calo tiket.lahi sdt<si haruJ konsisten." bentak Hariadr'
'Y ang oenar Yang Inana r#;iil;;d;"iai tia.ttg
"gaku minta tolong calo tiket dr
,l"hi sdt<si haruJ konsisten." bentak Hariadr'--A;ffi; d;;ean bentakan hakim, Sudianta pun menjil
"rl-."iia*i aa"n kembali pada keteranga-nsemula di Bl
ir'Ji. ilh*; d* y^ttg *"*ittta stempel' H+in kembaliSJai"rit" i":*. 'isalii akan dikonfrontasi dengan saksi c
krb ild6;. Harrs dipanggri itu vang dal Bogor' Janga
itd-p1i yang dipakai palsu"' p*intgh hakim.anggot-ai'&"ti Bili. S"-*uilan teriakwa dalam kasus perdin fiktif ibl*.itil"a" Putra, I Ketut Ritama, Ketut Puja, Made J
N;;;i" Sulendra, Cok Istri Sri Siswarini, Dewa Putud;-D&" Putu Suarnama, Sang Ayu Ika Kencana De'
Mpde Putra. (kmb37)
Edisi
Hal
: Kalnts , P0 Sri Joi6.
3
Sub Bagian Humas df n [ata
Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bal Fasti
Kds Hukum Meqibelit frof.i Vll/ihasa
Kemari ebas, Hari Ini Kembali Ditahan56ldln mgn6lak seluruh keberatan terdakwa ataseksepsi yang diajukan. "Memerintahkan sidanguntuk terdakwa Prof. Gede Winasa dilanjutkan,"putus hakim.
Nasib serupa diterima terdakwa lainnya,Kepala Dinas Pendidil<an, Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Kebudayaan (Di-kporaparbud)Jembrana 2009-2010 A.A. Gede Putrayasa danDikporaparbud Jembrana periode 2008-2009I Nyoman Suryadi. Eksepsi kedua terdakwaditolak, sehingga hakim memerintahkan JPUGede Arthana. Gede Budi Suardana dan AgusDjehamad untuk melanjutkan perkara ini. Min-ggu depan supayajaksa menghadirkan para saksiuntuk membultikan dakwaan jaksa.
Ditemui usai sidang. Prof. Winasa menyata-kan terkait dengan kembali dilakulcan penahan-an, pihaknya berlapang dada me. nerima. Namundi sisi lain, dirinya tidak merasabersalah dalamkasus ini. "Saya harus menerima dan sudah biasaorang politik itu. Kata Bung Karno, orang politikitu sudah biasa dengan penjara dan kuburan.Saya merasa tidak bersalah," ujarnya.
Dia berharap dalam kasus ini dirinya diadilidengan aturan, bukan diadili berdasarkan peras-aan dan kepetingan titipan atau pesan. Ketikadidesak apakah kasus ini kuat adanya pesanan,pihaknya dengan tegas menyatakan adanyatitipan. "Sangat ada, karena pengguna anggaransampai saat ini tidak tersentuh. Semoga hakimmau memenuhi permintaan kuasa hulum sayauntuk memanggil pengguna anggaran karenasumbernya dari sana," tegas Winasa. (kmb37)
Dr. Drg.I Gede Wi-pengadaan mesin
Peh. Desa Kaliakah.(2515) kemarin. .Jika
lain. dia seharus-lrkara pabrik kompos.i Jembrana itu tidak
udara segar.korupsibantuan
beasiswa huk mahasiswa Stikes/Tat TWan Asi, majelisStitna YaySukanila sore kemarin
penahananman-ung tersebut.
, tahun yang sempati gubernur BaIi itur di sel. Tak hanya
pejabat yang banyakterobosan dengan
.nitu, eksepsinyt juga
. Hakimpunmemintauntuk melanjutkan
tas perkara beasiswa
n dalam kasusmasapidananya
surat dari Kejaripkan penahanan
26 Mei (hari ini-red)pimpinan sidang
anggpta Dewa Gede
tusan selanya, majelis
MASA
tidak tersandungnva sudah bebas adar
Nr*,m, mantan Buserta merta bisa bebasPasalnya, dalam sidang
hakim pimpinanW,memutuskanuntuktan bupati di Bumi
Tak pelak, terpimencalonkan diriharus kembali mekembali disel, .ma:mempunyai ide briberbagai programditolakoleh majelisjaksa penuntutpembuktiantersebut.
Hakimmengateini terhitung sejakberakhir. "SetelahNegara, majelisterdakwa mulaisampai 24 Jluo:iSukanila
Edisi
Hal
. ffir'rt E, Pgl Met od6
nasa dalampabrik kompos di IJembrana, berakhir
Suarditha danSementara dalatr
Sub Bagian Humas dpn ftata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali iFost
Edisi
Hal
: Vaurr\ , pf" I tlnj as tl*.v
Anggaran Sewa
obdin DirancangAPBD Perubahan
gli (Balf Post) -\'nggaran pengadaan rnobil dinas (mobdin)uk menunjang kinerja sejumlah Satuanja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkun-Pemkab Bangli dengan sistem sewa akan
pada perubahan anggaran tahun ini.
K
anan penyewaan nantinya akan mengacua e-urchasing. Demikian disampaikanala Bagian Umum, Arsip dan Perleng-an Setda Bangli I Made Mahindra Putra.kau (2515) kemarin.
pijelaskan, pengadaan mobdin dengapca{a menyewa m€rupakan keputusan bupati.Cafa itu dinilai lebih murah daripada mem-
karena tidak perlu mengeluarkan biayawatan. Meski sudah ada keputusan yang
pengadaan mobdin itu belum bisa di-ukan dalam waktu dekat.
.A,nggarannya baru akan dibahas padaAFBD Perubahan. Terkait tempat menyewa.pihaknya pun belum bisa memberikan jawa-ban, sebab harus mengacu pada e-Purchas-ing. "Untuk lokasi menlyewa kami belumteqtukan. Tapi nantinya tetap mengacu padae - Pu.rc ho sing." ucapnya
Soal jumlah mobil yang disewa, mantanboal Jumlah.mobtl yang drsewa, mantanKabag Humas dan Protokol Setda Bangli inimeprgatakan hal itu menyesuaikan dengankebutuhan masing-masing SKPD. Demikianjuqp dengan jenis kendaraann)'a.
plbelilakan sebelumnya. pengadaan mob-diri awalnya direncanakan dengan sistemawalnya direncanakan dengan sistem
belian. Anggarannya sudah tercantumpeltsbelran. Anggarannya sudah tercantumdi APBD 2016. Namun lantaran pembelianmobdin dinilai sebagai investasi negatif olehpreisiden, pembelian pun dibatalkan dan bera-lih [e sistem sewa. Misalah ini sempat menjadiperldebatan. Kalangan DPRD menuding bupatitel{h melanggar Perda APBD. (kmb45)