studi komparasi aplikasi gadai emas serta...
TRANSCRIPT
i
STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SERTA
STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
Azis Ariyanto
NIM. 1060 4610 1602
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011 M
ii
STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SERTA
STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
Azis Ariyanto
NIM. 1060 4610 1602
Pembimbing
Dr. Hasanuddin, M.Ag NIP. 196103041955031001
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011 M
iii
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 April 2011 M
21 Jumadil Ula 1432 H
Penulis
v
حوـي الر تسـن اللـ
MOTTO
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,
binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Al-Imraan 3:14)
“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah.” (HR.
Muslim)
“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu”.(Ali Bin Abi Thalib)
د وي هي اللة الWaktu itu lebih mahal daripada emas.
“Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar”.
“(In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love)”. (Penulis).
“Satu menit mendengar lebih baik dari pada satu jam berbicara.” (Penulis)
PERSEMBAHAN
1) Kedua orangtuaku, yang telah membesarkan dan mendidik dengan cinta,
kesabaran
dan pengorbanannya.
2) Adikku, Salwa Marwariyanti, yang selalu memberikan semangat dan
dukungan pada setiap langkahku.
3) Kekasihku Rischa Astuty Handayani, yang dengan kesabaran memberikan
semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi
vi
ABSTRACT
Pawnshop is a Business Entity or Non-Bank Financial Institutions are
functioning to provide financing in the form of credit disbursements to the public, in
addition to conventional mortgage there are also Islamic pawnshops that provide
mortgage financing on the basis of the sharia law with no element of riba. Pledge of
sharia (Ar-Rahn) is a contract debts by making goods that have value as collateral so
that the person concerned can take the debt. Ar-Rahn payment system proved able to
attract the public in obtaining financing with a fast process, practical and reassuring,
either pawn in pegadain sharia many benefits that can be accepted by the customer.
But in reality, there is still little understanding of the community and employers about
the mortgage products issued by non-bank financial institutions this. So the minimal
number of customers who apply for finance companies. In this case the Islamic
pawnshop loan funds only gives credence to its customers by 90% - 95% of the
estimates, whereas the conventional pawnshops estimation according to various
customer groups. The most prominent difference between Islamic and conventional
mortgage is from the calculations, so we will not hesitate to selecting and using
Islamic mortgage products.
Unlike ordinary mortgage products. In the pledge gold, gold objects that are
mortgaged. As has been widely known that gold has a value which tends to rise
against the currency exchange rate, this is certainly very different from the other lien
objects tend to decrease the exchange rate against foreign currencies over time. The
advantages are similar, such as land, only physical gold can be brought anywhere,
while the land certificate is only a letter that could carry. This is what a difference
this mortgage product with a regular mortgage product. By looking at the advantages
of gold islamic mortgage products, the Islamic Financial Institutions today many
open mortgage products in the gold business transaction is also beneficial because in
addition to his business also was relatively small risk because Islamic gold pawn has
the potential significant business development in recent years. It was triggered by the
increasing price of gold compared with paper currency in recent years. The increase
was due to the price of gold has intrinsic value that is more stable and inflation-
resistant than paper currency such as dollars or U.S. dollars.
This research approach using Empirical Legal namely a method or
procedures used to solve the problem by first examining the existing secondary data
and then proceed with a study of the primary data in the field. The data used are
primary data that is data obtained directly from the field by using questionnaires or
interviews, as well as secondary data obtained by literature study method. Analysis of
the data used is a qualitative analysis drawing conclusions deductively. Based on the
research, can know how the operational mechanism of gold lien Rahn Islamic
products, and the reasons why I Count good rahn product release.
Keywords: Gold Pledge Sharia, Estimated Gold, Goods guarantees.
vii
ABSTRAK
Pegadaian merupakan Badan Usaha atau Lembaga Keuangan Bukan Bank
yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit
kepada masyarakat, selain pegadaian konvensional ada juga pegadaian syariah yang
memberikan pembiayaan atas dasar hukum gadai secara syariah tanpa unsur riba.
Gadai syariah (Ar-Rahn) adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan
barang yang mempunyai nilai sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan
dapat mengambil utang. Sistem pembayaran Ar-Rahn ini ternyata mampu menarik
masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang cepat, praktis dan
menentramkan, baik menggadaikan di pegadain syariah banyak manfaat yang dapat
diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Namun kenyataannya, masih sedikit sekali
pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang
dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank ini. Sehingga minimnya
jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini
pada pegadaian syariah hanya memberikan kepercayaan pinjaman dana kepada
nasabahnya sebesar 90% - 95% dari taksiran, sedangkan pada pegadaian
konvensional taksirannya bermacam-macam sesuai golongan nasabah. Perbedaan
yang paling menonjol antara pegadaian syariah dan konvensional adalah dari
perhitungannya, sehingga kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk memilih dan
menggunakan produk gadai syariah.
Berbeda dengan produk gadai biasa. Dalam gadai emas, objek yang
digadaikan adalah emas. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa emas memiliki
nilai yang cenderung naik tukar terhadap mata uang, hal ini tentu sangat berbeda
dengan objek gadai yang lain yang cenderung mengalami penurunan nilai tukar
terhadap mata uang seiring dengan berjalannya waktu. Kelebihan ini serupa seperti
tanah, hanya saja emas bisa dibawa fisiknya ke mana-mana, sementara tanah hanya
surat sertifikatnya saja yang bisa dibawa-bawa. Hal inilah yang menjadi perbedaan
produk gadai ini dengan produk gadai biasa. Dengan melihat kelebihan dari produk
gadai emas syariah tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini banyak
membuka produk gadai emas dalam traksaksi bisnisnya karena disamping usahanya
juga menguntungkan juga resikonya pun relatif kecil dikarenakan gadai emas
syariah memiliki potensi pengembangan bisnis yang cukup signifikan pada tahun
belakangan ini. Hal itu dipicu terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang
kertas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga itu disebabkan karena
emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata
uang kertas seperti rupiah atau dolar AS.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara
atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu
meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap
data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data
yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner atau
wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka.
viii
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan
kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui
perbandingan mekanisme operasional produk Rahn gadai emas pada Bank Jabar
Banten Syariah dan UPCS Lebak Bulus I, strategi pengembangan usaha serta
alasannya mengapa dikeluarkannya produk rahn.
Kata Kunci : Gadai Emas Syariah, Taksiran Emas, Barang jaminan.
ix
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Allah SWT, dan didorong oleh keinginan yang luhur,
Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul
“STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SERTA STRATEGI
PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH DAN PERUM PEGADAIAN
SYARIAH”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-1 pada
Program Studi Muamalat Jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Selama proses penulisan skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi
kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai
terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan
baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai
pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenakanlah penulis dengan segala
kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang
tulus kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M., sebagai Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta yang selalu memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa di Fakultas
Syariah dan Hukum, baik semasa perkuliahan berlangsung, ataupun pada saat
penyelesaian tugas akhir.
x
2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.A., sebagai Ketua Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam)
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, yang selalu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu giat
dalam mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Hasanudin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah
sangat banyak meluangkan waktu dan pikirannya, dan perhatian membantu
penulis dalam memberikan pengarahan dan petunjuk tata cara penulisan skripsi.
4. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH sebagai Pembimbing Akademik
yang juga senantiasa mengingatkan dan mengarahkan penulis semasa mengikuti
perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap pihak Perum Pegadaian Syariah Pusat dan UPCS Lebak Bulus I yang
telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan wawancara serta banyak
membantu dalam pembuatan skripsi ini khusunya kepada Bapak Rudy Kurniawan
dan Mba Yuki Lengkana yang telah banyak membantu penulis dalam
melaksanakan penelitian di Perum Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I.
6. Orang Tua ku Tercinta Bapak H. Aep Yunardih & Ibu Ai Maemunah, Adiku
Salwa Marwariyanti, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih
sayang serta doa restunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kekasihku Rischa Astuty Handayani, yang dengan kesabaran memberikan
semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
Penulis hanya mampu berharap semoga bantuan yang telah diberikan dalam
bentuk apapun dapat menjadi amal baik yang diterima disisi Allah SWT. Semoga
xi
skripsi yang sederhana dan masih jauh dari sempurna ini bermanfaat bagi penulis dan
semua pihak. Penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik dari
pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang.
Jakarta, 25 April 2011 M
21 Jumadil Ula 1432 H
Penulis
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .............................. ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ............... iii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................. v
ABSTRACT ...................................................................................................... vi
ABSTRAK ....................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN ....................................... x
BAB I : PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................. 4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ...................................... 5
D. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 7
E. Kerangka Teori ............................................................................... 10
F. Metode Penelitian ........................................................................... 13
G. Sistematika Penulisan .................................................................... 18
BAB II : LANDASAN TEORITIS ................................................................ 19
A. Konsep Gadai Emas Syariah............................................................. 19
1. Pengertian Rahn Emas ............................................................. 19
xiii
2. Dasar Hukum Rahn Emas ........................................................ 22
3. Rukun dan Syarat Syah Rahn Emas ......................................... 25
4. Fungsi dan Tujuan Rahn Emas ................................................. 28
5. Manfaat Gadai Emas Syariah ................................................... 29
6. Pendapat Ahli Hukum tentang Manfaat Barang Gadai Syariah 30
7. Persamaan dan Perbedaan Rahn dengan Gadai Konvensional .. 34
B. Pengertian Taksiran Nilai Emas ..................................................... 38
C. Pengertian Lelang ........................................................................... 39
BAB III : PERBANDINGAN APLIKASI AKAD GADAI EMAS PADA BANK
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH ...................................... 45
A. Akad Gadai Emas yang digunakan pada Perbankan Syariah ......... 45
B. Akad Gadai Emas yang digunakan pada Pegadaian Syariah ......... 49
C. Persamaan dan Perbedaan akad yang digunakan pada kedua Lembaga
............................................................................................... 57
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS APLIKASI GADAI EMAS
SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA BANK
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH .................................... 59
A. Penerbitan Gadai Emas Syariah ..................................................... 59
B. Mekanisme dan Prosedur Gadai Emas pada Bank Syariah ............ 62
C. Mekanisme dan Prosedur Gadai Emas pada Pegadaian Syariah ..... 66
D. Perbandingan Mekanisme Operasional Gadai Emas pada Bank
xiv
Syariah dan Pegadaian Syariah ...................................................... 81
E. Prospek dan Strategi Pengembangan Gadai Emas Syariah ............ 96
BAB V : PENUTUP ................................................................................... 101
Kesimpulan .................................................................................. 101
Saran ............................................................................................ 107
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 108
LAMPIRAN ................................................................................................... 109
xv
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 : Persamaan dan Perbedaan antara Rahn dengan Gadai
Konvensional ............................................................................. 36
TABEL 2.2 : Perbedaan teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional 37
TABEL 2.3 : Perbandingan perhitungan pegadaian syariah dengan pegadaian
Konvensional ............................................................................ 37
TABEL 4.1 : Penggolongan Pinjaman di Pegadaian Syariah .......................... 79
TABEL 4.2 : Tarif Ijarah .................................................................................. 80
TABEL 4.3 : Tarif Biaya Administrasi dan Surat Hilang di Pegadaian Syariah 81
TABEL 4.4 : Perbadingan Umum gadai emas pada BJB Syariah dan UPCS
Lebak Bulus ..................................................................................... 88
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 4.1 : Skema Akad Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Syariah ... 65
GAMBAR 4.2 : Skema Akad Gadai Emas pada UPCS Lebak Bulus I ........... 67
GAMBAR 4.3 : Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman ............................. 70
GAMBAR 4.4 : Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman .................................. 71
DAFTAR LAMPIRAN
1. Hasil Wawancara.
2. Surat Keterangan Wawancara.
3. Surat Keterangan Izin Penelitian.
4. Fatwa MUI Mengenai Rahn dan Rahn Emas.
5. Skema Pemberian Pinjaman Gadai Emas Syariah.
6. Skema Pelunasan Pinjaman Gadai Emas Syariah.
7. Plafon Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Emas Syariah.
8. Produk Gadai Syariah.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ajaran Islam yang mengandung unsur Syari‟ah berisikan hal-hal yang mengatur
hubungan manusia dan pencipta (hablu min Allah) dan hubungan sesama manusia
(hablu min Nas) yang dikenal dengan Muamalah Islam. Di antara amalan Muamalah
tersebut melingkupi aktivitas perekonomian seperti, perdagangan, pinjamam-
meminjam, gadaian barang dan aktifitas ekonomi lainnya.
Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang
segera pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat
mendesak yang mencakupi kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi
keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakala tidak
diimbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Maka solusi untuk
mengatasi hal tersebut masyarakat akan mendatangi lembaga keuangan atau
individu-individu yang bisa menalangi dengan perjanjian ada barang yang
diserahkan sebagai jaminan seperti Perbankan dan Pegadaian.
Kehadiran lembaga pegadaian dan Perbankan di Indonsia bukanlah hal yang
asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat
(khususnya Jakarta), ketika menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi
pemudik di ibu kota untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan
2
syawal. Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya
sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk bertemu sanak saudara
dikampung dengan kerinduan yang sangat pun terobati.
Bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga kebutuhan untuk oleh-oleh
yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji maupun pendapatan
selama di Jakarta, maka pegadaian merupakan alternatif yang dapat menjawab
tersebut. Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja
dengan menyuarakan motto “ mengatasi masalah tanpa masalah”-nya, lembaga ini
berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat sangat baik. Akan
tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas
dari persoalan. Dengan berkaca mata pada syariat islam, ketika perjanjian gadai
ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. Hal ini dapat terlihat dari
praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang mana
pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bukan hanya riba, ketidak jelasan
(gharar), dan qimar juga ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini. Yang secara jelas
terdapat kencenderungan merugikan salah satu pihak. Memang hal ini tidaklah terlalu
diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka terjebak dengan bunga yang
membengkak serta ketidak sanggupan uintuk membayar, maka di sinilah masalah
letak permasalahan itu muncul.
Saat ini, bisnis gadai emas syariah terus berkembang pesat. Di Indonesia, bisnis
ini bertahun-tahun dijalankan oleh Perum Pegadaian. Selain itu, bisnis ini juga
dijalankan oleh beberapa bank syariah. Hal itu karena gadai emas syariah memiliki
3
potensi pengembangan bisnis cukup signifikan pada tahun belakangan ini. Hal itu
dipicu terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang kertas dalam beberapa
tahun terakhir. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai
instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti
rupiah atau dolar AS, Apalagi setelah dikeluarkannya Fatwa DSN NO: 26/DSN-
MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS,1 Sehingga masyarakat lebih tertarik
menggadaikan barang jaminannya berupa Emas karena nilai ekonomisnya yang
sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh
nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis lainnya.
Dengan melihat dasar itulah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian,
memberikan gambaran apa dan bagaimana Praktek Produk Rahn (Gadai Emas
Syariah) serta cara strategi pengembangan yang digunakan pada Bank Syariah
(BSM) dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I), sehingga penulis
tertarik mengambil judul ”STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS
SYARIAH SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH”.
1 Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah
4
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga
kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam penulisan
ini, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang
lingkup analisis akad yang digunakan pada gadai emas, Mekanisme Operasional
Gadai Emas Syariah, Cara Penaksiran Nilai Gadai Emas, serta Strategi
Pengembangan Gadai Emas Syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah (Bank
Jabar Banten Syariah) dengan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) .
2. Perumusan Masalah
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut :
a. Akad apa saja yang digunakan oleh Bank Syariah dan Perum Pegadaian
dalam menjalankan bisnis gadai emas syariah ini?
b. Apa alasan dikeluarkannya produk Gadai Emas Syariah ini sehingga
menjadi alternatif gadai bagi masyarakat?
c. Bagaimana mekanisme operasional Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah
(Bank Jabar Syariah) dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)?
d. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Perum
Pegadaian Syariah dalam mengembangkan bisnis Gadai Emas ini?
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu
kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme dan prosedur Gadai Emas pada
Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sebagai alternatif pegadaian
untuk modal kerja serta kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat dilihat sejauh
mana Gadai Emas Syariah mampu memberdayakan Perekonomian serta
menutupi kebutuhan Masyarakat.
b. Untuk mengetahui akad apa saja yang digunakan Bank Syariah dan Perum
Pegadaian Syariah dalam menjalankan usaha Gadai Emas.
c. Untuk mengetahui perbandingan cara menghitung taksiran nilai gadai emas,
lelang serta strategi yang dilakukan pada kedua lembaga tersebut.
d. Mensosialisasikan konsep dan mekanisme Gadai Emas Syariah pada Bank
Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya muslim untuk menggadaikan
Barang Jaminannya (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah.
e. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar (S1) Sarjana Ekonomi Islam
di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini, penulis ingin
agar penelitian ini bisa memberikan manfaat:
a. Untuk menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi
penulis sendiri khususnya, dan bagi para praktisi maupun akademisi pada
umumnya dalam memahami mekanisme operasional Gadai Emas Syariah
serta strategi pengembangan usaha gadai emas itu sendiri.
b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait
permasalahan gadai khususnya gadai emas syariah.
c. Mampu membandingkan antara gadai dengan Rahn.
d. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam
penelitian selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian
yang lain.
D. Tinjauan Kajian Terdahulu
Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber
kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok
penelitian ini tampaknya sangat penting.
Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian
skripsi:
1. Atef Misbahudin, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
7
“Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-
Ma‟soem dalam meningkatkan pendapatan Bank”. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan sesuatu pada
satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang integrasi. Dalam penelitian ini
menghasilkan bahwasannya BPRS Al-Ma‟soem menerapkan strategi
segmenting, targeting dan positioning dengan mengembangkan marketing mix.
Produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BPRS ini dengan
menggunakan akad ijarah. Dimana Pihak bank akan menaksir suatu barang
jaminan berupa emas dengan harga yang standar yang berlaku di pasaran
dengan nilai taksiran itu bank bisa memberikan pembiayaan sebesar 80% dari
nilai taksiran agunan.
2. Nuraeni, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2004
“Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank Syariah (Study Kasus pada
PT. Bank Danamon Syariah)”. Metode yang digunakan oleh penulis adalah
Kualitatif dengan desain penelitiannya deskriptif-Analisis yaitu kegiatan
penelitian yang dilakukan dengan dengan menguraikan dan menjelaskan
berbagai permasalahan gadai emas syariah pada bank danamon syariah
meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh spesialis
gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung
nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir marhun, yaitu 2,2%
8
perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas
barang yang digadaikan.
3. Susan Diyani, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2004
“Peranan Media Promosi Dalam Meningkatkan Brand Awareness Public
Produk Gadai Emas Syariah (Study Kasus Bank Danamon Syariah)”.
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode
Pengumpulan Data yaitu dengan teknik Riset Kepustakaan, Riset Lapangan
serta Analisis Data. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya
Aplikasi media promosi gadai emas pada Bank Danamon Syariah
menggunakan dua media promosi yaitu media Above The Line seperti promosi
melalui jalur media koran, radio, spanduk, televisi, brosur dan Below The Line
(BTL) yaitu promosi melalui jalur non media seperti Promosi ke lokasi pusat
keramaian, kemudian media yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber
pengetahuan oleh responden tentang gadai emas di Bank Danamon Syariah
adalah “koran” sebesar 33%, “spanduk” 30%, “radio” 19%, “brosur” sebesar
18%.
4. Faridatun Sa‟adah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
“Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat
Nasabah pada Pegadaian Syariah Dewi Sartika”. Metode yang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian
9
kualitatif-deskriptif melalui penelitian pustaka (library research) dan penelitian
lapangan (flied research). Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang Dewi
Sartika meliputi empat variable dalam bauran pemasaran yaitu: Pertama
strategi produk dengan cara pengembangan produk menjadi ARRUM (ar-Rahn
Untuk Usaha Mikro Kecil) dan pengoptimalan taksiran, Kedua strategi harga
dengan memotong tarif Ijarah Rp.85 menjadi Rp.80 setiap Rp.10.000 nilai
taksiran, Ketiga dengan strategi distribusi, yaitu dilakukan dengan cara
membuka unit pelayanan cabang kecil agar mudah dijangkau oleh para
nasabah, Keempat dengan strategi Promosi, yaitu dilakukan dengan cara
periklanan berupa brosur, spanduk, souvenir.
Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang ”Studi Komparasi
Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan
Perum Pegadaian Syariah. Yang mana dalam hal ini membahas mengenai
perbandingan mekanisme, prosedur, serta strategi pengembangan usaha gadai emas
yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sebagai Lembaga
Keuangan Syariah. Kemudian yang membedakan skripsi ini dengan yang
terdahulu yaitu dari sisi pembahasannya yang mana penulis mencoba meneliti
perbandingan apilikasi produk rahn khusus rahn emas dengan strategi
pengembangannya saja disertai alasan dikeluarkannya rahn emas kemudian
penelitiannya dilakukan pada lembaga keuangan syariah yang mana dalam hal ini
10
bisa dijadikan rujukan sebagai perbandingan antara aplikasi rahn di bank dengan
lembaga keuangan syariah non bank (Pegadaian Syariah).
E. Kerangka Teori
Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah
Jaminan Hutang, gadaian2, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.
Sebagaimana kita ketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal
1150 yang berbunyi:
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-
orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus
didahulukan.3
Berdasarkan Hukum Islam, Pegadaian merupakan suatu tanggungan atas
utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan
semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan.4
2 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Ed. II, h. 542
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Cet VIII, Ps.1150. 4 Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
Cet. III h. 88.
11
Sistem Gadai Syariah adalah sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang
didasarkan pada penerapan prinsip syariah islam dalam transaksi ekonomi, yaitu
menghindari transaksi pinjam meminjam uang yang mengandung unsur riba.5
Prinsip-prinsip dasar hukum syariah dari gadai itu sendiri dapat dilihat surat
Al-Baqarah ayat 283, dimana ayat tersebut memperbolehkan adanya praktek
gadai.
Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (QS. Albaqarah : 283).
Dalam menggadaikan barang (Emas) di pegadaian syariah harus memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:6
Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan.
Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang dipinjam.
Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti.
Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut
belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh
membatalkannya.
Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad
rahn telah resmi dan tidak dapat dibatalkan.
5 Perum Pegadaian, Keputusan Direksi Perum Pegadaian tentang Pemberlakuan Manual
Operasi Unit Layanan Gadai Syariah , Kep. Dirut Perum Pegadaian No. 06.A/UL.3.00.22.3/2003,
Pasal 1 Ayat (1).
6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008) ,
hal. 143.
12
Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan
secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arrahin)
kepada Pegadaian Syariah (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu
yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas peminjam (al-marhun bih) yang diberikan
kepada nasabah/peminjaman tersebut.
Jadi, Kesimpulannya bahwa Rahn Emas Syariah adalah Menahan Barang
jaminan berupa barang berharga (emas) milik si peminjam (rahin) , baik yang
bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai Ekonomis, sehingga
pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali
seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang
menggadaikannya tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah paduan dari penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan, karena diawali dengan telaah bahan pustaka dan literatur. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan
metode pegumpulan data dengan cara observasi. Deskriptif menurut
pengertiannya adalah:7
7 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.18-19.
13
Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan : gambaran)
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam pengertian ini penelitian
deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau
menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau
mendapatkan makna dan implikasi. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ”metode
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung
pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu”8.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun tipe atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
berupa penelitian langsung pada Bank Jabar Banten Syariah dan Perum
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) dalam rangka mengetahui mekanisme,
serta strategi pengembangan usaha Gadai Emas Syariah. Penelitian ini juga
menggunakan pendekatan dokumen (content analisys) yaitu melakukan
pengumpulan data dan informasi melalui arsip dan dokumen.
3. Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data yaitu data
kualitatif berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angka-
angka sifatnya hanya sebagai penunjang9. Serta menggunakan dua sumber data
yaitu :
8 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press ,
2004), h. 22. 9 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). h. 51.
14
a. Sumber Data Primer
Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul
data. Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Bank
Syariah dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Cabang Lebak Bulus I) yang
kompeten dan ahli mengenai mekanisme serta taksiran Gadai Emas Syariah
b. Sumber Data Sekunder
Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan
seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah :
A. Arsip Dokumen
Yaitu bahan tertulis yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai
sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalakan atau
bisa juga disebut penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari data-data atau bahan-bahan dari berbagai daftar kesusastraan
yang ada. Dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum
teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok pembahasan melalui
buku-buku, skripsi terdahulu, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur,
15
internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian
ini.
B. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya
langsung dengan responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi
antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini penulis melakukan
peninjauan langsung ke lokasi yaitu pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian
Syariah (UPCS Lebak Bulus I) yang mengeluarkan Produk Rahn (Gadai
Emas Syariah), Penulis menggunakan teknik wawancara atau interview ini
dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk
memberikan keterangan dari masalah yang sedang dibahas.10
C. Observasi (penelitian lapangan)
Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan.
Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan secara cermat dan sistematik. Dalam hal ini penulis
mengamati secara lansung analisis mekanisme operasional gadai emas serta
strategi pengembangan usaha gadai emas tersebut pada Bank Syariah dan
Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I).
10
Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 130.
16
5. Teknik Pengolahan Data
a. Seleksi Data : setelah memperoleh data dan bahan-bahan baik melalui library
research maupun field research, lalu data diperiksa kembali satu persatu agar
tidak terjadi kekeliruan.
b. Klasifikasi Data : setelah data diperiksa lalu diklasifikasikan dalam bentuk dan
jenis tertentu, kemudian diambil suatu kesimpulan.
6. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan
informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai
perbandingan mekanisme, serta strategi pengembangan usaha Gadai Emas
Syariah yang dijadikan sebagai alternatif pegadaian Syariah dan proses
mendapatkan uang secara cepat yang kemudian akan digunakan untuk modal
kerja dan kebutuhan masyarakat pada Bank Jabar Banten Syariah dan Perum
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I).
7. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta 2007”.
17
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian
Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II Tijauan Teoritis Gadai Emas Syariah, bab ini membahas tentang
pengertian, landasan hukum, Syarat sah dan rukun, manfaat dan ketentuan
dalam pegadaian syariah pada barang jaminan emas, Pendapat Ahli
Hukum Islam tentang Manfaat Barang Gadai Syariah, perbedaan Rahn
dengan pegadaian konvensional dan Barang Jatuh Tempo, Peran
Pegadaian Syariah terhadap Pemberdayaan Masyarakat serta
Berakhirnya Akad Gadai Syariah (Rahn).
BAB III Perbadingan akad yang digunakan pada gadai emas di Bank Jabar
Banten Syariah dan Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I, bab ini
membahas sekilas tentang akad yang digunakan oleh Bank Jabar Banten
Syariah dan UPCS Lebak Bulus I dalam menjalankan usaha gadai emas .
BAB IV Perbandingan Mekanisme Gadai Emas Syariah dan Strategi
Pengembangan Usaha pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian
Syariah, merupakan bagian pembahasan mengenai perbandingan
18
mekanisme dan prosedur Gadai Emas Syariah pada BJB Syariah dan
Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I), mulai dari hal yang
melatarbelakangi penerbitan gadai emas, strategi pengembangan usaha
dan Analisis (SWOT) pada kedua lembaga keuangan syariah tersebut,
serta cara penaksiran nilai gadai emas syariah.
BAB V Penutup
Merupakan bagian terakhir penulisan yang akan menunjukkan pokok-
pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan
jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian
permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.
19
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Gadai Emas
1. Pengertian Gadai Emas Syariah
Transaksi gadai dalam fiqih islam disebut Ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis
perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.11
Pengertian ar-rahn
dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam (الثثخ الدام),12 yang berarti
“tetap” dan “kekal”.
Pengertian tersebut merupakan yang tercakup dalam kata kata al-hasbu, yang berarti
menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa
kata ar-rahn berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat
utang”.13
Secara etimologi rahn (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana
juga yang digunakan untuk makna kata al-hasbu “menahan”. Penggunaan yang pertama
seperti ungkapan ni‟matun râhinah “nikmat yang kekal”.
Adapun menurut terminologi Islam, rahn sebagaimana didefinisikan oleh para ulama
adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan
11
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1. 12
Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, (Beirut: Dar Al-fikr, 1996), h.
249.
20
utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang
digadaikan tersebut.14
Rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis.
Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah
akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan marhun sebagai
kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang
digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa
rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.15
Pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu
barng bergerak, karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang undangan
disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.16
Sedangkan pengertian gadai
(rahn) dalam hukum Islam (Syara) adalah:
قة بدين بيث يكن خد ين او لك ال جعل عي لا قيمة ف نظر الشرع وثي ب ع و ن ك العي
14
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid.3, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 248. 15
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
2008), h.187. 16
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.
21
Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara
sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian
hutang dari barang tersebut.17
Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan
secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arrahin) kepada
Bank/Pegadaian (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai
jaminan (al-Marhun) atas peminjam (al-marhunbih) yang diberikan kepada
nasabah/peminjaman tersebut.
Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga
keuangan syariah (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah
dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut
ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas
pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip
Ijarah.18
17
Sayyid Sabiq, Al-fiqh As Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 187. 18
Materi Rukmana-Bank Jabar Syariah.
22
2. Landasan Hukum dari Gadai syariah yaitu:
Al-Qur’an
Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.
dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS: Al-Baqarah: 283)
Al-Hadist
اشت رى طعا ا ن ي هو ي إل جل ورىنو رعا ص ى ال و ع يو وس م ن النب (رواه خبارى و س م) ن حديد
Artinya : Bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi yang dibayar secara
tangguh (dengan cara berhutang), lalu Nabi Saw menggadaikan baju besinya
(HR: Bukhari dan Muslim).
Hadist dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:
ث نا نصر بن ع ي اله مي نس حدث نا ىشام بن ق تا ة عن ، حدرا ي نة رعا عند ي هو ي بامل لقد رىن رسول اا :قال رواه )خد لى و نو سعي
(ابن ا جةTelah meriwayatkan kepada kami Nash bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah
meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari
23
Anas berkata: sungguh Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada
seorang yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk
keluarganya.19
(HR. Ibn Majah)
Hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:
ث نا مد بن قا ل خ رنا ع داا بن ار خ رنا عن الشعب عن ريا حد ر بن قتو إ ا ان رىونا ول الدر قال رسول اا الظهر ي : ىري رة قال
(رواه ال خاري)ي ي ر ويشرب الن قتو ان رىونا وع ي ال اإ ن قتو ب ويشرب Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada
kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariya dari Sya‟bi
dari Abi Hurairah, dari Muhammad SAW. Bahwasannya beliau bersabda:
kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya
apabila digadaikan. Pegadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai
boleh mendapatkan manfaatnya.20
(HR. Al-Bukhari)
Hadist Riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi:
لي غ ق الرىن لصاح و لو غنمو وع يو غر و : قال رسول اا : ىري رة عن (رواه الشا فعي والدار القطين)
Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan,
baginya resiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi‟i dan Ad-Daruquthni)
Ijtihad Ulama
Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur‟an dan al-Hadist itu dalam
pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para Fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan
kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah
19
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7. 20
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7.
24
mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun
demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya
penggadaian menurut landasan hukumnya.
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud,
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk
mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari
contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya
bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak
lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat
yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi
Muhammad saw kepada mereka.
Fatwa DSN
a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn.
b) Fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Ijarah.
d) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah.
e) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Ganti rugi.21
21
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.
25
3. Rukun&Syarat Sah Gadai Syariah
Sebelum dilakukan Rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad ini menurut
Mustafa az-Zarqa22
adalah ikatan secara hokum yang dilakukan oleh kedua belah pihak
atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang
mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan
bagaimana keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.
Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut Jumhur
Ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:
a) Shigat (lafadz ijab dan qabul);
b) Orang yang berakad (rahin dan murtahin);
c) Harta yang dijadikan marhun; dan
d) Utang (marhun bih).
Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan
barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang
dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan
mengikat akad rahn, maka diperlukan qabdh (penguasaan barang) oleh penerima gadai
(Murtahin). Adapun rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih itu bukan termasuk
syarat-syarat rahn, bukan rukunnya hanya sebagai pendukung akad saja.23
22
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), h. 102-103. 23
Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 254.
26
Sedangkan syarat rahn, ulama Fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu
sendiri, yaitu:24
1) Syarat yang terikat dengan orang yang berkad, adalah cakap bertindak hukum
(baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja.
Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan
buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari
walinya.
2) Syarat sight (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam satu akad itu tidak
boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang,
karena akd rahn itu sama dengan akad jual-beli.
3) Syarat marhun bih adalah:
a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin;
b) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun tersebut;
c) Marhun bih itu jelas atau tetap dan tertentu.
4) Syarat marhun, menurut pakar fiqh adalah:
a) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih;
b) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal);
c) Marhun itu jelas dan tertentu;
d) Marhun itu milik sah rahin;
e) Marhun itu tidak terikat dengan hak orang lain;
24
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI PRESS, 2006),
h. 43.
27
f) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa
tempat; dan
g) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
Dewan Syari‟ah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, yaitu
dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip,
ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa DSN No.
25/DSN-MUI/II/2002. Namun, ada sedikit ketentuan khusus mengenai rahn ini, sebagai
berikut:25
1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai
(rahin).
2. Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.
4. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah
Dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada
hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong
menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah
SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak sikap menolong antara
25
Brosur Gadai Emas Pada Bank Riau Syari‟ah Cabang Pekanbaru.
28
Rasulullah dengan Yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang
yahudi tersebut.
Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi dari Gadai dalam Islam adalah semata-
mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk
marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.26
akan
tetapi pada prakteknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong,
melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (Qard).
Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan
multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh
imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, maka
produk rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti
kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.27
Sedangkan rahn sebagai produk
pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan
masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, adanya pegadaian bertujuan sebagai berikut:28
26
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (konsep dan Sistem Opersional), (Jakarta: UI-PRESS, 2006),
h. 42. 27
Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 82. 28
Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 394.
29
1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan
program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada
umumnya melaui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar
hukum gadai.
2) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar
lainnya.
3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring
pengaman social karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak
tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat
mudah dan proses cepat.
5. Manfaat Gadai Emas Syariah
Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain:29
1) Bagi Nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana
dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit
perbankan, disamping itu nasabang juga mendapat manfaat penaksiran nilai
suatu barang bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan
barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2) Bagi Perusahaan Pegadaian; penghasilan yang bersumber dari sewa modal
yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos
29
Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010) , h. 395.
30
yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi Bank Syariah
yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari
pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
6. Pendapat Ahli Hukum Islam tentang Manfaat Barang Gadai Syariah
Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun
murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak
murtahin hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil
hasilnya terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada kesepakatan satu sama lainnya.
Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil manfaatnya, beberapa
ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi‟I dari beberapa pendapat ulama yang
tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Malikiyyah, Syafi‟iyyah, Hambaliyyah, dan
Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temu, inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut
terletak pada pemanfaatan marhun tersebut sudah mendapatkan izin dari pihak rahin
maupun murtahin, maka pemanfaatan marhun diperbolehkan.30
1. Pendapat Ulama Syafi’iyyah
Imam Syafi‟iyyah mengatakan bahwa manfaat dari marhun adalah hak bagi rahin,
tidak ada sesuatupun dari marhun bagi murtahin. Menurut ulama Syafi‟i bahwa rahinlah
yang mempunyai hak atas marhun, meskipun marhun itu ada di bawah kekuasaan
30
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI Press, 2006),
hal.53.
31
murtahin. Kekuasaannya tidak akan hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas
marhun tersebut. Alasan yang digunakan ulama syafi‟iyyah adalah sebagai berikut:
Dalam hadist Rasullah Saw, yang artinya:
“Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Barang
jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”.
Berdasarkan hadist diatas, menurut ulama Syaf‟iyah bahwa barang gadai (marhun)
hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan
kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang
digadaikan adalah milik rahin. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai
tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.
2. Pendapat Ulama Malikiyyah
Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad orang yang menggadaikan
(rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegangkan oleh yang
memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian
(murtahin) orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda
dengan pendapat Imam Asy-Syafi‟i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku
selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.
Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang gadai
dengan beberapa syarat:31
31
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: UIP, 2006), h.54.
32
Hutang disebabkan karena jual beli (Ba‟i), bukan karena mengutangkan (Qardh).
Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan tangguh, kemudian
orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya
maka hal ini diperbolehkan.
Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya.
Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan,
apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.
Landasan hukumnya adalah hadist Nabi Muhammad Saw. Yang artinya:
“Dari Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Hewan sesorang tidak
boleh diperas tanpa seizin pemilinya”.(HR.Bukhari)
3. Pendapat Ulama Hanabillah
Menurut ulama Hanabilah syarat bagi murtahin untuk mengambil barang gadai yang
bukan berupa hewan adalah:32
a) Ada izin dari pemilik barang (rahin).
b) Adanya gadai bukan sebab menghutangkan.
Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat
ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai
berupa rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya maka tidak boleh mengambil
manfaatnya. Dalil yang mendasar yang membolehkan murtahin mengambil manfaat dari
32
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: UIP, 2006), hal.
56.
33
barang gadai (marhun) yang dapat ditunggangi adalah hadist Nabi Saw yang artinya:
“Barang gadai (marhun dikendarai)oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan
susunya diminum, dengan nafkahnya abapila digadaikan dan atas yang mengendarai
dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (HR.Bukhari)
4. Pendapat Ulama Hanafiyyah
Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemnafaatan barang gadai
yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, alasannya adalah hadist Nabi Saw yang
artinya:
Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Barang
Jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan
memerah susunya, wajib menafkahi”.
Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai
barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin) dikuasai oleh penerima
gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai
(murtahin), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang
tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan
mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (Rahin). Hanapi
menambahkan, bahwa pegadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin
pemiliknya.33
33
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: UIP, 2006), hal. 59.
34
7. Persamaan dan Perbedaan antara Rahn dengan Gadai Konvensional
a) Persamaan
Hak gadai atas pinjaman uang
Adanya agunan sebagai jaminan utang.
Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh
dijual atau dilelang.
b) Perbedaan
Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong
juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal
sedangkan Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar
tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak
sedangkan pada Rahn berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak.
Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat
akumulatif dan berlipat ganda) sedangkan pada rahn tidak ada istilah
bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran).
Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.
35
Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang
ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian sedangkan pada Rahn menurut
hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
.Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi
sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus
diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga sedangkan pada
Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) sesuai dengan
golongan tarif yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian Syariah untuk
jangka waktu 4 bulan. Bila lewat 4 bulan nasabah tak mampu menebus
barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode. Jadi. Total waktu
maksimalnya 6 bulan. ”Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk
perpanjangan waktu. Tapi, jika melewati masa 6 bulan, pihak pegadaian
akan langsung mengek-sekusi barang gadai.34
.
34
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonisia UII,
2008), h. 174.
36
Tabel 2.1
Persamaan Perbedaan
a) Hak atas pinjaman uang.
b) Adanya agunan sebagai jaminan
uang
c) Tidak boleh mengambil manfaat
barang yang digadaikan.
d) Biaya yang digadaikan ditnggung
oleh para pemberi gadai.
e) Apabila batas waktu pinjaman
uang habis barang yang digadaikan
boleh dijual atau dilelang.
a) Rahn dalam hukum islam
dilakukan secara suka rela atas
dasar tolong menolong tanpa
mencari keuntungan sedangkan
gadai menurut hukum perdata
disamping berprinsip tolong
menolong juga menarik
keuntungan dengan cara menarik
sewa modal atau bunga.
b) Dalam hukum perdata hak gadai
hanya berlaku p-ada benda yang
bergerak sedangkan dalam hokum
islam rahn berlaku pada seluruh
benda, baik harus yang bergerak
maupun yang tidak bergerak.
c) Dalam rahn tidak ada istilah bunga.
d) Gadai menurut perdata
dilaksanakan melalui suatu
lembaga yang di Indonesia disebut
Perum Pegadaian, rahn menurut
Islam dapat dilaksanakan tanpa
melalui suatu lembaga.
37
Tabel. 2.2
Perbedaan teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional
Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional
1) Biaya administrasi menurut
ketetapan berdasarkan golongan
barang.
2) Jasa simpanan berdasarkan
taksiran.
1) Biaya administrasi menurut
prosentase berdasarkan golongan
barang.
2) Sewa modal berdasarkan uang
pinjaman.
Table. 2.3
Perbandingan perhitungan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional
Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional
Misalnya taksiran harga barang 5.500.000 Misalnya taksiran harga barang 5.500.000
Uang pijaman yang diterima : 91% X 5.500.000 : 5.005.000
Biaya administrasi golongan C3: 25.000
Jasa titipan 10 Hari, 5.500.000 : 10.000 X Rp. 79 X 10 : 10.
Uang pijaman yang diterima : 91% X 5.500.000 : 4.880.000.
Biaya administrasi golongan C: 1% X 4.880.000 : 25.000.
Sewa modal 15 hari : 1,3% X 4.880.000 : 79.300.
B. Pengertian Taksiran Emas
Nilai taksiran adalah perkiraan harga jual yang ditetapkan pihak pemilik dana.
Biasanya untuk emas batangan, nilai tersebut berkisar sekitar 95% dari harga perolehan
emas tersebut dari Antam. Dana pinjaman yang kita terima tersebut dibebankan sebuah
kewajiban, yaitu biaya gadai yang besarnya 1,7 setiap bulan atau tergantung dari
38
kebijakan lembaga tersebut mengeluarkan besarnya beban biaya dengan masa pinjaman
selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.35
Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang, bagi masyarakat
yang ingin menaksir guna mengetahui kualitas barang. Barang ya ng ditaksir, meliputi
semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas,
berlian, intan, perak dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyrakat yang
ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah
kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan Perum Pegadaian memperoleh
pendapatan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.36
Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau
nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui
dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa
dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang.
Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih
pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.37
C. Pengertian Lelang
Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1.
yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka
umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga
35
Joko Salim, Jangan Investasi Emas, (Jakarta: Visi Media, 2010), h. 57. 36
Sasli Rais. Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional). (Jakarta: UI Press, 2006), h.
134. 37
Brosur Perum Pegadaian 2007.
39
yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran
harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.38
Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya
pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.
Aturan lelang harus dilaksanakan di muka juru lelang yang telah ditunjuk baik
melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut
pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada
penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar
yang padamulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik
sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi,
sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut (lelang naik) yang biasa di
lakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang,
yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun
sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang
disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang
selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama
(harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar
Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan
memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta
animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.
38
Sibarani, Jurnal Hukum Nasional No.2, III, 2001.
40
Penjualan marhun adalah upaya pengembalian uang pinjaman (Marhun Bih)
beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini
dilakukan dengan menjual marhun tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap
wajar oleh ULGS.39
Di dalam Al-Qur‟an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang,
begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan
(diqiyaskan) dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana
pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam
pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli Jual beli termaktub dalam Q.S Al Baqarah
275 dan 282.40
Ketentuan Umum Fatwa DSN yang memuat tentang lelang/penjualan
marhun yakni Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 yaitu:
Apabila telah jatuh tempo, Murtahin (Pegadaian Syariah) harus
memperingatkan Rahin (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya;
Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa
/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang , biaya
pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan-pen) yang belum dibayar serta
biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial );
39
A. Aila Rezannia, “ANALISIS PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI, SLEMAN, JOGJAKARTA “, (Skripsi S1 JURUSAN
EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN), SURAKARTA,
2006), h. 28-30. 40
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahannya,( Semarang, CV Toha
Putra , 1989), hal. 69-70.
41
Kelebuhan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi
kewajiban Rahin.41
Hukum Lelang
Di dalam literatur fiqih, lelang dikenal dengan istilah muzayadah. Muzayadah sendiri
berasal dari kata ziyadah yang artinya bertambah. Muzayadah berarti saling menambahi.
Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Dan
sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual
menawarkan barang di kepada beberapa calon pembeli. Kemudianpara calon pembeli itu
saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling
tawar dengan suatu harga.
Penjual nanti akan menentukan siapa yang memang, dalam arti yang berhak menjadi
pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga
tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Ada
pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya.
Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda. Ada hadits yang
membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya.
I. Yang Membolehkan
Yang membolehkan lelang ini adalah jumhur (mayoritas ulama). Dasarnya adalah
apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata
41
Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional ,( Jakarta PT.Intermasa.ed.
2, , 2003), hal 155-159.
42
beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Di antara hadits yang
membolehkannya antara lain :
رك سلن سأل فقال لك ف ت عل صلى للا صار جاء إلى الث عي س تي هالك ى رجلا هي ال
وا وا ال فأذا ت الواء ال ائر ت دح شرب ف ثسط تعض ء ال تلى حلس لثس تعض ش
ي فقال رجل ا آخلوا تدرن ن ال هي شرري ل سلن تد عل صلى للا فأخلوا رسل للا
ي رو خل الد ي فأعطاوا إا ل اا ال رجل ا آخلوا تدرو ي ذ ال هي زد على درن هر
صاري فأعطاوا ال
Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui
Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya
kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada.
Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir
untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu
kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau
membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau
membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau
membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua
atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau
membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang
itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya
kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-
Tirmidzi).
Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran
Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan untuk
mengharamkannya. Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah
43
sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level ijma` (tanpa ada yang menentang) di
kalangan ulama.
II. Yang Memakruhkan
Namun ternyata ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. Di antaranya
Ibrahim an-Nakha`i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari
Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata,
سوعد رسل للا صلى للا عل سلن ى عي تع الوزادج
Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar).
Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih,
memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan.
Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan
selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh. Dasarnya adalah hadits berikut ini :
وا ع للا ع حد حرى لر إال الغائن : عي اتي عور رض سلن ى ثع حدكن على ت عل صلى للا ى رسل للا
اري الو
Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAw melarang seseorang di antara kalian
membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya,
kecuali rampasan perang dan waris.
Sayangnya, banyak yang mengkritik bahwa kedua hadits di atas kurang kuat. Dalam
hadits yang pertama terdapat perawi bernama Ibnu Luhai‟ah dan dia adalah seorang rawi
yang lemah (dha`if). Sedangkan hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan
hadits itu dhaif. Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini
dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW.
44
Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik
yang memang dilarang.
45
BAB III
PERBANDINGAN AKAD GADAI EMAS PADA BANK DAN PEGADAIAN
SYARIAH
A. Akad Perjanjian Transaksi Gadai emas pada Bank Syari’ah.
Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi
gadai) dan murtahin ( penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian
Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan
perjanjian gadai emas Bank Syari‟ah, yaitu:
Akad Qard al-Hasan
Akad Qard al-Hasan adalah akad pinjam-meminjam uang yang harus dibayar
atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan
apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Bank atau Muqarid adalah
pihak yang memberikan sejumla uang sebagai pinjaman kepada nasabah. Sedangkan
nasabah atau Muqtarid adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus
dikembalikan kepada Bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo.
Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk
46
tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah kepada pihak
pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat bagang gadaian (marhun).42
Sebenarnya, dalam akad Qard al-Hasan tidak diperbolehkan memungut biaya
kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada
pinjaman dengan cara harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase,
Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pad hal-hal yang mutlak diperlukan
dalam kontrak.
Mekanisme pelaksanaan pelaksanaan akad Qard al-Hasan pada Bank Syariah yaitu:
a) Barang gadai berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan
menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas;
b) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini sosial.
Akad Qard yang tercantum pada surat perjanjian BJB Syariah pasal 1 yang
berbunyi:”Murtahin dengan ini memberikan pembiayaan kepada rahin dan rahin
mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada murtahin sebesar Rp.
xxx.xxx,-
Akad Ijarah
Akad Ijarah ini dilakukan apabila nasabah sebelumnya telah mengadakan
perjanjian dengan pihak bank yang mana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan
bank bertindak sebagai penerima gadai. Apabila nasabah telah menyetujui menyewa
42
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, Edisi II, (Jakarta: Ekonisia, 2004), h.
145.
47
obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari yang menyewakan yakni
pihak bank.
Menurut etimologi, kata ijarah berarti ( menjual manfaat) Ijarah merupakan
salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seperti
halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. Ijarah secara umum adalah
kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta‟jir
(orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai
imbalan ( kompensasi).
Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepindahan
kepemilikan barang itu sendiri, jadi ijarah atau sewa menurut Syafi‟i Antonio adalah
suatu perjanjian sewa barang (uang) yang mana dalam masa tunggu penyewa
mendapatkan imbalan.
Secara terminologi, ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para
ulama fiqih. Diantaranya adalah:
a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah adalah:
“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”
b) Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan ijarah dengan:
”Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,
serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”
c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:
48
”Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan
pengganti”
Dari sekian banyak definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwasanya ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan
penggunaannya. Akad ijarah (jasa penyimpanan emas), yang tercantum juga pada surat
perjanjian gadai emas BNI Syari‟ah pasal 4, yang berbunyi: “Rahin setuju untuk
menyimpan marhun pada pasal 3 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki
murtahin dengan ketentuan rahin membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
(ujrah) sebesar Rp.xx.xxx,- per hari yang berlaku sejak akad ini ditanda tangani dan
dipungut pada saat jatuh tempo hutang/pembiayaan.
Akad Rahn
Akad Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pihak
Bank menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
Akad rahn, yang tercantum pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari‟ah pasal
3, yang berbunyi: “Guna menjamin pelunasan hutang yang diberikan murtahin kepada
rahin, maka Rahin dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan
(marhun) dengan prinsip Ar-Rahn (Gadai) kepada murtahin berupa; (misal: sebuah
kalung seberat xxgram dengan nilai taksiran sejumlah Rp.xxx.xxx).
49
B. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah
Dalam gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga pegadaian syariah dalam
menjalankan operasionalnya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya
operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjungjung tinggi nilai-nilai
kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian manusia akan terhindar dari
ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya dalam akad gadai emas ini Islam
menganjurkan supaya kedua belah pihak ntidak ada yang merasa dirugikan.
Dalam mekanisme operasionalnya gadai syariah sendiri dapat dilakukan dengan
menggunakan 6 akad. Keenam akad itu, tergantung pada tujuan pemanfaatan marhun
bih. Keenam akad tersebut adalah Qard Al-Hasan, akad Ijarah, Akad Rahn, Akad
Mudharabah, Akad ba‟I Muqayyadah, dan akad Musyarakah Amwal Al-Inan.43
1. Tujuan Konsumsi
Berdasarkan pemanfaatan marhun bih untuk yang sifatnya konsumtif, Pegadaian
Syariah tidak dapat memungut tambahan biaya atau diluar biaya yang jelas terjadi seperti
hanya biaya administrasi dan biaya perawatan serta tempat sewa, karenanya gadai yang
bersifat sosial ini, akad yang biasa digunakan adalah akad Qardhul Hasan dan Akad
Ijarah.
a) Akad Qardhul Al-Hasan
43
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI Press, 2005), h.
73.
50
Akad Qardh Al-Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pegadaian
syariah dengan pihak penerima gadai dalam transaksi gadai emas yang bertujuan untuk
mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk tujuan konsumtif. Hal ini dimaksud,
pemberi gadai hanya dikenakan biaya berupa upah/fee dari penerima gadai, pada
prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.
Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud harus berdasarkan cara:
Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada
hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu
mempunyai mekanisme dalam bentuk sebagaimana berikut:
(a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat
dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya setelah mendapat
persetujuan dari pemilik.
(b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.
Oleh karena itu akad ini tetap diperkenankan menerima fee dari rahin sebagai
pengganti biaya administrasi , sebagai contoh dapat diungkapkan: Ahmad membutuhkan
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk membeli kursi tamu dirumahnya. Karena itu
Ahmad mengajukan permohonan ke kantor pegadaian syariah dengan membawa agunan
berupa emas 100 gram. Berdasarkan jumlah dana permohonan, pihak pegadaian
menaksir harga emas serta biaya titipannya selama tiga bulan sehingga Ahmad menerima
jumlah uang yang dibutuhkan, namun pada awal ahmad meminjam pinjaman maka ia
51
harus membayar biaya taksiran agunan dan biaya sewa tempat penitipan emas 100 gram
tersebut.44
b) Akad Ijarah
Akad Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta
benda pada masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan sama dengan seseorang
menjual manfaat barangnya. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat
atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.
Dalam akad dimaksud, murtahin, dapat menyewakan tempat penyimpanan
barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang
dapat menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang
menyewakan disebut muajir (pegadaian), sedangkan nasabah disebut muajir dan sesuatu
yang dapat diambil manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa
disebut ajran atau ujrah.
Pelaksanaan akad ijarah tersebut berarti nasabah memberikan fee kepada pihak
pegadaian ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada
rahin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya ribadalam transaksi ijarah maka
pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu:
a) Harus dinyatakan dalam nominal, dan bukan berdasarkan presentase;
b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak
diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah;
c) Tidak terdapat tambahan yang tidak tercantum dalam akad.
44
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 97.
52
2. Tujuan Produktif
Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak
mampu menjalankan usahanya, maka islam menyediakan bisnis alternatif dengan sistem
bagi hasil. Dalam gadai syariah maka dapat diterapkan 4 skim akad yaitu: akad rahn,
akad mudharabah, akad ba‟I muqayyadah, dan akad musyarakah amwal al-inan.
a) Akad Rahn
Dalam akad rahn ini, selama rahin memberikan izin, maka murtahin dapat
memanfaatkan marhun, yang diserahkan rahin untuk memperoleh pendapatan (laba) dari
usahanya, namun bukan berarti memperoleh mengambil seluruh hasil dari marhun
tersebut, karena marhun tersebut bukan miliknya secara keseluruhan. Apabila
menggunakan akad Rahn dimaksud rahin hanya berkewajiban mengembalikan modal
pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk
menghindari praktek riba maka pengenaan biaya administrasi padapinjaman dengan cara
sebagaimana berikut:
Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada
hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak.45
Sebenarnya ada yang menggunakan akad ini untuk kebutuhan konsumtif juga
akan tetapi kalau misalnya nasabah meminjam pinjaman untuk tujuan konsomtif maka
45
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 69.
53
nasabah cukup membaya biaya administrasinya dan biaya tempat sewanya saja tanpa
harus ada bagi hasil yang dibagikan, namun apabila nasabah yang meminjam pinjaman
yang digunakan untuk tujuan produktif maka, murtahin harus membagi laba kepada rahin
sesuai kesepakatan yang telah dibuat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
Begitu juga dengan rahin, apabila rahin telah mendapat izin dari murtahin untuk
mengambil manfaat marhun, maka rahin juga boleh mengambil manfaat dari marhun
tersebut dan harus dibagi pendapatannya dengan murtahin. Karena marhun berada
dibawah kekuasaannya. Ketentuan ini dapat dijalankan pada semua marhun yang dapat
dimanfaatkan dan ada labanya, sedangkan berkenaan dengan siapa yangberhak marhun
adalah disesuaikan kesepakatan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini antara rahin dan
murtahin diberikan kebebasan untuk menentukan mengenai siapa yang sebaiknya
mengelola marhun tersebut. Mengenai porsi bagi hasil yang akan diberikan tergantung
pada akadnya pula, namun sebaiknya bagi yang mengelola marhun tersebut harus
mendapatkan porsi yang lebih besar, karena dia telah bertanggung jawab dalam
pengelolaan marhun tersebut, dengan demikian kedua belah pihak tidak ada yang merasa
dirugikan.
b) Akad Mudharabah
Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai
dengan pihak penerima gadai. Rahin atau orang yang menggadaikan harta bendanya
sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad
dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan
54
yang telah diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal
yang dipinjamnya dilunasi.
Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima
gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda
gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian.
Namun jika pemilik harta benda itu tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud,
penerima gadai tidak dapat dikelola dan diambil manfaatnya dari barang itu dan tidak
ada hasil yang diberikan kepada pihak pemberi gadai. Selain itu, perlu diungkapkan
bahwa akad mudharabah mempunyai ketentuan sebagaimana berikut:
Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud adalah semua jenis
barang yang bisa dimanfaatkan baik barang yang bergerak yang memiliki
nilai ekonomis dan juga barang yang tidak bergerak seperti tanah, ruamah
dan bangunan;
Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah
keuntugan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.
Sementara ketentuan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan
antara rahin dan murtahin. Selain hal yang dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak
pemberi gadaian memberikan hasil keuntungan kepada pihak penerima gadai bila
pinjaman uang tunai yang dimaksud dijadikan modal usaha.
c) Akad Ba‟I Muqayyadah
55
Akad Ba‟I Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta
benda barang gadaian dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud,
mempunyai manfaat yang prroduktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja.
Untuk memperoleh dana pinjaman nasabah harrus menyerahkan harta benda yang
memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan
oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam ha ini nasabah dapat
member keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin atau
pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan
akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari
penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagi contoh
dapat diungkapkan, Hasan membutuhkan pabrik penggiling padi. Maka Hasan
mengajukan permohonan ke kantor pegadaian agar dapat dibelikan pabrik yang
dimakasud berdasarkan permohonan Hasan maka pihak pegadaian syariah membelikan
kebutuhan hasan berupa pabrik penggiling padi. Apabila harga penggiling beras
dimaksud Rp. 15.000.000 maka pihak pegadaian syariah menjual kepada Hasan Rp.
17.500. 000 berdasarkan kesepakatan sehingga pihak pegadaian syariah mendapatkan
keuntungan Rp. 2.500.000.46
d) Akad Musyarakah Amwal Al-„inan.
Akad Musyarakah Amwal Al-„inan adalah suatu transaksi dalam bentuk
perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah
46
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 101.
56
untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam
sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud, mendorong terjadinya investasi bersama
antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang
memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum bias
memanfaatkan secara optimal. Karena itu pihak pegadaian syariah hal ini memperoleh
laba dari usahanya dalam menghimpun dana, yaitu melalui akad musyarakah yang
diakadkan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada
saat terjadinya akad hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua
belah pihak. Pada dasarnya ketentuan bagi hasil pada akad musyarakah ini adalah
keuntungan yang diperoleh dari usaha dimaksud, sesudah dikeluarkan biaya pengelolaan.
Namun presentase pembagian antara murtahin dengan para pemodal disesuaikan dengan
kesepakatan ketika terjadi akad kerjasama.
C. Persamaan dan Perbandingan Akad yang digunakan dalam Gadai Emas
pada Bank dan Pegadaian Syariah.
Setelah dijelaskan akad apa saja yang digunakan bank dan pegadaian syariah dalam
menjalankan usaha gadai emas syariah ini maka, dapat kita perhatikan persamaan dan
perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut yaitu:
Persamaan, akad yang digunakan oleh Bank dan Pegadaian Syariah itu akad
Qard al-Hasan, akad Ijarah dan Rahn. Dimana kedua lembaga tersebut menggunakan
akad akad tersebut dikarenakan akad tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dalan
mekanisme gadai emas pada Bank dan Pegadaian Syariah dimana dalm prakteknya tidak
57
adanya pungutan biaya atau tambahan biaya selain dari biaya administrasi dan juga biaya
tempat sewa barang seperti biaya asuransi dan biaya perawatan. Namun, ketentuan biaya
administrasi dimaksud harus berdasarkan cara:
Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada
hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu
mempunyai mekanisme dalam bentuk sebagaimana berikut:
a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat
dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya setelah mendapat
persetujuan dari pemilik.
b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.
Perbedaan, setelah kita membandingkan persamaan akad yang digunakan oleh
kedua lembaga keuangan tersebut maka selanjutnya dapat kita bandingkan perbedaan
akad yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut yaitu pada bank syariah akad yang
digunakan dalam gadai eamas ini diantara akad Qardh Al-Hasan, akad Ijarah, dan juga
akad Rahn begitupun Pegadaian Syariah akan tetapi, yang membedakan diantara
keduanya yaitu di Pegadaian Syariah akad yang digunakan lebih berpariatif tergantung
dari kebutuhan nasabah atau peminjamnya apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif
atau digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal untuk kerja, akad yang
digunakan oleh pegadaian syariah dalam mekanisme gadai emas diantaranya:
Apabila nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif
maka, akad yang digunakan akad Qardh al-Hasan, akad Ijarah dan akad Rahn yang
mana pada akad ini tidak adanya tambahan biaya selain biaya administrasi dan biaya
58
tempat sewa serta tidak adanya keuntungan yang harus dibagikan. Sedangkan apabila
nasabah yang menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan produktif maka akad yang
digunakan yaitu akad Rahn, akad Mudharabah, akad Ba‟I Muqayyadah dan Musyarakah
Amwal Al-„inan dimana pada akad ini selain adanya biaya administrasi dan juga adanya
keuntungan yang harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak
pada waktu awal akad itu terjadi (kontrak) sehingga tidak yang merasa dirugikan satu
sama lainnya.
59
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Penerbitan Gadai Emas Pada Bank dan Pegadaian Syariah
Produk gadai emas syariah ini merupakan produk pengembangan dari produk gadai
biasa. Sejak 2007, produk ini mulai hadir sebagai produk unggulan dalam perbankan
syariah. Meskipun sudah dikatakan syariah, produk ini, mungkin karena masih bisa
dikatakan baru, belum memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang
kehalalannya. Namun, tak perlu khawatir, pengembangan produk ini tentunya tidak lepas
dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap Lembaga Keuangan syariah.
Jadi, bisa dikatakan produk ini aman dan boleh dikatakan halal. Yang pasti, bebas riba.
Berbeda dengan produk gadai biasa. Dalam gadai emas, objek yang digadaikan
adalah emas. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa emas memiliki nilai yang
cenderung naik tukar terhadap mata uang, hal ini tentu sangat berbeda dengan objek
gadai yang lain yang cenderung mengalami penurunan nilai tukar terhadap mata uang
seiring dengan berjalannya waktu. Kelebihan ini serupa seperti tanah, hanya saja emas
bisa dibawa fisiknya ke mana-mana, sementara tanah hanya surat sertifikatnya saja yang
bisa dibawa-bawa. Hal inilah yang menjadi perbedaan produk gadai ini dengan produk
gadai biasa.
60
Faktor yang mendorong Perum Pegadaian untuk meluncurkan Produk Rahn
(Gadai Emas Syariah) ini tak lepas dari respon masyarakat terhadap sistem syariah yang
semakin meningkat, sistem syariah ini banyak diminati karena terbukti bisa bertahan dari
badai krisis moneter. Selain itu, dengan tidak adanya sistem bunga maka tidak ada lagi
keraguan untuk memilih produk rahn gadai emas syariah ini. Diantara alasan mengapa
perum pegadaian syariah mengeluarkan produk gadai emas syariah yaitu:
1) Telah dikeluarkannya undang undang serta fatwa yang menghalalkan praktek
gadai emas;
2) Adanya dukungan dan keinginan yang sangat tinggi dari masyarakat Islam yang
ingin bertransaksi secara islami tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir;
3) Persaingan usaha dimana perum pegadaian harus mampu menjawab tantangan
supaya tidak ditinggalkan oleh para nasabah.
4) Produk gadai emas syariah sangat prospek banyak keunggulan dan keuntungan
dalam perkembangan usahanya, diantaranya karena nilai emas yang antikrisis
dan anti inflasi.47
Kelebihan Produk Gadai Emas Syariah
1) Antikrisis dan Anti-Inflasi
Emas, seperti yang sudah dibahas, adalah objek yang antikrisis dan inflasi. Tidak
heran jika orang akan menyebut ini sebagai investasi. Karena bisa saja ketika emas itu
ditebus, nilai tukar emas terhadap mata uang sudah meningkat akibat inflasi. Akibatnya,
47
Wawancara pribadi dengan Yuki Lengkana.
61
nilai emas yang kini ada di tangan kita menjadi lebih tinggi dibandingkan waktu emas itu
digadai. Dengan adanya produk rahn emas ini dapat meningkatkan barang bergerak anda,
perhiasan serta emas kesayangan kita pun tetap menjadi milik kita tanpa harus merasa
kehilangan dan kitapun tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
2) Biaya Gadai
Biaya gadai hanya dikenakan satu kali dengan persentase tertentu, tergantung
kebijakan Pegadaian. Biaya ini meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan.
Sedangkan pada Bank Jabar Banten Syariah yang melatarbelakangi alasan
dikeluarkan gadai emas ini adalah:
Ada kesepakatan “universal” bahwa emas adalah logam mulia yang
dipersepsikan bernilai di seluruh dunia.
Memiliki nilai yang tidak berubah hingga sekarang (tahan inflasi).
Emas memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
Dengan melihat kelebihan dari produk gadai emas syariah tersebut, maka Lembaga
Keuangan Syariah sekarang ini banyak membuka produk gadai emas dalam traksaksi
bisnisnya karena disamping usahanya juga menguntungkan juga resikonya pun relatif
kecil dikarenakan gadai emas syariah memiliki potensi pengembangan bisnis yang cukup
62
signifikan pada tahun belakangan ini. Hal itu dipicu terus meningkatnya harga emas
dibanding mata uang kertas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga itu
disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi
dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS, Apalagi setelah
dikeluarkannya Fatwa DSN NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS.
Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa emas
karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan
yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis
lainnya.48
B. Mekanisme Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Syariah
Mekanisme gadai syariah atau pinjaman gadai emas pada bank Jabar Banten
Syariah adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad. Diantaranya
yaitu, akad (1) Qardh, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) Rahn,
yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterimannya. (3) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya
sendiri.
Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah
dengan menyertakan agunan berupa emas, perhiasan atau barang lainnya misalnya coin
emas dan perhiasan lainnya yang terbuat dari emas minimal seharga Rp. 1.000,000,- atau
48
Mahdi, “Produk Gadai Emas Syariah”, artikel diakses pada tanggal 18 Oktober 2010 dari
http://www. Qavad.wordpress.com/04/04/2010/Produk Gadai Emas Syariah. Html.
63
seberat 4 gram 16 karat emas. Kemudian nasabah tersebut melampirkan kartu
identitasnya yang berupa KTP/SIM. Selanjutnya nasabah membuka rekening pada bank
Jabar Banten Syariah dengan saldo minimum Rp. 50.000,- namun hal ini tidak terlalu
diwajibkan.49
Setelah syarat tersebut terpenuhi oleh nasabah maka barang agunan (emas) yang
dibawa nasabah akan ditaksir oleh penaksir dengan menggunakan tes uji. Yaitu memakai
jarum uji emas dan metode berat jenis. Kemudian penaksir memberkan nilai taksiran dari
harga emas tersebut. Nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 85%
(untuk coin emas dan perhiasan) dan 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang
emas. Kemudian nasabah cukup membayar biaya relatif murah sebesar Rp. 3.750,- / gram
per bulan yang dibayar diawal akad. Atau sama dengan beban biaya ujrah sebesar 1.2%.50
Dana pinjaman atau utang (marhun bih) umumnya diberikan dengan cara tunai atau
langsung. Namun dengan ketentuan jika marhun bih dibawah Rp. 5.000.000,-, maka
dana tersebut dapat diambil secara lansung atau tunai dan bisa juga melalui
pemindahbukuan. Sesuai dengan akad yang tengah berlansung. Sedangkan marhun bih
diatas Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut wajib dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dengan alas an keamanan.
Masa pinjaman maksimal selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad,
bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat
49
Annisa Auditasari, Aplikasi Akad Rahn pada BJB Syariah dan BNI 46 Syariah, (Skripsi S1
Ekonomi Islam 2010), hal. 52. 50
Annisa Auditasari, Aplikasi Akad Rahn pada BJB Syariah dan BNI 46 Syariah, (Skripsi S1
Ekonomi Islam 2010), hal. 52.
64
melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati
masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau
bersama sama Bank Jabar Banten Syariah barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual
dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Jabar Banten Syariah.
Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan
tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas lebih kecil dari
jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Bank Jabar Banten Syariah.
Terdapat juga masa tenggang waktu yaitu sebesar Rp. 1.000,-/gram/15 hari.
Barang gadai (marhun) selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan
saja dan tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun. Emas tersebut disimpan didalam
hasanah atau lemari besi yang anti api dengan menggunakan CCTV dan juga
menggunakan 2 kunci yang dipegang oleh 2 orang pula. Serta di lindungi oleh asuransi
guna meminimalisir resiko yang akan terjadi.51
Contoh Kasus
Bapak Zaki menggadaikan emas batangannya seberat 100 gram 24 karat selama
2 bulan. Kemudian harga pasaran emas pada waktu itu sebesar Rp. 350.000,-, maka
pelunasannya adalah sebagaimana berikut:
Diketahui:
Gadai emas : 100 gram (24 karat)
Harga pasaran emas : Rp. 350.000,-
Taksiran pembiayaan : 100 gram x Rp. 350.000,- x 24/24 karat
: Rp. 35. 000.000,-
51
Annisa Auditasari, Aplikasi Akad Rahn pada BJB Syariah dan BNI 46 Syariah, (Skripsi S1
Ekonomi Islam 2010), hal. 53.
65
Max. Pinjaman emas 24 karat 90% : Rp. 35.000.000,- x 90%
: Rp. 31.500.000,-
Biaya ijarah perhari per gram : Rp. 3.750,-
Biaya penitipan atau ujrah : 100 gram x Rp. 3.750,- x 2 bulan
: Rp. 750.000,-
Maka biaya ujrahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 750.000,- dan dibayar
lansung pada saat awal transaksi. Disertai dengan biaya materai sebesar Rp. 6.000,-.
Secara umum, penerapan akad rahn emas pada perbankan syariah dapat digambarkan
sebagaimana berikut: Gambar 4.1 Skema Gadai Emas Pada BJB
1.Permohonan Pembiayaan
2.Akad Pembiayaan
3.Hutang dan Mark Up
Titipan/gadai pembiayaan
C. Mekanisme Gadai Emas pada Perum Pegadaian Syariah
1. Mekanisme dan prosedur gadai emas
Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena
jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional
gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau
akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk
Marhun bih
pembiayaan
Murtahin
Bank
Rahin
Nasabah
Marhun
Jaminan
66
yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (al-Qur‟an, al-Hadist, dan Ijma Ulama),
dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengadung unsur riba‟, maisir, dan gharar.
Oleh karena itu, pengawasanya harus melekat, baik internal terutama keberadaan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan
aturan syariahnya dan eksternal maupun eksternal Pegadaian syariah, yaitu masyarakat
muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu
mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt.
Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah sendiri dalam mekanisme
operasional gadai emas dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi dua akad, yaitu
akad Rahn dan akad Ijarah. Penjelasan rinci mengenai kedua akad yang dimaksud,
tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap
nasabah (rahin) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep
kedua akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis
pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR
yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad tersebut.52
52
Rudy Kurniawan, Materi Praktikum LKS Pegadaian Syariah, 14 April 2010 (UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta,2010), h. 25.
67
Gambar 4.2 Skema Transaksi Gadai Emas Syariah
Penjelasan
1) Nasabah mendatangi kantor pegadaian syariah untuk meminta fasilitas
pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat
dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin.
2) Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang yang
diberikan oleh nasabah sebagai jaminan atas hutangnya.
3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan
melakukan akad.
4) Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun
bih (pinjaman) yang diinginkan dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai
taksiran barang (dibawah nilai jaminan).
5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat
melunasi pinjaman, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos
kepada pegadaian syariah.53
Apabila menggunakan akad rahn yang dimaksud, rahin hanya berkewajiban
mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya
53
Rudy Kurniawan, Materi Praktikum LKS Pegadaian Syariah, 14 April 2010 (UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta,2010), h. 12.
68
administrasi, untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada
pinjaman dengan cara sebagai berikut:
a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak
diperlukan untuk terjadinya kontrak.
Kategori marhun dalam akad yang dimaksud adalah berupa barang-barang yang
tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena berupa
barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan barang lainnya. Selain itu,
tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi
sosial. Namun, dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayar oleh
pihak rahin kepada murtahin sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh
pihak murtahin.
Tata cara pelaksanaan gadai emas yang dilakukan oleh UPCS Lebak Bulus yaitu
sebagaimana berikut:
a) Prosedur Memperoleh Pinjaman (Marhun Bih)
Untuk memperoleh pinjaman uang (marhun bih) dikantor pegadaian syariah maka
seorang nasabah (rahin) harus menyanggupi syarat-syarat yang telah ditentukan
sebagaimana berikut:
1) Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
2) Membawa barang gadai (marhun) berupa emas yang memenuhi syarat atau
barang bergerak;
3) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
69
4) Adanya surat kuasa dari pemilik barang apabila dikuasakan dengan disertai
materai dan KTP asli pemilik barang;
5) Menandatangani akad rahn dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
b) Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman (Marhun Bih) dikantor pegadaian
syariah adalah sebagaimana berikut:
1) Calon nasabah (rahin) mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan
menandatanganinya;
2) Calon nasabah (rahin) mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang
gadaian (emas) untuk ditaksir nilainya;
3) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dengan menyetujui
akad rahn dan akad ijarah, kemudian calon nasabah menuju
loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman (Marhun Bih).
Gambar 4.3 Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman
4. Permohonan dan Penyerahan
Barang bergerak
Nasabah
5. Informasi penetapan jumlah
pinjaman
Penaksir barang
6. Pencairan marhun bih
Pencairan uang pinjaman Kasir
70
Keterangan:
1) Nasabah langsung datang ke murtahin (dalam hal ini penaksir) dan menyerahkan
emas yang akan digadaikan/dijaminkan dengan menunjukan bukti identitas diri,
seperti KTP, Paspor, atau keterangan identitas lainnya, atau surat kuasa jika
pemilik barang tidak bisa datang dan menguasakannya kepada orang lain;
2) Barang jaminan akan diteliti kualitasnya oleh penaksir untuk ditaksir dan
ditetapkan harganya. Setelah taksiran didapatkan maka ditetapkan jumlah uang
pinjaman oleh penaksir dimana jumlah uang pinjaman lebih kecil dari harga
pasar nilai barang (emas). Hal ini merupakan cara pegadaian untuk
meminimalisir kerugian yang dapat terjadi dikemudian hari. Pada tahap ini pula,
nasabah (rahin) akan menandatangani dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah;
3) Selanjutnya, uang pinjaman (marhun bih) dapat diambil oleh nasabah di bagian
kasir, setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biaya ijarah
(pinjaman).54
c) Prosedur Pelunasan Kredit Gadai Emas Syariah
Proses pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dan pengambilan barang gadaian
(emas) di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut:
1) Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka
waktu akad (jatuh tempo);
2) Proses pengembalian pinjaman (marhun bih) sampai penerimaan kembali barang
gadaian/pinjaman, tidak dikenakan biaya apa-apa, kecuali membayar jasa
simpanan sesuai tarif yang berlaku. Prosedur pelunasan uang pinjaman dapat
dilihat pada skema dibawah ini.
Gambar 4.4 Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman
54
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 74-75.
71
1. Pelunasan Pinjaman
Nasabah 2. Informasi
Pelunasan pinjaman Kasir
3. pengambilan barang Petugas penyimpan marhu
Keterangan:
1) Nasabah mendatangi langsung ke murtahin (dalam hal ini kasir) dengan
membawa SBR (Surat Bukti Rahn);
2) Barang gadaian (emas) akan dikeluarkan oleh petugas gudang;
3) Barang gadaian (emas) dikembalikan kepada nasabah (rahin).
d) Pelunasan Uang Pinjaman (Marhun Bih)
Surat bukti pada pegadaian syariah disebut surat bukti rahn, dimana pada surat bukti
rahn tersebut tertera nama rahin, alamat, profesi rahin, tujuan pinjaman, golongan,
tanggal akad, jatuh tempo, tanggal lelang. Dari tanggal akad ke tanggal jatuh tempo,
jangka waktunya adalah 4 bulan atau selama 4 bulan nasabah tersebut bisa menebus atau
melakukan pelunasan. Dimana pelunasan tersebut sebesar uang pinjaman (UP) + Ijaroh
(jasa simpan). Ijaroh tersebut terhitung per 10 hari dari akad kredit, jika lama pinjaman
selam 25 hari berarti pelunasannya sebesar uang pinjaman (UP) + (Ijaroh x 3).55
Tindakan yang dilakukan pegadaian syariah jika nasabah tidak bisa melunasi sesuai pada
waktunya:
55
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 76-78.
72
Biasanya nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak pegadaian sebagai
pemberitahuan karena waktu sudah hampir mendekati jatuh tempo, jika nasabah tersebut
tidak datang juga, maka sesuai dengan perjanjian pada Surat Bukti Rahn barang tersebut
akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada Surat Buktu Rahn.
e) Sistem Perpanjangan dan Pelelangan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah.
Rahin dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga
memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa 4 bulan habis dan rahin belum dapat
melunasi, maka dengan mengajukan permohonan, serta menyelesaikan biayanya, maka
jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang 4 bulan lagi, dan seterusnya dilakukan
penjualan atau pelelangan. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga
dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh
Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum
lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1) Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon;
2) Memberikan surat peringatan secara tertulis;
3) Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke
Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan
mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari
solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan:
Gadai ulang;
Penambahan plafon;
Mengangsur;
73
Menjual sendiri obyek jaminan;
Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian denganmelalui
proses lelang
Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan
penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya, maka akan
dilakukan proses lelang. Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai mana
berikut:
1) Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya
akan dilelang;
2) Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin
ditetapkan sesuai dengan besarnya plafon untuk pembeli;
3) Sudah ada standar harga minimum untuk pelelangan. Agar tidak terjadi
kecurangan diantara para pembeli sehingga akan merugikan pihak pegadaian;
4) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya
pinjaman 4 bulan, dan sisanya akan dikembalikan ke nasabah;
5) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, akan diserahkan ke baitul maal
yang terakriditasi.56
Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan baik pegadaian syariah maupun
pegadaian konvensional pada dasarnya hampir sama. Berikut akan dijelaskan sistem
perpanjangan dan pelelangan barang jaminan.
56
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: UI Press, 2005),
h. 158.
74
Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan –
Biaya lelang penjualan
1) Sistem perpanjangan pada pegadaian syariah yaitu jika nasabah tersebut belum
bisa melunasi, maka ia bisa membayar Ijarohnya saja sebesar 10 hari x 12, karena
lamanya jatuh tempo adalah 4 bulan + dengan biaya administrasi setelah nasabah
membayar perpanjangan maka oleh pegadaian dibuatkan surat baru dengan
tanggal akad terhitung dari saat ia membayar biaya ijaroh tersebut dan jatuh
temponyapun adalah 4 bulan ke depan. Biasanya oleh pegadaian barang akan
ditaksir kembali, jika taksirann naik, nasabah bisa menambah uang pinjamannya.
Biasanya pegadaian akan menyarankan untuk menambah uang pinjamannya dan
tambahan itu akan dipotong untuk biaya Ijaroh dan administrasi, jika ada selisih
nasabah tersebut akan menerima sisanya.
2) Sistem pelelangan yaitu barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai
dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya akan
dipotong biaya lelang. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa
simpanan – Biaya lelang penjualan.
Pegadaian syariah dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang
jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijamin, maka
perum pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, berapa nilai rill
barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini
75
dimaksudkan apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan
mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar.
Disamping itu, pegadaian juga memiliki timbangan, serta alat ukur tertentu,
misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari taksiran itu
adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Besarnya
jaminan diperoleh dari 91%-95% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang,
maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.57
2. Prosedur Penaksiran Barang Jaminan
Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyarakatkan adanya penyerahan
barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan pegadaian.
Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksiran barang
setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang
sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang
yang akan digadaikan, pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan
pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilaibarang yang
sebenarnya dan sama di semua kantor cabang pegadaian syariah.58
57
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 250. 58
www. Zanikhan, “Rahn (Gadai Syariah)”, artikel diakses pada tanggal 2 november 2010 dari
http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3326.
76
Adapun pedoman penaksiran barang gadai menurut Y.Sri Sigit Susilo dibagi
menjadi 2 kategori, yaitu barang kantong dan barang gudang.59
Sedangkan lebih jelasnya
adalah:
1) Barang Kantong
a) Emas
Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku dan standar
taksiran logam yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah pusat. Harga
pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan
perkembangan harga yang sedang terjadi;
Petugas penaksir melakukan uji karatase dan berat;
Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
b) Permata
Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan
oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan
pasar permata yang ada;
Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata;
Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
2) Barang Gudang
Barang gudang yang dimaksud disini adalah mobil, motor, mesin, barang elektronik,
tekstil dan lainnya.
Prosedur Penaksiran Marhun
Jenis akad ijarah, marhun hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besar
kecilnya jumlah fee yang diberikan kepada murtahin, tergantung nilai taksir
barang setelah petugas penaksir menilai marhun tersebut. Petugas penaksir
59
Sri Sigit Susilo dan Totok Budi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, cetakan pertama, (Jakarta:
Salemba empat, 2000), h. 183-184.
77
sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalamn khusus dalam
melakukan penaksiran marhun, sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku (standar
harga yang berlaku);
Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga
pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan
perkembangan harga yang terjadi;
Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun;
Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.60
3. Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif
a) Penggolongan Marhun Bih
Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan
marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan direksi Perum Pegadaian. Pinjaman
yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan sewa modal
maupun jangka waktu pinjaman. Dimana prosentase marhun bih sebesar plafon marhun
bih dari taksiran. Minium uang marhun bih per surat bukti rahin (SBR) adalah Rp.
20.000 dengan pembagian plafon uang pinjaman sebagaimana berikut:
60
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 83-
86.
78
Tabel 4.2
Penggolongan Pinjaman di Pegadaian Syariah
Sumber : Brosur Perum Pegadaian tentang Pegadaian Syariah.
Dari tabel diatas, maka jika rahin ingin meminjam dana sebesar rp. 10.000.000, maka
Rahin tersebut termasuk kedalam golongan Marhun Bih (MB) yang C3 dan harus
membayar biaya administrasi per SBR Rp. 25.000.
b ) Besarnya Tarif
Tarif Biaya Administrasi
Biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih
ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan marhun bih Rp. 5.000, untuk semua
golongan marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini, dilakukan
pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp. 1 – Rp. 50 dianggap sama dengan 0, diatas Rp 50 -
Golongan
Marhun Bih
Plafon Marhun Bih Biaya Administrasi
(pembulatan)
A
B
C1
C2
C3
C4
D1
D2
20.000 – 150.000
151.000 – 500.000
501.000 – 1.000.000
1.005.000 – 5.000.000
5.010.000 – 10.000.000
10.050.000 – 20.000.000
20.100.000 – 50.000.000
50.100.000 – 200.000.000
1.000
3.000
8.000
15.000
25.000
40.000
60.000
100.000
79
Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat
akad.61
Tarif Jasa Simpanan Ijarah (Ijarah)
Adapun tarif jasa simpanan untuk marhun untung barang kantong seperti
emas/berlian, marhun jenis perhiasan yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar
dengan plafon tarif ijarah itu sendiri per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan
taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000. satu hari masa penyimpanan dihitung sama
dengan 10 hari.
Tabel 4.3 TARIF IJARAH
GOLONGAN TARIF TAKSIRAN
A 45 95%
B 73 92%
C 79 91%
D 62 93%
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta
asuransi.
Ijarah = Taksiran x sesuai gol tarif ijarah (Rp.) x Jangka waktu
10.000 10 hari
Simulasi Perhitungan Ijarah
Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi
per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka:
Taksiran : = 25gram x Rp.300.000,-
= Rp.7.500.000,-
61
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta:UI Press, 2006), h. 154-
155.
80
Uang Pinjaman = sesuai presentase gol taksiran (91%) x Rp.7.500.000
= Rp. 6.825.000
Ijarah/10hari = Rp. 7.500.000,- x sesuai gol tarif ijarah (Rp.79) x 10
Rp. 10.000 10
= Rp. 59.250,-
Biaya Administrasi = Rp. 25.000,- (Golongan C3)
Jika nasabah menitipkan barangnya selama 26 hari, Ijarah ditetapkan dengan
menghitung biaya per 10 hari X tarif, maka besar Ijarah yang harus dibayar adalah Rp.
177.750,- (Rp. 59.250,- X 3). Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan
dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.
Tabel 4.4
Tarif Biaya Administrasi dan Surat Hilang di Pegadaian Syariah
Golongan Marhun Bih Biaya Surat Hilang
A 1.000
B 2.000
C 3.000
D 4.000
Sumber : Brosur Pegadaian tentang Pegadaian Syariah
Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil
penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu,
pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:
I. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah
ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengansyariah;
81
II. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai
sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak;
III. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan
penilaian barang gadai, seperti alat untuk menguji berlian atau emas dan lain
sebagainya.62
D. Analisis Komparasi dari Segi Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank
Jabar Banten Syariah&Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I).
Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai prosedural dan mekanisme gadai
emas dari kedua lembaga keuangan tersebut, terdapat beberapa hal yang membedakan
secara aplikatif antara Bank Jabar Banten Syariah dengan UPCS Lebak Bulus I yang
berpedoman pada ketentuan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas.
Berikut penjabaran hasil analisis komparatif pada kedua Lembaga Keuangan Syariah
tersebut:
1. Pemenuhan Rukun
a) Rahin (yang menggadaikan)
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung:
Masyarakat umum, tetapi target segmentasi pasarnya adalah pedagang
kecil. Sebanyak 60%-70% nasabah gadai emas adalah pedagang kecil
atau usaha kecil menengah (UKM). Dan sisanya adalah masyarakat yang
62
A. Aila Rezannia, “ANALISIS PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI, SLEMAN, JOGJAKARTA “, (Skripsi S1 JURUSAN
EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN), SURAKARTA,
2006), h. 28.
82
sedang membutuhkan dana dengan cepat untuk kegiatan pendidikan,
kesehatan, konsumtif dan lain sebagainya.
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I):
Masyarakat umum, akan tetapi segmentasi pasarnya adalah ibu-ibu rumah
tangga, kelompok pengrajin dan lainnya yang sedang membutuhkan dana
secara cepat dan mendesak.
b) Murtahin (yang menerima gadai)
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Banten:
Pihak yang menerima gadaian adalah banknya sendiri yaitu BJB Syariah.
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)
Pihak yang menerima gadaian adalah Perum Pegadaian Syariahnnya
sendiri yaitu UPCS Lebak Bulus I.
c) Marhun (Barang yang digadaikan)
Bank Jabar Banten Syariah
Barang yang digadaikan berupa emas batangan dengan nilai pembiayaan
sebesar 90%, dan coin serta perhiasan lainnya dengan nilai pembiayaan
sebesar 85% yang terbuat dari emas minimal sebesar 85% yang terbuat
dari emas minimal seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4 gram 16 karat.
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)
Barang yang digadaikan pada perum pegadaian UPCS lebak Bulus I
berupa emas perhiasan dengan nilai pembiayaan 91% - 95% dari nilai
83
taksiran sesuai dengan penggolongan marhun bih yang ditelah ditentukan
oleh pihak perum pegadaian syariah pusat.
d) Marhun bih (Utang)
Bank Jabar Banten Syariah
Pada Bank Jabar Banten Syariah marhun bih diberikan dengan cara
pemindah bukuan namun jika penggadai tersebut memiliki rekening tetapi
tidak bisa diambil secara cash ketika akad ijab qabul maka bisa ditransfer
melalui ATM.
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)
Pada UPCS Lebak Bulus I marhun bih diberikan secara langsung (tunai)
dan tidak melaui pemindah bukuan karena pada pegadaian syariah tidak
adanya pembukaan rekening tabungan sehinnga tidak bisa ditransfer
melalui ATM.
e) Ijab Qabul
Bank Jabar Banten Syariah
Pada saat akad berlangsung pada Bank Jabar Banten Syariah
menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tangan yang
bermanterai disertai dengan lampiran-lampiran ketentuan akad gadai
emas tersebut.
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)
Sama halnya dengan Shiqat yang dilakukan Bank Jabar Banten Syariah
pada UPCS Lebak Bulus juga menggunakan surat kesepakan dibawah
84
tangan yang disebut SBR dimana nasabah harus mengisi dua akad yang
ada pada SBR tersebut yaitu akad Rahn dan Ijarah.
2. Ketentuan Biaya
Bank Jabar Banten Syariah
Ketentuan nilai pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah untuk
produk gadai emas minimal agunan seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat
4 gram 16 karat selanjutnya untuk biaya ujrah sebesar Rp.3.750,-/gram
per bulan dan taksiran pinjaman berupa emas batangan sebesar 90% dan
koin serta perhiasan lainnya dengan nilai sebesar 85%. Disertai dengan
biaya materai Rp. 6.000,-dan tidak ada biaya administrasi. Biaya ujrah
dan materai dilunasi setelah akad berlangsung.
Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I
Ketentuan niali pembiayaan pada UPCS Lebak Bulus I untuk gadai emas
ini sangat dipengarungi golongan marhun yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan redaksi perum pegadaian, pinjaman yang diberikan
digolongkan berdasarkan tingkat tariff simpanan dimana prosentase
marhun bih sebesar plafon marhun bih dari taksiran. Minimum uang
marhun bih per surat SBR adalah Rp. 20.000,- dengan pembagian uang
pinjaman sebagaimana sudah dijelaskan pada plafon marhun bih dan
taksiran nilai emas. Kemudian untuk biaya tarif jasa simpanan sebesar
dengan plafon tarif ijarah itu sendiri per 10 hari masa penyimpanan untuk
85
setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000. dimana satu
hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari.
3. Penjualan Barang Gadaian
a) Prosedur Lelang
Bank Jabar Banten Syariah
Barang yang sudah jatuh tempo dan tidak adanya kesepakatan akad baru
maka Bank Jabar Banten Syariah melakukan lelang barang gadaian
dengan bersama sama nasabah. Namun data sampai 2010 belum
menunjukan adanya proses pelelangan.
Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)
Barang yang sudah jatuh tempo nasabah bisa memperjang pinjaman nya
sampai 4 bulan kedepan dengan membuat akad baru dan biaya
administrasi baru lagi, kemudian apabila nasabah belum sanggup
membayar juga biasanya nasabah akan dihubungi oleh pihak pegadaian
sebagai pemberitahuan karena waktu sudah hamper mendekati jatuh
tempo, jika nasabah tersebut tidak datang juga dan tidak ada komunikasi
lebih lanjut, maka sesuai dengan perjanjian pada Surat Bukti Rahn barang
tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada
SBR.
b) Pengambilan Biaya dari Hasil Lelang
Bank Jabar Banten Syariah
86
Hasil dari proses lelang barang gadai pihak Bank Jabar Banten Syariah
hanya mengambil biaya pinjaman dan biaya denda sebesar Rp.
1.000/gram per 15 hari, tidak adanya biaya ujrah karena sudah dibayar
diawal transaksi. Kemudian apabila ada kelebihan dari penjualan barang
gadaian akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya
pinjaman dan biaya denda.
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)
Sistem pelelangan barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai
dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya
akan dipotong biaya lelang dan biaya administrasi yang sudah digunakan.
(Uang kelebihannya = harga lelang - Uang pinjaman – Jasa simpanan –
biaya pelelangan). Apabila uang kelebihan pinjaman tidak diambil juga
oleh nasabah, maka uang tersebut akan diseranhkan ke lembaga zakat
yang sudah terakriditasi.
87
Tabel 4.3 Perbadingan Umum gadai emas pada BJB Syariah dan UPCS Lebak
Bulus I
NO. Ketentuan Umum Bank Jabar Banten Syariah UPCS Lebak Bulus I
1. Pemenuhan Rukun
Rahin(Penggadai)
Murtahin
Marhun
Marhun bih
Shighat Ijab Qabul
Segmentasi pasar:
pedagang kecil (UMKM).
BJB Syariah.
Emas batangan, koin,
perhiasan dan lain sebagainya.
Pemindahbukuan dan tunai.
Menggunakan surat
kesepakatan (Surat Gadai
Bermaterai).
Segmentasi pasar: ibu
ibu rumah tangga.
UPCS Lebak Bulus I.
Emas dan perhiasan.
Tunai pada saat akad.
Menggunakan Surat
Bukti Gadai (SBR).
2. Ketentuan Biaya Emas = Rp. 1.000.000/ seberat
4 gram 16 karat.
Ujrah = sebesar Rp.3.750/
gram per bulan.
Taksiran = emas batangan
sebesar 90%, coin/ perhiasan
lainnya sebesar 85%.
Taksiran = 25 gram x
Rp..harga pasar pada
saat akad.
Uang pinjaman =
Gol taksiran x hasil
taksiran.
Ijarah = Taksiran/Rp.
10.000 x sesuai gol
ijarah x 10/10.
Biaya administrasi =
Sesuai dengan golongan
ijarah.
3. Penjualan Barang
Gadai
Prosedur lelang
Pengambilan biaya
Bank bersama nasabah
menjual emas tersebut.
Biaya pinjaman dan denda,
Apabila tidak adanya
kesepakatan antara
kedua belah pihak maka
barang akan dilelang
secara umum.
Sistem pelelangan pada
88
dari hasil lelang
kemudian kelebihan lelang
diberikan ke nasabah setelah
dikurangi biaya pinjaman dan
denda.
UPCS Lebak Bulus I
barang akan dijual
kepada umum sesuai
dengan harga pasar pada
saat itu, setelah barang
tersebut dijual maka
hasilnya akan dipotong
biaya lelang. Uang
kelebihan = Harga
lelang – Uang pinjaman
– Jasa simpanan – Biaya
lelang.
Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai proses mekanisme operasional
gadai emas serta lelang barang jaminan di Bank Jabar Banten Syariah dan Perum
Pegadaian UPCS Lebak Bulus I. kemudian dianalisa menurut perspektif syariah, maka
yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses operasional rahn emas serta lelang
yang dilakukan oleh pihak pegadaian dan bank tersebut adalah mengenai rukun, syarat
dan ketentuan umum mengenai rahn (Gadai Syariah), sebagaimana sudah dijelaskan dan
dibahas pada BAB sebelumnya mengenai Landasan Teori.
Gadai emas merupakan produk peminjaman uang tunai dengan memanfaatkan
jaminan atas suatu aset. Hanya dalam hitungan menit para nasabah sudah bisa
mendapatkan uang dengan cukup menyerahkan emas, berlian, yang dimilikinya. Gadai
emas dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan
keperluan yang mendesak. Misalnya, menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan
modal kerja jangka pendek dan lain sebagainya. Gadai Emas di Bank Syariah dan
Pegadaian Syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu akad Qardh dalam
89
rangka Rahn dan akad Ijârah. Akad qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian
pinjaman dari Bank dan Pegadaian untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas
agar pihak pegadaian menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan.
Akad ijârah digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan
jaminan emas di pegadaian. Akad rahn sendiri dapat didefenisiskan sebagai perjanjian
penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.63
Khusus untuk akad Qardh dalam rangka Rahn, ada juga pegadaian syariah yang
memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad Qardh dan akad Rahn berdiri
sendiri.
Kreativitas pegadaian syariah dalam hal membuat produk baru yang dibutuhkan
pasar tidak hanya memicu perkembangan pegadaian syariah secara signifikan. Di sisi
lain, kreativitas tersebut justru mengundang perdebatan seputar keabsahan dan
kesesuaian hukum dari produk-produk hasil inovasi para ahli ekonomi syariah.
Perdebatan umumnya muncul dari aspek ketidaksesuaian akad-akad syariah yang
digunakan dan asumsi-asumsi yang menganggap bahwa rukun & syarat akad yang
menjadi landasan hukum produk pegadaian syariah telah dibuat sedemikian rupa
sehingga menjadi jalan belakang menuju Ribâ ( back door to interest) yang diharamkan
dalam Islam.
Perdebatan pertama adalah terdapat indikasi bahwa pegadaian syariah
membebankan tarif gadai melebihi dari riil cost yang dikeluarkan untuk operasional &
63
Sutan Remy Sjahdeini.. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia. (Jakarta: PT. Utama Grafiti. 1999), hal 76.
90
pemasaran produk tersebut. Dengan maksud lain, parameter tarif gadai sebenarnya bukan
dilihat dari riil cost melainkan ada parameter lain yang dijadikan acuan mengenai tariff
ijarah yang harus disesuaikan berdasarkan kesepakatan, yang paling ekstrem adalah
mengikuti besaran bunga pinjaman pegadaian konvensional. Biaya penyimpanan dan
administrasi hanya sebatas syarat hukum yang dijadikan dasar pengenaan tarif. Alhasil,
muncul opini yang menyatakan bahwa Gadai Emas di Bank dan pegadaian syariah tidak
ada bedanya dengan produk kredit pada bank dan pegadaian konvensional yang berbasis
aset & bunga ( kredit atas dasar aset pribadi / self asset lending ) bahkan relatif lebih
mahal.
Merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn Emas pada putusan nomor 3 dinyatakan :
“ Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 (ongkos yang ditanggung penggadai) besarnya
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”
Berdasarkan pada ketetapan di atas, artinya bilamana tarif gadai yang telah
ditetapkan oleh pegadaian syariah tidak termasuk dalam kategori pengeluaran yang
nyata-nyata diperlukan atau bisa dikatakan rekayasa maka secara tidak langsung dapat
dikatakan bahwa pegadaian syariah telah melakukan usaha yang mendekati
celah ribâ. Oleh sebab itu, agar hal tersebut tidak terjadi, kita sebagai akademisi harus
melakukan kajian secara mendalam mengenai indikator-indikator yang menjadi
parameter penentuan besaran tarif gadai. Baik dari biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat
penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya.
91
Selanjutnya, perdebatan kedua mengarah pada kombinasi akad yang digunakan
untuk produk tersebut. Secara umum, seluruh bank syariah menggunakan 3 (tiga) akad
dalam produk Gadai Emas di pegadaian syariah, yaitu rahn, qardh & ijârah.
Kombinasi pertama adalah antara akad rahn, akad qardh dan akad ijarâh.
Perdebatan yang muncul adalah dalam konteks penggabungan akad qardh dan akad
ijarâh. Penggabungan kedua akad tersebut menyebabkan muncul opini di kalangan
akademisi dan pemerhati ekonomi syariah, bahwa pegadaian syariah telah melakukan
kekeliruan karena telah menggabungkan akad yang berbentuk hutang piutang dalam hal
ini akad qardh dengan akad ijârah atas sewa tempat penyimpanan emas. Kelompok yang
mengkritisi, berargumen bahwa dalam produk Gadai Emas Syariah dengan kombinasi
akad tersebut bisa menjerumuskan pegadaian syariah pada ribâ. Kombinasi akad qardh
dan ijârah menyebabkan terkaitnya jumlah pinjaman dengan besaran tarif gadai yang
dikenakan kepada nasabah. Dalam hal ini pegadaian syariah secara tidak langsung telah
mengambil tambahan keuntungan dari perjanjian utang piutang walaupun keuntungan
tersebut diperoleh dari akad sewa yang secara hukum boleh digunakan. Artinya,
pegadaian syariah sama saja telah mengambil ribâ. Sebagaimana terdapat dalam
khazanah kaidah fiqhiyyah , yaitu :
رتا فعحا ف كل رض جر ه
92
“ Setiap pinjaman (utang-piutang) yang mendatangkan tambahan atasnya maka
(tambahan ) itulah ribâ”.64
Kombinasi kedua adalah antara akad rahn dan ijarâh. Akad rahn pada prinsipnya
adalah hutang dengan jaminan yang termasuk dalam akad bersifat tabarru‟, sedangkan
akad ijârah secara bahasa sama seperti jual beli (baca : ba‟i manfaah al-ayn), dalam hal
ini telah terjadi transfer kepemilikan hak pakai. Penggabungan antara akad jual beli dan
hutang-piutang dilarang berdasarkan hadits Rasullullah SAW :65
عي اتی ررج عي التی ص م ا ى عي تع سلف
"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli yang digabung dengan pinjaman".{
HR. Ahmad}
Argumentasi lain tentang kombinasi akad adalah pegadaian syariah telah
melakukan kekeliruan karena menjadikan akad qardh sebagai sebagai salah satu landasan
akad dalam produk Gadai Emas Syariah. Faktanya dalam fatwa DSN-MUI nomor
26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, tidak ada ketetapan dari DSN-MUI yang
mengindikasikan penggunaan akad selain akad ijârah dan akad rahn dalam konteks
Gadai Emas. Lantas bagaimana sebenarnya cara yang baik untuk menilai suatu produk
perbankan syariah apakah telah sesuai hukum Islam atau pun tidak, apakah terjerumus ke
dalam ribâ ataupun tidak ?
64
Wahbah Al-Zuhaili.. Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu. (Damaskus : Dâr Fikr al-Mu‟asir. Juz 6,
2004). hal 4208. 65
Wahbah Al-Zuhaili. 2004. Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu. Damaskus : Dâr Fikr al-Mu‟asir. Juz
5 hal 3837 pada bahsan bentuk-bentuk ijârah ;ijârah „alâ manâfi‟i, iii Wahbah Al-Zuhaili. 2002. Al-
fiqh al-mu‟âmalat al-mâliyah al-mu‟âshiroh. Damaskus : Dâr Fikr al-Mu‟asir. hal 72.
93
Menurut Bapak Hasanudin, Sekretaris DSN-MUI / 2010 dan selaku dosen
pembimbing saya dalam makalahnya yang berjudul Multi Akad Dalam Transaksi
Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia : Konsep dan
Ketentuan (Dhawâbith) dalam Perspektif Fiqh, salah satu parameter untuk menilai suatu
produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan
akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk
tersebut.66
Kemudian untuk setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram,
seperti ribâ , hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.
Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada
yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. 67
Islam tidak membatasi
manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Islam adalah agama yang memberi
kemudahan bagi hambanya. Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk
melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Berangkat dari pemikiran di atas, bahwa analisa kesesuaian hukum seharusnya
tidak boleh kaku dengan hanya memperhatikan faktor internal, yaitu akad-akad syariah
saja tanpa melihat faktor eksternal lain yang juga memberikan pengaruh terhadap aplikasi
produk syariah di lapangan. Faktor eksternal yang juga harus menjadi perhatian adalah
berbagai ketentuan positif yang berlaku dan bersifat mengikat bagi bisnis Lembaga
66
Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia. Ciputat. (28 Mei 2009). hal 1. 67
Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia. Ciputat. (2009, Mei 28). hal 22.
94
Keuangan Syariah, seperti Peraturan-peraturan terkait gadai, Pedoman Akuntansi
Syariah, dll, aspek keuangan meliputi sistem akuntansi, perhitungan keuntungan serta
faktor kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan dan lain sebagainya.
Dalam hal perdebatan mengenai multi akad, bahwa tidak semua penggabungan
antara akad bersifat tabarru‟ dan akad bersifat tijârah dilarang sebagaimana yang terjadi
dalam Produk Gadai Emas Syariah pada Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak
Bulus I yang menggabungkan akad qardh dan akad ijârah dan atau akad rahn dan
akad ijârah. Dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjerumuskan pada
praktik ribâ, gharar dan hal lain yang dilarang syariah, maka kombinasi akad tersebut
dapat dibolehkan.
“Bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal; dilarang
agama atau karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan
(jahâlah), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat
hukum yang bertentangan pada objek yang sama”.68
Dengan demikian proses operasional gadai emas syariah di Bank Jabar Banten
Syariah Perum Pegadaian UPCS Lebak Bulus I telah memenuhi rukun, syarat dan
ketentuan umum Gadai Syariah serta sesuai dengan kaidah fiqh yang telah ada, tetapi
masih banyak yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali berdasarkan fatwa dan
ketentuan yang ada supaya pegadaian syariah tidak dianggap sama dengan produk
pegadaian konvensional. Kemudian dalam mekanisme operasionalnya janganlah
68
Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia. Ciputat. (2009, Mei 28). hal 24.
95
melakukan usaha yang mendekati celah riba seperti indikator-indikator yang menjadi
parameter penentuan besaran tarif gadai. baik dari biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat
penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya.
E. Strategi Pengembangan Gadai Emas Syariah dalam Persaingan Bisnis
Global
Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan tuntutan konsumen yang semakin
kritis, maka perlu ditanya lagi seberapa jauh gadai syariah mengelola usahanya secara
profesional, dengan bisnis oriented, tanpa harus meninggalkan ciri khusus dan misinya,
yaitu pengeluaran uang pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan sasaran utama
masyarakat golongan ekonomi lemah.
Oleh karena itu, untuk melancarakan dan mewujudkannya, maka diperlukan
penyusunan strategi Pegadaian syariah dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, yang sangat tergantung pada faktor lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi organisasi Pegadaian Syariah. Secara umum, arah strategi pengembangan
usaha kedepan, diarahkan ke dalam bentuk kegiatan pokok sebagai berikut :
1) Usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah terus dilakukan sebagai
usaha untuk mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah
ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Maka perlu
kerjasama dari berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah dalam
pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik.
2) Masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibanding bank di saat mereka
membutuhkan dana karena prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah
96
dibanding dengan meminjam dana langsung ke bank. Maka cukup alasan bagi
pegadaian syariah untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang mermbutuhkan
bantuan.
3) Pegadaian syariah bukan pesaing yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga
keuangan syariah lainnya, dan bukan menjadi alasan untuk menghambat
berdirinya pegadaian syariah. Dengan keberadaan pegadaian syariah malah akan
menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah,
selain itu hal ini akan meningkatkan tersosialisasikannya lembaga keuangan
syariah.
4) Pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan pegadaian syariah ini dengan
membuat peraturan pemeritah atau UU pegadaian Syariah. Atau memberikan
alternatif keberadaan biro pegadaian syariah dalam Perum Pegadaian Syariah.
5) Mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional.
6) Mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya
meningkatkannya.
7) Memasarkan produk baru yang menguntungkan.
8) Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana
9) Membuat posisi keuangan yang likuid dan solvabel.
10) Meningkatkan komposisi barang gadai (marhun).
97
11) Ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus disesuaikan dengan penggunaan
dana dan lain-lain.69
Sedangkan strategi yang digunakan Bank Jabar Banten Syariah dalam menjalankan
usaha gadai emas yaitu dengan Aplikasi media promosi gadai emas pada Bank Jabar
Banten Syariah menggunakan dua media promosi yaitu media Above The Line seperti
promosi melalui jalur media koran, radio, spanduk, televisi, brosur dan Below The Line
(BTL) yaitu promosi melalui jalur non media seperti Promosi ke lokasi pusat keramaian,
kemudian media yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber pengetahuan oleh
responden tentang gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah adalah “koran” sebesar 33%,
“spanduk” 30%, “radio” 19%, “brosur” sebesar 18%.
Analisis SWOT Gadai Emas
Dengan analisa SWOT, maka dapat didefinisikan berbagai faktor yang secara
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (lembaga gadai syariah). Analisis ini
berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength), dan peluang
(Oppourtunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknes),
dan ancaman (Threath). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan
pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (lembaga gadai syariah).
Dengan demikian strategic planer harus menganalisis faktor- faktor strategis perusahaan
(SWOT) dalam kondisi yang ada saat ini.70
69
Tony Ronald, “Analisis Konsumen Kota Malang terhadap Jasa Kredit Gadai Perum
Pegadaian Kantor Daerah Malang”, (Tesis program Pascasarjana UI, Magister Managemen, UI, 2001),
h. 3 70
Freddy Rangkuty, Analisis SWOT Teknik Membedah kasus bisnis: Reorientasi Konsep
Perencanaan Strategis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 18-19
98
Berdasarkan analisa SWOT, dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan gadai
emas syariah apabila dibandingkan gadai konvensional. Hasil analisa SWOT tersebut
adalah sebagai berikut:
1) Kekuatan (Strength) gadai emas syariah, bersumber dari:
a) Dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia;
b) Dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia;
c) Pemberian pinjaman lunak qardhul hasan dan pinjaman/pembiayaan
mudharabah dan ba‟i al-muqayadah dengan sistem bagi hasil pada gadai
syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2) Kelemahan (Weakness) gadai emas syariah, adalah:
a) Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua
orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang mana ini
akan menjadi bumerang bagi lembaga pegadaian syariah sehingga ini
menjadi sasaran empuk bagi nasabah yang beriktikad tidak baik;
b) Memerlukan metode perhitungan yang rumit, apabila digunakan bagi hasil
terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba
untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum
sempurna;
c) Karena menggunakan konsep yang berlandaskan syariah, maka pegadaian
syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal,
bukan hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti
99
tentang aturan Islamnya itu sendiri yang hal ini masih minim dimiliki oleh
pegadaian syariah;
d) Keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan;
e) Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk
pembinaan dan pengawasannya.
3) Peluang (Oppourtunity dan Keunggulan) gadai emas syariah, adalah:
a) Munculnya berbagai lembaga bisnis syariah (lembaga keuangan syariah);
b) Sangat profitable karena memiliki margin keuntungan yang relative tinggi;
c) Resiko sangat kecil, jika dikelola dengan benar;
d) Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah karena
mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam.
4) Ancaman (Threath) gadai emas syariah, adalah:
a) Dianggap adanya fanatisme agama karena berlabel Syariah;
b) Susahnya menghilangkan mekanisme “Bunga” yang sudah mengakar dan
menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam.71
71
Muhammad dan Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem
Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 47-48.
100
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga
keuangan syariah (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pinjaman kepada
nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah,
emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian
syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya
sewa atas dasar prinsip Ijarah.
2. Mekanisme akad Rahn (Gadai Emas Syariah), Nasabah (Rahin) mendapat
pembiayaan / pinjaman (qard) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi
untuk menutup cost proses pencairannya. (fee penakasiran barang, penganti
ATK, dll) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak
berupa emas dan selanjutnya Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat
yang telah disediakan oleh Bank/Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses
penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat
penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar
ini dibenarkan bagi Bank dan Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya ijarah)
101
kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan
pegadaian. Adapun teknis operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut:
Nasabah mendatangi kantor pegadaian/bank syariah untuk mengajukan
pembiayaan atau akad Rahn dengan cara mengisi formulir permohonan akad
Rahn dengan membawa barang jaminan.
Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mandapatkan
pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan
dasar dalam memberikan pembiayaan.
Bank/Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini
mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai
dan sebagainya.
Bank/Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya
pemeliharaan ,penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal
transaksi oleh nasabah.
Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo dan apa bila
tidak mampu membayar bisa memperpanjang kembali pinjaman selama 4
bulan akan tetapi apabila masih juga dikemudian hari belum mampu
membayar maka barang jaminan akan dilelang.
3. Perhitungan Taksiran pada UPCS Lebak Bulus I yaitu:
Simulasi Tarif Ijarah : Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan
kadar 99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka:
Taksiran : = 25gram x Rp.300.000,-
Rp.7.500.000,-
Uang Pinjaman = sesuai gol presentase taksiran (91%) x Rp.7.500.000
Rp. 6.825.000
Ijarah/10hari = Rp. 7.500.000,- x sesuai gol tarif ijarah(Rp.79) x 10
102
Rp. 10.000 10
Biaya Administrasi = Rp. 25.000,-
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta
asuransi.
Ijarah = Taksiran x sesuai gol tarif Ijarah (Rp.) x Jangka waktu
10.000 10 hari
Sedangkan taksiran biaya pada Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagi berikut:
Diketahui:
Gadai emas : 100 gram (24 karat)
Harga pasaran emas : Rp. 350.000,-
Taksiran pembiayaan : 100 gram x Rp. 350.000,- x 24/24 karat
: Rp. 35. 000.000,-
Max. Pinjaman emas 24 karat 90% : Rp. 35.000.000,- x 90%
: Rp. 31.500.000,-
Biaya ijarah perhari per gram : Rp. 3.750,-
Biaya penitipan atau ujrah : 100 gram x Rp. 3.750,- x 2 bulan
: Rp. 750.000,-
Maka biaya ujrahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 750.000,- dan dibayar
lansung pada saat awal transaksi. Disertai dengan biaya materai sebesar Rp.
6.000,-.
4. Keunggulan Produk Gadai Emas Syariah Yaitu:
1. Antikrisis dan Anti-Inflasi
Emas, seperti yang sudah kita ketahui, adalah objek yang antikrisis
dan inflasi. Tidak heran jika orang akan menyebut ini sebagai
investasi. Karena bisa saja ketika emas itu ditebus, nilai tukar emas
terhadap mata uang sudah meningkat akibat inflasi. Akibatnya, nilai
emas yang kini ada di tangan Kita menjadi lebih tinggi
dibandingkan waktu emas itu digadai. Peningkatan harga itu
disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil
103
dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau
dolar AS, Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang
jaminannya berupa emas karena nilai ekonomisnya yang sangat
tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang
bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor
ekonomis lainnya. Dengan adanya produk rahn emas ini dapat
meningkatkan barang bergerak anda, perhiasan serta emas
kesayangan kita pun tetap menjadi milik kita tanpa harus merasa
kehilangan dan kitapun tidak akan mengalami kerugian selisih beli
baru dan jual.
2. Biaya Gadai
Biaya gadai hanya dikenakan satu kali dengan persentase tertentu,
tergantung kebijakan Pegadaian. Biaya ini meliputi biaya
administrasi dan biaya penyimpanan.
Sedangkan pada Bank Jabar Banten Syariah yang melatarbelakangi alasan
dikeluarkan gadai emas ini adalah:
Ada kesepakatan “universal” bahwa emas adalah logam mulia yang
dipersepsikan bernilai di seluruh dunia.
Memiliki nilai yang tidak berubah hingga sekarang (tahan inflasi).
Emas memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
5. Adapun kendala serta strategi pengembangan gadai emas yang dilakukan oleh
pegadaian syariah diantaranya:
Kendala Pengembangan:
104
Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan
Masyarakat kurang familiar dengan produk rahn dilembaga
keuangan syariah
Kebijakan Pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif
terhadap keberadaan pegadaian syariah
Pegadaian kurang popular
Strategi Pengembangan:
Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat
Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan keberadaan
pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau
undang-undang pegadaian syariah
6. Berdasarkan analisa SWOT, dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan gadai syariah
apabila dibandingkan pegadaian konvensional. Hasil analisa SWOT tersebut adalah
sebagai berikut:
I. Kekuatan (Strength) gadai syariah, bersumber dari:
d) Dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia;
e) Dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia;
f) Pemberian pinjaman lunak qardhul hasan dan pinjaman/pembiayaan
mudharabah dan ba‟i al-muqayadah dengan sistem bagi hasil pada gadai
syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
II. Kelemahan (Weakness) gadai syariah, adalah:
105
a) Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang
yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang mana ini akan
menjadi bumerang bagi lembaga pegadaian syariah;
b) Memerlukan metode perhitungan yang rumit, apabila digunakan bagi hasil
terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk
nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum sempurna;
c) Karena menggunakan konsep yang berlandaskan syariah, maka pegadaian
syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan
hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang aturan
Islamnya itu sendiri yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah;
d) Keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan;
e) Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk
pembinaan dan pengawasannya.
III. Peluang (Oppourtunity) gadai syariah, adalah:
a) Munculnya berbagai lembaga bisnis syariah (lembaga keuangan syariah);
b) Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah dengan potensi
pasar yang besar didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia Islam.
IV. Ancaman (Threath) gadai syariah, adalah:
a) Dianggap adanya fanatisme agama;
b) Susahnya menghilangkan mekanisme “Bunga” yang sudah mengakar dan
menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam.
106
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dari kajian dan pembahasan ini maka, ada beberapa
yang perlu penulis sarankan yaitu sebagai berikut:
Diadakannya label SNI pada logam Emas yang ada di Indonesia sehingga
kepercayaan masyarakat meningkat terhadap standar emas asli di Indonesia juga
untuk mengurangi penipuan emas palsu.
Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional gadai emas syariah, baik
dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan
pesantren.
harus melakukan kajian secara mendalam mengenai indikator-indikator yang
menjadi parameter penentuan besaran tarif gadai. Baik dari biaya tenaga kerja,
biaya sewa tempat penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya
sehingga tidak timbul opini masyarakat bahwa pegadaian syariah sama dengan
pegadaian konvensional yang melakukan praktek bunga.
107
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku, Majalah dan Brosur.
Anshari, Abdul Ghofur. Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan
Institusionalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta:
Tazkia Institute, 1999.
-------. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Arthesa, Ade dan Handiman, Edia. Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank.
Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia, 2004.
Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : CV. Pustaka Setia,
2002.
Fatmawati, Sri Subagyo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta:
STIE YKPN Yogyakarta, 2005.
Hamid, Abdul dan Rodoni, Ahmad. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul
Hakim, 2008.
Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Hasan, M. Ali. Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) Cet. 2.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah.
108
Janwari, Yadi dan H.A. Djajuli. “Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat”, Edisi
1, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. 2. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Lewis, Mervin K, Latifa M. Al-Qoud. Perbankan Syari‟ah, Prinsip, Praktek
Prospek, Terjemahan Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu
Semesta, 2001.
Mas‟adi, Ghufron. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002.
Muhammad, Hadi, Solikhul. Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi
Sistem Pegadaian Nasional, Edisi 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Rais, Sasli. Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional). Jakarta: UI
Press, 2006.
Rangkuty, Freddy. Analisis SWOT Teknik Membedah kasus bisnis: Reorientasi
Konsep Perencanaan Strategis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2002.
Rudy Kurniawan, Materi Praktikum LKS Pegadaian Syariah, 14 April 2010, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta,2010.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunah Jilid. 3. Jakarta: Al-I‟tishom, 2008.
Salim, Joko. Jangan Investasi Emas, Jakarta: Visi Media, 2010.
109
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010.
Siamat, Dahlan. Manajeman Lembaga Keuangan, Edisi 2, Jakarta: Lembaga FE-
UI, 2001.
Sigit Susilo, Sri. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, cetakan pertama,
(Jakarta:Salemba empat, 2000)
Silvanita. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Surabaya: Glora Aksara Pratama,
2009.
Sjah Deini, Sultan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia. Jakarta: Grafiti, 2007.
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONISIA,
2008.
Sugiono. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2007.
Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian, , Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Syafei, Racmat. Fidh Muamalah, Cetakan III. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Tanuwidjaja, William. Cerdas Investasi Emas. Yogyakarta: Media Pressindo,
2009.
Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali
Press, 2004.
B. Media Intenet.
http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3326.
110
http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq.
http://www.Qavad.wordpress.com/04/04/2010/Produk Gadai Emas Syariah.Html.
http://www.scribd.com/doc/6429241/Manajemen-Pegadaian-Konvensional-
vsSyariah.
http://www.pegadaian.co.id.
http://www.sribd.com/doc/25043098/pegadaiansyariah.
C. Peraturan Perundang-Undangan.
Pemerintah Pemerintah No.10 tahun 1990.
Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000.
Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Ijarah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ganti
rugi.
111
112
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Assalamu‟alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:
Nama : Azis Ariyanto
No. Pokok : 106046101602
Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Perbankan Syariah (Muamalat)
Judul Skripsi : Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Syariah Serta Stategi
Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian
Syariah
Bahwasannya yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara yang diperlukan
untuk keperluan skripsi yang dilakukan di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung
Tanggal 3 Januari 2011.
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb
Bandung, 7 Februari 2011
113
HASIL WAWANCARA
NAMA : Bapak Endang Komarudin
JABATAN : Micro Finance Group Rahn Manager
WAKTU WAWANCARA : 7 Februari 2011 (09.00-10.00)
TEMPAT WAWANCARA : Bank Jabar Banten Syariah Bandung
Jl. Teuku Umar No.08 Bandung
1. Apa yang dimaksud dengan gadai emas syariah itu?
Jawab : gadai emas syariah adalah produk fasilitas pinjaman dari bank yang
diberikan kepada nasabah dengan jaminan atas emas dan kemudian bank
memberikan fasiliatas yang terkait dengan dengan nasabah gadai.
2. Apa saja alasan serta tujuan dikeluarkannya produk rahn (gadai emas syariah)
pada Bank Jabar Banten Syariah?
Jawab : pada Bank Jabar Banten Syariah yang melatar belakangi alasan
dikeluarkan gadai emas ini adalah:
Ada kesepakatan “universal” bahwa emas adalah logam mulia yang
dipersepsikan bernilai di seluruh dunia.
Memiliki nilai yang tidak berubah hingga sekarang (tahan inflasi).
Emas memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
Karena masyarakat Jabar umumnya berinvestasi dengan emas dan sekitar
40% masyarakatnya juga menabung emas.
Dari sisi bisnis nilai emas kebal dengan inflasi yang mengakibatkan harga
emas tersebut semakin naik.
114
Dari sisi resiko bank akan aman karena liquiditas aman.
Tujuannya sendiri yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan pedagang kecil
(UMKM) dalam pembiayaannya supaya lebih mandiri dan sejahtera.
3. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas syariah pada BJB
Syariah?
Jawab : Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin
(pemberi gadai) dan murtahin ( penerima gadai), maka dapat menggunakan
tiga akad perjanjian Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah
pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank Syari‟ah, yaitu:
Akad Qard, Akad Ijarah, Akad Rahn.
4. Bagaimana mekanisme operasional gadai emas pada Bank BJB Syariah?
Jawab : Mekanisme gadai syariah atau pinjaman gadai emas pada bank
Jabar Banten Syariah adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada
tiga akad. Diantaranya yaitu, akad (1) Qardh, yaitu pinjaman tanpa kelebihan
dari pinjaman tersebut. (2) Rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. (3) Ijarah, yaitu akad
pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Salah
satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah
dengan menyertakan agunan berupa emas, perhiasan atau barang lainnya
misalnya coin emas dan perhiasan lainnya yang terbuat dari emas minimal
seharga Rp. 1.000,000,- atau seberat 4 gram 16 karat emas. Kemudian
nasabah tersebut melampirkan kartu identitasnya yang berupa KTP/SIM.
Selanjutnya nasabah membuka rekening pada bank Jabar Banten Syariah
dengan saldo minimum Rp. 50.000,- namun hal ini tidak terlalu diwajibkan,
Setelah syarat tersebut terpenuhi oleh nasabah maka barang agunan (emas)
115
yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh penaksir dengan menggunakan tes uji.
Yaitu memakai jarum uji emas dan metode berat jenis.Kemudian penaksir
memberkan nilai taksiran dari harga emas tersebut.Nasabah berhak
mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 85% (untuk coin emas dan
perhiasan) dan 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang emas.
Kemudian nasabah cukup membayar biaya relatif murah sebesar Rp. 3.750,- /
gram per bulan yang dibayar diawal akad. Atau sama dengan beban biaya
ujrah sebesar 1.2%. Dana pinjaman atau utang (marhun bih) umumnya
diberikan dengan cara tunai atau langsung. Namun dengan ketentuan jika
marhun bihdibawah Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut dapat diambil
secara lansung atau tunai dan bisa juga melalui pemindahbukuan. Sesuai
dengan akad yang tengah berlansung. Sedangkan marhun bihdiatas Rp.
5.000.000,-, maka dana tersebut wajib dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dengan alasan keamanan.
5. Strategi apa saja yang digunakan Bank BJB Syariah dalam mengembangkan
produk gadai emas ini?
Jawab : strategi yang digunakan Bank Jabar Banten Syariah dalam
menjalankan usaha gadai emas yaitu dengan Aplikasi media promosi gadai
emas pada Bank Jabar Banten Syariah menggunakan dua media promosi yaitu
media Above The Line seperti promosi melalui jalur media koran, radio,
spanduk, televisi, brosur dan Below The Line (BTL) yaitu promosi melalui
jalur non media seperti Promosi ke lokasi pusat keramaian, kemudian media
yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber pengetahuan oleh responden
tentang gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah adalah “koran” sebesar 33%,
“spanduk” 30%, “radio” 19%, “brosur” sebesar 18%.
6. Apakah dalam operasionalnya produk gadai emas ini telah sesuai dengan fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN)?
116
Jawab : proses operasional gadai emas syariah di Bank Jabar Banten
Syariah telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum Gadai Syariah
serta sesuai dengan kaidah fiqh yang telah ada, tetapi masih banyak yang
harus diperbaiki dan ditinjau kembali berdasarkan fatwa dan ketentuan yang
ada supaya pegadaian syariah tidak dianggap sama dengan produk pegadaian
konvensional.
117
Surat Keterangan Wawancara
Yang bertandatangan dibawah ini
Nama : Yuki Lengkana
Jabatan : Juru Taksir
Instansi : UPCS Lebak Bulus I
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama : Azis Ariyanto
NIM : 106046101602
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pelabuan II Rt.02/02 Sindangsari Lembursitu
Sukabumi
Telah mewawancarai saya untuk mendapatkan data-data untuk penulisan
skripsinya yang berjudul Studi Komparasi Alikasi Gadai Emas serta Strategi
Pengembangan pada Bank dan Pegadaian Syariah. Demikianlah surat ini dibuat,
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 Februari 2011
Yang mewawancarai Yang diwawancarai
(Azis Ariyanto) (Yuki Lengkana
118
HASIL WAWANCARA
1. Apa saja alasan serta tujuan dikeluarkannya produk rahn (gadai emas syariah)
sehingga menjadi alternatif gadai bagi masyarakat disaat kebutuhan mendesak?
Jawab: Faktor yang mendorong Perum Pegadaian untuk meluncurkan Produk
Rahn (Gadai Emas Syariah) ini tak lepas dari respon masyarakat
terhadap sistem syariah yang semakin meningkat, sistem syariah ini
banyak diminati karena terbukti bisa bertahan dari badai krisis moneter.
Diantara alasan mengapa perum pegadaian syariah mengeluarkan
produk gadai emas syariah yaitu:
1) Telah dikeluarkannya undang undang serta fatwa yang menghalalkan
praktek gadai emas;
2) Adanya dukungan dan keinginan yang sangat tinggi dari masyarakat
Islam yang ingin bertransaksi secara islami tanpa adanya unsur riba,
gharar, dan maysir;
3) Persaingan usaha dimana perum pegadaian harus mampu menjawab
tantangan supaya tidak ditinggalkan oleh para nasabah.
4) Produk gadai emas syariah sangat prospek banyak keunggulan dan
keuntungan dalam perkembangan usahanya, diantaranya karena nilai
emas yang antikrisis dan anti inflasi.
Tujuannya sendiri sudah jelas yaitu membantu negara dalam membiayai
masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk djadikan modal usaha
ataupun kebutuhan sehari harinya dengan proses yang sangat cepat dan
ringan.
2. Bagaimana mekanisme operasional Produk Rahn (Gadai Emas Syariah)
pada Perum Pegadaian Syariah?
119
Jawab: Melalui akad Rahn, Nasabah (Rahin) mendapat pembiayaan /
pinjaman (qard) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi
untuk menutup cost proses pencairannya. (fee penakasiran barang,
penganti ATK, dll) kemudian sebagai jaminannya, nasabah
menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya Pegadaian menyimpan
dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian.
Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-
biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya
perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini
dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya ijarah)
kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah
pihak. Kemudian Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh
tempo, apabila melebihi batas waktu (jatuh tempo) nasabah belum mampu
bayar maka barang jaminan akan dilelang.
3. Bagaimana cara menghitung taksiran nilai gadai emas syariah pada Perum
Pegadaian Syariah?
Jawab: Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar
99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka:
Taksiran : = 25gram x Rp.300.000,-
Rp.7.500.000,-
Uang Pinjaman = Sesuai gol presentase taksiran xRp.7.500.000
Rp. 6.750.000
Ijarah/10hari = Rp. 7.500.000,- x Sesuai gol tarif Ijarah x 10
Rp. 10.000 10
Biaya Administrasi = Rp. 25.000,-
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta
asuransi.
120
Ijarah = Taksiran x sesuai gol tarif Ijarah (Rp.) x Jangka waktu
10.000 10 hari
4. Apa keunggulan produk gadai emas syariah dibandingkan dengan produk
gadai lainnya?
Jawab: Keunggulan Produk Gadai Emas Syariah
1. Antikrisis dan Anti-Inflasi
Emas, seperti yang sudah kita ketahui, adalah objek yang
antikrisis dan inflasi. Tidak heran jika orang akan menyebut ini
sebagai investasi. Karena bisa saja ketika emas itu ditebus, nilai
tukar emas terhadap mata uang sudah meningkat akibat inflasi.
Akibatnya, nilai emas yang kini ada di tangan Kita menjadi lebih
tinggi dibandingkan waktu emas itu digadai. Peningkatan harga
itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih
stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti
rupiah atau dolar AS, Sehingga masyarakat lebih tertarik
menggadaikan barang jaminannya berupa emas karena nilai
ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan
kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya
disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis lainnya
2. Dengan adanya produk rahn emas ini dapat meningkatkan
barang bergerak anda, perhiasan serta emas kesayangan kita pun
tetap menjadi milik kita tanpa harus merasa kehilangan dan
kitapun tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan
jual.
121
3. Biaya Gadai
Biaya gadai hanya dikenakan satu kali dengan persentase
tertentu, tergantung kebijakan Pegadaian. Biaya ini meliputi
biaya administrasi dan biaya penyimpanan.
5. Bagaimana proses pelelangan gadai emas syariah yang dilakukan oleh
Pegadaian Syariah?
Jawab: Adapun proses pelelangan barang jaminan (Emas) adalah
sebagai mana berikut:
1. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah
yang barangnya akan dilelang;
2. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan
margin 2% untuk pembeli;
3. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak
diperbolehkan, sehingga akan merugikan nasabah karena
dikhawatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harga
pelelangan. Oleh karena itu pihak pegadaian melakukan
pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4
orang);
4. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari
harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya akan
dikembalikan ke nasabah;
5. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, akan
diserahkan ke baitul maal yang terakriditasi
6. Bagaimana Potensi dan peluang Produk Rahn (Gadai Emas Syariah) itu
sendiri dalam memberdayakan perekonomian masyarakat?
Jawab: Adapun potensi dan peluang gadai emas syariah yaitu:
122
Potensi Pasar yang sangat besar dengan mayoritas penduduk
Islam,
Tidak memerlukan investasi yang besar,
Sangat profitable karena memiliki margin keuntungan yang
relative tinggi
Kemungkinan macet sangat kecil
Proses pencairan sangat mudah dan cepat
Seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan produk Rahn
Resiko sangat kecil, jika dikelola dengan benar.
7. Apa kendala serta prospek strategi pengembangan Gadai Emas Syariah dalam
membiayai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini?
Jawab: adapun kendala serta strategi pengembangan gadai emas yang
dilakukan oleh pegadaian syariah diantaranya:
Kendala Pengembangan:
Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan
Masyarakat kurang familiar dengan produk rahn dilembaga
keuangan syariah
Kebijakan Pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif
terhadap keberadaan pegadaian syariah
Kurangnya tenaga professional di bidang ini.
Sulitnya memberikan pemahaman masyarakat tentang bahaya
bunga dan riba.
Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pegadaian syari‟ah
hanya diperuntukan bagi umat Islam.
Dianggap adanya fanatisme agama.
Susah untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah
mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan.
Belum banyaknya ketersediaan unit-unit pegadaian syari‟ah.
123
Strategi Pengembangan:
Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat;
Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan keberadaan
pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau
undang-undang pegadaian syariah;
Melaksanakan program pemasaran secara terintegrasi yang
melibatkan setiap pihak dan event dalam Perum Pegadaian.
Melaksanakan program pemasaran secara terencana dan
terukur dengan konsep yang dirumuskan secara tepat serta
pelaksanaannya yang dirancang secara teliti.
Melaksanakan program pemasaran yang dapat membangun
image Perum Pegadaian sebagai entitas yang kompeten.
Melaksanakan dan memperkuat program undian-undian
nasabah berhadiah menarik.
Membuka Cabang/Unit Pelayanan Cabang Syariah (UPCS)
pada daerah-daerah yang potensial.
8. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan proses gadai emas syariah pada
Pegadaian dibandingkan dengan Perbankan syariah?
Jawab: Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah, tentunya
mempunyai kelebihan maupun kekurangan dibandingkan dengan
bank. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:
1) Persyaratan ringan dan mudah;
2) Prosedurnya sederhana;
3) Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun
giro;
4) Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh;
5) Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan;
124
6) Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat
diangsur sesuai kemampuan;
7) Memperoleh tenggang waktu pelunasan dua minggu setelah jatuh
tempo tanpa dibebani bunga (masa tunggu lelang).
Adapun kelemahan pegadaian yaitu:
1) Harus ada jaminan berupa barang yang bergerak yang mempunyai
nilai;
2) Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian,
sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama
digadaikan;
3) Jenis barang gadai yang dapat diberikan masih terbatas.
9. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas syariah?
Jawab: Sebenarnya akad yang dipakai dalam mekanisme operasional
gadai syariah itu dapat dilakukan dengan menggunakan 6 akad
yaitu, akad qardhul hasan, akad ijarah, akad rahn, akad bagi
hasil, akad mudharabah, akad musyarakad amwal al-„inan, akan
tetapi kebanyakan akad yang digunakan pada gadai emas syariah
ada dua akad yaitu akad Ijarah dan akad Rahn.
Lebak Bulus, 22 Februari 2011
Yang Mewawancarai Yang Diwawancarai
(Azis Ariyanto) (Yuki Lengkana)
125
Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn)
Tarif Diskon Ijarah
Persentase Pinjaman dari
Taksiran (%)
Diskon
(%)
Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)
Emas/Perhiasan
Barang Gudang
Mobil/Motor
<15% 0 1% 15 - 19 81 15 16 17 20 - 24 76 19 20 22 25 - 29 71 23 25 26 30 - 34 66 27 28 31 35 - 39 61 31 33 35 40 - 44 56 35 37 40 45 - 49 50 40 43 45 50 - 54 44 45 48 50 55 - 59 38 50 53 56 60 - 64 32 54 58 61 65 - 69 26 59 63 67 70 - 74 20 64 68 72 75 - 79 14 69 73 77 80 - 84 7 74 79 84 85 - 90 0 80 85 90
Golongan
UP Min
UP Max
Pembulatan UP
Pembulatan
Ijarah
Tarif Ijarah
Biaya Adm.
Gadai
Biaya Adm.
Surat
Hilang
Taksiran
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. Rp.
A 20,0
00 150,000
1,000
45 1,000 1,000 95%
B 151,000
500,000
1,000
100
73 3,000 2,000
92% C
1
501,000
1,000,000
1,000
100
79 8,000 3,000
91% C
2
1
1
1,005,000
5,000,000
5,000
100
79 15,000 3,000
91% C
3
5,010,000
10,000,000
10,000
100
79 25,000 3,000
91% C
4
10,050,000
20,000,000
50,000
100
79 40,000 3,000
91% D
1
20,100,000
50,000,000
100,000
100
62 60,000 4,000
93% D
2
50,100,000
200,000,000
100,000
100
62 100,000 4,000
93%
126