studi kasus pengelolaan wilayah perbatasan pada … · studi kasus pengelolaan wilayah perbatasan...
TRANSCRIPT
![Page 1: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/1.jpg)
STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
![Page 2: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/2.jpg)
- Provinsi Kepulauan Riau dibentuk
berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002
yang disahkan pada tanggal 24 -9- 2002
dan mulai operasional Tgl. 1-7- 2004.
Luas Wil : 251.810 km2
Daratan : 10.595 km2 (4%)
Lautan : 241.215 km2 (96 %)
Jlm Pulau pd air pasang : 1.795
Jlm Pulau pd air surut : 2.408
Wilayah Administrasi
- Kabupaten : 5
- Kota : 2
- Kecamatan : 66
- Kelurahan : 141
- Desa : 275
BATAS WILAYAH
Utara : Vietnam & Kamboja
Selatan : Prov.Babel, Jambi
Barat : Singapura, Malaysia, Riau
Timur : Malaysia. Kalbar
GAMBARAN UMUM WILAYAH
2
![Page 3: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/3.jpg)
P. Kepala
P. Subi Kecil
P. Senua
P. SekatungP. Sebetul
P. Semiun
P. Tokong Boro
P. Tokong Nanas
P. Tokong Malang Biru
P. Tokong Belayar
P. Mangkai
P. Damar
P. Sentut
P. Iyu KecilP. Karimun Kecil
P. NongsaP. Batu Berhanti
P. PelampongP. Nipa
![Page 4: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/4.jpg)
PETA ORIENTASI PKSN DI KEPRI
TERHADAP NEGARA YANG
BERBATASAN
PKSN Ranai
KAMBOJA ?
THAILAND
LAOS
MALAYSIA
MALAYSIA
VIETNAM
BRUNEI
PKSN Batam
![Page 5: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/5.jpg)
No Provinsi Jumlah Pulau
(1) (2) (3)
1. Kepulauan Riau 2.408
2. Papua Barat 1.917
3. Maluku Utara 1.525
4. Maluku 1.399
5. Nusa Tenggara Timur 1.192
Lima Provinsi di Indonesia Dengan Jumlah Pulau Terbanyak, 2014
Sumber : Badan Informasi Geospasial (BIG)
![Page 6: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/6.jpg)
No Provinsi
Pulau Kecil Terluar
JumlahSudah Berpeng
huni
Belum Berpeng
huni(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kepulauan Riau 3 16 19
2. Maluku 11 7 18
3. Sulawesi Utara 7 4 11
4. Papua 5 4 9
Empat Provinsi di Indonesia Dengan Jumlah Pulau Kecil Terluar Terbanyak, 2014
![Page 7: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/7.jpg)
No Kabupaten/KotaLokasi Terhadap Laut
JumlahTepi Laut
Bukan Tepi Laut
(1) (2) (3) (4) (5)1. Karimun 67 4 712. Bintan 43 8 513. Natuna 64 12 764. Lingga 74 7 81
5. Kepulauan Anambas 53 1 54
6. Batam 45 19 647. Tanjungpinang 15 3 18Provinsi Kepulauan Riau 361 54 415
Jumlah Desa di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Terhadap Laut, 2014
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (PODES 2014).
![Page 8: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/8.jpg)
ISU STRATEGIS DAERAH1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi,
khususnya Batam dan wilayah lainnya;
2. Rendahnya kualitas SDM sebagai konsekuensi darirendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan danpendidikan;
3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasantersebut.
4. Peningkatan konektivity di semua daerah
5. Pengembangan sektor energi kelistrikan, gas, dan airbersih untuk mendukung sektor industri
![Page 9: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/9.jpg)
ISU STRATEGIS DAERAH
6.Kurangnya pengembangan sektor tersier (industripengolahan) untuk mendukung nilai tambah (valueadded) terutama untuk industri pengelolaan hasil-hasilkelautan dan perikanan;
7.Peningkatan pengarusutamaan gender dalampembangunan;
8.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagaipencemaran;
9.Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, sukudan budaya sebagai modal sosial.
![Page 10: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/10.jpg)
Misi
TerwujudnyaKepulauan Riau sebagai Bunda
Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak
Mulia dan Ramah Lingkungan
![Page 11: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/11.jpg)
KEBIJAKAN
Mendorong Pengembangan Wilayah Laut Dan Sektor-sektor Kelautan Dan Perikanan.
Meningkatkan Keterkaitan Antar Daerah (Connectivity)
Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Terdepan/Terluar.
Mendorong Pertumbuhan Wilayah-wilayah Potensial Di Luar Batam Dengan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan Di Wilayah Batam.
Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment.
Keterkaitan Antara Target Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Dalam Hal
- Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 8 Persen
- Pengurangan Kemiskinan Di Bawah 10 Persen
- Pengurangan Pengangguran Di Bawah 4 Persen
11
![Page 12: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/12.jpg)
STRATEGI PEMBANGUNAN
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakandengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu:
Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayahBBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengankawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dansejahtera.
Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentraekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga(NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistemdominan.
12
![Page 13: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/13.jpg)
KAWASAN STRATEGIS di PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KAWASAN STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: Batam-Bintan-Karimun
2. Kawasan Perbatasan Laut RI (19 Pulau Terdepan)
1. PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG Sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau.
2. KEPULAUAN ANAMBASPengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata.
3. LINGGAPengembangan potensi sumber daya alam bidang pertanian dan perkebunan.
4 NATUNASebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.
![Page 14: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/14.jpg)
PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN
1. Bentangan kawasan perbatasan sangat luas;
2. Masih kurangnya pengelolaan potensi dan sumber daya alam
baik oleh negara maupun swasta;
3. Penanganan perbatasan belum maksimal dan masih bersifat
parsial/ sektoral;
4. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah
dibandingkan dengan masyarakat tetangga seperti Malaysia
dan Singapura;
5. Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan dan
pertahanan, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan
terhadap berbagai pelanggaran batas negara;
6. Belum terpadunya program dan kegiatan pengembangan
kawasan perbatasan.
![Page 15: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/15.jpg)
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN
PERBATASAN
1. Memacu peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan
masyarakat perbatasan yang sinergis dengan perekonomian
wilayah negara tetangga dan wilayah lainnya;
2. Meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah perbatasan
melalui pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial, dan
kemasyarakatan;
3. Mengembangkan SDM sebagai modal penggerak pembangunan
wilayah perbatasan;
4. Membuka isolasi dan keterbelakangan wilayah perbatasan (fisik
maupun informasi), dengan membangun infrastruktur yang
memadai;
5. Mengelola sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar
pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antarpelaku usaha.
![Page 16: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/16.jpg)
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERBATASAN
1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan
2. Membangun dengan pendekatan kesejahteraan
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM)
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan
![Page 17: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/17.jpg)
Pendekatan Security pada dasarnya untuk memelihara batas wilayah
kedaulatan NKRI dan pertahanan keamanan negara. Bukan membatasi
masyarakat untuk melakukan aktivitas di pulau terdepan.
Pendekatan Prosperity bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan
kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan yang berkelanjutan.
Dengan melindungi masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi
di pulau terdepan
PENGEMBANGAN KAWASAN
PERBATASAN
![Page 18: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/18.jpg)
Security Approach:
Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara serta menciptakan stabilitas kawasan.
Prosperoty Approach
Memanfaatkan SDA dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan
Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Menarik investor untuk pengembangan wisata bahari
Menjadikan PPKT sebagai kawasan konservasi
TUJUAN PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN
![Page 19: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/19.jpg)
PROGRAM RPJMD MENGENAI
MASALAH PERBATASAN
Program PengembanganWilayah Perbatasan
Program Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau kecil
Program Pengembangan, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Terdepan
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
![Page 20: STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA … · STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040122/5d5dd62688c99363568bbe38/html5/thumbnails/20.jpg)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Sekian dan Terima Kasih