STUDI ATAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANGHARI NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN MAMPU

BACA TULIS ALQURAN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDU

BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM (STUDI SMKN 1

BATANGHARI) TAHUN 2018-2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh :

ANDI JULIANTO

NIM : SIP. 162233

Pembimbing : Drs. H. Amhar Rasyid, L.sc.,MA

Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2019 / 2020

iii

Pembimbing I : Drs. H. Amhar Rasyid, L.sc.,MA

Pembimbing II : Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31316 Telp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2019

Kepada Yth.

Bapak Dekan Syariah

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu’alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara

Andi Julianto yang berjudul “Studi Atas Penerapan Peraturann Daerah Kabupaten

Batanghari No 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Bacatulis Alquran dan

Melaksanakan Shalat Fardhu Bagi Siswa yang Beragama Islam (Studi SMKN 1

Batanghari) Tahun 2018-2019” telah disetujui dan dapat diajukan untuk

dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

(S.1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin

Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan

Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Amhar Rasyid L.sc.,MA Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P

NIP.195701241988031001 NIP.198501042015031003

iv

iii

Pembimbing I : Drs. H. Amhar Rasyid, L.sc.,MA

Pembimbing II : Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31316 Telp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2019

Kepada Yth.

Bapak Dekan Syariah

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu’alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara

Andi Julianto yang berjudul “Studi Atas Penerapan Peraturann Daerah Kabupaten

Batanghari No 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Bacatulis Alquran dan

Melaksanakan Shalat Fardhu Bagi Siswa yang Beragama Islam (Studi SMKN 1

Batanghari) Tahun 2018-2019” telah disetujui dan dapat diajukan untuk

dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

(S.1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin

Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan

Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Amhar Rasyid L.sc.,MA Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P

NIP.195701241988031001 NIP.198501042015031003

V

MOTTO

الْمَاهِرُ باِلْقرُْآنِ مَعَ السَّفرََةِ الْكِرَامِ الْبرََرَةِ وَالَّذِي يقَْرَأُ الْقرُْآنَ وَيَتتَعَْتعَُ فِيهِ

( ليهوَهُوَ عَليَْهِ شَاقٌّ لهَُ أجَْرَانِ . )متفق ع

Artinya: “Orang yang pandai membaca Al-Qur`an, dia bersama para malaikat

yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur`an

dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapat

dua pahala.” (Muttafaq Alaih

Vi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin dengan rahmat Allah SWT Skripsi ini saya

persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian, serta

motivasi dalam menuntut ilmu kedua orang tua tercinta : Ayahanda Wagimun dan ibu

Paijah naenitercinta yang telah mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang

telah telah tak henti-hentinya menyelipkan namaku dalam setiap do’a nya, berkat do’a dan

dorongan motivasi beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak luput

kepada saudara tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam

kehidupanku. Kepada dosen pemimbing terima kasih atas bimbingannya dalam memberikan

pemikiran-pemikiran dan pemasukan gambaran ide-ide dalam setiap proses penyelesaian

skripsi ini. Dan untuk seseorang yang selalu menyemangati memberikan dorongan dan

masukan atas segala persoalan yang saya hadapi serta sahabat-sahabat ku yang selalu

memberikan dorongan dan semangat kepada ku dalam keadaan suka maupun duka.

vii

ABSTRAK

Andi Julianto: SIP. 162233: Studi Atas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten

Batanghari No 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran

Dan Melaksanakan Shalat Fardu Bagi Siswa Yang Beragama Islam (Studi Smkn

1 Batanghari) Tahun 2018-2019.

Skripsi ini bertujuan mengetahui tentang bagai mana penerapan Perda tersebut di

pendidikan Kabupaten Batanghari, mengetahui faktor pendukung dan

penghambatnya dalam penerapan Perda tersebut dan bagaimana solusi yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, yang mana Perda tersebut

berisikan tentang Mampu baca tulis Al-Qur’an dan melaksanakan shalat fardlu

adalah syarat bagi siswa yang beragama Islam untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Mampu baca tulis Al-Qur’an dan melaksanakan shalat

fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah

TKQ/TPQ/TQA dan ijazah DTA/DTQ/DTU. Bagi siswa beragama Islam yang

tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat mendapatkan serti/fikat yang

diterbitkan oleh LPTQ. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian dilakukan penulis bahwa Penerapan Perda tersebut di

SMKN 1 Batanghari belum berjalan maksimal karena masih banyak kendala dan

kekurangan dalam penerapan tersebut, salahsatu contoh belum diterbitkannya

sertifikat oleh lembaga LPTQ dan Kemenag, dan kurangnya perhatian pemerinyah

terhadap baca tulis alquran, dan juga kurangnya tenaga kerja guru Agama yang

menjadi pelaksana paling penting dalam penerapan Perda tersebut, juga

kurangnya perhatian terhadap orang tua terhadap pendidikan mengaji terhadap

anaknya dan kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, ini terlihat

dari hasil penelitian yang peneliti lakukan. Namun pemerintah telah melakukan

evaluasi dan memperbaiki kekurangannya diantaranya mmemulai mencetak

sertifikat dengan menggunakan anggaran APBD, dan pemerintah juga telah

melakukan kerjasama dengan Da’i atau guru pami untuk ikut membagikan

sertifikat dengan persyaratan tertentu dan ikut mengajar mengaji di rumah dan

akan diberikan imbalan langsung oleh pemerintah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 tentang kewajiban mampu baca

tulis Alquran dan melaksanakan Shalat Fardhu.

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alahamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat

dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul.

“STUDI ATAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANGHARI NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN MAMPU

BACA TULIS ALQURAN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDU

BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM (STUDI SMKN 1

BATANGHARI) TAHUN 2018-2019”. Shalawat serta salam kami haturkan

kepada nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau kita dapat

merasakan indahnya hidup seperti saat ini.

Adapun skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan

dalam rangka memperoleh gelar (S1) ilmu Pemerintahan fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak kekurangan sehingga

skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan keterbatasan yang

dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal

mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di

kemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

ix

1. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una S. Ag. MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th, I, MA., m.ir.,Ph.D selaku Wakil Dekan 1 bidang

Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH selaku Wakil Dekan II bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari’ah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi

6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7. Bapak Yudi Armansyah.,M,Hum selaku sekertaris jurusan Ilmu Pemerintahan

fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

8. Bapak Drs. H. Amhar Rasyid, L.sc.,MA, selaku Pembimbing Skripsi 1 dan

Pembimbing Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada dijurusan dan

banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam

penyusunan skripsi.

x

9. Ibuk Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P, M.I.P selaku Pembimbing Skripsi 2

Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah

membantu segala urusan yang ada dijurusan dan banyak membantu penulis

dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.

10. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawati

Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

11. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat

penulis skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih

sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan

pengetahuan yang dimiliki oleh penulis..untuk itu penulis menghargai kritik

dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini.

Akhirnya penulis berharapa semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis dan umumnya untuk mahasiswa dan seluruh yang

membaca skripsi ini.

Jambi, Maret 2020

ANDI JULIANTO

NIM: SIP 162233

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PERNYATAAN .......................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... iii

MOTTO .............................................................................................................. iv

PERSEMBAHAN ................................................................................................ v

ABSTRAK .......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ x

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 4

C. Batasan Masalah .................................................................................. 4

D. Tujuan Penelitian ................................................................................. 5

E. Manfaat Penelitian .............................................................................. 5

F. Kerangka Teori .................................................................................... 6

G. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 10

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ....................................................................... 12

B. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 12

C. Tehnik Analisis Data ......................................................................... 13

2

D. Instrumen Pengumpulan Data .......................................................... 14

E. Sistem Matika Penulisan ................................................................... 16

F. Jadwal Penelitian ............................................................................... 18

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Kondisi Geografis ......................................................... 19

B. Perekonomian Di Kabupaten Batang Hari........................................23

C. Pemerintahan Kabupaten Batanghari ................................................ 26

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 17 Tahun

2013 di SMK Negeri 1 Batang Hari..................................................34

B. Kemampuan Baca Tulis Alquran di SMK Negeri 1 Batanghari ....... 37

C. Faktor yang Menghambat Penerapan Perda ...................................... 41

D. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari

dalam Menerapkan Perda …...........………….………………….....48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 50

B. Saran .................................................................................................. 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATA INVORMAN

CURRICULUM VITAE

xii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten di bagian timur Provinsi

Jambi, Indonesia. Ibu kotanya ialah Muara Bulian. Kabupaten ini adalah salah

satu Kabupaten yang paling tinggi Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduknya,

Sesudah Kabupaten Merangin. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten melakukan

penyeimbangan terhadap laju jumlah penduduk dengan kualitas pendidikan di

Kabupaten Batanghari, dengan terus meningkatkan dalam bidang pendidikan.1

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah daerah

diberikan kekuasaan untuk melaksanakan semua urusan pendidikan dan

mengikutsertakan masyarakat daerah di dalam pembangunan pendidikan. Dasar

otonomi daerah tersebut telah memberikan ruang gerak yang sangat luas kepada

pemerintah daerah di dalam manajemen pendidikan untuk membangun berbagai

strategi yang kompetitif dalam menghadapi era persaingan untuk mencapai

output pendidikan yang berkualitas dan mandiri.2

Kabupaten Batanghari memiliki 365 sekolah pendidikan yaitu SD, SMP,

SMA, SMK baik itu Swasta dan Negeri, di Kecamatan Muara Bulian sendiri

terdapat 5 Sekolah Menengah Kejurusan dua diantaranya milik swasta, dan

salahsatuma SMK yang pertama kali di dirikan ialah SMKn1 Batanghari, pada

1 Bambang,” Pendidikan dI Kabupaten Batanghari”, (Tribun Jambi, 23, April, 2014) hal

3 2 “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003”

2

tanggal 5 mei 1992 barulah SMK tersebut di negerikan, dulu sebelum namanya

SMKn1 nama pertamanya adalah SMEA YKI dengan hanya ada satu jurusan, dan

sekarang setelah menjadi SMKn1 banyak mata pelajaran yang ditambahkan

salahsatunya adalah Mulok, yang mana setelah adanya perda No 17 Tahun 2013

pelajaran Mulok diisi dengan pelajaran keagamaan seperti mengaji dan sholat

seperti yang telah di atur dalam Perda tersebut.3

Dari uraian di atas maka salah satu bentuk memajukan pendidikan di

Kabupaten Batanghari maka Pemerintah Kabupaten Batanghari dalamhal ini

membuat Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2013 tentang

“Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran dan Shalat Fardlu bagi Siswa yang

Beragama Islam” yang mana tujuan dari Perda tersebut adalah untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur dan dalam

membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam adalah

dengan cara mewajibkan semua siswa Mampu Baca Tulis Al-Qur’an dan

melaksanakan shalat fardlu.4

Namun implementasi yang terjadi di lapangan peneliti masih menemukan

masalah-masalah sehingga tidak sepenuhnya Perda tersebut berjalan dengan baik,

salahsatu contoh bukti permasalahan yang terjadi di lapangan adalah masih ada

siswa yang sudah berseragam sekolah tapi masih belum lancar atau belum bisa

3 http://smkn1-batanghari.sch.id/4_sejarah_berdiri.html 4 “Peraturan Daerah Kabupaten batanghari Nomor 17 Tahun 2013”.

3

baca tulis Alquran sedangkan syarat melanjutkan pendidikan kejenjang lebih

tinggi telah tercantum di Peraturan Daerah tersebut di pasal 8 yaitu:

1. Mampu baca tulis Al-Qur’an dan melaksanakan shalat fardlu adalah syarat

bagi siswa yang beragama Islam untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi.

2. Mampu baca tulis Al-Qur’an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah TKQ/TPQ/TQA dan

ijazah DTA/DTQ/DTU.

3. Bagi siswa beragama Islam yang tidak memiliki ijazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diterima ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi dengan syarat mendapatkan serti/fikat yang diterbitkan oleh LPTQ.5

maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat Perda tersebut kedalam judul

penelitian, dan peneliti juga ingin mengetahui apa-apa saja yang menghambat dan

membuat perda tersebut belum sempurna, dan bagaimana solusi yang dilakukan

oleh pemerintah daerah baik itu dari pihak sekolah maupun dinas-dinas tertentu

untuk menanggulangi kelemahan/masalah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut

peneliti perlu mempelajari dan meneliti Perda tersebut dengan menjadikan

kedalam suatu judul penelitian yang berjudul: “Studi Atas Penerapan

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No 17 Tahun 2013 Tentang

Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan Shalat Fardlu

5 “Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2013”

4

Bagi Siswa Yang Beragama Islam (Studi SMKN 1 Batanghari) Tahun 2018-

2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah penerapan perda tentang Kewajiban

Mampu Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan Shalat Fardhu Bagi Siswa yang

Beragama Islam, tidaklah sederhana. Ia merupakan kajian yang bersifat

problematik. Olehkarena itu, peneliti akan melihat berapa efektif peraturan daerah

tersebut diterapkan di pendidikan Kabupaten Batanghari khususnya di SMKN 1

Batanghari, berikut sub masalah nya:

1. Bagaimana penerapan Perda tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran

dan Melaksanakan Shalat Fardhu Bagi Siswa yang Beragama Islam di SMKN

1 Batanghari?

2. Apa faktor yang menghambat penerapan perda tentang Kewajiban Mampu

Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan Shalat Fardhu Bagi Siswa yang

Beragama Islam di SMKN 1 Batanghari?

3. Apa solusi yang dilakukan Pemerintah Batanghari dalam menerapkan

Peraturan Daerah Tentang Baca Tulis Alquran dan Shalat Fardlu?

Permasalahan ini berkaitan dengan esiensi dan eksistensi pendidikan

dalam rangka mencerdakan kehidupan bangsa. Dengan demikian kajian ini

termasuhk dalam kajian pendidikan nasional yang berbasis pendidikan Islam.

5

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka bahasan yang menjadi

tumpuan utama dari karya ilmia ini agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam

pembahasan, baik terhadap penulis maupun membaca, maka dalam penulisan ini

hanya memfokuskan kepada permasalahan evaluasi Peraturan Daerah No. 17

Tahun 2013, tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan

Shalat Fardhu Bagi Siswa di SMKN 1 Batanghari. Sehingga pembaca mengetahui

apa-apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Perda tersebut di tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana penerapan Perda No. 17 Tahun 2013 di

SMKN 1 Batanghari

2. Ingin mengetahui kemampuan pengetahuan siswa SMKN 1 Batanghari

dalam baca tulis Alquran dan shalat Fardhu

3. Ingin mengetahui Faktor apa yang menghambat penerapan perda tentang

Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan Shalat Fardhu

Bagi Siswa yang Beragama Islam di SMKN 1 Batanghari.

E. Manrfaat Penelitian

a. Sebagai wahana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang

ilmu Pemerintahan bagi penulis dalam rangka memberi sumbangsi

pemikiran dan untuk mengembangkan bidang keilmuan yang telah didapat

selama di bangku perkuliahan.

6

b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Jurusan

Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai

pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Karena kebijakan publik mencakup hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk

dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah tidak untuk dikerjakan.

Defenisi ini mengandung makna bahwa :

a. kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan badan organisasi

swasta.

b. kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan

pemerintah.6

Secara umum kebijakan dapat dibedakan menjadi dalam 3 tingkatan yaitu:

a. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun negatif yang meliputi

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan

umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

suatu undang-undang ataupun keputusan menteri yang menjabarkan

pelaksanaan keputusan presiden.

6Said, Zainal.Kebijakan publik Edisi 3, (Jakarta : Salemba Humanika,2016), hlm. 5

7

c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah

pelaksanaan tersebut.7

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan

menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan

umumnya bersifat mendasar karena kebijakan hanya menggariskan pedoman

umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.8

2. Hak Dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai hak yakni:

1 Menjalankan pengelolaan kekayaan daerah

2 Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya

3 Memperoleh sumber-sumber pendapatan lain yang sah

4 Memungut pajak daerah dan juga redistribusi daerah

5 Melakukan pengelolaan aparatur daerah

6 Memilih pemimpin daerah

7 Memperoleh bagi hasil dari suatu pengelolaan sumber daya alam dan juga

sumber daya yang lainnya yang sesuai pada daerahnya

8 Memperoleh hak lain yang sudah diatur. Didalamnya juga seperti gaji

pokok, hak protokoler, tunjangan jabatan serta tunjangan yang lain.

7Ibid, hlm. 13

8 Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan

Kebijakan Publik, Vol.11; No. 01;2017; 1-12, hlm 2.

8

Adapun Kewajiban pemerintah daerah menurut Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014

adalah:

1. Menjalankan program strategis nasional

2. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi

3. Memegang teguh dan juga mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD RI

Tahun 1945 dan juga bisa memelihara suatu keutuhan NKRI.

4. Menjalankan program strategis nasional

5. Menjalin hubungan dengan semua instansi vertikal di daerah dan juga

semua perangkat daerah

6. Melakukan penerapan suatu prinsip tata pemerintahan yang dapat berguna

untuk semua masyarakat yakni pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

7. Menjaga etika dan norma dalam setiap jalannya urusan pemerintahan yang

merupakan kewenangan untuk daerah.

8. Menaati semua ketetapan peraturan perundang-undangan9

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh,

9 https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)

9

Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua,

dikenal dengan istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi10

4. Shalat Fardhu

Salat fardhu ialah salat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Salat

fardhu terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Fardhu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung

berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan

oleh orang lain, seperti salat lima waktu, dan salat Jumat (fardhu 'ain untuk

pria).

b. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak

langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada

sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang

mengerjakannya maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila

tidak dikerjakan, seperti salat jenazah.

5. Membaca Alquran

Bulan Ramadhan dinamakan bulan Al-Qur`ân karena pada bulan itu Allah

Subhanahu wa Ta’ala menurunkan Al-Qur`ân sebagai petunjuk bagi manusia ke

jalan kebenaran, dan sebagai pembeda antara yang haq dengan yang bathil.

Al-Qur’ân merupakan sumber dari segala hukum Islam. Dengan Al-Qur`ân itulah

Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa

sallam kepada seluruh manusia.Demikian pula dengan Sunnah Nabi. Hadits-hadits

10https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)

10

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki peran yang berdampingan dengan Al-

Qur`ân menjadi pedoman hukum dalam syariat Islam.11

Fungsi Al-Quran, Allah swt menurunkan Alquran untuk umat manusia

dengan sejumlah maksud dan tujuan, semuanya itu adalah untuk membahagiakan

ketika hidup di alam dunia dan juga kelak di alam akhirat. Secara umum maksud

diturunkannya Alquran adalah untuk mencerdaskan manusia sehingga bisa hidup

dalam hidayahnya, mendapat kelapangan dan jaminan surga yang penuh

kenikmatan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh12

G. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian pustaka yang peneliti maksudkan dalam bab ini adalah

peneliti ingin mendudukkan posisi tulisan dan penelitian ini berbeda dengan

beberapa literatur dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya.

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mengemukakan beberapa literatur yang

berkaitan dengan penelitian dalam proposal ini. Beberapa karya tulis dalam

bentuk skripsi dapat dikemukakan seperti:

Pertama, M. Nasir Maidin menulis Hubungan antara Minat Belajar Pendidikan

Agama dan Kemampuan Siswa Membaca Alquran pada SMAN Kabupaten

Pinrang, mengemukakan bahwa minat siswa yang tinggi terhadap Pendidikan

Agama Islam yang didukung oleh kemampuan membaca Alquran dengan tartil

11https://almanhaj.or.id/9235-kewajiban-seorang-muslim-terhadap-alquran.html 12 Departemen Agama,op cit., h. 247

11

dan membaca dengan tajwid dan makhraj akan lebih memudahkan siswa

menelaah seluruh materi pendidikan agama Islam dengan baik.13

Kedua, Zainal Abidin Adam, menulis Pengaruh Tingkat Penguasaan Baca Tulis

Alquran terhadap Prestasi Pendidikan Agama Islam Siswa di SMA Negeri I

Pangkajene Kabupaten Pangkep, menjelaskan tentang tingkat penguasaan Baca

Tulis Alquran Siswa, prestasi Pendidikan Agama Islam, dan korelasi antara

tingkat penguasaan baca tulis Alquran dengan prestasi belajar Pendidikan Agama

Islam.14

Ketiga, Nuraini Adam, menulis Implementasi Perda tentang Pendidikan Alquran

Terhadap Kemampuan Baca Tulis Alquan Siswa di SMKN 1 Marisa Kab,

Pohuwato Provinsi Gorontalo, Mengemukakan bahwa Implementasi Perda di

SMKN 1 Marisa sudah diterapkan namun belum berjalan dengan baik dan

semestinya.15

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan

seperti skripsi dan jurnal di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang saya lakukan yaitu, sama-sama meneliti tentang baca tulis

Alquran dikalangan Siswa. Selanjutnya yang membedakan dengan penelitian saya

adalah dimana penelitian saya berfokus pada mengevaluasi Peraturan Daerah 17

Tahun 2013 tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau belum. Maka dari itu

peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut.

13 https://www.researchgate.net/publication/330013102/ 14https://www.google.com/urlsa.repositori.uin.ac.id/7714/ 15 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1701/

12

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai

kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan

teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrumen pengumpulan data.

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode ini adalah penelitian yang

bermaksut memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau

gejala-gejala lainya.16 Ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan diri pada

masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian data yang

dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis.

B. Jenis dan sumber data

1. Data primer

Adapun yang dijadikan data primer adalah data yang sifatnya berkaitan

dengan obyek penelitian. Sumber data langsung diperoleh dari lapangan secara

langsung dengan landasan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013, adapun yang

diwawancarai kepada:

a. Kepala Sekolah

b. Siswa SMKN 1 Batanghari

c. Pihak-pihak Dinas terkait

16 Sayuti Una (Ed.), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), hlm. 32.

13

2. Data skunder

Data skunder adalah data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk

dokumen-dokumen. Sumber data yang didapat dari referensi-referensi buku,

internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. 17 . Data

sekunder data yang dimaksud adalah dokumen data yang diambil dari data SMKN

1 Batanghari yaitu jumlah siswa yang lancar mengaji tidak lancar mengaji dan

tidak bisa mengaji, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini,

serta buku, jurnal ataupun tulisan lain yang dikeluarkan oleh industri lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.

C. Tehnik Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam

pola, katagori dan suatu uraian-uraian dasar sehingga dapat dipahami dan

disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian secara teknis

penulis hanya memfokuskan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data

dan verfikasi data.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dimaksut adalah pengumpulan data yang

diperoleh oleh peneliti dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-

gambar, wawancara dan lainya. Kemudian dipriksa kembali dan diatur untuk

diurutkan.

b. Reduksi data

17Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 86.

14

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pada

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tujuannya untuk memilih dan memilah data

yang dianggap relevan dengan tema proposal yang disajikan.

c. Penyajian data

Penyajian data ini dapat membantu penulisan dalam memahami apa yang

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang

penulis dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

d. Penyimpulan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang satu

dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas kegunaanya.

Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan apabila tidak dikemukakan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya.18

D. Instrumen Pengumpulan Data

Adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah

olehnya.

18 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R & D”, Bandung: Alfabeta,2009,

Hlm.252

15

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan serangkaian perilaku dan

sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris.19

Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan cara

menggunakan indera penglihatan yang bearti tidak mengajukan

pertanyaan/kuisioner. Maka peneliti mengamati secara langsung dilapangan.

Objek penelitian ini menggunakan observasi pertisipasi, dimana peneliti

melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek

penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang

terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang

berlangsung secara lisan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui apa apa saja yang

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa

pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi diluar pedoman

pertanyaan yang telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu

melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun

wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada:

19 Arikunto,”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Jakarta: PT Gramedia

Indonesia, 2001. Hlm.118

16

a. Kepala Sekolah

b. Siswa SMKN 1 Batanghari

c. Pihak-pihak Dinas terkait

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini diartikan cara mencari mengurangi hal-hal atau

yang merupakan catatan menu skripsi, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya. Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali

data-data yang dibutuhkan yang bersumber dari data-data terdahulu. Catatan-

catatan, foto-foto, laporan-laporan yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian

ini, dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai tambahan untuk melengkapi

penelitian sehingga data yang tersaring melalui dokumentasi ini mampu

melengkapi serta memperkuat pengungkapan dan pemaknaan tentang masalah

peneliti.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan dalam

penulisan skripsi mempunyai sistematika sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan Bab I, Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya

menjadi pijakan bagi penulis skripsi. Bab ini berisikan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Kemudian pada Bab II, membahas tentang metode penelitian dalam

pembutan skripsi dengan sub-sub tempat dan waktu penelitian, pendekatan

17

penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data

sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Untuk mempermudah penulis dalam

menggunakan waktu dengan tepat maka dibuat jadwal penelitian dalam sub-sub

ini agar penelitian dalam penlisan ini selesai teepat pada waktunya.

Dalam Bab III berisi tentang gambaran umum Perda Kabupaten Batanghari

No17 Tahun 2013 tentang Pengetahuan Dasar Beragama Islam di SMK Negeri

1 Batanghari.

Selanjutnya dalam Bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian.

Pembahasan ini diakhiri dengan Bab V yaitu bab penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan

curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan dari uraian yang telah

ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan

resume dari apa yang ditulis dahulu kesimpulan adalah jawaban masalah dari data

yang telah diperoleh.

18

F. Jadwal Penelitian

NO KEGIATAN Tahun 2019/2020

Maret Juli Januari Februari Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PengajuanJudul X

2 Pembuatan Proposal

X

3 Perbaikan Proposal dan seminar

X

4 SuratizinRiset X

5 Pengumpulan Data

X

6 Pengolahan data dananalisis data

X

7 PembuatanLaporan

X

8 BimbingandanPerbaikan

X

9 Agenda danUjianSkripsi

10 PerbaikandanPenjilidan

19

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dan Kondisi Geografis

1. sejarah

Kabupaten Batanghari dibentuk pada 1 Desember 1948 melalui Peraturan

Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30

Nopember 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi. Pada tahun 1963,

pusat pemerintahan daerah ini dipindahkan ke Kenali Asam, 10 km dari Kota

Jambi. Kemudian pada tahun 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1979, ibu kota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah

dari Kenali Asam ke Muara Bulian, 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini.

Pemekaran pertama, Batanghari yang ada sekarang mengalami dua kali

pemekaran, awalnya kabupaten yang berada di Sumatra Bagian Tengah ini

berdasarkan UU No. 7 Tahun 1965 dimekarkan menjadi dua daerah Tingkat II

yaitu Kabupaten Batanghari yang saat itu ibu kotanya Kenali Asam

dan Kabupaten Tanjung Jabung beribu kota Kuala Tungkal. (Yang kemudian

dimekarkan menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur).

Pemekaran kedua, Dalam perkembangannya, sejalan dengan era

reformasi dan tuntutan Otonomi Daerah, kabupaten yang dibelah sungai

Batanghari ini sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999, kembali dimekarkan

20

menjadi dua kabupaten yaitu Batanghari dengan Ibu kota Muara Bulian

dan Muaro Jambi ibu kotanya di Sengeti.20

2. Letak Geografis

Kabupaten Batang Hari terletak di bagian Tengah Propinsi Jambi dengan

luas Wilayah 5.804,83 km2. Kabupaten Batang Hari secara geografis terletak pada

posisi 1º15’ sampai dengan 2º2’ Lintang Selatan dan diantara 102º30’ Bujur

Timur sampai dengan 104º30’ Bujur Timur. Dalam lingkup propinsi letak

Kabupaten Batang Hari berada di wilayah bagian Tengah Propinsi dan merupakan

daerah perbukitan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Batang Hari berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel.

Sebelah Timur : Kabupaten Muaro Jambi.

Sebelah Barat : Kabupaten Tebo.

Wilayah Kabupaten Batang Hari dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai

Batang Tembesi dan Sungai Batanghari. Beberapa sungai lainnya yang relatif

besar antara lain adalah Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai

Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak. Disamping

sungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai Kecil yang merupakan anak-anak

sungai yaitu Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain-lain Sungai Batang hari yang

menjadi sungai utama di wilayah ini dapat dijadikan sebagai sumber kebutuhan

20 Profil Kabupaten Batang Hari Di akses 19 Februari 2020.

21

air bersih dan sumber untuk pertanian sawah, dengan demikian Sungai Batanghari

mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat. Sungai Batanghari

disamping dapat menghasilkan berupa perikanan dan pertambangan pasir – batu

juga digunakan sebagai prasarana transportasi, prasarana irigasi, dan sumber air

baku. Kondisi hidrologi, wilayah Kabupaten Batang Hari dipengaruhi oleh DAS

Batanghari dan DAS Batang Tembesi.

Tabel 3.1

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Batang Hari

NAMA DAS PANJANG (Km)

DAS Batang Hari 176.750

DAS Tembesi 68.250

Sumber : PPSP Kabupaten Batang Hari 2013

Wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan)

Kecamatan yang meliputi 13 (tiga belas) Kelurahan dan 100 (seratus) Desa

dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber

daya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada

masing- masing kecamatan dan antar kecamatan. Dilihat dari aspek geografis,

Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang

menghubungkan kawasan Barat Sumatera. 21

21 Profil Kabupaten Batang Hari, di akses tanggal 4 Februari 2020

22

Tabel 3.2

Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No Nama Kecamatan Luas

Wilayah

Persentase

(%)

Jumlah

Desa/Kelurahan

1 Mersam 801,90 13,82 16

2 Maro Sebo Ulu 906,33 15,61 14

3 Bathin XXIV 904,14 15,58 16

4 Muara Tembesi 419,77 7,23 13

5 Kota Muara

Bulian

417,97 7,20 20

6 Bajubang 1.203,51 20,73 9

7 Maro Sebo Ilir 129,06 2,22 7

8 Pemayung 1.022,15 17,61 18

9 Kecamatan 5.804,83 100,00 113

Sumber : Batang Hari Dalam Angka Tahun 2018.

3. Topografi Kabupaten Batang Hari

Secara topografis Kabupaten Batanghari merupakan wilayah dataran rendah

dan rawa yang dibelah Sungai Batanghari dan sepanjang tahun tergenang air, di

mana menurut elevasinya daerah ini terdiri dari:

1. 0-10 meter dari permukaan laut (11,80 %),

2. 11-100 meter dari permukaan laut (83,70 %),

3. 4,50 % wilayahnya berada pada ketinggian 101-500 meter dari permukaan

laut.22

22 Profil Kabupaten Batang Hari, di akses 6 Februari 2020

23

B. Perekonomian Di Kabupaten Batang Hari

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Batang Hari tahun 2019

tidak berbeda jauh dengan struktur perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya.

Antara tahun 2012-2019, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu

menjadi kontributor terbesar perekonomian (40,83 persen). Hal ini sesuai dengan

wilayah Kabupaten Batang Hari yang sebagian besar merupakan daratan dengan

topografi bergelombang yang sangat memungkinkan untuk berkembang menjadi

daerah pengembangan sektor pertanian, terutama perkebunan. Kontributor

terbesar kedua adalah kategori Industri Pengolahan (11,57 persen) dan diikuti

kategori Pertambangan dan Penggalian (10,50 persen). Kontribusi kategori

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat

menjadi 9,18 persen menempati posisi keempat, Kategori Konstruksi memberikan

kontribusi antara 6,42 persen, sementara peranan kategori lainnya di bawah 6

persen.

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari sebesar

4,82 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016

yang hanya 4,55 persen. Pertumbuhan seluruh kategori ekonomi PDRB pada

tahun 2017 banyak yang menunjukkan penurunan, namun ada pula yang

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Penurunan pertumbuhan

ekonomi bisa disebabkan karena melemahnya harga komoditas dan turunnya

belanja konsumen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori

Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 13,47 persen meningkat tajam

24

dibandingkan tahun 2016. Hal ini dikarenakan meningkatnya produksi

pertambangan khususnya batubara. Kemudian diikuti oleh kategori Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,73 persen. Kategori

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan yang signifikan

dari 10,00 persen ditahun 20156 menjadi 8,26 persen di tahun 2016. Kategori

Pengadaan Listrik dan Gas juga menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu

sebesar 6,24 persen, dibandingkan tahun 2016 yang berada pada angka 10,11

persen.

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari dan

Provinsi Jambi dalam sepuluh tahun terakhir (2009–2019), diperoleh hasil

perhitungan Dinamic Location Quotient (DLQ) Kabupaten Batang Hari

sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Hasil Perhitungan DLQ Kabupaten Batang Hari Tahun (2009-

2019).23

No LAPANGAN USAHA DLQ

1 Pertanian 0,74

2 Pertambangan Dan Penggalian -0,41

3 Industri pengolahan 0,52

4 Listrik, Gas Dan Air Bersih 1,16

5 Kontruksi, Bangunan 0,59

23 Profil Kabupaten Batanghari, Rekapitulasi hasil Perhitungan DLQ Kabupaten

Batanghari, diakses 7 Februari 2020.

25

6 Perdangan, Hotel, dan Restoran 0,61

7 Pengangkutan, Dan komunikasi 1,54

8 Keuangan, Real estat, Dan Jasa Perusahaan 0,63

9 Jasa-Jasa 2,51

Sumber : Batang Hari dalam angka dan Jambi Dalam Angka, 2019 (data diolah)

Mengacu kepada nilai DLQ Kabupaten Batang Hari sebagaimana pada

Tabel di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Terdapat tiga sektor yang memiliki nilai DLQ > 1, yaitu sektor Listrik, Gas dan

Air Bersih (1,16), sektor pengangkutan dan Komunikasi (1,54) dan sektor Jasa-

jasa (2.51). Sektor ini diidentifikasi dapat menjadi sektor basis dimasa yang

akan datang, karena sektor ini memiliki potensi perkembangan lebih cepat

dibandingkan dengan perkembangan Sektor sektor Listrik, Gas dan Air Bersih,

sektor pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa-jasa di Provinsi Jambi.

b. Lima sektor memiliki nilai DLQ < 1, yaitu sektor Pertanian (0,74), Industri

Penggolahan (0,52), Konstruksi dan Bangunan (0,59), dan sektor Keuangan,

Real Estate dan Jasa Perusahaan (0,63), pertambangan dan penggalian (-0,41)

Artinya proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan

PDRB Kabupaten Batang Hari lebih rendah dibandingkan dengan laju

petumbuhan sektor yang sama pada PDRB Provinsi Jambi. Berdasarkan

eksisting saat ini, diprediksi empat sektor tersebut tidak bisa diharapkan untuk

menjadi sektor basis dimasa yang akan datang di Kabupaten Batang Hari.

26

c. Terjadi perbedaan yang sangat menonjol antara hasil anali sis Location

Quotient (LQ), denganhasil analisis Dinamic Location Quotient (DLQ), karena

hanya satu satu sektor yang dinyatakan sebagai sektor basis baik saat ini (LQ)

maupun dimasa 122 Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah

Vol. 3 No.2, Oktober–Desember 2015 ISSN: 2338–4603 (print); 2355-8520

(online) yang akan datang (DLQ), yaitu sektor jasa. Sektor jasa–jasa memiliki

potensi dapat menjadi basis di masa yang akan datang. Sedangkan sektor

pertanian, industri dan pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran

yang semula berdasarkan analisis LQ dinyatakan sebagai sektor basis, namun

berdasarkan analisis DLQ untuk masa selanjutnya diprediksi tidak dapat

sebagai sektor unggulan.24

C. Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

a. Daftar Bupati Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Batang Hari terbentuk pada tanggal 1 Desember 1948, hingga

saat ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang beribu kota di Muara Bulian ini

telah dipimpin oleh seorang Bupati dan Bupati/Wakil Bupati. Berikut adalah

daftar Bupati Batanghari yang pernah menjabat:

24 Profil Kabupaten Batang Hari, dikses 7 Februari 2020.

27

Tabel 3.4

Daftar Tabel Bupati Batang Hari dari Tahun (1952-2021)25

No

Bupati[2]

Mulai

menjabat

Akhir

menjab

at

Periode Wakil

Bupati

1 Nurdin 1950 1952 1 —

2

M. Djamin Datuk

Bagindo

1952 1953 2

3

H.

Abdul Manaf

1953 1954 3

4 Mandolangeng 1954 1956 4

5 R. Sunarto 1956 1957 5

6 H.

Ali Soedin

1957 1958 6

7

H.

Bakri Sulaiman

1958 1966 7

8

8

Drs. H.

HZ. Muchtar. DM

1966 1968

9 R. Suhur 1968 1979 9

10

— Drs.

Ec. M. Radja'i

(Pelaksana Harian)

16 Juni

1980

22

Septem

ber

1980

—

10 Drs. H.

Hasip Kalimuddin

Syam

1980 1991 11

12

11

H. M.Saman Chatib

S.H

1991 2001 13

14

12

H.Abdul Fattah S.H 2001 2006 15 Ir.

Syahirsahsi

13

Ir.Syahirsah SY 2006 2011 16 H.

Ardian

Faisal

25 Profil Kabupaten Batanghari, daftar Bupati Btanghari dari tahun 1952-2021, diakses 7

Februari 2020.

28

(12) H.

Abdul Fattah

S.H

2011 2013 17 Sinwan

S.H

14 Sinwan

S.H

2013 2016 —

(13) Ir. H.

Syahirsah SY

2016 2021 18 Hj.

Sofia

Joesoef

S.H

Sumber : Batang Hari dalam angka dan Jambi Dalam Angka, 2019 (data

diolah)

DPRD Batanghari memiliki anggota berjumlah 35 orang, unsur pimpinan

DPRD Batanghari terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua, anggota DPRD

Batanghari yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 untuk periode 2019-

2024 yang dilantik pada 30 Agustus 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara

Bulian di Gedung DPRD Batanghari.

b. Daftar Penduduk Kabupaten Batang Hari

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Kabupaten Batang Hari

berjumlah 241.334 jiwa yang terdiri atas 123.515 laki-laki dan 117.819 jiwa

perempuan. Dibandingkan pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Batanghari

berjumlah 190.636 jiwa jadi dapat disimpulkan penduduk Kabupaten Batang

Hari mengalami pertambahan penduduk ± 50.698 jiwa dengan laju pertumbuhan

penduduk dari tahun 2000-2010 sekitar 2,40 persen/tahun. Berikut adalah daftar

Penduduk Kabupaten Batanghari Tahun 2010, menurut Kecamatan:

29

Tabel 3.5

Daftar Penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 201026

No Nama Kecamatan Penduduk/Jiwa

1 Mersam 26.396

2 Maro Sebo Ulu 29.305

3 Bathin XXIV 25.423

4 Muara Tembesi 27.233

5 Kota Muara Bulian 55.132

6 Bajubang 35.249

7 Maro Sebo Ilir 12.946

8 Pemayung 29.650

9 Penduduk Total 241.334

Sumber : Batang Hari dalam angka dan Jambi Dalam Angka, 2019 (data

diolah)

c. Visi dan Misi Kabupaten Batang Hari

Adapun Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016–2021 Visi Pembangunan

Jangka Menengah secara hirarki adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam

rangka merealisir keadaan Kabupaten Batang Hari idaman dimasa depan. Dengan

demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah harus mengarah pada pencapaian

26 Profil Kabupaten Batang Hari, Daftar Penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 2010,

diakses 2 Februari 2020.

30

Visi Pembangunan Jangka Panjang serta berpatokan pada pemecahan

Permaslahan pembangunan Kabupaten Batang Hari. Untuk itu Visi Pembangunan

Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 adalah : Masyarakat Batang Hari yang

Maju, Adil dan Sejahtera berdasarkan ketaqwan. Berdasarkan Visi Pembangunan

tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Tahun 2016 - 2021, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia masyarakat dan aparatur

pemerintah.

2. Meningkatkan kesejahtreraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan

4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara

paroporsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan

reformasi birokrasi yang berkeadilan.

5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan,

kebudayaan, adat dan kesenian daerah dalam kerangka memperkuat

kebudayaan nasional.27

d. SMKn 1 Batang Hari

1. Sejarah SMKn 1 Batang Hari

dengan perkembangan jurusan atau program keahlian menjadi lima yaitu

Akuntansi, Pemasaran, Administrasi Perkantoran, Multimedia dan Teknik

Komputer dan Jaringan. dengan semua program telah diakreditasikan dengan

27 Profil Kabupaten Batang Hari, diakses 2 Februari 2020

31

kualifikasi A atau Amat Baik. Bangsa yang besar adalah yang menghargai masa

lalunya. mula adanya TP 1986 s/d 1987 ditanah Yayasan Kasih Ibu dengan nama

SMEA YKI, dengan satu jurusan yaitu Perdagangan, kemudian TP 1992/1993

saat statusnya pada tanggal 5 mei 1992 di negerikan dengan nama SMEANegeri 1

Muara Bulian dan menambah dua jurusan baru yaitu Akuntansi dan Sekretaris.

saat ini nama tersebut menjadi SMKN 1 BATANGHARI.28

2. Visi dan Misi SMKn 1 Batang Hari.

Visi Smk Negeri 1 Batanghari

“ Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan unggulan dalam pengembangan

sumber daya manusia dibidang bisnis manajem teknologi informasi dan

komunikasi serta berbudaya lingkungan hidup “

Misi Smk Negeri 1 Batanghari

“ Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu untuk menghasilkan

tenaga keja terdidik dan terlatih di bidang bisnis manajemen dan teknologi

informasi dan komunikasi yang memiliki sikap professional serta tanggap

terhadap perubahan pasar global untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan

mampu mandiri sertakebudayaan lingkungan hidup “

Tujuan Smk Negeri 1 Batanghari :

a) Menyiapkan peserta didik menjadi insan kami sebagai Negara yang

bertanggung jawab, beriman dan bertakwa kepada ALLAH SWT.

28 Dokumentasi SMK Negeri 1 Batang Hari, Sejarah SMK Negeri 1 Batanghari, 18

Februari 2020.

32

b) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar

mampu mengembangkan didi dikemudian hari, baik untuk berkarir atau untuk

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja

mandiri dan mengisi lowongan pekerjaan didunia usaha/industry sebagai

tenaga kerjatingkat menengah.

d) Menyiapkan peserta didik mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam

berkompetisi dilingkungan kerja dengan mengembangkan sikap

profesionaldan berbudaya lingkungan hidup.29

Struktur SMK Negeri 1 Batang Hari30

Kepala Sekolah

ZESRA, S.Pd, M.Pd

Ketua Komite

H. Suhendri

Wakabid Kuri

Kulum

Wakabid

Kesiswaan

Wakabid

Sarpras

Wakabid

Humas

Nila Wati,S.Pd Asmadi,S.Pd Drs. Karsidi Eka

Sukma,S.Pd

Guru BK

WALI KELAS

GURU

MATA

PELAJARAN

Dra. Suciani

P.

Dra. Winarti

29 Dokumentasi SMK Negeri 1 Batang Hari 2020. 30 Dokumentasi SMK Negeri 1 Batanghari, struktur organisasi SMK Negeri 1

Batanghari, 18 Februari 2020.

Kasubag Tata Usaha

Asmara Dewi

33

Tabel 3.6

Rekapitulasi Keadaan siswa SMKn 1 BatangHari Menurut Agama dan

Kepercayaan TP. 20018/201931

Agama/Kepercayaan Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah Ket

L P L P L P

1 Islam 183 142 167 133 157 112 894

2 Kristen 11 3 7 4 3 4 32

3 Budha - - - - - -

4 Hindu - - - - - -

5 Katolik 2 - 2 - - - 4

Sumber Data : Tata Usaha SMKn I Batang Hari TP. 20018/2019.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa siswa SMK Negeri I Batang Hari berasal

dari berbagai agama yang ada terkecuali agama Budha yaitu: agama Islam

sebanyak 894 orang, Kristen 32 orang, dan katolik 4 orang. Dengan demikian dari

3 (tiga) macam agama mayoritas adalah siswa yang beragama Islam sekaligus

menjadi obyek penelitian.

31 Dokumentasi SMK Negeri 1 BATANGHARI, Rekapitulasi Keadaan siswa SMKn

1 BatangHari Menurut Agama dan Kepercayaan, 18 Februari 2020.

34

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 17 Tahun

2013 di SMK Negeri 1 Batang Hari

Pembinaan baca tulis Alquran merupakan salah satu bagian dari

pendidikan agama yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah, sebab

hal ini sangat penting kedudukannya dalam pemahaman ajaran Islam mengingat

bahwa al-Qur’an itu adalah sumber pokok ajaran agama Islam. Menghadapi

perkembangan zaman yang semakin pesat dengan tantangan di mana teknologi

semakin canggih dan perubahan serta pergeseran nilai yang mewarnai kehidupan

anak bangsa menuntut agar mampu mengadaptasikan diri dengan baik tanpa

mengabaikan pendidikan agama sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan di

dunia ini. Disinilah peranan seorang guru agama sangat diperlukan untuk

membimbing dan mengarahkan anak didik agar selalu menjadikan agama sebagai

tuntunan dan pedoman hidupnya32

Sehubungan dengan kebijakan Peraturan Daerah di Kabupaten Batang

Hari tersebut, maka SMK Negeri 1 Batang Hari dibawah naungan Pendidikan

Nasional Kabupaten Batang Hari menyambut baik dengan kebijakan itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zesra selaku Kepala Sekolah SMK

Negeri 1 Batang Hari adalah sebagai berikut :

32 Dokumentasi SMK Negeri 1 Kabupaten Batang Hari, 26 Februari 2020.

35

“Kami selaku pelaksana pendidikan di Kabupaten Batanghari sudah

menerapkan Peraturan Daerah tersebut sejak tahun 2013 walaupun belum

sepenuhnya sempurna yang mana semestinya yang telah di atur dalam

Perda tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Peraturan tersebut

belum berjalan dengan baik di SMK Negeri 1 Batang Hari kami,

salahsatunya kurangnya ajaran tentang Baca tulis Alquran sejak SD

sehingga banyaknya siswa yang belum menguasai tata cara baca tulis

Alquran sesampainya di Sekolah Menengah Atas, inilah yang sulit di

lakukan oleh pihak SMK Negeri 1 Batang Hari untuk menjalankan Perda

tersebut, namun dengan demikian saya selaku Kepala Sekolah

menjelaskan pihak sekolah telah melaksanakan amanat perda tersebut,

salah satu poin dalam perda tersebut berbunyi terkait muatan lokal baca

tulis dan salat lima waktu. Menurut saya memang benar dan wajib bagi

siswa, namun dengan catatan dan sesuai kelasnya dan dengan dibimbing

oleh guru-guru agama, dan bagi siswa atau siswi yang Non Muslim

dibolehkan untuk ikut belajar agama Islam ataupun belajar agama mereka

masing-masing dan tidak ada unsur paksaan dan diskriminatif terhadap

pihak tertentu.” 33

Melihat hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah diatas dapat

kita mengerti bahwa pihak Sekolah telah menjalankan atau menerapkan Perda

tersebut namun masih ada kendala-kendala yang menghambatnya salah satunya

kurangnya pengetahuan siswa tentang baca tulis Alquran, karena kurangnya

ajaran mengaji sejak dini yang dilakukan di rumah ataupun di luar rumah.

Tidak sampai disitu saja pihak Sekolah juga memberlakukan Perda

tersebut yaitu waktu siang pada jam Sholat Zuhur Siswa Siswi yang beragama

Islam diwajibkan melaksanakan Shalat di Musholah serta melaksanakan Kultum

33 Wawancara dengan Bapak Zesran Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Hari, tentang

penerapan Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batanghari, 25 Februari 2020.

36

secara bergiliran dan siswa siswi diminta untuk memberhentikan aktifitas

sejenak.34"

Dengan demikian terkait dengan tujuan Peraturan Daerah tersebut yang

mana yang dimaksud Mampu Baca Tulis Al-Qur’an dan Melaksanakan Shalat

Fardlu adalah suatu usaha membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang

mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-

Qur’an maka SMK Negeri 1 Batang Hari terus mengoptimalkan pembinaan

Agama di sekolah sehingga tercapai tujuan dari Perda tersebut.

Berikut adalah wawancara peneliti dengan Zesran selaku Kepala Sekolah

SMK Negeri 1 Batanghari:

“bentuk implementasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Alquran dapat

dikategorikan pada 3 bagian:

a. Peran guru Pendidikan Agama Islam memegang peranan yang sangat

penting dalam memberikan pemahaman siswa dalam hal baca tulis

Alquran. Disamping mengajar Pendidikan Agama islam secara umum,

dia juga bertanggung jawab terhadap siswa dalam hal baca tulis

Alquran, dengan kata lain guru pendidikan Agama Islam menjadi

pengendali utama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan

Alquran. Sebagai wujud dari tanggung jawabnya diupayakan siswa

untuk belajar baca tulis Alquran setelah selesai salat Zuhur. Selain itu

siswa yang berminat belajar dan memperdalam baca tulis Alquran

dipersilahkan datang ke rumahnya untuk belajar.

b. Metode pendidikan alquran Dalam pembelajaran baca tulis Alquran,

metode yang digunakan adalah metode iqra’ yang diberikan secara

berjenjang berdasarkan kemampuan siswa membaca alquran. Metode

iqra’ menekankan pada kemampuan siswa membaca Alquran dengan

baik sesuai ilmu tajwid. Dalam pembelajaran, siswa tidak dilatih

34 Wawancara dengan Bapak Arinal Guru Agama SMK Negeri 1 Batang Hari, tentang

penerapan Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batanghari, 25 Februari 2020.

37

untuk mengeja huruf per huruf, tetapi langsung diajarkan cara

membaca huruf yang berharakat di mulai dari iqra’ jilid I. Untuk

belajar menulis, siswa dilatih menulis huruf-huruf hijaiyyah baik

secara terpisah maupun bersambung sebagaimana tercantum dalam

buku iqra’. Metode pembelajaran ini lebih diprioritaskan pada siswa

belum mampu membaca dan menulis Alquran.

c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pendidikan Alquran Pelaksanaan

pembelajaran baca tulis Alquran di laksanakan di Musholah ”Bahrul35

B. Kemampuan Baca Tulis AL-Qur’an di SMK Negeri 1 Batang Hari

Untuk mengetahui seberapa banyak kemampuan siswa SMK Negeri 1

Batanagahri dalam Kemampuan baca tulis Alquran peneliti mencoba untuk

mewawancarai guru Agama yaitu sebagai berikut:

“Saya selaku tenaga pendidik guru agama menyatakan secara umum

kemampuan siswa SMK Negeri 1 BatangHari dalam hal baca tulis Alquran

terdiri dari dua kelompok yaitu yang pertama, sudah dapat membaca

dengan lancar dan kedua, belum dapat membaca dengan lancar, itulah

yang saya ketahui dari pengetesan saat penerimaan siswa baru di SMK

Negeri 1 Batanaghari”36

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam hal baca tulis Alquran penulis

lakukan dengan dua cara yaitu melalui wawancara dengan guru pendidikan agama

Islam, dan data yang didapatkan melalui siswa yang disebarkan melalui angket.

Adapun hasil wawancara penulis dengan siswa dan hasil angket dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

35 Wawancara dengan Bapak Zesran Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Hari, tentang

penerapan Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batanghari, 27 Februari 2020. 36 Wawancara dengan Bapak Arinal Guru Agama SMK Negeri 1 Batanghari, Tentang

penerapan Perda tersebu, t27 Februari 2020.

38

Tabel 4.1

Tingkat Kemampuan Responden Dalam membaca Alquran37

No Tingkat Kemampuan Prosentase / kelas

Kelas X Kelas XI

1

2

3

Sangat Mampu

Mampu

Tidak Mampu

27%

55%

18%

25%

54%

21%

Sumber data: hasil olahan angket.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa siswa yang sangat mampu

membaca Alquran di kelas 10 berjumlah 27%, yang mampu membaca Alquran

berjumlah 55%, dan yang belum mampu membaca Alquran sejumlah 18% dari 50

Siswa/i. Sedangkan kelas 11 berjumlah 25%, yang mampu membaca Alquran

berjumlah 54%, dan yang belum mampu membaca Alquran sejumlah 21% dari 50

Siswa/i. Yang penulis maksudkan dengan kategori sangat mampu adalah siswa

yang sudah lancar membaca Alquran dengan fasih sesuai dengan kaidah ilmu

tajwid. Dari tabel diatas menunjukkan dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami

penningkatan. Kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar didasari

oleh kemampuan awal mereka sebelum masuk di SMK Negeri I Batang Hari yang

diperoleh melalui dari belajar di lingkungan keluarga, pengajian di mesjid dan di

Taman Pendidikan Alquran.

37 Wawancara dengan Siswa/i Kelas 10 – 11 SMK Negeri 1 Batanghari, 26 Februari

2020.

39

Adapun yang penulis maksudkan dengan kategori mampu membaca

Alquran terdiri dari dua kelompok yaitu pertama, kelompok siswa yang sudah

lancar membaca Alquran tetapi belum fasih dan belum sesuai dengan kaidah ilmu

tajwid. Kedua, adalah kelompok siswa yang membaca dengan tertegun-tegun

artinya siswa yang memiliki kemampuan mengenal huruf-huruf hijaiyyah, dapat

membaca suku-suku kata tetapi belum mampu membaca ayat-ayat Alquran

dengan lancar. Sedangkan yang dimaksud dengan kategori tidak mampu adalah

siswa yang sama sekali tidak dapat membaca Alquran.

Berdasarkan hasil angket ini sebagian besar siswa di SMK Negeri I

Batang hari tergolong pada kategori mampu membaca Alquran yaitu sudah lancar

membaca ayat-ayat Alquran tetapi bacaannya belum fasih dan belum sesuai ilmu

tajwid serta masih terbata-bata. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan

bahwa kemampuan siswa dalam membaca Alquran di SMK Negeri I Batang Hari

dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: sangat mampu, mampu (mampu

membaca dengan lancar dan mampu membaca tetapi belum lancar), dan tidak

mampu membaca Alquran.

Setelah melakukan angket tentang kemampuan menbaca Alquran

selanjutnya penulis melakukan angket tentang kemampuan Siswa/i SMK Negeri 1

Batanghari dalam menulis ayat Alquran, dan berikut hasil wawancaranya:

40

Tabel 4.2

Tingkat Kemampuan Responden dalam menulis Alquran38

No Tingkat Kemampuan Prosentase / kelas

Kelas X Kelas XI

1

2

3

Sangat Mampu

Mampu

Tidak Mampu

26%

74%

_

20%

70%

_

Sumber data: hasil olahan angket.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan menulis

Alquran siswa kelas 10 yang kategori sangat mampu 26%, dan mampu 74%,.

Sedangkan kelas 11 sangat mampu 20% dan mampu 70%. Yang penulis

maksudkan sangat mampu menulis adalah siswa bisa menulis huruf Alquran

dengan baik, dalam artian mampu merangkai huruf/kata disertai harakatnya dan

mampu menyalin potongan ayat serta tanda panjang dan pendeknya beserta

tasdidnya sesuai contoh. Sedangkan mampu menulis adalah mampu mengenal

huruf hijaiyah dan dapat menirukan tulisannya sesuai contoh serta mampu

merangkaikan huruf hijaiyah dalam suatu kata disertai dengan harakatnya.

Berdasarkan tabel tersebut di atas penulis dapat meyimpulkan bahwa

sebagian besar siswa SMK Negeri I Batang Hari mampu menulis huruf hijaiyah

dan merangkaikan hurufnya dalam suatu kata beserta harakatnya dengan cara

38 Wawancara dengan Siswa/i Kelas 10 – 11 SMK Negeri 1 Batanghari, 26 Februari

2020.

41

menirukan tulisannya sesuai contoh yang diberikan oleh guru pendidikan agama

Islam, dan mengalami peningkatan dari tahun 2018-2019.

C. faktor yang menghambat penerapan Perda tentang Kewajiban Mampu

Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan Shalat Fardhu Bagi Siswa yang

Beragama Islam di SMKN 1 Batanghari

Setiap Peraturan yang dibuat pastilah menemukan hambtan-hambatan yang

membuat peraturan tersebut belum berjalan dengan sempurna, salah satunya yaitu

Perda Kabupaten Batang Hari No 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu

Baca Tulis Alquran Bagi Siswa yang Beragama Islam. Dalam pelaksanaannya

diakui Mahdan selaku kutua DPRD Kabupaten Batanghari, sudah maksimal.

Namun, memang ada beberapa komponen yang masih tertinggal. "Satu

diantaranya terkait sertifikat yang belum diterbitkan oleh LPTQ ataupun

kementrian agama. Namun, meski tanpa sertifikat program tersebut tetap dapat

berjalan kita berharap tahun depan bisa berjan," jelas Mahdan.39

Dari pemaparan tersebut mendorong penulis untuk mewawan-carai Bapak Al

Jufri selaku Kepala Dinas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Batanghari yaitu

sebagai berikut:

“sejauh ini di Kabupaten Batanghari untuk pelaksanaan Perda tersebut

sudah berjalan ditahun 2013. Dalam pelaksanaannya diakui sudah

maksimal. Namun, memang ada beberapa komponen yang masih

tertinggal. Diantaranya terkait sertifikat yang belum diterbitkan oleh LPTQ

ataupun kementrian agama dikarenakan biaya pengerjaan sertifikat yang

tidak sedikit, karena beribu siswa yang ingin mendapatkan sertifikat

39 Abdullah Usman, “ Hambatan Perda No 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban mampu

Baca tulis Alquran di Kabupaten batanghari” dalam Budi, (ed), Tribun jambi, (Jambi: Tribun

Jambi, 2018), hlm.6.

42

terebut. Namun ditahun 2019, sertifikat telah mulai dicetak menggunakan

biaya aggaran APBD sebanyak 1125 sertifikat yang akan dicetak untuk

sementara ini, namun untuk menjelang sertifikat siap untuk di fungsikan,

meski tanpa sertifikat program tersebut tetap dapat berjalan kita berharap

tahun depan bisa berjalan dengan baik”.Namun, dengan demikian pihak

kami masih mengkoordinasikan kepada DPRD yang merancang Perda

tersebut untuk meminta bantuan langsung kepada Guru Pami yang

mengajar ngaji ditiap desa untuk ikut serta mebagikan sertifikat dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan sertifikat akan langsung

diberikan dari Pemda kepada guru Pami untuk siswa yang sedang belajar

mengaji dengan guru pami tersbut agar lebih efisien”.40

Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Perda tersebut

sebenarnya sudah berjalan namun tanpa sertifikat, namun sekarang sertifikat

sedang kerjakan denga jumlah 1125 sertifikat untuk siap digunakan, dengan

menggunakan dana anggaran APBD.

Sama halnya yang diungkapkan oleh pihak Kepala Sekolah SMK Negeri 1

Batang Hari hambatan yang di hadapi oleh pihak SMK Negeri 1 Batang Hari ialah

sertifikat yang belum diterbitkan hingga sekarang, sehingga banyak siswa yang

belum bisa mengaji kami trima denga catatan mereka wajib belajar mengaji dalam

waktu tertentu sampai bisa mendapatkan sertifikat, adapun faktor-faktor yang

menghambat Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batang Hari menurut Zesran ada 5

yaitu :

“Ada beberapa kendala yang menghambat berjalannya Perda tersebut di

sekolah kami ini yaitu terdapat lima faktor yaitu:

a. Kurangnya tenaga kerja guru agama, dikarnakan kami hanya ada

tiga guru agama satu PNS dan dua honorer, tidak seimbang dengan

40 Wawancara dengan Al Jufri selaku Kepala Dinas Kemenag Kabupaten Batanghari

tentang hambatan Perda tersebut, 27 Februari 2020.

43

jumlah kelas yang banyak bahkan sya sendiri mengajar lebih dari

jam ketetapan seharusnya.

b. Kurangnya waktu, mengingat banyaknya kelas yang harus di ajar

oleh guru agama yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yg diajar.

c. Kurangnya minat siswa, hal ini banyak terjadi di siswa karena

kurangnya keinginan yang kuat untuk belajar mengaji

membuatmereka susah untuk memahaminya.

d. Kurangnya sosialisasi, hal ini juga termasuk hambatan dari Perda

tersebut.

e. Dan yang terakhir kurangya dorongan atau perhatian dari orang tua

untuk mengajarkan atau memberi didikan mengaji anaknya diluar

jam sekolah”41

Dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMK Negeri 1 Batanghari

tersebut dpat saya jelaskan menurut wawancara dan menurut hasil observasi

peneliti,

1) Kurangnya guru pendidikan agama Islam

Mengingat jumlah siswa yang sangat banyak jika dibandingkan dengan guru

agama yang ada sekarang hanya dua orang, tentunya hal ini jika dilihat dari

segi optimalisasi pelayanan ini belum sebanding, sehingga hal ini merupakan

kendala.

2) Kurangnya waktu

Waktu untuk pembelajaran pendidikan agama Islam hanya 2 jam pelajaran

dalam seminggu, sedangkan muatan materi pendidikan agama Islam sangat

kompleks sudah termasuk di dalamnya aspek alquran, sehingga hal ini

merupakan salah satu kendala dalam proses pembelajaran pendidikan agama

41 Wawancara dengan Zesran selaku Kepala sekolah SMK Negeri 1 Batanghari tentang

hambatan Perda tersebut di sekolah SMK tersebut, 20 Februari 2020.

44

Islam, khususnya pembelajaran baca tulis Alquran. Sesuai wawancara penulis

dengan ketua OSIS, salah satu faktor yang menjadi kendala bagi mereka

adalah banyaknya tugas yang diberikan dari sekolah sehingga tidak ada

kesempatan lagi untuk belajar baca tulis Alquran.

3) Kurangnya minat siswa

Pihak sekolah berupaya untuk memberikan pembinaan baca tulis al-Qur’an

kepada seluruh siswa, namun mereka sendiri yang tidak mau atau malas

belajar baca tulis Alquran.42 Selain itu menurut penuturan dari beberapa orang

siswa bahwa yang menyebabkan mereka tidak tahu mengaji karena malas

belajar baca tulis Alquran.43 Sehubungan dengan hasil wawancara tersebut di

atas, hal ini juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Siswa Mengikuti Program Baca Tulis Alquran Di Smk Negeri I

Batang Hari44

No Siswa yang ikut program Responden / Kelas

Kelas X Kelas XI

1

2

3

Ya

Kadang-kadang

Tidak

25%

20%

55%

30%

40%

30%

42 Wawancara dengan Bapak Arinal selaku Guru agama SMK Negeri 1 Batangahari,

tenteng minat belajar mengaji siswa SMK Negeri 1 Batanghari, 26 Februari 2020. 43 Wawancara dengan Feri Laksmana Alexsander, siswa kelas XI, tentang minat Baca

tulis Alquran , 25 Februari 2020. 44 Wawancara dengan Siswa Kelas 10 – 11 SMK Negeri 1 Batanghari, tentang mengikuti

program baca tulis Alquran di SMK Negeri 1 Batanghari, 26 Februari 2020.

45

Sumber Data: Hasil olahan angket.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa siswa yang mengikuti program

belajar baca tulis Alquran yang diprogramkan oleh guru Agama di kelas 10

sejumlah 25%, kadang mengikuti, kadang tidak sejumlah 20%, dan yang

tidak mengikuti sejumlah 55%. Sedangkan di kelas 11 sejumlah 30% kadang

mengikuti, kadang tidak sejumlah 40% dan yang tidak mengikuti sejumlah

30%. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar, siswa tidak mengikuti

program baca tulis Alquran yang dilaksanakan di sekolah, hal ini

mengindikasikan bahwa faktor yang menyebabkan siswa tidak dapat

membaca Alquran karena tidak ada kemauan dari diri mereka sendiri.

4) Kurangnya Sosialisasi

Faktor penyebab penerapan Perda ini belum berjalan sesuai yang diharapkan

karena pertama, kurangnya sosialisasi, kedua dari sisi penanganan Pemerintah

yang kurang, sehingganya perlu disosialisasikan secara terus menerus pada

seluruh elemen, agar apa yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa tercapai

khususnya kemampuan siswa dalam hal membaca dan menulis Alquran.45

Selain itu Perda tentang Pendidikan Alquran ini penerapannya bisa terlaksana

jika semua elemen saling bersinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua dan

masyarakat, artinya di dukung oleh seluruh pihak (stakeholders) yang

bertanggung jawab terhadap pendidikan. Selanjutnya untuk mengetahui

45 Wawancara dengan Bapak Zesran Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Hari, tentang

penerapan Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batanghari, 27 Februari 2020.

46

respon siswa terhadap sosialisasi Perda Tentang pendidikan Alquran dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Respon Siswa terhadap sosialisasi Perda Tentang Pendidikan Alquran Di

SMK Negeri I Batang Hari46

No Respon Siswa Prosentase / Kelas

Kelas X Kelas XI

1

2

3

Sangat Tahu

Tahu

Tidak Tahu

-

29%

71%

_

40%

60%

Sumber Data: Hasil olahan angket.

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa di kelas X terdapat 29%, siswa

tahu, 71%, siswa tidak tahu, sedangkan kelas XI terdapat 40% siswa/i tahu,

60% siswa/i tidak tahu mengenai Perda tentang Pendidikan, Ini menunjukkan

bahwa sosialisasi Perda tentang pendidikan Alquran masih kurang. Bertitik

tolak dari pernyataan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

implementasi Perda tentang Baca tulis Alquran di SMK Negeri I Batang Hari

bisa tercapai dengan baik jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah,

orang tua, sekolah dan masyarakat.47

46 Wawancara dengan Siswa/i Kelas X-XI SMK Negeri 1 Batanghari, entang respon

siswa terhadap sosialisasi baca tulis Alquran di SMK Negeri 1 Batanghari, 26 Februari 2020. 47 Observasi oleh peneliti, tentang respon Siswa/i terhadap sosialisasi baca tulis Alquran

di SMK Negeri 1 Batngahari, 26 Februari 2020.

47

5) Kurangnya perhatian orang tua, orang tua memegang peranan yang sangat

penting dalam memberikan bimbingan agama bagi anak, walaupun guru di

sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pembinaan

terhadap siswa tersebut, tapi jika tidak ada dukungan dari orang tua maka

mustahil bisa tercapai tujuan yang diinginkan, khususnya tentang baca tulis

Alquran.48

Kurangnya perhatian dan penangan Pemerintah membuat Peraturan

Daerah tersebut belum berjalan dengan baik, kurangnya penanganan dari Sekolah

tingkat Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama untuk mengajarkan baca tulis

Alquran berdampak pada tingkatan kejenjang Sekolah Menengah Atas, yang

mana telah dijelaskan di Peraturan Daerah tersebut pengajaran baca tulis Alquran

telah diajarkan sejak Sekolah Dasar dan kejenjang selanjutnya, yang dimaksud

adalah setiap jenjang sekolah ada tahapan-tahapan pengajaran membaca tulis

Alquran yang mana tingkat SD siswa di ajarkan mengenal huruf dan membaca

Alquran, ditingkat SMP mereka diajarkan membaca Alquran dengan benar baik

tajwid dan panjang pendeknya, di tingkat SMA mereka sudah lancar fasih

Membaca dan Menulis Alquran. Jika semua itu telah dijalankan dengan baik maka

tidak akan ada siswa yang tidak bisa mengaji dan baca tulis Alquran saat masuk

Sekolah Menengah Atas, itulah yang dimaksud dari perda tersebut.49

48 Wawancara dengan Bapak Zesran Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Hari, tentang

penerapan Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batanghari, 27 Februari 2020. 49 Obsevasi hambatan Perda tersebut di SMK Negeri 1 Batanghari, 26 Februari 2020.

48

D. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam

Menerapkan Peraturan Daerah Tentang Baca Tulis Alquran Dan

Shalat Fardlu

Dari persoalan-persoalan yang menghambat Perda tersebut yang tidak

berjalan dengan baik, Pemerintah terus mengoptimalkan Perda tersebut dengan

memberikan privat khusus terhadap siswa yang buta akan huruf arab di

lingkungan sekolah walaupun masih kekurangan tenaga Guru Agama.

Dalam upaya mempertahankan Perda tersebut agar tetap berjalan dengan

baik dengan semestinya, Pemerintah terus berupaya memperbaiki poin-poin yang

menghambat Perda tersebut dengan membangun pengajian-pengajian disetiap

desa yang mana di lakukan oleh guru pami, dalam hal ini Pemerintah akan

Membiayai setiap guru pami baik itu di masjid, mushola, ataupun di tiap-tiap

rumah, dengan adanya kerjasama antara Pemerintah dengan guru pami akan

membuat siswa atau anak-anak akan belajar ngaji dengan lebih giat lagi banhkan

bisa lebih optimal dibandingkan di sekolah dan waktunyapun bisa lebih optimal

Pemerintah mengharapkan dapat membantu pengajaran di sekolah tentang belajar

Mengaji serta mendapatkan hasil yang memuaskan dari kerjasama ini. Hal ini

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala dinas Kemenag berikut

wawancaranya:

“Lebih dari 2629 Guru Pami yang tercatat aktif mengajar ngaji di setiap

desa, dan nantinya setiap guru Pami tersebut akan deberikan Sertifikat

untuk anak-anak yang belajar mengaji untuk kebutuhan tertentu

salahsatunya untuk kebutuhan melanjutkan jenjang sekolah yang lebih

tinggi, Setelah melaksanakan rapat Ketika disinggung terkait rapat FGD

49

yang dilakukan pada tanggal 23 Junli 2019, terkait salahsatu isi rapat

tersebut Pemerintah Daerah juga akan melakukan sosialisai kepada orang

tua wali murid, Pemerintah juga akan menambah jumlah Guru Agama

disetiap sekolah baik itu SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MAN, agar

lebih optimal”50

Itulaah hasil dari wawancara dengan bapak Al Jufri selaku Kepala Dnas

Kementrian Agama Kabupaten Batanghari, lokasi wawancara di ruangan kantor

Kepala dinas.

50 Wawancara dengan Al Jufri selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten

Batanghari, tentang solusi dari kendala Perda tersebut, 27 Februari 2020.

50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil

deskripsi dan interpretasi data yang peneliti lakukan dalam tiap Bab, maka penulis

dapat kemukakan beberapa kesimpulan akhir dari penelitian ini, yakni sebagai

berikut:

1. Penerapan Perda Nomor 17 tahun 2013 tentang Wajib Baca Tulis Alquran di

SMK Negeri I Batang Hari telah dilaksanakan namun belum sesuai yang

diharapkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah hasil penelitian bahwa sebagian

besar siswa belum dapat membaca dan menulis Alquran dengan baik dan

benar.

2. Faktor yang ikut menghambat Perda tersebut yaitu belum terbitnya Sertifikat

yang diterbitkan oleh lembaga LPTQ dan Kementrian Agama, serta

kurangnya tenaga kerja Guru Agama yang paling berpengaruh dalam

menjalankan Perda tersebut.

3. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten batanghari untuk

mengatasi hambatan atau permasalahan Perda tersebut, Pemerintah

melakukan kerjasama dengan Da’i dan Guru Pami untuk dapat ikut

membagikan sertifikat dengan ketentuan tertentu, dan melakukan sosialisasi

terhadap pihak tertentu, dan memberikan pelajaran khusus di sekolah.

4. Kemampuan siswa di SMK Negeri I Batang Hari dalam membaca Alquran

sebagian besar tergolong pada kategori mampu membaca Alquran yaitu sudah

51

lancar membaca ayat-ayat Alquran tetapi bacaannya belum fasih dan belum

sesuai ilmu tajwid serta sudah mampu membaca Alquran tapi belum lancar

atau masih terbata-bata. Sedangkan kemampuan siswa SMK Negeri I Batang

Hari dalam menulis ayat-ayat Alquran sebagian besar siswa hanya mampu

menulis huruf hijaiyah dan merangkaikan hurufnya dalam suatu kata beserta

harakatnya dengan cara menirukan tulisannya sesuai contoh yang diberikan

oleh guru pendidikan agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan penulis di SMK negeri I Batang

Hari ada beberapa hal yang penulis sarankan:

1. Kepada pihak pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait, tidak hanya

menjadikan Perda tentang pendidikan Alquran menjadi simbol atau slogan

semata, melainkan disosialisasikan secara terus menerus kepada seluruh

masyarakat, khususnya ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat

menengah agar dapat menerapkan Perda tersebut di sekolahnya masing-masing

secara berkesinambungan, sehingga seluruh siswa yang beragama Islam

mampu membaca dan menulis ayat-ayat Alquran.

2. Kepada pihak SMK Negeri I Batang Hari dapat menerapkan Perda tentang

pendidikan Alquran secara optimal, dengan mendirikan Taman Pendidikan

Alquran di sekolah serta membentuk panitia yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan pendidikan Alquran.

52

3. Kepada pihak orang tua selalu memberikan motivasi dan teladan yang baik kepada

anak-anaknya untuk mendalami pendidikan agama Islam khususya dalam hal belajar

baca tulis Alquran dan melaksanakan salat.

4. Perlu kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua

untuk menciptakan generasi Qurani.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

A. Literatur

Abdullah Usman, “ Hambatan Perda No 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban

mampu Baca tulis Alquran di Kabupaten batanghari,” dalam Budi, ed,

Tribun jambi, Jambi: Tribun Jambi, 2018.

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

Arikunto,”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Jakarta: PT Gramedia

Indonesia, 2001.

Bambang,”Pendidikan di Kabupaten Batanghari”,Tribun Jambi, 23, April, 2014.

Departemen Agama,op cit.,

Hafizh bin Muhammad al-Hikami, Interaksi dengan Alquran Cet. I; Jakarta: Darul

Haq, 2001

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2013”.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2013”

Sayuti Una Ed., Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R & D”, Bandung: Alfabeta,2009.

“Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003”

B. Jurnal

M. Nasir Maidin menulis Hubungan antara Minat Belajar Pendidikan Agama dan

Kemampuan Siswa Membaca Alquran pada SMAN Kabupaten Pinrang,

Nuraini Adam, menulis Implementasi Perda tentang Pendidikan Alquran

Terhadap Kemampuan Baca Tulis Alquan Siswa di SMKN 1 Marisa Kab,

Pohuwato Provinsi Gorontalo,

Zainal Abidin Adam, menulis Pengaruh Tingkat Penguasaan Baca Tulis Alquran

terhadap Prestasi Pendidikan Agama Islam Siswa di SMA Negeri I Pangkajene

Kabupaten Pangkep,

Sumber internet

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1701/

https://www.researchgate.net/publication/330013102/

https://almanhaj.or.id/9235-kewajiban-seorang-muslim-terhadap-alquran.html

https://almanhaj.or.id/9235-kewajiban-seorang-muslim-terhadap-alquran.html

https://almanhaj.or.id/9578-keutamaan-shalat.html

https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/

https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/2456-2629-guru-ajarkan-anak-mengaji

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)

https://id.wikipedia.org/wiki/Sal

https://jambi.antaranews.com/berita/323068/kota-jambi-rekrut-80-guru-ngaji

https://muslim.or.id/10096-pelajaran-dasar-agama-islam.html

https://www.google.com/urlsa.repositori.uin.ac.id/7714/

Sumber Data : Dokumentasi SMK Negeri 1 Batang Hari

Sumber Data : Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Batang Hari

Sumber Data : Olahan Angket

B. Dan Lain-lain

Dokumentasi

Gambar 1, wawancara di kantor Kemenag

Gambar 2, wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batanghari

Gambar 3, wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batanghari

Gambar 4, wawancara dengan Guru Agama SMK Negeri 1 Batanghari

Gambar 5, wawancara dengan Siswi SMK Negeri 1 Batanghari.

Gambar 6, wawancara bersama Siswa/i di dalam kelas SMK Negeri 1 Barhari.

Gambar 7, wawancara bersama Siswa/i di dalam kelas SMK Negeri 1 Barhari

Gambar 8, di kantor Kemenag.

DATA INFORMAN

No Nama Umur Jabatan

1. ZESRA, S.Pd, M.Pd 50 Kepala Sekolah SMKN 1 Batanghari

2. Al Jufri, M.Ag 54 Kepala Dinas Kemenag Kabupaten

Batanghari

3. Arinal, S.Pd 48 Guru Agama SMKN 1 Batanghari

4. Feri Laksmana

Alexsander

19 Siswa SMKN 1 Batanghari

5. Mirna Wati, S.Pd 40 Guru Agama SMKN 1 Batanghari

CURRICULUM VITAE

Nama : Andi Julianto

Nim : SIP 162233

TTL : Rt 10, Rw 03, Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian,

Kabupaten Batanghari.

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

No Whats App: 082280058302

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO Jenjang Pendidikan Tempat Tahun

1. SDn No 45/1 Kabupaten

Batanghari

Kel Sridadi, Kec Ma

Bulian, Kab

Batanghari

2009

2. MTsN Sridadi Kel Sridadi, Kec Ma

Bulian, Kab

Batanghari

2012

3. SMA N 6 Batanghari Kec Ma Bulian, Kab

Batanghari

2015

4. S1 UIN STS JAMBI Muaro Jambi 2020