struktur organisasi dinas pekerjaan umum
DESCRIPTION
mengetahui bagaimana struktur di dinas PU kota CIrebonTRANSCRIPT
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KOTA CIREBON
Makalah ini diajukan untuk memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Komunikasi dalam Administrasi
Dosen Pembimbing : Farida Nurfalah,S.Sos.,M.Si
Kelompok 1 Kelas AN.2A
Anggota Kelompok :
Indra Rulianto 112090003
Anggi Melati 112090005
Gita Asri Oktaviani 112090007
Nur Sayyidahtur Rohmah
112090098
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
CIREBON
2013/2014
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim,
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini
kami masih diberikan kesehatan serta tetap dalam lindungan-Nya. Sholawat serta
salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW.
Tak lupa pula kami mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan
makalah ini. Terima kasih kami ucapkan kepada :
1. Bapak Irwan selaku Kasubbag Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
2. Dosen mata kuliah Komunikasi dalam Administrasi kami, yaitu
IbuFarida Nurfalah,S.Sos.,M.Si yang telah memberikan perkuliahan
demi terselesaikannya tugas ini.
Atas kekurangan yang ada dalam penyusunan makalah ini tak luput kami
mengucapkan kata maaf.Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk semuanya
serta dapat memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dalam Administrasi.
Cirebon, 11 November 2013
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................i
DAFTAR ISI.....................................................................................ii
BAB IPENDAHULUAN.....................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah........................................................................1
1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................1
1.3 Tujuan.............................................................................................................2
BAB IIPEMBAHASAN......................................................................3
2.1 Komunikasi dalam Administrasi........................................................3
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon........................4
2.3 Job Description dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.......................5
2.4 Hambatan-Hambatan Komunikasi dalam Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon.........................................................................................................32
2.5 Penunjang Komunikasi dalam Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon.........................................................................................................33
BAB IIIPENUTUP...........................................................................35
3.1 Kesimpulan.................................................................................................35
3.2 Saran.............................................................................................................35
DAFTAR PUSTAKA........................................................................36
Lampiran.....................................................................................37
ii
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting.Bukan
hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara
umum.Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita
semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi.
Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks,
dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis.
Organisasi atau Organization bersumber dari kata kerja bahasa
latinOrganizare “to form as or into a whole consisting of interdependent or
coordinated parts (membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-
bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi). Organisasi adalah sarana
dimana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia
melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang.
Komunikasi juga dikatakan sebagai inti dari kepemimpinan.
Kepemimpinan yang efektif dapat dicapai melalui proses komunikasi yang
dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya. Visi pemimpin bisa saja bagus,
namun tanpa komunikasi yang efektif, maka visi tersebut tidak akan pernah bisa
terwujud. Dalam mengkomunikasikan visi, maka pemimpin harus bisa
menyampaikan suatu gambaran di masa depan yang mendorong antusiasme serta
komitmen orang lain.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud komunikasi dalam administrasi ?
2. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Cirebon ?
1
3. Bagaimana job description diDinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon ?
2
2
4. Hambatan-Hambatan Komunikasi yang Terjadi di Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya
Mineral Kota Cirebon ?
5. Penunjang Komunikasi dalam Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon ?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan
komunikasi dalam administrasi.
2. Mengetahui struktur organisasi di Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Cirebon.
3. Mengetahui tupoksi di dalam Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon.
4. Mengetahui dan memahami hambatan-hambatan apa
saja yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
5. Mengetahui dan memahami bagaimana penunjang
untuk mengurangi kendala-kendala komunikasi di Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya
Mineral Kota Cirebon.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Komunikasi dalam Administrasi
Organisasi adalah media yang paling efektif dalam
sirkulasi komunikasi dan dalam sirkulasi tersebut
administrasi memegang peranan penting dalam
menciptakan kondisi komunikasi yang efektif.
Komunikasi administrasi adalah bentuk komunikasi
yang disampaikan dengan mempergunakan bahasa
administrasi. Agar proses komunikasi ini berjalan /
terlaksana secara efisien maka harus diperhatikan bahwa
komunikasi secara administratif harus memenuhi minimal
empat kondisi sebagai berikut :
a. Singkat
b. Jelas
c. Lengkap
d. Tepat
Namun demikian komunikasi administrasi terkandung
pula keburukan antara lain :
1. Mudah menimbulkan berbagai interpretasi manakala
materi komunikasi tidak jelas.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak selamanya
komunikasi administrasi efektif dan tidak semua hal
dapat dilaksanakan bentuk komunikasi administrasi.
3. Dengan komunikasi administrasi maka dapat
menimbulkan hambatan bagi penerima pesan jika timbul
keragu-raguan.
3
4
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon
5
5
2.3 Job Description dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon
PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,
RERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KOTA CIREBON
WALIKOTA CIREBON,
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah
pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana
telah djubah dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2011 telah dibentuk Dinas-Dinas
Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah tersebut huruf a diatas, perlu
ditindaklanjuti dengan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumber Daya Mineral Kota Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum. Perumahan, Energi dan
sumber daya mineral Kota Cirebon dengan
Peraturan Walikota Cirebon;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran
5
6
Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 23);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik
5
7
Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007Nomor89, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil;
5
8
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahanyang
DilaksanakanPemerintahKotaCirebon (Lembaran
Daerah KotaCirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Dinas-DinasDaerah pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008Nomor14Seri D,Tambahan
LembaranDaerahKotaCirebonNomor
21)sebagaimanatelah diubah dengan
PeraturanDaerahNomor13 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas
Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011
Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA CIREBON
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Wakil Walikota adalah Wakil WaBkota Cirebon.
5
9
6. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah organisasi/tembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong
Praja, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan sesuai
dengan kebutuhan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi
dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon.
10. Sekretariat adalah pembantu pimpinan unsur staf
atau administrasi.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Cirebon.
12. Sub Bagian adalah pembantu unsur staf atau administrasi
pada Sekretariat................
13. Kepala sub Bagian adalah Kepala sub Bagian pada
Sekretariat Dinas Pekeriaan Umum, Perumahan, Energi
dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon
14. Bidang adalah pembantu pimpinan unsur pelaksana
Dinas.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kota Cirebon.
16. Seksi adalah unsur pembantu pelaksana Bidang.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas, seianjutnya disebut UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagai
unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk
melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan,
5
10
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan profesi dan keahlian dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.
20. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan
perangkat daerah, instansi vertikal dan atau
masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
21. Penyeliaan adalah fungsi yang dilakukan atasan
terhadap bawahannya dalam menentukan atau
menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas,
menciptakan dan memelihara hubungan harmonis antar
bawahan serta meningkatkan efisiensi kerja.
22. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan
sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani
yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah
maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
23. Irigasi adalah usaha pengendalian dan pengaturan air
untuk menunjang pertanian.
24. Utilitas adalah kelengkapan prasarana dan sarana kota.
25. Bagian Jalan adalah meliputi daerah manfaat jalan,
daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.
26. Daerah manfaat jalan adalah meliputi badan jalan, saluran
tepi dan ambang pengamanannya.
27. Daerah Milik Jalan adalah meliputi daerah manfaat jalan
dan sejalur tanah tententu difuar daerah manfaat jalan.
28. Daerah Pengawasan Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar
daerah milik jalan yang ada dfoawah pengawasan
pembinaan jalan.
29. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan
dengan peran pelayanan jasa distribusi untuk
pengembangan semua wilayah cfi tingkait
5
11
nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian
berwujud kota.
30. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan
dengan peran pelayanan jasa distribusi untuk
masyarakat di dalam kota.
31. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan
ratairata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara
efisien.
32. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani
angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri
perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
33. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan
setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat,
kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak
dibatasi.
34. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
35. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
36. Sumber daya air adalati air, sumber air, dan daya air
yang terkandung di dalamnya.
37. Perumahan adalah kelompok irumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BagianKesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Dinasadalahunsurpelaksanaotonomidaerahdibidangpekerjaan
umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang
energi dan sumber daya mineral.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah
danbertanggungjawabkepadaWalikotamelaluiSekretaris
Daerah.
5
12
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang
pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang
energi dan sumber daya mineral.
Bagian KetigaFungsi
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pekerjaan, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pekerjaan, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan funsinya.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu Unsur Organisasi
Pasal 5
Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;b. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administasi adalah sekretaris;
c. Pembantu sekretaris sebagai pemabantu unsur staf atau adminitrasi adalah kepala sub bagian;
5
13
d. Pembantu pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah kepala bidang;e. Pembantu kepala bidang sebagai pembatu unsur pelaksana adalah kepala
seksi;f. Pembantu pimpinan sebagai unsur pelaksana teknis operasional adalah
kepala UPTD;g. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada UPTD
adalah kepala sub bagian tata usaha; danh. Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok
jabatan fungsional dan pegawai non stuktural.
Bagian kedua
Susunan organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- Kepala Dinas, membawahkan :
1. sekretariat, membawahkan :
a. sub bagian umum;
b. sub bagian program dan pelaporan; dan
c. sub bagian keuangan
2. bidang bina marga, membawahkan:
a. seksi penigkatan jalan dan jembata; dan
b. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
3. bidang sumber daya air, energi dan mineral, membawahkan:
a. seksi sumber daya air; dan
b. seksi energi dan sumber daya air.
4. bidang cipta karya, membawahkan:
a. seksi tata bangunan; dan
b. seksi tata lingkungan.
5. bidang tata ruang dan perumahan, membawahkan:
a. seksi tata ruang; dan
b. seksi perumahan
6. unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
a. UPTD alat-alat berat dan laboratorium konstruksi,
membawahkan:
Sub bagian tata usaha
14
7. kelompok jabatan fungsional
(2) bagan struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan walikota ini.
Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7
(1) Kepala dinas memepunyai tugas pokok mengoordinasikan, merumuskan
sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan, mengevaluasi
penyelenggaraan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas
otonomi di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan
bidang energi dan sumber daya mineral di lingkungan pemerintah kota,
berdasarkan kebijakan walikota dan atau sekretaris daerah serta tugas
pembantuan yang ditugaskan pemerintah kepada pemerintah kota.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimakasud pada ayat 1,
kepala dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan umum program kerja dinas;
b. Pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan
fungsional tugas-tugas dinas;
c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan di bidang
pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang, bidang energi dan
sumber daya mineral;
d. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas dan unit kerja lain di bidang
tugasnya;
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. Perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsional di bidang
pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang, bidang energi dan
sumber daya mineral;
g. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
h. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dinas; dan
15
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan walikota dan atau sekretaris
daerah serta peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 8
(1) Sekretariat sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok
merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi, dn melaporkan pelaksanaan urusan keorganisasian dan
ketatalaksanaan, umum dan kehumasan, kepegawaian, perlengkapan,
program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung
mekanisme kerja dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
sekretariat mempunyai fungsi:
a. Perencanaan operasional sekretariat dinas;
b. Pembagian tugas penyelenggaraan sekretariat meliputi urusan
keorganisasian dan ketataklaksanaan, urusan umum dan kehumasan,
urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan
penyusunan program dinas;
c. Pemberian petunjuk penyelenggaraan sekretariat meliputi urusan
keorganisasian dan ketataklaksanaan, urusan umum dan kehumasan,
urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan
penyusunan program dinas;
d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
e. Pengaturan penyelenggaraan sekretariat meliputi urusan keorganisasian
dan ketataklaksanaan, urusan umum dan kehumasan, urusan
kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan penyusunan
program dinas;
f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas dinas;
g. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat dan dinas; dan
16
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
(3) Sekretariat, membawahkan:
a. Sub bagian umum;
b. Sub bagian program dan pelaporan; dan
c. Sub bagian keuangan.
Pasal 9
(1) Sub bagian umum sebagai pembantu unsur staf atau administrasi
mempunyai tugas, membimbing, memriksa, mengoreksi, mengawasi dan
merencanakan kegiatan pengolahan urusan keorganisasian, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kehumasan, umum, kerumahtanggaan dan administrasi
kepegawaian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
sub bagian umum mempunyai tugas:
a. Pengoreksian pelaksanaan tugas sub bagian umum;
b. Pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
d. Perencanaan kegiatan kerja sub bagian umum meliputi pengelolaan
urusan keorganisasian, dan ketatalaksanaan kehumasan.
Pasal 10
(1) Sub bagaian program dan pelaporan sebagai pembantu unsur staf atau
administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas,
membimbing, mengawasi dan merencanakan kegiatan pengelolaan
penyusunan program dan pelaporan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi:
a. Pemberian petunjuk pengelolaan penyusunan program dan pelaporan;
b. Pembagian tugas pengelolaan penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
d. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan penyusunan program dan
pelaporan.
17
Pasal 11
(1) Sub bagian keuangan sebagai pembantu unsur staf atau administrasi
mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, mengoreksi,
mengawasi, merencanakan urusan pengelolaan keuangan dan
perlengkapan dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
sub bagian keuangan mempunyai tugas:
a. Perencanaan kegiatan kerja sub bagian keuangan;
b. Pemberian petunjuk pengelolaan keuangan dan perlengkapan dinas;
c. Pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian kenuangan;
d. Pengoreksian pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
e. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.
Paragraf 3
Bidang Bina Marga
Pasal 12
(1) Bidan bina marga sebaga unsur pelaksana mempunyai tugas pokok
merencanakan, membagi tugas pokok merencanakan, membagi tugas,
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan
pelaksanaan urusan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan
jalan dan jembatan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
bidang bina marga,mempunai fungsi:
a. Perencanaan operasional bidang bina marga;
b. Pembagian tugas penyelenggaraan bidang bina marga;
c. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
d. Pengaturan penyelenggaraan urusan peningkatan jalan dan jembatan
serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
e. Pemfasilitasian penyelengaraan tugas bidang bina marga; dan
f. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang bina marga.
(3) Bidang Bina Marga,membawahkan:
18
a. Seksi peningkatan jalan dan jembatan; dan
b. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
Pasal 13
(1) Seksi peningkatanjalan dan jembatan sebagai pembantu unsur pelaksana
mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing,
memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan
operasional urusan perumusan kebijakan penyelenggaraanjalan
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan
keserasian antar daerah dan antar kawasan, penyusuna pedoman
operasional penyelenggaraan jalan, penetapan status jalan serta
pelaksanaan konstruksi jalan kota.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
seksi peningkatan jalan dan jembatan, mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan kerja seksi peningkatan jalan dan jembatan
b. Pembagian tugas pelaksanaan seksi peningkatan jalan dan jembatan;
c. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan perumusan kebijakan
penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan
dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan,
penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan, penetapan
status jalan, penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan.
Pasal 14
(1) Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai pembantu unsur pelaksana
mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing,
mengoreksi da mengawasi dan merencanakan kegiatan operasionalurusan
pengoprasian,evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi
dan manfaat hasil pembangunan jalan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
19
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengoperasian dan pemeliharaan
jalan, pengembangan dan pengeloloaan manajemen jalan, evaluasi kinerja
penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil
pembangunan jalan;
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
d. Penyelenggaraan operasional urusan pengoperasian dan pemeliharaan
jalan, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan, evaluasi kinerja
penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil
pembangunan jalan;
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengoperasian dan
pemeliharaan jalan, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan,
pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan;
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Paragraf 4
Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Pasal 15
(1) Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagai unsur pelaksana
mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan
sumber daya air, energi dan sumber daya mineral.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;
b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air, Energi dan
Mineral;
20
c. Pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan sumber daya air, energi dan
sumber daya mineral;
d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
e. Pengaturan penyelenggaraan urusan sumber daya air, energi dan sumber
daya mineral;
f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya Air, Energi
dan Mineral;
g. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Sumber
Daya Air, Energi dan Mineral;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air, Energi dan
Mineral; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
(3) Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, membawahkan;
a. Seksi Sumber Daya Air; dan
b. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasal 16
(1) Seksi Sumber Daya Air sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas
pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan
pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian sumber daya air meliputi jaringan drainase (sistem jaringan
sekunder) dan sungai.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Sumber Daya Air, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Sumber Daya Air;
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengaturan, pembinaan,
pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air
meliputi jaringan drainase (sistem jaringan sekunder) dan sungai.
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Sumber Daya Air;
21
d. Penyelengaraan operasional pengaturan, pembinaan,
pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air
meliputi jaringan drainase (sistem jaringan sekunder) dan sungai;
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Air;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengaturan, pembinaan,
pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air
meliputi jaringan drainase (sistem jaringan sekunder) dan sungai;
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Air;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Air; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Pasal 17
(1) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pembantu unsur pelaksana
mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing,
memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional
urusan mineral, batu bara, panas bumi, air tanah, biologi, ketenagalistrikan,
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kegaiatan usaha hilir minyak dan
gas bumi, kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan mineral, batu bara, panas bumi,
air tanah, biologi, ketenagalistrtikan, kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi, kegaiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kegiatan usaha jasa
penunjang minyak dan gas bumi.
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. Penyelenggaraan operasional urusan mineral, batu bara, panas bumi, air
tanah, biologi, ketenagalistrtikan, kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi, kegaiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kegiatan usaha jasa
penunjang minyak dan gas bumi;
22
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Energi dan Sumber daya Mineral;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan mineral, batu bara,
panas bumi, air tanah, biologi, ketenagalistrtikan, kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi, kegaiatan usaha hilir minyak dan gas bumi,
kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi;
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Paragraf 5
Bidang Cipta Karya
Pasal 18
(1) Bidang Cipta Karya sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok
merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan urusan tata bangunan dan tata
lingkungan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Cipta Karya, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional Bidang Cipta Karya;
b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Cipta Karya;
c. Pemberian petunjuk penyelenggaraan tata bangunan dan tata lingkungan;
d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
e. Pengaturan penyelenggaraan tata bangunan dan tata lingkungan;
f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Cipta Karya;
g. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
(3) Bidang Cipta Karya, membawahkan :
a. Seksi Tata Bangunan; dan
23
b. Seksi Tata Lingkungan.
Pasal 19
(1) Seksi Tata Bangunan sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas
pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan
pengaturan, pembinaan bangunan gedung dan lingkungan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Bangunan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Tata Bangunan;
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengaturan, pembinaan bangunan
gedung, dan lingkungan;
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Tata Bangunan;
d. Penyelenggaraan operasional urusan pengaturan, pembinaan bangunan
gedung, dan lingkungan;
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengaturan, pembinaan
bangunan gedung dan lingkungan;
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Pasal 20
(1) Seksi Tata Lingkungan sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas
pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan perkotaan, air limbah,
drainase (sistem jaringan tersier), dan pemukiman.
24
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Lingkungan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Tata Lingkungan;
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, pengawasan perkotaan, air limbah, drainase (sistem
jaringan tersier), dan pemukiman.
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Tata Lingkungan;
d. Penyelenggaraan operasional pengaturan, pembinaan, pembangunan,
pengawasan perkotaan, air limbah, drainase (sistem jaringan tersier), dan
pemukiman.
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Tata Lingkungan;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengaturan,
pembinaan, pembangunan, pengawasan perkotaan, air limbah, drainase
(sistem jaringan tersier), dan pemukiman.
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Tata Lingkungan;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Lingkungan;
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Paragraf 6
Bidang Tata Ruang dan Perumahan
Pasal 21
(1) Bidang Tata Ruang dan Perumahan sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas
pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan tata ruang dan
perumahan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Tata Ruang dan Perumahan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
25
c. Pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan tata ruang dan perumahan;
d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
e. Pengaturan penyelenggaraan urusan tata ruang dan perumahan;
f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Tata Ruang dan
Perumahan;
g. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang
dan Perumahan;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Perumahan; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
(3) Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahkan :
a. Seksi Tata Ruang; dan
b. Seksi Perumahan.
Pasal 22
(1) Seksi Tata Ruang sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok
memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi,
mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan pengaturan,
pembinaan, pembangunan, pengawasan dan penataan ruang.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Tata Ruang;
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, pengawasan dan penataan ruang;
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Tata Ruang;
d. Penyelenggaraan operasional urusan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, pengawasan dan penataan ruang;
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengaturan,
pembinaan, pembangunan, pengawasan dan penataan ruang;
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
26
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Pasal 23
(1) Seksi Perumahan sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok
memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi,
mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan pembiayaan
perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya,
pengembangan kawasan, pembinaan hukum
(2) Peraturan perundang-undangan dan pertahanan untuk perumahan, pembinaan
teknologi dan industri pendukung perumahan, pengembangan pelaku
perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Perumahan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Perumahan;
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusanpembiayaan perumahan,
pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya,
pengembangan kawasan, pembinaan hukum, peraturan perundang-
undangan dan pertahanan untuk perumahan, pembinaan teknologi dan
industri pendukung perumahan, pengembangan pelaku perumahan, peran
serta masyarakat dan sosial budaya.
c. Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Perumahan;
d. Penyelenggaraan operasionalurusanpembiayaan perumahan, pembinaan
perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan
kawasan, pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan
pertahanan untuk perumahan, pembinaan teknologi dan industri
pendukung perumahan, pengembangan pelaku perumahan, peran serta
masyarakat dan sosial budaya.
e. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Perumahan;
f. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaanurusanpembiayaan perumahan,
pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan
27
swadaya, pengembangan kawasan, pembinaan hukum, peraturan
perundang-undangan dan pertahanan untuk perumahan, pembinaan
teknologi dan industri pendukung perumahan, pengembangan pelaku
perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya.
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Perumahan;
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perumahan; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam
lingkup bidang tugasnya.
Paragraf 7
UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi
Pasal 24
(1) UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi sebagai unsur pelaksana
teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas,
membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan
melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pengelolaan alat-alat berat
dan labotarorium konstruksi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), UPTD Alat-Alat Berat dan
Laboratorium Konstruksi, mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan kerja UPTD Alat-Alat Berat dan
laboratorium Konstruksi;
b. pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengelolaan alat-
alat berat dan laboratorium konstruksi;
c. pembagian tugas pelaksanaan UPTD Alat-Alat Berat dan
Laboratorium Konstruksi;
d. pembimbingan dan pelaksanaan tugas UPTD Alat-Alat
Berat dan Laboratorium Konstruksi;
e. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan
pengelolaan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi;
28
f. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan alat-
alat berat dan laboratorium konstruksi;
g. pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Alat-Alat Berat dan
Laboratorium Konstruksi;
h. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
i. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Alat-Alat Berat dan
Laboratorium Konstruksi; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan
atasan dalam lingkup bidang tugasnya.
(3)UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi,
membawahkan :
- Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 25
(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi
mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas,
membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan
merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan
ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan,
program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka
mendukung mekanisme kerja (UPTD).
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi :
a. perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha
meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan,
umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan
pelaporan serta keuangan;
b. pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian
dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan
program dan pelaporan serta keuangan;
c. pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan
ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan
program dan pelaporan serta keuangan;
d. pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
5
29
e. pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan
keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum,
kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta
keuangan;
f. pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
g. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
h. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan
atasan dalam lingkup bidang tugasnya.
Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan teknis sebagaian tugas Dinas sesuai
dengan profesi dan keahlian masing-masing.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga kerja fungsional senior
dalam kepangkatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 27
(1)Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub
Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan.
(2)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis
dan beban kerja.
(3)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5
30
BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28
(1)Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan.
(2)Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang
tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral yang
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas
masing-masing.
(3)Kepala Dinas baik secara teknis operasional maupun teknis
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan
tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional
dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal,
horizontal dan diagonal.
(5)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib
memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 29
(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas
pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
5
31
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti,
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing
serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasidari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan kerangka pelaporan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota dan atau
Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 30
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk
Sekretaris berdasarkan Keputusan Walikota dan atau Sekretaris Daerah.
(2) Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk salah satu Kepala Bidang yang senior dalam kepangkatan dan atau
berdasarkan Keputusan Walikota dan atau Sekretaris Daerah.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 31
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul Sekretaris
Daerah.
(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan
bahan rancangan kebijakan Walikota di bidang kepegawaian.
(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 32
Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kebijakan
Walikota dan atau Sekretaris Daerah.
Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 40
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 35
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
2.4 Hambatan-Hambatan Komunikasi dalam Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kota Cirebon
Kendala Komunikasi dalam Organisasi, yaitu sebagai
berikut :
1. Hambatan Teknis Keterbatasan fasilitas dan peralatan
komunikasi. Jenis hambatan teknis dari komunikasi yaitu
tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas,
kurangnya informasi atau penjelasan,
5
33
2. kurangnya ketrampilan membaca, pemilihan media yang
kurang tepat.
3. Hambatan Semantik Gangguan semantik menjadi hambatan
dalam proses penyampaianpengertian atau idea secara
secara efektif.Untukmenghindari mis
komunikasisemacam ini, seorangkomunikator harusmemilih
kata-kata yang tepat sesuai dengankarakteristik
komunikannya,dan melihat kemungkinan penafsiran
terhadap kata-katayang dipakainya.
4. Hambatan Manusiawi Terjadi karena adanya faktor emosi
dan prasangka pribadi,persepsi, kecakapan atau
ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-
alatpancaindera seseorang, dll. Menurut Crude n dan
Sherman:
1) Hambatan yang berasaldari perbedaan individual
manusia. Perbedaan persepsi, perbedaan umur,
perbedaankeadaan emosi, ketrampilan mendengarkan,
perbedaan status, pencairan informasi,
penyaringan informasi.
2) Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam
organisasi
2.5 Penunjang Komunikasi dalam Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon
Mengatasi Kendala Komunikasi Dalam Organisasi
Untuk Pencapaian Tujuan Bersama, yaitu :
1. Hubungan Antar Pesonadilakukan dengan:
(1) Menjaga kontak pribadi yang akrab tanpa menumbuhkan
perasaan bermusuhan.
(2)Menetapkan dan menegaskan identitas kita dalam
hubungan denganorang laintanpa membesar-besarkan
ketidaksepakatan.
(3)Menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa
menimbulkan kebingungan,kesalah pahaman,
penyimpangan, atau perubahan lainnya yang disengaja.
(4)Terlibat dalam pemecahan masalah yang terbuka
tanpamenimbulkan sikapbertahan atau menghentikan
proses.
(5)Membantu orang-orang lainnya untuk mengembangkan
gaya hubungan personadan antar pesona yang efektif.
5
34
(6) Ikut serta dalam interaksi social informal tanpa
terlibatdalam muslihat ataugurauan atau hal-hal lainnya
yang menggangukomunikasi yang
menyenangkan.Hubungan antar pesona cenderung
menjadi lebih baik bila kedua belah pihak
melakukan hal-hal yaitu, menyampaikan perasaan
secara langsung dan dengancara yang hangat dan
ekspresif, menyampaikan apa yang terjadi dalam
lingkunganpribadi mereka melalui penyingkapan diri,
menyampaikan pemahaman yangpositif, hangat kepada
satu sama lainnya dengan memberikan respons-
responsyang relevan dan penuh pengertian, bersikap
tulus kepada satu sama lain denganmenunjukan sikap
menerima secara verbal maupun non verbal,
selalu
menyampaikan pandangan positif tanpa syarat terhadap
satu samalainnya dalamperbincangan yang tidak
menghakimi dan ramah, berterus-terang
mengapamenjadi sulit atau bahkan mustahil untuk
sepakat satu sama lainnya dalamperbincangan yang
tidak menghakimi, cermat, jujur,dan membangun.
2. Hubungan Posisional yaitu
1) Merencanakan penempatan/pengaturan jabatan secara
benar.
2) Berusaha menjernihkan hubungan. Kegagalan untuk
menjernihkan hubunganorganisasi menimbulkan
kecemburuan, percekcokan,
ketidakamanan,ketidakefisienan,danpelepasan tanggung
jawablebih banyak dari kesalahanlainnya dalam
pengorganisasian. Untuk itu perlu adanya mdividu yang
dapatmenjadi jembatan untuk mencairkan situasi
kebekuan komunikasi horizontal dan vertikal antar
sesama rekan dan antara bawahan - atasan.
3. Hubungan Berurutan
Informasi disampaikan keseluruh organisasi formal oleh suatu
proses; dalam proses ini orang dipuncakhierarki mengirimkan
pesan ; kepada orang kedua yang kemudian mengirimkannya
lagi kepada orang ketiga. Reproduksi pesan orang pertama
menjadi pesan orang kedua, dan reproduksi pesan orang kedua
menjadi pesan orang ketiga.Tokoh kunci dalam sistem ini
adalah pengulang pesan.
5
BAB III
PENUTUP
3.1Kesimpulan
Berdasarkan makalah yang telah kami susun, kami
dapat menyimpulkan bahwa peranan komunikasi dalam
administrasi tentunya sangat penting. Dengan adanya
struktur organisasi yang jelas serta tupoksi dan wewenang
dari masing-masing, maka proses kegiatan administrasi
dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Akan
tetapi jika proses komunikasinya kurang baik, maka kinerja
dalam organisasi itu untuk mencapai tujuannya pun akan
terhambat.
Oleh karena itu, peranan komunikasi sangat penting
dalam administrasi.Di sini diperlukan suatu penunjang agar
hubungan vertikal antara bawahan dengan atasan ataupun
sebaliknya serta hubungan horizontal dengan sesama
anggota dapat berjalan dengan baik.
3.2Saran
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu
organisasi atau instansi perlu dikurangi dengan adanya
manajemen kepemimpinan yang dapat mengatur
kelancaran komunikasi di instansi. Apabila manajemen
kurang memberikan suatu kelancaran komunikasi, maka
kegiatan untuk mencapai tujuan juga akan semakin
terhambat.
35
DAFTAR PUSTAKA
Nurfalah, Farida, 2013, Materi Perkuliahan Komunikasi dalam
Administrasi, Unswagati Cirebon.
Peraturan Walikota No.7 Tahun 2012 Mengenai Organisasi Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya
Mineral Kota Cirebon.
36
Lampiran
Gambar 1 : Saat melakukan wawancara dengan Pak Irwan selaku Kasubbag Keuangan di ruang kerjanya.
Gambar 2 : Saat Pak Irwan memberikan penjelasan dari Struktur Organisasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumber Daya Mineral.
37
Gambar 2 : Saat Pak Irwan memberikan penjelasan dari Struktur Organisasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumber Daya Mineral.
36
Gambar 3 : Usai melaksanakan wawancara dengan Pak Irwan.
38