strategi public relations skripsi -...
TRANSCRIPT
STRATEGI PUBLIC RELATIONS
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENGELOLA ISU KEAGAMAAN DI MEDIA MASSA
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UntukMemenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos)
Oleh:
Ayu Utami Saraswati
NIM : 1113051000055
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1438 H/2017 M
[{ fl02lH Bffl
Y.l.U \')l V t' H Y.I'I n.l.\'AVO I H rl l ttY,\S IU :t 3it N [^ly'I SI Sy.LISU I:\IN O
IS\,')lN,ll\t))l,l[\'ll \\'(l Il\',\\)\'O ill\l'II SYJ-liIXVJ
I,\I Y-IS I NVTIY I A N :I d N\"'(I I S V)I IN|I [,\I O)I NVS T TI|TT
!i0000tE0il il :r\rN
m:LI3lO
(soS 'S) trBtsoS rrru11 ur_rul)uq iulaO Llolo.iJcir-ua4 uule.ru,is:a.1lqllLI0uleN )ll'i1Lln tsu)ltunLLro) rlrlrll Llup rlu/\\)luC ltLLrJI sBtlli)lug upudal Lru>1nler61
rsdr.r>1s
YSSVI,\I VIOg[{I(I NVYI\]\':)V:IX NSI \,']O-I:iICN:II{ t\I\"I\,(I VIS:,INOOI{I )I-IUNd:ITI
l rl LLr r cl Lr.r0d
l00l a 1600c(rJ i l9Lb I
I 00(.zt 60020 I 90t86 i :dlN
'll rln8ued
I 00r0t L00z80zl616 t :dlN
Lrr(]Il 'r\ urpnrqeJ Ipec
r00tzt 600z6zl 19 L6t :
'VfliXitqteg te
'Surqurqruetr
'u1o33uy
900 t t0Z66l S t 90t96 t :dll't
rs 'N IUO.ltLInf 'sic
'1 r ln8ua.l
001 0 I 100290909 L6 I :cllN
'vl,\ -t.rnlsur\ epv
'ulo33uy de13ue.ray1 sr.rulel)rq'u1o33uy clulSua,rc y1 urtta;
qr.(subzun141 Suuptg
I l0Z sn]:-niv 8l 'uuu)uf
'uru1s1 tre.rut.(tre4
uul rsE)rLlltulo) lplus uru.rSord upecl (soq'S) lBlsoq ettelius -rr-.1;r;- L1,r;tr.retlttt.rtit lu.tt:is
ritBS LlelES rr:3uqes Bu.n.rolrp Llelol rur rstlr-r1s I l0I sntsniy ; cpr.;cl ul-rrl)uf tqellntr:irprg
.1r.re{q i{l n lselrrrntro) nilrll LrrTp qE\\IE6 nu-rll splllr)ul tluisrhcttnttt a-ttepts
ruulup Lreltitttp qelat'SS0000 lS()t l I I [NIN Lreiuop l]11\\sll.llls lttl]rl.l rr\h tl)lr' ..\\5V'l\
\i IC:ll\ IC NVYI^IVl)V:l) :lSI \/lO ISUN:llN l'\Y'lVC YIS:INOCNI )lltlildl)l
\!tct-\ltltrt lv-LS xol.NY)l \'\.r)1/.t'!!tl )1't{1,'1,1 ll)3JV}Jl\.. lnprrllaet;'tre i rsclt.rls
NYIfN YIIINYd t{VHvsf,St{gd
t.
LEMBAR PERI{YATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahw'a:
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata I (S1) di
Universitas Islarn Negeri Syarif Hidayatuilah Iakarta"
Semua sumber )'ang saya gunakan pada penelitian ini telah saya
cantunkan sesuai dengan kententuan yang berlaku di Universitas
Islam Negeri Syarif Hida;,-atullah Jakarta.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
J.
Jakarta. 2q Juli l0i7
i
ABSTRAK
Ayu Utami SaraswatiStrategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalamMengelola Isu Keagamaan Melalui Media Massa
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) merupakan staf khususpresiden yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan PeraturanPresiden (Perpres) No. 26 Tahun 2015. KSP seperti Public Relations pemerintah,sebab salah satu fungsi KSP sesuai Perpres ialah mengelola isu-isu strategis.Sebagai pengelola isu, KSP berperan penting mengatasi isu agar tidak berdampakpada jalannya roda pemerintahan, mengganggu stabilitas negara dan membuatkegaduhan di masyarakat.
Di tahun 2016, Indonesia marak dengan isu-isu keagamaan. Masyarakatmenuntut sikap tegas pemerintah, maka KSP harus menyampaikan informasi yangmenyangkut pengelolaan isu kepada masyarakat. Di samping itu, di era globalisasidengan beragam jenis kecanggihan teknologi seperti sekarang, media massadianggap menjadi saluran tepat untuk menyampaikan pesan karena kelebihannyayang dapat menjangkau banyak orang di berbagai tempat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan, bagaimanaStrategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalammengelola isu keagamaan di media massa? dan platform media apa saja yangdigunakan oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi isukeagamaan?
Teori yang digunakan dalam penelitian ialah Public Relations yaknimelalui tahap manajemen isu atau issues management yang terdiri dari tahapidentifikasi isu, tahap analisis isu, tahap strategi perubahan isu dengan strategirespons dinamis, adaptif dan responsif, tahap program penanganan isu, danevaluasi.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Strategi Public RelationsKantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam mengelola isu keagamaan dimedia massa dilakukan oleh tim crisis centre dengan melakukan tahap identifikasiisu yakni mengumpulkan isu, tahap analisis isu yakni mencari penyebab isumuncul, tahap strategi perubahan isu dengan strategi respons dinamis yaknimemberikan klarifikasi isu, tahap program penanganan isu yakni membuat isutandingan, dan evaluasi. Kemudian, media milik KSP yang digunakan untukmenghadapi isu keagamaan ialah twitter @KSPgoid, portal website ksp.goid, danForum Group Discussion (FGD).
ii
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan
karunia sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi berjudul Strategi
Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam Mengelola Isu
Keagamaan melalui Media Massa untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang
menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.
Selama proses penyelesaian skripsi ini, tak jarang penulis dihadang hambatan
dan merasa putus asa. Bersyukur, atas kebesaran Allah SWT, penulis dikirimkan
orang-orang yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan bahkan dari
orang yang tak terduga sekalipun. Dengan segala kerendahan hati, penulis
menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, bantuan dan dukungan
dari semua pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada,
MA, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Arief Subhan, MA, Wakil Dekan 1
Bidang Akademik, Bapak Suparto, M. Ed, Ph. D, Wakil Dekan II Bidang
Administrasi Umum, Ibu Dr. Hj. Roudhonah, MA, serta Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Suhaimi, M. Si.
3. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Drs.
Masran M. Ag, dan Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran
Islam, Ibu Fita Fathurokhmah, M. Si.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Rachmat Baihaky, MA. Terima kasih
telah sabar membimbing, mengarahkan, mendengarkan keluh kesah
hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan, sosok dosen yang
iii
menginspirasi, memberi banyak ilmu bermanfaat dan menularkan
kegemaran membaca buku.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pengajaran kepada penulis
semasa kuliah.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Seluruh jajaran Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Pak Teten, Pak
Eko, Bu Jaleswari, Pak Dimas, Bu Chrisma, Mas jojo, Mas Wisnu, Mas
Azhari, Pak Tatang, Pak Burhan, Pak Yanto, Bu Aryani, Bu Bini, Mbak
Gita, Kak Usi, Kak Dian, Kak Rechelle, Kak Nanda, khususnya Mas Jojo
yang telah membantu penulis agar bisa magang dan melakukan penelitian
di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Terima kasih untuk kalian
semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis
mendapat pengalaman berharga meneliti dan bekerja di kantor
pemerintahan.
8. Komisaris PT. HM Sampoerna, Bu Niken Kristiawan Rachmad yang telah
bersedia dimintai data untuk kelengkapan penelitian penulis. Terima kasih
atas waktunya.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hafmansyah dan Ibunda Soesilowati
yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, dukungan moril maupun
materil. Terima kasih atas pengorbanan dan doa-doa yang dipanjatkan
setiap hari. Tak lupa, terima kasih juga untuk adik-adik tersayang, Bagas
dan Akbar yang telah memberikan motivasi agar kakak terus berusaha
menjadi orang sukses dan layak di contoh adiknya. Kalian adalah harta
berharga dan sebenar-benarnya penyemangat meraih cita-cita. Semoga
kelak, atas izin Allah SWT, aku bisa membanggakan kalian.
10. Opa, Alm. Usman Djas. Sosok yang amat terkenang karena semasa
hidupnya selalu memberi nasihat “jangan lupa belajar dan mengaji”,
memberi dukungan agar menuntut ilmu setinggi-tingginya dan
mengajarkan sikap pantang menyerah. Semoga Opa serta Oma Alm.
Zulhafni Hasibuan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.
iv
11. Kakek nenek yang kini masih mendampingi, Mbah Uti Tumini dan Mbah
Akung Toekiman Siswoyo, terima kasih untuk dukungan, kasih sayang
serta doa yang diberi. Semoga kalian selalu dilimpahkan berkah, umur
panjang, rezeki dan kesehatan oleh Allah SWT.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat dan
Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Dakwah.
13. Keluarga besar Lapmi Ciputat, terkhususnya kepada Daniel, Ratu,
Hasanah, Ika, Sujana, Kak Ma’ruf, Kak Tanto, Kak Syauqi, Fufu dkk, dan
lainnya. Terima kasih untuk dukungan kalian.
14. Teman-teman KPI angkatan 2013, KPI B dan pengurus HMJ KPI periode
2014/2015.
15. Abang Muchlas Noor Hidayat. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan
doa di detik-detik memperoleh gelar sarjana. Semoga bisa seterusnya
mendampingi, menjadi andalan, menjadi partner merangkai cerita hidup
hingga cita-cita memakaikan toga saat sidang thesis terwujud.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan, Intan, Delsha, Vicky, Kiki, Desty, terima
kasih untuk delapan semester ini selalu menemani, mendukung, memberi
canda tawa, dan menyemangati pengerjaan skripsi hingga selesai.
17. Sahabat-sahabat yang meski jauh tetapi tetap setia memberi semangat,
Lintang, Deda, Fifi, Bella, Rizka, Kak Arfi, Alif, Ma’mum, Fitra, Sendis,
Diah, Laras, Ririn, Widi, Anita, Manda, Adel, Alaya, Indri, Dewini, Desti,
Jinan, Rere, Mitha, dan Sabrina.
18. Perkumpulan Tebs Family, qon, gie, zhi, jy, ga, penk, dang, bib, lang, qih,
ki, ji, tsa, mut, tan, del, vick, ki, des, je, fiq. Masa-masa kuliah semester
akhir serasa lebih berwarna karena kalian. Thank you, Geng!
19. Putra Dian Kharisma Ivada dan Musthofa Ismail, dua sahabat macho
terbaik. Terima kasih telah menyemangati, mendukung, menasihati, dan
bersedia mendengarkan curhat colongan.
20. Dan semua pihak yang terlibat tetapi tidak bisa disebutkan satu persatu,
terima kasih banyak dan semoga amal dan kebaikan kalian dibalas oleh
Allah SWT, Aamiin.
v
Akhir kata, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan
pengetahuan para pembaca. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan,
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.
Jakarta, 29 Juli 2017
Ayu Utami Saraswati
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAK ................................ ................................................................................ i
KATA PENGANTAR .............. ...............................................................................ii
DAFTAR ISI............................. ..............................................................................vi
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................viii
DAFTAR TABEL ................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah. ............................................................................... 1
B. Fokus Penelitian ............. ............................................................................. 12
C. Rumusan Masalah .......... ............................................................................. 12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 12
E. Metodologi Penelitan ................................................................................... 13
F. Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 18
G. Sistematika Penulisan .................................................................................. 19
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................ 21
A. Konseptualisasi Public Relations ................................................................. 21
1. Pengertian............................................................................................... 21
2. Strategi Public Relations........................................................................ 25
3. Media Massa dan Public Relations ........................................................ 27
4. Public Relations dalam Mengelola Isu .................................................. 40
B. Isu Keagamaan ............................................................................................. 52
vii
BAB III GAMBARAN UMUM............................................................................. 58
A. Tentang Kantor Staf Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 26
Tahun 2015 .................................................................................................. 58
B. Kedeputian Kantor Staf Presiden Republik Indonesia................................. 73
C. Tim Crisis Centre Kantor Staf Presiden Republik Indonesia ...................... 85
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA ....................................................... 87
A. Strategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam
mengelola Isu Keagamaan ........................................................................... 87
B. Platform Media Kantor Staf Presiden Republik Indonesia .......................... 92
BAB V PENUTUP................................................................................................ 112
A. Kesimpulan .......................................................................................... 112
B. Saran..................................................................................................... 116
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia........... 63
Gambar 2. Undangan Forum Group Discussion oleh Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia pada tanggal 04-05-2017 terkait dengan
isu keagamaan di Indonesia .............................................................. 106
Gambar 3. Berita di brilio.net tanggal 31-10-2016............................................. 107
Gambar 4. Berita di website ksp.go.id tanggal 31-10-2016 ............................... 107
Gambar 5. Berita di website ksp.go.id tanggal 22-12-2016 ............................... 108
Gambar 6. Berita di portal menaranews.com tanggal 22-12-2016..................... 109
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar isu keagamaan di tahun 2016 ...................................................... 88
Tabel 2. Intensitas twitter @KSPgoid dalam memberi informasi terkait
isu keagamaan sepanjang tahun 2016...................................................... 98
Tabel 3. Contoh tweet ............................................................................................ 99
Tabel 4. Contoh tweet .......................................................................................... 100
Tabel 5. Intensitas berita di portal website ksp.go.id .......................................... 102
Tabel 6. Contoh berita ......................................................................................... 103
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, media massa berkaitan erat dengan Public Relations (PR),
dalam hal ini yang merupakan tugas praktisi kehumasan atau PR sebagai
seorang yang memberikan motivasi, menjalankan komunikasi timbal balik dan
membuat citra yang baik.1 Pentingnya media massa menurut Dennis McQuail
melalui bukunya berjudul Teori Komunikasi Massa kian meningkat seiring
berjalannya waktu bagi institusi penting di masyarakat.2 Media massa
digunakan PR atau humas pemerintah untuk menyampaikan informasi yang
menyangkut kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta tugas-tugas
atau kewajiban-kewajiban pemerintahan. Hal itu pun sesuai dengan ungkapan
Dimock dan Koening yang dikutip oleh Rosady Ruslan, bahwa humas
pemerintah harus mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan
serta mengajak masyarakat ikut berpartisipasi melaksanakan program-program
pembangunan, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.3 Tidak hanya
itu, ungkapan selanjutnya dari John D. Millet bahwa kegiatan utama humas
pemerintah ialah seorang yang memberikan nasihat atau saran dalam
menanggapi apa sebaiknya yang dilakukan oleh organisasi yang sesuai dengan
1A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, hal. 652Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa¸ (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989), hal. 33Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 324
2
keinginan publiknya.4 Pendapat-pendapat ini seperti penjelasan yang
dikemukakan oleh Rosady Ruslan mengenai fungsi utama dari humas atau PR
pemerintah Indonesia, antara lain: (1) mengamankan kebijaksanaan
pemerintah, (2) memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau
informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara
nasional kepada masyarakat, (3) menjadi komunikator dan sekaligus mediator
yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu
pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan
publiknya di lain pihak, (4) berperan serta dalam menciptakan iklim yang
kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik
pembangunan nasional jangka panjang dan jangka pendek, (5) memiliki
kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan
pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal internal, (6)
menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari
suatu kegiatan, (7) mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal
dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan
lembaga/instansi, (6) dan kemampuan membuat produk publikasi humas
seperti kliping, press release, news letter, majalah PR internal, bulletin,
brosur, poster, dan lainnya.5
PR pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat atas dasar
hak prerogatif presiden. Sebagai negara yang menggunakan sistem
pemerintahan Presidensial yakni sistem dimana Presiden memiliki hak untuk
4Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi,hal. 323
5Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi,hal. 325-328
3
mengangkat pejabat-pejabat pemerintah, presiden berkuasa untuk membuat
staf khusus presiden dalam mengemban tugas dan amanah memimpin negara
guna membantunya selama masa kepemimpinan. Perihal tersebut sesuai
dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 tahun 2011 Pasal 1 yang kala itu
disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbunyi: “Untuk
memperlancar pelaksanaan tugas Presiden dibentuk Staf Khusus Presiden”
dan Pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas
tertentu diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi
kementerian dan instansi pemerintah lainnya”6. Maka dari itu, Staf Khusus
Presiden berfungsi sebagai unit yang menjalankan tugas khusus yang
diberikan dan diamanatkan oleh presiden sesuai dengan kebutuhan,
pertimbangan serta tertuang di Peraturan Presiden. Staf khusus presiden dalam
sejarahnya diberi nama yang berbeda-beda. Pada era pemerintahan Soeharto,
Staf Khusus Presiden diberi nama Sekretaris Pengendalian Operasional
Pembangunan (Sesdalopbang). Sedangkan, pada era pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono, Staf Khusus Presiden diberi nama Unit Kerja Presiden
Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) hingga berganti Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Kembali pada Perpres No. 3 tahun 2011, dalam Pasal 2 ayat 2, disebutkan
bila salah satu bidang yang termasuk dalam Staf Khusus Presiden yaitu
Bidang Informasi/Public Relations. Hal ini menandakan bila keberadaan PR
sangat dibutuhkan. Terlebih, PR akan membantu pemerintah dalam proses
membangun citra dan penilaian positif dari rakyat kepada pemimpinnya. Oleh
6jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan, diakses pada Kamis, 6 April 2017pukul 20.30 WIB
4
karena tugas tersebut telah tertuang dalam Perpres, Staf Khusus bagian
hubungan dengan masyarakat atau PR pemerintah Indonesia sudah semestinya
bekerja sebagai badan yang menghadapi segala macam isu-isu yang tertuju
kepada presiden maupun pemerintahannya. Tanpa adanya komunikasi yang
tepat dan PR yang terencana, dikhawatirkan akan timbul keadaan dimana
rakyat dan pemimpin negara tidak memiliki rasa saling percaya.
Bila mengulik sejarah Indonesia, isu-isu yang tertuju kepada pemerintah
pernah berujung pemberhentian jabatan, reshuffle struktural bahkan
pengunduran diri pejabat pemerintah. Hal tersebut seharusnya menjadi
tanggung jawab Staf Khusus Presiden untuk mengatasi isu agar tidak
berdampak pada jalannya roda pemerintahan. Sebab, staf khusus presiden
ialah orang terdekat presiden dan ibarat kepanjangan tangan Presiden dalam
menyelesaikan berbagai soal, terkait dengan bidang dan kompetensi yang
dikuasainya. Berikut adalah beberapa contoh isu yang terjadi di Indonesia dari
masa ke masa. Dari contoh dibawah ini, terdapat isu di era presiden Soeharto
dan era presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibiarkan berlarut-larut
dan membuat kegaduhan hingga berakibat pada berakhirnya struktur
pemerintahan.
Staf Presiden era Presiden Soeharto
Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan
adalah badan yang dibentuk di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Sesdalopbang berkantor di Bina Graha yang juga menjadi kantor presiden
sehari-hari. Sesdalopbang masa presiden Soeharto pernah dijabat oleh Tuk
5
Setyohadi dan A.M. Hendropriyono. Di era ini belum terdapat staf khusus
yang membidangi penanganan isu, kehumasan, PR, atau komunikasi. Lewat
Sesdalopbang sebagai Staf Khusus Presiden, Soeharto hanya berfokus pada
pelaksanaan pembangunan yang diatur dalam Bantuan Presiden (Banpres)
seperti di bidang perternakan, pertanian, dan perikanan.7
Pada era akhir masa pemerintahan Soeharto, isu Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme menjadi isu yang paling sering dibicarakan. Mahasiswa mulai
melakukan aksi demonstrasi dikarenakan isu tersebut. Puncaknya, isu krisis
ekonomi tahun 1998 menyebabkan Soeharto yang telah menjabat selama 32
tahun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada tanggal 21
Mei 1998. Mahasiswa seluruh Indonesia berunjuk rasa mendesak Soeharto
turun dari jabatannya karena tidak bisa menyelesaikan masalah krisis ekonomi
di Indonesia dimana saat itu harga-harga kebutuhan pokok mengalami
kenaikan dan membuat masyarakat hidup kesulitan. Mahasiswa juga menuntut
keadilan atas tewasnya empat orang mahasiswa Trisakti akibat tertembak oleh
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kala itu, isu meluas mengakibatkan
penyerangan masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa ini dikenal
dengan sebutan kerusuhan Mei 1998. Tidak ada tim komunikasi khusus yang
membantu presiden Soeharto menangani isu yang terjadi saat itu. Seluruh isu-
isu tersebut pun akhirnya menumpuk dan makin meningkat seiring waktu. Isu
yang berlarut-larut dibiarkan akhirnya mengakibatkan presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya.
7Tjipta Lesmana, Dari Era Soekarno Sampai SBY, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2009), hal. 76
6
Staf Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal
dengan SBY, dibentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan
Reformasi (UKP3R). Marsillam Simanjuntak menjadi Kepala UKP3R periode
2006-2009. Pada dasarnya UKP3R dibentuk untuk memantau dan
memperlancar perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya,
pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), perluasan peranan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM), dan perbaikan penegakan hukum. UKP3R juga bertugas membantu
Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan
percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai
sasaran dengan penyelesaian penuh. Dimana prioritas pelaksanaan tugas
UKP3R, yang dengan sendirinya ini merupakan prioritas pengawasan dan
pengelolaan dari Presiden. UKP3R hanya berselang 3 tahun. Periode kedua
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UKP3R dikembangkan
menjadi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Selain
itu, Heru Lelono menjadi Staf Khusus bidang Informasi dan Hubungan
Masyarakat di Periode kedua masa pemerintahan SBY dengan wakilnya
Boediono.
Salah satu isu yang berada di era Pemerintah SBY berawal dari kasus
pembunuhan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Antasari Azhar pada tahun 2009. Antasari dituduh ikut serta dalam
pembunuhan berencana terhadap Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin
7
Zulkarnaen. Akhirnya, Antasari diberhentikan secara tetap dari jabatannya
pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Pada 11 Februari 2010, Antasari divonis hukuman penjara 8 tahun karena
terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh
Nasrudin. Meski Antasari saat ini telah keluar dari penjara, Ia masih
menampik bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Isu yang
menimpa SBY kala itu ialah bahwa ia marah besar karena Antasari membuat
besannya yakni Aulia Pohan masuk penjara karena kasus korupsi pencairan
dana yayasan Bank Indonesia sebesar 100 milyar. Antasari memang terkenal
telah memenjarakan banyak koruptor yang sebagian besar adalah para petinggi
penting di era SBY. Isu SBY dikatakan marah besar masih berlarut hingga
saat ini. Bahkan, SBY disebut-sebut sebagai dalang sebenarnya pembunuhan
Nasrudin, mengingat saat itu Nasrudin merupakan salah satu saksi kunci kasus
korupsi antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia dengan Badan Urusan
Logistik (Bulog) dan BUMN yang hendak membongkarnya kepada Antasari.
Dapat dikatakan bila pada era Presiden SBY, pelaksanaan kegiatan kehumasan
pemerintah belum sepenuhnya dilakukan dengan baik melihat adanya
pemberhentian jabatan serta isu yang simpang siur terjadi karena tidak ada
klarifikasi dari pihak pemerintah.
Staf Presiden Era Presiden Joko Widodo
Staf khusus di era Presiden Joko Widodo yang kini menjabat sebagai
kepala negara Republik Indonesia diberi nama Kantor Staf Presiden (KSP).
KSP merupakan Unit Staf Presiden yang dibentuk dengan Perpres No. 26
Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada
8
Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan
strategis yaitu pelaksanaan Program – Program Prioritas Nasional, aktivitas
terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Selain
memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan
pengendalian program-program prioritas nasional, fungsi utama KSP adalah
bertanggungjawab atas pengelolaan isu-isu strategis, menyelesaikan masalah
secara komprehensif termasuk penyampaian analisis data dan informasi
strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dan
pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang harus
dilakukan.8 KSP merupakan lembaga non-struktural dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal
dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS serta terbagi menjadi lima
kedeputian yakni Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program
Prioritas Nasional, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial,
Ekologi dan Budaya Strategis, Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-
isu Ekonomi Strategis, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi
Informasi, serta Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu
Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM.9
Sama halnya era pemerintahan sebelumnya, isu yang saat ini melanda
Indonesia era pemerintahan presiden Joko Widodo ialah isu-isu terkait agama.
Padahal, oleh karena Indonesia menganut prinsip-prinsip dasar ideologi
Pancasila, dalam salah satu sila yang terdapat pada sila ketiga Pancasila yakni
8http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/, diakses pada Senin, 16 Januari 2017 pukul20.00 WIB
9http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/, diakses pada Senin, 16 Januari 2017 pukul20.00 WIB
9
Persatuan Indonesia memiliki arti bahwa setiap masyarakat
berkewarganegaraan Indonesia harus menjunjung tinggi rasa kesatuan,
persatuan, nasionalisme tanpa membedakan ras, agama, suku dan budaya.
Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni keberagaman dan kesatuan,
Indonesia pun disebut sebagai negara bertoleransi tinggi antar umat beragama.
Sebab, meskipun menjadi negara yang memiliki populasi muslim terbesar di
dunia, agama lain seperti Kristen, Budha, Hindu maupun Kong Hu Cu secara
bebas diperbolehkan membangun tempat ibadahnya masing-masing. Bahkan
setiap hari raya agama selain Islam dijadikan hari libur.10
Kini pada realitanya Indonesia seperti tidak pernah luput dari isu yang
berhubungan dengan keagamaan. Tak jarang, isu keagamaan tersebut
berdampak besar pada masyarakat hingga berujung konflik antar umat
beragama. Masyarakat pun menuntut sikap dan kebijaksanaan pemerintah
terhadap masalah-masalah keagamaan yang menimpa bangsa. Salah satu
contoh yakni isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Thahaja Poernama atau Ahok karena dianggap melecehkan umat Islam terkait
pidato yang disampaikan mengenai surat Al Maidah ayat 51 ketika beliau
berdinas di Kepulauan Seribu. Peristiwa itu mengakibatkan kecaman dari
segala elemen masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Isu tersebut
akhirnya berujung aksi unjuk rasa terbesar di Indonesia atau disebut sebagai
demo 411 pada 4 November 2016 di depan Istana Negara yang dilakukan oleh
berbagai organisasi Islam di Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat,
bahkan umat muslim di luar DKI Jakarta dan pulau Jawa. Unjuk rasa itu
10P. Malau, Hilman Rosyidin, Wahyo Pradano, Soedarno SW, Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan, (Jakarta, PT Aries Lima, 1994), hal. 1-4
10
menuntut pemerintah terutama Presiden Joko Widodo bersikap tegas secara
hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus penistaan agama.
Tak hanya itu, contoh lain terkait sentiment agama juga pernah terjadi
pada tahun 2016 di Tanjung Balai, Sumatera Utara.11 Tepatnya, Jumat 29 Juli
2016, terjadi kerusuhan yang menyebabkan satu vihara dan empat kelenteng
hangus terbakar. Peristiwa ini bermula karena salah satu warga keturunan
Tionghoa yang tinggal di Jalan Karya, Tanjung Balai, menemui pengurus
masjid dan menyampaikan keluhannya terhadap volume suara azan yang
dikumandangkan di wilayah setempat. Setelah itu, pihak masjid menemui
warga tersebut dan terjadilah keributan. Namun, karena keributan itu, kepala
lingkungan dan kelurahan setempat membawa masing-masing pihak ke Polisi
Sektor (Polsek) untuk mediasi. Setibanya mereka di kepolisian dan ketika
mediasi tengah dilakukan, sekolompok warga tiba-tiba membakar Vihara
Juanda yang berjarak sekitar 500 meter di Jalan Karya. Tak hanya Vihara
Juanda, warga yang diperkirakan berjumlah puluhan tersebut juga membakar
isi bangunan seperti barang-barang di dalam Vihara dan Kelenteng hingga
kendaraan operasionalnya.
Perihal di atas adalah gambaran kasus isu keagamaan yang menjadi
tanggung jawab Staf Khusus Presiden Joko Widodo, dalam hal ini di bidang
kehumasan atau PR untuk meredam isu-isu tersebut agar tidak berdampak
pada pemerintah khususnya Presiden. Bila dilihat dari tugas, pokok dan fungsi
sebagai pengelola isu-isu strategis, KSP harus bisa menyelesaikan segala
11http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/30/kronologis-pembakaran-vihara-dan-empat-kelenteng-di-tanjungbalai , diakses pada Kamis, 16 Maret 2017 pukul. 22.00 WIB
11
permasalahan menyangkut isu termasuk isu kegamaan yang tertuju kepada
pemerintah. Tugasnya sebagai pengelola isu akan berhasil, apabila KSP tidak
hanya mengandalkan kemampuan dari lembaganya saja, tapi dengan
melibatkan publik eksternal maupun publik internal yang memberikan
pengertian, penerimaan dan keikutsertaannya.12 Disinilah peran kehumasan
setiap instansi pemerintah menjadi keharusan untuk menyebarkan informasi
tentang aktivitas instansi, baik ke dalam maupun ke luar masyarakat. Sebab,
humas merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta
jalannya informasi melalui media massa seperti pers, radio, televisi, dan media
lainnya.13
Kembali kepada media massa dan PR, bahwa media massa terbagi menjadi
media cetak, internet dan elektronik. Media cetak seperti majalah, koran,
kemudian media internet seperti artikel atau berita online dengan jaringan
internet dan media elektronik yaitu televisi dan radio. Dengan tersedianya
perangkat-perangkat media massa yang semakin hari semakin berkembang itu,
instansi kehumasan atau PR pemerintah seperti KSP bisa mengoptimalkan
penggunaannya untuk menyampaikan informasi kepada publik yang berkaitan
dengan tugasnya sebagai pengelola isu. Apabila KSP tidak bisa menyelesaikan
isu keagamaan secara baik dan sistematis, maka hal itu akan berdampak pada
runtuhnya struktur pemerintahan dan berkurangnya citra positif Presiden
seperti di era-era sebelumnya. Sebab, isu bisa menjadi dampak buruk seperti
rusaknya citra suatu organisasi, kikisnya nilai kepercayaan, bahkan dapat
12A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: PT Bina Aksara,1986), hal. 63
13A. W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, hal. 63
12
mengganggu stabilitas tatanan masyarakat hingga menimbulkan disiintegrasi
satu sama lain. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, akhirnya penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Public Relations
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam Mengelola Isu Keagamaan di
Media Massa”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penelitian ini
akan membahas tentang Strategi Public Relations Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia dalam Mengelola Isu Keagamaan di Media Massa.
Agar penelitian terarah dan tidak meluas, peneliti menganalisa
Strategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam
Mengelola Isu Keagamaan di Media Massa dari tanggal 1 Januari 2016 hingga
31 Desember 2016.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Strategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia dalam Mengelola Isu Keagamaan di Media Massa?
2. Platform media apa saja yang digunakan oleh Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia dalam menghadapi isu keagamaan?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Strategi Public Relations di Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia dalam menghadapi Isu Keagamaan.
13
b. Untuk mengetahui bentuk platform media yang digunakan oleh
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi Isu
Keagamaan.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi
berguna dalam pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi khususnya
Public Relations.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai Public Relations yang menjadi mata kuliah penting bagi
mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
c. Secara Sosial
Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat mengetahui Strategi
Public Relations yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kantor Staf
Presiden dalam melakukan upaya-upaya penciptaan komunikasi yang
baik sehingga menimbulkan saling paham antara pemerintah dengan
masyarakat.
E. Metodologi Penelitian
1. Paradigma Penelitian
Paradigma menurut Guba yaitu suatu kepercayaan yang menjadi
dasar dan pedoman dari seluruh rangkaian penelitian mencakup bagaimana
peneliti melihat realita (world views), bagaimana mempelajari fenomena,
14
cara yang digunakan dalam penelitian, hingga cara yang digunakan dalam
menginterpretasikan temuan.14 Peneliti menggunakan paradigma
konstruktivisme sebagai pedoman proses pelaksanaan penelitian. Guba
menyatakan bahwa konstruktivisme menunjukan adanya realitas dari hasil
konstruksi kemampuan berpikir seseorang.15 Artinya, sebuah realitas
terbentuk melalui pikiran manusia yang hendak berpikir mengenai realitas
itu. Konstruktivisme bersifat tidak tetap atau selalu berkembang.
Ibaratnya, konstruktivisme ialah fasilitator yang menjembatani keragaman
sikap dan pandangan pelaku sosial. Tujuannya untuk menyusun kembali
(rekonstruksi), kemudian menjabarkan seluruh realitas sosial melalui
dialog antara peneliti dan yang diteliti.16 Dengan kata lain, kesimpulan dari
penelitian ini adalah hasil pemikiran dari peneliti. Peneliti memiliki hak
untuk memberikan saran dan kesimpulan penelitian berdasarkan fakta-
fakta yang ditemukan selama penelitian.
2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Metode kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, yakni prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.17 Lebih lanjut, penelitian
kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena
yang dialami oleh apa yang diteliti secara rinci, dalam hal ini subjek
14Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta, PT BumiAksara, 2013), hal. 25
15Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 48-4916Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 48-4917Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2013), hal. 4
15
penelitian dari segi perilaku, tindakan, perilaku, motivasi yang dijelaskan
dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Denzin dan Lincoln menjelaskan
bahwa fenomena tersebut dapat ditelaah dengan memanfaatkan teknik
wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.18
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ialah Tim Crisis Centre yang dibentuk oleh
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, sedangkan objek penelitian
adalah strategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
dalam pengelolaan isu keagamaan di website ksp.go.id dan twitter
@KSPgoid.
4. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti akan menggunakan beberapa teknik-teknik untuk
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain :
a. Observasi/Pengamatan
Observasi/Pengamatan ialah teknik pengumpulan data yang
dilakukan secara sistematis, artinya terdapat waktu pelaksanaan,
tempat pengamatan dan kapan suatu subjek penelitian bisa diamati.19
Pengamatan akan mendukung proses memperoleh informasi atau data
sesuai fakta serta cenderung besar nilai kebenarannya, sebab peneliti
akan melihat persoalan dari sisi subjek penelitian. Pengambilan data
mengandalkan ketelitian terhadap sebuah fenomena sosial yakni
tingkah laku manusia menghadapi sebuah peristiwa melalui pencatatan
dan pengamatan secara langsung.
18Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 5-619Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 143-145
16
Terkait pengamatan, peneliti berkesempatan menjalani magang
di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dari bulan Januari hingga
Februari 2017. Peneliti ditempatkan di Kedeputian IV Bidang
Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dengan tugas meliput
acara-acara penting di Kantor Staf Presiden kemudian menulisnya
dalam bentuk berita untuk website ksp.go.id. Peneliti juga dilibatkan
ke dalam beberapa diskusi, rapat internal dan rapat rutin di Kantor Staf
Presiden.
b. Wawancara
Wawancara ialah teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi melalui percakapan berupa tanya jawab lisan
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik.20
Pada penelitian kualitatif, wawancara merupakan pembicaraan yang
memiliki tujuan yakni mengarahkan pertanyaan pada terungkapnya
perasaan, persepsi, dan pemikiran informan terhadap sebuah masalah.
Tanya jawab ini nantinya harus menghasilkan informasi secara banyak
dan jelas dari subjek penelitian guna memperoleh kelengkapan data.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan untuk mendapakan data-data yang
berkaitan dengan penelitian berupa buku, surat-surat, catatan harian,
laporan, artefak, dokumen pribadi, dokumen resmi, artikel, surat kabar,
foto, yang sekiranya dapat mendukung dari segi pustaka.21
Dokumentasi memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari masa
20Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 16021Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 175
17
silam karena tidak terbatas ruang dan waktu. Kredibilitas suatu
penelitian akan semakin tinggi bila menggunakan studi dokumen,
karena sejumlah besar fakta dan peristiwa tersimpan dalam sebuah
dokumentasi.
5. Teknik Analisis Data
Pada awal penelitian, peneliti melakukan proses pencarian data
dengan wawancara bersama narasumber terkait penelitan, penelusuran
data melalui catatan-catatan dari pengamatan lapangan dan pengumpulan
bahan-bahan lainnya berupa dokumentasi untuk menemukan pola-pola dan
hubungan data agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai
pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, peneliti
melanjutkannya dengan pengorganisasian, pemilihan data antara yang
penting dan tidak penting untuk dipelajari, pengaturan ke dalam unit-unit,
pengsintesisan hingga akhirnya dapat merumuskan hasil.22
Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan
menggunakan Triangulasi Data yakni membandingkan data-data yang
telah terkumpul guna memantapkan derajat kepercayaan data yang
didapatkan, kredibilitas dan konsistensi data. Peneliti memilih Triangulasi
Sumber untuk menggali kebenaran informasi dari berbagai sumber.
Selanjutnya, dari triangulasi sumber, data atau informasi yang telah
didapatkan melalui sumber melalui wawancara, pengamatan dan
dokumentasi itu dibandingkan satu sama lain sehingga menghasilkan
22Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 210
18
berbagai pandangan, kebenaran handal dan keluasan pengetahuan dari
fenomena yang diteliti.23
F. Tinjauan Pustaka
Setelah melihat beberapa judul skripsi karya mahasiswa Komunikasi
Penyiaran Islam di Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
Perpustakaan Utama (PU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan website
http://repository.uinjkt.ac.id, terdapat judul yang berkaitan dengan penelitian
penulis saat ini, antara lain :
1. “Strategi Public Relations Non Government Organization Pasiad dalam
Membangun Citra di Indonesia” oleh Fadhila Puspita Fajri mahasiswa
Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Persamaan skripsi ini dengan
penelitian penulis terletak pada penggunaan Strategi Public Relations dan
perbedaannya, bila skripsi ini berfokus pada peningkatan citra organisasi,
penelitian penulis berfokus pada penanganan isu oleh Public Relations.
2. “Strategi Public Relations HijUp.com dalam Memasarkan Busana
Muslim” oleh Rand Rasyid mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
tahun 2016. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada
penggunaan Strategi Public Relations dan penjelasan mengenai hubungan
antara Public Relations dengan media. Kemudian, perbedaannya yakni,
bila skripsi ini berfokus pada cara memasarkan produk, penelitian penulis
berfokus pada penanganan isu oleh Public Relations.
23Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, hal. 219
19
3. “Penggunaan Media Massa oleh Public Relations Universitas Azzahra
Dalam Mempromosikan Citra Sebagai Gateway To Business World (Studi
Kasus Media Massa Brosur dan Website” oleh Rufiatun Nufus mahasiswa
Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Persamaan skripsi ini dengan
penelitian penulis terletak pada penggunaan media massa sebagai studi
kasus penelitian. Perbedaannya yakni, bila skripsi ini hanya menggunakan
konseptualisasi Public Relations, penelitian penulis mencoba menambah
Teori Agenda Setting di landasan teori untuk meneliti secara lebih
mendalam peran media massa dalam penyebaran informasi oleh Public
Relations.
G. Sistematika Penulisan
Adapun dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya
tulis skripsi dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini, yaitu :
BAB I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, fokus
penelitian rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat
penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, tinjauan
pustaka dan sistematika penulisan.
BAB II Landasan teori yakni definisi Teori Agenda Setting,
Konseptualisasi Public Relations yang terdiri dari pengertian
Public Relations, strategi Public Relations, Media Massa dan
Public Relations, Public Relations dalam merespon isu serta
penjelasan Isu Keagamaan.
20
BAB III Gambaran Umum mengenai Kantor Staf Presiden berisi peran
dan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 tahun
2015 yaitu struktur organisasi, profil pemimpinnya, dan tugas,
peran, fungsi dari masing-masing Kedeputian Kantor Staf
Presiden serta penjelasan tim manajemen isu di Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia yaitu tim crisis centre.
BAB IV Analisis dan temuan penelitian membahas Strategi Public
Relations dalam menghadapi Isu Keagamaan dan menjelaskan
Platform Media yang dimiliki untuk menghadapi Isu
Keagamaan.
BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
21
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konseptualisasi Public Relations
1. Pengertian
Public Relations terdiri dari dua buah kata, yaitu Public dan
Relations sedangkan dalam bahasa Indonesia, Public berarti Publik, dan
Relations berarti hubungan-hubungan, maka Public Relations berarti
hubungan-hubungan dengan publik.1 Para ahli mengungkapkan beragam
pandangannya terkait definisi dari Public Relations. Menurut Frank
Jefkins, Public Relations merupakan kegiatan komunikasi yang sudah
direncanakan terlebih dulu dan dilakukan antara organisasi dengan
publiknya, umumnya berisi komunikasi publik di dalam organisasi dan
publik di luar organisasi yang bermaksud untuk mewujudkan pengertian
satu sama lain dan pencapaian tujuan organisasi.2 Pendapat tak jauh
berbeda diutarakan oleh The Institute of Public Relations bahwa Public
Relations adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan
memelihara saling pengertian dan niat baik antara organisasi dengan
khayalaknya yang terencana dan berkesinambungan.3 Artinya, untuk
membuat hubungan baik antara organisasi dan khalayaknya, Public
Relations harus dibekali dengan perencanaan sistematis agar upaya
tersebut dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian, upaya yang
1Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung, Pusat Penerbitan UniversitasLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, 2007), hal.21
2Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, hal. 333Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 45
22
terencana itu harus didasarkan pada hubungan saling menguntungkan
antara organisasi dan masyarakat. Scott, Allen dan Glen menambahkan
bila hubungan yang saling menguntungkan tersebut nantinya akan
menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan rencana yang telah dibuat
oleh Public Relations.4 Apabila kedua belah pihak saling merasa
diuntungkan, maka rencana yang dibuat Public Relations berhasil,
begitupun sebaliknya. Berbeda halnya dengan pendapat diatas, menurut
The International of Public Relations Association, bila Public Relations
adalah fungsi manajemen yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga
dengan tujuan untuk memperoleh simpati, dukungan, pengertian semata-
mata agar tercapainya kepentingan bersama antara organisasi dengan
masyarakat, salah satu caranya yakni memproduksi informasi dan
menyebarkannya secara luas.5 Fungsi manajemen disini artinya
perencanaan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk
mencapai sasaran. Perihal fungsi manajemen sebagai Public Relations juga
dikatakan oleh Betrand R. Canfield, lebih lengkapnya, kerja Public
Relations ialah melayani publik menggunakan fungsi manajemen serta
sikap-sikap Public Relations yang mencerminkan nilai kejujuran,
kebenaran, komunikasi yang baik, etika yang baik dengan tujuan
mendapatkan kepercayaan, kepuasan dan pengertian dari publik.6
4Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 455Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1992), hal. 1346Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, 2007), hal.21
23
Selain itu, Public Relations merupakan pihak yang juga berperan
menjaga reputasi dan citra organisasi. Dalam Firsan Nova, meskipun
menjaga reputasi dan citra organisasi adalah tugas semua anggota
organisasi, namun karena Public Relations ibarat juru bicara organisasi,
maka Public Relations ikut bertanggung jawab menjaga reputasi dan citra
dengan komunikasi yang dilakukannya ke luar dan ke dalam organisasi.7
Maka dapat disimpulkan, Public Relations adalah fungsi manajemen dan
upaya terencana mengenai kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan
memanfaatkan sumber daya dari segi tenaga (sumber daya manusia) atau
segi teknis (penyebaran informasi melalui media) untuk menciptakan dan
memperoleh komunikasi yang baik, hubungan yang baik, citra dan
reputasi organisasi yang baik, rasa saling percaya, saling pengertian antara
organisasi dengan publik dalam dan luar organisasi demi mewujudkan
kepentingan bersama yang saling menguntungkan hingga memberi
kepuasan bersama.
Fungsi utama Public Relations adalah mengetahui langkah-langkah
terbaik dan tepat untuk menjaga hubungan baik antara antara internal
(hubungan ke dalam) dan eksternal (hubungan ke luar) organisasi. Dalam
prakteknya, fungsi Public Relations terbagi menjadi tiga, yakni
mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan
dengan organisasinya, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara
menangani pendapat umum yang timbul, serta menggunakan komunikasi
7Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1992), hal. 307
24
untuk mempengaruhi pendapat umum.8 Profesi Public Relations
hakikatnya bekerja di wilayah publik untuk melakukan proses komunikasi,
hubungan masyarakat, manajemen krisis, hubungan pelanggan, hubungan
karyawan, hubungan pemerintah, hubungan industri, hubungan investor,
hubungan media, mediasi, publisitas, hingga menulis pidato.9
Seorang Public Relations harus bersifat terbuka dan jujur ketika
sedang mengatasi segala jenis permasalahan di hadapan publik. Hal ini
ditegaskan oleh kode etik Asosiasi Public Relations Internasional
(International Public Relations Association Code of Conduct) jika tugas
seorang Public Relations harus bersikap terbuka dalam menjelaskan
kepada publik mengenai masalah, konflik dan pertikaian yang sedang di
hadapi.10 Disini Public Relations dituntut untuk memberi klarifikasi atau
kebenaran informasi jika terserang isu-isu genting dan krusial yang
berdampak krisis dan tidak diperbolehkan mengelabui ketidaktahuan
publik. Kemudian, terdapat beberapa bidang Public Relations yang paling
dikenal, yakni Financial Public Relations, Product Public Relations dan
Crisis Public Relations.11 Financial Public Relations ialah bidang yang
bertugas untuk mencari informasi terkait keuangan perusahaan, bisa
berupa harga saham perusahaan dan kemudian menginformasikannya
kepada wartawan bisnis. Product Public Relations, bidang yang bertugas
untuk melakukan publisitas atau dengan kata lain membuat produk-produk
Public Relations tanpa menggunakan iklan. Crisis Public Relations ialah
8Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1992), hal. 134
9Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 4010Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 4911Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 40
25
bidang yang bertugas untuk mengatasi dan merespons segala jenis isu
negatif, berita miring hingga informasi yang belum tentu kebenarannya.
2. Strategi Public Relations
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategis yang berarti
kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategis
bersumber dari kata strategos yang berkembang dari kata stratos (tentara)
dan kata agein (memimpin).12 Strategi tidak bisa terlepas dari
perencanaan (planning) dan manajemen (management), singkatnya
perencanaan merupakan fungsi dasar dari proses manajemen. Namun,
rencana dan manajemen itu bisa disebut sebagai strategi apabila
didalamnya terdapat tujuan yang jelas dari organisasi meliputi cara-cara
seperti “apa dan bagaimana” yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu
yang hendak di raih, seperti hal yang harus dikerjakan dari awal hingga
akhir rencana, dapat terdiri dari jadwal dan langkah pelaksanaan,
perlengkapan, anggaran, yang kesemuanya itu telah mendapat persetujuan
dan kesepakatan dari pihak-pihak organisasi. Seperti ungkapan Effendy,
bahwa strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukan
arah, namun strategi pun harus menjadi petunjuk taktik operasional secara
jelas dalam menentukan pencapaian tujuan tersebut.13
Menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan
Manajemen Jayakarta, strategi Public Relations adalah langkah tepat yang
dapat digunakan Public Relations dalam rangka mencapai tujuan-tujuan
12Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi danKomunikasi Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 235
13Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), hal. 29
26
Public Relations melalui kerangka rencana Public Relations.14 Maksudnya
ialah Public Relations yang notabene merupakan orang-orang bertujuan
menjaga komunikasi yang baik, hubungan yang baik, citra dan reputasi
organisasi yang baik antara organisasi dengan publiknya, maka kerangka
rencana yang dibuat haruslah memenuhi tujuan-tujuan itu. Hal ini sesuai
yang disampaikan oleh Ruslan, bila seharusnya strategi Public Relations
dibuat untuk merubah persepsi atau opini publik sesuai keinginan
organisasi.15
Berikut ini adalah empat langkah strategi yang dapat dilakukan
Public Relations, yaitu identifikasi permasalahan, perencanaan dan
program, aksi dan komunikasi serta evaluasi program.16 (a) identifikasi
permasalahan. Pada langkah ini, praktisi Public Relations mengidentifikasi
dan mendefinisi permasalahan menyangkut organisasi dengan melakukan
penelitian dan pengumpulan fakta secara terus menerus serta melibatkan
dirinya untuk terjun langsung di permasalahan apapun terkait organisasi.
Public Relations memantau perkembangan masalah dengan memantau,
membaca, dan melihat aktivitas dan sikap publik dalam membuat opini
terhadap organisasi. (b) perencanaan dan program. Setelah mengetahui
masalah dan penyebab masalah muncul, selanjutnya Public Relations
menyusun rencana untuk mengatasi masalah itu dengan membuat
program-program berisi rencana beserta program-program yang akan
14Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 120
15Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi,hal. 121
16Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi edisi revisi,hal. 128
27
dilakukan hingga anggarannya. (c) aksi dan komunikasi. Langkah aksi dan
komunikasi dilakukan setelah menyusun keperluan yang telah terbentuk
melalui program penanganan masalah. Dalam artian, aksi ialah
perealisasian dari rencana dan program yang sudah dibuat serta melibatkan
seluruh anggota organisasi dengan cara mengkomunikasikannya kepada
publik. (d) evaluasi program. Seorang praktisi Public Relations harus
melakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan dalam mengatasi masalah.
Hal itu diperlukan agar Public Relations dapat melihat sejauh mana
program berjalan sesuai yang telah direncanakan dan apa saja
kekurangannya sehingga di masa depan, kekurangan tersebut bisa
diminimalisir dan program lainnya bisa disiapkan secara lebih baik dari
sebelumnya.
3. Media Massa dan Public Relations
Hubungan media dan Public Relations tidak dapat dipisahkan.
Public Relations tanpa media massa hanya tinggal menunggu
kehancurannya sebab media massa membantu tugas Public Relations
untuk membangun reputasi dan citra organisasi. Hal ini seperti yang
dikatakan oleh Al dan Laura Ries dalam Nurudin bahwa strategi Public
Relations modern adalah bagaimana organisasi memenangkan
pertempuran di media massa.17 Terlebih dewasa ini, perkembangan
teknologi yang hadir di tengah-tengah masyarakat semakin memudahkan
dalam memperoleh berbagai informasi dari media massa. Maksudnya
ialah, organisasi akan dikenal oleh masyarakat apabila terdapat informasi
17Nurudin, Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), hal. 6
28
mengenai organisasi yang disiarkan oleh media. Apabila media gencar
menyebar informasi tentang organisasi hingga membuat masyarakat
mempercayai organisasi, maka Public Relations telah memenangkan
pertempuran media massa.
Media massa ibarat pengetahuan yang bisa dijangkau oleh banyak
orang dimanapun ia berada hanya dengan melihat, membaca, atau
mendengar informasi melalui saluran media cetak, online dan media
elektronik. Bahkan, ungkapan yang dikatakan oleh pelawak Will Rogers
atau Jerry Seinfeld yakni “Apa yang saya tahu hanyalah apa yang saya
baca di Koran” semakin menambah kesan bila saat ini, media adalah alat
ketiga yang digunakan orang untuk menyimpulkan baik atau buruknya
sesuatu setelah mata dan telinga yang menyaksikan peristiwa secara
langsung.18
Tidak hanya untuk meningkatkan citra organisasi, Public Relations
sejatinya bisa memanfaatkan aneka ragam media massa sebagai alat untuk
menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan membuat medianya
sendiri. Hal ini sesuai yang diungkap dalam Firsan Nova bahwa bahwa
pemanfaatan media oleh Public Relations atau disebut sarana penghubung
Public Relations yang mewakili organisasi dengan publik internal dan
publik eksternal untuk membantu pencapaian tujuan.19 Menurut Linggar
Hanggoro, terdapat media-media yang dapat membantu kinerja Public
Relations dalam melaksanakan tugasnya, media tersebut terbagi menjadi
media Public Relations internal yakni kegiatan Public Relations yang
18Nurudin, Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi, hal. 8-919Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.
199-200
29
ditujukan untuk khalayak di dalam organisasi seperti ketua dan anggota
organisasi, kemudian media Public Relations eksternal yakni kegiatan
Public Relations yang ditujukan kepada khalayak di luar organisasi seperti
masyarakat.20
Media Public Relations internal merupakan komunikasi yang
penting dilakukan untuk menciptakan hubungan baik antar sesama anggota
organisasi. Tanpa adanya komunikasi, kekompakan, saling keterbukaan,
dan kerjasama, maka akan sulit bagi organisasi mencapai tujuannya
apalagi untuk membuat khalayak di luar organisasi mempercayai
organisasi. Media Public Relation internal antara lain jurnal internal,
papan pengumuman, kaset video, stasiun radio sendiri, intensif bicara,
obrolan langsung, konferensi dan rapat serta acara kekeluargaan.21 (1)
Jurnal internal adalah bentuk publikasi yang diterbitkan kepada publik di
dalam organisasi secara berkala dan teratur. Biasanya isi jurnal
menceritakan peristiwa yang sudah terjadi mengenai organisasi.
Umumnya, jurnal internal berbentuk tulisan cetakan seperti majalah,
koran, newsletter, dan majalah dinding. (2) Papan pengumuman bertujuan
agar tiap anggota organisasi bisa mendapatkan informasi yang sama dalam
waktu yang sama. Informasi bisa berbentuk poster atau berita yang
ditempelkan di papan. Public Relations harus menempatkan papan
pengumuman di tempat ramai atau sering dilewati dan mudah dilihat oleh
anggota organisasi. (3) Kaset video digunakan apabila organisasi memiliki
20M. Linggar Hanggoro, Teori dan Profesi Kehumasan serta aplikasinya di Indonesia,(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 130
21M. Linggar Hanggoro, Teori dan Profesi Kehumasan serta aplikasinya di Indonesia, hal.211-224
30
layar televisi untuk menyalakan kaset video berupa rekaman atau siaran
langsung yang berisi informasi mengenai organisasi. Media ini dilakukan
dengan tatap muka atau komunikasi artifisial yakni komunikasi dimana
seolah-olah penonton dan yang sedang ditonton saling berkomunikasi
secara langsung. (4) Stasiun radio dapat dibuat oleh Public Relation untuk
menyiarkan informasi dari pengeras suara yang dipasang di dalam
organisasi. Stasiun Radio berperan sebagai media penyampai pesan oleh
penyiar radio yang dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman dan
menyenangkan sebab pesan diselingi oleh lagu-lagu, penyampaian pesan
pribadi antar anggota organisasi hingga informasi lainnya yang
diumumkan dengan bahasa tidak formal. Stasiun radio juga bisa
dimanfaatkan untuk siaran umum (public address boardcast) atau pesan
yang ditujukan kepada seluruh anggota organisasi lewat pengeras suara.
(5) Intensif bicara atau dilakukan oleh seluruh anggota organisasi, mulai
dari ketua dan anggotanya dengan menggunakan teknik “pintu terbuka”
atau saling terbuka apabila ada masalah, keluhan, kritik maupun saran
demi kemajuan organisasi. Teknik ini dapat membuat seluruh anggota
organisasi selangkah lebih dekat satu sama lain. (6) Obrolan langsung atau
sistem komunikasi tatap muka langsung dan saling berhadapan secara
pribadi. Cara ini bisa digunakan apabila ada anggota organisasi yang tidak
berkenan berbicara didepan umum, maka Public Relations berperan
melakukan obrolan langsung untuk mengetahui pendapat atau isi hatinya.
(7) Konferensi atau rapat ialah pertemuan yang melibatkan seluruh
komponen organisasi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan
31
organisasi. Konferensi atau rapat ini untuk membahas program-program
organisasi dan bisa menjadi acara berkumpul yang dapat dimanfaatkan
untuk menggalang keakraban sekaligus untuk menciptakan hubungan yang
baik antar anggota organisasi. (8) Acara kekeluargaan, acara-acara tidak
formal atau tidak resmi dan dilakukan di luar jam kerja perusahaan akan
merekatkan hubungan kekeluargaan antar anggota organisasi. Acara
tersebut dapat berupa aktivitas outdoor bersama, kegiatan sosial bersama
dan makan bersama untuk merayakan hari-hari penting.
Sementara itu, media Public Relations eksternal merupakan sarana
berkomunikasi yang dapat digunakan oleh Public Relations agar
menjangkau khalayak yang lebih luas dan tersebar di berbagai tempat.
Media Public Relations eksternal antara lain jurnal eksternal, media
audiovisual, pameran, seminar dan konferensi, serta sponsor.22 (1) Jurnal
eksternal sama halnya dengan jurnal internal yang diterbitkan secara
berkala dan teratur berupa tulisan cetakan seperti majalah, koran,
newsletter, dan majalah dinding, namun penyebarannya dilakukan di luar
organisasi atau ditujukan kepada masyarakat dengan mengutamakan
pengemasan, bentuk serta isi yang jauh lebih baik agar menarik perhatian
masyarakat. (2) Media audiovisual adalah media penyampai pesan berupa
gambar dan suara. Media audiovisual digunakan untuk menyampaikan
informasi atau pesan khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh
perangkat audiovisual ialah slide dan video. Misalnya, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggunakan layar monitor besar
22M. Linggar Hanggoro, Teori dan Profesi Kehumasan serta aplikasinya di Indonesia, hal.174-210
32
didepan kantornya untuk menampilkan video yang berisi informasi
mengenai peraturan pembuatan paspor. (3) Pameran bertujuan untuk
memperkenalkan organisasi, aspek-aspek yang terdapat di organisasi,
tujuan organisasi agar bisa disaksikan oleh publik di luar organisasi.
Pameran dilakukan secara terbuka untuk umum dan biasanya
menampilkan foto-foto, news release yang sengaja dipasang. Misalnya,
Bank Indonesia mengadakan pameran menampilkan foto-foto mata uang
rupiah baru yang terbuka untuk masyarakat. (4) Seminar dan konferensi
dilakukan untuk memberi informasi informasi di depan khalayak secara
lebih formal yang jumlahnya lebih besar. Seminar bisa disebut pertemuan
khusus antara pihak organisasi didampingi narasumber tertentu (tokoh-
tokoh masyarakat) dengan sistem presentasi dalam penyampaian
pesannya. Konferensi contohnya seperti konferensi pers antara Public
Relations dengan pers untuk menyampaikan pesan khusus atau klarifikasi
tertentu. (5) Sponsor adalah penyedia dukungan finansial untuk membantu
pembiayaan acara. Sponsor terbagi menjadi tiga yaitu, sponsor untuk
iklan, sponsor untuk media pemasaran dan sponsor untuk tujuan Public
Relations. Khalayak dapat menilai kualitas organisasi dengan melihat
sponsor yang memberikan dukungan finansial tersebut. Misalnya
Kementerian Kesehatan memberi sponsor atau uang kepada Palang Merah
Remaja di salah satu lembaga pendidikan untuk kegiatan seminar tentang
HIV/AIDS.
33
a. Agenda Setting Media
Keberhasilan berita media massa dapat dilihat apabila sesuatu yang
diinformasikan atau disiarkan dapat mempengaruhi dan membuat
ketertarikan di mata masyarakat. Dalam Ilmu Komunikasi Massa, terdapat
teori yang dikenal dengan teori Agenda Setting Media. Teori ini
merupakan teori yang dapat digunakan media untuk mempengaruhi
khalayak, sebab media memiliki kekuatan besar untuk merubah opini,
persepsi, dan pikiran khalayak. Hal ini sesuai yang diutarakan Maxwell
McCombs dan Donald L. Shaw dalam tulisannya berjudul The Agenda
Setting Function Of Mass Media terbit di Public Opinion Quartely tahun
1972 dan dikutip oleh Gun Gun Heryanto, bahwa teori Agenda Setting
merupakan sebuah teori ketika media dapat memberikan pengaruh kuat
terhadap khalayak.23 Media menjadi alat sangat ampuh yang bisa merubah
pendapat, opini dan pikiran khalayak melalui informasi yang disebarkan di
media cetak, media audio visual maupun media internet. Terlebih, di era
globalisasi ini, khayalak telah dimudahkan untuk mengakses berbagai
informasi dari seluruh wilayah di dalam maupun luar negaranya.
McComb dalam Hafied Cangara mengatakan, selain memberikan
informasi mengenai peristiwa langsung atau news event, media juga
berperan sebagai penggiring opini yang dapat membuka pikiran khalayak,
sebab McComb mengatakan terkadang masyarakat dapat bersikap acuh,
23Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, (Jakarta, PT LasswellVisitama, 2010), hal. 19
34
tidak berkomentar dan pasif saat mengetahui suatu peristiwa.24 Disini,
media dapat mengambil peran sebagai penggiring opini dengan
menggunakan teori agenda setting yang menyiarkan berita, masalah atau
peristiwa lain yang menurut media harus diketahui oleh masyarakat dan
dimaksudkan untuk mengubah pikiran maupun menambah pengetahuan
masyarakat itu.
McComb dan L. Shaw menambahkan, khalayak akan menganggap
suatu peristiwa penting dan menarik apabila media memberi tekanan pada
peristiwa itu.25 Tekanan tersebut dapat dilakukan melalui pengemasan atau
framing berita oleh media yakni memilih-milih aspek tertentu di sebuah
peristiwa dan membuat aspek yang telah dipilih lebih menonjol di
bandingkan yang lainnya, seperti melakukan pengulangan tayangan berita,
membuat durasi penayangan berita yang lebih panjang dan lama, dan
membuat posisi berita menjadi berada di halaman utama majalah/koran
(headline). Lebih lanjut, media selaku gate keepers yang terdiri dari
penyunting berita dan wartawan berdasarkan idealisme, kepentingan
teknis, hingga pragmatismenya menentukan berita mana yang harus
disiarkan dan berita mana yang harus disembunyikan.26
Kemudian, untuk memantapkan pengetahuan tentang agenda
setting, menurut Manhein, dibutuhkan tiga pemahaman terhadap agenda
24Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 100-102
25Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, (Jakarta, PT LasswellVisitama, 2010), hal. 19
26Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, hal. 21-22
35
media, agenda khalayak dan agenda kebijakan.27 Agenda media terdiri dari
dimensi visibility, audience salience, dan valence.28 Visibility atau
visibilitas artinya jumlah dan tingkat intensitas berita yang diinformasikan
oleh media. Audience salience artinya isi berita yang diinformasikan
memiliki kesamaan dengan kebutuhan berita yang ingin diketahui oleh
khalayak. Valence artinya sebelum membuat berita, media menentukan
akan membuatnya ke sisi menyenangkan atau ke sisi tidak menyenangkan
bagi khalayak. Agenda khalayak terdiri dari dimensi familiarity, personal
salience, dan favorability.29 Familiarity artinya keakraban, bahwa
masyarakat memiliki kesadaran dan kedekatan dengan berita-berita
tertentu. Personal salience artinya penonjolan pribadi yakni berita yang
diterima oleh khalayak disadari memiliki kesamaan sifat pribadi khalayak,
misalnya seseorang yang membaca berita politik karena ia menyukai
politik dan bekerja di bidang politik. Favorability artinya kesenangan,
yakni masyarakat melakukan pertimbangan untuk menentukan perasaan
senang atau tidak senang terhadap berita yang diketahui. Terakhir agenda
kebijakan meliputi dimensi support, likehood of action, dan freedom of
action.30 Support artinya dukungan, yakni pemerintah mengutamakan dan
mendukung berita tertentu yang memberi kesenangan bagi pemerintah.
Likehood of Action artinya kemungkinan kegiatan, yakni adanya
kemungkinan bila pemerintah melaksanakan atau merealisasikan kegiatan
yang diminta oleh media atau masyarakat. Freedom of Action artinya
27Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, hal. 1828Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, hal. 1829Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, hal. 1830Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, hal. 18
36
kebebasan bertindak, yakni pemerintah memiliki kebebasan dalam
keputusan akan melakukan tindakan yang diminta atau tidak.
b. Media Baru (New Media)
Media baru adalah salah satu bukti dari perkembangan media
saat ini, sebut saja jurnalisme online, email atau newsblogger yang
kesemuanya dapat dilihat melalui jaringan internet dan World Wide
Web (www). Kecepatan menjadi nilai tambah bagi media baru dalam
menyajikan informasi, misalnya hanya dengan memiliki jaringan
internet dari kuota atau Wireless Fidelity (Wifi), seseorang bisa
mengakses informasi atau berita secara online dari gadget yang
dimiliki. Zaman yang semakin modern mau tidak mau menuntut
masyarakat memahami dan mengetahui penggunaan segala macam
jenis teknologi. Dampaknya pun mulai terlihat. Kini, hubungan antara
masyarakat dan teknologi seperti tidak dapat dipisahkan. Ketika
biasanya masyarakat menggunakan tangan untuk menulis, sekarang
mereka lebih memilih komputer atau laptop yang memiliki fasilitas
Microsoft Word untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sama halnya di
bidang pendidikan. Di Indonesia, bila sebelumnya Ujian Nasional
dilaksanakan dengan menggunakan selembar kertas soal dan jawaban,
kini telah berganti menggunakan komputer yang dikenal melalui istilah
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini menunjukan bila
teknologi erat dengan manusia bahkan telah menjadi kebutuhan.
Seperti yang diungkapkan oleh Frank Demmler bahwa saat ini
manusia sedang berada di tahap awal perubahan cara berkomunikasi
37
dan Frank melihat batas hubungan antara manusia dan mesin dalam
proses komunikasi semakin tidak terlihat.31
Di satu sisi, perkembangan media baru dapat dimanfaatkan
dalam praktik-praktik Public Relations. Public Relations bisa membuat
medianya sendiri untuk menyampaikan informasi tentang
organisasinya, contohnya dengan memiliki situs website hingga akun
media sosial yang menyajikan informasi mengenai organisasi. Jadi,
Public Relations bisa menyaji informasi dengan kontrol sepenuhnya
dan secara sesuka hati tanpa bergantung pada media massa diluar
kontrolnya.32 Bila Public Relations setuju dengan hal itu, Public
Relations harus memperhatikan beberapa hal penting seperti
memastikan informasi yang dibuat sesuai fakta dan kebenaran serta
memiliki nilai berita atau menarik agar mendapatkan perhatian publik.
Kemudian, informasi juga harus up-to-date, artinya produksi berita
dilakukan secara terus menerus setiap harinya agar tidak tertinggal
oleh waktu yang sedang berjalan.
c. Hubungan Media
Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, telah dijabarkan
bagaimana kuatnya pengaruh media terhadap sebuah organisasi.
Media dapat membuat organisasi dipercayai atau tidak dipercayai oleh
masyarakatnya hanya dengan sebuah pemberitaan yang dibuat. Selain
pemanfaatan media massa dari sisi Public Relations, sesungguhnya
31Yosal Iriantara, Media Relations, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005), hal 12532Yosal Iriantara, Media Relations, hal. 126
38
Public Relations juga harus menjaga hubungan baik atau relasi dengan
media massa diluar organisasi yakni pers. Sebab, jika Public Relations
ingin memperoleh hasil maksimal dalam pencapaian tujuan
mempengaruhi publik dan peningkatan citra dan reputasi organisasi,
Public Relations harus melibatkan pers agar berita dapat lebih meluas
menjangkau masyarakat. Hubungan antara Public Relations dan media
dapat disebut hubungan media.
Hubungan media menurut Frank Jefkins ialah usaha yang
dilakukan untuk mendapat publikasi atau penyiaran perihal informasi
tentang organisasi secara maksimal untuk menciptakan pengetahuan
dan pemahaman khalayak organisasi.33 Maka, bila ditelaah, Public
Relations dan media mempunyai kegiatan yang sama, yakni sama-
sama memberi informasi kepada publik. Pada dasarnya, hubungan
Public Relations dengan media memiliki saling ketergantungan. Bisa
dikatakan Public Relations membutuhkan media sebagai alat yang
membantu Public Relations menyampaikan informasi terkait
organisasi, mempromosikan organisasi, dan gagasan organisasi agar
diterima oleh publik. Sedangkan, media membutuhkan Public
Relations untuk memberi data dan klarifikasi atas suatu peristiwa.
Public Relations harus melayani dan mengerti keinginan media
dengan jeli melihat situasi seperti menyediakan jenis berita yang
diinginkan oleh wartawan. Contohnya, wartawan dari warta ekonomi
meminta Public Relations di Kementerian Perekonomian untuk
33Nurudin, Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), hal. 12
39
memberi informasi terkait harga saham di Indonesia. Public Relations
harus siap sedia memiliki kelengkapan data terkait permintaan
wartawan warta ekonomi itu. Contoh ini berhubungan dengan
pernyataan Lesly bahwa hubungan media adalah media komunikasi
untuk melakukan publisitas atau merespons kepentingan media
terhadap organisasi.34
Selain peka terhadap keinginan wartawan, untuk menjalin
hubungan baik dengan pers, Public Relations harus membuka diri
terkait apapun pertanyaan yang diajukan media untuk memperoleh
informasi dari organisasi. Disini Public Relations dianjurkan agar
mengutamakan sikap-sikap kejujuran dan keterbukaan dalam
pemberian informasi. Public Relations pun harus memiliki salinan-
salinan informasi berupa salinan cetak, foto maupun kaset apabila pers
memintanya. Ketika Public Relations bisa melakukan hal itu, maka
nantinya akan terwujud hubungan personal yang kokoh, saling
pengertian dan saling percaya antara Public Relations dan pers.
Bahkan dapat dimungkinkan pers dan Public Relations memiliki
kesempatan bekerja sama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Seperti
yang diungkapkan oleh Frank Jefkins bahwa yang dapat dilakukan
Public Relations agar memiliki hubungan baik dengan pers yakni
melakukan servicing the media (memahami dan melayani media),
establishing a reputations for reliability (membangun reputasi sebagai
orang yang dapat dipercaya), supplying good copy (menyediakan
34Yosal Iriantara, Media Relations, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005), hal 29
40
salinan yang baik), cooperation in providing material (bekerja sama
dalam penyediaan materi), providing verification facilities
(menyediakan fasilitas verifikasi), dan building personal relationship
with the media (membangun hubungan personal yang kokoh).35 Public
Relations harus mengerti keinginan dan melayani media dalam
memberikan data-data dari organisasi, sebab kepentingan utama media
yaitu memperoleh informasi berbasiskan data dari organisasi dan
menyebarkannya ke publik.
4. Public Relations dalam Mengelola Isu
a. Pengertian Isu
Isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kabar yang
tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, bisa juga
disebut kabar angin atau desas-desus36. Dalam Firsan Nova, isu
muncul dan berkembang di masyarakat apabila ada perubahan dan
ketidakesesuaian antara lingkungan atau harapan publik terhadap
sebuah organisasi.37 Sebuah organisasi, saat berada di tengah-tengah
masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusinya, baik dari segi
ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya atau yang sesuai dengan
tujuan organisasi tersebut. Masyarakat otomatis meminta organisasi
melakukan aktivitas yang berdampak positif terhadap mereka. Misal,
organisasi A bergerak di bidang Hak Asasi Manusia. Namun,
organisasi A tidak memperjuangkan hak buruh yang tidak diberi gaji
35Nurudin, Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), hal. 47-49
36http://kbbi.web.id/isu, diakses pada Senin, 24 April 2017 pukul. 18.00 WIB37Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 239
41
oleh perusahannya, timbulah isu atas dasar ketidakpuasan masyarakat
bahwa organisasi A tidak membela hak-hak buruh. Hal ini pun juga
sesuai yang diutarakan oleh The Issue Management Council bahwa isu
muncul karena tidak terjadinya kecocokan atau perbedaan antara
keinginan publik dengan kebijakan dan komitmen yang dihasilkan
organisasi.38 Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bila isu dapat
meliputi masalah yang sedang dihadapi, perubahan dari kegiatan yang
biasa dilakukan, terjadinya peristiwa baik langsung maupun tidak
langsung, kebijakan yang dibuat atau belum dibuat, serta nilai-nilai
yang tengah berlangsung, yang kesemuanya itu berhubungan dalam
kehidupan masyarakat.39 Isu yang dibiarkan berlarut-larut akan
memicu konflik antara organisasi dengan publiknya, hal ini yang
disebut krisis. Oleh karena salah satu bidang dari Public Relations
adalah Crisis Public Relations yang bertugas untuk mengatasi dan
merespons segala jenis isu, maka Public Relations bertanggung jawab
penuh mengelola isu dengan baik agar terhindar dari krisis. Upaya
yang bisa dilakukan untuk mengelola isu antara lain dengan cara
memonitor, mengidentifikasi, membuat kebijakan, mengantisipasi isu
dan mengevaluasi dampak-dampak dari pelaksanaan kebijakan,
kemudian pengelolaan isu tersebut bila dilakukan dengan baik akan
berpengaruh pada keberlangsungan organisasi.40 Jadi, terselesaikannya
isu oleh Public Relations menentukan masa depan organisasi, apakah
aktivitasnya bisa berlanjut seperti biasa atau malah berhenti alias
38Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 23939Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 239-4040Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 240
42
bubar. Menyadari betapa kuatnya pengaruh isu, sejak dini, Public
Relations harus menjalin komunikasi baik dengan segala pihak. Selain
itu, Public Relations pun diwajibkan memiliki kemampuan untuk
mengetahui baik lingkungan di luar ataupun di dalam, isu apa yang
sedang berkembang dan dapat mempengaruhi citra dan reputasi
organisasi.
Gaunt dan Ollen Burger membagi isu menjadi dua jenis, yakni
isu internal dan isu eksternal.41 Isu internal adalah isu yang
berkembang di dalam organisasi dan diketahui oleh orang-orang yang
tergabung di organisasi itu, sedangkan isu eksternal adalah isu yang
berkembang di luar organisasi dan diketahui oleh publik yang
cakupannya lebih besar. Lain halnya pendapat dari Harrison, ia
membagi isu menjadi dua aspek, aspek pertama yakni aspek dampak
yang terdiri dari Defensive issues dan Offensive issues¸ aspek kedua
yakni aspek keluasan isu yang terdiri dari isu-isu universal, isu-isu
advokasi, isu-isu selektif, dan isu-isu praktis.42
Defensive issues ialah isu yang berkembang memberi ancaman
terhadap organisasi, misalnya isu kenaikan biaya pendidikan dan
kesehatan menimbulkan aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat,
aksi menuntut organisasi terkait dan kementerian untuk dibubarkan.
Offensive issues ialah isu berdampak terhadap peningkatan citra
organisasi, misalnya isu kenaikan biaya pendidikan dan kesehatan
41Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hal. 156-157
42Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 158
43
disiasati pemerintah dengan solusi pembuatan Kartu Indonesia Pintar
dan Kartu Indonesia Sehat. Kedua, aspek keluasan isu. Ada empat
jenis keluasan isu, terdiri dari (1) isu-isu universal, isu dapat
mempengaruhi orang banyak dan sifatnya umum serta disebarkan
melalui percakapan pribadi, misalnya isu kenaikan harga surat
kendaraan bermotor bulan Januari 2017 menyebar di masyarakat
menimbulkan aksi unjuk rasa seperti aksi yang dilakukan Badan
Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. (2) isu-isu advokasi, isu ini
mempengaruhi setengah dari universal dan disebarkan oleh kelompok
tertentu yang mengatasnamakan kepentingan publik, misalnya pada
tanggal 4 September 2013 di Bandung, anggota Hizbut Tahrir
Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menolak penyelenggaraan Miss
World yang akan dilaksanakan pada 1-14 September 2013 di Bali dan
Bogor. (3) isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi
kelompok tertentu, meski isu bisa mempengaruhi kepentingan orang
banyak, namun kelompok tertentu yang lebih memperhatikan isu lebih
mudah terpengaruh, misalnya isu dugaan penistaan agama Islam oleh
Basuki Thahaja Poernama mempengaruhi kelompok beragama Islam.
(4) isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang berkembang hanya di kalangan
para pakar, misalnya pelarangan bungkus rokok ada di iklan, isu ini
hanya menjadi perhatian pakar seperti pengiklan, produsen rokok, dan
Komisi Penyiaran Indonesia, tidak mempengaruhi para pengguna
rokok.
44
b. Proses Manajemen Isu
Pada bulan Juni 2017, PT. Krakatau Steel ditimpa isu telah
memecat 250 karyawan dan tidak memberi pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR). Peristiwa itu diawali dengan status di media sosial
yang diunggah oleh salah satu karyawan yang mengaku dipecat dan
tidak diberikan THR. Isu ini telah menyebar ke media sosial dan media
online sehingga menimbulkan komentar negatif dari masyarakat yang
tertuju pada PT Karakatau Steel yang notabene ialah perusahaan
dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa hari
kemudian, Public Relations BUMN mengeluarkan Press Release yang
menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar dengan disertai fakta dan
data. Sehubungan dengan peristiwa ini, Public Relations BUMN telah
melakukan langkah terkait antisipasi isu agar tidak timbul krisis.
Langkah yang dilakukan oleh Public Relations BUMN ini dapat
disebut sebagai proses manajemen isu.
Secara terminologi, issue management atau manajemen isu
menurut W. Howard Chase bertujuan untuk mengelola isu yang
beredar di publik.43 Contohnya seperti yang dilakukan oleh Public
Relations BUMN karena dengan sigap membuat Press Release berisi
klarifikasi merupakan salah satu manajemen untuk mengelola isu yang
beredar di publik. Selain itu, bersama Barry Jone, Howard juga
mendefinisikan manajemen isu sebagai alat yang dapat digunakan
untuk menganalisis dan mengidentifikasi isu sebelum muncul sehingga
43Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 247
45
organisasi dapat mengelolanya agar tidak tersebar dan diketahui secara
meluas oleh masyarakat.44 Sementara itu, menurut Coates, Jarrat dan
Heintz, manajemen isu ialah aktivitas yang memiliki kemungkinan
dapat mempengaruhi organisasi di masa depan, dalam jangka panjang
maupun jangka pendek, serta membuat strategi untuk meresponnya.45
Merespon isu salah satunya dapat dilakukan dengan cara menjawab
kritikan dari publik diluar organisasi.
Namun disatu sisi, upaya manajemen isu yang dilakukan oleh
Public Relations dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk
meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Hal ini seperti pendapat
Wongsonagoro bahwa manajemen isu adalah upaya untuk membentuk
dan mempengaruhi opini, persepsi dan sikap masyarakat.46 Bila
manajemen isu bisa dimanfaatkan Public Relations, isu malah akan
berbalik menguntungkan organisasi. Misalnya, isu kekerasan terhadap
Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia dan
Kedutaan Indonesia di Malaysia terkait kekerasan tersebut agar
pemerintah setempat memberikan perlindungan serta keamanan
terhadap para TKW. Maka dari isu tersebut Kementerian
Pemberdayaan Perempuan akan dipandang sebagai lembaga
pemerintah yang memberi perhatian terhadap perempuan Indonesia.
44Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 24845Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 162-16346Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 248
46
Pada dasarnya, Public Relations organisasi harus mengetahui
apa saja yang termasuk proses manajemen isu karena keahlian Public
Relations memanajemenkan isu sangat dibutuhkan saat menghadapi
isu agar isu tidak beranjak ke tahap krisis. Proses manajemen isu
adalah proses mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau isu
yang menimpa organisasi secara cepat dan terstruktur.47 Secara umum,
ada lima tahap proses manajemen isu yang telah diakui dan dipraktikan
oleh para ahli seperti Johston, Regester dan Larkin serta Seitel, kelima
tahap tersebut yakni identifikasi isu (issue identification), analisis isu
(issue analysis), strategi perubahan isu (action planning stage),
program pelaksanaan isu (issue action program) dan evaluasi hasil.48
1) Identifikasi Isu (Issue Identification)
Identifikasi ialah pengelompokan dan pengorganisasian isu
berdasarkan jenis isu, sumber respons, cakupan geografis, jarak
terhadap kontrol, tingkat kepentingan, dan faktor lainnya.49
Misalnya, muncul isu bahwa makanan di restoran Hoka-Hoka
Bento mengandung minyak babi. Jenis isunya ialah sosial dan
ekonomi, sumber respons isu dari pemilik Hoka-Hoka Bento dan
media massa, cakupan geografisnya Indonesia, jarak terhadap
control isu beredar baru di pulau Jawa dan Pulau Sumatera, tingkat
kepentingan sangat penting karena meresahkan masyarakat
Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan haram bila
47Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 25448Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta, Kencana Prenada
Media Group, 2012), hal. 165-16849Firsan Nova, Crisis Public Relations, hal. 256
47
memakan babi. Tujuan identifikasi adalah agar dapat menentukan
identitas isu melalui berbagai penelitian atau riset sehingga
nantinya isu-isu tersebut dapat dibagi kembali berdasarkan
prioritasnya, yang paling penting hingga yang belum terlalu
penting untuk diselesaikan.
Kemudian, identifikasi meliputi penelitian dan riset tersebut
dapat dilakukan dengan melakukan: (a) Polling opini yakni
menyediakan lembar pertanyaan yang disebarkan kepada publik
seperti melalui media cetak yakni koran dan majalah, (b)
mengadakan Forum Group Discussion dengan para pemuka
pendapat atau pemimpin di kelompok publik, (c) monitoring berita-
berita di media, seperti kegiatan mengkliping atau merekam
pemberitaan di media, (d) mengunjungi atau mengobrol dengan
kelompok-kelompok publik untuk menampung aspirasi, dan (e)
menjalin relasi melalui dunia maya (internet) dengan berbagai fitur
seperti blog, facebook, Twitter, atau media sosial lainnya kemudian
monitoring kecenderungan perilaku publik atau kemungkinan isu
yang akan muncul di masa datang melalui media sosial tersebut.50
2) Analisis Isu (Issue Analysis)
Setelah melakukan identifikasi isu, selanjutnya langkah
analisis isu. Analisis yang dimaksud ialah analisis yang bertujuan
untuk menentukan asal, penyebab hingga sumber isu muncul dan
50Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hal. 165-166
48
apa dampaknya terhadap organisasi maupun publik yang
terpengaruh oleh isu.51 Langkah ini akan memantapkan kembali
tindakan penyelesaian isu berdasarkan kriteria penting atau
tidaknya isu. Analisis isu juga dapat dilakukan dengan riset
meminta opini dari para pemuka pendapat atau figur di kelompok-
kelompok publik tentang isu yang kemungkinan dapat
berpengaruh, khususnya berpengaruh terhadap organisasi di masa
depan sehingga kemudian Public Relations dapat
mengkategorikannya menggunakan issue list. Kategori dapat
dibuat seperti seberapa isu akan mempengaruhi organisasi baik
pada tujuan organisasi maupun citra dan reputasi organisasi,
seberapa besar isu menjadi perhatian publik, seberapa besarnya
pula isu akan berdampak pada kepentingan umum dan seberapa
besar isu dapat mempengaruhi agenda media serta agenda publik.
3) Pilihan Strategi Perubahan Isu (Action Planning Stage)
Setelah mengetahui jenis sampai dengan dampaknya
terhadap organisasi, kemudian langkah selanjutnya yakni merespon
isu tersebut. Dalam merespon isu, Public Relations diberi
kesempatan untuk memilih akan merubah isu atau membiarkannya
berkembang di masyarakat, tapi pada dasarnya respon yang dipilih
haruslah respon yang dapat menghasilkan keuntungan bagi
organisasi. Contoh, pada isu pemanasan global (global warming) di
Ibukota Jakarta membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan
51Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 166
49
Perhutanan mengadakan kampanye untuk mengurangi penggunaan
kendaraan pribadi. Contoh tersebut dapat disebut dengan strategi
untuk merubah isu. Strategi perubahan isu menurut Regester dan
Lankin meliputi tiga bentuk yakni strategi perubahan adaptif
(adaptive change strategy), strategi perubahan dinamik (dynamic
change strategy), dan strategi perubahan reaktif (reactive change
strategy).52 Strategi perubahan adaptif ialah strategi perubahan isu
dengan melakukan kesepakatan, dialog atau komunikasi terbuka
secara dua arah dengan publik agar menahan isu tidak semakin
berkembang, contohnya bisa dilakukan dengan klarifikasi isu
melalui konferensi pers, Press Release, atau penyebaran
pencapaian positif organisasi. Strategi perubahan dinamik yakni
strategi untuk merubah isu agar dapat menaikkan citra dan reputasi
organisasi dengan melakukan dukungan terhadap isu tertentu
khususnya isu yang menyangkut kebijakan publik sehingga
organisasi dapat disebut sebagai pelopor perubahan, contohnya isu
terorisme membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) meminta Presiden membuat Undang-Undang dalam hal
pencegahan aksi terorisme yang sampai saat ini belum ada
peraturan yang mengaturnya. Strategi perubahan reaktif yakni
organisasi tidak memilih untuk merubah isu melainkan
meyakinkan publik bahwa organisasi telah berjalan sesuai
tujuannya secara efektif, contohnya Bank Indonesia (BI) ditimpa
52Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hal. 168
50
isu membuang anggaran negara karena membuat desain mata uang
baru, tetapi BI menepisnya dengan anggapan bahwa pembuatan
desain baru agar mata uang Indonesia dapat dilirik mancanegara.
4) Program Pelaksanaan Isu (Issue Action Program)
Pada tahap ini, organisasi telah memilih strategi apa yang
dipilih untuk merubah isu. Setelah itu, organisasi dapat
menentukan apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk
menangani isu melalui upaya komunikasi baik di dalam maupun
diluar organisasi. Tahap ini membutuhkan koordinasi dan
dukungan optimal agar tujuan dan target dapat tercapai53.
Misalnya, memilih untuk merubah isu maka program yang dibuat
yakni mengundang media untuk mengklarifikasi sebuah isu.
5) Evaluasi Hasil
Setelah semua tahapan diatas, yang terakhir yaitu riset
untuk mengevaluasi bagaimana implementasi program yang
dilakukan sebab kerja Public Relation merupakan proses yang
berkesinambungan (continuing circle process) yang artinya
dimulai dengan riset dan diakhiri pula oleh riset54. Evaluasi dapat
digunakan bagi organisasi sebagai pedoman dalam menghadapi isu
berikutnya di masa depan. Selain itu, evaluasi juga berguna untuk
memperbaiki kesalahan dan kekurangan penanganan isu.
53Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 25954Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta, Kencana Prenada
Media Group, 2012), hal. 168
51
Organisasi juga akan mengetahui letak kesalahan dan kelebihan
dengan evaluasi.
c. Tim Manajemen Isu
Kelima tahap manajemen isu merupakan aktivitas yang tidak
mudah dilakukan oleh organisasi. Butuh perencanaan yang sistematis,
cermat, dan memerlukan daya analisis tinggi agar dapat menemukan
solusi penanganan isu terbaik. Dalam praktiknya, organisasi bisa
menyiapkan tim khusus yang menangani isu dan krisis, tim itu disebut
tim Crisis Centre. Tim ini bertugas merancang sebuah perencanaan
terkait hal-hal untuk mengantisipasi isu, menyelesaikan isu, hingga
perencanaan apabila krisis terlanjur krisis terjadi. Kompetensi yang
harus dimiliki oleh tim manajemen isu ialah kemampuan menulis,
merencanakan event, lobbying, kemampuan melibatkan komunitas,
termasuk relasi dengan pemerintah, daya analisis yang tinggi, dan
monitoring media, riset, perencanaan strategi keuangan serta
pemahaman terhadap hukum.55 Tim manajemen isu pun seharusnya
berasal dari beragam latar belakang. Meskipun Public Relations yang
utama, namun di dalam tim juga harus terdapat ahli agama, ekonom,
hukum, politik, periset, psikolog, sosiolog, dan lainnya.56 Pada
umumnya, Crisis Centre ialah tim berisi sekelompok orang yang
secara khusus dibentuk untuk menghadapi isu, terutama isu yang telah
beranjak ke tahap krisis. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan
55Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 17056Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 171
52
untuk merumuskan cara yang tepat dalam menyelesaikan isu serta
melakukan persiapan dan strategi penanganan terhadap isu-isu yang
berpotensi mengalami perkembangan di masyarakat.
B. Isu Keagamaan
Berdasarkan penjelasan definisi isu pada bagian Konseptualisasi
Public Relations, isu disimpulkan sebagai informasi, kabar, yang beredar ke
publik namun belum bisa dipastikan kebenarannya yang apabila tidak
ditangani secara baik akan memberikan efek terhadap organisasi, misalnya
mengganggu pencapaian tujuan-tujuan organisasi bahkan dapat berlanjut ke
tahap krisis yang mengharuskan organisasi tidak diizinkan melanjutkan
kegiatannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Harrison bahwa isu ialah
berbagai perkembangan, biasanya di arena publik yang jika berlanjut dapat
secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang
organisasi57.
Keagamaan ialah perihal yang berhubungan dengan agama. Agama
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ajaran, sistem yang mengatur
tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa
serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia
serta lingkungannya.58 Dalam penjelasannya, beberapa ahli antropologi (ilmu
yang mempelajari tentang manusia) menemukan bahwa manusia memiliki
sifat ketergantungan dan kepercayaan pada wujud spiritual, sebab manusia
membutuhkan sesuatu yang dipercayai untuk menggantungkan harapan pada
57Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, hal. 15258http://kbbi.web.id/agama, diakses Senin, 24 April 2017 Pukul. 17.00 WIB
53
segala macam tantangan kehidupan. Hal tersebut seperti diungkap oleh
Radcliffe-Brown, bahwa agama ialah ekspresi terhadap suatu kepercayaan dan
kesadaran adanya kekuatan spiritual atau moral yang berada diluar dirinya
mengatur kehidupannya.59
Keyakinan-keyakinan tentang agama pertama kali diajarkan oleh
keluarga dan lingkungan masyarakat, dan didasarkan kepada ajaran yang
diyakini dan dipercaya secara gaib, supranatural dan turun temurun. Oleh
karena manusia hidup di dunia dengan menerima berbagai macam kesan,
pendapat atau rangsangan dari dalam diri dan dari diri manusia lain, maka
dalam prosesnya seseorang memiliki waktu untuk menentukan akan
mempercayai agama yang dianutnya atau tidak. Apabila ia mempercayainya,
ia pun otomatis meyakini bahwa kekuatan supranatural dan gaib memiliki
pengaruh terhadap hidupnya. Agama merupakan ajaran tentang the way of life
atau tentang bagaimana seseorang memandang, menjalani kehidupan
berdasarkan aturan, pedoman dan pegangan mereka. Agama mengandung
hakikat Filosofis yang berisi tentang penjelasan fungsi manusia, tujuan hidup
manusia, prinsip-prinsip hidup manusia, tujuan hidupnya, serta bagaimana
cara memandang keberuntungan, kegagalan, kehidupan hingga kematian.60
Menurut Max Weber, tidak ada masyarakat tanpa agama, kalau
masyarakat ingin bertahan lama, maka haruslah ada Tuhan yang disembah.61
Sebab sejarahnya, sejak zaman dulu manusia pasti memiliki kepercayaan
kepada Tuhan. Agama diutarakan Max Weber berbentuk konsepsi tentang
59Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2006) hal. 129
60Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, hal. 5761Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, hal. 62
54
Tuhan, supranatural, jiwa ruh atau kekuatan gaib lainnya. Wujud supranatural
yang pertama yaitu Tuhan yang dipercaya sebagai Yang Maha Kuasa, Yang
Maha Pencipta, Yang Maha Mengkehendaki, Mengetahui dan Mengasihi. Dari
sini, manusia mempercayai bahwa Tuhan yang memiliki sifat-sifat tersebut
akan memberikan ganjaran terhadap segala tindak perilaku yang dilakukan
manusia itu. Weber menjelaskan, ganjaran tersebut bisa berupa kemudahan
atau kesengsaraan. Contohnya, bila manusia ingkar kepada-Nya, Tuhan bisa
memberikan ganjaran berupa penyakit atau bencana alam. Di akhirat kelak
pun akan disiksa berdasarkan kesalahan atau dosanya di dunia. Sebaliknya,
bila manusia mentaati perintah-Nya, suka menolong, dan melakukan
perbuatan terpuji lainnya, Tuhan pun akan mengasihinya dengan memudahkan
segala urusannya di dunia dan pahala untuk membantunya memasuki Syurga.
Dalam Abdurrahman Kasdi, agama dalam ajaran islam dikenal dengan
istilah al-din atau din al-haqq seperti yang dijumpai dalam QS. Al-Fath ayat
28 dan QS. Al-Maidah ayat 3.62
QS. Al-Fath ayat 28, berbunyi :
Artinya : Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hakagar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. dan cukuplah Allah sebagai saksi.
62Abdurrahman Kasdi, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum: Mencari Format IslamisasiIlmu Pengetahuan, (Jakarta, UIN Jakarta Press) hal. 103
55
dan QS. Al-Maidah ayat 3, berbunyi :
Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daginghewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh,yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamumenyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengananak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir Telah putus asauntuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dantakutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, danTelah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamabagimu. Maka barang siapa terpaksa [398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuatdosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Din dalam ayat-ayat tersebut memiliki arti yang meliputi aspek islam,
iman dan ihsan. Islam berarti taat dan patuh kepada perintah Allah SWT, iman
berarti mempercayai Allah SWT beserta rasulnya, dan ihsan berarti
melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk alias menjalankan
ibadah dan menjauhi larang-Nya. Maka, Din dapat diartikan sebagai pedoman
yang memimpin manusia untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.
Secara fenomenologis fungsi din mengartikan bahwa agama adalah alat untuk
mengatur, mengantar, dan memelihara keutuhan manusia dalam hubungannya
56
dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam.63 Clifford Geertz, ahli
antropologi asal Amerika melakukan penelitian tentang islam di Indonesia
pada tahun tahun 1952-1954. Setelah meneliti agama dari masyarakat islam di
Indonesia, Geertz menemukan fungsi agama yang positif bagi kehidupan
bahwa agama memiliki pengaruh besar dalam mendatangkan motivasi dan
suasana hati yang optimis untuk mencapai tujuan hidup dengan menjalankan
perintah Allah dan mendapatkan ridho-Nya.64
Di setiap agama terdapat umat beragama atau penganutnya dan agama
tidak ada tanpa adanya penganut agama tersebut. Adanya kesamaan
kepercayaan di suatu masyarakat membuat sebuah kesatuan yang membentuk
komunitas atau kelompok agama. Seperti halnya agama Hindu, Budha Kristen
dan Islam yang dipercayai oleh masyarakat dan membuat mereka menjadi satu
kesatuan di kalangannya.65 Sama-sama percaya kepada Dewa Brahma, Wisnu
dan Syiwa adalah pemersatu di kalangan umat Hindu. Sama-sama percaya
kepada Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah pemersatu di kalangan umat
Budha. Percaya kepada Tuhan, Bapa, Ruh Kudus dan Tuhan Yesus adalah
pemersatu di kalangan umat Kristen. Percaya kepada Allah SWT adalah
pemersatu di kalangan umat Islam. Kelompok-kelompok agama ini
mempercayai sebutan Sang Pencipta beserta ajaran-ajarannya sebagai
pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat.
63Abdurrahman Kasdi, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum: Mencari Format IslamisasiIlmu Pengetahuan, hal. 103
64Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2006) hal. 146
65Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2006) hal. 103-104
57
Kembali pada pengertian isu keagamaan. Dari penjelasan-penjelasan
diatas, bila disimpulkan, isu keagamaan ialah peristiwa, perubahan atau
kondisi, masalah, situasi, atau informasi yang berhubungan dengan agama
namun belum terjamin kebenarannya dan telah beredar di tengah masyarakat,
yakni persoalan tentang keyakinan, kepercayaan, ajaran-ajaran yang secara
turun temurun dijadikan pedoman hidup, hubungan dengan Tuhan dan aturan-
aturan yang ada dalam suatu agama. Bila isu keagamaan terjadi di dalam
sebuah negara yang memiliki rakyat dengan berbagai macam kepercayaan
atau agama, peristiwa itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian oleh kelompok
agama tertentu yakni penganutnya yang merasa terusik, terganggu dan
menimbulkan keresahan sehingga mengharuskan institusi yang mengatur
kehidupan tatanan masyarakat menyelesaikannya agar isu tidak berubah ke
tahap krisis dan berdampak merugikan bagi seluruh warga negara. Isu yang
tidak ditangani itu pun bisa berdampak terhadap organisasi maupun
pimpinannya, seperti bubarnya organisasi atau rusaknya citra dan reputasi
organisasi.
58
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Tentang Kantor Staf Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 26
Tahun 2015
Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki tugas dan fungsi memberi
dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan
pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan
pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif,
percepatan pelaksanaan dan pemantauan program prioritas nasional serta tugas
lain yang diberikan Presiden. Tugas dan fungsi KSP secara jelas tertuang
dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2015. Sebelumnya, KSP
disebut sebagai Unit Staf Kepresidenan. Hal itu tercantum pada Perpres No.
190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan, yang ditandatangani oleh
Presiden Jokowi tanggal 31 Desember 2014. Kala itu, Unit Staf Kepresidenan
memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola isu seperti yang tertuang dalam
pasal 2, yakni : (a) identifikasi dan analisis isu strategis, (b) penyusunan
rekomendasi strategi komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis, (c)
pelaksanaan komunikasi politik, (d) pelaksanaan monitoring dan pengelolaan
isu strategis, (e) pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan dan
rekomendasi tindak lanjut komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis,
dan (f) pelaksanaan administrasi Unit Staf Kepresidenan. 1
1http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-1902014-tentang-unit-staf-kepresidenan/, diaksespada Senin, 24 April 2017 pukul 18.30 WIB
59
Dalam Perpres tersebut menjelaskan bila Unit Staf Kepresidenan adalah
lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan dan tugasnya dibantu oleh
Asisten Kepala Staf dan Tenaga Profesional. Unit Staf Kepresidenan saat itu
hanya berfokus pada pengelolaan isu-isu strategis dan memberi dukungan
komunikasi politik berdasarkan arahan Presiden.2 Kemudian, pada tahun
2015, Presiden Joko Widodo memperkuat tugas dan fungsi KSP dengan
menandatangani Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden
tanggal 25 Februari 2015. Pokok dari keputusan tersebut ialah menambah
tugas KSP menjadi pengelola isu-isu strategis dan pengendali program-
program prioritas nasional.3 Terkait tugas tersebut, maka KSP melaksanakan
sejumlah penambahan fungsi, di antaranya (a) pengendalian dalam rangka
memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan
visi dan misi Presiden, (b) penyelesaian masalah secara komprehensif
terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya
mengalami hambatan, (c) percepatan pelaksanaan program-program prioritas
nasional, (d) pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program
prioritas nasional, (e) pengelolaan isu-isu strategis, (f) pengelolaan strategi
komunikasi politik dan diseminasi informasi, (g) penyampaian analisis data
dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan
2http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-1902014-tentang-unit-staf-kepresidenan/, diaksespada Senin, 24 April 2017 pukul 18.30 WIB
3http://setkab.go.id/kendalikan-program-prioritas-nasional-unit-staf-kepresidenen-diubah-jadi-kantor-staf-presiden/, diakses pada Senin, 24 April 2017 pukul 18.30 WIB
60
keputusan, (h) pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden, dan (i)
pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden. 4
Perpres No. 26 Tahun 2015 menyebutkan, Kantor Staf Presiden
dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan. Bila sebelumnya Kepala
Staf Kepresidenan hanya dibantu oleh Asisten Kepala Staf dan Tenaga
Profesional, kini tugasnya dibantu oleh Staf Khusus dan Deputi (yang
sebelumnya disebut Asisten Kepala Staf), Tenaga Profesional serta seorang
Kepala Sekretariat. Pada pasal 6 berbunyi, Deputi berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan melaksanakan tugas
sesuai bidangnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bunyi Pasal 9
Ayat (1), Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus
tugas lintas kementerian atau lembaga terkait untuk penanganan masalah
tertentu. Dalam hal ini ialah Tenaga Profesional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Deputi, yakni terdiri dari: Tenaga Ahli Utama,
Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil.5
Selain itu, KSP dapat menggunakan jasa konsultan dari luar
pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara,
serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf
Presiden sesuai bunyi Pasal 10 Ayat (3), yang bertanggung jawab kepada
Kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh
4http://setkab.go.id/kendalikan-program-prioritas-nasional-unit-staf-kepresidenen-diubah-jadi-kantor-staf-presiden/, diakses pada Senin 24 April 2017 pukul. 18.30 WIB
5http://setkab.go.id/kendalikan-program-prioritas-nasional-unit-staf-kepresidenen-diubah-jadi-kantor-staf-presiden/, diakses Senin 24 April 2017 pukul 19.15 WIB
61
Menteri Sekretariat Negara.6 Selain itu, KSP berperan dalam pengendalian
program-program prioritas nasional selain mengelola isu-isu yang tejadi dalam
pemerintahan. Dalam hal ini yaitu Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah atau
disebut program Nawa Cita yang dijanjikan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
saat masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2014. Gagasan beserta ide
yang termaktub menjadi program prioritas nasional Presiden dan Wakil
Presiden berfokus pada peningkatan dan pembangunan Indonesia di sektor
Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pangan, Reformasi Birokrasi dan
Perundangan, Investasi, Maritim, Infrastruktur, Pendidikan, Kebudayaan dan
Olahraga, Desa Hutan dan Lingkungan, Industri dan Energi, Dunia
Internasional, serta Keberagaman dan Toleransi.7
Sebagai pemberi dukungan, penerjemah visi misi Presiden dan
pengendali program-program prioritas nasional, tujuan dari tugas tersebut
ialah bahwa orang-orang yang tergabung di dalam organisasi KSP harus
memastikan program-program di Kementerian dan Lembaga dibuat sesuai
Nawa Cita. Jika sudah demikian, maka tugas mereka selanjutnya yaitu
memonitoring, mengevaluasi serta memastikan program itu berjalan. KSP
berfungsi sebagai mata dan telinga presiden untuk menyampaikan data serta
analisis yang terjadi di lapangan dalam hal ini terkait dengan keberlangsungan
Sembilan Agenda Prioritas Nasional. Bila terjadi hambatan dan kemajuan
dengan pelaksanaan program, KSP bertugas untuk melaporkannya kepada
6http://setkab.go.id/kendalikan-program-prioritas-nasional-unit-staf-kepresidenen-diubah-jadi-kantor-staf-presiden/, diakses Senin 24 April 2017 pukul 19.15 WIB
7Tim Presidenri.go.id, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi MewujudkanIndonesia Sentris, Jakarta, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2016), hal. iv
62
Presiden.8 Lebih lanjut, Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah atau program
Nawa Cita ialah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik
luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan
pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (2) membuat pemerintah tidak
absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya
memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan
melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian,
pemilu, dan lembaga perwakilan, (3) membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
(4) menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (5) meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera"
dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9
hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang
disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019, (6) meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, (7)
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
8http://ksp.go.id/jadi-back-office-presiden-ksp-pastikan-program-prioritas-berjalan/ ,diakses pada Jumat, 17 Maret 2017 pukul 01.00 WIB
63
strategis ekonomi domestik, (8) melakukan revolusi karakter bangsa melalui
kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan
secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan
bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan
budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia, dan (9) memperteguh
kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan
memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog
antarwarga.
Dibawah ini adalah profil dan gambar struktur organisasi Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia.
Gambar. 1Struktur Organisasi Kantor Staf Presiden9
1. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki
Teten Masduki menjadi Kepala Staf Kepresidenan sejak tanggal 2
September 2015 menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Teten dikenal
sebagai aktivis anti korupsi di Indonesia. Namanya mulai dikenal pada
9http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/, diakses Selasa, 11 April 2017 pukul 23.00WIB
64
masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika itu, sebagai Koordinator
dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Ia berhasil mengungkap kasus
korupsi yang melibatkan seorang jaksa agung saat itu. Teten adalah
lulusan dari Jurusan Matematika dan Ilmu Kimia, IKIP Bandung (1987)
dan Kursus selama tiga bulan tentang kepemimpinan LSM di El Taller,
Tunisa (1989). Saat ini pun, Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Ikatan
Alumni Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Staf Khusus, Noer Fauzi Rahman
Noer Fauzi Rachman adalah guru dan peneliti terutama dalam bidang
studi-studi politik agraria dan gerakan sosial, kebijakan pertanahan dan
pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan pedesaan dan
pemberdayaan komunitas. sangat produktif menghidupkan gerakan sosial
dan studi politik agraria Indonesia, melalui latihan lokakarya, penelitian
dan publikasi karya-karya tulis. Noer Fauzi pernah terlibat di Kantor
Transisi Jokowi-JK sebagai Ketua Kelompok Kerja di Bidang Petani,
Pertanian dan Kehutanan. Di tahun 2011, Ia memperoleh PhD dalam
bidang Environmental Science, Policy and Management (ESPM) dari
University of California, Berkeley.
3. Staf Khusus, Chrisma Aryani Albandjar
Chrisma adalah Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas
Airlangga sekaligus Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business
School dan Masters of Arts bidang Radio dan Televisi saat menerima
beasiswa Fulbright di San Francisco State University. Ia telah menjalani
karier bertahun-tahun di bidang jurnalistik, media, kebijakan publik dan
65
hubungan masyarakat. Chrisma pernah menjadi Staf Ahli Komisi I DPR
RI dan terlibat dalam penyusunan RUU Keterbukaan Informasi Publik,
UU Penyiaran, hingga penerapan program USO.
4. Staf Khusus, Dimas Oky Nugroho
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan ini adalah lulusan dari Sarjana
Ilmu Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya, peraih gelar
MPhil (Master of Philosophy) di bidang Politik Internasional
(International Politics) dari University of Glasgow, Skotlandia, Inggris
Raya tahun, dan peraih gelar PhD atau Doctor of Philosophy di bidang
antropologi politik dari University of New South Wales (UNSW) Sydney,
Australia untuk karya ilmiah di bidang studi gerakan sosial tahun 2016. Ia
pernah bekerja sebagai jurnalis di di TV 7, Kompas Gramedia Group,
Direktur Eksekutif PT Akar Rumput Strategic Consulting atau ARSC dan
pendiri jurnalisme warga Suara Indonesia untuk Perubahan,
www.siperubahan.com. Dimas menjadi aktivis komunitas kreatif, pendiri
dan penggagas sejumlah kewirausahaan sosial, seperti Sukarelawan
Indonesia untuk Perubahan (SIPerubahan), pendiri sekolah kepemimpinan
politik anak muda Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) dan
Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH).
5. Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas
Nasional, Darmawan Prasodjo
Darmawan Prasodjo dikenal sebagai seorang ekonom energi dan
lingkungan dengan pengalaman internasional. Salah satu keahlian dan
kefasihan Darmawan adalah tata kelola dan sistim fiskal migas. Darmawan
66
Prasodjo merupakan siswa SMA yang berbakat dan terpilih dalam
Program Habibie tahun 1989 untuk menimba ilmu di Amerika Serikat.
Darmawan meraih gelar Sarjana dan Magister Ilmu Komputer dengan
minor Teknik Industri dari Texas A&M University. Program doktoral di
raih pada 2011 di bidang Ekonomi Sumberdaya Alam (Natural Resource
Economics) pada universitas yang sama. Ia telah mengabdi pada berbagai
posisi penting seperti Chairman Millennium Development Goals 2012
UKP4 di Bali, Penasehat Kebijakan Fiskal Migas di Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Pengajar Global Executive Program
PERTAMINA, Chief Economist di Millennium Challenge Account
Indonesia (MCA-I), Kepala Program Studi Green Economy di Surya
University, dan Penasehat Energi Gubernur Jawa Tengah. Sejak tahun
2013, Darmawan Prasodjo juga menjadi anggota aktif Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P).
6. Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan
Budaya Strategis, Yanuar Nugroho
Yanuar Nugroho adalah seorang akademisi, peneliti, dan profesional di
bidang perencanaan pembangunan. Mulai tahun 2004 sampai dengan saat
ini, ia juga masih tercatat sebagai akademisi (jabatan saat ini Research
Fellow) di bidang inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of
Innovation Research, University of Manchester, Inggris. Pada tahun 2012
Yanuar meninggalkan Inggris dan bergabung dengan Unit Kerja Presiden
bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai
Asisten Ahli Kepala UKP4. Ia bertanggung jawab melakukan perencanaan
67
pembangunan Indonesia masa depan dan beberapa inisiatif strategis
internasional.
7. Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis, Deni
Puspa Purbasari
Denni Puspa Purbasari adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi dari FE UGM pada tahun 1997. Dengan beasiswa
Fulbright, ia melanjutkan pendidikan master Policy Economics di
University of Illinois at Urbana-Champaign dan lulus pada tahun 2000.
Gelar Ph.D. dalam bidang Ilmu Ekonomi diperolehnya dari University of
Colorado at Boulder pada tahun 2006. Penerima Stanford Calderwood
Student Teaching Award dan James C. Campbell Thesis Research Award
dari Boulder serta Satya Lencana Karya Satya X dari Presiden ini pernah
menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi, anggota Senat
Fakultas, Komisi Perencanaan UGM, asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi, anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk
Kerjasama Internasional, delegasi RI di pertemuan ASEAN dan G-20,
anggota Vision Group RI-EU dan Joint Study Group RI-Korea, konsultan
Departemen Keuangan dan Kantor Menko Perekonomian, Asisten Staf
Khusus Wakil Presiden RI Boediono, dan konsultan pada PT. Bank BCA
Tbk. Selain pendidikan gelar, Denni Purbasari juga pernah mengikuti TOT
dari National Council of Economic Education USA, Evaluating Social
Programs dari World Bank/JPAL MIT, Poverty Analysis dari
Bappenas/World Bank, Bond Market & Instruments dan Bond Market
68
Analysis dari IBPA, dan pendidikan eksekutif Leaders for Development
dari Harvard Kennedy School. Saat ini selain mengajar di UGM,
memberikan seminar, dan menulis kolom di media nasional, mantan Ketua
Himpunan Mahasiswa Jurusan IESP UGM ini menjadi Pengurus Pusat
ISEI, reviewer pada Bulletin of Indonesian Economic Studies, Journal of
Indonesian Economy and Business, Journal of Southeast Asian
Economies, GAMA International Journal of Business, dan person in
charge Macroeconomic Dashboard FEB UGM.
8. Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko
Sulistyo
Eko Sulistyo dikenal sebagai sosok yang loyal karena dedikasinya
dalam membantu Jokowi sejak awal karier merintis sebagai Walikota
Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga sekarang menjadi Presiden Republik
Indonesia. Komunikasi politik menjadi kegiatan yang telah biasa
dilakukannya sebab ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPUD) Kota Solo pada tahun 2003-2008. Sejak
mahasiswa, alumnus Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret
(UNS) 1994 ini telah aktif di pergerakan dan pers mahasiswa. Tahun
1989-1991, dirinya pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah
KALPADRUMA, Fakultas Sastra, UNS. Buah pemikirannya pun kini
kerap kali terpampang di media-media nasional seperti tulisan terakhirnya
yang terbit di Koran Sindo berjudul Sejarah dan Pembangunan Karakter
Bangsa pada Selasa 24 Januari 2017.
69
9. Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum,
Pertahanan, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardhani
Jaleswari Pramodhawardani atau akrab disapa Dani adalah seorang
perempuan yang kerap menyuarakan pendapatnya mengenai dunia
kemiliteran. Bisa dibilang, Dani menjadi pengamat militer dan hukum di
Indonesia. Dani menyelesaikan S2 dari Program Studi Kajian Wanita
Universitas Indonesia (2003), setelah meraih S1 dari Jurusan Komunikasi
FISIP Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Selain pernah bekerja sebagai
peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 1989,
perempuan kelahiran Surabaya 11 November 1964 ini kerap tampil
sebagai narasumber di berbagai stasiun televisi dan radio.
10. Kepala Sekretariat, Agus Widodo
Lulusan S-1 Administrasi Negara Fisipol UGM Yogyakarta ini pada
tahun 1995 mulai bekerja sebagai PNS di Kementerian Sekretariat Negara
dan menyelesaiakan pendidikan S-2 Administrasi dan Kebijakan Publik di
Universitas Indonesia. Selama 20 tahun berkarir sebagai PNS, berbagai
jabatan struktural mulai eselon IV sampai dengan eselon II. Ia juga pernah
dipercaya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Pada dasarnya, tugas dan peran Kantor Staf Presiden adalah menjaga
citra dan reputasi Presiden dan jajaran pemerintahannya agar tidak
tergoyahkan oleh isu-isu yang menimpa serta setidaknya mengetahui dan
paham betul mengenai pengertian dan praktek dari Public Relations.
70
Terlebih disaat Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres No. 190 tahun
2014 dan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden bahwa
disana tercantum fungsi Kantor Staf Presiden sebagai pengelola isu-isu
strategis. Maka, dari situ dapat disadari bahwa Presiden pun memahami
pentingnya pengadaan lembaga yang khusus menangani isu semasa
pemerintahannya. Di satu sisi, Presiden berkemungkinan besar telah
berpikiran bila lembaga yang khusus menghadapi isu-isu itu nantinya akan
berguna untuk membantunya menghadapi permasalahan, gejolak dan
dinamika dari segala macam isu yang tertuju pada pemerintah agar tidak
berdampak buruk bagi dirinya dan semua organisasi atau lembaga
struktural maupun nonstruktural yang berada dibawah pimpinannya.
Seperti Public Relations pada umumnya, bila muncul isu, Kantor Staf
Presiden harus memberikan klarifikasi, penjelasan dan strategi yang
cermat, tepat, cepat untuk menyelesaikannya. Hal-hal ini menegaskan
bahwa selain menjadi sumber data bagi Presiden terkait jalannya program-
program prioritas nasional, tugas utama lain dari Kantor Staf Presiden
ialah mengatasi isu agar tidak berdampak krisis di Pemerintahan Presiden
Joko Widodo seperti halnya yang dilakukan oleh Public Relations
profesional sebagai pakar atau ahli manajemen isu. Namun, pada masing-
masing latarbelakang para pemimpin di Kantor Staf Presiden, hanya satu
orang staf khusus yakni Chrisma Aryani Albandjar yang pernah
mengalami masa-masa bekerja di bidang kehumasan atau hubungan
dengan masyarakat. Meski demikian, hampir semua Deputi yang
ditempatkan sesuai dengan bidang yang dikuasainya semasa menempuh
71
pendidikan maupun segi pengalaman. Seperti Jaleswari seorang pengamat
hukum dan militer menangani masalah di Bidang Pengelolaan Isu-isu
Hukum di Indonesia. Kemudian Eko Sulistyo yang terbiasa berhubungan
dengan politik dan penyebaran informasi sedari menjadi Ketua KPU Solo
kini menangani komunikasi politik dan diseminasi atau penyebaran
informasi pemerintah. Denni Purbasari seorang ekonom dan Yanuar
Nugroho yang juga telah lalang melintang di bidang sosial pun
ditempatkan sesuai dengan bidang Deputi yang tercantum di Perpres No.
26 tahun 2015.
Dari perihal tersebut, Deputi dan Staf Khusus dikepalai oleh Kepala
Staf Kepresidenan. Setidaknya, seorang Kepala Staf memenuhi kualifikasi
di bidang hubungan dengan masyarakat atau Public Relations sehingga
tepat jika menjalankan tugas sebagai nahkoda di kehumasan pemerintah.
Bila menelusuri perjalanan pengangkatan Teten Masduki menjadi Kepala
Staf Kepresidenan pada tanggal 2 September 2016, kala itu, Teten
bukanlah kandidat pilihan Presiden Joko Widodo untuk menjabat di posisi
strategis istana tersebut. Teten baru mengetahui jika dirinya diangkat
Presiden menjadi Kepala Staf Kepresidenan selang sejam sebelum acara
pelantikannya dimulai. Diutarakan Teten, oleh karena dirinya dan Presiden
sering menghabiskan waktu, berbincang dan berdiskusi, Presiden menilai,
Teten mengetahui apa yang harus dikembangkan dari Kantor Staf
Presiden. Teten pun berpengalaman di sektor pekerjaan istana, seperti
pernah membantu pekerjaan Sekretaris Kabinet dan Tim Komunikasi
Presiden. Teten merupakan salah satu orang terdekat Jokowi semenjak
72
menjadi tim sukses saat pemilihan Presiden tahun 2014 serta seorang yang
paham mengenai isu korupsi ketika masih menjadi penggiat anti korupsi
dan aktivis ICW. Dengan pengangkatan Teten, banyak apresiasi tertuju
kepada Jokowi karena dirinya bisa menentukan pilihannya sendiri
ditengah-tengah tuntutan partai pendukung yang memiliki kepentingan
menempatkan orang-orangnya di posisi penting pemerintahan.10
Sementara itu saat ini, kinerja Teten di Kantor Staf Presiden
mendapatkan sorotan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Teten Masduki
dinilai belum maksimal selama menjabat sebagai Kepala Staf
Kepresidenan. Selain terlihat bekerja lamban dalam menangani isu agama
dan politisasi agama yang mulai memenuhi agenda publik sejak bulan
November 2016 lalu, di tahun yang sama, Teten diperkarakan ke jalur
hukum oleh seorang advokat karena dianggap menghina lambang burung
garuda sebagai simbol negara.11 Ia pun pernah dituduh termasuk salah satu
anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) meski isu itu sampai saat ini
belum bisa dibuktikan kebenarannya. Isu-isu yang tertuju kepada Teten,
berdampak pada citra Kantor Staf Kepresidenan sebagai lembaga
nonstruktural buatan Presiden. Ungkapan yang diutarakan oleh Wakil
Ketua Umum partai Gerindra, bahwa buruknya performa Teten Masduki
membuat Presiden Joko Widodo kehilangan wibawa sebagai Presiden
yang memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.12
10http://news.detik.com/fokus/4982/teten-jadi-kepala-staf-kepresidenan/berita, diaksesJumat, 05 Mei 2017 pukul. 16.45 WIB
11http://news.detik.com/berita/3139943/soal-burung-garuda-teten-masduki-dilaporkan-ke-bareskrim, diakses Jumat, 05 Mei 2017 pukul. 19.40 WIB
12http://www.suara.com/news/2017/05/03/133743/gerindra-kritik-buruknya-performa-kinerja-teten-masduki, diakses Jumat, 05 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
73
Terkait citra Kantor Staf Presiden sebagai Public Relations Presiden,
Teten mengakui bahwa lembaga dibawah pimpinannya itu sedang sibuk-
sibuknya menjalankan berbagai tugas yang diberikan oleh Presiden terkait
pengendali program prioritas nasional dan isu-isu strategis. Teten
menggambarkan fungsi Kantor Staf Presiden saat ini, yaitu seperti "Koki
Dapur Pemikiran Presiden Jokowi". Ibarat koki yang sedang memasak,
tidak ribut dan tidak banyak omong. Selain memantau, memonitoring
program prioritas, dan mengusahakan penyelesaian masalah, Kantor Staf
Presiden juga memiliki tugas memberikan penilaian kinerja menteri dan
melaporkannya kepada Presiden Jokowi.13 Kantor Staf Presiden sedang
bekerja keras membantu Presiden mengejar ketertinggalan pembangunan
Indonesia dari tiga program prioritas pemerintahan selama dua tahun masa
jabatan Presiden Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur, deregulasi dan
debirokratisasi perizinan usaha dan pelayanan umum, serta pembagunan
sumberdaya manusia.14
B. Kedeputian Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan fungsi dan
tugas, Kantor Staf Presiden seperti terbagi menjadi beberapa bagian sktruktur
organisasi. Bila dilihat dari Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf
Presiden, berdasarkan Pasal 4, Kantor Staf Presiden terdiri atas: (1) Kepala
13http://nasional.kompas.com/read/2015/12/13/18065101/Kerja.Senyap.Teten.Masduki.Koki.Dapur.Presiden.
14Tim Presidenri.go.id, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi MewujudkanIndonesia Sentris, Jakarta, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2016), hal. vi
74
Staf Kepresidenan; (2) Deputi; dan (3) Tenaga Profesional. 15 Ketentuan lebih
lanjut mengenai struktur organisasi Kantor Staf Presiden diatur dalam
Peraturan Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Staf Presiden, yakni sebagai berikut: (1) Deputi I; (2)
Deputi II; (3) Deputi III; (4) Deputi IV; (5) Deputi V; (6) Tenaga Profesional;
(7) Staf Khusus; dan (8) Sekretariat.16 Masing-masing susunan organisasi
tersebut mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu menyelenggarakan
tugas Kantor Staf Presiden. Bukan hanya mengenai urusan diluar Kantor Staf
Presiden saja, tetapi juga meliputi urusan rumah tangga di dalam Kantor Staf
Presiden sendiri. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing
struktur organisasi Kantor Staf Presiden, antara lain:
1. Kedeputian I
Deputi I merupakan kedeputian dalam Bidang Pengelolaan dan
Pengendalian Program Prioritas Nasional. Deputi I berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan
mempunyai tugas untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan di bidang
terkait pembangunan program prioritas. Lebih jelasnya, sesuai Peraturan
Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2016 pasal 5, bahwa kedeputian I
memiliki fungsi yaitu (1) pemastian Janji Presiden dan Wakil Presiden
terjabarkan dalam program Pemerintah, (2) pelaksanaan koordinasi dan
pengendalian dalam rangkaian rencana aksi, penetapan, sasaran dan
pencapaian program prioritas, (3) pelaksanaan koordinasi dengan
15Perpres-No-26-Tahun-2015_Kantor-Staf-Presiden2, diakses darihttp://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
16PerKa-Staf-Kepresidenan-No.-1-2016_OTK-Kantor-Staf-Presiden-1-1.pdf, diakses darihttp://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
75
Kementerian serta Lembaga terkait dalam menentukan rencana aksi dan
melakukan penajaman target-target program prioritas nasional, (4)
pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan
pengendalian pembangunan program prioritas nasional, (5) pelaksanaan
koordinasi dan menemukan hambatan dalam pelaksanaan program
prioritas nasional serta cara mengatasinya, (6) penyiapan rekomendasi
yang terkait dengan pengendalian program prioritas Nasional, (7)
penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka proses
pengambilan keputusan, (8) melaksanaan laporan berkala atau sewaktu-
waktu kepada Kepala Staf Kepresidenan tentang pencapaian
program/target/perkembangan/rencana aksi dari Kementerian dan
Lembaga, (9) pengaturan pemeliharaan data dan informasi serta
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ruang kendali (situation
room) Presiden, dan (10) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Staf Kepresidenan.17
Dengan demikian, tidak hanya melakukan koordinasi dan
pengendalian dalam rangkaian rencana aksi, penetapan sasaran, dan
pencapaian program prioritas, Kedeputian I juga melaksanakan koordinasi
dan menemukan hambatan dalam pelaksanaan program prioritas serta cara
mengatasinya. Selain itu, Kedeputian I melakukan koordinasi dengan para
pemangku kepentingan, menyiapkan rekomendasi-rekomendasi strategis,
serta melakukan pelaporan berkala atas pencapaian program-program
prioritas. Kesimpulannya ialah bahwa Kedeputian I memiliki tugas penuh
17PerKa-Staf-Kepresidenan-No.-1-2016_OTK-Kantor-Staf-Presiden-1-1, diakses darihttp://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.15 WIB
76
dalam memastikan seluruh program prioritas nasional yaitu Nawacita yang
menjadi visi, misi dan janji-janji Presiden dan Wakil Presiden dapat
terlaksana. Kemudian, untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya,
Kedeputian I mengelola sistem informasi dan teknologi Kantor Staf
Presiden. Sistem informasi dan teknologi Kantor Staf Presiden antara lain
Situation Room Presiden, One Data, TEPRA (Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran), LAPOR! (Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat), dan Pantau.18
a. Situation Room Presiden
Situation Room adalah Ruang Kendali Operasi yang dikhususkan
bagi Presiden dan Wakil Presiden. Ruangan ini dikelola oleh Kantor
Staf Presiden sebagai ruangan untuk mengendalikan berjalannya
pemerintahan dan program priooritas nasional. Situation Room
mendukung proses pengambilan keputusan melalui penyediaan
informasi yang diperlukan secara cepat (real time), akurat dan aman,
yang terhubung dengan 73 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah
Provinsi, 512 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 132 KBRI/KJRI yang
didukung oleh aplikasi dan perangkat teknologi mutakhir. Situation
Room berada di lantai 1 Gedung Bina Graha, Jakarta.
b. One Data
One Data adalah sebuah program upaya Kantor Staf Presiden untuk
melakukan pembenahan atas arus data Pemerintah yakni berupa data-
data yang tersedia dalam format terbuka di portal resmi data.go.id yang
18http://ksp.go.id/produk-ksp/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.10 WIB
77
mudah diakses oleh internal maupun publik. Tujuan dari program ini
adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
serta untuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.
data.go.id tidak terbatas pada Kementerian, lembaga pemerintahan,
pemerintahan daerah, namun juga semua instansi lain yang terkait
yang menghasilkan data yang berhubungan dengan Indonesia.
c. TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)
TEPRA bertugas menerima, memonitor, mengevaluasi, dan
mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat TEPRA
merupakan tim gabungan dari KSP, Kemenkeu, LKPP, BPKP,
BAPPENAS dan Kemendagri.
d. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
Lapor adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media
sosial yang mudah diakses melalui www.lapor.go.id, SMS ke 1708,
atau mobile apps yang terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5
Pemerintah Daerah, serta 48 BUMN. LAPOR! dikembangkan oleh
Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
e. Pantau
Pantau atau Partisipasi Nasional untuk Pembangunan merupakan
salah satu tools untuk membantu monitoring dan evaluasi program
prioritas nasional. Pantau dapat digunakan baik dalam bentuk aplikasi
android atau dashboard website untuk memudahkan pemantau
78
memasukkan data dari lapangan secara langsung, yang kemudian dapat
di evaluasi secara cepat dan tepat.
2. Kedeputian II
Kedeputian II berfokus membantu Kepala Staf Kepresidenan pada
Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategi.
Sesuai Peraturan Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2016 pasal 7,
bahwa kedeputian I memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan identifikasi,
analisis, kajian dan penyiapan rekomendasi pemecahan atas isu-isu sosial,
budaya dan ekologi strategis, (2) penyampaian analisis data dan informasi
strategis dalam rangka proses pengambilan keputusan, (3) pelaksanaan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan
isu-isu sosial, budaya dan ekologi strategis, (4) pengembangan dan
pemeliharaan sistem peringatan dini secara berkala atas situasi sosial,
budaya dan ekologi terkini, (5) pemeliharaan database sosial, budaya dan
ekologi yang terintegrasi dengan situation room Presiden, termasuk yang
diperoleh melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga
Penelitian, (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Staf Presiden. 19
Kedeputian I berhubungan sangat erat dengan Kedeputian II. Setelah
Kedeputian II memastikan seluruh visi & misi dan janji-janji Presiden dan
Wakil Presiden yang menjadi program prioritas nasional masuk ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya Kedeputian I akan menjalankan
tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengawasan dan pengendalian atas
19PerKa-Staf-Kepresidenan-No.-1-2016_OTK-Kantor-Staf-Presiden-1-1.pdf, diakses darihttp://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
79
program-program prioritas tersebut hanya dalam rangka memastikan
program-program prioritas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan
tepat sasaran yakni sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden dan
Wakil Presiden. Sama dengan kedeputian I, kedeputian ini pun berfokus
pada program-program prioritas nasional. Kedeputian II juga mengelola
dan bertanggungjawab memastikan pelaksanaan inisiatif strategis, baik
internasional maupun nasional di luar kegiatan prioritas yang menjadi
perhatian Presiden. Beberapa inisiatif strategis yang ditangani Kedeputian
II saat ini adalah:
a. Agenda Pembangunan Paska 2015 (Sustainable Development
Goals/SDGs).
Kedeputian II memastikan keterlibatan aktif Indonesia dalam
negosiasi penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015 dan
memastikan implementasinya di tingkat nasional.20
b. Open Government Partnership (OGP) dan Open Government
Indonesia (OGI).
Kedeputian II mengelola sekretariat nasional OGP/OGI bersama
dengan Bappenas dan Kementerian Luar Negeri dan memastikan
semua rencana-aksi OGP/OGI terlaksana. Kedeputian II juga bertindak
selaku wakil Pemerintah RI menjadi co-chair OECD for Open and
Innovative Government in Southeast Asia bersama dengan pemerintah
Korea.21
20http://ksp.go.id/deputi-ii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.20 WIB21http://ksp.go.id/deputi-ii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.20 WIB
80
c. Green Economy
Kedeputian II memastikan berjalannya inisiatif pengembangan
ekonomi hijau/berkelanjutan di Indonesia yang melibatkan upaya
lintas Kementrian, Lembaga dan lintas negara.22 Inisiatif ini mencakup
mendorong munculnya investasi hijau lewat pertemuan internasional
Tropical Landscape Summit (TLS) dan ide pembentukan Landscape
Bond.23
d. Perundingan multi-lateral lain yang terkait kemajuan pencapaian
program prioritas nasional.
Kedeputian II memastikan keterlibatan Indonesia dalam
perundingan atau acara/program multilateral lainnya yang terkait
dengan kemajuan pencapaian program prioritas nasional, seperti
kehadiran Delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB,
kehadiran dan kesertaan Indonesia dalam the Konferensi Perubahan
Iklim/UNFCCC, dan lain-lain.24
e. Inisiatif strategis lain-lain
Kedeputian II memastikan agar inisiatif strategis lain yang menjadi
prioritas/perhatian Presiden, baik nasional maupun internasional,
tertangani dan tertindaklanjuti secara memadai.25
3. Kedeputian III
Kedeputian III berfokus membantu Kepala Staf Kepresidenan pada
Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis. Tugas utama
22http://ksp.go.id/deputi-ii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.20 WIB23http://ksp.go.id/deputi-ii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.20 WIB24http://ksp.go.id/deputi-ii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.20 WIB25http://ksp.go.id/deputi-ii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.20 WIB
81
kedeputian III adalah pengelolaan isu-isu ekonomi strategis dengan fokus
utamanya adalah bidang perekonomian terutama yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat. Tugas tersebut antara lain pelaksanaan
identifikasi, analisis, kajian dan penyiapan rekomendasi pemecahan atas
isu-isu ekonomi strategis agar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi
presiden.26 Sesuai Peraturan Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2016
pasal 9, bahwa kedeputian I memiliki fungsi yaitu (1) Pelaksanaan
identifikasi, analisis, kajian dan penyiapan rekomendasi pemecahan atas
isu-isu ekonomi strategis, (2) penyampaian analisis data dan informasi
strategis dalam rangka proses pengambilan keputusan, (3) pelaksanaan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan
isu-isu ekonomi strategis, (4) pengembangan dan pemeliharaan sistem
peringatan dini secara berkala atas situasi ekonomi terkini, (5)
pemeliharaan database ekonomi yang terintegrasi dengan situation room
Presiden, termasuk yang diperoleh melalui kerjasama dengan
Kementerian/Lembaga dan Lembaga Penelitian, (6) pelaksanaan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Staf Presiden. 27
4. Kedeputian IV
Kedeputian IV fokus membantu Kepala Staf Kepresidenan di
Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Kedeputian IV
mempunyai fungsi utama untuk memastikan terjalinnya komunikasi yang
tidak terhambat dan tidak memihak antara berbagai pemangku
kepentingan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait
26http://ksp.go.id/deputi-iii/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.30 WIB27PerKa-Staf-Kepresidenan-No.-1-2016_OTK-Kantor-Staf-Presiden-1-1.pdf, diakses dari
http://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
82
dengan program-program prioritas Presiden. Kemudian, dengan
menggunakan data terkait program-program prioritas nasional serta
analisis informasi terbaru yang berkembang dalam masyarakat,
Kedeputian IV merumuskan strategi komunikasi dan diseminasi informasi
dengan menggunakan beragam saluran penyampaian informasi termasuk
melalui media massa maupun media sosial. Kedeputian ini pun
berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. 28
Di luar program-program prioritas, Kedeputian IV juga memiliki
tugas lain untuk memantau berbagai perkembangan sosial-politik terkini
yang terjadi dan, dengan pendekatan yang partisipatif, merumuskan
berbagai masukan kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk diputuskan
oleh Presiden. Jika dianggap perlu, Kedeputian IV bersama kedeputian
lainnya atas perintah Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan dapat
menginisiasi pembentukan Satuan Tugas lintas pemangku kepentingan
untuk menindaklanjuti isu tertentu yang sedang berkembang dan
membutuhkan respon khusus dan cepat. Terkait dengan program-program
prioritas Presiden yang meliputi infrastruktur, energi, pangan, maritim,
pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi,
industri dan pariwisata, tugas Kedeputian IV adalah mengidentifikasi
segenap aspirasi para pemangku kepentingan. Bagian dari tugas ini adalah
menyelenggarakan dialog agar terjadi saling pengertian dan sinergi di
antara semua yang terlibat.29
28http://ksp.go.id/deputi-iv/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.55 WIB29http://ksp.go.id/deputi-iv/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.55 WIB
83
Selain itu, Kedeputian IV juga mendorong terbentuknya berbagai
kelompok kerja masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan,
implementasi dan pemantauan serta evaluasi program-program prioritas
pemerintah guna membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat
tersebut. Kedeputian yang bertugas menyebarkan informasi seputar Kantor
Staf Kepresidenan ini menjadikan dialog dan partisipasi sebagai pedoman
dalam bekerja serta menjalankan prinsip-prinsip demokrasi modern.30
Sesuai Peraturan Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2016 pasal 11,
bahwa kedeputian I memiliki fungsi yaitu (1) pemetaan pemangku
kepentingan yang mencakup Kementerian dan Lembaga, Pemerintah
Daerah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berpengaruh terhadap
kinerja Kantor Staf Presiden, (2) pembangunan strategi komunikasi atas
capaian pembangunan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga, (3)
penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka proses
pengambilan keputusan, (4) pengelolaan komunikasi dengan pihak-pihak
yang berpengaruh terhadap kebijakan presiden, (5) pelaksanaan diseminasi
informasi berdasarkan data-data program prioritas Presiden dan isu-isu
strategis, (6) pengelolaan situs resmi Presiden dan situs resmi Kantor Staf
Presiden, (7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Staf
Presiden. 31
5. Kedeputian V
Tugas dari Kedeputian V adalah membantu Kepala Staf Presiden
dalam memberikan bantuan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang
30http://ksp.go.id/deputi-iv/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.55 WIB31PerKa-Staf-Kepresidenan-No.-1-2016_OTK-Kantor-Staf-Presiden-1-1.pdf, diakses dari
http://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
84
Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan
dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,
Kedeputian V melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lembaga-
lembaga terkait bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan dan Hak
Asasi Manusia agar menghasilkan analisis Program Kantor Staf Presiden
dan analisis isu yang dilanjutkan dengan langkah untuk menghasilkan
saran dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan.32 Sesuai Peraturan
Kepala Staf Kepresidenan No. 1 Tahun 2016 pasal 12, bahwa kedeputian I
memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan identifikasi, analisis, kajian, dan
penyiapan rekomendasi pemecahan atas isu-isu politik, hukum,
pertahanan, keamanan dan Hak Asasi Manusia strategis, (2) penyampaian
analisis data dan informasi strategis dalam rangka proses pengambilan
keputusan, (3) pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
terkait dengan pengelolaan politik, hukum, pertahanan, keamanan dan Hak
Asasi Manusia strategis, (4) pengembangan dan pemeliharaan sistem
peringatan dini secara berkala atas situasi politik, hukum, pertahanan,
keamanan dan Hak Asasi Manusia strategis terkini, (5) pemeliharaan
database politik, hukum, pertahanan, keamanan dan Hak Asasi Manusia
strategis yang terintegrasi dengan situation room Presiden, termasuk yang
diperoleh melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga
Penelitian, (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Staf Presiden.33
32http://ksp.go.id/deputi-v/, diakses pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 23.55 WIB33PerKa-Staf-Kepresidenan-No.-1-2016_OTK-Kantor-Staf-Presiden-1-1.pdf, diakses dari
http://ksp.go.id/informasi-publik/download/ pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul. 16.00 WIB
85
C. Tim Crisis Centre Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Tim Crisis Centre dibuat oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki
pada tanggal 24 Desember 2016. Tim crisis centre ini terbagi ke dalam tiga
fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi substansi, dan fungsi distribusi atau
network.34 Fungsi produksi terdiri dari menelaah isu dari sebab, alasan,
landasan isu muncul dan berkembang. Kemudian fungsi substansi, tim crisis
centre menentukan langkah untuk menyerang, dalam hal ini bagaimana cara
untuk meng-counter isu dengan menggunakan kontra narasi. Setelah itu
penentuan tugas untuk masing-masing tenaga profesional dalam menangani
isu. Fungsi distribusi atau network merubah presepsi masyarakat terhadap isu
dengan melakukan sosialisasi melalui penyebaran informasi yang bersifat
kontra narasi yaitu informasi berisi kebijakan pemerintah lewat medsos.
Tim crisis centre berjumlah 12 orang dengan latar belakang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Agama (Kemenag), Peneliti, Jurnalis,
Profesional, Non Government Organization (NGO), dan Fresh Graduate.
Setiap dua hari sekali, Tim crisis centre mengadakan rapat rutin membahas
isu-isu yang mungkin akan berkembang dan mengancam. Di setiap rapat, tim
selalu membahas mengenai isu yang berkembang setiap harinya. Setelah itu,
mereka menentukan cara untuk mengatasi, bisa dari penyebaran kontra narasi,
kegiatan Forum Group Discussion serta seminar terbuka untuk umum. Tim
memiliki sistem monitoring tools yang berguna untuk mengelola isu. Selain
mengetahui respon masyarakat mengenai kontra narasi yang dibuat Kantor
Staf Presiden, dari sistem tersebut, tim dapat melihat isu yang paling banyak
34Wawancara melalui email dengan Alois Wisnuwardhana, Tenaga Profesional KedeputianIV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Websitepresidenri.go.id dan Ketua Tim Crisis Centre, Sabtu, 28 Mei 2017
86
diperbincangkan oleh masyarakat melalui media sosial. Monitoring tools pun
dilengkapi dengan teknologi modern sehingga membuat tim mengetahui akun
media sosial hingga lokasi orang-orang yang menyebarkan isu negatif.
Selanjutnya, Kantor Staf Presiden selaku organisasi yang menangani
isu, di setiap minggunya selalu mengadakan diskusi terbuka maupun diskusi
tertutup. Pelaksanaan diskusi dalam rangka untuk menangani segala macam
isu, diantaranya sarasehan pencegahan propaganda radikalisme dan terorisme
bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diskusi mengantisipasi
berita Hoax bersama Polri dan anak-anak muda, isu kemanusiaan masyarakat
Myanmar, diskusi buku jurnalisme keberagaman milik Usman Kansong, isu
Freeport, dan isu HIV di Indonesia. Selain itu, Kantor Staf Presiden menjadi
fasilitator bagi tim Public Relations seluruh Kementerian dan Lembaga di
Indonesia. Kantor Staf Presiden mengadakan diskusi dengan seluruh tim
Public Relations di Kementerian dan Lembaga untuk bersama-sama
menentukan cara mengantisipasi isu negatif dan berita hoax yang tertuju
kepada pemerintah melalui media sosial.
87
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA
A. Strategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam
mengelola Isu Keagamaan
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia telah berjalan 2 tahun setelah Perpres
No. 26 Tahun 2015 dikeluarkan. Semenjak itu, isu-isu yang mulai bermunculan
tidak hanya tertuju pada lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan menteri,
namun juga tertuju pada presiden. Isu yang sering diperbincangkan ialah isu
mengenai ekonomi, pendidikan, politik, ketimpangan sosial, dan lainnya. Salah
satunya yaitu mengenai isu tenaga kerja ilegal asal Tiongkok, dimana masyarakat
Indonesia menganggap presiden Jokowi memberikan kebijakan bebas visa kepada
jutaan warga Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Namun, setelah diklarifikasi oleh
presiden dan informasi tersebut disiarkan oleh Kantor Staf Presiden, presiden
mengundang masyarakat Tiongkok ke Indonesia untuk kepentingan pariwisata
bukan untuk pekerjaan1.
Di tahun 2016, isu yang banyak berkembang ialah persoalan keagamaan.
Dimana perhatian presiden menjadi terbagi fokusnya antara menjalankan visi dan
misi dengan memberi klarifikasi tentang isu keagamaan yang tertuju pada dirinya.
Dalam hal ini, Kantor Staf Presiden menjadi garda terdepan bagi presiden, sebagai
mata dan telinga presiden untuk mendiseminasikan atau menyebarkan informasi
guna meluruskan isu-isu yang beredar sehingga tidak membuat kegaduhan di
masyarakat. Berikut ini adalah isu keagamaan yang muncul di tahun 2016
1http://ksp.go.id/tepis-isu-jutaan-tenaga-kerja-tiongkok-masuk-ri-presiden-jokowi-ini-urusan-turisme-bukan-ketenagakerjaan/, diakses pada Rabu, 26 April 2017 pukul 20.00 WIB
88
berdasarkan temuan peneliti melalui media massa milik Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia.
Tabel 1Daftar isu keagamaan di tahun 2016
No Bulan Isu Keagamaan1 Oktober Isu Terorisme dan Radikalisme
2 NovemberIsu dugaan Penistaan Agama Islam olehBasuki Thahaja Poernama
3 Desember Isu Terorisme dan Radikalisme
Dalam menghadapi isu-isu keagamaan tersebut, Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia melakukan tahap-tahap untuk mengatasi isu dengan berbagai cara. Kantor
Staf Presiden menyadari bahwa isu keagamaan bukanlah sesuatu yang tepat untuk
masuk kepada ranah politik, seperti dipergunakan dalam pemilihan kepala daerah
(pilkada). Sebab, isu keagamaan itu sedikit banyak mengandung unsur pembodohan
yang dapat menyebabkan perpecahan, keterbelahan, hingga menimbulkan saling
ketidakpercayaan antar masyarakat. Kantor Staf Presiden pun menganggap isu
keagamaan termasuk ke dalam kelompok isu yang paling serius dan utama untuk
diselesaikan. Hal itu karena, Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dan
terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan beribu pulau dan menjadi negara
yang membutuhkan keguyuban atau kebersatuan untuk proses pembangunan yang
saat ini sedang berlangsung.2
Setelah ditelaah, peneliti menemukan bahwa strategi Public Relations yang
dilakukan oleh Kantor Staf Presiden yakni dengan menggunakan proses manajemen
isu. Kemudian, agar isu tidak sampai ke tahap krisis, proses manajamen isu pertama
yang dilakukan yaitu identifikasi isu. Pada tahap ini, Kantor Staf Presiden
2Wawancara Pribadi dengan Dimas Oky Nugroho, Staf Khusus Kantor Staf Presiden, Selasa, 25Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
89
mengantisipasi situasi kemunculan isu keagamaan dengan mengidentifikasi dan
memetakan isu secara cepat.3 Identifikasi isu dilakukan oleh Kantor Staf Presiden
dengan monitoring berita-berita di media yakni kegiatan mengkliping pemberitaan
di media. Hal ini berdasarkan pengalaman peneliti yang melakukan pekerjaan
tersebut sewaktu masa magang dua bulan di Kantor Staf Presiden.
Tahap kedua yaitu, analisis isu. Analisis isu oleh Kantor Staf Presiden dilakukan
melalui rapat crisis centre yang rutin diadakan setiap dua hari sekali di Bina Graha,
Kantor Staf Presiden, Jakarta. Isu-isu tersebut ditelaah dari sebab, alasan, landasan
persoalan yang menjadi pemicu isu sentiment keagamaan muncul dan berkembang
di masyarakat Selanjutnya, Kantor Staf Presiden menentukan langkah untuk
menyerang, dalam hal ini bagaimana cara untuk meng-counter isu dengan
menggunakan kontra narasi. Setelah itu penentuan tugas untuk masing-masing
tenaga profesional dalam menangani isu.4
Tahap ketiga yaitu program untuk menangani isu. Kantor Staf Presiden
mencoba untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai golongan atau kelas sosial
masyarakat. Misalnya, perihal ketimpangan sosial. Perbedaan antara kelas sosial
masyarakat mengakibatkan kecemburuan sosial, khususnya di sisi masyarakat kelas
bawah yang notabene termasuk ke golongan tidak mampu dalam hal ekonomi. Oleh
karena itu, masyarakat pun tidak bisa berpikir rasional dan mudah terprovokasi oleh
berita-berita yang memang bersifat provokatif5.
3Wawancara Pribadi dengan Dimas Oky Nugroho, Staf Khusus Kantor Staf Presiden, Selasa, 25Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
4Wawancara Pribadi dengan Agustinus Eko Raharjo, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id, MediaSosial Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan anggota tim crisis centre, Selasa, 25 Agustus 2017 diBina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
5Wawancara Pribadi dengan Dimas Oky Nugroho, Staf Khusus Kantor Staf Presiden, Selasa, 25Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
90
Agar masyarakat tidak terpengaruh dan terprovokasi, Kantor Staf Presiden
memverifikasi informasi dengan menetralisir berita-berita yang sifatnya hoax atau
belum tentu kebenarannya. Caranya yaitu, Kantor Staf Presiden memilih strategi
respons dinamis untuk merubah presepsi masyarakat terhadap isu dengan
melakukan sosialisasi melalui penyebaran informasi yang bersifat kontra narasi
yaitu informasi berisi kebijakan pemerintah seperti projek-projek pembangunan,
baik itu pembangunan keras seperti infrastruktur dan lunak seperti pembangunan
kemanusiaan dalam hal pendidikan. Kantor Staf Presiden juga melakukan
pendekatan dan mencoba untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dengan
memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya pemerintah berada di atas segala
golongan masyarakat. Contohnya yakni membuat kebijakan mengutamakan
keadilan agar dampak pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen
masyarakat. Kemudian, Kantor Staf Presiden berupaya melaksanakan penegakan
hukum. Kantor Staf Presiden berkoordinasi dengan aparat atau institusi hukum
untuk menindak oknum-oknum penyebar isu yang sifatnya hoax, kebohongan,
hingga fitnah. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, program penanganan isu yang
paling penting menurut Kantor Staf Presiden adalah pendekatan interpersonal antara
pemerintah dengan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh masyarakat.6
Tahap keempat yaitu evaluasi dari hasil penanganan isu. Evaluasi dilakukan
melalui rapat crisis center.7 Kemudian, Kantor Staf Presiden mempunyai sistem
monitoring tools melalui media sosial. Dari situ, tim penanganan isu di Kantor Staf
6Wawancara Pribadi dengan Dimas Oky Nugroho, Staf Khusus Kantor Staf Presiden, Selasa, 25Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
7Wawancara Pribadi dengan Agustinus Eko Raharjo, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id, MediaSosial Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan anggota tim crisis centre, Selasa, 25 Agustus 2017 diBina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
91
Presiden atau tim crisis center dapat mengetahui respon yang diberikan oleh
masyarakat terkait penanganan isu atau kontra narasi yang didiseminasikan.8
Strategi menghadapi isu yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden sama halnya
dengan tahap-tahap manajemen isu yang diungkapkan dalam buku Firsan Nova
berjudul Crisis Public Relations dan Rachmat Krisyantono berjudul Public Relation
& Management Crisis. Namun, proses manajemen isu yang dilakukan oleh Kantor
Staf Presiden dirasa peneliti harus ada yang ditambahkan. Dalam buku dan
pernyataan Staf Khusus Kantor Staf Presiden, Dimas Oky Nugroho, bahwa analisis
isu hanya berisi sebab, alasan, landasan persoalan yang menjadi pemicu isu muncul
dan berkembang di masyarakat, tanpa disertai tujuan mengapa isu harus
diselesaikan. Selain itu, Dimas hanya menyebutkan tokoh masyarakat, tokoh
nasional, dan kelas sosial masyarakat sebagai khalayak sasaran tanpa
menjelaskannya secara spesifik. Artinya, Kantor Staf Presiden belum membuat
secara detail khalayak sasaran yang dituju dalam penanganan isu, misalnya tokoh
masyarakat yang berasal dari suku apa, apa bahasa sehari-hari yang digunakan, dan
dimana lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini sesuai tanggapan seorang praktisi
Public Relations, Niken Kristiawan Rachmad bahwa Kantor Staf Presiden sebelum
menyusun strategi menghadapi isu, khususnya isu keagamaan, harus menyertakan
visi misi, dan alasan mengapa isu harus diselesaikan. Kemudian, siapa khalayak atau
target yang akan dituju. Sebab karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk
memiliki bahasa yang tidak selalu sama. Maka haruslah dibentuk cara
8Wawancara Pribadi dengan Alois Wisnuwardhana, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website presidenri.go.id danKetua Tim Crisis Centre, Selasa, 25 Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
92
berkomunikasi yang tepat sesuai dengan khalayak sasaran.9 Peneliti setuju dengan
pendapat yang diutarakan oleh Niken, karena, visi, misi dan alasan isu harus
diselesaikan akan lebih memudahkan identifikasi hingga pengelompokan isu-isu
yang paling krusial. Visi, misi dan tujuan penyelesaian isu menurut peneliti
berhubungan dengan berjalannya program pemerintah terkait pembangunan negara,
misalnya visi dan misi penanganan isu TKA China harus segera diselesaikan agar
tidak berdampak pada penurunan jumlah investor asal China di Indonesia.
Selanjutnya penentuan khalayak sasaran pun juga berguna di program untuk
menangani isu agar menciptakan komunikasi yang sesuai dengan masyarakat
Indonesia. Jadi, sebagai tambahan, peneliti merekomendasikan agar Kantor Staf
Presiden membuat secara jelas visi, misi, tujuan dan khalayak sasaran sebagai
bagian dari proses manajemen isu dalam strategi Public Relations menghadapi isu
keagamaan.
B. Platform Media Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Dalam menghadapi isu keagamaan lewat platform-platform media, Kantor Staf
Presiden membaginya ke dalam dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan
yang bersifat responsif. Responsif misalnya pemberian klarifikasi tentang isu yang
tidak benar yang berkaitan dengan Kantor Staf Presiden, Pemerintah, Lembaga atau
Kementerian. Klarifikasi bisa melalui media sosial milik Kantor Staf Presiden,
Kementerian atau Lembaga terkait, atau secara bersama-sama. Yang kedua yaitu
9Wawancara Pribadi dengan Niken Kristiawan Rachmad, (Praktisi Public Relation sekaligusDirektur Komunikasi dan Komisaris di PT HM Sampoerna Tbk), Sabtu, 29 April 2017 di UniversitasProf. Dr. Moestopo, Jakarta
93
pendekatan yang bersifat proaktif. Pendekatan proaktif lebih banyak menyampaikan
pencapaian atau kinerja pemerintah yang sudah di raih melalui media sosial.10
Media yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden yaitu media sosial seperti
Twitter, Fans Page Facebook, Instagram, website ksp.go.id dan presidenri.go.id.
Lewat media-media tersebut, Kantor Staf Presiden mendiseminasikan dan
menyebarkan hal-hal yang positif untuk mencegah perpecahan.11 Dalam penentuan
tema-tema berita, Kantor Staf Presiden melakukan agenda setting. Setiap hari pukul.
10.00 WIB, jajaran Kantor Staf Presiden yang tergabung dalam tim crisis centre
melakukan rapat untuk menentukan agenda setting pada berita dan informasi yang
akan didiseminasikan. Kantor Staf Presiden menentukan dan memutuskan berita
setiap minggunya hendak dibuat seperti apa. Misalnya, dalam suatu minggu sedang
ramai dibicarakan mengenai isu-isu keagamaan, Kantor Staf Presiden membuat
berita yang mengandung narasi utama dengan unsur-unsur untuk menjaga semangat-
semangat kebangsaan, pluralisme dan nasionalisme agar tetap ada di diri
masyarakat. Rapat agenda setting digunakan sebagai wadah diskusi seluruh tim
Kantor Staf Presiden untuk menentukan usul-usul terbaik penanganan isu melalui
berita dari media online yang notabene harus cepat dan update. Kantor Staf Presiden
kemudian membahas isu apa yang ada dan menjadi ancaman, termasuk isu-isu
keagamaan.12 Kemudian dalam penjelasan lainnya, penentuan agenda setting
10Wawancara Pribadi dengan Alois Wisnuwardhana, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website presidenri.go.id danKetua Tim Crisis Centre, Selasa, 25 Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
11Wawancara Pribadi dengan Agustinus Eko Raharjo, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id, MediaSosial Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan anggota tim crisis centre, Selasa, 25 Agustus 2017 diBina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
12Wawancara Pribadi dengan Agustinus Eko Raharjo, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id, MediaSosial Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan anggota tim crisis centre, Selasa, 25 Agustus 2017 diBina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
94
dimulai dari tahap pencarian narasi atau berita yang sedang berkembang di
masyarakat. Setelah itu, Kantor Staf Presiden membuat agenda setting yang
biasanya merefleksikan narasi tunggal. Misalnya, membuat berita yang berisi narasi
tunggal berbentuk program pemerintah, kebijakan presiden dan pencapaian
presiden.13
Untuk menentukan tingkat keberhasilan agenda setting, perlu adanya
keselarasan antara agenda media dan agenda publik. Menurut peneliti, Kantor Staf
Presiden baru bisa mempengaruhi ranah agenda media, namun tidak dengan agenda
publik. Hal itu diperkuat dengan pernyataan ketua tim crisis centre, Alois
Wisnuwardhana bahwa saat ini terdapat isu yang berkepanjangan belum bisa
diselesaikan yakni isu mengenai Jokowi komunis dan Jokowi antiislam.14 Realita
yang terjadi ialah informasi isu Jokowi komunis dan isu Jokowi antiislam masih
berada di tengah-tengah masyarakat membuktikan bahwa agenda setting yang
dilakukan oleh Kantor Staf Presiden belum sepenuhnya seimbang atau belum bisa
mempengaruhi agenda publik. Meski demikian, Alois mengatakan bila saat ini, tim
crisis centre Kantor Staf Presiden sedang berupaya memberi perhatian ekstra
terhadap isu agama, khususnya isu tentang Jokowi Komunis dan Jokowi antiislam.15
Di satu sisi, Kantor Staf Presiden pernah berhasil menyelesaikan isu, selain isu
agama sehingga tidak sampai beranjak ke tahap krisis, diantaranya isu tentang
Tenaga Kerja Asing (TKA) China, isu tentang kenaikan tarif listrik, dan isu tentang
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Isu TKA China, diakui Alois menjadi
13Wawancara Pribadi dengan Alois Wisnuwardhana, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website presidenri.go.id danKetua Tim Crisis Centre, Selasa, 25 Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
14Wawancara melalui email dengan Alois Wisnuwardhana, Tenaga Profesional Kedeputian IVBidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Websitepresidenri.go.id dan Ketua Tim Crisis Centre, Sabtu, 28 Mei 2017
15Wawancara melalui email dengan Alois Wisnuwardhana
95
isu yang krusial atau termasuk ke salah satu isu penting untuk diselesaikan Kantor
Staf Presiden saat itu.16 Perihal isu TKA China, tim crisis centre mengetahui isu
tersebut berhasil dihentikan lewat monitoring tools serta respon masyarakat melalui
percakapan di media sosial twitter dan Fans Page Facebook.
Menurut admin media sosial Kantor Staf Presiden, Agustinus Eko Raharjo, ia
kerap kali menerima pesan berisi tanggapan masyarakat setelah dirinya
menyebarkan informasi klarifikasi tentang isu TKA China. Agustinus pun
menyimpulkan bila pola pikir masyarakat yang awalnya tersekat-sekat berubah
setelah mendapat penjelasan melalui pemberitaan dan pemberitahuan informasi dari
seluruh media milik Kantor Staf Presiden.17
Praktisi Public Relations (PR), Niken Kristiawan Rachmad, mengutarakan
pandangannya mengenai peran Kantor Staf Presiden dalam penyebaran informasi.
Menurutnya, Kantor Staf Presiden menjadi sebuah lembaga yang setara fungsinya
dengan PR karena tugas dan perannya dalam menghadapi isu sama halnya dengan
prinsip-prinsip seorang praktisi PR sebagai penyampai pesan terbaik dari yang
terbaik dan dipercaya oleh masyarakatnya. Sehubungan dengan isu keagamaan yang
terjadi di Indonesia, Kantor Staf Presiden sebagai pengelola isu-isu strategis harus
menyampaikan pesan yang terbaik bagi seluruh umat atau rakyat dengan berpegang
dan berpedoman pada dasar-dasar negara, undang-undang dasar atau pancasila
sebagai sumber dari segala informasi dan pernyataan yang hendak disampaikan.
Untuk menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah pun berada diatas
kepentingan segala kepercayaan dan agama serta tidak berpihak di satu bagian saja.
16Wawancara melalui email dengan Alois Wisnuwardhana17Wawancara Pribadi dengan Agustinus Eko Raharjo, Tenaga Profesional Kedeputian IV Bidang
Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id, MediaSosial Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan anggota tim crisis centre, Selasa, 25 Agustus 2017 diBina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
96
Meskipun Indonesia adalah negara mayoritas beragama Islam, namun, pemerintah
wajib menerima segala jenis pendapat dari semua kepercayaan. Artinya, walaupun
ada mayoritas atau minoritas di Indonesia, seorang praktisi PR di dalam lingkup
negara dituntut dapat mengelola dengan baik semua pendapat sesuai dengan
porsinya tanpa harus mengecilkan arti minoritas sebab sejarah Indonesia sejak
zaman sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakomodir
semua aliran kepercayaan.18 Peneliti setuju dengan pendapat Niken tersebut.
Terkait pandangan Niken, Kantor Staf Presiden telah melakukan penyampaian
pesan sesuai dengan dasar-dasar negara Pancasila yakni pesan-pesan yang
bercirikan menjaga kesatuan dan persatuan seperti halnya sila ketiga pancasila,
Persatuan Indonesia. Peneliti menganggap, hal tersebut adalah upaya dari Kantor
Staf Presiden membentuk agenda setting dalam penyampaian informasi kepada
masyarakat. Penentuan agenda setting yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden
sepanjang tahun 2016 mempengaruhi bentuk informasi, jumlah hingga apa yang
disampaikan atau yang didiseminasikan kepada masyarakat melalui media sosial
Kantor Staf Presiden. . Kantor Staf Presiden lebih menggunakan media baru atau
media internet sebagai perantara pemberi informasi dalam mengelola isu
keagamaan. Media baru yang digunakan yaitu Twitter dan Portal Website. Sebagai
tambahan, peneliti pun menemukan kegiatan identifikasi isu yakni Forum Group
Discussion (FGD) dalam proses pengelolaan isu keagamaan di tahun 2016. Berikut
ini adalah rincian secara detail platform media yang digunakan oleh Kantor Staf
Presiden dalam menghadapi isu keagamaan, antara lain:
18Wawancara Pribadi dengan Niken Kristiawan Rachmad, (Praktisi Public Relation sekaligusDirektur Komunikasi dan Komisaris di PT HM Sampoerna Tbk), Sabtu, 29 April 2017 di UniversitasProf. Dr. Moestopo, Jakarta
97
1. Twitter
Kantor Staf Presiden memiliki akun resmi Twitter dengan username
@KSPgoid. Akun twitter @KSPgoid mulai aktif sejak tanggal 5 September
2016. Saat ini, twitter Kantor Staf Presiden telah diikuti (followers) oleh 21.261
masyarakat yang tersebar di dalam maupun luar negeri dengan jumlah tweet
sebesar 10.286 buah19. Setiap harinya, akun ini rutin memberikan informasi ter--
update dan sangat cepat mengenai kegiatan, acara, pengumuman yang
berhubungan dengan Pemerintah, khususnya Kantor Staf Presiden hingga
Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, twitter @KSPgoid juga digunakan
sebagai penyambung berita-berita yang berada di website Kantor Staf Presiden.
Penyampaian pesan dari Twitter dibatasi hanya sampai 140 huruf. Twitter
memiliki fitur yang dinamakan mention untuk memudahkan proses komunikasi.
Mention seringkali digunakan sebagai percakapan antara admin atau
penanggung jawab akun dengan pengikut atau followers. Masyarakat dapat
bertanya melalui mention kepada akun Kantor Staf Presiden dan admin pun bisa
langsung menjawabnya. Dari twitter, Kantor Staf Presiden bisa mengetahui isu
yang sedang banyak dibicarakan pengguna twitter di seluruh dunia melalui
Trending Topics. Terkait penyebaran informasi mengenai isu keagamaan, admin
selalu memberikan hashtag di akhir kalimat seperti jaga kemajemukan dan jaga
kebersamaan.
19Data pengikut (followers) dan jumlah tweet di twitter @KSPgoid terakhir dilihat pada Senin, 1May 2017 pukul 16.00 WIB
98
Tabel 2
Intensitas Twitter @KSPgoid dalam memberi informasi terkait isukeagamaan sepanjang tahun 2016
No Bulan Jumlah Tweet1 Oktober 192 November 2483 Desember 53
Dalam penyebaran informasi atau diseminasi informasi yang dilakukan
oleh Kantor Staf Presiden melalui akun twitter, sepanjang tahun 2016 setelah
twitter @KSPgoid dibuat di bulan September pada tahun yang sama, terdapat
perbedaan jumlah intensitas tweet setiap bulannya. Pada bulan Oktober, jumlah
tweet yang membahas isu keagamaan yaitu 19 buah, bulan November yaitu 248
buah dan bulan Desember 53 buah. Isu yang kala itu sangat penting, terjadi di
bulan November mengenai dugaan penistaan agama Islam oleh Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Thahaja Poernama (Ahok). Dalam setiap tweet yang disebarkan,
akun @KSPgoid selalu update memberitakan kegiatan Presiden Jokowi. Melalui
tweet, Kantor Staf Presiden menekankan rakyat harus selalu menjaga NKRI dan
keberagaman agar tidak terpecah belah dengan menyertakan pada ungkapan
presiden perihal menjaga keberagaman di setiap aktivitasnya maupun segala
kegiatan internal yang di adakan di Bina Graha, Kantor Staf Presiden. Di bulan
tersebut juga terdapat banyak hastag #JagaKemajemukan.
Di bulan Oktober dan Desember, akun twitter @KSPgoid menekankan
pada upaya pemerintah memerangi aksi terorisme serta menggunakan hastag
#LawanTerorisme. Kemudian, penekanan agenda setting untuk menjaga
kerukunan ialah dengan memberitahukan kegiatan Presiden Jokowi yang
menghadiri segala jenis acara yang berkaitan dengan keagamaan seperti
99
mengunjungi pondok pesantren di hari Santri dan perayaan Maulid Nabi
Muhammad SAW, bertemu dengan ormas-ormas dan organisasi Islam, solat
jumat dan doa bersama pada tanggal 2 Desember 2016 pasca aksi unjuk rasa 4
November 2016 hingga mengunjungi umat kristiani ketika perayaan Natal.
Tabel 3Contoh tweet
No Waktu Tweet
1 27-11-2016
Presiden @Jokowi: Perbedaan adalahanugerah dari Allah kepada Indonesia danharus dijaga serta dirawat dengan benar#JagaKemajemukan
2 17-11-2016
Presiden @Jokowi mengajak semua pihakmenghormati proses hukum terkait kasusdugaan penistaan agama oleh @basukibtp#HormatiHukum
3 21-11-2016
Presiden @Jokowi berharap ulamameneduhkan suasana guna menjagaNegara Kesatuan Republik Indonesia tetapberdiri kokoh #RukundalamRagam
4 21-11-2016
Presiden @Jokowi: ini sangat penting,pemerintah bertekad dengan seluruhkekuatan cegah tumbuh kembangnyaradikalisme #SpiritKemajemukan
5 22-12-2016
Presiden @Jokowi menginstruksikanjajaran Polri fokus menjaga keamananmasyarakat saat perayaan hari besarkeagamaan #LawanTerorisme
Selain itu, Kantor Staf Presiden pun melakukan upaya untuk meredam isu
keagamaan guna menjaga citra Presiden. Terkait pembuatan berita yang berisi narasi
tunggal berbentuk program pemerintah, kebijakan presiden dan pencapaian
presiden, Kantor Staf Presiden pernah melakukan hal tersebut. Salah satu contoh
pada saat aksi unjuk rasa besar-besaran tanggal 4 November 2016 oleh masyarakat
saat menuntut Basuki Thahaja Poernama atau Ahok di hukum karena penistaan
agama. Di hari yang sama, twitter @KSPgoid melakukan tweet dengan
100
menyebarkan informasi terkait program Presiden Jokowi untuk membangun Kereta
Bandara. Twitter memberi informasi kegiatan Presiden tepat saat aksi unjuk rasa
dilakukaan saat meninjau pembuatan proyek Kereta Bandara yang rencananya akan
di bangun dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno Hatta. Twitter
membahas tentang perkembangan proyek tersebut sampai kendala dan hambatan
pelaksanaannya. Tak hanya itu, masih dengan narasi tunggal, twitter @KSPgoid
juga sedikit membahas tentang program Presiden lainnya untuk meningkatkan
industri perawatan pesawat terbang.
Tabel 4Contoh tweet
No Waktu Tweet
1 04-11-2016
Beroperasinya #KeretaBandaramenghubungkan Stasiun Manggarai-Bandara Soetta diharapkan mengurangikemacetan akibat tingginya mobilitas
2 04-11-2016Pemerintah Berkomitmen KembangkanIndustri Perawatan Pesawat Terbang#IndustriPesawat
101
2. Portal Website ksp.go.id
Portal Website ksp.go.id adalah website resmi milik Kantor Staf Presiden
sejak 14 Agustus 2015 yang berisi berita dan menyiarkan informasi seputar
kebijakan pemerintah serta kegiatan di Kantor Staf Presiden. Portal ini pun juga
menyediakan satu rubrik khusus mengenai aktivitas presiden. Portal website
ksp.go.id menyajikan segala macam informasi berbentuk berita terkait pemerintah
dan digunakan sebagai media resmi yang menyajikan informasi langsung dari
pemerintah. Dalam website ini, terdapat keterangan mengenai profil Kantor Staf
Presiden, Kedeputian, visi, misi, tugas dan perannya. Website menyediakan
informasi terbuka sebagai informasi publik yang ingin mengetahui lebih jauh
mengenai Kantor Staf Presiden dengan mendownload dokumen-dokumen yang
disediakan. Website ini rutin memberi informasi setiap harinya secara umum
mengenai aktivitas yang berhubungan dengan tugas dan peran Kantor Staf
Presiden sebagai pengelola isu-isu strategis dan pengendali program prioritas
nasional. Seringkali, website pun digunakan sebagai media yang menyajikan
informasi klarifikasi mengenai isu-isu khususnya isu keagamaan. Berita umumnya
berisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang berhubungan
dengan program-program prioritas dan ditujukan kepada masyarakat. Setiap
harinya, website selalu memposting berita-berita terbaru.
102
Tabel 5
Intensitas Berita di portal Website ksp.go.id
No Bulan Jumlah Berita
1 Januari 1
2 Februari 4
3 Maret 10
4 April 5
5 Mei 3
6 Juni 12
7 Juli 13
8 Agustus 2
9 September 6
10 Oktober 5
11 November 18
12 Desember 11
Total Berita 90
Dari data-data diatas, bila di rangking 5 besar dari jumlah yang terbesar
hingga terkecil, pemberitaan tentang isu keagamaan paling banyak terjadi di bulan
November karena berita berjumlah 18 buah, disusul bulan Juli 13 buah, bulan Juni
12 buah, bulan Desember 11 buah dan bulan Maret 10 buah. Hal tersebut di
sebabkan adanya isu keagamaan yang penting dan perlu adanya agenda setting
atau penekanan pada sebuah peristiwa di pihak penanggung jawab website, dalam
hal ini Kantor Staf Presiden agar menghasilkan perubahan pandangan publik
sesuai dengan informasi yang disampaikan. Pemberitaan mengenai isu keagamaan
terbesar yang terjadi di bulan November berdasarkan berita-berita dari website
ksp.go.id yaitu seputar dugaan penistaan agama Islam oleh Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Thahaja Poernama (Ahok) dan aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang
103
sebagian besar beragama Islam tanggal 4 November 2016 menuntut Ahok untuk
di tindak hukum. Pemberitaan di bulan tersebut menekankan pada ungkapan
Presiden Joko Widodo untuk menjaga kerukunan serta keragaman antar umat
beragama dan menjunjung Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Terdapat
pula pemberitaan mengenai Presiden Jokowi yang menepis isu bahwa dirinya
membela Ahok, sebaliknya Presiden mengatakan bila Ia mendukung bila Ahok di
proses secara hukum.
Pada bulan Maret, Juni, Juli dan Desember membahas seputar isu
terorisme yang terjadi di Indonesia maupun dunia Internasional. Seperti terjadinya
ledakan bom di depan Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur dan
Turki. Kemudian ditemukannya bom aktif di wilayah, Setu, Tangerang Selatan,
Banten. Pemberitaan yang ditekankan ialah perihal Presiden Joko Widodo yang
mengungkapkan bila pemerintah bersama para aparat penegak hukum akan
mengusut tuntas kasus bom yang berindikasi aksi terorisme tersebut.
Tabel 6Contoh berita
No Waktu Judul Berita
1 19-12-2016
“Islam Hargai Kemajemukan” terkaitdengan isu keagamaan yaitu tentang pidatoPresiden Jokowi menegaskan Islam adalahagama yang menghargai Kemajemukan
2 05-11-2016
“Dugaan Penistaan Agama, PresidenJokowi: Proses Hukum akan BerlangsungTegas, Cepat, dan Transparan” terkaitdengan isu keagamaan yaitu tentang pidatoPresiden Jokowi membahas tentang isupenistaan agama oleh Basuki ThahajaPoernama
104
3 31-03-2016
“Tangkal Radikalisme dan Terorisme, NUGelar Pertemuan Internasional PemimpinIslam Moderat” terkait dengan isuterorisme dan radikalisme
4 01-11-2016
“Kerukunan Dalam Keanekaragaman AsetBerharga Bangsa Indonesia” terkaitdengan isu keagamaan untuk membinakerukunan dan keragaman Indonesia
5 01-11-2016
“Kerukunan Dalam Keanekaragaman AsetBerharga Bangsa Indonesia” terkaitdengan isu keagamaan untuk membinakerukunan dan keragaman Indonesia
3. Forum Group Discussion (FGD)
Dalam menghadapi isu keagamaan, Kantor Staf Presiden tidak serta merta
memberikan informasi kepada masyarakat tanpa urutan langkah-langkah yang
telah di rencanakan terlebih dahulu. Seperti halnya proses komunikasi yang
dikatakan oleh Harold D Lasswell yaitu Who Say What in Which Channel To
Whom With What Effect yang berarti siapa mengatakan apa dengan saluran apa
kepada siapa dan apa efeknya20, Kantor Staf Presiden pun melakukan
perencanaan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan proses komunikasi
oleh Lasswell. Pertama, setelah memetakan isu dan menemukan kontra narasi
atau pesan apa yang akan didiseminasikan, Kantor Staf Presiden memutuskan
jenis media yang akan digunakan untuk menyebarkan informasi lewat rapat
rutin. Media tersebut terbagi menjadi dua, media resmi atau media tidak resmi.
Media resmi misalnya akun media sosial dan portal website Kantor Staf
Presiden. Media tidak resmi misalnya akun-akun media bersama Kementerian
dan Lembaga atau KL. Sehubungan dengan KL, Kantor Staf Presiden memiliki
20John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi-Edisi Ketiga, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hal. 50
105
jaringan khusus untuk memudahkan komunikasi antara admin akun media sosial
KL dengan melalui group chatting pada aple2ikasi Whats App. Seluruh admin
media sosial dari kementerian seperti Kementerian Politik Hukum dan HAM
hingga Kementerian Komunikasi dan Informasi tergabung didalamnya. Kantor
Staf Presiden menggunakan jaringan tersebut untuk menyebarkan informasi
yang tidak resmi. Pesan yang tidak resmi dilihat dari segi penggunaan kata yang
baku dan tidak baku. Saluran untuk menyampaikan pesan lewat media tidak
resmi juga bisa melalui seminar, acara konferensi pers dan FGD yang kerap kali
diadakan oleh Kantor Staf Presiden.21
Pada salah satu isu keagamaan yang hingga tahun 2017 masih menjadi
perhatian dan perbincangan berbagai golongan masyarakat di seluruh tanah air
yakni isu dugaan penistaan agama Islam oleh Basuki Thahaja Poernama (Ahok),
beredar undangan bahwa Kantor Staf Presiden mengadakan FGD untuk
membahas isu tersebut. Dalam hal ini, Kantor Staf Presiden menitik beratkan
pada aksi unjuk rasa yang terjadi berkali-kali seperti Aksi Bela Islam 4
November 2016, Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 hingga terakhir Aksi Bela
Islam 5 Mei 2017 menuntut penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap Ahok
agar segera ditahan. Aksi-aksi tersebut menurut Kantor Staf Presiden dianggap
sebagai politisasi agama karena adanya narasi mengenai kepemimpinan politik
muslim.
Pada undangan tersebut, tertulis kalimat “Sehubungan dengan adanya
politisasi agama di ruang publik; terjadinya mobilisasi massa besar-besaran
21Wawancara Pribadi dengan Agustinus Eko Raharjo, Tenaga Profesional Kedeputian IV BidangKomunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id dan MediaSosial Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Selasa, 25 Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor StafPresiden, Jakarta
106
dalam beberapa babak Aksi Bela Islam dan pengarusutamaan narasi tentang
kepemimpinan politik muslim. FGD dilakukan guna mendiskusikan dan
merumuskan upaya-upaya penanganan yang sesuai dengan nilai-nilai ke-
Indonesiaan, yaitu keberagaman dan persatuan”.
FGD dilakukan secara tertutup atau merupakan kegiatan internal antara
pihak Kantor Staf Presiden dengan mengundang narasumber terpilih. Sementara
itu di satu sisi, hal ini menandakan bila Kantor Staf Presiden memang
memberikan perhatian khusus pada salah satu isu keagamaan yang terjadi di
Indonesia.
Gambar 2Undangan Forum Group Discussion oleh Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 04-05-2017 terkait dengan isu keagamaan di Indonesia
107
4. Pemberitaan di Media Online
Agenda setting membahas isu keagamaan yang dilakukan oleh platform
media milik Kantor Staf Presiden mempengaruhi pemberitaan beberapa media
online di Indonesia. Dari berita di media online tersebut, ada yang mengatakan
laman portal website ksp.go.id sebagai sumber berita yang dibuat.
Gambar 3Berita di brilio.net tanggal 31-10-2016
Gambar 4Berita di portal website ksp.go.id tanggal 31-10-2016
Gambar diatas merupakan pemberitaan di situs media online brilio.net dan
portal website ksp.go.id. Portal brilio.net menggunakan salah satu pemberitaan
mengenai isu keagamaan di portal website Kantor Staf Presiden yang berjudul
“Pernyataan Presiden Joko Widodo Tentang Aksi Unjuk Rasa Tanggal 4
November”. Isi dari berita yang ditulis oleh brilio.net hampir sama dengan apa
yang ditulis di portal website ksp.go.id. Brilio.net pun menyertakan website
ksp.go.id sebagai sumber laman pemberitaan yang diinformasikan.
108
Brilio.net adalah salah satu website media pemberitaan secara online di
Indonesia yang dimiliki oleh Eka Wiharto dan dibentuk sejak tanggal 26
Februari 2015. Menurut traffic visitor website www.statshow.com, jumlah
pengunjung Brilio.net dalam perhari mencapai 767.545 orang, perbulan
mencapai 23.026.350 orang, dan pertahun mencapai 280.153.925 orang22.
Sedangkan, menurut traffic visitor website www.similarweb.com, sedari tanggal
1 hingga 28 Mei 2017 jumlah pengunjung di Brilio.net mencapai 1.389.000
orang. Sampai saat ini, menurut country rank Indonesia, Brilio.net berada di
peringkat ke-125 dengan global rank di peringkat ke-9.128.23 Dari jumlah
pembaca tersebut, dapat diperkirakan terdapat masyarakat Indonesia membaca
berita mengenai “Pernyataan Presiden Joko Widodo Tentang Aksi Unjuk Rasa
Tanggal 4 November”.
Gambar 5Berita di portal website ksp.go.id tanggal 22-12-2016
22Diakses dari http://www.statshow.com/www/brilio.net pada Rabu, 31 Mei 2017 pukul 15.00WIB
23https://pro.similiarweb.com/#/website/audience-overview/brilio.net/*999/28d/?webSource=Totalpada Rabu, 31 Mei 2017 pukul 15.00 WIB
109
Gambar 6Berita di portal menaranews.com tanggal 22-12-2016
Gambar diatas merupakan pemberitaan di situs media online
menaranews.com dan portal website ksp.go.id. Portal menaranews.com
mengambil judul dan isi berita yang sama dengan portal ksp.go.id mengenai isu
keagamaan yakni terorisme dengan judul “Kesiapan Jelang Natal dan Tahun
Baru, Pemerintah Beri Perhatian Khusus Pada Pengamanan Ancaman
Terorisme”. Kemudian, menaranews.com juga menyertakan sumber berita yang
dikatakan diambil dari media informasi sekretariat Presiden.
Menaranews.com adalah salah satu website media pemberitaan secara
online di Indonesia yang dimiliki oleh Alfian Dody dan dibentuk sejak tanggal 3
Januari 2013. Menurut traffic visitor website www.statshow.com, jumlah
pengunjung menaranews.com dalam perhari mencapai 283 orang, perbulan
mencapai 8.490 orang, dan pertahun mencapai 103.295 orang24. Sedangkan,
menurut traffic visitor website www.similarweb.com, sedari bulan Februari
hingga April 2017 jumlah pembaca di menaranews.com mencapai 33.431 orang.
Sampai saat ini, menurut country rank Indonesia, menaranews.com berada di
24Diakses dari http://www.statshow.com/www/menaranews.com pada Rabu, 31 Mei 2017 pukul15.00 WIB
110
peringkat ke- 39.289 dengan global rank di peringkat ke-1.596.47825. Dari
jumlah pembaca tersebut, dapat diperkirakan terdapat masyarakat Indonesia
membaca berita mengenai “Kesiapan Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah
Beri Perhatian Khusus Pada Pengamanan Ancaman Terorisme”.
Dari kedua gambar diatas, peneliti melihat bahwa penyebaran informasi
yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden dapat mempengaruhi agenda media.
Selain itu, oleh karena media milik Kantor Staf Presiden bisa mempengaruhi
agenda media, peneliti juga menyimpulkan bila Kantor Staf Presiden telah
memiliki hubungan baik dengan media massa di Indonesia. Hal ini diperkuat
dengan pernyataan dari Alois bahwa Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
memang memiliki hubungan baik dengan media, namun perlu ditingkatkan.26
Di sisi lain menurut praktisi PR, Niken Kristiawan Rachmad,
penggunaan media massa saat ini terlihat diluar batas karena didukung oleh
kecanggihan teknologi yang memudahkan semua orang dari segala golongan
masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat melalui gadget-nya
masing-masing. Kantor Staf Presiden, dalam penggunaan media massa sebagai
saluran penyampai pesan harus bijak, berhati-hati, mengutamakan kebenaran
dan kembali kepada saling menghormati antar kepercayaan. Kantor Staf
Presiden dianggap sebagai instansi yang menjadi corong atau contoh dari semua
instansi pemerintah lainnya. Maka dari itu, Kantor Staf Presiden harus menjadi
instansi pemerintah yang menghormati segala keyakinan dan kepercayaan yang
ada di Indonesia. Contohnya, apabila terjadi suatu kekeliruan informasi
25Diakses dari https://c/#website/worldwide-overview/menaranews.com/*/999/3m?webSourcepada Rabu, 31 Mei 2017 pukul 15.00 WIB
26Wawancara melalui email dengan Alois Wisnuwardhana, Tenaga Profesional Kedeputian IVBidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Websitepresidenri.go.id dan Ketua Tim Crisis Centre, Sabtu, 28 Mei 2017
111
mengenai presiden maupun jajaran pemerintahannya, Kantor Staf Presiden
dengan tegas dan sigap menyatakan informasi tersebut keliru.27
Peneliti setuju dengan pendapat Niken tersebut. Meskipun Kantor Staf
Presiden belum sepenuhnya bisa mempengaruhi agenda publik, pada realitanya,
peneliti melihat bila Kantor Staf Presiden telah berupaya menyajikan informasi
yang menghormati segala keyakinan atau agama di Indonesia sesuai dengan
pendapat Niken. Seperti pada berita berjudul “Kesiapan Jelang Natal dan Tahun
Baru, Pemerintah Beri Perhatian Khusus Pada Pengamanan Ancaman
Terorisme”, dimana disitu dijelaskan bila pemerintah memberikan perhatian
kepada hari raya besar umat Kristiani agar berjalan kondusif tanpa adanya
gangguan dan ancaman terorisme. Hal ini berarti bahwa, Kantor Staf Presiden,
dalam penggunaan media sebagai saluran penyampai pesan telah menghormati
antar kepercayaan. Media Kantor Staf Presiden juga dijadikan sebagai corong
atau sumber dari beberapa media di Indonesia sehingga memang diperlukan
pesan-pesan bijak dan mengutamakan kebenaran.
27Wawancara Pribadi dengan Niken Kristiawan Rachmad, (Praktisi Public Relation sekaligusDirektur Komunikasi dan Komisaris di PT HM Sampoerna Tbk), Sabtu, 29 April 2017 di UniversitasProf. Dr. Moestopo, Jakarta
112
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Strategi Public Relations Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
dalam Pengelolaan Isu Keagamaan di Media Massa dilakukan oleh Tim Crisis
Centre yang dibentuk Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki pada tanggal
24 Desember 2016. Tim ini berfungsi sebagai tim yang bertugas merancang
sebuah perencanaan sistematis dalam menemukan solusi penanganan isu agar
mengantisipasi isu tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Strategi
pengelolaan isu oleh Kantor Staf Presiden meliputi empat tahap yang
terkandung dalam manajemen isu dari Firsan Nova dan Rachmat Krisyantono
yaitu :
1. Identifikasi isu
Ketika menerima isu keagamaan, tim crisis centre mengantisipasinya
dengan memetakaan isu-isu agama secara cepat dengan menelaah isu-isu
tersebut dari sebab, alasan, landasan persoalan yang menjadi pemicu isu
sentiment keagamaan muncul dan berkembang di masyarakat.
2. Analisis isu
Tim crisis centre menganalisis isu agama melalui rapat crisis centre
yang rutin diadakan setiap dua hari sekali di Bina Graha, Kantor Staf
Presiden, Jakarta. Dalam analisis, isu dibagi menjadi dua pembahasan
yakni mengenai pengelompokan isu yang dinyatakan masuk ke dalam
kelompok berbahaya dan kelompok bermasalah dan menentukan langkah
113
untuk menyerang, dalam hal ini bagaimana cara untuk meng-counter isu
dengan menggunakan kontra narasi. Setelah itu penentuan tugas untuk
masing-masing tenaga profesional dalam menangani isu.
3. Pembuatan program-program untuk menghadapi isu
Kantor Staf Presiden membuat program untuk menghadapi isu salah
satunya dengan menyelesaikan permasalahan di berbagai golongan atau
kelas sosial masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
agar masyarakat bisa berpikir rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh
berita-berita yang bersifat provokatif. Kantor Staf Presiden, dalam hal ini
tim crisis centre memilih strategi respons dinamis untuk merubah presepsi
masyarakat terhadap isu melalui penyebaran informasi yang bersifat
kontra narasi yaitu informasi berisi kebijakan pemerintah seperti projek-
projek pembangunan, baik itu pembangunan keras seperti infrastruktur dan
lunak seperti pembangunan kemanusiaan dalam hal pendidikan. Kantor
Staf Presiden juga melakukan pendekatan dan mencoba untuk merangkul
tokoh-tokoh masyarakat. Kontra narasi yang telah dibuat kemudian
disebarkan melalui media-media yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden
yaitu menggunakan saluran komunikasi massa dari internet seperti media
sosial dan media pemberitaan (website). Selain itu, Kantor Staf Presiden
mengadakan rapat terbuka bersama lembaga atau tokoh-tokoh terkait di
Bina Graha untuk menyebarkan informasi, seminar serta Forum Group
Discussion (FGD).
114
4. Evaluasi hasil penanganan isu
Kantor Staf Presiden mempunyai sistem monitoring tools melalui
media sosial. Dari situ, tim crisis centre dapat mengetahui respon yang
diberikan oleh masyarakat terkait penanganan isu atau kontra narasi yang
didiseminasikan. Dari tahap-tahap manajemen isu yang dilakukan, Kantor
Staf Presiden belum menyertakan visi, misi dan tujuan mengapa isu harus
diselesaikan serta khalayak sasaran secara jelas.
Platform media yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden yaitu media
sosial seperti Twitter, Fans Page Facebook, Instagram, portal website
ksp.go.id dan presidenri.go.id. Dua media sosial yang sering digunakan untuk
menyebarkan berita terkait isu keagamaan yakni Twitter dan portal website
ksp.go.id. Lewat media-media tersebut, Kantor Staf Presiden
mendiseminasikan dan menyebarkan hal-hal yang positif untuk mencegah
perpecahan. Dari judul-judul berita di portal website juga penggunaan hashtag
twitter seperti #JagaKemajemukan membuat Kantor Staf Presiden terlihat
telah menyajikan informasi yang menghormati segala keyakinan atau agama
di Indonesia. Media milik Kantor Staf Presiden juga dijadikan alat untuk
meng-agenda setting isu keagamaan yang beredar di masyarakat dengan cara
memberikan klarifikasi tentang isu yang tidak benar dan menyampaikan
pencapaian atau kinerja pemerintah.
Media-media tersebut berada di bawah kendali tim crisis centre dan tim
ini pun bertanggung jawab pula menentukan agenda setting untuk berita yang
akan disebarkan. Selain itu, agenda setting yang dilakukan oleh tim crisis
115
centre dalam menghadapi isu keagamaan ialah memperbanyak informasi dan
berita di waktu-waktu dimana isu keagamaan sedang ramai dibicarakan oleh
masyarakat. Kemudian, tim crisis centre melakukan penentuan tema-tema
berita terkait agenda setting setiap hari pukul. 10.00 WIB dengan memberikan
informasi berisi kontra narasi, klarifikasi, penjelasan, serta ajakan untuk tidak
terpengaruh oleh isu-isu keagamaan. Namun, agenda setting yang dilakukan
oleh Kantor Staf Presiden hingga saat ini hanya mempengarui agenda media
karena terdapat beberapa media online di Indonesia yang mengambil sumber
berita dari website ksp.go.id. Kantor Staf Presiden belum bisa menjangkau
agenda publik sebab masih terdapat isu berkepanjangan sehingga tidak adanya
perubahan persepsi publik. Tim crisis centre Kantor Staf Presiden mengaku
memberi perhatian ekstra terhadap isu agama, realitanya isu berkepanjangan
yang dihadapi tim crisis centre saat ini yakni isu mengenai Jokowi komunis
dan Jokowi antiislam. Hal ini disebabkan tim crisis centre memiliki kendala
dalam menghadapi isu antara lain kecepatan menangani isu dan pilihan taktik
dalam menyelesaikan isu. Tim crisis centre juga dihadapkan dengan oknum
atau kelompok yang secara intensif dan sistematis memproduksi isu Jokowi
komunis dan Jokowi antiislam untuk kepentingan tertentu. Tim crisis centre
berjumlah 12 orang dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari
Kementerian Agama (Kemenag), Peneliti, Jurnalis, Profesional, Non
Government Organization (NGO), dan Fresh Graduate. Tim crisis centre ini
terbagi ke dalam tiga fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi substansi, dan fungsi
distribusi atau network. Tim crisis centre tidak menggunakan pedoman tertulis
116
maupun tidak tertulis dalam menghadapi isu. Dalam menangani isu, seluruh
tim hanya berkoordinasi melalui rapat rutin setiap minggunya.
B. Saran
1. Sebaiknya, Kantor Staf Presiden menambah anggota di tim crisis centre
dengan mengutamakan latar belakang pendidikan seorang praktisi Public
Relations yang berpengalaman dalam menangani dan memanajemenkan
isu. Selain praktisi Public Relatios, tim crisis centre juga dapat
beranggotakan orang-orang dari beragam keahlian, seperti ahli ekonom,
hukum, politik, periset, psikolog, sosiolog, dan lainnya.
2. Kantor Staf Presiden belum bisa mempengaruhi agenda publik mungkin
disebabkan oleh masyarakat yang belum mengetahui media-media yang
dimiliki Kantor Staf Presiden. Hal itu bisa diantisipasi dengan peningkatan
penyebaran informasi mengenai adanya media sosial Kantor Staf Presiden.
Bisa dengan cara mendatangi lingkungan, lembaga, instansi atau
kelompok masyarakat, seperti universitas atau organisasi non pemerintah.
Kantor Staf Presiden juga dapat memanfaatkan hubungan baik yang telah
terjalin dengan media massa di Indonesia, seperti mengajak wartawan ke
setiap kegiatan yang diselenggarakan serta meminta agar
mempublikasikan media milik Kantor Staf Presiden.
3. Sebaiknya Kantor Staf Presiden juga menentukan visi, misi, alasan isu
harus diselesaikan dan sasaran atau target masyarakat yang hendak dituju
dalam program penyelesaian isu keagamaan. Sebab akan memudahkan tim
untuk proses menghadapi isu yang sesuai dengan karakter dan ciri dari
117
masyarakat Indonesia serta memudahkan identifikasi hingga
pengelompokan isu-isu yang paling krusial.
4. Agar penanganan isu lebih terstruktur, sistematis, efektif dan efisiem, tim
crisis centre harus menggunakan pedoman yang berisikan tentang tata cara
manajemen isu maupun teknik strategi Public Relations. Apabila tim crisis
centre menggunakan pedoman yang berisi tata cara penanganan isu, maka
kendala berupa kurangnya kecepatan merespons isu dan pilihan taktik
untuk menangani isu akan terselesaikan. Tim crisis centre bisa
menggunakan buku seperti buku karya Rachmat Krisyantono yang
berjudul Public Relations & Management Crisis dan Firsan Nova berjudul
Crisis Public Relations. Di kedua buku tersebut dibahas secara lengkap
mengenai metode-metode menghadapi isu dan disertai dengan pengalaman
penanganan isu dari berbagai organisasi yang dikutip oleh penulis buku.
5. Tim crisis centre harus menegaskan kembali tugas dan peran dari masing-
masing anggota di tim crisis centre dan orang-orang yang menentukan
agenda setting media. Selain sebagai fungsi produksi, substansi dan
distribusi/network, Tim crisis centre sebaiknya dibagi kembali ke
beberapa kelompok khusus, misalnya per orang fokus menangani isu
agama, isu ekonomi, isu sosial, isu pendidikan dan isu lainnya agar tidak
terjadi penumpukan tugas.
DAFTAR PUSTAKA
Agung Wasesa, Silih. 2005, Strategi Public Relations. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.
Agus, Bustanuddin. 2006. Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofisdan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
Cangara, Hafied. 2016. Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT RemajaRosdakarya
___________. 1992. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta:PT Bumi Aksara.
Heryanto, Gun Gun, Komunikasi Politik di Era Industri Citra. 2010. Jakarta: PTLasswell Visitama.
John Fiske. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi-Edisi Ketiga. Jakarta: RajawaliPers.
Kasdi, Abdurrahman. Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum: Mencari FormatIslamisasi Ilmu Pengetahuan. Jakarta: UIN Jakarta Press.
Krisyantono. Rachmat. 2012. Public Relation & Management Crisis. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Lesmana, Tjipta. 2009. Dari Era Soekarno Sampai SBY. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.
Maleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
Nimmo, Dan. 2010. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
___________. 2011. Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nova, Firsan. 2011. Crisis Public Relations: Strategi PR menghadapi krisis,mengelola isu, membangun citra dan reputasi perusahaan. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
P. Malau, Hilman Rosyidin, Wahyo Pradano, Soedarno SW. 1994. PendidikanPancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Aries Lima.
Presidenri.go.id, Tim. 2016. 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: AkselerasiMewujudkan Indonesia Sentris. Jakarta: Kantor Staf PresidenRepublik Indonesia.
Riswandi. 2009. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ruslan, Rosady. 2002. Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi danAplikasi edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Sunardi, Bambang Tri Purwanto. 2010. Membangun Wawasan Kewarganegaraan.Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Widjaja, A. W. 1986. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Jakarta: PT BinaAksara.
Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia
WEBSITE
http://kbbi.web.id/
http://kpu.go.id
http://ksp.go.id
http://nasional.kompas.com/
http://republika.co.id
http://setkab.go.id
http://www.jawapos.com
https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id
http://www.tribunnews.com
jdih.ristekdikti.go.id
pro.similarweb.com
statshow.com
LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA
1. Wawancara dengan Dimas Oky Nugroho (Staf Khusus Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia) pada hari Selasa, 25 Agustus 2017 di
Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
Q: Bagaimana strategi di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam
menghadapi isu keagamaan?
A: Pertama tentunya isu keagamaan ini yang harus kita bedah yang digunakan
untuk tujuan-tujuan politik dalam sebuah kacamata moral idealistik itu tidak
benar, tidak baik, dan tidak produktif karena cenderung membodohi, memecah
belah, mengakibatkan keterbelahan dan saling tidak percaya antar masyarakat. Isu
keagamaan menjadi sebuah isu politik yang sangat serius. Karena bagaimanapun
kita harus memahami bahwa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang sangat
majemuk dan terdiri dari banyak suku, agama lalu negara kepulauan dimana
proses pembangunannya masih berlangsung. Artinya, dalam konteks nation state
building maka dibutuhkan kebersatuan atau keguyuban. Bagaimana kita mengolah
multikulturalisme dan pluralisme menjadi sesuatu yang produktif untuk
meningkatkan kinerja negara dalam hal ini melayani publik dan melindungi
segenap masyarakat, kemudian menyediakan pelayanan kesejahteraan umum dan
seterusnya. Lalu memerangi korupsi, kemiskinan ini yang menjadi konsern
presiden Jokowi. Bagaimana menghadapi situsasi ini maka yang harus diantisipasi
Kantor Staf Presiden pertama harus lebih mengidentifikasi secara cepat, pemetaan
secara cepat isunya. Isu apa yang menjadi pemicu dan juga menjadi landasan
persoalan dari munculnya isu sentiment keagamaan yang terjadi dalam
masyarakat saat ini. Dan dari situ kita mencoba untuk menyelesaikan satu persatu
segala permasalahan. Nah, salah satu yang menjadi konsern pemerintahan Jokowi
dan secara umum khususnya Kantor Staf Presiden adalah melihat persoalan
ketimpangan sosial, antara yang punya dan yang tidak punya itu luar biasa gape
nya sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial,
khususnya masyarakat kelas bawah sering terlusulut dan terprovokasi. Kedua, kita
juga melihat betapa rentannya kelas menengah kita. Dari kedua kelas ini yang
tadinya kita berharap mereka berpikir rasional tapi mereka ternyata gampang
tersulut informasi atau berita-berita yang sifatnya provokatif. Maka, setelah tadi
melakukan identifikasi, pemetaan, research lalu kemudian melakukan verifikasi
yakni memverifikasi dengan mencoba menetralisir berita-berita yang sifatnya
hoax. Ketiga, melakukan sosilisasi yaitu kebijakan pemerintah yang sifatnya atau
kaitannya untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, yaitu memberitahu
projek-projek pembangunan baik itu pembangunan keras dan lunak, lunak seperti
pembangunan kemanusiaan dalam hal pendidikan. Keempat, adalah melakukan
pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat dengan memberikan pemahaman,
pengertian, mencoba untuk merangkul bahwa sesungguhnya pemerintah dalam hal
ini pemerintah negara berada di atas segala golongan masyarakat yang mencoba
untuk melakukan sebuah kebijakan yang sangat adil agar dampak dari segala
pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kelima, penegakan hukum.
Kita berkoordinasi dengan aparat, institusi hukum, bila ada tindakan-tindakan
yang melanggar hukum harus ditindak. Yang harus digaris bawah adalah
pendekatan interpersonal mengenai komunikasi politik antara pemerintah dengan
tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh masyarakat itu bisa dilakukan.
Q: Apa kegiatan yang dilakukan Kantor Staf Presiden yang berhubungan dengan
media massa terkait penanganan isu keagamaan?
A: Disini ada kedeputian IV bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi,
dan staf khusus yang mengerti komunikasi politik, kepala staf juga membentuk
krisis center yang tujuannya melakukan agenda setting, melakukan identifikasi
pemberitaan di media konvensional maupun sosial media.
Tanda Tangan,
Dimas Oky Nugroho
2. Wawancara dengan Agustinus Eko Raharjo (Tenaga Profesional
Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
sekaligus Penanggung Jawab Website ksp.go.id dan Media Sosial
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia) pada hari Selasa, 25
Agustus 2017 di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta
Q: Bagaimana strategi melalui saluran komunikasi massa atau media massa milik
Kantor Staf Presiden?
A: Oh ya, dari media kita punya media sosial itu ada twitter, fanpage facebook,
instagram kemudian website ksp.go.id dan presidenri.go.id. Disitu kita
mendiseminasikan menyebarkan hal-hal yang positif untuk mencegah perpecahan.
Saya admin tunggalnya untuk twitter acara-acara presiden terkait agama kita suka
ngasih hashtag kan misalnya jaga kemajemukan, jaga kebersamaan, seperti itulah
jadi memberikan hastag yang pas.
Q: Sebelum informasi itu diseminasikan apa ada penggunaan agenda setting?
A: Kami rapat seminggu sekali untuk menentukan agenda setting pada berita.
Tadi pun kita rapat untuk website presidenri.go.id. Kemudian kita disitu
memutuskan berita kita seperti apa. Dalam hal ini misalnya lagi ramai isu-isu
keagamaan, kita jaga supaya pluralisme supaya semangat-semangat kebangsaan
tetep ada. Tetep jadi narasi utama lah istilahnya itu. Jadi, kita jaga disitu. Kita
lewat rapat-rapat agenda setting itulah pertempuran atau misalnya usul-usul apa
itu semua dilakukan di rapat agenda setting setiap hari jam 10 pagi. Tadi kita rapat
tim presidenri.go.id. karena kita media online maka kita harus cepat. Di krisis
center juga kita rapat 2 hari sekali, isu-isu apa yang ada, kita membahas apa yang
kira-kira menjadi ancaman dalam tanda kutip termasuk isu-isu keagamaan,
termasuk isu-isu yang sesuai dengan apa yang menjadi masalah terakhir ini.
Apalagi sekarang habis pilkada, terancam lagi kita. Biasanya kan ketemu tuh di
twitter ada hoax atau apa yang mengancam. Sekarang lagi rame tuh apa coba di
broadcast. Ada juga mention di twitter, ‘kenapa kok masjid-masjid dikuasai HTI?’
itu terus terang saya menerima itu. Nah itu, kita harus menjelaskan secara positif.
Misalnya ada yang bilang ‘bubarkan Pak HTI’ nah yang seperti itu kita harus
netralkan. Yang penting harus tetap ada di jalurnya untuk menjaga nasionalisme
itu.
Q: Bagaimana tanggapan dan efek terhadap masyarakat mengenai informasi
yang telah disampaikan?
A: Positif. Orang pola pikirnya akan menjadi lebih baik. Selama ini tersekat-sekat
akhirnya mereka mendapat penjelasan dari website ksp.go.id atau presidenri.go.id
terus kemudian twitter, facebook segala macam. Kalau selama ini mereka
berpikir, oh ternyata presiden begini ya, yang dulu ada isu tenaga kerja cina, wah
ada 10 ribu warga cina yang menjadi TKA. Ternyata setelah dijelaskan tidak
seperti itu. misalnya contoh isu keagamaan sekarang seperti kasus Pak Ahok.
Misalnya ada yang beranggapan ‘Jokowi terlalu membela Ahok’, nah disitu kita
menjelaskan ternyata Jokowi netral. Bahkan tau gak, kan kemarin pemilihan
Gubernur DKI Jakarta itu tanggal 19 April nah tanggal 15 April itu hari Sabtu.
Coba di cek. Jadi kan ini pemilihan (menunjuk tanggal 19 April pada kalender),
ini gubernurnya masih PLT namanya Sonny kan Sumarsono. Ini Ahok 16, 17
Ahok, Ahok, Ahok gubernurnya (menunjuk tanggal 16, 17) sampe sekarang Ahok
gubernurnya kembali karena masa tenang. Waktu itu ada rencana Presiden akan
meresmikan masjid raya, masjid besar di Cengkareng, Kalideres, Daanmogot itu
harusnya tanggal 16. Nah, temen-temen yang lain dari kelompok muslim di
twitter segala macem menganggap itu kampanye. Karena saat itu kan gubernurnya
Ahok nih, otomatis nanti Ahok yang ikut meresmikan masjid bersama Presiden.
Kalau Jokowi meresmikan sama Ahok ini nanti dianggap Jokowi berpihak atau
mempromosikan supaya orang-orang memilih Ahok. Misalnya ‘iniloh Ahok
sudah membangun buat orang Islam, masjid Islam yang gede banget di
Daanmogot’. Nah jadi nanti mereka lihat Jokowi diajak dan memilih Ahok. Dyn
syamsudin, ketua Muhammadiyah dulu yang sekarang MUI, dia berharap ‘mbok
ya diundur peresmiannya sehari setelah pilkada’ agar tidak terkesan politis dan
dianggap mempromosikan Ahok gitu. Tapi luar biasa, saya memberitakan di
facebook, twitter dan website presiden karena sama Jokowi itu tetap diresmikan
tapi di tanggal 15 saat gubernurnya masih Sumarsono. Jadi pendampingnya saat
peresmian itu Sonny, luar biasa presiden. Gak ada Ahok dateng. Dia masih cuti
gak jadi gubernur. Padahal orang-orang mintanya setelah pilkada, tapi presiden
tetep meresmikan pada saat Ahok masih cuti, presiden menentukan tanggal 15
disaat gubernurnya masih PLT yang bukan Ahok. Akhirnya dari situ kita berharap
mengubah agar orang-orang berpikir ‘gak bener lah Presiden berpihak, membela,
mempromosikan atau segala macem seperti itu. itu contoh-contoh nyata.
Q: Bagaimana tahap pengidentifikasian isu?
A: Kita lewat rapat, lewat grup. Misalnya ini isu ternyata berbahaya,ini ternyata
bermasalah. Kami juga berkoordinasi lewat grup whatsapp. Pertama
mengelompokan isu-isu tersebut. Selanjutnya bagaimana kita menyerang,
bagaimana kita mengcounter isu dengan menggunakan kontra narasi. Akhirnya
ketemulah penentuan tugas untuk masing-masing tenaga profesional. Kemudian
ada evaluasi kira-kira sudah turun belom, evaluasi dilakukan melalui rapat. Hal itu
dijelaskan secara teknis, dipaparkan isu-isu dalam twitter udah masuk atau belum.
Q: Apa kegiatan internal Kantor Staf Presiden yang dilakukan dalam menghadapi
isu keagamaan?
A: Kami rutin rapat dua hari crisis center, tapi bisa juga dipercepat, tergantung.
Q: Selain media milik Kantor Staf Presiden, apa komunikasi massa lainnya yang
dilakukan melalui media konvensional misalnya sejenis konferensi pers atau
pidato?
A: Kalau itu pada situasi-situasi tertentu saja. Misalnya Presiden waktu itu ketemu
JK memberitahu tidak usah takut pilkada. Ketemu sama Kapolri sama semuanya.
Bilang jangan khawatir, dan sebagainya.
Q: Bagaimana urutan proses diseminasi informasi ke masyarakat?
A: Pertama kita rapat, memetakan isu narasinya, ketemu control narasinya apa,
keluarlah ini akan kita keluarkan lewat media apa. Lewat media resmi atau tidak
resmi. Kalau resmi misalnya kita punya akun medsos, website, akun-akung KL.
KL itu maksudnya Kementerian Lembaga ya. Kita punya grup kan ini di
whatsapp. Saya punya grup ini namanya mimin medsos. Itu isinya admin medsos
kementerian lembaga. Saya masuk grup ini, semuanya ada disini ada adminnya
Menkopolhukam, Menkominfo, semuanya ada disini. Nah grup-grup itu termasuk
penyebaran informasi yang tidak resmi. Sesuai dengan tulisan, kalau tidak etis ya
tidak dari website. Yang tidak resmi juga dari seminar, acara konferensi pers dan
Forum Group Discussion (FGD).
Tanda Tangan,
Agustinus Eko Raharjo
3. Wawancara dengan Alois Wisnuwardhana (Tenaga Profesional
Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
sekaligus Penanggung Jawab Website presidenri.go.id dan Ketua Tim
Crisis Centre) pada hari Selasa, 25 Agustus 2017 di Bina Graha,
Kantor Staf Presiden, Jakarta
Q: Bagaimana strategi komunikasi politik Kantor Staf Presiden dalam
menghadapi isu keagamaan melalui media massa?
A: Jadi kita ada dua pendekatannya, 1 yang sifatnya responsive yang 1 sifatnya
proaktif. Responsive itu artinya kita misalnya terima issue yang berkaitan tentang
kantor atau dengan pemerintah atau dengan presiden, itu informasi yang nggak
benar ya kita melakukan klarifikasi, klarifikasi itu bisa lewat kita langsung, bisa
lewat kementrian, atau kita bisa bersama dengan kementrian untuk kemudian
bikin bareng sama sini untuk menjelaskan, kalau yang proaktif itu lebih banyak
menyampaikan capai capaian kinerja pemerintah yang sudah mencapai ini
mencapai itu begitu nah itu lebih bersifat proaktif.
Q: Kalau buat isu keagamaan itu sendiri ada nggak proses untuk menajemen isu?
A: Sama mau siapapun sebenarnya sama polanya sama juga gitu misalnya Jokowi
komunis, Jokowi dimana-mana sholat jumat lah ini lah itu lah, pergi pesantren.
Q: Itu di media massa gimana memberitakannya?
A: Kalau di media massa (Cetak, TV) kita tidak mengontrol kita hanya lewat
medsos-medsos saja
Q: Dari medianya ksp?
A: Iya dari media ksp, presiden ri lah
Q: Ada nggak agenda setting khusus sebelum didiseminasikan informasinya ?
A: Sebenernya kan mulai tahapnya kan narasinya apanih, tentang keagamaan
misalnya trus contohnya apa sih. Dari situ terus kita buat setting agenda, setting
agenda biasanya merefleksikan narasi tunggalnya apa lalu kita setting muncul lagi
kebawah dalam bentuk program atau kegiatan kegiatan gitu. Lebih diberitahu
berita-berita pencapaian.
Q: Apa ada evaluasi setelahnya?
A: Ada, kita kan punya monitoring tools. Jadi isu ini responnya seperti apa. Mau
yang responsive atau yang proaktif kita monitor terus.
Q: Itu ada di medsos juga?
A: Dari media online. Media online itu media media yang internet, konvensional,
apa pokoknya media yang ada di internet deh setiap hari.
4. Wawancara dengan Alois Wisnuwardhana via email (Tenaga
Profesional Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan
Diseminasi Informasi sekaligus Penanggung Jawab Website
presidenri.go.id dan Ketua Tim Crisis Centre) pada hari Sabtu, 28
Mei 2017
Q: Kapan tim crisis centre dibentuk?
A: 24 Desember 2016
Q: Apa di dalam tim crisis masih dibuat tim khusus untuk menangani masing-
masing isu? (Misalnya per orang menangani isu agama, isu ekonomi, isu sosial)
A: Tidak dibagi berdasarkan isu, tetapi berdasarkan fungsi (produksi, substansi,
distribusi/network).
Q: Apa ada petunjuk pelaksanaan atau buku pedoman yang digunakan KSP
dalam menghadapi isu?
A: Tidak ada buku pedoman. Pelaksanaan dilakukan koordinasi berdasarkan
meeting rutin.
Q: Kalau ada, apa isi petunjuk atau buku pedoman tersebut?
A: Tidak ada.
Q: Apa ada penanganan yang sama antara isu agama dengan isu yang lainnya?
A: Sama saja, tetapi untuk isu agama, ada fokus perhatian ekstra, mengingat
isunya sangat sensitif.
Q: Selama berada di crisis centre, isu apa yang paling krusial atau paling penting
untuk diselesaikan?
A: Isu tentang TKA China, isu tentang Jokowi komunis, isu tentang Jokowi
antiislam.
Q: Apakah ada satu contoh isu yang ditangani dan berhasil terselesaikan dengan
baik?
A: Isu tentang TKA China, isu tentang kenaikan tarif listrik, dan isu tentang
kenaikan harga BBM.
Q: Apakah pernah ada isu yang berkepanjangan?
A: Isu tentang Jokowi komunis berkepanjangan, karena masih ada kelompok yang
secara intensif dan sistematis memproduksi isu tersebut untuk kepentingan
tertentu.
Q: Apakah KSP memiliki waktu tertentu untuk membahas isu bersama presiden?
A: Tidak ada.
Q: Apakah presiden selalu menerima rekomendasi penanganan isu dari KSP (tim
crisis centre)? Kalau kemudian rekomendasi tidak diterima, apa yang dilakukan?
A: Dilakukan melalui Kepala Staf Kepresidenan.
Q: Apa latar belakang masing-masing anggota tim crisis centre (sebelum di
KSP)?
A: PNS dari Kemenag, Peneliti, Jurnalis, Profesional, NGO, Fresh Graduate.
Q: Berapa total anggota KSP yang tergabung di tim crisis centre?
A: 12 orang
Q: Apa ada kendala yang pernah terjadi di KSP selama menangani isu?
A: Kecepatan merespons isu, dan pilihan taktik untuk menangani isu.
Q: Bagaimana koordinasi dengan media dalam penanganan isu?
A: Melalui jaringan yang dimiliki oleh anggota tim, maupun melalui jaringan
media di Biro Pers Kepresidenan.
Q: Apa hubungan KSP dengan media sudah tergolong baik?
A: Baik, tapi harus ditingkatkan.
Q: Apa informasi yang didiseminasikan oleh KSP sudah dapat diterima oleh
masyarakat dan media?
A: Terdiseminasikan, tetapi perlu ditingkatkan.
Q: Apa informasi yang disebarkan melalui media KSP pernah mempengaruhi
agenda publik dan agenda media?
A: Ya. Sering.
Tanda Tangan,
Alois Wisnuwardhana
5. Wawancara dengan Niken Kristiawan Rachmad, (Praktisi Public
Relation sekaligus Direktur Komunikasi dan Komisaris di PT HM
Sampoerna Tbk) pada hari Sabtu, 29 April 2017 di Universitas Prof.
Dr. Moestopo, Jakarta
Q: Bagaimana seharusnya strategi komunikasi politik yang harus dilakukan oleh
kantor staf presiden dalam menghadapi isu keagamaan menurut tanggapan Anda
sebagai praktisi Public Relation?
A: Pada prinsipnya tugas Public Relation (PR) itu adalah menyampaikan apa yang
terbaik. Apalagi untuk pemerintah itu apa yang terbaik bagi seluruh umat atau
rakyat. Nah, kembali kepada dasar-dasar negara kalau memang walaupun dari sisi
agama tapi dasar negara kita kan pancasila. Jadi memang Undang Undang dasar
kita itu harus sebagai sumber dari segala informasi atau pernyataan yang akan
disampaikan dan sebagai pemerintah juga harus tetap diatas segala kepercayaan
dan agama. Karena kita memang dari dulu mengakomodir semua aliran
kepercayaan kalau tidak salah. Jadi, itu yang harus tetap dilakukan walaupun ada
mayoritas atau minoritas jadi sebagai seorang praktisi PR di dalam lingkup negara
itu memang mayoritas harus dikelola dengan baik jadi di suarakan sesuai dengan
porsinya tanpa harus mengecilkan arti minoritas.
Q: Bagaimana proses atau tahap-tahap dari manajemen isu yang seharusnya
dilakukan oleh praktisi PR atau kantor Staf Presiden dalam menghadapi isu?
A: dalam proses manajemen artinya dalam menyusun strategi dan sebagainya, jadi
kalau strategi itu harus ada visi dan misi kemudian siapa yang akan dituju,
targetnya siapa, khalayaknya siapa yang akan dituju karena tidak selalu bahasa
atau strategi itu sama semua, misalnya targetnya mau ke Internasional harus sama
seperti ini, target dalam negari harus beda-beda lagi karena harus sesuai dengan
target khalayak sasaran itu.
Q: Dalam menghadapi isu keagamaan, apa yang paling penting yang harus
diperhatikan oleh para praktisi Public Relation pemerintah atau Kantor Staf
Presiden?
A: Karena negara ini memang dari dulu menghormati semua dasar agama jadi
praktisi pun harus menjadi corong dari pemerintah yaitu menghormati segala
keyakinan dan kepercayaan yang ada. Apabila itu terjadi suatu kekeliruan ya
harus dinyatakan itu keliru bukan berarti kalau itu misalnya ah sudah dilupakan
saja atau tidak bisa demikian. Harus ada ketegasan dalam hal ini ya karena kalau
harus ranah hukum ya ranah hukum tapi apabila bisa diatas dengan saling
menghormati masing-masing kepercayaan ya itu harus dilakukan. Karena
pemerintah disini adalah harus diatas segala-galanya tidak bisa memihak ke satu
bagian saja
Q: Di setiap instansi pemerintah, termasuk Kantor Staf Presiden itu punya media
sosial atau websitenya masing-masing. Menurut tanggapan Anda sebagai praktisi
PR, bagaimana seharusnya penggunaan media-media tersebut untuk menghadapi
isu keagamaan?
A: ini memang suatu hal yang sangat pelik. Karena penggunaan media sekarang
ini sepertinya out of control ya, sudah diluar perhitungan semuanya karena
penggunanya sudah begitu luas dan masuk ke semua orang sudah pakai
handphone ya yang canggih yang bisa menyerap semuanya. Penggunaan ini
memang harus bijak dan harus berhati-hati karena kita tidak bisa lagi memilah
siapa yang akan melihat ini. Bisa anak kecil, bisa orang tua, bisa orang-orang
yang kurang berpendidikan, bisa orang-orang yang canggih pendidikannya. Jadi
tidak bisa memilih ini harus dilihat dari kelompok ini saja. Memang harus bijak,
berhati-hati, kembali lagi kepada saling menghormati dan tetap menyampaikan
kebenaran. Apa yang harus disampaikan, karena sulit sekali bagi pemerintah kita
dalam hal ini tidak bisa dinyatakan sebagai negara islam saja atau non islam saja,
tapi kita harus mencakup semuanya.
Tanda Tangan,
Niken Kristiawan Rachmad