strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
TRANSCRIPT
Isi Presentasi
I. Situasi Kemiskinan di Indonesia
II. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
III. Kebijakan dan Strategi Peningkatan dan
Perluasan Pelayanan Dasar bagi
Masyarakat Miskin dan Rentan
2
Kerentanan & Kesenjangan
4
Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita, 2008-2012
Sumber: BPS &TNP2K
• Jumlah penduduk rentan 2x jumlah penduduk miskin
• Hanya 20% penduduk terkaya mengalami pertumbuhan diatas rata2 nasionl
• *) Rata- rata pertumbuhan pengeluaran per kapita
*)
Ketimpangan antar Wilayah
5Sumber: Susenas 2013-2014
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
Ace
h
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Kep
ula
uan
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Ban
gka
Bel
itu
ng
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
DK
I Jak
arta
Jaw
a B
arat
Ban
ten
Jaw
a Te
nga
h
DI Y
ogy
akar
ta
Jaw
a Ti
mu
r
Bal
i
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
Sula
wes
i Uta
ra
Go
ron
talo
Sula
wes
i Te
nga
h
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Bar
at
Sula
wes
i Te
ngg
ara
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Pap
ua
Bar
at
2014 2013
Ketimpangan antar Kelompok
6
0
20
40
60
80
100
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
57.5
81.889.7 93.2 96.6
29.7
57.266.2
79.188.1
Persalinan nakes
Persalinan di fasilitas kesehatan
Kesehatan Ibu
Kesehatan Anak
0
20
40
60
80
100
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
48.966.5 66.6 73.7 73.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun
95.9
81
42.9
4.8
99.494.9
75.3
33.1
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
AKSES PENDIDIKAN:
• Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih
tua
AKSES KESEHATAN:
• Kesenjangan antar kelompok pendapatan pada
kesehatan ibu dan anak
Imunisasi dasar lengkap
Angka Partisipasi Sekolah
Sumber : SDKI 2012
Sumber : Susenas 2012
Ketimpangan antar Kelompok
7
Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah
kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif
0
10
20
30
40
50
60
Ketidakmampuandalam mengakses
penerangan
Ketidakmampuandalam mengkases
air bersih
Ketidakmampuandalam mengakses
sanitasi
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
0
10
20
30
40
50
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
46.2
34.226.5
19.810.6
Akses identitas hukum: Akte Kelahiran
• 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir
• Ketidakpemilikan akta kelahiran menghambat akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan
perlindungan sosial
Akses penerangan, air bersih, sanitasi
7
Sumber: Susenas, 2012
Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
RPJMN 2015-2019
RPJPN 2005-2025
RPJMN
2015-2019
MP3KI 2013-2025
RPJMN
2005-2009
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2020-2024
Evaluasi
RPJMN 2010
- 2014
2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024***
8,2 9,0 – 10,5** 7,0 - 8,0 4,0 – 5,0
14,15 - 15,97 10.96*
Target
Realisasi
Background
Study RPJMN
2015 - 2019
Rancangan RPJMN
Teknokratis
* Kondisi September 2014
** Sasaran tingkat kemiskinan berdasarkan APBN 2014 9-10,5% dan RKP 2015 adalah
9-10 persen 9
Tiga Strategi besar difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin: (1)
perlindungan sosial sebagai ‘bantalan’ (2) pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar
(UU Sosial) (3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
SISTEM
PERLINDUNGAN
SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
PENINGKATAN
PELAYANAN
DASAR
PENGEMBANGAN
PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
Jaminan Sosial
Bantuan Sosial
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Dasar
Peningkatan Akses &
Kualitas Pelayanan
Aset
Manusia
Aset
fisik
Aset
SDA
Aset
Finansial
Aset
Sosial
Peningkatan
Kesejahteraan
Pengembangan Mata
Pencaharian Masyarakat
PRASYARAT
KEBERHASILANStabilitas Makro
Kelembagaan yang kuat
di pusat dan daerah
Koordinasi yang selaras antara
K/L, Pemda, Swasta/BUMN 10
Strategi Utama
Penanggulangan Kemiskinan
Paket Pelayanan Dasar untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan
11
Urusan Wajib Berkaitan denganPelayanan Dasar (UU 23 / 2014)
Paket Pelayanan Dasar untukMasyarakat Miskin dan Rentan
(RPJMN 2015-2019)
• Pendidikan• Kesehatan• Pekerjaan umum dan
penataan ruang• Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman • Ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat
• Sosial
• Identitas Hukum• Pendidikan• Kesehatan• Infrastruktur dasar: air
bersih, sanitasi, perumahan
• Sosial
Kerangka Hukum
13
UU 23 / 2014
Pembagian urusan
Keuangan
Pelayanan publik
Partisipasi Masyarakat
Inovasi daerah
Peran kecamatan
Informasi pemerintahan
UU 6 / 2014
Prinsip
Tujuan
Sumber daya
Musdes
Swakelola
Melalui kerangka hukum ini :
a. Menyediakan kesempatan bagi daerah untuk fokus dalam meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar.
b. Memberikan kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi subsidiaritas dan co-
produksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN PEMERATAAN
2. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Pengembangan mata pencaharian
Sistem pendukung penghidupan
Usaha mandiri
KerjaFinancial inclusion
Akses pasar
DAPM PRISMA
1. Perlindungan Sosial yang Komprehensif ------- berada di bawah koordinasi Dit. PKM
3. Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Tata KelolaAkses dan
kualitas layanan
Pemberdayaan Masyarakat
Penguatan Kapasitas
Pemda
Efektivitas Sinkronisasi
Prog/ Keg
P3BM + SIMPADU
Program/ Kegiatan
Sektor
Partisipasi Masyarakat
PNPM Generasi
1.PKKPM-PIE2.KUBE3.Pengembangan Tenaga Kerja Rentan4.Pemberdayaan u/ Sekaya Maritim5.Penghidupan Berkelanjutan Usaha Mikro
Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan Penguatan sistem dan kelembagaan dalampemenuhan pelayanan dasar yang efektif danefisien bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa).
RuangLingkup
Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraanpelayanan dasar.
Peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatanpelayanan dasar pada masyarakat miskin dan rentan.
Partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhanpelayanan dasar, melalui pemberdayaan.
16
• Beberapa prinsip utama dalam implementasi frontline approach dalam peningkatan dan perluasan pelayanan dasaradalah :
a. Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Sosial
b. Pengembangan Akuntabilitas Pemerintah dan PenyediaLayanan
c. Inovasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lokal)
d. Dukungan Sumber Daya dan Kebijakan yang Kondusifsecara Horizontal & Vertikal
e. Umpan balik dan analisa yang berkesinambungan antarstakeholders terkait layanan dasar.
• Intervensi utama yang dilakukan:
a. Penguatan peran kecamatan shg responsif dan dapatmengidentifikasi masalah serta solusi dalampenyelenggaraan pelayanan dasar.
b. Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapatberpartisipasi aktif dalam mengakses pelayanan dasaryang berkualitas
• Hal ini akan didukung dengan penguatan sistem dan kapasitasstakeholders lokal : pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan CSO, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanandasar.
Konsep Implementasi Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
19
KECAMATAN yang responsif dan dapatmengidentifikasi masalah dan solusi untukmeningkatkan penyelenggaraan pelayanan
dasar
PELAYANAN DASAR
MASYARAKAT yang berdaya dan dapatmengakses pelayanan dasar yang
berkualitas
Penguatan sistem dan kapasitas pemerintah daerahdalam penyelenggaran pelayanan dasar bagimasyarakat miskin dan rentan sesuai dengan
konteks lokal
Mekanisme Akuntabilitas Sosial
20
Masyarakat miskin dan rentan
• Mekanisme umpan balik, e.g. community score card, sistempengaduan
• Maklumat pelayanan
• Badan Penyantun Puskesmas, Komite Sekolah
• Multistakeholder Forum
Penyedia layanan
Meningkatkan kualitas layanan dantanggapan terhadap masyarakat miskin
dan rentan
Pemerintah daerah
Memprioritaskan pemenuhanpelayanan dasar bagi masyarakat
miskin dan rentan dalam perencanaandan penganggaran
Perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
CSOPendamping
• Fasilitasi PeningkatanPemahaman Masyarakatthd Pelayanan Dasar.
• Pengumpulan data berbasis masyarakat.
• Mitra kritis dalammemantauprogram/kegiatanpemerintah terkaitpelayanan dasar.