strategi nasional peningkatan mutu pelayanan …
TRANSCRIPT
Disampaikan pada Acara Seminar Online (Webinar) KARS, Jakarta, 14 Januari 2020
STRATEGI NASIONAL
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN RUMAH SAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Fokus Pembangunan
PN III : Peningkatan SDM
Berkualitas & Berdaya Saing
Proyek Prioritas & Kegiatan Prioritas dalam Program Prioritas Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan
Kesehatan
SASARAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (1)
SASARAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3Memingkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (2)
Design & Layout: Lydia Okva Anjelia, S.I.KomDesign & Layout: Lydia Okva Anjelia, S.I.Kom
•Pemerataan Fasyankes dasar dan rujukan yang bermutu
Terlaksananya akreditasi fasyankes yang merata
Terlaksananya pengukuran mutupelayanankesehatan di fasyankes
•Penyempurnaan sistem akreditasi (Pemberdayaan Dinas
Kesehatan, Standar dan Instrumen Akreditasi – promotif& preventif, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei)
Logframe Ditjen Yankes
Meningkatkanpemerataanpelayanankesehatan dasardan rujukan yang bermutu bagimasyarakat
STRATEGI PENINGKATAN MUTU 2020 - 2024 INTERVENSISTRATEGI
•Penguatan Sistem Manajemen Mutu
INTERVENSI PENINGKATAN MUTU RUMAH SAKIT
12 INDIKATOR
MUTU RUMAH
SAKIT
REGISTRASI & LISENSI SESUAI
REGULASI
PENILAIAN
AKREDITASI
TATA KELOLA DAN
KEPEMIMPINAN
Sarana
Prasarana
Alat Kesehatan
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Waktu tanggap pelayanan sc emergensi
Waktu tunggu Rawat Jalan
Penundaan Operasi Elektif
Kepatuhan waktu visit dokter penanggungjawab pelayanan
Pelaporan hasil kritis laboratorium
1
2
3
4
5
6
Kepatuhan penggunaan formulariumnasional
Kepatuhan Kebersihan tangan
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasienjatuh
Kepuasan pasien dan keluarga
Kecepatan waktu tanggap komplain
7
8
9
1
0
1
1
1
2
Sumber Daya
Kesehatan
PENELITIAN TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATANDI 137 NEGARA
FAKTA TENTANG LAYANAN KESEHATAN DI DUNIA
• Di negara berpenghasilan tinggi, 1 dari 10 pasien alami KTD selamaperawatan.
• HAI’s
• Negara penghasilan tinggi : 7 dari 100 pasien rawat inap di RS
• Di negara berkembang : 1 dari10 pasien
• Resistensi antibiotik menjadi isubesar kesmas global, sebagianakibat penyalahgunaan & penggunaan antibiotik yang berlebihan di fasyankes
• Secara global, biaya yang diakibatkan oleh
medication error adalah sebesar 42 milyar USD
tiap tahunnya, belumtermasuk turunnya
pendapatan dan produktivitas atau biaya
perawatan yang tak terhindarkan
• WHO memperkirakan bahwa sekitar 303.000 ibu
dan 2.7 juta bayi meninggal tiap tahun karena
persalinan akibat penyakit yang seharusnya
dapat dicegah.
• Sekitar 40% fasyankes di negara berpenghasilan
rendah dan menengah kekurangan air bersih dan
20% kekurangan sanitasi
• Cakupan terapi hipertensi masih rendah,
berkisar antara 7-61% menunjukkan adanya
masalah dlm mutu layanan
Delivering Quality Health Services: A Global Imperative For Universal Health Coverage, WHO 2018
10
Sumber: SRS, 2016
2010K4 : 61.4
%
2013K4 : 70 %
2018K4 : 74.1
%
183
Delivering Quality Health Services: A Global Imperative For Universal Health Coverage, WHO 2018
REGULASI TERKAIT MUTU PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Permenkes Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Pedoman Nasional Praktek Kedokteran
- Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban Pasien
- Kemenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal di Rumah Sakit
- Permenkes Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- Permenkes Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- Permenkes Nomor : 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes
Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
PerjalananPanjang Upaya
PeningkatanMutu Pelayanan
Kesehatan di Indonesia
Tahun Capaian
1988 Implementasi Gugus Kendali Mutu
1989 Pengembangan Quality Assurance oleh PERSI
1994 Implementasi Total Quality Management (TQM)
1995 Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS, dimulai dari 5 layanan, 12 layanan and 16 layanan
2004 Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk fasilitas kesehatan
2005 Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh PERSI dan Kementerian Kesehatan
2007 Uji kompetensi dokter dan dokter gigi
2007 Jakarta Declaration on Patients for Patient Safety in Countries of the South-East Asia
Region
2008 Permenkes tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) RS
2009 Permenkes tentang Rumah Sakit Kelas Dunia dan JCI ditetapkan sebagai lembaga
independen yang melakukan akreditasi RS internasional di Indonesia.
2012 Akreditasi Laboratorium Kesehatan oleh KALK
2012 Permenkes tentang akreditasi RS dan dimulainya implementasi akreditasi RS dengan
KARS versi 2012 (diadaptasi dari JCI edisi 4)
2014 Implementasi JKN
2015 Permenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter
dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2016 Pembentukan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian
Kesehatan
2017 KARS diakui oleh ISQUA sebagai badan akreditasi internasional dan diluncurkannya Standar
Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1
2017 Tahap Awal Penyusunan NQPS Indonesia
1 . Akses dan mutu pelayanan kesehat
2. Ketersediaan & kepatuhan terhadap standar mutuklinis & Keselamatan Pasien
ISU STRATEGIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN- Jumlah & distribusi fasilitas kesehatan & SDM
- Ketersediaan sarpras, alkes & SDM- Definisi & dimensi mutu pelayanan belum seragam
- Tata kelola klinis, akses PNPK- KP & pelayanan kesehatan masyarakat (terkait
konteks UKM & UKP)
3. Budaya mutu di Faskes & Program- Belum ada Upaya peningkatan mutu di Faskes- Seluruh Faskes belum terakreditasi- Akreditasi blm sepenuhnya mendorong budaya
mutu- Pemahaman standar akreditasi- Budaya peningkatan mutu Program
4. Peran dan pemberdayaan pasien, keluarga danmasyarakat
- Masyarakat yang pasif- Pemahaman & literasi masy. tentang mutu & KP- Ketersediaan informasi & akses
5. Penguatan tata kelola, struktur organisasimutu & sistem kesehatan lainnya
- Tata kelola & regulasi terfragmentasi blmspesifik
- Peran & tanggung jawab di Pusat & Daerah- Keterkaitan JKN
6. Komitmen Pemerintah Pusat, Daerah & Pemangku Kebijakan
- Komitmen Pemerintah Pusat & Daerah terkaitanggaran mutu
- Peran pemangku kepentingan- Advokasi
7. Data, Indikator, Sistem Informasi & pengembangan pemanfaatannya
- Berbagai Lembaga mengembangkan indikator mutu& tdk terintegrasi
- Sistem informasi yg beragam & tdk terintegrasi- Penelitian yg berbasis Lembaga- Pemanfaatan untuk pengambil keputusan- Sistem monev & efektivitas peningkatan mutu
Perlu Kebijakan dan Strategi nasionalmutu pelayanan kesehatan (KSN-MPK) / National Quality Policy & Strategy (NQPS) yang menyeluruh sebagai kerangka aksibagi program kesehatan, fasilitaskesehatan, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan dalammenyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan meningkatkan mutu
KERANGKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI MUTU NASIONAL YANG
DIREKOMENDASIKAN WHO
Sumber: Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care. Geneva: World Health organization; 2018
STRATEGI MUTU PELAYANAN
UM
UM
1.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien-masyarakat
Meningkatkan kepatuhan seluruhpenyedia pelayanan pemerintahdan swasta terhadap standarmutu klinis dan keselamatanpasien-masyarakat
Mendorong budaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pada pelaksanaan program kesehatan
Memberdayakan pasien, keluarga dan masyarakat
KH
US
US
1.Menguatkan regulasi, tata kelola, struktur organisasi, sumber daya dan peran seluruhkomponen sistem kesehatanlainnya
Meningkatkan komitmenpemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan
Mendorong pengukuran mutu, penelitian dan pemanfaataninformasi strategis
Di era Jaminan Kesehatan Nasional,
perlu dipastikan pelayanan kesehatan
bermutu bagi seluruh penduduk
Indonesia tanpa hambatan finansial
melalui penerapan Strategi Nasional
Peningkatan Mutu
PENUTUP
TERIMA KASIH