strategi indonesia · • perlambatan terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang,...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN 0
Strategi Indonesia Menghadapi TurbulensiPerekonomian Dunia2020
Malam Silaturahmi ISEIJakarta, 1 November 2019
Outline
StrategiImplementasi APBN 2020
PerekonomianTerkini
KebijakanAPBN 2020
1
2
3
Perekonomian TerkiniPerekonomian Global menghadapi
ketidakpastian, berdampak pada
pelemahan ekonomi di banyak negara
termasuk perekonomian domestik
KEMENTERIAN KEUANGAN
Argentina
US
ChinaJapan
South Korea
UK
EUROZONE
• Belum tercapai kesepakatan perdagangan antara US dan China
• Ancaman impeachment Trump oleh Kongres
Mitigasi Non Deal Brexit :• Proyeksi defisit akan melebar• Ancaman resesi 2020
• Perlambatan Ekonomi• Perang Tarif dengan US
Perang Dagang
Resesi
Ketegangan di Timur Tengah:• Serangan Turki ke pemberontak Kurdi dukungan US di
Suriah• Serangan terhadap tanker minyak Iran (dikhawatirkan
memicu serangan balasan)• Penempatan pasukan tambahan US di Arab Saudi yang
dpt dianggap sbg persiapan serangan ke Iran• Demonstrasi di Irak menuntut perbaikan kondisi
ekonomi
Vietnam
Ancaman downgrade karenapermasalahan institusionalyang berdampakketerlambatan pembayarankewajiban utang
RISIKO GLOBAL
3
EkuadorKrisis Politik akibat penghapusan subsidi
• Krisis politik di Hongkong akibat demonstrasi yang terus berlanjut
• Perang tarif dengan US
• Stimulus moneter The Fed denganpenurunan 25 bps menyebabkanpelonggaran likuiditas global
• Stimulus ECB
• Stimulus PBOC melalui tambahan likuiditas 200 miliar yuan melalui pinjaman ke sistem perbankan dengan tenor 1 tahun
Ekonomi global tumbuh terendahsejak krisiskeuangan global 2008
Pertumbuhan ekonomi global
3,6% 3,0%
3,2%1,1%
Pertumbuhan volume perdagangan global
Proyeksi 2019 Proyeksi 20202018• Proyeksi pertumbuhan
ekonomi global terus direvisike bawah. Dalam 1 tahunterakhir, proyeksipertumbuhan global 2019 turun 0,7 percentage point.
• Perlambatan terjadi baik di negara maju maupun negaraberkembang, termasuk mitradagang utama Indonesia.
• Perlambatan direspon denganpenurunan suku bunga dankebijakan fiskal ekspansif.
Sumber: WEO October, IMF
Dengan risiko turun
Dengan risiko turun
4
3,4%
3,6%5,5%
3,8%
2,2%
3,4%
20172016
Risiko global yang harus diwaspadai Perang
Dagang
ResesiEkonomi
Penurunan Manufaktur &
Investasi
TensiGeopolitik
KEMENTERIAN KEUANGAN
3.2
2.1
6.8
5.3
4.2
7.1
2.3
1.3 1.5
4.5 4.7
6.2
2.3
0.4
6.3
5.1
0.1
6.8
1.2 1.3 1.0
5.0 4.9
2.3
5.5
AS Jerman Tiongkok Indonesia Singapura Vietnam Eropa Inggris Jepang India Malaysia Thailand Filipina
2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2Sumber: Bloomberg
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Terjadi di Banyak Negara
8.0
Sumber: Bloomberg
3.3
3.63.8
3.6
3.0
3.4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f
WEO Apr 2019 WEO Jul 2019 WEO Okt 2019
Sumber: IMF
Outlook Pertumbuhan Global Terus Terkoreksi
Lemahnya
perdagangan
Perang
dagang
Melambatnya
Aktivitas
manufaktur
Tensi
geopolitik
5
TRANSMISI RISIKO KE DOMESTIK
Pasar finansial Aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju
6
-5
0
5
10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Aliran Modal ke Indonesia (miliar dolar)
PerdaganganKinerja neraca non migas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi
Perlambatan ekonomi global berdampak ke perekonomian Indonesia lewat 3 jalur:
Penanaman Modal Asing (FDI)Sentimen negatif global dapat mempengaruhi investor confidence
Quantitative easing taper tantrum Normalisasi suku bunga
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Sem
12
01
9
Perkembangan FDI (USD miliar)
-20-10
0102030
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Sd. S
ep
t-2
01
9
Neraca Perdagangan (USD miliar)
Nonmigas Migas Neraca Perdagangan
Sumber: Haver, *) Agustus
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: BPS
3.35 3.023.61
3.13 3.39
0
1
2
3
4
5
6
7
Jan
Mar
Mei Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
Mei Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
Mei Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
Mei Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
Mei Ju
l
Sep
2015 2016 2017 2018 2019
Inflasi (%, yoy)
Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,05 persen di Q2-2019 didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan kinerja positif lintas sektor, khususnya sektor jasa.
Inflasi juga berada di level terkendali untuk mendukung stabilitas konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Di tengah
perlambatan ekonomi
global, fundamental
ekonomi Indonesia
masih sehat ditopang
oleh permintaan
domestik.
7Sumber: CEIC dan Kemenkeu
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
4.74 5.21 5.01 5.27 5.05
4.88
5.03 5.07
5.17
5.06
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2015 2016 2017 2018 2019
AGGREGATE DEMAND
8
• Kondisi global volatile ekspor Indonesia tertekan • Sumber pertumbuhan Indonesia adalah perekonomian domestik
(konsumsi RT, konsumsi pemerintah, dan investasi )
Arah kebijakan:•Menjaga konsumsi dan daya beli RT, stabilitas pasokan dan harga.•Mendorong investasidengan insentif fiskal, peran kuasi-fiskal, dan partisipasi swasta.•Mendorong ekspor sektor manufaktur dan menggalakkan pariwisata.
57.6
7.6
31.7
Net Ekspor-0.63.7
Konsumsi RT dan LNPRTRata2 2006-2018:5,1%2015: 4.82016:5.02017: 5.02018: 5.12019 S1: 5.3
Konsumsi PemerintahRata2 2006-2018: 5,1%2015: 5.32016: -0.12017: 2.12018: 4.82019 S1: 6.9
PMTBRata2 2006-2018: 6,5%2015: 5.32016: -0.12017: 2.12018: 4.82019 S1: 6.9
EksporRata2 2006-2018: 5,0%2015: -2.12016: -1.72017: 8.92018: 6.52019 S1: -1.8
ImporRata2 2006-2018: 5,0%2015: -6.22016: -2.42017: 8.12018: 12.02019 S1: -7.0
Kue ekonomi didominasi permintaan domestikKonsumsi RT dan investasi sebagai engine of growth
KEMENTERIAN KEUANGAN
AGGREGATE SUPPLY
9
Pertumbuhan ekonomi sektoral
2015 2016 2017 2018 2019 -S1Pertanian 3.8 3.4 3.9 3.9 3.7
Pertambangan -3.4 0.9 0.7 2.2 0.8
Industri 4.3 4.3 4.3 4.3 3.7
Konstruksi 6.4 5.2 6.8 6.1 5.8
Perdagangan 2.5 4.0 4.5 5.0 4.9
Transportasi 6.7 7.4 8.5 7.0 5.5
Akomodasi 4.3 5.2 5.4 5.7 5.7
Informasi dan Komunikasi 9.7 8.9 9.6 7.0 9.3
Jasa Keuangan 8.6 8.9 5.5 4.2 5.9
PDB 4.9 5.0 5.1 5.2 5.1
• Sektor pertanian, industri dan perdagangan selalu tumbuh di bawah rata-rata nasional, padahal total kontribusi terhadap PDB sebesar 46%
• Pertumbuhan sektor pertambangan fluktuatif seiring pergerakan harga komoditas• Sektor jasa selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional
SektorPerubahan share
2006-2015 (%)Share
2019 S1 (%)
Primer -2,8 20,7
Sekunder -3,6 31,7
Tersier 3,2 44,1
Lain-lain 3,2 3,7
10
Transaksi Berjalan (USD miliar)
-17.5 -17-16.2
-31.2
-15.4
-2.0-1.8
-1.6
-3.0
-2.8
-3.2
-2.7
-2.2
-1.7
-1.2
-0.7
-0.2
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2015 2016 2017 2018 S-1 2019
Rasio terhadap PDB (%)
Defisit Neraca Berjalan masih menjadi tantangan
• Defisit transaksi berjalan masih lebar antara lain
disebabkan penurunan surplus neraca
perdagangan serta meningkatnya defisit neraca
jasa dan pendapatan primer.
• Peningkatan daya saing menjadi kunci utama
untuk perbaikan kinerja transaksi berjalan.
• Neraca transaksi modal dan finansial masih
mampu mencatatkan surplus. Namun, pada di
tengah gejolak ekonomi global yang tinggi,
Indonesia harus waspada terhadap risiko
pengetatan likuiditas ketat.
• Indonesia harus terus memperkuat sumber
pembiayaan yang lebih sustainable seperti FDI.
Untuk itu, iklim investasi akan terus diperbaiki.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pelemahan EkonomiJuga tercermin pada melambatnya penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha dan jenis pajak
Realisasi Pajak & Kontribusinya berdasarkan sektor Realisasi Pajak & Kontribusinya berdasarkan jenis pajak(s.d 30 September 2019) (s.d 30 September 2019)
11
795.5 767.8 798.6 847.4 855.4
384.7 428.6 450.2 511.5 556.1
48.4
55.8 56.4
60.4
65.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
2015 2016 2017 2018 2019
% APBNTriliun Rp
Realisasi Belanja KL s.d September, 2015-2019
APBN/APBNP Real. s.d 30 September % thd APBN/APBNP
Kinerja Belanja KL s.d. Triwulan III 2019 memiliki penyerapan yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya
48.5
66.4
76.8
68.0
83.3
75.3
60.8
50.4
68.6
61.4
- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0
KEMEN PU PERA
KEMENHAN
POLRI
KEMENAG
KEMENSOS
KEMENKES
KEMENKEU
KEMENHUB
KEMENRISTEK DIKTI
KEMENDIKBUD
persen thd APBN/P
Kinerja Penyerapan 10 KL Terbesar s.d September, 2017-2019
2019 2018 201712
KEMENTERIAN KEUANGAN
Belanja K/L akan terus didorong agar tetap on track dan produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan instrumen counter cyclical
13
Belanja pegawai K/L s.d 30 September 2019 mencapai 82,3%, lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir
108.2159.1 166.6
194.0 204.2
41.7
52.556.3 57.3 59.2
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rupiah
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
• Mendukung reformasi birokrasi
• Peningkatan kualitas pelayanan publik
Belanja Barang K/L s.d. 30 September mencapai 59,2%, lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir
• Membiayai operasional pelayanan publik
Realisasi Belanja Modal K/L s.d 30 September mencapai42,5%, relatif sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
• Meningkatkan produktivitas
• Meningkatkan iklim investasi
Belanja Bantuan Sosial K/L s.d. 30 September 2019 mencapai 89,5%, lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir
• Penurunan kemiskinan
• Peningkatan kesejahteraan
133.7151.7
150.3164.8
184.7
72.8 72.6 67.2 72.582.3
-100
-40
20
80
-10
60
130
200
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rp
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
76.8 82.6 90.6 89.980.4
30.4 40.0 40.3 44.1 42.5
-400
-200
0
0
25
50
75
100
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rupiah
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
66.1
25.8 32.0
62.8 86.9
66.4
52.358.6
81.289.5
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rupiah
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
• Kebutuhan sarana prasarana publik (rumah MBR, alat mesin pertanian, pemeliharaan jalan, dll)
• Mendorong pertumbuhan ekonomi & investasi pemerintah (jalan, waduk, jembatan, dll)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penting menjaga stabilitas domestik di tengah ketidakpastian global
Menjaga konsumsi sebagai mesin utama
pertumbuhan ekonomi Indonesia
Meningkatkan daya saing untuk menarik FDI dan menggenjot ekspor
Melakukan reformasi struktural dan menjaga
stabilitas ekonomi-politik
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor ekonomi
APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung
perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi14
DISTRIBUSI
STABILITAS
ALOKASI
Distribusi Pendapatan• Optimalisasi penerimaan• Kebijakan perpajakan yang adil• Program-program bantuan
sosial yang tepat sasaran• Penguatan desentralisasi fiskal
Alokasi Sumber Daya• Belanja yang berkualitas,
produktif dan mendukung pembangunan
• Prioritas pada belanja infrastruktur dan SDM
• Penyediaan layanan publik yang memadai
Stabilitas Makroekonomi• Tingkat defisit dan utang yang
terkendali• Pembiayaan yang pruden• Mitigasi risiko bencanadan
pengembangan sumber daya terbarukan
• Penguatan fiscal buffer
Pemerintah akan Mengoptimalkanperan Kebijakan Fiskal & APBN di Tengah Ketidakpastian Global
3 FUNGSI UTAMA
KEBIJAKAN FISKAL &
APBN
15
KEMENTERIAN KEUANGAN 16
Outlook
KebijakanAPBN 2020
APBN tahun 2020 diarahkan untuk
mendukung penguatan daya saing
dan sumber daya manusia
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN 18
5PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan SDM
Pembangunan Infrastruktur
Penyederhanaan segalabentuk kendala regulasi
PenyederhanaanBirokrasi
TransformasiEkonomi
● Prioritas utama meresponsbonus demografi
● Menciptakan generasi pekerjakeras, dinamis, & menguasaiIPTEK
● Perlunya endowment fund untukmanajemen SDM
● Kerja sama dengan industri
● Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkanuntuk mendukung aktivitas masyarakat
● Termasuk pembangunan infrastruktur untukmendukung pengembangan perekonomiandan kemudahan aksesibilitas.
● Mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar, yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja UU Pemberdayaan UMKM
● UU tersebut merevisi UU menghambattercapainya lapangan kerja dan UMKM
● Memotong birokrasi yang panjang danpenyederhanaan eselonisasi
● Membuat eselon menjadi dua level saja, dengan tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian.
● Dari ekonomi yang tergantungpada SDA menjadi ekonomidengan daya saing manufaktur danjasa modern yang mempunyai nilaitambah tinggi.
Arahan Presiden pada Pelantikan Tanggal 20 Oktober 2019
KEMENTERIAN KEUANGAN 19
VISI INDONESIA 2045:MENJADI NEGARA MAJU
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
5,3 3,1 14.400 5,4 63 755 1.191
Pengangguran (%) Kemiskinan (%) Gini Rasio (indeks) Indeks Pembangunan Manusia
4,8 – 5,0 8,5 – 9,0 0,375 – 0,380 72,51
IndikatorEkonomi Makro
TargetPembangunan
Indikator Ekonomi Makro dan Pembangunan Tahun 2020memperhatikan perkembangan perekonomian dan prospek serta risiko ke depan
Terdapat perubahan pada harga
dan lifting minyak dengan
mempertimbangan harga minyak
dunia dan prospek lifting minyak
ke depan
Upaya meningkatkan
kesejahteraan a.l ditunjukkan
dengan kesepakatan untuk
menurunkan target tingkat
pengangguran di dalam APBN
2020
20
KEMENTERIAN KEUANGAN
PosturAPBN 2020diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian
21
APBN 2020 terus dijaga agar mendukungpertumbuhan namun tetap pruden
11.6
10.8 10.711.4 11.1
11.6
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 APBN 2020
Defisit APBN Tahun 2020 dijaga1,76% PDBdiarahkan semakinsehat dan adaptifmenghadapi risikoperekonomian
Tax RatioOptimalisasi penerimaan negaradisertai dengan targetyang realistis
Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalamlima tahun terakhir
Defisit Kesimbangan Primerditurunkan bertahap ke arah positif
Penerimaan perpajakan untukmendukung daya saing
Belanja Negara semakin fokuspada program yang produktif
Pembiayaan anggaran semakinmenurun dimanfaatkan untukmendukung peningkatan dayasaing
22
Kebijakan Penerimaan NegaraOptimalisasi penerimaan negara disertai dukungan terhadap perekonomian, dunia usaha melalui insentif fiskal, dan peningkatan layanan kepada masyarakat
Kebijakan Perpajakan
Legal Administrasi
Meningkatkankepatuhan wajibpajak
Perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan,danpengawasan melalui penguatan sistemITdanadministrasi perpajakan
ImplementasiKeterbukaan Informasi Perpajakan (AEoI)
Ekstensifikasibarangkenacukai dan Penyesuaian tarifcukaihasil tembakau
Kebijakan PNBP
Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU Mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN. Pengembangan usaha dan penugasan Pemerintah. Pelayanan BLU yang lebih profesional.
Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif Mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Penyempurnaan Tata Kelola implementasi UU PNBP dan penyempurnaan regulasi pelaksanaan UU
PNBP. Perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan
dan peningkatan pelayanan.
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien Penyempurnaan regulasi dan kontrak. Efisiensi kegiatan. Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan.
Mengurangi tingkat penyelundupan danPengembangan/perluasan fasilitasKITE dan IKM
PPh dan PPN menjadi instrumen yang mendukung iklim investasi dan daya saing
Menurunkan dwelling time/waktu bongkarmuat kapal
23
24
Insentif Fiskal untuk Mendorong InvestasiKebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong investasi melalui fasilitas perpajakan dan bea dan cukai
Insentif Fiskaldalam pipeline:
• Super Deduction PadatKarya
Mendorong Peran Swasta dalam Investasi Padat Karya
Fasilitas PajakPenghasilan• Tax Holiday• Tax Allowance• Pengurangan pajak
penghasilan impor• Super Deduction
untuk R&D and vocational training
FasilitasBea & Cukai• Pembebasan bea masuk impor
untuk barang modalKITE• Bonded Storage Area• Bea masuk ditanggung
pemerintah
Fasilitas PPN• Penguragan PPN:• Barang Modal• Pelayanan kesehatan dan
Pendidikan• Pelayanan Sosial• Jasa ekspor
Fasilitas Khusus• Fasilitas di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)• Fasilitas di kawasan industri• Free Trade Zone
• Omnibus Law
Mendorong Investasidan dunia usaha melaluipenurunan tarif PPhbadan
KEMENTERIAN KEUANGAN
AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
• Meningkatkan daya saing investasi danekspor
• Mendukung tranformasi industrialisasi• Mendorong skema pembiayaan kreatif
(KPBU: VGF atau AP)
PENGUATAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
• Mengakselerasi pengentasan kemiskinan• Peningkatan akurasi data dan perbaikan
penyaluran,• Sinergi/sinkronisasi antar program• Subsidi yang tepat sasaran dan efektif
ANTISIPASIKETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL & DOMESTIK
• Mitigasi risiko bencana, pelestarianlingkungan, dan pengembangan EnergiBaru Dan Terbarukan
• Penguatan cadangan risiko fiskal
SDM yang berkualitas
• Peningkatan produktivitas/daya saing SDM• Perluasan akses pendidikan, peningkatan
skill, enterpreneurship, ICT, penelitian• Percepatan pengurangan stunting,
promotif preventif, program jaminankesehatan nasional
BIROKRASI YANG EFISIEN, MELAYANI, DAN BEBASKORUPSI
• Mendorong efektivitas birokrasi• Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur
dan pensiunan• Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
3
45
2
1
Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah efisien dan efektif
01
02
03
0405
Anggaran Pendidikan Rp508,1 T
Anggaran Kesehatan Rp132,2 T
Anggaran PerlindunganSosial Rp372,5 T
Anggaran BirokrasiRp261,3 T
Anggaran InfrastrukturRp423,3 T
25
KEMENTERIAN KEUANGAN
Anggaran Pendidikan
diarahkan untuk peningkatan kualitas
SDM sebagai bagian mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan rakyat
Rp508,1 T
APBN untuk
mempersiapkan
generasi muda
untuk peningkatan
kualitas SDM
26
• BOP PAUD(DAK Non Fisik)
• Rp 4,5 T• 7,4 juta anak
• Bantuan OperasionalSekolah• Rp 63,0 T• 54,6 juta jiwa
• Kartu Indonesia Pintar(SD/SMP/SMA sederajat)
• Rp 11,2 T• 20,1 juta jiwa • Beasiswa LPDP (S2/S3)
• Rp 1,8 T• 5.000 mahasiswa baru
dan 12.333 mahasiswalanjutan
• KIP Kuliah• Rp 6,7 T• 818,1 ribu mahasiswa
• Sarpras PAUD• Rp 307,6 M• 5.841 ruang kelas
• Bangun/Rehab Ruang Kelas • Rp 7,8 T• 15,1 ribu ruang kelas
dan 2.677 sekolah
• Riset oleh LPDP• Rp 284,1 M• 104 riset
• Riset oleh Kemenristekdikti• Rp 1,5 T• 1.450 riset
• Tunjangan Profesi Guru PNS• Rp 63,5 T• 1,3 juta guru
• Tunjangan Profesi Guru Non PNS• Rp 10,7 T• 407,7 ribu guru
Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Tinggi
• Bangun/Rehab Kampus• Rp 4,4 T• 87 kampus
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selain melalui
belanja APBN,
Swasta digandeng
untuk peningkatan
kualitas SDM
melalui instrumen
pajak untuk
mendorong daya
saing
27
Pengurangan pendapatankotor paling banyak 300% dari biaya aktivitas R&D
activities yang dilakukan di Indonesia
Pengurangan pendapatankotor paling banyak 200% dari total biaya aktivitas
vokasional.
Pengurangan pendapatanbersih sebesar 60% dari total
investasi untuk industripadat karya.
R&DPelatihan
VokasionalProyek Padat
Karya
Insentif Baru:
Super Deduction(PP 45 Tahun 2019)
300% 200% 60%
KEMENTERIAN KEUANGAN 28
KEMENTERIAN KEUANGAN
APBN Tahun 2020 untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Miskin dan Rentan Miskin
Rp372,5 T
Pembiayaan Ultra Mikro Rp1,0 T bagi 241 rb debitur (1,6 juta debitur akumulasi)
Subsidi Bunga Kredit Usaha RakyatRp13,8 T bagi 16,47 juta debitur (akumulasi)
Bantuan Sosial Usaha Ekonomi ProduktifRp270 M bagi 135 ribu KK
Pemberdayaan Masyarakat
Bantuan untuk Nelayana.l. Premi Asuransi Rp33,0 M untuk 170 rb nelayan
Akses PerumahanSubsidi Uang Muka PerumahanRp600 M bagi 150 rb Keluarga (MBR)
Subsidi Bunga Kredit PerumahanRp3,9 T bagi 677 rb Keluarga (MBR)
Peningkatan Produktivitas Pertanian
Subsidi Pupuk Rp26,6 T bagi 16,2 juta petani
Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa
Dana Desa Rp72,0 T untuk 74.954 desa termasuk:• 20.588 desa tertinggal• 6.835 desa sangat tertinggal
Bantuan Pangan/Kartu SembakoRp28,1 T15,6 juta keluarga miskin
Program Keluarga HarapanRp29,1 T10,0 juta keluarga miskin
Peningkatan Kesejahteraan
29
KEMENTERIAN KEUANGAN 30
Anggaran
InfrastrukturUntuk membangun infrastruktur dan daerah terpencil
Rp423,3 T
KEMENTERIAN KEUANGAN
(1) Danau Toba
(2) Borobudur
Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas dilakukan melalui sinergi lintas K/L dan Pemda
(3) Labuan Bajo
(4) Mandalika
K/L yang terlibat, a.l:
1. Kemen PUPR Rp7,8 T2. Kemenhub Rp1,02 T3. Kemenpar Rp1,0 T4. KLHK Rp0,15 T
5. Kemen ESDM Rp0,05 T 6. Kemendes PDTT Rp0,08 T7. Kemendikbud Rp0,05 T8. Bekraf Rp0,02 T
Catatan: anggaran di atas merupakan anggaran untuk pengembangan 10 destinasi wisata prioritas
(5) Likupang
Rp10,17 T
Sumber gambar: persona.travel
Terdapat tambahan destinasi pariwisata, dari sebelumnya 4 destinasi (sebagaimana disampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN) menjadi 5 destinasi
1. Pariwisata sektor utama pembangunan nasional (visi
Indonesia 2015-2045)
2. Arahan Presiden infrastruktur di 5 Destinasi Pariwisata Super
Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika,
dan Likupang) dituntaskan tahun 2020 : tata ruang, akses dankonektivitas, fasilitas di destinasi wisata, SDM, produk lokal,
dan promosi terintegrasi sinergi lintas K/L dan Pemda
3. Alokasi anggaran tahun 2020 Rp10,17 T meningkat 6 kali
lipat dari alokasi 2019 (Rp1,69 T)
4. Target Kinerja Kemenpar Tahun 2020, a.l. :
- Kontribusi PDB Nasional 4,8%
- Devisa sebesar USD 19-21 Milyar
- Kunjungan Wisman 18,5 juta orang dan Wisnus 312 juta orang
- Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata sebanyak 13 juta orang
31
KEMENTERIAN KEUANGAN
Diserahkan ke daerah, dilaksanakan
sesuai prioritas dan kebutuhan
daerah
Dilaksanakan oleh daerah dengan control, monitoring dan evaluasi dari
masing-masing K/L Pengampu
Dilaksanakan oleh Desa dengan arahan penggunaan, monitoring dan evaluasi dari
kemendes PDTT dan kemendagri
DTKDanaDesa
PUSAT DAERAH
Alokasi
Evaluasi
APBD
Monev
Reward &
Punishment
Perencanaan
Pelaksanaan
Pertanggung
jawaban
PUSAT DAERAH
Penilaian
Susun
Juknis/
Jukop
Monev
Pengusulan
Pelaksanaan
Monev
Pertanggung
jawaban
SINKRONISASI
PUSAT DAERAH
Alokasi
Arah
Penggunaan
Monev
Perencanaan
Pelaksanaan
Pertanggung
jawaban
Rp544,7 T Rp202,5 T Rp72,0 TDTU
32
Desentralisasi Fiskal Melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Dana Transfer Umum Dana Transfer Khusus
KEMENTERIAN KEUANGAN
Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK
PENDIDIKAN• 14.392 Ruang kelas
• 7.968 perpustakaan sekolah
• 6.779 Laboratorium dan Ruang Praktik
KESEHATAN DAN KB• Kesehatan Dasar 6.452 Puskesmas dan 642 RS
• 258 unit Puskesmas DTPK
• 12 Kab/kota Pembangunan RS Pratama
• 18 unit Puskesmas Pariwisata
Pemeliharaan/Peningkatan/
Pembangunan Jalan 5.971 Km
JALANJaringan Air Minum 549.266
Sambungan Rumah
AIR MINUM
Rehabilitasi dan Pembangunan
Irigasi 167.755 Ha
SANITASIIRIGASI177.401 Tangki Septik
838 Sambungan Rumah
42 Truk Tinja
Pembangunan/peningkatan kuallitas rumah
49.266 unit
PERUMAHAN PERMUKIMAN
KEMENDIKBUD & DIKTI
KEMENKES & BKKBN
KEMENTERIAN PUPR
33
Target Output Dana Transfer Khusus TA 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENDIKBUD & DIKTI KEMENKES & BKKBN
KEMENKOP&UKM
KEMENDAGRI
KEMENPAR
KEMENLHK
34
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisikTarget Output Dana Transfer Khusus TA 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN 35
Kebijakan Defisit APBNKebijakan fiskal ekspansif sebagai countercyclical terhadap kondisi ekonomi yang melambat
Strategi Implementasi APBN 2020
Kementerian Keuangan akan menggunakan
leverage yang dimiliki untuk menciptakan
belanja yang berkualitas di tengah
ketidakpastian global
KEMENTERIAN KEUANGAN
36
Kerangka KebijakanFiskal:
37
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA EKONOMI MAKRO
Meningkatkan pertumbuhan; Mendorong daya saing; Meningkatkan investasi.
PENYEHATAN FISKAL Mobilisasi pendapatan; Spending Better; Pembiayaan kreatif dan
Pengendalian Risiko
PERBAIKAN NERACA PEMERINTAH PUSAT
Peningkatan aset; Pengendalian Liabilitas Peningkatan Ekuitas
Mobilisasi Pendapatan yang inovatif untukpelebaran fiscal space dalam rangka memperkuatbelanja pembentuk aset:
Reformasi perpajakan Reformasi PNBP Insentif fiskal
Pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko untukmengendalikan liabilitas:
Pengendalian defisit dan utang Pembiayaan yang efisien dan kreatif
Spending Better untuk efisiensi belanja danmeningkatkan belanja modal pembentuk aset;
Penajaman belanja barang Penguatan belanja modal Reformasi belanja pegawai Efektivitas Bansos dan Subsidi Penguatan kualitas desentralisasi fiskal
1
3
2
STRATEGI MAKRO FISKAL PERBAIKAN NERACA PEMERINTAH PUSAT
KEBIJAKAN FISKAL
Mobilisasi pendapatan akan berdampakpada pelebaran fiscal space.
Pelebaran fiscal space dan spending better diharapkan dapat meningkatkan asetproduktif
Pelebaran fiscal space dan spending better juga dapat memitigasi risiko di masa depansehingga dapat mengendalikan Liabilitas
Dengan spending better dan pengendalianrisiko yang solid akan dapat meningkatkanEkuitas
1 ASET
2 LIABILITAS
3 EKUITAS
•Mencapai Sasaran Makro
•Penyehatan Fiskal
•Perbaikan NeracaPemerintah Pusat
+
+
-
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pentingnya meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L serta dengan pemerintah daerah ...
Program Stunting
KEMENKES
Kemensos
Kemen PUPR
K/L lainnya
PemdaPerluasan sasaran menjadi260 kab/kota
Destinasi Wisata Prioritas
Perlindungan Sosial dan Penurunan Kemiskinan
KEMENPAR
Kemen PUPR
Kemenhub
K/L lainnya
Pemda• Dukungan regulasi daerah• Kesiapan masyarakat
Kemensos
TNP2K
BPS
K/L lainnya
PemdaPerlunya dukungan database akurat dan terpadu
38
KEMENTERIAN KEUANGAN 39
Performance-Based Budgeting
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas belanja
KONSEP LAMA KONSEP BARU
Starting Point:Belanja Tahun Lalu
Target Pendanaan:Sesuai K/L
Pengajuan Belanja oleh K/L:Bagaimana anggaran akan dibelanjakan
Perdebatan:Belanja apa yang harus dipotong
Starting Point:Target Tahun Depan
Target Pendanaan:Sesuai Prioritas Outcome
Pengajuan Belanja oleh K/L:Proposal untuk mencapai hasil
Perdebatan:Belanja apa yang harus dipertahankan
KEMENTERIAN KEUANGAN
SPENDING BETTER
BELANJA YANG LEBIH BERKUALITAS
BELANJA BARANG
1. Penghematan belanja barang al. barang non-operasional (honor, bahan, dan ATK), perjalanan dinas dan paket meeting.
2. Penajaman dan sinkronisasi antara K/L & Pemda dalam belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda;
3. Pemanfaatan hasil efisiensi digunakan untuk penguatan reformasi birokrasi
1. Refocusing belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing al. energi, pangan, air, penguatan konektivitas, dan transportasi massal
2. Pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru
3. Mendorong agar K/L pro aktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD dan BLU
1. Belanja pegawai berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pemerintahan dan penurunan tingkat korupsi
2. Efektivitas birokrasi menjadi kunci untuk mendorong reformasi fiskal (pendapatan, belanja, dan pembiayaan)
3. Reformasi gaji dan pensiun dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong efektivitas birokrasi
4. Belanja pegawai didorong meningkat untuk mendukung reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi.
1. Integrasi dan sinergi antarprogram bansos dan subsidi
2. Bansos yang komprehensif: berbasis siklus hidup, antisipasi ageing population.
3. Memperkuat kualitas implementasi program (peningkatan ketepatan sasaran, pemanfaatan ICT, dan penguatan monev)
4. Mendorong pemberdayaan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan (sinergi dengan program kewirausahaan atau ketenagakerjaan)
BELANJA MODALBELANJA PEGAWAI BANSOS & SUBSIDI
40
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas belanja
KEMENTERIAN KEUANGAN
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
41