status dan progress program ppsp
DESCRIPTION
Status dan Progress Pelaksanaan Program PPSP. Presentasi dalam rangka sosialisasi Program PPSP kepada 33 Provinsi (November 2010) oleh Nugroho Tri Utomo (BAPPENAS).TRANSCRIPT
STATUS DAN PROGRES PELAKSANAAN PPSP 2010
Jakarta, 01 November 2010
Nugroho Tri UtomoKasubdit Air Minum dan Air Limbah
Dit. Permukiman dan PerumahanBappenas
Materi Presentasi:
• Mengapa perlu percepatan pembangunan sanitasi?
• Status dan Kemajuan Pelaksanaan PPSP 2010.
• Bentuk tindak lanjut Komitmen PPSP 2011
Profil Capaian Sanitasi Berdasarkan Provinsi (2009)
Status Layanan Sanitasi terhadap Capaian Target MDG
Kondisi Sanitasi Indonesia di Asia Tenggara
NegaraProporsi Populasi Urban yang telah memperoleh Layanan Sanitasi Layak
(%)
Proporsi Populasi Rural yang telah memperoleh Layanan Sanitasi
Layak (%)
Proporsi Total Populasi yang telah memperoleh Layanan Sanitasi
Layak (%)
Brunei Darussalam - - -
Singapura 100 - -
Malaysia 96 95 96
Thailand 95 96 96
Myanmar 86 79 81
Filipina 80 69 76
Vietnam 94 67 75
Laos 86 38 53
Indonesia 67 36 52
Timor-Leste 76 40 50
Kamboja 67 18 29
Asia Tenggara 79 60 68
Sumber Data:
WHO/Unicef Joint Monitoring Programme 2008 for Water Supply and Sanitation
MENGAPA PERLU PERCEPATAN ?
• Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah :
70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• Kualitas lingkungan yang amat buruk :
14.000 ton tinja dan 176.000 m3 urine terbuang setiap harinya ke badan air, tanah, danau dan pantai 75% sungai tercemar berat dan 80% air tanah tercemar limbah manusia masyarakat harus membayar rata-rata 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah : Setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 diantaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI) Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia
• Potensi kerugian ekonomi yang sangat tinggi : Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai Rp.58 triliun per tahun (2,3% GDP) atau sama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Dunia, 2007)
• Investasi sanitasi yang masih belum memadai : 5 tahun terakhir, investasi sudah meningkat pesat, yaitu Rp.5.000/kap/thn. Pada 1994-2004 hanya mencapai Rp.200/kap/thn. Namun, peningkatan tersebut masih jauh dari ideal (baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar , yakni Rp.47.000/kap/thn.
Business as Usual
Mengapa Perlu Percepatan (1)
Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah
• 70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• 30% penduduk Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang baik
Telah Mencemari Sungai Tiap Hari :•14000 Ton Tinja (setara dengan ± 4666 Gajah Sumatera*)
•176.000 m3 urine (setara dengan ± 35200 Truk Tangki BBM milik BUMN**)
FAKTA SANITASI
* Rata-rata bobot Seekor Gajah Sumatera Dewasa mencapai 3 Ton
** Truk Tangki untuk Distribusi BBM milik BUMN rata-rata memiliki kapasitas
5000 liter (5 m3)
Kualitas Lingkungan yang Amat Buruk
75% Sungai & 80% Air Tanah Tercemar Masyarakat Membayar 25% Lebih Mahal untuk Air Minum Perpipaan
Mengapa Perlu Percepatan (2)
Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah
Mengapa Perlu Percepatan (3)
Potensi kerugian ekonomi yang sangat tinggi
Mengapa Perlu Percepatan (4)
Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai
US $ 6,3 Milyar ~ Rp 58 Triliun ~ 2,3% GDP IndonesiaSama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Dunia, 2007)
Investasi sanitasi yang masih belum memadai
Mengapa Perlu Percepatan (5)
• Angka Investasi Sanitasi pada rentang 1970-2000 tercatat hanya sebesar Rp 200/kap/tahun• Dalam kurun 5 tahun terakhir terjadi peningkatan investasi sanitasi menjadi Rp
5000/kap/tahun• Masih Jauh dari Angka Investasi Sanitasi Ideal yaitu Rp 47.000/kap/tahun
APA ITU PPSP?
Upaya TEROBOSAN untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi
Menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, donor, dan masyarakat
Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu perencanaan strategis pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Strategi Sanitasi Kota/KabupatenManfaat bagi daerah: • memiliki blue print pembangunan sanitasi yang bersifat
tuntas/tidak tambal sulam, efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat mengakomodasi/memayungi program sanitasi lainnya;
• Program pembangunan sanitasi jangka menengah dengan target dan tahapan yang jelas serta terukur
Strategi SanitasiKota/kabupaten
Buku Putih Sanitasi
Berdasarkan Data Empiris
Target...
Mendukung pencapaian target RPJMN 2010 – 2014 :• Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)• Pelaksanaan praktik 3 R serta peningkatan TPA menjadi sanitary
landfill• Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 haDengan cara :• Membangun sinergi vertikal dan horizontal dalam pembangunan
sanitasi permukiman• Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan sanitasi permukiman• Memaksimalkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan
sanitasi permukiman
Peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi permukiman
Penyiapan kelembagaan dan pengaturan di tingkat pusat dan daerah
Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
Mobilisasi Sumber-Sumber Pendanaan
Implementasi Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Monitoring dan Evaluasi Langkah-Langkah Percepatan
Rencana Tindak PelaksanaanPPSP
Kebijakan dan Program.. (1)
Kebijakan• Advokasi: awareness raising
- prequisite bukan tempelan- aparat dan masyarakat
• Kelembagaan- pokja sebagai wadah koordinasi- dukungan politis, kewenangan keuangan dari pimpinan daerah
- sustainable • Peningkatan kualitas perencanaan
5 Karakteristik SSK• Mobilisasi sumber-sumber pendanaan
Matching grant scheme• Implementasi tepat sasaran dan tepat guna• O& M dan Monitoring Evaluasi: monev based incentives
Kebijakan dan Program.. (2)
Program• PPSP 2010-2014 (termasuk bantuan masterplan untuk 7 kota)• Sanimas: Solusi antara dan permanen• Wastewater hibah & IEG: investment booster• Dana Alokasi Khusus: incentive based• Program-program sektor: performance-based program sharing• Fasilitasi partisipasi dunia usaha: direct investment dan CSR
STATUS DAN PROGRES PELAKSANAAN PPSP 2010
41 Kota/Kabupaten PPSP 2010 dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)
13 Kota yang telah terlebih dahulu menyelesaikan penyusunan SSK, yaitu:
- 6 Kota ISSDP I - Pekanbaru - 5 Kota ISSDP II - Banda Aceh mendapat pendampingan Program Memorandum di
tahun 2010
Siap dengan SSK : Kota/Kabupaten yang Segera melanjutkan ke Tahap Penyusunan Program Memorandum dan Implementasi
No. Kota /Kabupaten Program Nominasi KeteranganMP Implementasi1 Kota Blitar ISSDP 1 √ 2 Kota Surakarta ISSDP 1 √ 3 Kota Jambi ISSDP 1 √ 4 Kota Payakumbuh ISSDP 1 √ 5 Kota Banjarmasin ISSDP 1 √ 6 Kota Denpasar ISSDP 1 √ 7 Kota Tegal ISSDP 2 √ 8 Kota Pekalongan ISSDP 2 √ 9 Kota Kediri ISSDP 2 √
10 Kota Batu ISSDP 2 √ 11 Kota Bukittinggi ISSDP 2 √ 12 Kota Yogyakarta MSMHP √ 13 Kota Medan MSMHP √ 14 Kota Makassar MSMHP √ 15 Kota Banda Aceh SDC/RNE √ 16 Kota Pekanbaru HASKONING/RNE √ 17 Kota Manado ESP 201118 Kota Ambon WES UNICEF 201119 Kota Jayapura WES UNICEF 201120 Kabupaten Jayapura WES UNICEF 201121 Kabupaten Malang ESP 2011
Sedang Menyusun SSK : Kota/Kabupaten PPSP 2010
1. Aceh Timur (Dist.)2. Aceh Barat (Dist.)3. Lhokseumawe4. Langsa5. Toba Samosir (Dist.)6. Tebing Tinggi7. Deli Serdang (Dist.)
15. Bekasi16. Cirebon17. Purworejo (Dist.)18. Cilacap (Dist.)19. Jepara (Dist.)20. Rembang (Dist.)21. Semarang
29. Bantul (Dist.)30. Gn Kidul (Dist.)31. Samarinda32. Balikpapan33. Purbalingga (Dist.)34. Banjar (Dist.)
8. Muara Enim (Dist.)9. Palembang10. Prabumulih11. Serang12. Solok13. Bandung14. Bogor
22. Kebumen (Dist.)23. Brebes (Dist.)24. Jombang (Dist.)25. Surabaya26. Probolinggo (Dist.)27. Malang 28. Sleman
35. Sanggau (Dist.)36. Singkawang37. Tabanan (Dist.)38. Buleleng (Dist.)49. Mataram40. Pontianak41. Tanah Datar (Dist.)
Siap Berkomitmen Melakukan Penyusunan SSK dalam PPSP 2011
1.Kab. Aceh Tenggara2.Kab. Aceh Besar3.Kab. Bireun4.Kab. Pidie5.Kab. Aceh Tamiang6.Kab. Karo7.Kota Tanjung Balai 8.Kota Binjai9.Kab. Pesisir Selatan10.Kab. Sijunjung11.Kab. Pasaman12.Kota Sawahlunto13.Kota Pariaman14.Kab. Agam15.Kota Pagaralam16.Kab. Musi Rawas17.Kab. Bangka18.Kab. Pandeglang19.Kota Serang 20.Kota Depok21.Kota Cimahi
43. Kab. Lombok Timur44. Kab. Lombok Utara45. Kab. Bima46. Kab. Sumbawa Besar47. Kab. Sumbawa Barat48. Kab. Lombok Barat49. Kab. Ketapang50. Kab. Kubu Raya51. Kab. Barito Kuala52. Kab. Tanah Tumbu53. Kota Banjar Baru54. Kab. Kota Baru55. Kab. Pasir56. Kab. Kutai Timur57. Kota Tarakan58. Kota Bontang59. Kab. Berau60. Kab. Penajam Paser Utara61. Kab. Kutai Barat62. Kota Pare-Pare63. Kota Tangerang Selatan
22. Kota Tasikmalaya23. Kota Banjar24. Kab. Banyumas25. Kab. Banjarnegara26. Kab. Klaten27. Kab. Sukoharjo28. Kab. Sragen29. Kab. Blora30. Kab. Kudus31. Kota Magelang32. Kab. Blitar33. Kab. Probolinggo34. Kab. Pasuruan35. Kab. Sidoarjo36. Kab. Madiun37. Kab. Bojonegoro38. Kab. Lamongan39. Kota Pasuruan40. Kab. Gresik41. Kab. Gianyar42. Kab. Karangasem
Kota/Kabupaten PPSP yang telah memperoleh Indikasi Pendanaan di Tahun 2011
1.Kota Makassar 2.Kota Probolinggo3.Kabupaten Jombang 4.Kota Yogyakarta5.Kota Solok6.Kabupaten
Purworejo
1. DKI Jakarta2. Kota Bandung3. Kota Surakarta4. Kota Balikpapan5. Kota Banjarmasin
13. Kota Tegal 14. Kota Pekalongan 15. Kota Batu 16. Kota Blitar 17. Kota Ambon18. Kabupaten
Malang
Kota Penerima Program Hibah Percepatan Pembangunan Sanitasi (P2S) 2010:
Kota Penerima Program Hibah air limbah
Kota Program Masterplan Air Limbah
1. Kota Jambi2. Kota Cimahi3. Kota Pekanbaru
19. Kota Denpasar 20. Kota Jayapura21. Kota Jambi22. Kota Cimahi
7. Kota Banjarmasin8. Kota Banda Aceh9. Kota Medan10. Kota Bukittinggi11. Kota Pekanbaru12. Kabupaten Deli
Serdang
Keterangan Pewarnaan:Kota/Kab PPSPMemiliki SSKBelum Memiliki SSK
PPSP Sebagai Payung Pembangunan Sanitasi di Indonesia
Kota/Kab yang direncanakan sudah akan melaksanakan Penyusunan Program Memorandum di tahun 2011
Kota/Kab yang direncanakan baru akan melaksanakan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota di tahun 2011
• Membentuk dan tetap Mempertahankan Pokja serta Memberikan Dukungan Dana Operasional yang Memadai untuk Pokja
• Mengakomodasi SSK ke dalam Rencana dan Penganggaran Daerah
• Mengupayakan peningkatan investasi pengelolaan sanitasi daerah
• Mengembangkan kebijakan untuk mendukung investasi pembangunan sanitasi daerah
Dukungan yang Diharapkan dari Pemerintah Daerah
TERIMA KASIH