KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Allah SWT disampaikan karena berkat karunia-Nya jualah maka Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Laporan Akhir ini kami sampaikan sebagai laporan ke empat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Standar Pelayanan Perpakiran, pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

Laporan ini memuat antara lain : pendahuluan, pendekatan dan metodologi, kebijakan perparkiran, standar kebutuhan parkir, desain parkir di badan jalan, fasilitas parkir di luar milik jalan, perizinan pengawasan dan pemeliharaan parkir dan penutup.

Lampiran merupakan keluaran dari laporan ini berupa draft peraturan menteri tentang pedoman pelayanan perpakiran.

Demikian semoga dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2009

PT. QORINA KONSULTAN INDONESIABab1Pendahuluan1.1. LATAR BELAKANGSetiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan diawali dan diakhiri di tempat parkir, baik itu berupa garasi mobil, pelataran parkir ataupun ruang parkir gedung dan taman parkir

Dewasa ini pembangunan pusat kegiatan pada kota-kota sangat pesat sehinggamenimbulkantarikanperjalananyangtinggidantentunya berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang nyaman dan aman. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum, diperlukan suatu standar pelayanan Perpakiran yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Lampiran I huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, angka 21: bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan Pedoman Persyaratan Teknis, Tata Cara, Penentuan Lokasi, Rancang Bangun dan Pengoperasian Fasilitas Parkir Untuk Umum.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (Dit.BSTP) mempunyai fungsi dalam penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lalu lintas