standar mutu pendidikan sekolah tinggi … · pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada...

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

2017


Jl. Menteng Raya No.9-19, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat,

Indonesia 10340

Telp./Fax : (021) 2300313 / 2302051

KODE

BPM-STM PPM-SM-1

DOKUMEN STANDAR

STANDAR SPMI STM PPM MANAJEMEN

TANGGAL

DIKELUARKAN

30 NOVEMBER 2017

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM Revisi 0

BADAN PENJAMINAN MUTU


Jalan Menteng Raya 9 - 19 Jakarta 10340

Telepon : (021) 2300313

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI PPM MANAJEMEN

1.1. Latar Belakang Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-

undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan

Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi,

pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan

pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen,

produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan

tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan

pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh

kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar

pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh

menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar

nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap

perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan

tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-

undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah

No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan

mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang

menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan,

dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan,

dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai

dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi

digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi

perguruan tinggi atau progam studi.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat

1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar

Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu

kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Sekolah Tinggi Manajemen PPM menetapkan

standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan

standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu

dibutuhkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen PPM dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi PPM

Manajemen; 2. Untuk memacu Sekolah Tinggi Manajemen PPM agar dapat meningkatkan

kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk

mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam

penyelenggaraan tugas pokoknya; 3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan PPM

Manajemen, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan

indikator.

Standar mutu Sekolah Tinggi Manajemen PPM dirumuskan dan ditetapkan dengan

mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara

induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD

(Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam

proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM sebagai sebuah

institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan

ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu

tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta

pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah

Tinggi Manajemen PPM.

1.2. Komponen Standar Mutu PPM Manajemen Komponen yang menjadi jaminan mutu ditetapkan sebagai Standar Mutu PPM

Manajemen. Standar mutu ditetapkan Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan

berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX

Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun

2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan

yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM

mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi

pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar

mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Manajemen

PPM adalah:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar isi pembelajaran;

c. Standar proses pembelajaran;

d. Standar penilaian pembelajaran;

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan h. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

a. Standar hasil penelitian; b. Standar isi penelitian;

c. Standar proses penelitian; d. Standar penilaian penelitian;

e. Standar peneliti;

f. Standar sarana dan prasarana penelitian; g. Standar pengelolaan penelitian; dan

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik

mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Sekolah Tinggi

Manajemen PPM. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil

pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu PPM Manajemen

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi

oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan

mahasiswa/peserta didik di PPM Manajemen. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan

yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta

etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman

pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat sekolah

tinggi hingga tingkat Program Studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit

yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana

seperti Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun

pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur,

persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang

dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu

disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-

persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu Sekolah Tinggi

Manajemen PPM dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.3.1 Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STM PPM

tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki

2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi

3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang

dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap kegiatan

4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan).

1.3.2 Prinsip-prinsip atau asas-asas yang digunakan sebagai landasan dalam

melaksanakan kegiatan SPMI STM PPM:

1. Komitmen yang kuat untuk selalu memenuhi dan meningkatkan standar yang telah

ditetapkan dengan peningkatan kinerja secara terus menerus

2. Integritas dan etika akademik dalam melaksanakan SPMI

3. SPMI merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan

4. SPMI dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-

target capaian mutu yang jelas dan terukur

5. SPMI dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai suatu siklus yang tidak terputus,

merujuk kepada hasil monitoring dan evaluasi, serta memperhatikan perubahan

kebijakan internal dan eksternal STM PPM

6. Seluruh rangkaian implementasi SPMI terdokumentasi dengan baik

1.4 Pemantauan Standar Mutu PPM Manajemen Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai

keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya

agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar

permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan

mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang

dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem

penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan,

telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

Siklus penjaminan mutu di STM PPM dimulai dari penetapan standar mutu yang ingin

dicapai. Standar tersebut dirumuskan untuk kemudian dilaksanakan selama periode

tertentu.

Pelaksanaan yang dilakukan akan memberikan hasil penerapan penjaminan mutu yang

direncanakan sebelumnya dan akan menghasilkan kondisi penjaminan mutu di STM PPM

melalui aktivitas evaluasi diri. Audit mutu internal dilakukan apabila ada hal yang harus

dikoreksi agar sesuai dengan penetapan standar di awal proses. Hal ini dilakukan bisa

dengan cara mengkoreksi sendiri atau dengan metode benchmarking atau membandingkan

dengan sistem penjaminan mutu serupa.

Hasil dari aktivitas tersebut memberikan masukan kepada pihak STM PPM, khususnya unit

penjaminan mutu untuk melakukan tindakan manajemen atau tindakan koreksi terhadap

standar sebelumnya. Sehingga siklus tersebut bisa terus berulang untuk mencapai suatu

hasil yang lebih baik dan sesuai dengan rencana strategis STM PPM.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran di bidang akademik dan non akademik

Sekolah Tinggi Manajemen PPM perlu menjalankan fungsi controlling. Controlling dilakukan

melalui aktifitas monitoring dan evaluasi, dimana setiap pimpinan unit kerja melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit kerjanya masing-masing. Hasil monitoring

harus dilaporkan kepada Ketua Sekolah setiap tiga (3) bulan. Laporan berisi tentang

rencana, KPI, target, realisasi rencana dan pencapaian target, serta evaluasi terhadap

penyimpangan yang terjadi, dan rencana tindakan perbaikan yang diusulkan. Ketua akan

melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing unit kerja, serta mempresentasikan

laporan triwulan dihadapan Pengurus, Pengawas, dan Pembina Yayasan.

Selain monev, Sekolah Tinggi Manajemen PPM juga melakukan audit mutu internal (AMAI)

sebagai fungsi controlling, guna mengukur efektifitas implementasi sistem penjaminan

mutu internal. AMAI dilakukan berdasarkan Manual Mutu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sekolah Tinggi Manajemen PPM (QM-ADT-BPM-PPM-04). Audit mutu internal di Sekolah

Tinggi Manajemen PPM dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal yang dibentuk oleh Badan

Penjaminan Mutu.

Selain audit mutu internal, Sekolah Tinggi Manajemen juga melaksanakan audit mutu

eksternal yang dilakukan oleh lembaga eksternal sebagai sebagai bagian dari proses

akreditasi. Semua Program Studi dan institusi Sekolah Tinggi Manajemen PPM telah diaudit

oleh BAN PT. Selain itu, Program MM Sekolah Tinggi Manajemen PPM juga telah diaudit

oleh lembaga internasional ABEST21, dan telah mendapatkan akreditasi ABEST21 pada

bulan Maret 2016.

Setiap Program Studi juga menerapkan sistem evaluasi secara efektif yang terdiri dari

evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Terdapat mekanisme evaluasi proses yang sangat

baik termasuk penilaian mengenai pembelajaran. Selain itu terdapat juga kriteria

pemberian nilai yang jelas dan pemberian nilai dilakukan sangat wajar dan konsisten

(Contoh Laporan tentang Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi Mata Kuliah, Evaluasi Program,

Evaluasi Kerja Praktik, Evaluasi Hasil Studi Pelacakan akan diberikan saat visitasi).

1. Evaluasi internal adalah evaluasi efektivitas program dari peserta program yang masih

berstatus peserta aktif. Evaluasi terdiri dari tiga macam:

a. Evaluasi pembelajaran, yang dilakukan melalui pemberian tugas, kuis, ujian, partisipasi

dalam kelas untuk tiap-tiap mata ajaran dan saat pendadaran tesis.

b. Evaluasi setiap mata ajaran, dilakukan setiap mata kuliah berakhir.

c. Evaluasi program keseluruhan, dilakukan dua kali selama program berlangsung. Saat

pertengahan program dan saat menjelang akhir program.

2. Evaluasi eksternal terdiri dari tiga macam:

a. Evaluasi pengetahuan mahasiswa dari counterpart pada perusahaan tempat Kerja

Praktik atau dari user di perusahaan.

b. Evaluasi kinerja dan kompetensi lulusan dari atasan atau user di perusahaan yang

merekrut lulusan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

c. Evaluasi efektivitas pelaksanaan program dari alumni melalui survei yang dilakukan

kepada alumni (tracer study).

Selain evaluasi yang dilakukan terhadap aspek akademik, dilakukan pula evaluasi atas

kinerja dan kepuasan dosen dan tenaga pendidikan, dan evaluasi atas kepuasan mahasiswa

terhadap penyelenggaraan, sarana dan prasarana pendidikan

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa Sekolah Tinggi Manajemen PPM telah

menjalankan fungsi controlling dengan sangat baik, dimana monitoring dan evaluasi telah

berjalan secara rutin dan efektif di setiap unit kerja. Selain itu fungsi controlling juga telah

berjalan melalui aktifitas audit mutu internal dan eksternal, serta melalui sistem evaluasi

internal dan eksternal yang dilakukan oleh setiap Program Studi.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu pada bidang-bidang pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, Sarana-prasarana- keuangan, dan manajemen

dilaksanakan di Sekolah Tinggi Manajemen PPM secara kontinu dan berkelanjutan untuk

memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu dilaksanan secara benar, dan sasaran-

sasaran mutu tercapai.:

1. Pendidikan

Penjaminan mutu Sekolah Tinggi Manajemen PPM berbasis pada Program Studi dan

dikoordinasikan secara operasional oleh Sekolah Tinggi sehingga kegiatan akademik dan

non akademik untuk pemenuhan standar dan sasaran mutu yang ditetapkan dilakukan di

Program Studi. Oleh karena itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan ditingkat

Program Studi oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM), kegiatan tersebut dilakukan agar

pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan, diantaranya

kesesuaian antara materi dengan SAP/GBPP, kesiapan dosen dalam memberikan kuliah,

ketersediaan peralatan, kenyamanan ruangan dan pemberian penilaian.

Monev Pendidikan dilakukan setiap tiga bulan, dan laporan Monev dibahas pada rapat

Prodi (tiap dua minggu), dan rapat Pengelola Sekolah Tinggi Manajemen (tiap minggu). Hal-

hal yang tidak sesuai dengan standar mutu harus dilakukan tindakan koreksi oleh Prodi.

2. Penelitian

Pada tingkat Sekolah Tinggi, pemenuhan standar penelitian diawali dengan menyusun

agenda penelitian melalui Research Center and Case Clearing House (RC-CCCH) dan

selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi. RC-CCCH tersebut

menetapkan sejumlah bidang prioritas untuk beberapa tahun ke depan, beserta program,

sasaran dan indikator keberhasilannya.

Monitoring atau evaluasi telah dilakukan dengan mengadakan seminar atau lokakarya

tentang perkembangan pelaksanaan penelitian yang diadakan setiap satu kali periode

penelitian sehingga para dosen peneliti mendapat masukan yang bermanfaat bagi

pencapaian tujuan dan target penelitiannya.

Dengan prinsip perbaikan terus-menerus, pelaksanaan penelitian dapat diperbaiki sesuai

dengan standar yang ditetapkan atau jika kendala terlalu besar perlu diadakan peninjauan

kembali agenda, tujuan, roadmap dan atau target capaian yang ada. Bila perlu maka

dilakukan perbaikan atau bahkan perubahan agenda penelitian untuk periode yang akan

datang.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana dilingkungan Sekolah Tinggi

Manajemen PPM untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan

ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan

administrasi sumber daya yang diperlukan.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya tidak berdiri sendiri tetapi

membutuhkan kegiatan lain, yaitu monitoring. Monitoring dan evaluasi merupakan dua

kegiatan yang saling melengkapi. Dengan monitoring dan evaluasi dapat diketahui berbagai

hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai maupun

dampak yang timbul.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unit Pengabdian kepada

Masyarakat (yang berada dibawah Wakil Ketua Bidang Akademik) secara sinergis

melibatkan dosen/mahasiswa, masyarakat dan lembaga diharapkan dapat menimbulkan

dampak yang positif.

Monev terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada setiap proyek

pengabdian kepada masyarakat.

4. Sarana prasarana

Untuk pemenuhan standar sarana prasarana Sekolah Tinggi Manajemen PPM menetapkan

langkah yaitu sosialisasi standar sarana prasarana seluruh sivitas akademika, terutama

pihak pengurus yayasan, Program Studi, dan unit-unit kerja yang yang berkaitan dengan

prasarana sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Sekolah

Tinggi Manajemen PPM bekerjasama dengan Tim Penjaminan Mutu yang berada di Sekolah

Tinggi (BPM), dan Program Studi (GJM). Monev sarana dan prasara dilaksanakan setahun

sekali.

Standar sarana prasarana yang ada telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan

bangunan, serta kesehatan lingkungan. Universitas juga memperhatikan keamanan dan

kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, diperpustakaan, dan laboratorium.

5. Keuangan

Pembiayaan pada Sekolah Tinggi Manajemen PPM tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan

pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta untuk kesejahteraan Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.

Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen PPM disusun

berdasarkan PROGRAM STUDIAKI (Peraturan dan Standar Akuntansi Indonesia), dengan

mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan. Dengan demikian, setiap

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporannya.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keuangan Sekolah Tinggi Manajemen dilakukan

sebagai pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan melibatkan alokasi anggaran dalam

satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukan

terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang

mendukung kegiatan. Monev dilakukan setiap tiga bulan sekali (3) berdasarkan laporan

keuangan yang dikeluarkan oleh bagian Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

(terpusat). Selain Monev, keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM juga diaudit secara

internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), dan secara eksternal oleh Kantor Akuntansi

Publik Tjahjadi dan Tamara secara periodeik setahun sekali.

6.Manajemen

Manajemen merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan

menggunakan dukungan sumber daya yang tersedia (sumberdaya manusia, bahan,

peralatan, metode kerja, modal dan potensi pasar). Kegiatan manajemen pada Sekolah

Tinggi Manajemen PPM mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.

Tujuan dalam manajemen pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak yang ditetapkan

dengan melihat tuntutan kebutuhan internal dan eksternal serta kesiapan sumber daya

yang dimiliki. Sehubungan dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu disertai

dengan upaya penguatan terus-menerus sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat

mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

Monev terhadap manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dilakukan dengan

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan pencapaian sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan pada RENOP atau RKAPB yang dilakukan setiap tiga bulan

melalui pelaporan yang dibuat oleh unit-unit kerja di Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap rencana, maka pimpinan unit kerja harus

melakukan tindakan koreksi. Dan hasil tindakan koreksi harus dilaporkan pada periode

pelaporan berikutnya.

1.5. Perbaikan Standar Mutu PPM Manajemen

Laporan audit KO-AMAI diserahkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau

Program Studi untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan Ketidaksesuaian (KTS). Ketidaksesuaian

adalah temuan auditor terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan

KTS tersebut digolongkan berdampak terhadap penjaminan mutu. Laporan auditor memuat

analisis penyebab-penyebab terjadinya KTS. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau

Program Studi harus mencari cara untuk memecahkan KTS dengan melakukan workshop atau

konsultasi dengan BPM atau Gugus Jaminan Mutu. Kemudian, pimpinan melaksanakan

rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut (action).

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu

menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu

dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor

yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem

penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan

langkah-langkah sistematis sebagai berikut: Identifikasi masalah

Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal

kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu

dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati

Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah

yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-

langkah koreksi yang perlu dilakukan

Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan

untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan. Melakukan perbaikan.

Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Memantau hasil perbaikan.

Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang

direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah

koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang

direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik.

Implementasi perbaikan.

Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka

langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB 2

STANDAR PENDIDIKAN

2.1. Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat

untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang

pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut

dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi

kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan

tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk

menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang

bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi

lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka

kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012

dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan

merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran

lulusan. Adapun standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian

pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan

pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran

lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Adapun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden

No. 8 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013.

2.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya,

maka :

1. Setiap program studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan

berdasarkan spesifikasi/identitas program studi dan rumusan kompetensi yang telah

ditetapkan;

2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah

ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap program studi harus mengacu pada

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 2.1.3 Langkah Pencapaian

Untuk memastikan kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi institusi dan Program Studi,

perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum juga merujuk pada dua dokumen

penting yaitu dokumen Pedoman Akademik No. PA-BPM-PPM-01 mengenai Peraturan

Akademik bidang Pendidikan, No. SA-BPM-PPM-01 mengenai standar akademik dan KA-

BPM-PPM-01 mengenai kebijakan akademik yang disahkan melalui SK Ketua Sekolah Tinggi

Manajemen PPM No. 023/Ket-STM/6/13 Tahun 2013 mengenai Pedoman Akademik Sekolah

Tinggi Manajemen PPM dan dokumen Rencana Strategis Sekolah Tinggi Manajemen PPM

2010-2014 (dan 2015-2019) yang disahkan melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM

No. 021/Ket-STM/8/10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Sistem pengendalian mutu pembelajaran, termasuk monitoring, evaluasi dan pemanfaatannya

merujuk pada dokumen yang sama dengan kegiatan penyusunan dan pengembangan

kurikulum, serta monitor evaluasinya, yaitu dokumen Pedoman Akademik Akademik No. PA-

BPM-PPM-01 mengenai Peraturan Akademik bidang Pendidikan, No. SA-BPM-PPM-01

mengenai Standar Akademik bidang Pendidikan dan No. KA-BPM-PPM-01 mengenai

Kebijakan Akademik bidang Pendidikan Tahun 2013 dan dokumen Pedoman Pengembangan

Kurikulum No.030/ SK/Ket-STM/03/09, terdapat dua prosedur operasi standar yang menjadi

panduan kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum Program Studi termasuk

sistem pembelajarannya. Pertama adalah prosedur operasi standar penyusunan,

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum, dan kedua adalah prosedur operasi standar

monitor dan evaluasi penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum.

Gambar 1. menunjukkan bahwa seluruh kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi yang

diselenggarakan di STM PPM saling terkait. Hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada

Masyarakat dapat berbentuk bahan ajar dan metode belajar yang akan meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ketua Program Studi dan dosen dibantu

oleh wali kelas, pembimbing akademik, mentor, dan konselor akan memastikan bahwa

mahasiswa dapat mencapai sasaran pembelajarannya (CPL; capaian pembelajaran). Sebagai

contoh Setiap mahasiswa program mendapatkan mentoring dari mentor yang adalah dosen

Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk membantu membangun hard dan soft competencies.

Mahasiswa juga mendapatkan satu orang pembimbing akademik yang berperan untuk

mengarahkan mahasiswa dalam pemilihan konsentrasi jurusan maupun pengarahan karir.

Selain seorang mentor dan pembimbing akademik, Sekolah Tinggi Manajemen PPM juga

memfasilitasi mahasiswa untuk berkonsultasi secara pribadi dengan seorang konselor.

Konseling dapat diikuti oleh mahasiswa di Bagian Pembinaan

Gambar 1.

Integrasi Kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi

Setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Sarjana dibuatkan profile mahasiswa yang

masing-masing terdiri dari salah satu soft competencies yang dikembangkan di PPM serta

saran untuk pengembangannya. Adapun soft competencies yang dimaksud adalah Percaya Diri

(Self Confidence), Membina Hubungan Pribadi (Relationship Building), Kepemimpinan Tim

(Team Leadership), Semangat Bertumbuh (Passion for Growth), Kemampuan Berkomunikasi

(Communication skill). Gambar 2. menunjukkan pihak yang terlibat dalam kegiatan mentoring

mahasiswa dan koordinasi di antaranya.

.

Gambar 2.

Struktur Organisasi dan Garis Koordinasi Kegiatan Mentoring Mahasiswa

Proses pembelajaran yang dialami mahasiswa bukan hanya berasal dari interaksi dengan

para dosen saja melainkan juga melalui:

a) Diskusi kelompok yang merupakan pertukaran informasi dan wawasan mahasiswa

dalam membahas konteks pembelajaran;

b) Diskusi dengan praktisi yang terkemuka di bidangnya dan di industrinya;

c) Pembahasan kasus berisi latihan menganalisis berbagai situasi dan masalah

manajemen yang akan dihadapi mahasiswa dalam dunia nyata. Pembahasan kasus

dilakukan mahasiswa secara perorangan atau kelompok didalam maupun diluar kelas;

d) Simulasi merupakan permainan bisnis atau permainan peran yang dapat memberikan

kesempatan pada mahasiswa untuk mencobakan keputusan atau perilaku tertentu

kemudian merasakan dampak atau resikonya; dan

e) Tugas kelompok yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk dapat

bekerjasama dengan rekan yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang berbeda

dalam kelompok kecil.

Konselor Ketua Program

Studi

Sekolah Tinggi

Manajemen

Badan

Penjaminan

Mutu

Wali Kelas

Mentor

Pembimbing

Akademik

Manajer Pembinaan dan

Penempatan Mahasiswa

Ketua Program

Pasca Sarjana

Wali Kelas

Mentor

Pembimbing

Akademik

Ketua Program

Studi

Ketua Program

Sarjana

2.1.4 Standar dan Indikator

No Standar Indikator

1 Program Studi menghasilkan lulusan

bermutu baik sesuai dengan KKNI

1. Program Studi S1 dan S2 Sekolah Tinggi

Manajemen PPM memiliki rumusan

kualifikasi lulusan yang mencakup aspek

sikap, pengetahuan, dan keterampilan

dan sudah dituangkan di capaian

pembelajaran lulusan


Manajemen PPM memiliki dan

melaksanakan capaian pembelajaran

lulusan yang telah mengacu pada

deskripsi capaian pembelajaran lulusan

KKNI dan memilki kesetaraan dengan

jenjang kualifikasi pada KKNI


Manajemen PPM memiliki dan

melaksanakan pemenuhan aspek

pengetahuan dan keterampilan umum

serta keterampilan khusus sesuai jenjang

pendidikan seperti yang dituangkan di

lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44

Tahun 2015

4. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) lulusan S1 (dalam tiga tahun

terakhir) minimal 3,00

5. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

lulusan S2 (dalam tiga tahun terakhir)

minimal 3,50

6. Rata-rata masa studi mahasiswa

Program Studi S1 maksimal 4 tahun (8

semester) dalam tiga tahun terakhir

7. Rata-rata masa studi mahasiswa Program

Studi S2 maksimal 2 tahun (4 semester)

dalam tiga tahun terakhir

8. Persentase mahasiswa mengundurkan

diri atau DO untuk semua Program Studi

adalah <= 6%

9. Persentase kelulusan tepat waktu untuk

semua Program Studi >=50%

10. Rata-rata masa tunggu kerja pertama

dari lulusan semua Program Studi kurang

dari 6 bulan.

11. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan

semua Program Studi dengan bidang

studi lebih dari 50%.

12. Lebih dari 50% Lulusan Program Studi S2

STM PPM menguasai bahasa Inggris

secara aktif (active English proficiency)

setara dengan TOEFL lebih dari 500.

13. 50% Lulusan memiliki kemampuan

penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi dengan kategori sangat baik.

14. 50% Lulusan memiliki integritas (moral

dan etika) dan profesionalisme, serta

mampu bekerjasama dalam tim dan

memiliki kemampuan pengembangan

diri dalam kategori sangat baik.

15. Terdapat upaya yang signifikan dari STM

PPM terhadap peningkatan prestasi

mahasiswa dalam bidang akademik

maupun non akademik yaitu melalui

bimbingan peningkatan prestasi

mahasiswa, penyediaan dana, dan

pemberian kesempatan untuk

berprestasi yang dilakukan secara

terprogram

16. Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat

propinsi/ wilayah, nasional, dan

internasional Skor NPMHS >= 4

NA = Jumlah penghargaan tingkat propinsi/wilayah

NB = Jumlah penghargaan tingkat nasional

NC = Jumlah penghargaan tingkat internasional

N = Jumlah semua Program Studi.

NPMHS =

(2 x NA + 3 x NB + 4 x NC) / N

Standar Mutu yang ditetapkan STM PPM

NPMHS >= 4

2.2. Standar Isi Pembelajaran


Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu

penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi

sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti

Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35

ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam

ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan

intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi

adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No.

045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup

lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang

dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi

adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender

akademik.

Standar isi merupakan standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain

itu, landasan penyusunan manual mutu isi pembelajaran adalah Keputusan Mendiknas No.

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi. Secara umum, standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan

tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan

tertentu. Cakupan standar isi pembelajaran adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum

serta isi kurikulum.


Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen

PPM harus mengacu pada tujuan Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang telah dirumuskan

dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan

akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini

dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat sekolah tinggi hingga

dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum Program Studi dan kompetensi setiap

materi pada setiap mata kuliah. Kriteria Standar Isi Sekolah Tinggi Manajemen PPM harus

melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan.

Kriteria Standar Isi Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM harus

menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi Program Studi; 2. Peta kurikulum; 3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum; 4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan

dengan petakurikulum; 5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang

diajarkan; 6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas

matakuliah pilihan; 7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas; 8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan

praktikum.

Standar isi kurikulum yang disusun oleh masing-masing Program Studi di STM PPM harus

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan yang melampaui Standar

Nasional Pendidikan Tinggi untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum

Program Studi.

Berikut adalah rangkuman standar isi kurikulum yang sesuai dengan Standar isi yang sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan yang melampaui Standa Nasional Pendidikan

Tinggi untuk dijadikan pedoman pengembangan kurikulum Program Studi sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Standar Isi Kurikulum

Standar Isi Sesuai Standar

Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Isi Yang Melampaui Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

1. Struktur kurikulum 1 Kesesuaian kurikulum dengan visi

misi Program Studi

2. Cakupan kurikulum 2 Ketersediaan peta kurikulum

3. Relevansi kurikulum 3 Urutan mata kuliah dalam peta

kurikulum

4. Beban kredit kurikulum 4 Urutan pelaksanaan mata kuliah

dalam kurikulum dibandingkan

dengan peta kurikulum

5. Integrasi kurikulum 5 Kesesuaian keahlian dosen dengan

mata kuliah yang diajarkan

6. Fleksibilitas kurikulum 6 Relevansi peninjauan kurikulum

7 Fleksibilitas mata kuliah pilihan

8 Kesesuaian praktikum

9 Kecukupan modul praktikum

2.2.3. Langkah Pencapaian

Secara berkala, kurikulum disempurnakan sehingga terjaga relevansi dan kemutakhirannya

sesuai masukan dari empat sumber yaitu, (1) hasil evaluasi mahasiswa program berjalan, (2)

perusahaan-perusahaan perekrut, (3) analisis perubahan lingkungan eksternal di Indonesia dan

Asia Tenggara, dan (4) alumni. Rapat evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan oleh

Team Kurikulum setiap dua tahun sekali. Pada saat pelaksanaan rapat kurikulum terlibat pula

penanggung-jawab atau pengampu mata kuliah yaitu staf senior yang berperan menjaga

efektifitas setiap mata kuliah.

Sesuai dengan Pedoman Akademik No. PA-BPM-PPM-01 mengenai Peraturan Akademik bidang

Pendidikan, No. SA-BPM-PPM-01 mengenai standar akademik dan KA-BPM-PPM-01 mengenai

kebijakan akademik yang disahkan melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM No.

023/Ket-STM/6/13 Tahun 2013 mengenai Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Manajemen dan

dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum No. PDM-KUR-BPM-PPM-15 Tahun 2009,

terdapat dua prosedur operasi standar yang menjadi panduan kegiatan monitoring dan evaluasi

pengembangan kurikulum Program Studi. Pertama adalah prosedur operasi standar

penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum (Gambar 3), dan kedua adalah

prosedur operasi standar monitor dan evaluasi penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran

kurikulum (Gambar 4 dan Gambar 5).

Gambar 3.

Prosedur Operasi Standar Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum

Ketua Sekolah Tinggi menugaskan

Waket 1 melakukan penyusunan,

pengembangan, dan pemutakhiran

kurikulum

Tim melakukan penyusunan,

pengembangan, dan

pemutakhiran kurikulum

Tim menyerahkan draf rancangan

kurikulum yang terdiri atas profil

lulusan, kompetensi lulusan, bahan

kajian dan struktur kurikulum

berdasarkan hasil analisis SWOT dan

KKNI oleh Ketua Program Studi untuk

kurikulum tingkat Program Studi

Ketua Program Studi

mengevaluasi,

menyempurnakan, memberi

kode mata kuliah, membuat blok

program

Koordinator Pengembangan

Tridharma menyerahkan kepada

Waket 1 untuk dievaluasi terkait

anggaran

Waket 1 membentuk tim

penyusunan, pengembangan, dan

pemutakhiran kurikulum yang

diketahui oleh Koordinator

Pengembangan Tridarma

Waket 1 menyerahkan kepada

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen

PPM untuk pengesahan

Gambar 4.

Prosedur Operasi Standar Persiapan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan, Pengembangan,

dan Pemutakhiran Kurikulum

Gambar 5.

Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan, Pengembangan,

dan Pemutakhiran Kurikulum

Ketua Sekolah Tinggi

berkoordinasi dengan

Koordinator Badan Penjaminan

Mutu menugaskan Waket 1

untuk membentuk Tim

Monitoring dan Evaluasi

Kurikulum

Waket 1 membentuk Tim

Monitoring dan Evaluasi

Kurikulum. Menetapkan salah

satu dosen tetap menjadi ketua

Tim

Ketua Tim Monitoring

dan Evaluasi Kurikulum

menyusun jadwal

Ketua Tim Monitoring dan

Evaluasi Kurikulum

memberitahukan jadwal-jadwal

monitoring dan evaluasi kepada

Ketua Program Studi dan para

Ketua Kelompok Keahilain

PELAKSANAAN

Tim Monev melakukan

monitoring dan evaluasi terkait

komponen-komponen berikut :

pengajar (dosen), peserta

(mahasiswa), bahan ajar,

metode belajar-mengajar, alat

bantu mengajar, lingkungan

pembelajaran

Tim Monev menyusun

laporan sesuai format yang

sudah ditentukan

Tim Monev mengirimkan

laporan pada ketua Program

Studi dan para Ketua

Kelompok Keahlian

Tim Monev mempresentasikan

hasil monitoring dan evaluasi

pada Ketua Program Studi,

Ketua Kelompok Keahlian, dan

dosen dihadiri oleh Ketua

Sekolah Tinggi atau Waket 1

Tim Monev meminta

pengesahan laporan dari

Ketua Sekolah Tinggi

Manajemen PPM

Laporan yang sudah disahkan

dikirim ke Koordinator Badan

Penjaminan Mutu

2.2.4. Standar dan Indikator


1 Program Studi memiliki dokumen

kurikulum yang dimutahirkan secara

periodik dan beriorientasi ke depan

sesuai dengan visi, misi, tujuan dan

sasaran Program Studi

1. Terdapat dokumen formal yang

mencakup (a). Kebijakan, (b). Peraturan,

(c). Pedoman atau buku panduan yang

memfasilitasi Program Studi untuk

melakukan perencanaan,

pengembangan, dan pemutakhiran

kurikulum secara berkala

2. Terdapat unit atau lembaga khusus yang

berfungsi untuk mengkaji dan

mengembangkan sistem serta mutu

pembelajaran, melaksanakan fungsinya

dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan

oleh institusi, dalam hal ini Sekolah

Tinggi Manajemen PPM memiliki Unit

Pengembangan Tri Dharma

3. Kurikulum memuat jabaran kompetensi

lulusan secara lengkap (kompetensi

utama, kompetensi pendukung, dan

kompetensi lain), serta berorientasi ke

depan sesuai dengan visi, misi, tujuan

dan sasaran Program Studi.

4. Kurikulum mencantumkan matriks/peta

kurikulum (standar kompetensi versus

mata kuliah)

5. Seluruh mata kuliah (kuliah dan

praktikum) dilengkapi dengan silabus

mata kuliah yang selalu dimutahirkan.

6. Program Studi melakukan peninjauan

kurikulum minimal 2 tahun sekali

dengan melibatkan/mempertimbangkan

masukan dan pemangku kepentingan

internal dan eksternal, serta

dimutahirkan dengan perkembangan

keilmuan dan teknologi di bidangnya.

7. Lebih dari 95% mata kuliah dilengkapi

dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan

SAP.

8. Persentase mata kuliah yang dalam

penentuan nilai akhirnya memberikan

bobot pada tugas-tugas

praktiku /praktek, PR atau akalah 50% dibandingkan dengan jumlah total

mata kuliah wajib dan pilihan.

9. Fleksibilitas mata kuliah pilihan, jika

a. Program Magister Bobot mata kuliah

piliha SKS da yang disediakan/

dilaksanakan > 3.0 x SKS mk pilihan

yang harus diambil

b. Program Sarjana Jika BMKP 9 sks (Bobot mata kuliah pilihan) dan yang

disediaka / dilaksa aka kali sks mata kuliah pilihan yang harus

diambil, maka skor = 4.

10. Materi kuliah disusun oleh kelompok

dosen dalam satu bidang ilmu, dengan

memperhatikan masukan dari dosen lain

atau dari pengguna lulusan.

11. Terdapat dua bentuk kegiatan yaitu

Pengembangan perilaku

kecendekiawanan (kemampuan untuk

menanggapi dan memberikan solusi

pada masalah masyarakat dan

lingkungan).

Bentuk kegiatan antara lain dapat

berupa:

1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Pelestarian lingkungan.

3. Peningkatan kesejahteraan

2 Program Studi menentukan dosen

pembimbing akademik bagi setiap

mahasiswa dan melakukan proses

pengendalian pembimbingan

akademik mahasiswa setiap

semester

1. Program Studi memiliki mekanisme

penunjukan dosen pembimbing

akademik dan monitoring proses

pembimbingan.

2. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa

per dosen pembimbing akademik

minimal 8 kali per semester

3 Program Studi menentukan dosen

pembimbing tugas akhir bagi setiap

mahasiswa dan melakukan proses

pengendalian penyelesaian tugas

akhir mahasiswa

1. Program Studi memiliki mekanisme

pembentukan dosen pembimbing tugas

akhir dan pengendalian penyelesaian

tugas akhir.

2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir

Program Studi S1 berpendidikan minimal

S2 dan sesuai dengan bidang

keahliannya.

3. Jabatan akademik (fungsional) dosen

sebagai ketua pembimbing tesis, semua

ketua pembimbing adalah doktor, dan

perse tase a g berpa gkat guru besar 20%.

4. Jumlah mahasiswa per dosen

pembimbing tugas akhir S1 maksimal 4

orang per angkatan.

5. Jumlah maksimum mahasiswa yang

dibimbing oleh seorang dosen

pembimbing utama tesis. Dalam hal

jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian

berdasarkan expert judgment adalah 3

mahasiswa per tahun



pembimbing baik sebagai ketua

pembimbing (pembimbing utama) dan

anggota adalah 6 mahasiswa per tahun

7. Rata-rata jumlah pertemuan /

pembimbingan selama penyelesaian

tugas akhir minimal 8 kali.

8. Rata-rata penyelesaian tugas akhir S1

mahasiswa maksimal 6 bulan.

9. Rata-rata lama penyelesaian tugas

akhir/tesis adalah maksimal 12 bulan

(rata-rata selama tiga tahun terakhir)

10. Rencana penelitian tesis dinilai oleh

komisi pembimbing dan dievaluasi oleh

suatu forum ilmiah terbuka.

11. Hasil penelitian tesis disajikan dalam

seminar nasional atau internasional

12. Tim penguji tesis terdiri dari komisi

pembimbing dan penguji dari luar komisi

pembimbing yang bidangnya sesuai

dengan topik tesis.

4 Program Studi menerapkan

kebijakan dan memiliki program

tentang peningkatan suasana

akademik yang baik

1. Program Studi memiliki program

peningkatan suasana akademik dalam

rencana operasional.

2. Terdapat dokumen formal yang lengkap

mencakup informasi tentang otonomi

keilmuan, kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, serta

dilaksanakan secara konsisten.

3. Terdapat sistem pengembangan suasana

akademik yang kondusif bagi pebelajar

untuk meraih prestasi akademik yang

maksimal berupa dalam bentuk:

(1) kebijakan dan strategi

(2) program implementasi yang terjadwal

(3) pengerahan sumber daya

(4) monitoring dan evaluasi

(5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan

secara berkelanjutan

4. Program Studi menyelenggarakan

kegiatan yang dapat mendorong ke arah

peningkatan suasana akademik (seperti

seminar, simposium, lokakarya, atau

bedah buku) minimal sekali dalam

setahun.

2.3. Standar Proses Pembelajaran


Standar Proses Pembelajaran Sekolah Tinggi Manajemen PPM adalah keseluruhan tolok

ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses

pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian

mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar

Proses Pembelajaran Sekolah Tinggi Manajemen PPM mengacu kepada PP No. 19 Tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain

yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur

derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini

ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang

merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di PPM Manajemen.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan

pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini

memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat

proses audit berlangsung.

Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU.No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara

mahasiswa dengan dosen. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa terjadi

proses perubahan dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan

berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang

mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,

misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan

yang mengutamakan keterampilan jasmani, misalnya kreativitas; ranah kooperatif yaitu

kemampuan untuk bekerja sama.

Proses pembelajaran menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah

mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan

proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.


Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik PPM

Manajemen.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34:

Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta

Pasal 57.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen

perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap

efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu

terdiri atas 13 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

2.3.3 Langkah Pencapaian

Prinsip pembelajaran yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen PPM mengacu pada piramida

pembelajaran yang dijelaskan dalam Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum No. No.

PDM-KUR-BPM-PPM-15 yang disahkan melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM No.

030/Ket-STM/3/09 tahun 2009 mengenai Pedoman Pengembangan Kurikulum serta dokumen

Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik No. 030/SK/Ket-STM/12/15 yang disahkan melalui

SK Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM No. 040/SK-Ket STM/8/09 Tahun 2009 mengenai

Pelaksanaan Kebebasan Akademik. Piramida pembelajaran yang dimaksud dapat dilihat pada

Gambar 6.

Gambar 6. Prinsip Pembelajaran di Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Prinsip pembelajaran di Sekolah Tinggi Manajemen merupakan keyakinan akan peranan penting

enam komponen pembelajaran yang dapat mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis,

bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Keenam

komponen tersebut adalah:

1. Sasaran pembelajaran yang menjadi sasaran pembelajaran (learning outcomes) masing-

masing Program Studi, sesuai dengan KKNI dan selaras dengan tujuan serta misi institusi;

2. Peserta didik atau mahasiswa di ketiga Program Studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi

Manajemen PPM;

3. Dosen atau pengajar yang mengampu mata kuliah, dilengkapi oleh mentor/pembimbing

akademik, serta konselor untuk memastikan mahasiswa dapat mengakuisisi,

menginternalisasi, dan menerapkan kompetensi, baik hard-competences maupun soft-

competence yang diberikan;

4. Bahan ajar yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, yang dibagi dalam empat

kategori, yaitu bahan ajar cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, lembar

kerja, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket.; bahan ajar dengar (audio)

seperti radio, dan compact disk audio; bahan ajar pandang dengar (audio visual)

seperti video compact disk, film; serta bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching

material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compac disk (CD) multimedia

pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials).

5. Metode belajar-mengajar yang diterapkan mengikuti piramida active-passive learning yaitu:

lecturing, reading, audio-visual, demonstration, discussion, practice-doing, dan teaching

1-SASARAN PEMBELAJARAN

2-MAHASISWA

4-BAHAN AJAR

3-PENGAJAR,

MENTOR,

KONSELOR

5-METODE PEMBELAJARAN

6-

SU

AS

A

N

A

A

K

A

DE

MI

K

others. Hampir 75% metode pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM

menggunakan discussion dan practice-doing.

6. Suasana akademik memastikan terjadinya interaksi yang bermanfaat antara mahasiswa,

dosen, dan masyarakat.

Pemanfaat hasil pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran kembali pada

perbaikan dan penyempurnaan keenam komponen dalam prinsip pembelajaran. Yaitu

perbaikan dan penyempurnaan: (1) sasaran pembelajaran, (2) rekrutmen dan seleksi

mahasiswa, (3) kualitas dosen, mentor, pembimbing akademik, dan konselor, (4) bahan ajar, (5)

metode pembelajaran, dan (6) strategi pengembangan suasana akademik.

Integrasi kegiatan penelitian, pengabdian, dan pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen PPM

merupakan hal yang menjadi keunikan sekaligus keunggulan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Gambar 7 menunjukkan struktur tiga direktorat yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi

Manajemen PPM a g e jadi i duk dari Sekolah Ti ggi Ma aje e PPM.

Gambar 7. Tiga Direktorat di Bawah Koordinasi Sekolah Tinggi Manajemen PPM (induk)

Ketiga direktorat di bawah koordinasi organisasi induk, PPM Manajemen, merupakan unit-unit

stratejik yang sulit dipisahkan satu dengan lainnya karena keunikan yang menjadi keunggulan

bersaing Sekolah Tinggi Manajemen PPM terletak pada jasa manajemen yang komprehensif

sebagai hasil dari integrasi kegiatan-kegiatan ketiga direktorat tersebut. Unit penelitian di

bawah koordinasi Sekolah Tinggi Manajemen bertugas mengembangkan pemikiran-pemikiran,

model, dan metode melalui aneka ragam penelitian manajemen dan akuntansi. Hasil atau

keluaran dari unit penelitian kemudian diuji-cobakan melalui (1) kegiatan pengabdian

PPM Manajemen

Direktorat Jasa Pengembangan

Organisasi

Jasa Konsultansi Manajemen

Jasa Riset Komersial

Jasa Asesmen

Jasa Lokakarya Ing-Griya

Direktorat Jasa Pengembangan

Eksekutif

Lokakarya Publik

Konferensi Manajemen

Direktorat Sekolah Tinggi

Manajemen PPM

Pendidikan

SMB

SAB

MM

(Di bawah Waket 1)

Penelitian

Pengabdian kepada

Masyarakat

Pengembangan Tridharma

masyarakat di bawah koordinasi Sekolah Tinggi Manajemen PPM, (2) kegiatan riset komersial,

konsultansi, asesmen, dan lokakarya ing-griya di bawah koordinasi direktorat Jasa

Pengembangan Organisasi, dan (3) kegiatan lokakarya publik dan diskusi serta sosialisasi melalui

konferensi di bawah koordinasi direktorat Jasa Pengembangan Eksekutif. Pembelajaran atau

lessons-learned dari ketiga direktorat kemudian dikodifikasi dalam bentuk kasus bisnis,

kerangka-kerja, pendekatan, metode belajar, dan bahan ajar yang dimanfaatkan untuk

meningkatkan kualitas produk jasa di masing-masing direktorat. Mekanisme integrasi di

lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang signifikan bagi pengembangan Tridharma di

lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8.Mekanisme Integrasi Kegiatan di Lingkungan PPM Manajemen

.

Pendidikan (Sekolah Tinggi Manajemen

PPM)

Penelitian (Sekolah Tinggi Manajemen PPM)

Pemikiran

Konsultansi, RisetKomersial, Asesmen, Lokakarya Ing-griya

(Jasa PengembanganOrganisasi)

Pembelajaran

Model

Lokakarya Pubik, Konferensi

(Jasa PengembanganEksekutif)

Pembelajaran

KODIFIKASI

Kerangka Kerja

Pengabdian kepadaMasyarakat

(Sekolah Tinggi Manajemen PPM)

Pembelajaran



1 Program Studi

menyelenggarakan

perencanaan proses

pembelajaran sesuai

dengan KKNI

1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku

referensi yang mutahir dan bahan ajar

(handout/modul/penuntun praktikum)

2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap

mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran

semester (RPS)

3. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan

dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan

kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap

semester (mencakup materi kuliah, metode

pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan

cara-cara evaluasinya)

4. RPS/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen

secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

dalam Program Studi dan senantiasa ditinjau serta

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan

IPTEKS

5. Rencana pembelajaran telah memuat:

a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah,

semester, sks, nama dosen pengampu;

b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada

mata kuliah;.

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan;

d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang

akan dicapai;

e. metode pembelajaran;

f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan

pada tiap tahap pembelajaran;

g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan

dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh

mahasiswa selama satu semester;

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;

i. daftar referensi yang digunakan

RPS didistribusikan kepada mahasiswa pada awal

perkuliahan

7. Proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa

dikembangkan dan dilaksanakan mengacu pada Standar

Nasional Penelitian

8. Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada

masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan

mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

9. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang

dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada

berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang

terukur dengan menggunakan metode pembelajaran

yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah

seperti tercantum dalam RPS

2 Program Studi

menyelenggarakan /

melaksanakan proses

pembelajaran dengan

baik yang bersifat

interaktif, holistik,

integratif, saintifik,

kontekstual, tematik,

efektif, kolaboratif,

dan berpusat pada

mahasiswa.

1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang

2. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring

kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian

materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap

semester.

3. Program Studi menerapkan mekanisme penjaminan

mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus

sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik

dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

4. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk

memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan

proses pembelajaran. Mekanisme tersebut berupa SOP

MONEV, adanya komisi/lembaga MONEV dan

efektifitasnya, serta mekanisme MONEV

MONEV dapat berupa MONEV proses penyusunan usul

penelitian dan pelaksanaan penelitian tugas akhir,

proses penulisan tugas akhir, proses pembimbingan

penelitian tugas akhir

5. 75% metode pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi

Manajemen PPM menggunakan discussion dan practice-

doing.

6. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS

mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum,

praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan )

7. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di

dalamnya UTS dan UAS)

8. Terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran

3 Program Studi wajib

menerapkan beban

belajar mahasiswa

sesuai aturan yang

berlaku

1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa program S1

paling sedikit 144 sks.

2. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa program S2

paling sedikit 36 SKS

3. Masa penyelenggaraan program paling lama 7 tahun

akademik untuk program S1

4. Masa penyelenggaraan program paling lama 4 tahun

akademik untuk program S2

5. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan

secara penuh (16 kali pertemuan), termasuk Ujian

Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

dan sesuai dengan beban kreditnya.

6. Proses pembelajaran yang berupa kuliah, response,

tutorial untuk pelaksanaan 1 SKS dilakukan berupa

kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per

semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per

minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit

per minggu per semester

7. Proses pembelajaran yang berupa pembelajaran

seminar dan bentuk lain yang sejenis untuk

pelaksanaan 1 SKS dilakukan berupa kegiatan tatap

muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan

mandiri 70 menit per minggu per semester

8. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas

laboratorium yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi

Manajemen PPM atau yang dapat diakses oleh PPM

Manajemen.

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran


Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh

pendidikan di PPM Manajemen, baik secara kurikuler maupun non-kurikuler. Proses

pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses

pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh

dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil

evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam

evaluasi dosen, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit

penjaminan mutu program studi dengan pengawasan dari BPM PPM Manajemen.

Penilaian pembelajaran menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah

mencakup kriteria mimimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian,

mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan

kelulusan mahasiswa.


Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian

hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Selain itu landasan ideal tentang standar penilaian pembelajaran merujuk Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Mahasiswa dalam hal ini turut secara aktif mengevaluasi proses pembelajaran yang ada

dengan mengisi kuesioner yang diberikan setiap berakhirnya mata ajaran dan semester.

Selain itu mahasiswa juga dapat menyampaikan masukan maupun keluhan kepada dosen

pengampu untuk seterusnya ditindaklanjuti demi perbaikan proses pengajaran selanjutnya.

Dengan proses pembelajaran yang semakin disempurnakan, diharapkan kedepannya dapat

mengurangi jumlah mahasiswa yang tidak lulus mata ajaran dengan tetap sesuai dengan

standar penilaian yang berlaku. Contoh evaluasi pembelajaran mahasiswa dapat dilihat pada

Gambar 9.

Gambar 9.

Bagan Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa



1 Program Studi

menyelenggarakan penilaian

proses dan hasil belajar

mahasiswa mencakup prinsip

penilaian, teknik dan

instrument penilaian,

mekanisme dan prosedur

penilaian, pelaksanaan

penilaian, pelaporan penilaian,

dan kelulusan mahasiswa.

1. Program Studi menyelenggarakan proses

penilaian mengikuti prinsip edukatif,

otentik, objektif, akuntabel, dan

transparan yang dilakukan secara

terintegrasi

2. Teknik penilaian terdiri atas observasi,

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes

lisan, dan angket.

T-Group

Appreciative

Inquiries

Out Bound

Talent Map

NNKOTB

Community

Awareness

Kerja Praktek

Kuis

Kerja Praktek

Presentasi

Kasus

Partisipasi

Berkualitas

Proyek

Kelompok

Paper

Individu

UTS

UAS

Evaluasi

Pembelajarann

Evaluasi Akhir

Program

Akuisisi dan

Pengembangan Soft

Competencies

Evaluasi

Mahasiswa

Evaluasi Tengah

Program

Akuisisi dan

Pengembangan

Hard Competencies


Manajemen PPM merumuskan dan

melaksanakan prosedur penilaian proses

pembelajaran dengan mengikuti tahapan

yaitu perencanaan, pemberian tugas atau

soal, observasi kinerja, pengembalian

hasil observasi, dan pemberian nilai akhir


Manajemen PPM merumuskan dan

melaksanakan mekanisme penilaian

proses dan hasil pembelajaran dengan

menggunakan rubric sebagai instrument

penilaian proses pembelajaran, portfolio

atau karya desain sebagai instrument

penilaian hasil pembelajaran, dan teknik

observasi untuk penilaian penugasan

sikap mahasiswa

5. Dosen menyusun, menyampaikan,

menyepakati, dan melaksanakan teknik

penilaian, instrument penilaian, kriteria

penilaian, indikator penilaian, dan bobot

penilaian antara penilai dan yang dinilai

sesuai dengan rencana pembelajaran

6. Dosen memberikan umpan balik dan

kesempatan untuk mempertanyakan hasil

penilaian kepada mahasiswa

7. Dosen mendokumentasikan penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa secara

akuntabel dan transparan.

8. Dosen melakukan prosedur penilaian

mencakup tahap perencanaan, kegiatan

pemberian tugas atau soal, observasi

kinerja, pengembalian hasil observasi, dan

pemberian nilai akhir.

9. Program Studi memasukan nilai tepat

waktu untuk seluruh mata kuliah pada

semester berjalan dalam jangka waktu

maksimal 3 minggu setelah pelaksanaan

ujian.

10. Mahasiswa program S1 dinyatakan lulus

apabila:

a. Telah menempuh total SKS yang

dipersyaratkan dari maisng-masing

Program Studi

b. Minimal 144 SKS untuk Prodi Sarjana

Manajemen Bisnis dan minimal 145

SKS untuk Prodi Sarjana Akuntansi

Bisnis

c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

minimal 2,50

d. Predikat kelulusan dinyatakan dengan

Pujian jika IPK >= 3.50; nilai seluruh

mata kuliah minimal B; menyelesaikan

studi secara tepat waktu (waktu studi

yang ditempuh maksimal 8 semester

diluar cuti akademik); dan tidak

pernah mendapatkan peringatan atas

pelanggaran akademik maupun non

akademik

e. Jumlah nilai D maksimum 3 (tiga)

f. Telah menyelesaikan seluruh

kewajiban administratif, keuangan,

dan penggunaan fasilitas kampus

g. Telah menyerahkan skripsi yang telah

direvisi dan mendapat tanda tangan

persetujuan pembimbing

11. Mahasiswa program S2 dinyatakan lulus

apabila:

a. Memenuhi batas nilai minimal (lihat tabel

2)

b. IP (Indeks Prestasi) Kumulatif minimal 3,00

c. Penilaian baik (positif) atau aspek

perkembangan sikap terutama dalam

kejujuran akademik

d. Predikat kelulusan dinyatakan dengan

Pujian apabila IPK >= 3.76

e. Lulus tepat waktu dan tidak ada nilai C+

2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan


Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di

lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik

disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas

masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika

memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya

kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga

mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas

mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan

penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok

wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau

publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya

akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.


Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM mendayagunakan dosen tetap

yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah

yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan Program Studi

mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa

dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM juga mendayagunakan tenaga

kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf

administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan Program Studi. Program Studi memiliki sistem seleksi,

perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga

kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.Landasan

ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49

tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

STM PPM dalam menetapkan standar pengelolaan sumber daya manusia berpedoman

dalam:

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003,

2. Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005,

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; kemudian diganti dengan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

4. Peraturan Perusahaan Yayasan PPM,

5. Rencana Stratejik STM PPM

6. Rencana Stratejik SDM STM PPM

7. Pedoman Pengelolaan SDM PPM (SK No. 007/SK/Ket-STM/02/16)


Langkah-langkah pencapaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan dicapai dengan

menetapkan kebijakan mutu sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) STM

PPM sebagai berikut:

a. STM PPM merekrut dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh

masing-masing Program Studi yang terdapat di STM PPM

b. STM PPM merekrut, mengelola, dan mengembangkan tenaga kependidikan yang

mencakup pustakawan; laboran/analis/teknisi/operator/programmer; administrasi;

supervisor mencakup satpam, kebersihan, kendaraan, peralatan, catering

c. STM PPM memberikan kesempatan dan fasilitas bagi dosen untuk mengembangkan

kompetensi, potensi, dan prestasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat

d. STM PPM menerapkan sistem manajemen kinerja yang didasari oleh Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merujuk kepada sasaran dan strategi pencapaian

STM PPM. Sistem penilaian manajemen kinerja meliputi aspek pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat

e. STM PPM memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan serta

melengkapinya dengan sanksi bilamana terjadi pelanggaran

Kebijakan mutu STM PPM juga memiliki komitmen bahwa pencapaian visi Sekolah Tinggi

Manajemen PPM dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bermutu,

mengharuskan adanya pengembangan sumberdaya manusia yang terarah dan terencana.

Dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidik, dilakukan langkah-langkah strategis untuk

peningkatan jabatan akademik pendidik untuk mengemban tugas dan kewajiban akademik.

Selain dukungan dari pendidik yang berkualifikasi, kompeten dan bermutu, Sekolah Tinggi

Manajemen PPM juga sangat membutuhkan dukungan dari tenaga kependidikan yang

kompeten dan bermutu pula. Karena itu, secara bertahap, kinerja pendidik dan tenaga

kependidikan akan dipantau dan selanjutnya ditingkatkan melalui pelatihan, peningkatan

kualifikasi dan profesionalisme, serta penataan penugasan. Sistem pemantauan kinerja

pendidik dan tenaga pendidik terus disempurnakan sehingga benar-benar dapat

meningkatkan motivasi dan mutu kerjanya. Selain itu, sistem penghargaan di Sekolah Tinggi

Manajemen PPM akan terus dikembangkan dengan berbasis pada kinerja.

Masing-masing unit dalam Sistem Layanan Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM,

sekurang-kurangnya harus memiliki meja pelayanan (help desk), sistem informasi berbasis

teknologi informasi (TI), serta mekanisme untuk menangani keluhan (complaint handling).

Secara berkala, masing-masing unit kerja akan menjalani proses monitoring, assessment,

and evaluation terhadap kinerja pencapaian mutunya secara internal maupun eksternal.

2.5.4 Standard dan indikator


1. Dosen wajib memiliki kualifikasi

akademik dan kompetensi pendidik

serta memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakan pendidikan

dalam rangka pencapaian

pembelajaran lulusan

1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi

akademik paling rendah lulusan magister

atau magister terapan yang relevan dengan

Program Studi, dan dapat menggunakan

dosen bersertifikat profesi yang relevan

dengan Program Studi dan berkualifikasi

paling rendah setara dengan jenjang 8

(delapan) KKNI.

2. Dosen program magister dan program

magister terapan harus berkualifikasi

akademik lulusan doktor atau doktor

terapan yang relevan dengan Program

Studi, dan dapat menggunakan dosen

bersertifikat profesi yang relevan dengan

Program Studi dan berkualifikasi setara

dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

2. Dosen wajib melakukan

penghitungan Beban Kerja Dosen

(BKD) secara periodik dan teratur.

Perhitungan Beban Kerja Dosen didasarkan

antara lain pada:

A. Kegiatan pokok dosen yang mencakup:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian proses pembelajaran

2. Pelaksanaan evaluasi hasil

pembelajaran;

3. Pembimbingan dan pelatihan;

4. Penelitian; dan

5. Pengabdian kepada masyarakat;

B. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas

tambahan; dan

C. Kegiatan penunjang:

1. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40

Jam/Minggu, atau setara dengan

mengelola 12 sks beban belajar

mahasiswa, bagi dosen yang tidak

mendapatkan tugas tambahan.

2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen

disesuaikan dengan besarnya beban

tugas tambahan, bagi dosen yang

mendapatkan tugas tambahan.

3. Jumlah mahasiswa per dosen

pembimbing tugas akhir S1 maksimal

4 orang per semester



pembimbing utama tesis. Dalam hal

jumlah mahasiswa bimbingan,

penilaian berdasarkan expert

judgment adalah 3 mahasiswa per

tahun


dibimbing tesis oleh seorang dosen

pembimbing baik sebagai ketua

pembimbing (pembimbing utama)

dan anggota adalah 6 mahasiswa per

tahun

3. Dosen tetap wajib memiliki

keahlian di bidang ilmu yang

sesuai dengan disiplin ilmu pada

Program Studinya.

1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program

Studi minimal 90% dari jumlah seluruh

dosen.

2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara

penuh waktu untuk menjalankan proses

pembelajaran pada setiap Program Studi

paling sedikit 6 (enam) orang.

4. Tenaga Kependidikan wajib

memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi serta memiliki

kemampuan untuk

menyelenggarakan administrasi

pendidikan dalam rangka layanan

pendidikan.

1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi

akademik paling rendah lulusan program

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan

ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok

dan fungsinya.

2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga

Administrasi, memiliki kualifikasi akademik

paling rendah SMA atau sederajat.

3. Tenaga kependidikan yang memerlukan

keahlian khusus wajib memiliki sertifikat

kompetensi sesuai dengan bidang tugas

dan keahliannya.

4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti

pelatihan dalam bidangnya minimal satu

kali dalam setahun.

5 Program Studi didukung dengan

sumberdaya dosen tetap yang

mencukupi dan memenuhi

kualifikasi pendidikan minimal

sesuai bidang.

1. Program Studi memiliki program

pengembangan dosen untuk

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

yang sesuai dengan kebutuhan bidang di

Program Studi.

2. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah

dosen tetap adalah rasio <= 30

3. Persentasi dosen berpendidikan tetap S3

minimal >= 50%

4. Persentase dosen tetap dengan jabatan

guru besar (untuk institut, universitas, dan

sekolah tinggi) >= 30%

5. Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah

seluruh dosen <= 10%

6. Proses seleksi, perekrutan, penempatan,

pengembangan, retensi dan

pemberhentian dosen sesuai dengan

peraturan/pedoman yang berlaku.

7. Persentase dosen tetap dengan

pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat

Program Studi yang bidang keahliannya

sesuai lebih dari 90%.

8. Persentase dosen tetap yang menjalani

program peningkatan kompetensi melalui

tugas belajar.

Jika persentase dosen bergelar doktor/Sp-

%, aka skor = Sa gat Baik Jika tidak, gunakan aturan berikut.

SP = (0.25 NPL + 0.75 NS2 + 1.25 NS3) /

NPROGRAM STUDI

dimana:

NPL = Banyaknya dosen yang mengikuti

pendidikan tanpa gelar

NS2 = Banyaknya dosen yang mengikuti

pendidikan S2/Sp-1

NS3 = Banyaknya dosen yang mengikuti

pendidikan S3/Sp-2

NPROGRAM STUDI = Banyaknya Program Studi

Penetapan Standar mutu di Sekolah

Tinggi Manajemen PPM : SP ≥ 4

9. Persentase dosen tetap yang

berpendidikan S3 yang bidang keahliannya

sesuai dengan kompetensi Program Studi

sesuai standar BANPT

10. Persentase dosen tetap yang memiliki

jabatan lektor kepala dan guru besar yang

bidang keahliannya sesuai dengan

kompetensi Program Studi sesuai standar

BAN PT.

11. Persentase jumlah guru besar per Program

Studi sesuai standar BAN PT.

12. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat

Pendidik Profesional lebih dari 60%.

13. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa

yang bidang keahliannya sesuai dengan

bidang Program Studi adalah : 1 : 30

6 Program Studi memiliki program

untuk mengundang tenaga ahli/

pakar sebagai pembicara dalam

atau luar negeri pada seminar,

pelatihan atau sebagai dosen

tamu dalam proses pembelajaran.

Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai

pembicara dalam seminar/pelatihan,

pembicara tamu, dsb, dari luar PPM

Manajemen.

7 Program Studi memiliki mekanisme

monitoring dan evaluasi kinerja

dosen dalam bidang tridarma dan

mendokumentasikan rekam

jejaknya.

1. Rata-rata beban dosen per semester atau

Rata-rata FTE (Fulltime Teaching

Equivalent): 12-16 SKS.

2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap

dalam mengajar adalah 100%

3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan

(sebagai pembicara/ilmiah/lokakarya/

penataran/workshop/pagelaran/pameran/

4. peragaan (nasional/internasional) minimal

sekali dalam setahun (ada dalam standar isi

pembelajaran)

8 Program Studi didukung dengan

tenaga kependidikan yang

mencukupi dan

pendidikan/kompetensi yang

sesuai.

1. Program Studi memiliki perencanaan dan

program pengembangan untuk

meningkatkan kompetensi tenaga

kependidikan (melalui pemberian

kesempatan belajar/pelatihan, pemberian

fasilitas, dan jenjang karir). Adanya tenaga

pustakawan dengan latar belakang

pendidikan yang sesuai di tingkat sekolah

tinggi dan program studi.

2. Program Studi memiliki jumlah tenaga

teknisi/laboran minimal 1 orang yang

kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap

laboratorium.

3. Program Studi memiliki jumlah tenaga

administrasi yang kompeten/kualifikasi

yang sesuai minimal 1 orang per Program

Studi

4. Kualifikasi Pustakawan

nilai dihitung dengan rumus berikut:

A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4

X1 = jumlah pustakawan yang

berpendidikan S2/S3/Special Librarian.

X2 = jumlah pustakawan yang

berpendidikan D4 atau S1.

X3 = jumlah pustaka-wan yang

berpendidik-an D1, D2, atau D3.

Penetapan Standar mutu di Sekolah

Tinggi Manajemen PPM: A ≥ 4

5. Persentase laboran/teknisi/analis/operator

/programmer yang memiliki sertifikat

kompetensi >=70%

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


Adapun standar yang ditetapkan untuk sarana akademik STM PPM adalah merujuk pada

standar sarana pembelajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, yang paling sedikit terdiri atas:

1. Perabot

2. Peralatan pendidikan

3. Media pendidikan

4. Buku, Buku elektronik, dan repositori

5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi

6. Instrumentasi eksperimen

7. Sarana olahraga

8. Sarana berkesenian

9. Sarana fasilitas umum

10. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

2.6.2 Landasan Ideal

STM PPM dalam menetapkan standar pengelolaan sarana dan prasarana berpedoman dalam:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; kemudian diganti dengan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

2. Peraturan Perusahaan Yayasan PPM


Langkah-langkah pencapaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan dicapai dengan

menetapkan kebijakan mutu sarana dan prasarana STM PPM yaitu dalam menjamin

pelaksanaan standar sarana dan prasarana maka STM PPM merancang sistem pengelolaan

sarana dan prasarana maka kebijakan mutu manajemen sarana dan prasarana di STM PPM

adalah dengan secara konsisten menyediakan, memberikan pelayanan penggunaan,

pemeliharaan dan keamanan guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk

mendukung kegiatan akademik. Dalam rangka pemenuhan standar mutu dalam penyediaan,

pelayanan, pemeliharaan dan keamanan maka manajemen sarana dan prasarana

berkomitmen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu yang

disyaratkan.

Selain itu, kebijakan mutu manajemen sarana dan prasarana STM PPM juga menitik beratkan

bahwa infrastruktur Sekolah Tinggi Manajemen PPM harus memenuhi persyaratan teknis

dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan. Pengembangan infrastruktur fasilitas

harus dituangkan dalam rencana induk (master plan), yang meliputi gedung dan laboratorium

dan direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik. Hal

yang perlu diperhatikan dalam mengelola aset tersebut, agar dapat optimum dalam

mendukung pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu : a) Inventarisasi lahan; b) Inventarisasi

gedung beserta semua ruang dan kegunaan ruang (kelas, laboratorium, administrasi, dll). Hal

pe ti g u tuk pe ge ba ga utu da efisie si pergurua ti ggi adalah disusu a Siste I for asi Laha da Ba gu a . For at siste i for asi i i didasarka pada keterkaitan

lahan dan bangunan dengan unsur lokasi atau unsur yang menunjukkan letak objek terhadap

suatu referensi spasial tertentu. Sistem informasi lahan dan bangunan (SILB) dapat

dikembangkan dengan pendekatan Geographic Information System (GIS), sehingga data

lahan dan bangunan dikelola dalam basis data spasial dan basis data atribut. SILB biasanya

memuat berisi informasi tentang data yuridis/legal, data penggunaan lahan, data bangunan

(kondisi fisik dan penggunaan), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya, dll).

Ruang kelas dan laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk

melaksanakan kurikulum, termasuk bahan dan teknologi informasi yang memadai. Perlu

disediakan papan tulis, white board, overhead projector, LCD, layar dan pengeras suara.

Peralatan teknologi pendidikan yang up to date dan terdistribusi secara efektif, perlu

disediakan, sehingga mudah diakses oleh pengguna. Pengadaan alat yang dimaksud adalah

alat bantu lengkap untuk proses perkuliahan dan praktikum di laboratorium. Peralatan untuk

proses pembelajaran termasuk alat-alat yang ditentukan dalam standar akademik perguruan

tinggi, yaitu peralatan dasar seperti papan tulis, white board, overhead projector, LCD,

pengeras suara, sampai peralatan teknologi pendidikan mutakhir, seperti viewer dan

komputer dalam kelas yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Makin banyak ruang

kelas yang mempergunakan peralatan mutahir tersebut relatif makin baik kualitas proses

pembelajaran.

Pengelolaan prasarana dan sarana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dilakukan secara

terpusat bersama-sama dengan direktorat lain yang berada dibawah PPM Manajemen, dan

diatur dalam Surat Keputusan Direktur Eksekutif PPM SK nomor: 29/SK/Dir-Eks/12/10

tanggal 1 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Sistem pengelolaan prasarana dan sarana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM bertujuan untuk

memenuhi kecukupan prasarana dan sarana unit-unit usaha PPM Manajemen, serta

mewujudkan tertib administrasi dan menjamin kondisi prasarana dan sarana dalam keadaan

siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan perkembangan keadaan/teknologi

sehingga akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok. Sistem pengelolaan

sarana dan prasarana diselenggarakan dengan azas-azas sebagai berikut: terintegrasi,

prioritas, urgensi, tepat pada sasaran, efektivitas dan efisiensi, manfaat, dan preventif,

dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: sesuai prosedur, komprehensif, tersedia setiap

saat, dan mutakhir.


A. Bangunan dan Gedung

(sumber: PP No. 36/2005 tentang Bangunan dan Gedung)

N0 STANDAR INDIKATOR

1 Lahan Status kepemilikan adalah milik sendiri (bersertifikat)

Lokasi mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang

sesuai dengan master plan kota

2 Bangunan Gedung/Ruang Kekuatan Fisik

a. Struktur bangunan kuat dan kokoh

b. Memenuhi persyaratan kelayanan dengan

mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi dan

kewawetan

Kecukupan

a. Ruang kerja pimpinan: minimal 15m2 per orang

b. Ruang kelas : 1.5-2 m2 per mahasiswa

c. Ruang kerja dosen/karyawan : minimal 2 m2 per

dosen/karyawan

d. Ruang perpustakaan : 1.6 m2 per orang

e. Ruang computer : 2 m2/orang

f. Laboratorium : sesuai dengan kurikulum dan jumlah

pemakaian yang direncanakan serta standar

kebutuhan dan pemanfataan ruang khusus

g. Mushola : sesuai de ga ju lah aksi al ja a’ah dan kegiatan keagamaan rutin

h. Toilet : memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya

mencukup, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi

baik , dan dilakukan pembersihan secara rutin

minimal 2 kali sehari

i. Kantin : luasan minimal 4 m2 per mahasiswa,

ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan

memenuhi persyaratan sanitasi dengan di dukung

fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian

peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang

tertutup, dan penjaja makanan memenuhi

persyaratan hygiene

j. Ruang kegiatan mahasiswa: memenuhi rencana dan

jenis kegiatan mahasiswa

k. Poliklinik : tersedia mencukupi, berkualitas baik dan

memenuhi persyaratan untuk poliklinik

Kesesuaian

a. Disain dan penataan sesuai dengan fungsi bangunan

gedung/ruang dan persyaratan lingkungan

Keselamatan

Memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung

untuk:

a. Mendukung beban muatan

b. Mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan

petir (terdapat pedoman dan standar teknis yang

berlaku) mengenai:

1. Pembebanan, ketahanan terhadap gempa dan/atau

angin

2. Sistem pengamanan kebakaran

3. Sistem penangkal petir

Kemudahan

a. Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah,

nyaman, dan aman termasuk untuk penyandang

cacat dan lanjut usia

3 Kesehatan Lingkungan dan

Keamanan Lingkungan

Kesehatan

a. Tersedia ventilasi alami dan/atau bangunan ventilasi

mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya dan

mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan

energi dalam bangunan gedung

b. Setiap gedung harus mempunyai pencahayaan alami

dan/atau pencahayaan buatan

c. Persyaratan sistem sanitasi mencakup sistem air

bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air

limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air

hujan termasuk sistem plumbing

d. Persyaratan bahan bangunan yaitu menggunakan

bahan bangunan yang aman menggunakan bahan

bangunan yang aman bagi kesehatan (tidak

mengandung B3) dan tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan,

peningkatan suhu, konservasi energi, serasi dan

selaras dengan lingkungan) (Memiliki dokumen

pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk

sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem

sanitasi dan penggunaan bahan bangunan gedung)

Kenyamanan

Memenuhi persyaratan:

a. Kenyamanan ruang gerak: mempertimbangkan fungsi

ruang,jumlah pengguna, perabot/peralatan,

aksebilitas ruang

b. Tempat duduk, meja memenuhi persyaratan

ergonomic

c. Kondisi udara dalam ruang (pertimbangan

temperatur dan kelembaban) nyaman, berAC

d. Pandangan: kenyamanan pandangan dari dalam

gedung ke luar

e. Tingkat getaran

f. Tingkat kebisingan

Keamanan Lingkungan

a. Adanya Program keamanan lingkungan kampus yang

dilaksanakan dan dievaluasi secara rutin

b. Tidak ada tindak kriminalitas dan asusila di

lingkungan kampus

4 Efektifitas pemakaian a. Memiliki target pemakaian

b. Memiliki data pemakaian dan dinilai efisien dalam

pemakaiannya

5 Pemeliharaan dan

perawatan bangunan

gedung

Pelaksana pemeliharaan

a. Terdapat unit dan sumber daya pemelihara dan

perawatan bangunan gedung

Pemeliharaan

Terselenggara kegiatan pemeliharaan bangunan gedung,

meliputi: pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian,

perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan

gedung, dan kegiatan sejenis lainnya

Perawatan

Perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian

bangunan, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana

berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan

gedung

Sertifikat Laik Fungsi

Terdapat laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan

perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan

perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ditetapkan pemda

(setiap 5 tahun).

K3

Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan

bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip

keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Pemeriksaan Berkala

Pemeriksaan berkala dilakukan terhadap seluruh atau

sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,

dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan

dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh

perpanjangan sertifikat laik fungsi

B. Prasarana Umum


1 Air Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan

perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air

memenuhi persyaratan air bersih, dan air mengalir/tersedia

setiap saat di seluruh bangunan

Air mengalir/tersedia setiap saat di seluruh bangunan

2 Sanitasi a. WC/toilet memenuhi persyaratan teknis

b. Tersedia air bersih dalam jumlah cukup

c. WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi

d. Tidak ada keluhan dari pengguna

3 Drainase a. Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi

persyaratan teknis

b. Tidak terjadi genangan air/banjir

c. Saluran bersih dan terpelihara

4 Listrik a. Memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah

lingkungan, dipelihara secara rutin dan tersedia setiap

saat

b. Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya

daya listrik

c. Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi

baik (laporan pemeriksaan secara berkala)

5 Prasarana pengelolaan

sampah dan limbah

a. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah

terpadu dan limbah

b. Memiliki peralatan dan perlengkapan pengelolaan

sampah mulai dari pewadahan sekaligus pemilahan,

pengumpulan, tempat pembuangan sampah sementara,

tempat pembuangan akhir (bila diolah dengan kualitas

baik)

c. Pengolahan sampah dengan insinerator, emisinya tidak

malampaui ambang batas

d. Pengelolaan sampah dengan komposting,

memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan

bangunan lainnya

6 Jaringan telekomunikasi a. Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan

kondisi baik

b. Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena

minimnya jumlah saluran telepon

7 Parkir a. Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika

b. Tata letak dan pengaturan yang tepat

c. Keamanan kendaraan di tempat parker

8 Taman a. Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan,

keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan

C. Fasilitas Pembelajaran


1 Peralatan ruang

kuliah/Praktikum

Setiap ruang kuliah yang digunakan untuk kegiatan

perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang

mencukupi (kursi, meja, flipchart, spidol, penghapusm LCD,

desktop/laptop, AC, sound sytem, dan internet/wi fi) serta

dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)

Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum

dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja,

papan tulis, spidol, peralatan praktikum, dan bahan) yang

mencukup, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari

2 Peralatan ruang

perkantoran

Tersedianya peralatan kantor yang modern dan lengkap

serta usia peralatan kantor maksimal 5 tahun

3 Bahan dan perlengkapan

perpustakaan

a. Ju lah koleksi te tbook a g sesuai bida g il u : (dalam tiga tahun terakhir)

b. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: (dalam tiga tahun terakhir)

c. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai

bida g : judul de ga o or le gkap dala tiga

tahun terakhir)

d. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi non-Dikti yang sesuai

bida g : judul de ga o or le gkap dala tiga tahun terakhir)

e. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang

sesuai bida g : judul de ga o or le gkap dala tiga tahun terakhir)

f. Ju lah jur al il iah i ter asio al a g sesuai bida g : 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun

terakhir)

g. Jumlah prosiding se i ar a g sesuai : judul de ga nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

h. STM PPM dan Program Studi memiliki akses yang mudah

ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk

akses secara online)

i. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka

tersedia memadai

4 Peralatan Laboratorim a. Luasan untuk laboratorium minimal 2 m2 per mahasiswa

b. Peralatan laboratorium lengkap, modern dan cukup

mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan

c. Adanya perencanaan dengan dana yang memadai untuk

pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas

laboratorium

5 Sistem pengelolaan data

dan informasi

a. Tersedia computer dan perangkat lunak yang lengkap

dan canggih

b. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade

minimal 1 tahun 1 kali

c. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi

computer serta didukung dengan dana yang memadai

d. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan

internet

e. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10

f. Pengelolaan data akademik di Program Studi didukung

oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan

computer dan dapat diakses melalui jaringan luas

g. STM PPM memilki situs web yang berbahasa Indonesia

dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan

non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya

selalu dimutakhirkan secara regular

h. Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan

rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.

KBPM = Kapasitas bandwidth >= 0.75

(dalam KbProgram Studi per mahasiswa)

6 Galeri Buku a. Lokasi strategis bagi seluruh sivitas akademik dan umum

b. Jenis perlengkapan dan bahan ajar relevan dan

memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa

c. Jama pelayanan setiap hari sesuai kebutuhan mahasiswa

7 Efektifitas pemakaian a. Mempunyai pedoman pemakaian sarana

b. Memiliki data pemakaian dan dinilai efisien dalam

pemakaiannya

8 Pemeliharaan dan

perawatan sarana

a. Tersedian unit dan sumber daya manusia yang dapat

memelihara sarana atau fasilitas pembelajaran yaitu

operator computer, pustakawan, laboran, dll

b. Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan sarana secara

berkala meliputi: pembersihan, perapian, pemeriksaan,

pengujian, perbaikan, dan/atau penggantian bahan atau

perlengkapan sarana dan kegiatan sejenis lainnya

2.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran.


STM PPM dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.


STM PPM melakukan penetapan standar pengelolaan pembelajaran dengan melakukan

kegiatan yaitu:

1. Perencanaan dalam penyediaan sarana, prasarana dan dana guna mendukung

terlaksananya pengelolaan pembelajaran

2. Membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa

melalui kegiatan Tri Dharma, khususnya dharma pendidikan/pengajaran

3. Penetapan etika akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas

akademika

4. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran yang berorientasi pada

pengembangan intelektualitas mahasiswa baik secara hard competency dan soft

competency

STM PPM memiliki kebijakan mutu akademik atau pendidikan yaitu program-program yang

ditawarkan STM PPM memiliki mutu akademik yang tinggi terutama didasarkan pada

penelitian yang dikembangkan oleh dosen STM PPM. Sesuai dengan perubahan orientasi STM

PPM dari suatu perguruan tinggi berbasis pendidikan menjadi perguruan tinggi berbasis

penelitian. Metode pendidikan di STM PPM secara bertahap akan berubah dari proses-proses

berbasis pengajaran yang berpusat pada dosen (teacher centered education) menuju

pengajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered education). Pendidikan di STM

PPM hendaknya diselenggarakan secara terencana dan memiliki indikator mutu serta

akuntabel. Program-program di STM PPM harus dapat diselesaikan oleh sebagian besar

mahasiswa secara tepat waktu. Program-program pendidikan yang ditawarkan oleh STM PPM

memiliki kesetaraan dengan program-prigram serupa dengan perguruan-perguruan tinggi

yang memiliki reputasi tinggi, yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional.

Kebijakan mutu akademik tersebut menjadi dasar bagi STM PPM dalam menyelenggarakan

pengelolaan pembelajaran yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan

mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka

menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis.

Peningkatan suasana akademik yang mendorong pengelolaan pembelajaran yang kondusif

seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi lebih

merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan,

dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait

dengan pencapaian tingkat mutu, suasana akademis yang lebih baik dan dikondisikan dengan

baik.

Kondisi dan suasana akademik yang kondusif dan melibatkan komponen-komponen yang

terkait tersebut tidak dapat langsung mencapai tingkat ideal sekaligus, tetapi harus melalui

tahapan perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan

secara sistematis, berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua stakeholders yang

terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. Langkah perbaikan bisa

diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat

dijadikan sebagai tolak ukur kondisi suasana akademis yang diharapkan. Langkah yang

biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian

dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa

menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.



1 Program Studi wajib melakukan

perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan

evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pembelajaran

1. Program Studi wajib melakukan penyusunan

kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap

mata kuliah

2. Program Studi wajib menyelenggarakan program

pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam

rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan

3. Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik

yang menciptakan suasana akademik dan budaya

mutu yang baik

4. Program Studi wajib melakukan kegiatan

pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses

pembelajaran

5. Program Studi wajib melaporkan hasil program

pembelajaran secara periodik sebagai sumber data

dan informasi dalam pengambilan keputusan

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara

on-line melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK)

7. STM PPM wajib menyusun kebijakan, rencana

strategis dan operasional terkait dengan

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas

akademika dan pemangku kepentingan, serta

dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi

dalam melaksanakan pembelajaran

8. STM PPM wajib melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran

9. STM PPM wajib memiliki panduan perencanan,

pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan

mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran

dan dosen

10. STM PPM wajib menyampaikan laporan kinerja

program studi dalam menyelenggarakan program

pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan

tinggi

2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya

pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga

kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya

pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup

biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya

operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa

per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan

secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi c. indeks kemahalan wilayah;

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan

tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi

tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.


STM PPM dalam menetapkan standar pembiayaan pembelajaran berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi; kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.


Langkah-langkah pencapaian standar mutu pembiayaan pembelajaran dicapai dengan

menetapkan kebijakan mutu pembiayaan pembelajaran STM PPM yaitu dalam menjamin

pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dimana kebijakan mutu pembiayaan

pembelajaran di STM PPM adalah pengelolaan keuangan di STM PPM harus dilakukan dengan

prinsip-prinsip bijaksana (prudence), hati-hati, teliti, berimbang antara pemasukan dan

pengeluaran, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan harus berdasarkan rencana jangka

panjang (RenIP dan Renstra), dan rencana tahunan (RENOP atau RKAPB). Pengeluaran yang

tidak ada dalam rencana tidak boleh dilakukan, kecuali pengeluaran yang tidak terhindarkan

dan harus mendapat persetujuan Ketua Sekolah Tinggi. Adapun laporan keuangan harus

diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Auditor oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

dan Auditor Eksternal.

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, STM PPM wajib mengupayakan pendanaan

pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

Adapun komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan

profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerjasama kelembagaan

Pemerintah dan swasta.

Selain itu, Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam

menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan

kualitas pendidikan.

Dalam mengelola pembiayaan pembelajaran, STM PPM wajib memiliki sistem pencatatan biaya

dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sampai dengan pada satuan Program Studi. STM PPM juga wajib melakukan analisis biaya

operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran

tahunan STM PPM. Dalam hal ini, STM PPM juga wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian

standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

2.8.4 Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator


1 Program Studi

memperoleh dana

operasional

penyelenggaraan tri

dharma secara memadai

1. Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu,

perencaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan

pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku

di STM PPM dan terdokumentasi dengan baik dan dapat

dilacak

2. STM PPM mempunyai sistem pencatatan biaya dan

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sampai pada satuan

program studi, melakukan analisis biaya operasioanal

pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana

kerja dan anggaran tahunan, serta melakukan evaluasi

tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi

pada setiap tahun anggaran

3. STM PPM mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari

berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari

mahasiswa melalui dana hibah, jasa profesi dan/atau

keahlian, dana lestari dari alumni, kerjasama kelembagaan

Pemerintah dan swasta

4. STM PPM menyusun dan menetapkan kebijakan,

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana

lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan

kualitas pendidikan

5. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari

ahasis a SPP da da a lai a adalah % i stitusi 6. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian,

pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan

i estasi prasara a, sara , da SDM Rp. 18 Juta. Jumlah

dana operasional/ mahasiswa/tahun (=DOM) (institusi & S1)

7. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian,

pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan

i estasi prasara a, sara , da SDM Rp. Juta. Ju lah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=DOM) (program S2)

8. Rata-rata dana penelitian /dosen tetap/tahun > Rp. 3.5 Juta

9. Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

/dosen tetap/tahun Rp. Juta (Institusi & S1)

10. Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

/dosen tetap/tahun Rp. Juta (Program S2)

11. Penggunaan dana Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Kepada Masyarakat dari total pemasukan dana lebih dari

10%

12. Dana (termasuk hibah) yang dikelola >Rp. 30 juta per dosen

tetap per tahun (mencakup gaji; tunjangan fungsional; biaya

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

insentif kinerja dosen, tunjangan sertifikasi dosen, dan

kerjasama)

STANDAR MUTU PENELITIAN


2017



Indonesia 10340

Telp./Fax : (021) 2300313 / 2302051

KODE

BPM-STM PPM-SM-2

DOKUMEN STANDAR


TANGGAL

DIKELUARKAN

30 NOVEMBER 2017





Telepon : (021) 2300313

STANDAR MUTU PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama

penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Sekolah Tinggi

Manajemen PPM yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen

Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar

kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah

ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen PPM, yaitu manajemen yang memperkuat daya

saing bangsa.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Sekolah Tinggi Manajemen PPM, ada 3 kategori

penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Sekolah Tinggi Manajemen PPM, yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat

berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu

pengetahuan tertentu; materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,

fenomena, kaidah, model atau postulat baru

2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar

dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan

masyarakat; materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang

berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi

atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat

memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Sekolah Tinggi

Manajemen PPM dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan

dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai

untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan

ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan

output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua

staf akademik Sekolah Tinggi Manajemen PPM beserta mahasiswanya dan juga berbagai

pihak luar yang berkepentingan.

1.2 Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan

dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika

sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, materi penelitian terapan

harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,

dan/atau industry.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur

kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Sekolah Tinggi Manajemen PPM melalui

Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitinya. Yang dimaksud

dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan

dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para

peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau

tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik

Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen PPM,

termasuk di dalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai

masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku

penelitian.

Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada Permenristek Dikti Nomor 44 tahun

2015.

1.3 Standar dan Indikator


1 Sekolah tinggi

mengimplementasikan kode etik

penelitian

Adanya komisi etik penelitian

indikatornya berupa tinjauan (review)

aspek etik penelitian.

2 Penelitian harus memiliki

kegunaan dan relevansi dengan

pendidikan dan ilmu pengetahuan

Keterkaitan penelitian dengan pendidikan

berupa:

1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan

dalam setiap penelitian

2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI

minimal 1 per program studi dalam setiap 3

tahun.

3. Setiap penelitian yang dihasilkan melalui

kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah,

metode ilmiah dan secara sistematis

memenuhi otonomi keilmuan dan budaya

akademik

4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia,

tidak menggangu kepentingan umum atau

nasional wajib disebarluaskan dengan cara

yaitu diseminarkan,

dipublikasikan,dipatenkan, dan/atau cara

lain yang dapat digunakan untuk

menyampaikan hasil penelitian kepada

masyarakat

3 Penelitian harus memiliki nilai

komersial

Jumlah hasil penelitian yang telah

dikomersilkan minimal 1 per program studi

dalam setiap 3 tahun.

Penelitian komersial dalam bentuk

penawaran jasa penelitian kepada

perusahaan maupun organisasi untuk

penelitian-penelitian dalam bidang

manajemen yang mencakup manajemen

pemasaran, manajemen operasi,

manajemen SDM, dan manajemen

strategik. Selain itu, penelitian komersial

dalam bentuk proyek customized research

(penelitian yang disesuaikan dengan

kebutuhan klien) berupa riset industri, riset

pasar, dan riset pelanggan

4 Hasil penelitian dipublikasikan

dalam bentuk artikel ilmiah

(buku, prosiding, jurnal nasional

dan internasional, HaKI/paten)

1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan

dalam bentuk buku, prosiding seminar,

jurnal ilmiah nasional/internasional

minimal 1 per penelitian per dosen dalam

1 tahun.

2. Jumlah karya penelitian dosen yang

memperoleh penghargaan/award di

tingkat nasional/ internasional minimal 1

karya per program studi per 3 tahun di

tingkat nasional dan per 3 tahun di tingkat

internasional.

3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1

per program studi per 3 tahun.

5 Mahasiswa memperoleh layanan

bimbingan penelitian

1. Persentase jumlah proposal hibah

kompetisi yang diterima terhadap jumlah

mahasiswa STM PPM selama 3 tahun

terakhir minimal 5%

2. Penelitian yang dilakukan mahasiswa

harus diarahkan untuk mencapai capaian

pembelajaran lulusan yang ditetapkan

masing-masing program studi STM PPM.

6 Dosen di program studi yang

melaksanakan kegiatan penelitian

dengan melibatkan mahasiswa

Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang

atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam

atau luar negeri (sebagai ketua atau

anggota per dosen per tahun) dan

melibatkan mahasiswa minimal 2 judul per

tahun

2. Standar Isi Penelitian


Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi

penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar

dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau

industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus

memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa

mendatang.

2.2 Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada Permenristek Dikti Nomor 44 tahun

2015.



1. Penelitian dilaksanakan sesuai

dengan mandat program

studi/kelompok keahlian

Jumlah penelitian yang sesuai dengan

mandate (roadmap) program studi masing-

masing selama 3 tahun terakhir minimal 50%.

2. Penelitian dilaksanakan harus

bermutu

1. Jumlah publikasi ilmiah yang dipublikasi

dalam jurnal terakreditasi nasional

maupun internasional minimal 50% dari

jumlah penelitian yang dilakukan oleh

dosen.

2. Penelitian yang dihasilkan merupakan

penelitian yang multidisipliner yang

memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,

kemutahiran, dan mampu mengantisipasi

kebutuhan masa mendatang.

3. Materi penelitian mencakup materi kajian

khusus untuk kepentingan nasional

4. Publikasi yang dihasilkan dalam jurnal

terindeks, bereputasi dan atau

bereputasi dan berimpact-factor memiliki

faktor dampak.

3. Standar Proses Penelitian


Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri

atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan

budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir,

skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3.2 Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada Permenristek Dikti nomor 44 tahun

2015.



1 Perencanaan penelitian Ada perencanaan penelitian (road map)

di STM PPM melalui lembaga penelitian

dan pengabdian masyarakat (Research

Center and Case Clearing House).

2 Pelaksanaan Penelitian


dengan road map


dengan schedule

3. Kegiatan Penelitian harus

mempertimbangkan standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, serta keamanan

peneliti, masyarakat dan lingkungan

4. Kegiatan penelitian yang dilakukan

oleh mahasiswa STM PPM dalam

rangka melaksanakan tugas akhir

(skripsi/tesis) harus memenuhi

capaian pembelajaran lulusan yang

ditetapkan di masing-masing

program studi STM PPM

5. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa

STM PPM dalam bentuk skripsi dan

tesis memiliki jumlah SKS yaitu 6 SKS

(skripsi) dan 4 SKS (tesis)

6. Penelitian STM PPM harus

memenuhi kaidah dan metode

ilmiah secara sistematis sesuai

dengan keilmuan dan budaya

akademik

3 Monitoring dan evaluasi penelitian

Adanya monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian


Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil

penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip

penilaian paling sedikit:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan

mutu penelitiannya;

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh

subjektivitas;

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses

oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian

yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi,

tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4.2 Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti Nomor 44

tahun 2015.


No Standar Penilaian Penelitian Indikator

1 Perencanaan

1. Adanya rencana jangka panjang,

menengah dan tahunan.

2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang

memadai dan berkelanjutan, termasuk

metode dan instrumen penilaian penelitian

yang relevan, akuntable, dan dapat

mewakili ukuran ketercapaian kinerja

proses serta pencapaian kinerja hasil

penelitian.

2 Pelaksanaan 1. Penilaian terhadap proses dan hasil

penelitian harus memperhatikan dengan

kesesuaian standar hasil, standar isi, dan

standar proses penelitian yang ditetapkan

oleh STM PPM

2. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian

dengan proposal.

3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan

proposal.

4. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan

penelitian dengan proposal.

5. Adanya kesesuaian anggaran/dana

pelaksanaan penelitian dengan proposal.

6. Penilaian proses dan hasil penelitian

memenuhi unsur edukatif, objektif,

akuntabel, dan transparan

7. Penilaian penelitian yang dilakukan oleh

mahasiswa STM PPM dalam rangka

penyusunan laporan tugas akhir (Skripsi dan

Tesis) merujuk pada ketentuan dan

pedoman skripsi dan tesis.

3 Evaluasi dan perbaikan 1. Ada checklist penilaian kesesuaian

2. Ada tindakan koreksi terhadap

ketidaksesuaian

5. Standar Peneliti


Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian

yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat

kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan

hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan

1. Pengalaman

2. Kredibilitas

3. Kemampuan kerjasama

4. Komitmen waktu

5. Konsultan/staf ahli

6. Terlibat dalam penelitian internasional

7. Kelompok peneliti bermutu

8. Penelitian terlaksana sesuai jadwal

5.2 Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015


No Standar Peneliti Indikator

1 Profesionalisme peneliti Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti

dengan tema penelitian.

2 Capaian peneliti Jumlah penghargaan yang diperoleh :

1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional

program studi per 3 tahun.

2. Minimal 1 penghargaan berskala

internasional per program studi per 3 tahun.

3 Sumberdaya dosen yang mencukupi

dan memenuhi kualifikasi pendidikan

Persentase dosen yang mengikuti sabbatical

leave, post doc, atau kerjasama penelitian di

luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di

program studi)

4 Peneliti wajib memiliki kemampuan

tingkat penguasaan metodologi

penelitian yang sesuai dengan bidang

keilmuan, objek penelitian, serta

tingkat kerumitan dan tingkat

kedalaman penelitian dalam

melaksanakan penelitian.

- Kemampuan Peneliti ditentukan

berdasarkan:

a. Kualifikasi Akademik; dan

b. Hasil Penelitian.

- Kemampuan Peneliti menentukan

kewenangan Dalam melaksanakan

penelitian.

- Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan

metodologi penelitian Agar mampu

melaksanakan penelitian dengan baik.

5 Peneliti memperoleh prestasi dalam - Setiap Program Studi mendapatkan

mendapatkan penghargaan hibah, penghargaan hibah, pendanaan program

pendanaan program dan kegiatan dan kegiatan penelitian dari institusi

penelitian dari tingkat nasional dan

Internasional

nasional/internasional minimal 1 penelitian

dalam 2 tahun

6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian


Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana

yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka

memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan

tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses

pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana

penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,

keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

6.2 Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti

Nomor 44 tahun 2015.



1 STM PPM harus menyediakan

sarana dan prasarana yang

mendukung kegiatan penelitian.

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung

penelitian dengan jumlah yang memadai

serta kualitas yang baik

2. Penelitian dilaksanakan dengan sarana

dan prasarana milik Institusi (seperti

laboratorium, perangkat keras dan lunak,

pangkalan data, dll. dilengkapi dengan

peralatan)

3. Sarana dan prasarana penelitian STM

PPM harus memenuhi standar mutu,


kenyamanan, dan keamanan peneliti,

masyarakat, dan lingkungan


2 Dana operasional

Penelitian

Rata-rata dana penelitian dosen > Rp

3.500.000,- per dosen tetap per tahun

3 Kontrak penelitian Terdapat kontrak penelitian antara peneliti

dengan penyandang dana penelitian yang

didokumentasikan di RC-CCH

4 Fasilitas - Ketersediaan insentif bagi peneliti yang

mempublikasikan hasil penelitiannya di

jurnal internasional terindeks scopus dan

jurnal nasional terakreditasi

- Ketersediaan insentif berbentuk royalti

bagi peneliti yang mempublikasikan hasil

penelitiannya dalam bentuk buku

referensi

- Ketersediaan dana bagi peneliti yang

mendaftarkan hasil penelitiannya dalam

bentuk paten

- Ketersediaan dana bagi peneliti yang

mengajukan Hak Kekayaan Intelektual

(HAKI) pada Kemenkumham

7. Standar Pengelolaan Penelitian


Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang

bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Kegiatan Penelitian di Sekolah Tinggi

Manajemen PPM ditangani oleh unit riset, yaitu Research Center and Case Clearing House

(RC-CCH).

RC-CCH diharapkan sebagai tempat pengembangan ilmu manajemen dan pusat pengadaan

penelitian-penelitian murni (pure research). Divisi ini dimaksudkan untuk menunjang misi

Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Kegiatan yang dilakukan oleh RC-CCH antara lain: secara

periodik melakukan pembinaan aktivitas penelitian di sekolah, menyelenggarakan pelatihan

kuantitatif dan kualitatif bagi para dosen untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan

Dosen dalam melakukan penelitian dan penulisan kasus, meningkatkan jumlah penelitian

dan kasus, mengadakan konferensi riset nasional serta secara rutin menerbitkan jurnal

ilmiah yang memenuhi standar DIKTI sebagai wadah bagi publikasi hasil-hasil penelitian. RC-

CCH sebagai lembaga yang mengelola penelitian wajib menyusun dan mengembangkan

rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STM PPM, menyusun

dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian,

memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan

peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan

intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan melaporkan

kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Pengelolaan penelitian:

1. Institusi

2. Struktur manajemen

3. Rencana yang jelas

4. Alokasi dana

5. Fasilitas

6. Dokumentasi

7. Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan Unit

Penelitian di tingkat STM PPM

8. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggung jawaban yang jelas

9. Tersedia roadmap institusi, STM PPM, dan peneliti yang mengacu pada penelitian

unggulan Sekolah Tinggi Manajemen PPM

10. Alokasi dana Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk penelitian dan publikasi (seminar

dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30%

11. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap

dan laboratorium lapangan

12. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan

13. Penelitian yang mudah diakses IT

7.2 Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti Nomor 44

tahun 2015 .



1 Pengelolaan penelitian 1. STM PPM melalui Research Center and Case

Clearing House (RC-CCH) menyusun rencana

strategis dan rencana induk penelitian

sebagai bagian dari renstra PPM.

2. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian

dengan rencana strategis dan rencana induk

penelitian Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

3. RC-CCH STM PPM memiliki kriteria dan

prosedur penilaian penelitian, menjalankan

program penelitian secara berkelanjutan

untuk mendukung adanya penemuan atau

penelitian baru di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi serta peningkatan jumlah dan

mutu bahan ajar, mendayagunakan dan

melakukan analisis kebutuhan sarana dan

prasarana penelitian, menyelenggarakan

program kerjasama penelitian serta memiliki

panduan tentang kriteria peneliti dengan

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan

standar proses penelitian

4. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu

dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas

dalam pengendalian mutu penelitian.

5. Adanya SOP monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan penelitian.

6. RC-CCH STM PPM menyampaikan laporan

kinerja penelitian melalui pangkalan data

pendidikan tinggi dan melalui simlitabmas

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian


Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sekolah tinggi wajib menyediakan dana

penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal, pendanaan penelitian dapat

bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar

negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan penelitian;

b. pelaksanaan penelitian;

c. pengendalian penelitian;

d. pemantauan dan evaluasi penelitian;

e. pelaporan hasil penelitian; dan

f. diseminasi hasil penelitian.

STM PPM melalui RC-CCH menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan

untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi;

pelaporan penelitian; diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif

publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

8.2 Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti Nomor 44

tahun 2015.



1 Dana penelitian yang memadai Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3,5 juta per

dosen tetap per tahun

Persentase penggunaan dana Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total

pemasukan dana

2 Pendanaan yang berasal dari

kerjasama kegiatan penelitian

dengan instansi di dalam/luar

negeri yang relevan dengan

mandat.

1. Persentase rata-rata jumlah penelitian

dosen yang sesuai bidang per tahun

yang bekerjasama dengan institusi dalam

negeri > 10% per tahun

2. Persentase rata-rata jumlah penelitian

dosen yang sesuai bidang per tahun

yang bekerjasama dengan institusi luar negeri

> 5% per tahun

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


2017



Indonesia 10340

Telp./Fax : (021) 2300313 / 2302051

KODE

BPM-STM PPM-SM-3

DOKUMEN STANDAR


TANGGAL

DIKELUARKAN

30 NOVEMBER 2017





Telepon : (021) 2300313

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat


Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian

kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian

sivitas akademik yang relevan;

b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

1.2 Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Permenristek Dikti No. 44 Tahun

2015.


No. Standar Indikator

1 Penyelesaian masalah yang dihadapi

masyarakat dengan memanfaatkan

keahlian sivitas akademik yang relevan

a. Terdapat program PkM yang dapat

menyelesaikan masalah yang dihadapi

masyarakat

2 Pemanfaatan teknologi tepat guna b. Terdapat program PkM yang

memanfaatkan penggunaan teknologi

3 Pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

c. >10% program PkM menghasilkan

publikasi ilmiah

4 Bahan ajar untuk pengayaan sumber

belajar perkuliahan

d. > 10% program PkM menghasilkan bahan

ajar

5 Modul pelatihan e. >10% program PkM menghasilkan modul

pelatihan

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat


Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Seni) yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode

ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program

pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan

mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat

yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa

kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan

untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar

pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/lembaga/fakultas/departemen

memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat luas di luar kampus. Dharma jasa

pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-

fasilitas yang tersedia di universitas.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk

penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan

masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan

finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada

masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya,

seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk

merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2.2 Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian

kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan

membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi

berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi

dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama

internasional dimana kerjasama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip

kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,

dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan

penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana

pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Sekolah

Tinggi Manajemen STM PPM (STM PPM) melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam

pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rencana strategis STM PPM

tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan

peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di

luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan STM PPM.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan

pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang

bersifat amal atau sumbangan saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan pada kaidah ilmiah

secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud

profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar

dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi

masyarakat luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan

berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah Permenristek Dikti No. 44

Tahun 2015.



Isi pengabdian harus mencakup

Pengembangan ipteks, teknologi

tepat guna bagi masyarakat yang

harus memuat prinsip-prinsip

kemanfaatan, kemutakhiran, dan

mengantisipasi kebutuhan masa

datang

- Jumlah karya dosen yang memperoleh

penghargaan/award di tingkat nasional/

internasional minimal 1 karya per program

studi per 3 tahun.

- Target persentase publikasi, jumlah buku ajar

dan modul pelatihan kegiatan pengabdian min.

50% dari total kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM).

- Kegiatan PKM memuat inovasi dan berguna

bagi masyarakat serta memanfaatkan teknologi

tepat guna

- Program PKM dilaksanakan sesuai jadwal

- Program PKM sesuai dengan peta jalan

(roadmap) STM PPM

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat


Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

a. pelayanan kepada masyarakat;

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan

lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai

salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian

pembelajaran lulusan (CPL) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam

besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus

diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3.1 Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Permenristek Dikti No. 44

Tahun 2015.



1 Proses pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal tentang

kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

yang terdiri atas perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

a. Setiap kegiatan PKM harus memiliki

proposal yang disetujui Ketua STM PPM.

b. Kegiatan PKM STM PPM, berupa:

1. Pelayanan kepada masyarakat

2. Penerapan IPTEK sesuai bidang

keahlian manajemen

3. Peningkatan kapasitas masyarakat

4. Pemberdayaan masyarakat

c. Proposal harus lolos penilaian oleh

pimpinan atau reviewer.

d. Pelaksanaan PKM wajib

mempertimbangkan standar mutu,


kenyamanan, keamanan pelaksana,

masyarakat dan lingkungan.

e. Pelaksanaan PKM harus melibatkan

mahasiswa.

f. Kegiatan PKM oleh mahasiswa STM PPM

disesuaikan dengan capaian

pembelajaran lulusan yang ditetapkan

oleh masing-masing program studi di

STM PPM dan termasuk dalam

kurikulum program studi di STM PPM.

g. Pelaporan kegiatan dalam bentuk

laporan kemajuan dan laporan akhir

yang disahkan pimpinan.

h. Terdapat dokumen hasil monev kegiatan

PKM.

i. Hasil PKM STM PPM harus

dipublikasikan dalam jurnal atau

prosiding.

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan

hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian

paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus

meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari

pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur

yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat

diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian

harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses

pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada

masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai

dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara

berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh

pemangku kepentingan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode

dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Landasan Ideal

Landsan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Permenristek Dikti No. 44

Tahun 2015.


No Standar Indikator 1 Penilaian pengabdian

kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

a. Adanya penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kegiatan PKM STM PPM

b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

f. Penilaian pengabdian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian pada masyarakat.

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat


Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan

pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian

kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang

sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman

sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.2 Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam

Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.



1 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di STM PPM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian manajemen, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- Research Center and Case Clearing House (RC-CCH) STM PPM dalam menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai butir sebelumnya.

- Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik.

2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa

- Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat


Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang

digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan

bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan

proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada

masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,

keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

6.2 Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti

No. 44 Tahun 2015.



1 Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian

kepada masyarakat yang diperlukan untuk

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat

dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada

masyarakat.

Harus memenuhi standar

mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan,

dan keamanan.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola

pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat,

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. RC-CCH STM PPM wajib: a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat; e) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat; g) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang

berprestasi; h) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada

lembaga lain melalui kerja sama; dan i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian

dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling

sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian

kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat

secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian

kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada

masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat

dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7.2 Landasan Ideal Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Permenristek

Dikti No. 44 Tahun 2015.



1 Pengelolaan pengabdian

kepada masyarakat

merupakan kriteria

minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat.

a. RC-CCH STM PPM menyusun rencana strategis

pengabdian kepada masyarakat yang merupakan

bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

b. RC-CCH STM PPM menyusun kriteria dan

prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat

c. RC-CCH STM PPM menjaga dan meningkatkan

mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan;

d. RC-CCH STM PPM melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian

kepada masyarakat.

e. RC-CCH STM PPM memiliki panduan tentang

kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi,

dan standar proses pengabdian kepada

masyarakat;

f. RC-CCH STM PPM mendayagunakan sarana dan

prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat;

g. RC-CCH STM PPM melakukan analisis kebutuhan

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat;

h. RC-CCH STM PPM menyampaikan laporan kinerja

lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalam menyelenggarakan program

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

i. STM PPM memiliki gugus kendali mutu yang

melakukan evaluasi kegiatan PKM.

j. RC-CCH STM PPM menyampaikan laporan kinerja

PKM melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi dan

Simlitabmas.

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.


Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada

masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada

masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di

dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada

masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan

ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan

pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas

seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian

kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

8.2 Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah

Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.



1 Pendanaan dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal

sumber dan mekanisme

pendanaan dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat

1. STM PPM wajib menyediakan dana internal

untuk pengabdian kepada masyarakat,

rata-rata

2. Rata-rata dana pelayanan/pengabdian

kepada masyarakat /dosen tetap/tahun ≥ Rp. 3 Juta (Institusi & S1)

3. Rata-rata dana pelayanan/pengabdian

kepada masyarakat /dosen tetap/tahun ≥ Rp. 3 Juta (Program S2)

4. Selain dari dana internal perguruan

tinggi, pendanaan pengabdian kepada

masyarakat dapat bersumber dari

pemerintah, kerja sama dengan lembaga

lain, baik di dalam maupun di luar negeri,

atau dana dari masyarakat minimal 5%.



Telepon : (021) 2300313

KODE

BPM-STM PPM-SM 1

DOKUMEN

STANDAR

STANDAR MUTU PENDIDIKAN (SM1) TANGGAL DIKELUARKAN

30 NOVEMBER 2017





Telepon : (021) 2300313

DAFTAR DOKUMEN

NO NAMA DOKUMEN

1

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : KOMPETENSI LULUSAN


2

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : ISI PEMBELAJARAN SEKOLAH

TINGGI MANAJEMEN PPM

3

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : PROSES PEMBELAJARAN


4

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : PENILAIAN PEMBELAJARAN


5

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : DOSEN DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

6

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

7

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

8

STANDAR MUTU STANDAR PENDIDIKAN : PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN




Telepon : (021) 2300313

KODE

BPM-STM PPM-SM 2

DOKUMEN

STANDAR

STANDAR MUTU PENELITIAN (SM2) TANGGAL DIKELUARKAN

30 NOVEMBER 2017





Telepon : (021) 2300313

DAFTAR DOKUMEN

NO DAFTAR DOKUMEN

1

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR HASIL

PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

2

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR ISI PENELITIAN


3

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR PROSES


4

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENILAIAN


5

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENELITI


6

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR SARANA DAN

PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

7

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENGELOLAAN


8

STANDAR MUTU STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENDANAAN

DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN

PPM



Telepon : (021) 2300313

KODE

BPM-STM PPM-SM 3

DOKUMEN

STANDAR

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (SM3)

TANGGAL DIKELUARKAN

30 NOVEMBER 2017





Telepon : (021) 2300313

DAFTAR DOKUMEN

NO DAFTAR DOKUMEN

1

STANDAR MUTU STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT : STANDAR HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

2

STANDAR MUTU STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT: STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

3

STANDAR MUTU STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT: STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI

MANAJEMEN PPM

4


PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI

MANAJEMEN PPM

5


PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN

PPM

6


SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH

TINGGI MANAJEMEN PPM

7


PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI

MANAJEMEN PPM

8

MANUAL MUTU STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT: STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


standar mutu pendidikan sekolah tinggi … · pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada...

Documents