standar akuntansi pemerintahan (sap)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): “Adopsi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ”

LATAR BELAKANG

Proses pelaksanaan pemerintahan pasca reformasi menuntut proses pelaksanaan

yang lebih terbuka terutama pada bidang keuangan. Telah terekam bagaimana buruknya

system keuangan pemerintah dan buruknya mental pengelola keuangan Negara yang

mengakibatkan Negara mengalami krisis ekonomi. Salah satu reformasi dalam bidang

keuangan yang dirancang pemerintah adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Dimulai dengan diterbitkannya Undang – undang nomor 17 tahun 2003 Pasal 31 ayat 1

tentang keuangan Negara yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan diasajikan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan ini disusun oleh komite standar akuntansi

pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Dalam undang

undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 yang mengamanatkan ketentuan pengakuan

pendapatan dan belanja berdasarkan basis akrual dilaksanakan selambat lambatnya dalam

lima tahun. Penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 masih bersifat

sementara sebagai mana yang diamanatkan pada Undang undang 17 tahun 2003. Setelah

lima tahun untuk menggantikan PP no 24 tahun 2005 maka diterbitkanlah peraturan

pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menggunakan basis full akrual.

Lingkup peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis

kas menuju akrual. SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera

diterapkan oleh setiap entitas, sedangkan SAP berbasis kas menuju Akrual berlaku

selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis

Akrual. Penerapan SAP berbasis kas menuju akrual ini dilaksanakan sesuai jangka waktu

yang tercantum pada peraturan pemerintah. Selanjutnya , setiap entitas pelaporan , baik

pada pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual, entitas pelaporan

diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual.

TUJUAN PENULISAN

Agar pembaca mampu mengetahuit dan memahami perbedaan SAP dengan SAK,

serta mampu menjelaskan isu-isu krusial dalam SAP

A Amirullah Arif Tiro (A31110114)


PEMBAHASAN

Standar Akuntansi berbasis Akrual dan model penyusunan SAP basis akrual

Dalam perkembangan standar akuntansi pemerintahan terdapat pengaruh dari luar

,ini terlihat dari penyusunan standar yang mengambil referensi dari IPSAS (International

Public Sector Accounting Standard) atau GASB (Govermental Accounting Standard

Board). Pilihan Indonesia untuk mengambil basis akrual didasarkan pada pengmatan

standar akuntansi pada Negara Negara maju yang lebih dulu menerapkan basis akrual

seperti prancis dan swedia.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan

pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording)

sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas

menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh

perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi

di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan

yang dipengaruhi oleh asas akrual, meskipun hampir sepenuhnya merupakan suatu

diskresionari. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan

berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih yang diperoleh dari

penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan.

Penyusunan SAP berbasis akrual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1)

menyusun SAP berbasis akrual seluruhnya dari awal; dan (2) menyesuaikan SAP berbasis

kas menuju akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) menjadi PSAP berbasis akrual

dengan referensi IPSAS, dengan mempertimbangkan praktek-praktek yang berlaku,

administrasi pemerintahan yang ada dan kemampuan sumber daya manusia.

Atas dua strategi tersebut, KSAP sepakat menggunakan strategi yang ke-2, dengan

pertimbangan sebagai berikut :

- SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada

beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, Governmental

Accounting Standards Board (GASB), dan Government Finance Statistics



(GFS), sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan

disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum;

- Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005)

terhadap perubahan basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005

masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk

memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP

berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi;

- Penyusunan SAP berbasis akrual relatif menjadi lebih mudah karena

sebagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual (SAP Nomor 01, 05, 06, 07,

dan 08 dalam PP 24/2005) telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan

penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual;

- Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas

menuju akrual lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah

disosialisasikan, dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan

pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual

Keuntungan dan Kendala dalam penerapan basis Akrual di Indonesia

Keuntungan

Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya

dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan

akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya

perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Dalam rangka pengukuran

kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan

sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual

merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas pemerintah. Selain itu peluang untu, melakukan perbandingan dengan

Negara lain juga memungkinkan karena kita sudah menggunakan basis akrual.

Akuntansi berbasis akrual telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju dan

membawa manfaat. Manfaat akuntansi berbasis akrual antara lain:

1. Mendukung manajemen kinerja.

2. Menfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik.

3. Memperbaiki pengertian akan biaya program.

4. Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya.

5. Meningkatkan pelaporan keuangan.

6. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).



Kendala yang dihadapi

Penerapan akuntansi berbasis akrual jika akan dilakukan harus dirancang secara

hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (cash

towards accrual) baru saja diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya, baik

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kondisi di atas bagaimanapun akan

memungkinkan timbulnya kesulitan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis

akrual. Bagi kalangan yang baru belajar menerapkan akuntansi berbasis kas menuju

akrual, peralihan ini pasti menuntut waktu untuk memahaminya.

Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan SAP berbasis Akrual

1. Rentang waktu pergantian SAP berbasis kas menuju Akrual ke SAP berbasis

akrual terlalu sempit sehingga terjadi kebingungan di kalangan pemerintah

karena standar yang terus berganti.

2. Tenaga ahli dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan masih

sangat kurang terutama staf keuangan di pemerintahan masih kurang yang

berlatar belakang sarjana akuntansi sehingga menyulitkan proses

implementasi SAP berbasis Akrual, oleh karena itu tenaga keuangan ini

perlu dilatih agar menjadi tenaga keuangan yang handal.

3. Pada sector privat terjadi perdebatan tentang penerapan asas akrual yang

cenderung menggunakan professional judgment. Basis akrual

memungkinkan terjadinya window dressing pada laporan keuangan karena

adanya penyalahgunaan professional judgment ini. Hal yang sama mungkin

saja bisa terjadi di sector pemerintahan mengingat mental pejabat di sector

pemerintahan yang masih diragukan.



KESIMPULAN

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas

menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh

perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi

di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyusunan SAP berbasis akrual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1) menyusun

SAP berbasis akrual seluruhnya dari awal; dan (2) menyesuaikan SAP berbasis kas

menuju akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) menjadi PSAP berbasis akrual dengan

referensi IPSAS, dengan mempertimbangkan praktek-praktek yang berlaku, administrasi

pemerintahan yang ada dan kemampuan sumber daya manusia.

Akuntansi berbasis akrual telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju dan

membawa manfaat. Manfaat akuntansi berbasis akrual antara lain: Mendukung

manajemen kinerja, menfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki

pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber

daya, meningkatkan pelaporan keuangan, memfasilitasi dan meningkatkan manajemen

aset (termasuk kas). Namub penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan dilakukan

harus dirancang secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas

menuju akrual (cash towards accrual) baru saja diterbitkan dan belum diimplementasikan

sepenuhnya, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Pusat pendidikan dan pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2010, modul pelatihan pendidikan auditor, ed 2, Jakarta.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2006, Memorandum Pembahasan

penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintah di Indonesia, Jakarta.

Hoesada J, 2009 ‘Membahas masalah adopsi IPSAS paripurna dan reformasi

basis akuntansi menjadi basis akuntansi hak-kewajiban paripurna (full accrual

basis)’,pp 1-7.


standar akuntansi pemerintahan (sap)

Documents