stabilitas politik dan keamanan, keadilan … · indeks kebahagiaan masyarakat indonesia stabilitas...
TRANSCRIPT
BAGIAN IVSTABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN,
KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
1
KEWILAYAHANASPEK
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pluralisme/ Keberagaman
Hak Asasi Manusia (HAM)
Reformasi Hukum
Dalam Negeri : Penanggulangan
Radikalisme dan Terorisme
Luar Negeri : Diplomasi
Internasional
Kebangsaan dan Persatuan Nasional
Akses Informasi
Anti Korupsi / Reformasi Birokrasi
Revolusi Mental Kebudayaan yang Terjaga
Politik/ Keamanan yang Stabil
Pemerintahan yang Bersih dan
Melayani
Hukum yang Adil dan Hadir
IKHTISAR
Pilkada dan Demokrasi
2L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force
Meskipun sedikit menurun, Indeks Demokrasi Indonesia 2016 menunjukkan bahwa ruang politik dan demokrasi di Indonesia berada dalam keadaan cukup baik. Penilaian serupa juga disampaikan oleh Freedom House yang memberikan nilai 61 dari 100.
Politik, hukum, keamanan, dan kebudayaan memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta menghapus ketimpangan sosial dan ekonomi.
ibutuhkan kehadiran Negara dalam perlindungan kepada masyarakat dan memastikan hukumD
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pemerintah juga berupaya melakukan pendekatan komprehensif untuk menangani radikalisme dan terorisme yang berkembang, termasuk melalui pendekatan lunak. Sejalan dengan itu, diplomasi internasional juga terus dilakukan untuk mendorong stabilitas kawasan.
ditegakkan dengan adil. Untuk mewujudkan itu pemerintah berupaya melakukan pembaruan hukum dan reformasi birokrasi yang disertai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
STABILITAS POLITIKDAN TERWUJUDNYARASA AMAN
Dinamika politik sepanjang tahun 2016 menyebabkan Indeks Demokrasi Indonesia sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara umum
masih cukup baik.
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
Tingkat Demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam
kategori sedang
2014 2013 20162015
63,72
70,0972,8273,04
Sumber: Badan Pusat Statistik
3L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Kebahagiaan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini merupakan modal penting untuk terus maju dan menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi bangsa yang besar.
MASYARAKAT LEBIH BAHAGIA
2014 2017
68,2870,69
Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 dimensi yaitu: 1. Kepuasan Hidup 2. Perasaan (Affect) 3. Makna Hidup (Eudaimonia)
Sumber: Badan Pusat Statistik
4L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
71,07 INDEKS DIMENSI KEPUASAN HIDUP 68,59 INDEKS DIMENSI
PERASAAN (AFFECT) 72,23 INDEKS DIMENSI MAKNA HIDUP (EUDAIMONIA)
INDEKS KEBAHAGIAAN MASYARAKAT INDONESIA
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Keterangan: Indeks Kebahagiaan diukur setiap 3 tahun sekali
HUKUM YANGADIL DAN HADIR
Terus berusaha melindungi hak-hak fundamental yang dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, Pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan moratorium terhadap hukuman mati untuk melindungi hak hidup.
JAMINAN ATAS HAK-HAK FUNDAMENTAL
4,15 3,824,25
Skor Prinsip Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan HAM
2014 2015 2016
Indikator:1. Jaminan hak atas hidup 2. Jaminan atas hak untuk bebas dari penyiksaan 3. Jaminan atas hak untuk tidak diperbudak 4. Jaminan perlindungan atas hak untuk tidak dipenjara
akibat kewajiban kontraktual 5. Jaminan perlindungan atas hak untuk tidak dipidana
atas tindakan yang bukan Kejahatan 6. Jaminan perlindungan atas hak atas kebebasan
berpikir, berkeyakinan, dan beragama
Sumber: Indonesian Legal Roundtable
5L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Pemerataan membutuhkan sistem hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi syarat utamanya.
Pada sisi lain, sistem hukum terus diperbaiki melalui kehadiran Satgas Saber Pungli, pembentukan Satgas penyelundupan, menurunkan tingkat kriminalitas dan revitalisasi lembaga pemasyarakatan
Sementara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) telah dijalankan pemerintah melalui berbagai program jaminan sosial, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, penyediaan perumahan yang layak dan sebagainya.
emenuhan hak-hak kebebasan sipil dan politik (sipol), sebagian besar dapat dilihat capaiannyaP
Tentu ada pekerjaan rumah yang belum selesai, seperti penyelesaian HAM masa lalu yang juga telah dilaporkan secara transparan dalam acara Universal Periodic Review di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan Mei 2017.
dalam Indeks Demokrasi Indonesia terutama yang menyangkut kebebasan sipil, kebebasan berkumpul, hak-hak politik dan kebebasan dari diskriminasi.
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: The Economist Intelligence Unit
KOMITMEN PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIKDibandingkan negara-negara di rumpun ASEAN, Indonesia memperoleh nilai
total indeks demokrasi tertinggi secara konsisten dari tahun ke tahun.
6L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
2014 2015 2016
6,977,036,956,946,846,77 6,546,436,49 6,386,146,03
4,925,095,39
Thailand Singapura Malaysia Filipina Indonesia
Nilai Total Indeks Demokrasi Negara-Negara ASEAN 2014-2016
APRESIASI DEWAN HAM PBBDewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan kelompok kerja Universal
Periodic Review terhadap kinerja pemerintah Indonesia di bidang HAM.
Sumber: Dewan HAM PBB
Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pada April 2017, hampir 42 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya di 101 pemilihan langsung di tingkat lokal.
Keseluruhan pemilihan tersebut diselenggarakan dengan cara yang bebas, inklusif, dan damai. Proses demokratis tersebut memperkuat posisi HAM dalam DNA Indonesia.
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
7L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Dugaan pelanggaran HAM berat
proses koordinasi dan konsul KOMNAS HAM
serta Kejaksaan Agung
Sumber: Kemenkopolhukam
PENANGANAN KASUS HAM DI PAPUAPemerintah membuka diri untuk menerima laporan dari publik, terkait isu dugaan pelanggaran HAM yang terjadi
antara 1996 dan 2014 dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua.
KEMAJUAN TIM TERPADU PENYELESAIAN ISU HAM
3 kasus
2 kasus
1 kasus 2 kasus
4 kasus
Dinyatakan selesai dan tidak ada masalah baik
dari aspek hukum maupun HAM
Bukan pelanggaran HAM dan masih dalam
proses penyidikan
Dugaan pelanggaran HAM berat
proses penyidikan KOMNAS HAM
Dugaan pelanggaran HAM berat
proses kajian hukum
Pemerintah berupaya membuka diri untuk menyelesaikan isu dugaan pelanggaran HAM Papua dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua.
Keputusan Menkopolhukam No. 5 Tahun 2017 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM :
• Penyerangan Mapolsek Abepura (2000) • Kerusuhan Uncen (2008) • Penangkapan Yawan Wayeni (2009) • Penangkapan Mako Tabuni (2012)
• Hilangnya Aristoteles Masoka (2001) • Kongres Rakyat Papua III (2011) • Penangkapan Opinus Tabuni (2012)
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM
Mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan tanggung jawab hak asasi manusia.
KABUPATEN DAN KOTA PEDULI HAM
JUMLAH KABUPATEN/ KOTA PEDULI HAM
2014 2015 2016
228
132
56
8L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Hak atas kesehatan
Hak atas pendidikan
Hak perempuan
dan anak
Hak atas kependudukan
Hak atas pekerjaan
Hak atas perumahan yang layak
Hak atas lingkungan
yang berkelanjutan
KRITERIA KOTA/ KABUPATEN PEDULI HAM menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 tahun 2016 :
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: BPS
Meskipun masih banyak agenda dan tantangan yang dihadapi, namun berbagai upaya menjalankan reformasi hukum secara komprehensif sudah mulai menunjukkan dampak positif.
REFORMASI HUKUM
9
Trend Nilai Indeks Negara Hukum Indonesia
Sumber: Indonesian Legal Roundtable5,18
5,32 5,31
L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS
Indeks Penegakan Hukum Tipikor (IPH Tipikor)
2015 2016
62,2
50,06
Indeks Pembangunan
Hukum (IPH)2015 2016
0,570,48
Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS
2015 2016 2017
64%62,2%
51,1%
Kepuasan Publik terhadap
Bidang Hukum
Sumber: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
2014 2015 2016
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS
PENEGAKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMKehadiran negara di tengah masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa jauh keadilan
ditegakkan dan perlindungan diberikan bagi yang berhak menerima.
1002 Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli dengan jumlah tersangka
sebanyak 1.800 orang dan Rp. 316 M
Bantuan Hukum untuk penanganan litigasi 8.005 kasus dan nonlitigasi 1.188 kegiatan
Penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga
Pemasayarakatan Khusus Anak (LPKA) dari 3.183 orang menjadi 2.462 orang
Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari 87 hakim
pada tahun 2016 turun menjadi 32 hakim (tahun 2017)
10L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Badan Narkotika Nasional dan Kementerian PPN/ BAPPENAS
Upaya serius untuk menyelamatkan masyarakat dan terutama generasi penerus bangsa dari bahaya Narkoba perlahan-lahan menunjukkan hasil nyata.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUN
11L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
2014 2015 2016
0,01
0,02
0,05
Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba (satuan)
2014 2015 2016
83,2 85,5
279,1
Total Aset Bandar Narkotika yang Berhasil Disita BNN
(miliar)
No Jenis Barang Bukti Jumlah Satuan1 Shabu 236.306,80 Gram2 Ekstasi 108.590,25 Butir3 Heroin 4,60 Gram4 Kokain 3,49 Gram5 Ganja 61.363,08 Gram6 Ketamina 93,23 Gram7 4-Chlomethcathinone 50 Liter8 Synthetic Cannabinoid 532,90 Gram
Pengungkapan Kasus Narkotika Januari - Juni 2017:
423kasus
: 597tersangka
(592 WNI dan 5 WNA)
:
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan komitmen jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penyempurnaan strategi dan sinergi dengan KPK dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar kinerja anti-korupsi terus membaik.
Keberhasilan program pembangunan, terutama pemerataan, sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi yang bersih dan melayani.
paya pelayanan yang lebih baik menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjalankanU
Pembenahan sistem kerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien adalah fokus berikutnya. Integrasi perencanaan dan penganggaran, transparansi dan akses informasi dan mekanisme komplain publik adalah sejumlah daftar program yang terus disempurnakan pemerintah.
reformasi birokrasi. Hal ini juga ditentukan oleh sumber daya manusia yang direkrut secara transparan dan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.
PEMERINTAHAN YANGBERSIH DAN MELAYANI
BIROKRASI
Sumber: Transparency International dan Badan Pusat Statistik
INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2326 28 28 30 32 32 34 36 37
Indonesia Thailand Malaysia
Kendati masih terdapat banyak tantangan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan tren perbaikan selama tiga tahun terakhir.
2014 2015 2016
3,7
3,593,61
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
12L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pelayanan terhadap pengguna lalu-lintas terus ditingkatkan dengan mengadopsi teknologi informasi. Dampaknya adalah kecepatan pelayanan
dan resiko pungli yang semakin kecil.
REFORMASI PELAYANAN LALU LINTAS
PERSENTASE KAB/ KOTA YANG MENERAPKAN E-TILANG DENGAN TABEL DENDA (hingga Mei 2017)
51%49%
Belum Menerapkan
Sudah Menerapkan
Mabes Polri dan 7 Provinsi:E-SAMSAT
Selain untuk membuktikan bahwa Negara hadir, penegakan hukum terhadap korupsi juga dimaksudkan untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi.
PENYELAMATAN KERUGIAN NEGARA
Penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi
Rp 3,55 triliun dan USD 263.929,12 sepanjang 2016 dan 2017.
13L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Sumber: POLRI
1. Banten 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. DKI Jakarta 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Bali
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
KPK
Kepolisian
Kejaksaan185
105
41
628
202
76
876
196
62
911
273
50
2014 2015 2016 2017
PENINDAKAN TINDAK KORUPSI (orang)
KEWAJIBAN MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
246.056
315.937
136.730
301.786
190.557
270.273
148.335
217.910Jumlah Wajib Lapor
Jumlah Laporan
Persentase Pejabat
Melapor Harta Kekayaan 78%
45%71%
68%
2014 2015 2016 2017
Sumber: KPK
Kolaborasi dan penguatan aparat
penegak hukum terus ditingkatkan di pusat
maupun daerah.
Belajar dari penanganan dan pengalaman di tahun sebelumnya, Pemerintah berupaya menyempurnakan pengelolaan arus mudik dan arus balik Lebaran untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang mudik.
PENURUNAN TINGKAT KECELAKAAN MUDIK LEBARAN 1438 HIJRIAH
14L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Sumber: POLRI, Kementerian Perhubungan, dan Sekretariat Kabinet
2015 2016 2017
1.299 kasus
2.719 kasus2.975 kasus
Strategi Penanganan Mudik Lebaran 2017:
1. Koordinasi intensif antar stakeholder (Kemenhub, Kemenpupera, Kakorlantas Polri dan Pemerintah Daerah)
2. Melakukan ramp check (pemeriksaan kelayakan kendaraan)
3. Pelayanan Posko Terpadu 4. Pemberian fasilitas mudik gratis
ANGKA KECELAKAAN ARUS MUDIK (2015-2017)
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
LANGKAH-LANGKAH MEMPERBAIKI LAYANAN
2014 2017
122 LNS
99 LNS
LNS YANG DIBUBARKAN
Sejumlah langkah penting telah dilakukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mulai dari pengurangan lembaga non struktural (LNS), penyebaran aparat sipil negara hingga ke pelosok daerah hingga
pengangkatan tenaga kesehatan PTT (Pegawai Tidak Tetap).
Melalui penataan kelembagan LNS terdapat efisiensi angggaran APBN sebesar Rp 25,3 miliar
Terbitnya PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menjadi payung hukum bagi perbaikan sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai ke pelosok daerah.
Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan layanan kesehatan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia dengan melakukan seleksi berbasis merit dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga kesehatan PTT (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Bidan).
39.090 orang
Sumber: Kementerian PAN dan RB
Penerapan e-procurement telah menghasilkan efisiensi sebesar Rp 28,3 triliun
15L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian PAN dan RB
PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAHAN DENGAN
KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA BAIK
(KATEGORI “B” KEATAS) (%)
2014 2015 2016
82,93%79,22%
60,24%
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2014 2015 2016
64,71%
50%
30,3%
PROVINSI
2014 2015 2016
14,53%
8,6%
2,4%
KABUPATEN/KOTA
INSTANSI PEMERINTAHAN YANG TERUS BERBENAHDari tingkat pusat hingga daerah, Pemerintah terus berupaya memperbaiki diri dengan meningkatkan
tata kelola, transparansi, dan kinerja birokrasi.
16L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Kementerian / Lembaga
saat ini telah memiliki Program pembangunan
lebih tepat sasaran (moneyfollowprogram).
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAHAN DENGAN
INDEKS REFORMASI BIROKRASI BAIK
(KATEGORI “B” KEATAS) (%)
2014 2015 2016
92,68%86,84%
47%
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2014 2015 2016
38,24%
8,82%
PROVINSI
NA
2014 2015 2016
37,29%
9,6%
KABUPATEN/KOTA
NA
Sumber: lapor dan data.go.id
Tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, Pemerintah secara konsisten membuka kanal pengaduan publik yang terkelola dengan baik.
AKSES INFORMASI DAN PENANGANAN KELUHAN PUBLIK
Pemerintah juga secara aktif mengunggah data pada
portal Satu Data Indonesia yang memudahkan masyarakat
untuk memperoleh data sektoral.
Integrasi LAPOR (per Oktober 2017)
34
285130
128
Perwakilan RI
Kementerian
BUMN
PEMDA
1.190.964Laporan diterima sampai saat ini
800Rata-rata laporan per hari
>87,3% Tingkat
Penyelesaian
8,9%4%
87,53% PenyelesaianProsesBelum
SELESAI
Jumlah user aktif : 663.436 pengguna aktif
130Kopertis/TNI
102Lembaga
17L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Bagian dari upaya memelihara stabilitas ini adalah dengan memerankan kepemimpinan regional dan kawasan, baik dalam Indian-Ocean Rim Association (IORA), penanganan krisis dan bantuan kemanusiaan di Rakhine State di Myanmar dalam menjaga Laut Cina Selatan.
Stabilitas politik tercipta dari dinamika kebebasan yang tercermin dalam demokrasi dan ketegasan yang dijalankan ketika keamanan masyarakat mulai terganggu.
enyelenggaraan pilkada yang aman dan demokratis menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakanP
stabilitas politik dan keamanan. Tantangan yang lainnya adalah penanggulangan radikalisme dan terorisme, yang membutuhkan upaya komprehensif di dalam dan luar negeri.
STABILITAS POLITIKDAN KEAMANAN
MEMBANGUNPenyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 yang berlangsung aman dan lancar
menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang semakin baik.
PILKADA YANG AMAN DAN DEMOKRATIS
Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS
2016 2017
74,5%69,2%
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
7PROVINSI
18KOTA
76KABUPATEN
PILKADA SERENTAK 2017
18L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISMEPemerintah menggunakan pendekatan soft approach dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Namun, program penindakan dilakukan
dengan pendekatan hard approach dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian.
Pencegahan : Menciptakan situasi yang kondusif; Tidak ada tempat radikalisme dan terorisme tumbuh.
Penindakan: - Hard Approach: Dengan Tegas
Deradikalisasi: -Dalam Lapas: 266 orang -Luar Lapas: 733 orang
PENANGGULANGAN RADIKALISME &
TERORISME
1. Program pendidikan karakter 2. Penunjukan duta damai 3. Penggalangan tokoh masyarakat 4. Penyusunan standar literasi media Islam online 5. Pengamanan Perbatasan 6. Operasi kontra radikalisme dan terorisme 7. dll
OUTCOME
Kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tinggi dalam menolak dan melawan aksi-aksi teror.
Kapasitas kehancuran dan kerusakan serangan teroris jauh semakin menurun.
Partisipasi aktif 50 eks teroris dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Mereka menjadi pelaku aktif melawan terorisme.
Pengakuan dunia atas keberhasilan penanganan terorisme di Indonesia, terutama dalam G20.
4869
3364
174
Vonis Pulang Sidang Sidik Meninggal
Jumlah Penindakan (kasus)
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2. Pembinaan Wawasan Keagamaan 3. Pembinaan Life Skill
4. Pengawasan & Pendampingan para Mantan Teroris
5. Pembinaan Kewirausahaan 6. dll
Program Kegiatan
19L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Sumber: BNPT
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
UPAYA-UPAYA MELINDUNGI WNI DI LUAR NEGERI
2015-2017
29 WNI yang disandera telah dibebaskan.
25.620 kasus diselesaikan.
204 WNI yang terancam hukuman mati diselamatkan.
142.733 TKI telah direpatriasi ke tanah air.
1035 kasus tindak pidana perdagangan
orang diselesaikan.
Kapal Henry-Christy dibebaskan.
4 ABK
Pemerintah pun mengerahkan kemampuan aparatusnya untuk memberikan perlindungan sebesar-besarnya bagi warganya.
Sumber: Kementerian Luar Negeri
20L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
MEMBANGUN TNI YANG PROFESIONAL & PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARAMelalui pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu serta pembentukan kader bela negara, secara bertahap negara hadir
untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.
Sumber: Kementerian Pertahanan
21L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Kesejahteraan Prajurit (Rumah prajurit
terbangun) 2015 2016 2017
7.7616.961
4.946
2014 2015 2016 2017
114,94112,4108,73
86,37
APBN Kemhan (triliun rupiah)
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Kader Bela Negara (juta orang)
2014 2015 2016 2017
57,83%
46%37,5%
21,3%
Tingkat Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum
II atau MEF II2015 2016 2017
74,371,2
67,1
PENGAMANAN PERBATASANMenghadirkan negara dan memberikan rasa aman bagi warga negara
di wilayah perbatasan.
Sumber: Kementerian Pertahanan
2014 2015 2016
44,66%
36,44%
28,1%
Kontribusi Industri Pertahanan Dalam Negeri Terhadap
Kekuatan Pokok Minimum
22L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERIMewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri
dan berdaya saing sehingga meningkatkan kontribusinya pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum.
Jalan Inspeksi & Patroli Perbatasan Kalimantan (km)
Pembangunan Pos Pamtas di Kalimantan,
Papua, NTT (unit)
2015 2016 2017
1.246
742
337
2015 2016 2017
8071
45
Medium Tank PT. Pindad
Desain 24 org OJT
Fabrikasi 19 org OJT
Prototipe selesai
Kapal Selam PT. PAL
Letak Lunas Produksi Lambung
KRI Nagapasa selesai
2015 2016 2017
Dermaga Posal Sei Pancang,
Sebatik
Perpanjangan Runway Lanud R.
Sajad, Natuna
Dermaga Macan Tutul, Merauke
206 org OJT
Sumber: Kementerian Luar Negeri
Letak yang strategis, laut yang luas dan potensi ekonominya yang tinggi merupakan alasan atau daya tawar yang kuat bagi Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan dalam diplomasi internasional.
KEPEMIMPINAN DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL
Indonesia secara tegas menyampaikan tidak memiliki tumpang tindih kepemilikan wilayah di Laut China Selatan dengan Tiongkok.
Indonesia berhasil memprakarsai Code of Conduct pada Juli 2017 dan pembentukan interim measures yang disepakati pada KTT ASEAN-RRT.
Penandatanganan Plan of Action (PoA) for the Implementation of the Comprehensive Strategic Partnership periode 2017-2021 oleh Menlu RI dan RRT di Beijing pada tanggal 14 Mei 2017.
Mendorong kerja sama antara Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) dan China Coast Guard (CCG) guna meningkatkan rasa saling percaya dan mencegah potensi konflik.
Indonesia menjadi ketua IORA 2015-2017.
Menghasilkan Jakarta Concord.
Menghasilkan IORA Action Plan periode
2017-2021.
mendorong kerja sama konkret di
bidang Ekonomi, Maritim, UKM dan inovasi.
1
menciptakan platform kerja sama
regional dalam menghadapi
tantangan.
2TUJUAN
IORA
23L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian Luar Negeri
PRESTASI DAN CAPAIAN DIPLOMASI INTERNASIONALPeran aktif Indonesia dalam berbagai bentuk diplomasi telah menghasilkan sejumlah capaian
yang dapat dibanggakan.
Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar Pasukan Pemeliharaan PBB dengan peringkat pengirim pasukan ke-12 dari 125 negara.
Perjanjian Garis batas Laut Wilayah RI-Singapura diratifikasi.
1.140 peserta dari 57 negara berkembang terlibat dalam 46 program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia.
Memanfaatkan peluang pasar prospektif (non-tradisional) baik di Pasifik Selatan, Afrika (sub sahara & Afrika Selatan), Timur Tengah, Eropa Timur, maupun Amerika Selatan, dan Karibia.
Perdagangan di sub-sahara Afrika: US$ 5,86 M (2016); dengan Afrika Selatan US$ 1.08 M.
Tahap akhir dua unresolved segment batas darat Indonesia - Timor Leste diselesaikan.
Draft MoU Survey and Democration ke-20 Indonesia dan Malaysia untuk batas darat Kalimantan Utara dan Sabah disepakati.
24L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian Luar Negeri
Perhatian dan bantuan yang diberikan pada isu Palestina dan pengungsi di Rakhine State, kembali menegaskan peran sejarah Indonesia yang senantiasa ikut serta secara aktif menciptakan perdamaian dunia.
10 kontainer (pakaian, makan, tenda)
30 ton beras
14.000 selimut
17.400 sarung
2.490 paket makanan siap saji
10 set generator listrik
20 unit tenda besar
10 unit tangki air fleksibel
80 paket perkakas rumah tangga
900 paket pakaian
1 ton gula pasir
325 boks minyak goreng
2.000 boks biskuit
6 sekolah Pendirian Rumah Sakit Indonesia
157 program peningkatan kapasitas untuk 1.811 Warga Negara Palestina termasuk PNS dan Polisi Palestina.
Secara konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tingkat PBB.
Indonesia lakukan pengecaman terhadap Israel dan berkomunikasi dengan Menlu berbagai negara di kawasan termasuk dengan Menlu AS untuk mendesak Israel cabut pembatasan beribadah.
DIPLOMASI POLITIK DAN KEMANUSIAAN
25
Bantuan Kebutuhan Dasar untuk Pengungsi di Rakhine State
Pendidikan Kesehatan
L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Apresiasi terhadap budaya Indonesia yang beragam ini, menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan nasional dan kerukunan antar umat beragama.
Modal terpenting dalam pemerataan pembangunan adalah manusia yang berbudaya, yang memiliki akal-budi serta berkomitmen pada nilai-nilai kebaikan bersama.
eruntung bahwa nilai-nilai utama Ke-Indonesia-an kita telah ada dan dapat dengan mudah digaliB
Revitalisasi budaya bangsa dilakukan melalui perluasan dan pemerataan akses terhadap berbagai kegiatan kebudayaan. Di antaranya dengan pendidikan karakter, pengembangan dan revitalisasi museum dan taman budaya, fasilitasi komunitas budaya dan revitalisasi desa adat, serta penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran seni dan film, baik di dalam maupun luar negeri.
dari warisan budaya bangsa. Salah satu yang terpenting adalah nilai kebinekaan yang telah menyatu dalam semboyan dan lambang negara Indonesia.
PENGUATAN PENDIDIKANKARAKTER DAN NILAI BUDAYA YANG BERAGAM
PLURALISMEKeberagaman adalah ciri khas sekaligus kekuatan Indonesia.
Persatuan Indonesia dibangun di atas kontribusi merata berbagai suku bangsa dan Taman Budaya Nusantara.
Sumber: Sekretariat Kabinet
26L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Menghadapi berbagai tantangan kemerosotan nilai moral, hilangnya identitas keindonesiaan dan sikap intoleran serta ketidaksiapan menghadapi persaingan global, Pemerintah mengandalkan intervensi berbagai program pendidikan dan budaya.
REVOLUSI MENTAL
Sumber: Sekretariat Kabinet
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental:
27L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
1. Program Gerakan
Indonesia Melayani
2. Program Gerakan
Indonesia Bersih
3. Program Gerakan
Indonesia Tertib
4. Program Gerakan
Indonesia Mandiri
5. Program Gerakan
Indonesia Bersatu
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah pengunjung Museum Nasional: 852.448 orang
Jumlah pengunjung Galeri Nasional:
565.494 orang
Jumlah orang yang terlibat dalam pelestarian nilai budaya:
126.432 orang
Jumlah orang yang mengakses cagar budaya:
360.440 orang
Jumlah sekolah yang menerima fasilitasi alat-alat kesenian:
942 sekolah
Jumlah komunitas budaya yang menerima fasilitasi:
847 komunitas
Desa adat yang direvitalisasi: 337 desa adat
Menjadi bangsa yang tidak kehilangan jati diri, karena mampu menjaga nilai luhur budaya dan menyerap perkembangan yang terjadi di sekitarnya.
PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES KEBUDAYAAN
28L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pihak Europalia memandang Indonesia sebagai negara multi etnis dan multi agama yang sudah saatnya mendapat perhatian dari masyarakat Eropa yang makin majemuk.
BUDAYA INDONESIA MENEMBUS EROPA
29L A P O R A N 3 T A H U N P E M E R I N T A H A N J O K O W I D O D O - J U S U F K A L L A
Europalia adalah sebuah asosiasi internasional yang berdiri sejak tahun 1969 di bawah naungan Raja Belgia. Festival ini diadakan selama 3 bulan di 7 negara Eropa yakni Belgia, Belanda, Perancis, Polandia, Austria, Inggris dan Jerman.
Upacara pembukaan selalu dihadiri Raja Belgia dan Kepala Negara dari Guest Country.
Festival Europalia berlangsung selama 4 bulan dari Oktober hingga Januari dengan konten pertunjukan kebudayaan dari Guest Country, yang tergambarkan dalam empat pilar: heritage, contemporary, creations, dan exchange.
Indonesia terpilih menjadi negara ke-4 di Asia, dan negara Asia
Tenggara pertama yang menjadi negara
tamu untuk Festival Europalia.
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN