spkn kelompok 2-perencanaan pemeriksaan lkpp

8/10/2019 SPKN Kelompok 2-Perencanaan Pemeriksaan LKPP

1/45


2/45

Kelompok 2- 10D Khusus | Perencanaan Pemeriksaan LKPP 2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 3

A. Latar Belakang ................................................................................................................. 3

B. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi ........................................................................ 3

C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ............................................................................. 4

BAB II PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP .................................................................................. 5

A. Tahapan Pemeriksaan Keuangan Negara ....................................................................... 5

B. Lingkup Perencanaan Pemeriksaan ................................................................................ 6

C. Pihak-Pihak Yang Terlibat ................................................................................................ 6

BAB III TAHAPAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP .................................................................. 7

A. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan .......................................... 8

B. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa ................................................................................. 11

C. Pemahaman Atas Entitas ................................................................................................ 13

D. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya .......................................... 19

E. Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) .................................................... 21

F. Pemahaman & Penilaian Risiko ....................................................................................... 29

G. Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Toleransi ................................................. 31

H. Penentuan Metode Uji Petik .......................................................................................... 34

I. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal ................................................................................ 35

J.Penyusunan Program pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan ...................... 39


3/45


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan KementerianLembaga (LKKL) merupakan pertanggungjawaban PemerintahPusat, yaitu Presiden dan

menteri/pimpinan lembaga, atas pelaksanaanAPBN setiap tahun anggaran. LKPP tersebut

terdiri atas neraca, laporanrealisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.LKPP tersebut disusun dari LKKL dan informasi lain yang terkait. LKKL terdiri

atas neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporankeuangan. Kementerian

negara/lembaga tidak menyusun laporan arus kaskarena kementerian negara/lembaga

tidak memiliki fungsi perbendaharaan.Laporan arus kas disusun oleh Kementerian

Keuangan yang memiliki fungsiperbendaharaan. Kementerian Keuangan juga

menggabungkan LKKLmenjadi LKPP termasuk laporan arus kas.LKPP dan LKKL tersebut

disusun berdasarkan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP). Di dalam penyusunan LKPPdan LKKL, MenteriKeuangan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintah pusat, yang diselenggarakan untuk penyusunan LKPP danLKKL tersebut.

Pemeriksaan atas LKPP dan LKKL tersebut merupakan salah satu tugaspokok BPK-

RI sebagai pelaksanaan Pasal 23 UUD 1945, Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan atas LKPP dan LK

KLmerupakan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk untukmemberikan keyakinan

yang memadai (reasonable assurance) apakahLKPP telah disajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan dilakukanberdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan BadanPemeriksaKeuangan, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

B. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

a. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu ataulebih entitas

akuntansi yang menurut ketentutan perundang-undanganwajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporankeuangan. Laporan keuangan tersebut

meliputi LKPP dan LKKL. Entitaspelaporan tersebut adalah pemerintah pusat dan

kementerian/lembaga.

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan unitpemerintahan

pengguna anggaran/pengguna barang dan olehkarenanya wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporankeuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansitersebut merupakan unit yang berperan dalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah pusat yaitu pada Direktorat JenderalPerbendaharaan dan unit-

unit akuntansi pada kementerian /lembagamulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran sampai UnitAkuntansi Pengguna Anggaran.


4/45


C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan laporan

konsolidasianyangmencakup seluruh transaksi keuangan Pemerintah

Pusat,kementerian/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselonI,

kantor wilayah serta kantor/satuan kerja yang bertanggung jawab atasotorisasi kredit

anggaran yang diberikan kepadanya.

Laporan Keuangan Kementerian /lembaga (LKKL)terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Catatan atas laporan keuangan

LKKL tersebut selanjutnya dikonsolidasi dan ditambah laporan arus kas oleh Kementerian

Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP)terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas laporan keuangan


5/45


II. PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP

D. Tahapan Pemeriksaan Keuangan Negara

Metodologi pemeriksaan keuangan meliputi tiga tahapan pemeriksaan, yaituperencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 22 langkah.

Kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemeriksaan keuangan adalah SPKN,

PMP, dan Harapan Penugasan. Selain itu, kegiatan supervisi dan pengendalian mutu

dilakukan terhadap seluruh tahapan pemeriksaan keuangan. Secara ringkas, metodologi

pemeriksaan sebagai berikut:

Langkah perencanaan pemeriksaanmeliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1)

Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan Kebutuhan

Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sebelumnya, (5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan

Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir, (8) Penentuan

Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan ProgramPemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.

Langkah pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1)

Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, (3)

Pengujian Substantif Atas Transaksi & Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5)

Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan, (6) Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis, dan

(7) Penyampaian Temuan Pemeriksaan.

Langkah pelaporan hasil pemeriksaanmeliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1)

Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan Kepada Pejabat Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan

Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat


6/45


Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil

Pemeriksaan.

E. Lingkup Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan

secaraefisien, efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.

Perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat teknis dan administratif.

Persiapan teknismencakup pembentukan tim persiapan, pemahaman penugasan,

pemahaman entitas, penyusunan konsep Program Pemeriksaan (P2), penentuan tim

pemeriksa, persetujuan penugasan, dan penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP).

Persiapan administratif meliputi penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD), pencairan biaya pemeriksaan, dan pengurusan akomodasi serta transportasi ke

lokasi danselama pemeriksaan.

F.

Pihak-Pihak Yang Terlibat

Perencanaan pemeriksaan melibatkan Badan beserta AKN (Auditorat Keuangan

Negara), tim persiapan pemeriksaan yang selanjutnya disebut tim persiapan, dan Sub

Auditorat Manajemen Intern AKN (Subaud MIA). Peranan pihak-pihak Terkait:

1. Badan, memiliki peran menandatangani Surat Perintah Persiapan Pemeriksaan (SP3),

dan Surat Tugas.

2. AKN (Auditorat Keuangan Negara)memiliki peran:

a)Mengevaluasi materi program pemeriksaan yang meliputi tujuan, sasaran,

metodologi pemeriksaan, petunjuk pemeriksaan, dan waktu penerbitan laporanhasil pemeriksaan;

b)Mengevaluasi susunan tim pemeriksa terkait dengan independensi dan persyaratan

kompetensi.

3. Tim persiapan

Menyusun program pemeriksaan dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis pemeriksaan yang terkait dan RKP (Rencana Kerja Pemeriksaan) serta

akurasi angka dan kebenaran pembahasaan.

4. Subauditorat MIA

a)Menyelenggarakan data profil pemeriksa;

b)

Memelihara kebenaran administrasi data profil pemeriksa terkait independensi,persyaratan kompetensi serta kebenaran data lainnya terkait dengan tugas-tugas

pemeriksaan.


7/45


III.TAHAPAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN LKPP

Sesuai dengan SPKN, pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempersiapkan program pemeriksaan yang akan

digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalansecara efisien dan efektif. Data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan diperoleh dari

database entitas, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun-tahun sebelumnya, ataupun dari

berbagi sumber informasi lain.

Tahap perencanaan terdiri dari: (1) Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan

pemeriksaan, (2) Pemenuhan kebutuhan pemeriksa, (3) Pemahaman atas entitas, (4)

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, (5) Pemahaman Atas Sistem

Pengendalian Internal (SPI), (6) Pemahaman dan Penilaian Resiko, (7)Penetapan Materialitas

Awal dan Kesalahan Toleransi, (8) Penentuan metode uji petik, (9) Pelaksanaan Prosedur

Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program pemeriksaan dan Program Kegiatan

Perseorangan.


8/45


A. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk

mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta

mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman tersebut dilakukan

dengan melakukan komunikasi dengan pemberi tugas oleh pemeriksa dengan

memperhatikan input-input sebagai berikut:

1. Laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;

2. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut;

3. Survei pendahuluan atas entitas atau objek yang baru pertama kali diperiksa;

4. Database entitas;

5. Hasil komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya.

Tujuan pemeriksaan keuanganadalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar

dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi;

2. Kecukupan pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan tersebut, pemberi tugas mempunyai

harapan-harapan penugasan (expectation).Pemeriksa harus memperoleh harapan

penugasan secara tertulis dari pemberi tugas. Hal ini untuk menghindari harapan-harapan

yang tidak dapat dipenuhi oleh pemeriksa. Harapan dari pemberi tugas tersebut harus

didokumentasikan. Dokumentasi atas harapan penugasan menjadi salah satu dasar dalam

penyusunan program pemeriksaan dan penentuan kebutuhan pemeriksaan.

Langkah-langkah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan

meliputi:

1. Pembahasan dan pengomunikasian dengan pemberi tugas. Pemeriksa bersama-sama

dengan pemberi tugas membangun pemahaman yang jelas mengenai ketiga faktor

penting tersebut yang dapat dijadikan dasar dalam mendefinisikan, memprioritaskan,

dan mengukur kinerja pemeriksa dalam pelaksanaan penugasan

2. Pengajuan tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan oleh pemeriksa

dengan membuat penilaian (pengkajian awal) atas entitas dan memutakhirkan

pengetahuan mengenai lingkup kerja entitas. Pemeriksa juga mempertimbangkan hasil

pemeriksaan tahun lalu, catatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan diskusidiskusi

dengan entitas. Pertimbangan awal mengenai informasi tersebut memungkinkan

pemeriksa untuk mempersiapkan pembicaraan dengan pemberi tugas dan menentukan

area yang ingin ditelaah lebih dalam. Penilaian awal ini juga dapat digunakan untuk

mempertimbangkan pemeriksa yang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

3. Penetapan tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Tujuan pemeriksaan dan

harapan penugasan yang telah dirumuskan didokumentasikan secara tertulis dan

ditandatangani oleh ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab, dan pemberi tugas


9/45


Pemeriksa harus menyadari bahwa harapan yang tidak realistis atau harapan di

luar kemampuan pemeriksa yang ada dapat berakibat tidak tercapainya tujuan penugasan.

Untuk harapan yang realistis namun di luar kemampuan pemeriksa (misal: jadwal yang

ketat, aturan baru yang harus direviu tetapi belum ada anggota tim yang ahli tentang

aturan tersebut, dan sebagainya.), pemeriksa harus bekerja sama dengan pemberi tugas

untuk membuat suatu rencana pencapaian harapan tersebut selama periode waktu yang

disepakati.

Selama pemeriksaan, pemeriksa selalu memantau pencapaian tujuan pemeriksaan

dan harapan penugasan dengan target pelaksanaan yang disepakati dalam formulir

pencapaian tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan.

Dokumentasi hasil langkah pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan

penugasan merupakan suatu rangkuman mengenai pengidentifikasian tujuan pemeriksaan

dan harapan penugasan pemeriksa dengan pemberi tugas dan rencana untuk melakukan

pemeriksaan. Dokumentasi tersebut berupa formulir tujuan pemeriksaan dan harapan

penugasan.


10/45


11/45


B. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa

Berdasarkan langkah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan

maka dilanjutkan dengan langkah pemenuhan kebutuhan pemeriksa. Langkah ini dilakukan

dengan tujuan:

1. menyusun tim pemeriksa dengan komposisi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan

penugasan;

2. memberi tahu anggota tim pemeriksa mengenai penugasan yang akan dilakukan, yang

meliputi tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, harapan pemberi tugas, ukuran

kinerja pemeriksaan); dan

3. membagi tugas pemeriksaan sesuai keahlian masing-masing dan mendapatkan

komitmen dari anggota pemeriksa akan peran mereka dalam penyelesaian tugas dan

memenuhi harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan pemeriksaan yang efektif

dan efisien.

Inputyang diperlukan dalam langkah pemenuhan kebutuhan pemeriksa ini adalah :

1. Kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, apabila pemeriksaan merupakan pemeriksaan

tahun kedua dan selanjutnya terutama tentang hal-hal spesifik yang cukup signifikan

yang harus diperiksa (misalnya, perpajakan, teknologi informasi entitas).

2. Formulir Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan.

B.1. Persyaratan Kemampuan/Keahlian

SPKN mengatur bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki

kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan pemeriksaan,

memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan, dan memenuhi persyaratan

kemampuan/keahlian pemeriksa. SPKN juga mengatur bahwa dalam semua hal

yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa, dan

pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi,

ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Selain itu, pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus

memenuhi kualifikasi tambahan, yaitu memiliki keahlian di bidang akuntansi dan

pemeriksaan, memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan

dengan entitas yang diperiksa, dan sebaiknya memiliki sertifikasi keahlian. Khusus

bagi pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan,

ia harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional.

Berdasarkan hal di atas maka dalam rangka pemeriksaan keuangan dapat

ditentukan kebutuhan kualifikasi pemeriksa sebagai berikut.

a. Tim pemeriksa secara kolektif harus memiliki pemahaman yangcukup atas

Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengetahuan yangmemadai atas

pemeriksaan keuangan, yang dapat dibuktikan dengansertifikasi dan surat

keterangan telah mengikuti pendidikan danpelatihan dan melaksanakan

kegiatan lain di bidang akuntansi danpemeriksaan terkait.

b. Di dalam tim pemeriksa, paling tidak 1 (satu) orang memiliki registerakuntan.

c. Ketua Tim harus memiliki pengalaman yang memadai paling tidak 1(satu) kali

melakukan pemeriksaan keuangan.

d. Apabila di dalam tim pemeriksa dibutuhkan pengendali teknis, makapengendali

teknis tersebut harus memiliki pengetahuan danpengalaman pemeriksaan


12/45


terkait dengan pengelolaan keuangannegara dan atau pernah menjadi ketua tim

pemeriksa yang terkaitpaling tidak 1 (satu) kali dan atau menduduki jabatan

struktural danatau menduduki jabatan fungsional paling tidak ketua tim senior.

e. Penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah pemeriksayang memiliki

register akuntan dan memiliki pengalaman yangmemadai melakukan

pemeriksaan keuangan atau memiliki jabatanstruktural/fungsional.

f. Apabila dibutuhkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

kegiatan maka diperlukan koordinator dari setiap tingkatketua tim, pengendali

teknis dan penanggung jawab.

g. Dalam hal LKPP dan LKKL disusun dengan menggunakan sistemyang

terkomputerisasi, maka paling tidak 1 (satu) orang dalam timpemeriksa

memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang teknologiinformasi dan

pemeriksaan teknologi informasi.

Untuk kebutuhan konsolidasi pelaksanaan dan penyusunan laporan

hasilpemeriksaan, dapat dibentuk organisasi konsolidasi pemeriksaan dengan

kualifikasi sebagai berikut:

a. Tim konsolidasi pelaksanaan dan penyusuan laporan pemeriksaan secara

kolektif harus memiliki pemahaman yang cukup atas StandarAkuntansi

Pemerintahan dan pengetahuan yang memadai ataspemeriksaan keuangan, yang

dapat dibuktikan dengan sertifikasi dansurat keterangan telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan danmelaksanakan kegiatan lain di bidang akuntansi

dan pemeriksaanterkait.

b. Tim harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam teknik

penyusunan LHP atas LKPP dan LKKL.

c.

Di dalam tim konsolidasi pelaksanaan dan peyusunan laporan pemeriksaan,

paling tidak terdapat 2 (dua) orang yang memilikipengalaman paling tidak 2

(dua) kali sebagai ketua tim dalampemeriksaan LKPP dan LKKL.

d. Penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah pemeriksayang memiliki

register akuntan dan memiliki pengalaman yang

B.2. Persyaratan Independensi

Standar Pemeriksaan mengatur bahwa dalam semua hal yang

berkaitandengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa,

harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi,ekstern,

dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.Jika pemeriksa yang

terlibat dalam pemeriksaan LKPP dan LKKLdiragukan tingkat indepensinya maka

harus membuat surat pernyataangangguan independensi untuk mendapatkan

pertimbangan atas penugasannya dan Penanggung Jawab harus

mempertimbangkandampak dari kondisi tersebut terhadap pemeriksaan yang

dilakukan.


13/45


C. Pemahaman Atas Entitas

Tujuan utama dari pemahaman atas entitas adalah untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari

tiap proses kerja spesifik entitas yang diperiksa. Selain itu pemahaman atas entitas

bertujuan untuk mengidenfikasikan dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi

oleh entitas dalam mencapai tujuan.

Dalam tahap pemahaman atas entitas, auditor perlu mempersiapkan beberapa

input untuk mendukung pelaksanaannya, input tersebut antara lain:

1. Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya, apabila pemeriksaan merupakan

pemeriksaan tahun kedua dan selanjutnya, terutama tentang informasi umum yang

telah dikumpulkan pada tahun lalu mengenai entitas yang diperiksa untuk memastikan

apakah informasi umum itu masih berlaku atau harus dimutakhirkan.

2. Formulir tujuan dan harapan penugasan.

3. Komunikasi dengan pemeriksa terdahulu.

4.

Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas.

5. Hasil survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa.

6. Laporan hasil pengawasan intern.

7. Database entitas.

8. Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, seperti pengumuman di media,

kutipan situs internet, dan lain-lain.

Selain input di atas, auditor juga mempunyai langkah kerja yang harus dilakukan

untuk memenuhi tujuan dari tahap ini. Langkah ini harus dilaksanakan secara seksama

agar diperoleh pemahaman entitas yang akurat. Langkah-tersebut adalah:

1. Mendapatkan pemahaman yang mutakhir mengenai pengaruh lingkungan terhadap

entitas

2. Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh stakeholders utama terhadap entitas.

3. Memahami tujuan dan sasaran entitas dan pengembangan strategi usaha untuk

mencapainya.

4. Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi pencapaian

tujuan entitas.

5. Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas.

6. Mengidentifikasi proses kerja kritikal entitas

7. Memahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk

mencapai faktor sukses kritikal entitas.

Lingkungan entitas dapat memberikan indikasi yang penting terhadap adanya

potensi risiko salah saji laporan keuangan. Pemeriksa dapat mengidentifikasi dan

mempertimbangkan risiko tersebut melalui pemahaman atas kegiatan/operasi utama

entitas serta lingkungan yang mempengaruhi kegiatan/operasi tersebut. Faktor lingkungan

yang berpengaruh atas entitas tersebut adalah peraturan perundangundangan, organisasi,

pengelolaan sistem keuangan, praktik-praktik akuntansi dan kewajiban pelaporan

keuangan, sosial, ekonomi, dan pertimbangan politik. Untuk entitas korporasi, faktor

seperti pasar modal, pesaing, pelanggan, para pemasok, dan kekuatan pasar dapat

berpengaruh pada kegiatan/operasi entitas.

Tim persiapan pemeriksa dapat memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan

kerja entitas dari berbagai sumber, di antaranya:


14/45


pengalaman sebelumnya dengan entitas dan industri/lingkup kerjanya;

diskusi dengan pegawai dan manajemen/pimpinan entitas;

survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa;

peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi entitas;

laporan satuan pengawas intern;

database entitas;

publikasi mengenai organisasi yang berhubungan dengan industri/lingkup kerja entitas;

dan

entitas, lokasi, dan fasilitas entitas yang diperiksa.

Tim persiapan pemeriksa harus mengetahui adanya potensi risiko ketidakwajaran

laporan keuangan dan risiko lingkup kerja entitas, serta mempertimbangkan pengaruh

stakeholder terhadap entitas. Pengaruh stakeholder dapat mempengaruhi entitas dalam

merumuskan tujuan, sasaran dan strategi.

Manajemen menetapkan tujuan suatu bisnis/lingkup kerjanya untuk memenuhi

kebutuhan stakeholders dan harapannya sendiri. Tujuan bisa bervariasi dan sulit untukdihitung. Untuk mengefektifkan, entitas menjabarkan tujuan entitas ke dalam satu

perangkat sasaran hasil yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam suatu periode

waktu yang realistis. Contoh:

Meningkatkan pendapatan negara/daerah.

Melayani publik dengan sigap dan tanggap.

Memberikan dividen dan mencapai hasil operasi yang ditargetkan oleh investor.

Meningkatkan nilai kepada pemegang sahamnya.

Menghasilkan produk atau layanan yang bermutu.

Mengembangkan hubungan yang produktif dengan para penyalurnya.

Menyediakan suatu jaminan dan memberi penghargaan kepada karyawan, danmanajemen.

Memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat entitas itu beroperasi.

Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi

pencapaian tujuan entitas. Tujuan entitas dicapai melalui suatu strategi tertentu yang

memiliki faktor-faktor sukses yang penting. Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi faktor

sukses yang penting tersebut untuk memfokuskan pemeriksaan.

Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerja entitas dilakukan

dengan memahami bagaimana lingkup kerja/bisnis entitas diatur, dikelola, dan

dikendalikan. Pemeriksa dapat meningkatkan pemahaman terhadap lingkup kerja/bisnis

entitas dengan cara memandangnya dari sudut yang sama dengan sudut pandangmanajemen. Hal ini juga meningkatkan pemahaman terhadap sasaran, tujuan, strategi, dan

faktor isu-isu yang kritikal (critical issues factors). Sudut pandang dari tingkat manajemen

senior ke bawah (top-down)membantu pemeriksa memahami pengaturan dan proses

entitas serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi risiko kerja dan laporan keuangan.

Hal ini dapat membantu pemeriksa dalam mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang

lebih efektif dan efisien.

Pengidentifikasi proses kerja kritikal entitas berdasarkan pemahaman pemeriksa

terhadap lingkup kerja entitas dan penilaian profesional. Sebuah proses dianggap penting

jika tujuan dan/atau outputnya secara langsung berhubungan dengan pencapaian faktor

sukses. Di lain pihak, sebuah proses tidak akan dinilai sebagai sebuah proses kerjakritikal jika tujuan proses tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan


15/45


pencapaian faktor sukses. Pada saat mengidentifikasi proses kerja kritikal, pemeriksa juga

mengidentifikasi dan memahami lingkungan pendukung TI dan aplikasi bisnis yang

berpengaruh terhadap proses kerja kritikal.

Pemeriksa harus memahami pengendalian proses kerja kritikal dalam rangka

mencapai faktor sukses kritikal. Pemahaman tersebut merupakan salah satu faktor utama

dalam memahami risiko kerja entitas. Memahami proses kerja kritikal adalah penting pada

saat mempertimbangkan bagaimana dan apakah risiko lingkup kerja dapat mengarah

kepada kesalahan material dalam laporan keuangan tahun berjalan, serta pada saat

mempertimbangkan kelangsungan jangka panjang entitas (going concern), yang dapat

mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan.

Untuk memahami pengendalian tersebut, pemeriksa mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

a. Pelaporan keuangan, sistem atau pengelolaan operasi, dan kepatuhan proses

(implementasinya);

b. Konsistensi tujuan pengendalian dengan pencapaian faktor sukses kritikal entitas;

c.

Efektivitas pengendalian proses-proses tersebut yang berhubungan dengan pelaporan

keuangan, operasi dan tujuan; dan

d. Pandangan manajemen mengenai kekuatan dan risiko proses tersebut.

Pemeriksa juga mengidentifikasi setiap perubahan yang dibuat dalam waktu dekat

atau yang diantisipasi, yang berhubungan dengan SDM dan teknologi yang terlibat dalam

proses kerja kritikal. Pemeriksa dapat memperoleh beberapa informasi tersebut saat

mendapatkan pemahaman umum atas proses kerja entitas.

Pendokumentasian pemeriksa mengenai lingkungan lingkup kerja entitas dapat

meliputi: catatan, sebuah ringkasan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

(SWOT), atau bukti-bukti sejenis. Pendokumentasian pemeriksa mencakup pula

pemahaman pemeriksa mengenai sasaran tujuan, strategi, faktor sukses kritikal utama,

lingkungan entitas, atau pengaruh stakeholders utama terhadap tindakan

pimpinan/manajemen entitas. Pemeriksa mendokumentasikan hal-hal tersebut yang

mempunyai dampak signifikan terhadap lingkup kerja entitas dan risiko laporan keuangan,

serta bagaimana pemahaman pemeriksa akan hal-hal tersebut dapat mempengaruhi

penilaian risiko secara gabungan (combined risk assessment) atas risiko inheren dan risiko

pengendalian, serta strategi pemeriksaan.


16/45


Contoh Formulir Pemahaman Atas Entitas


17/45



18/45



19/45


D. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pada tahap pemantauan tindak lanjut hasil pemriksaan sebelumnya, tujuan utama

yang ingin dicapai adalah untuk mengidentifikasi tindak lanjut saran/rekomendasi BPK;

menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, apakah telah sesuai dengan

rekomendasi tersebut atau tidak; serta mengidentifikasi dampaknya pada pelaporan

keuangan yang diperiksa.

Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah:

1. Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (untuk pemeriksaan tahun berkala di tahun

kedua atau berikutnya);

2. Surat tugas/keterangan atau rencana tindak lanjut (action plari) dari pejabat entitas

atau database entitas;

3. Laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dari entitas;

4. Formulir Pemantauan Tindak Lanjut; dan

5.

Hasil pemahaman umum atas entitas.Tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya harus diarahkan untuk mendukung

upaya melaksanakan rekomendasi perbaikan dan bukan untuk menemukan ketiadaan aksi

pelaksanaan rekomendasi tersebut. Pemeriksa juga harus fokus pada koreksi kelemahan

pengendalian, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau

hal lain yang sebelumnya ditemukan.

Langkah pemantauan tindak lanjut di dalam petunjuk pelaksanaan ini terkait

dengan pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tidak mengatur proses tindak lanjut.

Proses tindak lanjut tetap mengacu pada Panduan Manajemen Pemeriksaan.

Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan tahun lalu dapat dilakukan antara lain

sebagai berikut.1. Memantau kegiatan pelaksanaan rekomendasi entitas, misalnya, melalui laporan-

laporan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan entitas kepada pemeriksa,

2. Melakukan reviu yang lebih terperinci dengan entitas, misalnya, dengan melakukan

diskusi atau pertemuan (Rapat Pra Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

dengan entitas untuk membahas pelaksanaan rekomendasi; dan

3. Sebuah pemeriksaan tindak lanjut yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan

lapangan.

Pelaksanaan tindak lanjut mungkin dapat pula mengindikasikan adanya risiko lain

yang masih harus diperhatikan dalam pemeriksaan tahun berjalan. Pemeriksa harus

menyadari akan kemungkinan ini terhadap risiko pemeriksaan yang dilakukan.

Kekurangan dan perbaikan yang diidentifikasikan dalam proses tindak lanjut harus

dilaporkan. Pelaporan tindak lanjut dapat berdiri sendiri atau dikompilasikan dengan hasil

pemeriksaan tahun berjalan (sebagai temuan pemeriksaan). Dokumentasi pemantauan

tindak lanjut dimuat dalam Formulir Pemantauan Tindak Lanjut. Rekomendasi signifikan

atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak atau belum seluruhnya

ditindaklanjuti harus menjadi bahan pertimbangan atas pemeriksaan tahun berjalan.


20/45


Contoh Formulir Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya


21/45


E. Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Tujuan tahap ini adalah untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh

entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji

kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (misstatement andfraud) Input yangdiperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1) Kertas kerja hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (jika kali ini merupakan pemeriksaan

tahun kedua dan selanjutnya) terutama tentang catatan mengenai pengendalian internal

di tingkat entitas dan hal-hal yang mungkin sekali terjadi kecurangan.

2) Hasil penelaahan umum atas entitas.

3) Pembagian peran pemeriksa (yang mungkin memasukkan spesialis pengungkap

kecurangan/fraud examiner sebelumnya).

4) Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas.

5) Diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan membaca laporan hasil

pemeriksaan intern.

6) Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas.

7) Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya

Seluruh pengkajian pemeriksa mengenai pengendalian internal di tingkat entitas

dan risiko adanya kecurangan harus didokumentasikan. Tim dapat mengembangkan suatu

kerangka kerja (template) yang membantu pendefinisian pengendalian internal dan risiko

kecurangan. Tim juga diharapkan mendokumentasikan pemahaman mengenai

pengendalian intern dengan pendekatan COSO (lima komponen SPI), risiko-risiko

kecurangan terutama risiko yang belum sepenuhnya dimitigasi (telah diantisipasi) oleh

pengendalian yang ada (termasuk rencana prosedur pemeriksaan atas risiko ini), dan

pemahaman pemeriksa mengenai pengendalian umum TI.


22/45


Contoh Formulir Pemahaman SPI


23/45



24/45



25/45


26/45



27/45



28/45



29/45


F. Pemahaman & Penilaian Risiko

Tujuan tahap ini adalah melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko

pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan untuk

melakukan pemeriksaan yang efektif dan efisien.Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.

1) Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (jika kali ini merupakan pemeriksaan tahun

kedua dan selanjutnya) terutama mengenai penilaian risiko secara gabungan.

2) Hasil penelaahan umum atas entitas.

3) Strategi Pemeriksaan

4) Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas.

5) Diskusi dengan personil satuan kerja pemeriksa intern dan meninjau ulang laporan

pemeriksaan intern.

6) Hasil pengujian pengendalian

Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk setiap saldo akun atau kelompok akun

atau pos keuangan yang signifikan. Penilaian awal tentang risiko ini kemudian dihadapkan

untuk setiap asersi laporan keuangan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut.

1) Untuk setiap saldo akun atau kelompok akun atau pos keuangan yang signifikan,

pemeriksa akan melaksanakan suatu penilaian risiko secara menyeluruh/gabungan, dan

bilamana perlu, mempertimbangkan kembali penilaian awal tentang risiko gabungan

ini, untuk setiap asersi. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah:

a. Mempertimbangkan faktor risiko inheren.

b. Mempertimbangkan efektivitas dari pengendalian dan keyakinan pemeriksa atas

pengendalian tersebut (risiko pengendalian).

c. Menentukan, atau memodifikasi, penilaian risiko yang dikombinasikan

pemeriksaMenentukan tingkat risiko prosedur analitis (analytical procedure risk)

yang sesuai.

2) Menentukan sifat, pemilihan waktu dan luas dari prosedur pemeriksaan untuk

mendapat bukti pemeriksaan selanjutnya yang masih dianggap perlu, mengingat

langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi pemeriksaan

potensial dalam memperoleh bukti pemeriksaan tambahan yang perlu berdasar pada

penilaian risiko gabungan dan bukti pemeriksaan telah diperoleh dari prosedursubstantif lain

3) Mempertimbangkan kemungkinan pemecahan risiko entitas lainnya yang juga telah

diidentifikasikan.


30/45



31/45


G. Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Toleransi

Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam Pemeriksaan

Keuangan. Hasil Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan

keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasilpemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu reasonable assurance (keyakinan

yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menetapkan

batas materialitas terutama atas salah saji yang berindikasi adanya kecurangan,

penyimpangan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau ketidakpatutan.

Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang

sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Materialitas adalah besarnya informasi

akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang

melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang

meletakkan kepercayaan/berkepentingan atas informasi tersebut. Penetapan batasmaterialitas meliputi pertimbangan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam

mengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam

dua kelompok:

a)Perencanaan tingkat materialitas (planning materiality) yang berhubungan dengan

laporan keuangan secara keseluruhan.

Planning Materiality yaitu nilai maksimum yang menjadi batas Pemeriksa untuk

meyakini bahwa semua salah saji yang diatas nilai tersebut dianggap material dan dapat

mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan Pemeriksa

mempertimbangkan tingkat materialitas dalam perencanaan pemeriksaan. Materialitas

ini ditetapkan untuk tingkat keseluruhan laporan keuanganb)Kesalahan tertoleransi (tolerable error/tolerable materiality TM) yang berhubungan

dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual. Materialitas pada tingkat

akun (TM) merupakan salah saji minimum pada saldo akun yang dapat menyebabkan

akun tersebut dianggap mengandung salah saji material.

Adapun alokasi nilai PM pada akun-akun yang akan dilakukan pengujian dengan

menggunakan rumus:

TM = PM x n/t

TM : Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi

PM : Nilai materialitas awal

n : Nilai akunt : total nilai akun yang diperiksa

Pemeriksaan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

pendeteksian kesalahan pencatatan yang material. Seperti diketahui, semakin tinggi

persentase yang digunakan untuk mengukur perencanaan materialitas dan TM, maka

semakin meningkat ukuran atau jumlah kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi.

Selain menentukan jumlah perencanaan materialitas dan TM, pemeriksa juga

menentukan jumlah nominal yang tepat untuk digunakan dalam mempersiapkan batas

nominal jurnal koreksi yang akan diajukan. Misalnya, dalam suatu dokumentasi koreksi

pemeriksaan (Summary of Audit Differences).


32/45


Penilaian materialitas awal dilaksanakan melalui pekerjaan perencanaan

pemeriksaan, khususnya pada saat pemeriksa menilai kembali penilaian risiko secara

gabungan atau pada saat pemeriksa mengidentifikasi beberapa koreksi hasil pemeriksaan.

Penetapan materialitas awal meliputi lima tahapan kegiatan:

a)Penentuan Dasar Penetapan Materialitas (materiality base)

b)

Penentuan tingkat materialitas (rate of materiality)

c) Penetapan Nilai Materialitas Awal (Planning Materiality/PM)

d)Penetapan Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi (Tolerable Error/TE/TM)

e)Pertimbangan atas Penetapan Materialitas Awal

Materialitas awal dapat direvisi pada saat pengambilan kesimpulan pemeriksaan

dan dalam mengevaluasi temuan pemeriksaan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh

penanggung jawab dan dikomunikasikan secara tertulis pada pemberi tugas. Adapun

perubahan ini dapat dilakukan dengan alasan adanya:

a)Perubahan ruang lingkup pemeriksaan

b)Informasi tambahan tentang entitas yang diperiksa selama berlangsungnya pekerjaan

lapangan.

Pemeriksa mendokumentasikan dalam memorandum strategi pemeriksaan hal-hal

mengenai perencanaan materialitas, TE, dan jumlah nominal yang dibukukan di dalam

Koreksi Pemeriksaan.

Tingkat materialitas dapat ditetapkan untuk entitas nirlaba: sebesar 0,5% sampai

dengan 5% dari total penerimaan atau total belanja (0,5% PM 5%). Dimana dasar

penentuan materialitas LKPP adalah total belanja. Selain faktor kuantitatif, faktor

kualitatif berikut perlu dipertimbangkan:

a)Signifikansi kesalahan tersebut bagi entitas

b)Sifat dan dampak kesalahan terhadap laporan keuangan.

Penetapan PM dari posisi keuangan dalam hal ini aset, kewajiban atau ekuitas tidak

tepat karena sampai saat ini neraca belum dapat diandalkan secara memadai dan belum

dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, pos-pos neraca di dalam pemerintahan relatif tidak

menjadi pertimbangan utama di dalam pengambilan keputusan oleh pengguna LKPP dan

LKKL dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja atau surplus/defisit. Oleh karena

itu, penetapan materialitas ditetapkan sesuai dengan cara di atas.

Pemilihan penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan tersebut

dipengaruhi oleh keyakinan pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan risiko pengendalian

serta risiko deteksi. Risiko pemeriksaan dan pengendalian yang tinggi, mengakibatkan

materialitas rendah. Tingkat materialitas yang kecil berdampak pada pengambilan sample

yang luas.

Setelah menentukan materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan,

pemeriksa menentukan TE/TM yaitu sebesar 50% dari PM. Apabila pemeriksa menemukan

salah saji dengan nilai di atas TE untuk setiap saldo akun, namun masih dibawah PM secara

keseluruhan, maka kesalahan tersebut dimasukkan dalam Rangkuman Koreksi

Pemeriksaan. Apabila kesalahan tersebut di atas TE dan PM, maka kesalahan tersebut

dimasukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan.


33/45


Berikut contoh tahap penetuan materialitas awal dalam pemeriksaan LKPP:

Dasar penentuan materialitas LKPP adalah total belanja. Total belanja (LKPP)

digunakan karena pemerintah adalah entitas nirlaba, dan LKPP merupakan

gabungan dari LK Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang merupakan

cost center/Pengguna Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Nilai Belanja

dalam LKPP 2012 Audited adalah Rp1.491.410.224.590.994,00.

Sehubungan opini LKPP 2012 adalah WDP dan beberapa pertimbangan

kualitatif berikut:

a. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak

lanjut rekomendasi BPK pada pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya

b. Pemerintah telah berusaha membuat formulasi perhitungan SAL yang

baru, tetapi belum terbukti efektif untuk mendeteksi perbedaan nilai fisik SAL

dan catatannya

c. Pemerintah belum menindak lanjuti terkait dengan permasalahan selisih

kurs

d. Selisih antara SAU dan SAI (Suspen) masih belum ada tindak lanjut yang

memadai atas hasil rekonsiliasi

e. Pemerintah masih memantau penyelesaian selisih Kas di Bendahara

Pengeluaran antara data BUN dengan data KL

f. Pemerintah masih dalam proses perbaikan dalam pengelolaan Asset eks

BPPN.

Atas dasar tersebut, maka PM perencanaan LKPP tahun 2013 ditetapkan masing

masing 2,5%.


34/45


H.Penentuan Metode Uji Petik

Dalam Perencanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, penentuan

uji petik merupakan elemen uji yang diambil oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan

tentang kualitas informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pemeriksa menentukan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional. Metode

uji

petik yang dilakukan dapat menggunakan metode statistik atau nonstatistik.

Berikut akan dijelaskan mengenai kedua metode tersebut:

a)Metode Statistik

Penentuan uji petik dengan metode statistik dapat dilakukan dengan attribute

sampling, monetary-unit sampling,dan classical variables sampling. Attribute Sampling

(sampling atribut) metode sampling statistic yang digunakan untuk menguji ketaatan.

Ketaatan disini adalah sejauh mana ketaatan manajemen terhadap sistem pengendalian

internal.

Monetary-unit samplingatau sampling unit moneter adalah suatu jenis pemilihan

nilai tertimbang, yang di dalamnya ukuran sampel, pemilihan, dan mengevaluasi hasilnya

dalam menarik kesimpulan jumlah moneter.

Classical Variables Samplingadalah sampling yang menggunakan disribusi normal

untuk mengevaluasi karakteristik populasi yang didasarkan pada hasil sampel yang diambil

dari populasi

b)Metode NonStatistik

Penentuan uji petik dengan metode nonstatistik ditentukan oleh pertimbangan

profesional pemeriksa dengan memperhatikan, antara lain cakupan dan lingkup

pemeriksaan, risiko, dan tingkat materialitas, sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh

entitas yang diperiksa, serta dengan memperhatikan asas manfaat (cost and benefit).

Penggunaan metode uji petik baik metode statistik maupun nonstatistik harus

didokumentasikan di dalam KKP. Dokumentasi tersebut antara lain mengungkapkan alasan

penggunaan dan gambaran umum metode uji petik tersebut.

Penentuan uji petik didokumentasikan pada Kertas Kerja Penentuan Uji Petik yang

dapat digambarkan sebagai berikut:


35/45


I. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

Prosedur analitis merupakan evaluasi atas informasi keuangan dalam laporan

keuangan dengan melihat hubungan antar data keuangan yang ada dan antara data

keuangan dan data non-keuangan yang tersedia. Prosedur ini tidak dapat digunakan untukmenilai semua asersi. Asersi keberadaan tidak dapat diuji dengan prosedur analitis.

Prosedur analitis dapat membantu pemeriksa untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan

lainnya termasuk di dalam penentuan sampel yang akan diambil. Selain itu prosedur

analitis juga memuat pemahaman dan penilaian resiko yang dapat merujuk kepada PMP.

Tujuan dari tahap ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan strategi untuk memahami dan mengevaluasi proses-proses signifikan

dan;

2. Membuat penilaian pendahuluan resiko secara gabungan.

Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.

1.

Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (jika kali ini adalah pemeriksaan tahun

kedua dan selanjutnya) terutama tentang hal-hal signifikan dan resiko keuangan entitas.

2. Pembagian peran pemeriksa

3. Diskusi dengan karyawan dan manajemen

4. Sumber pengetahunan umum (buku, jurnal, dan lain lain)

5. Hasil penelaahan umum atas entitas

6. Strategi pemeriksaan

7. Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya

8. Hasil pengkajian sistem pengendalian intern dan risiko adanya kecurangan

9. Hasil pengujian pengendalian

Pemeriksa melakukan analisis keseluruhan atas informasi keuangan dan

nonkeuangan disertai dengan informasi yang didapatkan dari tanya jawab dengan

manajemen mengenai kegiatan keuangan dan operasi. Prosedur analitis keseluruhan yang

terarah akan membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi area-area yang beresiko

rendah. Oleh karena itu, keseluruhan prosedur analitis dirancang untuk memberikan

penjelasan atas perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang sudah diduga sebelumnya

maupun tidak terduga, jumlah yang tertera dalam laporan keuangan, indikator-indikator

penyajian, trend laba perusahaan, atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan.

Prosedur analitis yang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu Analisa Data, Teknik

Prediktif, serta Analisa Rasio dan Tren.1.Analisa Data

Sebelum dilakukan analisa data, pemeriksa harus melakukan reviu atas LKPP dan

LKKL secara umumdan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan

ketentuan yang terkait dengan perencanaan keuangan pemerintah pusat. Analisa data

merupakan kegiatan menganalisa setiap unsur dalam populasi untuk mengidentifikasi data

yang tidak umum (unusual items). Contoh data yang tidak umum adalah realisasi belanja

yang melebihi anggarannya dan kenaikan realisasi belanja pada bulan Desember. Analisa

dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yaitu dengan penggunaan perangkat

lunak seperti Audit Command Language(ACL) dan teknik manual. Hal tersebut tergantungpada sistem pengolahan data pada pihak yang diperiksa.


36/45


2.Teknik Prediktif

Teknik prediktif merupakan kegiatan menghitung jumlah tertentu dan

membandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan lain. Contoh teknik ini adalah

penghitungan dana perimbangan, penghitungan pajak dan penghitungan belanja bunga.

3.Analisa Rasio dan Tren

Analisa rasio dan tren merupakan kegiatan untuk menganalisa data keuangan dan

nonkeuangan dalam periode tertentu untuk mengetahui perubahan signifikan dalam

realisasi anggaran dan posisi keuangan. Contoh analisa rasio dan tren adalah

membandingkan belanja tertentu dengan belanja lain atau belanja tertentu tahun

sebelumnya. Contoh lain adalah membandingkan realisasi belanja modal dengan kenaikan

aset tetap.

Keseluruhan prosedur analitis yang dilakukan akan meningkatkan pemahaman

pemeriksa atas dampak dari kejadian penting dan kegiatan operasi/kerja entitas, kondisi

keuangan, dan kemampuan keuangan entitas. Pemahaman serta pengetahuan akan bidang

usaha atau kegiatan entitas akan membantu pemeriksa dalam mengembangkan

pemahaman atas akun, dan segala hal yang berhubungan dengan keuangan pada

keseluruhan periode pemeriksaan, Pemahaman ini kana membantu pemeriksa untuk

mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa, dan untuk menilai kewajaran dari

perhitungan saldo akun-akun atau pos-pos keuangan sebelum melakukan prosedur analitis

yang lebih rinci atau prosedur subtantif.

Keseluruhan prosedur analitis ini, apakah dilakukan sepanjang perencanaan atau

pada saat prosedur subtantif, tidak menyediakan estimasi yang wajar mengenai jumlah

atas kesalahan-kesalahan yang terjadi atau pada perbedaan penilaian, walaupun prosedur

ini merupakan aspek yang penting dalam pemeriksaan. Prosedur prosedur ini biasanya

meliputi analisis terperinci, perbandingan saldo yang tercatat dengan data-data lainnya

(seperti saldo keuangan tahun lalu, saldo akun-akun yang berhubungan, atau pos-pos

sejenis pada tahun lalu) atau penggunaan rasio-rasio atau hal lainnya yang berhubungan.

Setiap perbedaan-perbedaan yang diidentifikasi sebagai hasil dari prosedur-prosedur ini

dievaluasi lagi untuk melihat apakah dibutuhkan perluasan prosedur pemeriksaan dalam

area pemeriksaan tertentu. Pemeriksa haruslah mendokumentasikan penemuan-

penemuannya sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Prosedur Analitis sebetulnya berperan penting sehingga dibutuhkan selama fase

perencanaan dan penyelesaian audit. Namun dalam SPKN disebutkan bahwa proseduranalitis hanya dilakukan pada tahap Perencanaan Pemeriksaan yang disebut dengan

Prosedur Analitis Awal. Meski demikian, tujuan Prosedur Analitis Awal dalam

pemeriksaan keuangan pemerintah sama seperti Prosedur Analitis audit bisnis.

Hukum Prosedur Analitis Awal dalam tahap Perencanaan Pemeriksaan adalah

wajib guna menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Prosedur-

prosedur ini biasanya meliputi analisis terperinci, perbandingan saldo yang tercatat

dengan data-data lainnya (seperti saldo keuangan tahun yang lalu, saldo akun-akun yang

berhubungan, atau pos-pos sejenis pada tahun lalu) atau penggunaan rasio-rasio atau hal

lainnya yang masih berhubungan. Setiap perbedaan-perbedaan yang diidentifikasi sebagai


37/45


hasil dari prosedur-prosedur ini akan dievaluasi lagi untuk melihat apakah dibutuhkan

perluasan prosedur pemeriksaan dalam area pemeriksaan tertentu.

Dalam menerapkan prosedur ini, pemeriksa juga harus mempertimbangkan jenis

masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya peristiwa luar biasa dan

perubahan kebijakan akuntansi.Perbandingan antara prosedur analitis audit bisnis dan prosedur analitis awal

pemeriksaan keuangan :

Prosedur Analitis Audit BisnisProsedur Analitis Awal Pemeriksaan

Keuangan

Memahami industri dan bisnis klien

dengan melakukan prosedur audit dimana

informasi tahun berjalan yang belum diaudit

dibandingkan dengan informasi tahun

sebelumnya yang sudah diaudit atau data

industri

Meningkatkan pemahaman pemeriksa

atas dampak dari kejadian penting dan

kegiatan operasi/kerja entitas, kondisi

keuangan dan kemampuan keuangan entitas

Menilai kemampuan entitas untuk

terusgoing concerndimana prosedur analitis

tertentu membantu auditor dalam menilai

kemungkinan terjadinya kegagalan bisnis

Pemeriksa melakukan analisis

keseluruhan atas informasi keuangan dan

nonkeuangan disertai dengan informasi yang

didapatkan dari tanya jawab dengan

manajemen mengenai kegiatan keuangan

dan operasi.

Menunjukan adanya kemungkinan

salah saji dalam laporan keuangan, dimana

aspek prosedur analitis ini sering disebut

pengarah perhatian karena hal itumenghasilkan prosedur yang lebih terinci

dalam area audit khusus dimana salah saji

yang ditemukan

Pemahaman serta pengetahuan akan

bidang usaha atau kegiatan entitas akan

membantu pemeriksa dalam

mengembangkan pemahaman atas akun, dansegala hal yang berhubungan dengan

keuangan pada keseluruhan periode

pemeriksaan. Pemahaman ini akan

membantu pemeriksa untuk

mengidentifikasi transaksi-transaksi yang

tidak biasa, dan untuk menilai kewajaran

dari perhitungan saldo akun-akun atau pos-

pos keuangan sebelum melakukan prosedur

analitis yang lebih rinci atau prosedur

subtantifProsedur analitis memberikan bukti

subtantif dalam mendukung pernyataan yang

wajar atas saldo akun terkait sehingga

pengujian audit yang terinci akan berkurang

(prosedur audit tertentu dapat dihilangkan,

ukuran sampel bisa dikurangi, atau

penetapan waktu prosedur bisa digeser lebih

jauh dari tanggal neraca.

Prosedur analitis keseluruhan yang

terarah akan membantu pemeriksa dalam

mengidentifikasi area-area yang berisiko

tinggi yang membutuhkan pemeriksaan yang

mendalam atau area-area yang berisiko

rendah. Oleh karena itu, keseluruhan

prosedur analitis dirancang untuk

memberikan penjelasan atas perubahan-

perubahan yang terjadi baik yang sudah

diduga sebelumnya maupun tidak terduga,jumlah tertera dalam laporan keuangan,


38/45


indikator penyajian, tren laba perusahaan,

atau hal-hal yang berhubugnan dengan

keuangan


39/45


J. Penyusunan Program pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan

Program Pemeriksaan (P2) dipersiapakan atau diperbaharui pada masing-masng

penugasan untuk prosedur pengujian atas pengendalian intern dan pemeriksaan substantif

atas akun atau pos-pos keuangan signifikan terkait. P2 mengkonversikan strategipemeriksaan yang dibuat menjadi suatu deskripsi komprehensif mengenai pekerjaan yang

akan dilakukan. Lebih lanjut, program pemeriksaan tersebut harus diperiksa dan disetujui

sebelum pelaksanaan pekerjaan.

P2 menjelaskan secara terperinci jenis, waktu dan luas prosedur pemeriksaan

(misalnya, prosedur yang akan dilakuakn, banyaknya transaksi yang akan diuji atau jumlah

uang yang akan diverifikasi dan kapan prosedur tersebut akan dilakukan). Berdasarkan

paket P2 yang telah disetujui, ketua tim melakukan pembagian tugas kepada masing-

masing anggota tim atas langkah pemriksaan yang terdapat dalam P2. Para anggota tim

pemeriksa kemudian menyusun konsep Program Kerja Perorangan (PKP) yang merupakan

penjabaran dari P2 dan mengajukannya kepada ketua tim untuk direviu. Setelah

memperhatikan pertimbangan pengendali tekhnis, ketua tim pemeriksa menyetujui

konsep PKP.

Tujuan utama penyususnan P2 adalah :

a. menetapkan hubugnan yang jelas antara tujuan pemeriksaan, metodologi pemeriksaan

dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan.

b. mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan yang

harus dilaksanakan, dan

c. memudahkan supervisi dan reviu

Suatu program pemeriksaan dapat disebut memadai jika mampu mengidentifikasiaspek-aspek penting pemeriksaan; disusun berdasarkan informasi pendukung yang jelas

dan cermat, memberikan panduan dalam melaksanakan pengujian secara efektif,

membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup dapat diandalkan, dan relevan untuk

mendukung opini/pernyataan pendapat atau kesimpulan pemeriksaan dan mencapai

tujuan pemeriksaan.

Kualitas bukti pemeriksaan juga sangat tergantung kepada program

pemeriksaannya. Program pemeriksaan yang efektif, akan sangat membantu dalam

mendapatkan bukti pemeriksaan yang memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan.

Bukti pemeriksaan mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberhasilan

pelaksanaan pemeriksaan dan oleh karenanya harus mendapat perhatian pemeriksa sejak

tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan akhir proses pemeriksaan.

Input yang diperlukan dalam kegiatan penyusunan P2 dan PKP adalah :

Output dari masing-masing tahap perencanaan pemeriksaan

Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN)

Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan

Pengarahan khusus pimpinan

Setelah seluruh prosedur/langkah dalam perencanaan diikuti, maka hasil/output

dari masing-masing langkah dituangkan ke dalam suatu program pemeriksaan. Program


40/45


pemeriksaan tersebut kemudian akan menjadi pedoman dalam menjalankan penugasan

pemerikasaan kinerja.

Di dalam program pemeriksaan tersebut dituangkan dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar Pemeriksaan

Pemeriksa memasukan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi

BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.

b. Standar pemeriksaan

Diisi dengan standar pemeriksaan yang akan digunakan dalam melaksanakan

pemeriksaan. BPK telah menetapakan SPKN sebagai pedoman dalam melaksanakan

pemeriksaan atas keuangan Negara.

c. Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang diperiksa.

Diisi dengan entitas yang akan diperiksa, pengertian entitas disini dapat berupa

organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang kinerjanya akan diperiksa.

d. Tahun anggaran yang diperiksa

Bagian dari penjabaran lingkup pemeriksaan yang akan memasukan periode/tahun

anggaran yang akan diperiksa. Secara umum, periode yang dipilih adalah hanya untuk satu

tahun periode tahun anggaran. Namun demikian dimungkinkan juga untuk pelaksanaan

pemeriksaan atas periode yang lebih dari satu tahun, jika pemeriksaan atas keseluruhan

pelaksanaan program yang memakan waktu lebih dari satu tahun.

e. Identitas dan data umum yang diperiksa

Data umum dari organisasi, program/fungsi pelayanan publik yang akan diperiksa

yang didapat selama proses pemahaman atas entitas.

f. Alasan pemeriksaan

Diisi dengan alasan pemeriksaan yang bisa berasal dari hasil analisis perolehandata dan informasi awal maupun yang berasal output penentuan area kunci yang akan

diperiksa.

g. Jenis pemeriksaan

Diisi dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap entitas.

h. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan umum yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan

proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan

i. Sasaran Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan secara rinci (area kunci) yang menjabarkan apa yang telah

ditentukan dalam tujuan pemeriksaan umum

j. Metodologi pemeriksaan

Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan pemeriksaan yang akan

ditempuh dalam menjalankan penugasan pemeriksaan kinerja

k. Kriteria pemeriksaan

Diisi dengan criteria pemeriksaan yang akan dipakai dalam pemeriksaan

l. Langkah atau prosedur pemeriksaan

Langkah atau prosedur pemeriksaan yang dibuat dengan tujuan memberikan

petunjuk kepada para pemeriksa agar dapat mencapai tujuan pemeriksaan yang telah

ditetapkan. Langkah atau prosedur pemeriksaan sebaiknya dibuat menurut sasaran


41/45


pemeriksaan (area kunci) yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil

pemeriksaan dapat menjawab atau mencapai tujuan pemeriksaan.

Berdasarkan program pemeriksaan yang ditetapkan oleh Tortama/Kalan, ketua tim

pemeriksa membuat pembagian tugas dan anggota tim menyusun program kerja

perorangan dan disampaikan kepada ketua tim untuk mendapatkan persetujuan.


42/45



43/45



44/45



45/45

spkn kelompok 2-perencanaan pemeriksaan lkpp

Documents