sosialisasi uuasuransi

8/19/2019 Sosialisasi UUAsuransi

1/5

SAMBUTAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB II

PADA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40

TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

JAKARTA, 17 FEBRUARI 2015

Yang terhormat:

-

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa

Keuangan dan Pasar Modal, Bpk. Isa Rachmatawarta;

-

Para Pengurus Asosiasi di Perasuransian;

-

Direksi/Komisaris/Pejabat di Perusahaan Perasuransian;

-

Perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-negara Sahabat;

-

Para Akademisi dari Beberapa Universitas di Jakarta; dan

-

Hadirin sekalian,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

1.

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat

Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita

dapat hadir pada acara “Sosialisasi Undang-undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian” ini.

2.

Acara pada hari ini merupakan rangkaian sosialisasi yang

sebelumnya telah dilakukan dengan menghadirkan narasumber

dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pada sosialisasi kali ini hadir

Bpk. Isa Rachmatarwata narasumber dari Kementerian Keuangan

yang ditunjuk oleh Presiden sebagai salah satu kementerian yang

mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan

Undang-undang Perasuransian bersama Dewan Perwakilan


2/5

Rakyat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan

penghargaan yang tinggi atas kesediaannya untuk hadir pada

acara ini. Semoga pemaparan dari para narasumber nanti dapat

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita mengenai

materi Undang-Undang tentang Perasuransian ini.

Saudara-saudara yang saya hormati,

3.

Keluarnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan

salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di

Indonesia, mengingat di dalam Undang – Undang tersebut terdapathal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan

industri perasuransian. Ada berbagai hal yang melatarbelakangi

lahirnya Undang-undang ini. Narasumber nanti akan

menguraikannya. Tapi patut dicatat bahwa pasca berlakunya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, di antara beberapa undang-undang di sektor jasa

keuangan, Undang-undang Perasuransian lah yang pertama

diharmonisasi dengan Undang-Undang OJK. Sebagai contoh,

konsep pengelola statuter yang terdapat di dalam Undang-undang

OJK, sudah diadopsi di dalam Undang-undang Perasuransian ini.

4.

Dengan berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan akan

dapat memperkuat industri perasuransian di Indonesia, baik

penguatan pada sisi industrinya maupun penguatan pada sisi

pengawasannya. Penguatan pada sisi industri akan menghasilkan

industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah

dan kompetitif sehingga tahan dari goncangan ekonomi dan dapat

bersaing baik secara regional maupun internasional. Dari sisi

pengawasan, UU No. 40 Tahun 2014 dapat lebih memberikan

kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun bagi otoritas


3/5

pengawas untuk menjalankan pengawasan terhadap industri

perasuransian, terlebih lagi bagi perkembangan usaha

perasuransian syariah yang selama ini telah berjalan.

5.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 juga memberikan

dorongan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat

pengguna jasa usaha perasuransian, dengan memberikan

kepastian kepada pemegang polis melalui program penjaminan

bagi pemegang polis dan penyelesaian sengketa antara pemegang

polis/tertanggung dengan perusahaan melalui bantuan lembaga

mediasi yang independen dan imparsial.


6.

Berdasarkan identifikasi kami, di dalam Undang-undang Nomor

40 Tahun 2014 terdapat 1 (satu) ketentuan yang mengamanatkan

pengaturan lebih lanjut dengan Undang-Undang yaitu mengenai

program penjaminan pemegang polis, 2 (dua) ketentuan yang

mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah yaitu mengenai kepemilikan asing dan bentuk badan

hukum usaha bersama (mutual) serta 41 (empat puluh satu)

ketentuan yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan

Peraturan OJK. Undang-undang mengenai program penjaminan

pemegang polis harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun,

sedangkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK 2 (dua)

tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2014 (17 Oktober 2014).

7.

Adanya batas waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan yang

diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perasuransian ini

merupakan tugas yang tidak ringan sehingga memerlukan

dukungan semua pihak. Untuk penyusunan Undang-undang dan


4/5

Peraturan Pemerintah, OJK akan melakukan koordinasi dengan

Kementerian Keuangan agar Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah dimaksud dapat keluar dalam jangka waktu yang

telah ditentukan. Sedangkan untuk Peraturan OJK, kami akan

mengupayakan agar seluruh Peraturan OJK dimaksud dapat

dikeluarkan secepatnya dan sebagian besar diantaranya mudah-

mudahan dapat kami keluarkan pada tahun ini.


8.

Dalam rangka mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan

dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;

menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi

pembangunan yang berkelanjutan; dan mewujudkan kemandirian

finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan

pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang

dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan

pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada

pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan daya saing industri untuk menunjang stabilitas

sistem keuangan. Strategi yang dikembangkan OJK tersebut

tentunya akan diterapkan juga dalam penyusunan Peraturan

OJK yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2014.

9.

Penguatan pengaturan ini, pada dasarnya ditujukan untuk

memperbaiki struktur pasar agar menjadi semakin kokoh, efisien,

dan lebih transparan sehingga memberikan kemanfaatan bagi

perekonomian yang berkelanjutan. Kondisi eksternal dan internal

yang terus berubah memungkinkan pendekatan pengawasan

yang disesuaikan dalam rangka membentuk keseimbangan baru.

Pergeseran pengaturan maupun pengawasan perlu direspons


5/5

secara tepat dan cepat oleh pelaku industri perasuransian, antara

lain berupa penyesuaian cara beroperasi perusahaan.


10.

Mudah-mudahan, dengan adanya Undang-undang Perasuransian

yang baru ini dapat menjadi pegangan kita bersama untuk

mengantarkan industri asuransi Indonesia menjadi industri jasa

keuangan yang handal dan mampu memberikan kontribusi lebih

besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan ketangguhan

perekonomian nasional serta mampu bersaing di tingkat

internasional.

11.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya,

“Sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian,” dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa meridhoi setiap upaya kita dalam menggapai harapan

perasuransian Indonesia yang semakin baik.

12.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 17 Februari 2015

Dumoly F. Pardede

Deputy Komisioner Pengawas IKNB

sosialisasi uuasuransi

Documents