sosialisasi tkk bpr 17-18 juni 2013
TRANSCRIPT
1
SOSIALISASIPBI No. 15/3/PBI/2013Tanggal 21 Mei 2013
TentangTransparansi Kondisi Keuangan
Bank Perkreditan Rakyat
1. Penyesuaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dengan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PABPR).
2. Untuk meningkatkan integritas dan transparansi laporan keuangan BPR sebagai suatu lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana masyarakat.
LATAR BELAKANG2
2
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
DASAR HUKUM3
3
1. Standar Akuntansi Keuangan2. Laporan Tahunan3. Laporan Keuangan Publikasi4. Hubungan antara BPR, Akuntan Publik dan Bank Indonesia 5. Keadaan memaksa (force majeure)6. Sanksi
POKOK-POKOK PERUBAHAN PBI No. 8/20/PBI/2006 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BPR
4
4
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/2013
1. Standar Akuntansi Keuangan
Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPR yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR)
Pokok-Pokok Perubahan…Pokok-Pokok Perubahan… 5
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20132. Laporan Tahunan
A. Cakupan Laporan Tahunan Tidak diatur Diatur dalam SE Ekstern No. 8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Publikasi BPR
Laporan Keuangan Tahunan paling kurang meliputi :1)Informasi Umum 2)Laporan Keuangan Tahunan 3)Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik4)Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi 5)Seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana di-wajibkan dalam SAK
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 6
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20132. Laporan Tahunan
B. Penandatanganan Laporan Tahunan Tidak diatur 1) Laporan Tahunan wajib ditanda-
tangani paling kurang oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas.
2) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris atau pejabat yang ditunjuk oleh RUPS atau sesuai AD dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 7
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20132. Laporan Tahunan
C. Batas waktu penyampaian Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia.1) Laporan Tahunan yang diaudit: Akhir April tahun berikutnya 2) Laporan Tahunan yang tidak diaudit: Akhir Februari tahun berikutnya
Akhir April tahun berikutnya
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 8
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/2013BPR dengan Total Aset ≥ 10
miliar :BPR dengan Total Aset < 10 miliar:
2. Laporan TahunanD. Kewajiban Audit 1) BPR dengan total aset > atau = Rp10
miliar: Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit terlebih dahulu
2) BPR dengan total aset < Rp10 miliar: Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau Rapat Anggota.
3) Apabila Laporan Keuangan Tahunan BPR dengan total aset <10 Miliar diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan yang diaudit.
Tetap Tetap. Tambahan pengaturan:Dalam hal pelaksanaan audit
oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan melewati batas waktu penyampaian Laporan Tahunan (April tahun berikut) maka selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR tetap menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit paling lambat 1 bulan setelah diterimanya hasil audit.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 9
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20132. Laporan Tahunan
E. Definisi BPR terlambat, tidak atau belum menyampaikan Laporan Tahunan
1) Terlambat menyampaikan: Melampaui batas waktu tetapi belum
melampaui 1 (satu) bulan 2) Tidak menyampaikan: Belum menyampaikan sampai dengan batas
waktu keterlambatan 3) Dianggap belum menyampaikan: Telah menyampaikan namun tidak sesuai
dengan bentuk dan tata cara sebagaimana PBI
1) Tetap2) Tetap3) Dianggap belum menyampaikan
laporan Telah menyampaikan Laporan
Tahunan namun : a) Laporan keuangan tahunan BPR
tidak diaudit oleh AP dan/atau KAP yang terdaftar di BI; atau
b) Laporan keuangan tahunan BPR belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi atau pengurus kepada RUPS atau Rapat Anggota
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 10
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
A. Cakupan Laporan Keuangan Publikasi Tidak diatur Diatur dalam SE Ekstern No. 8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Publikasi BPR
Laporan Keuangan Publikasi paling kurang memuat :1)Laporan keuangan : Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi2)Informasi lainnya :a)KAP penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikanb)Rasio keuangan : KPMM, NPL dan PPAP, ROA, BOPO, CR dan LDRc) Susunan pengurus dan kom-posisi Pemegang Saham termasuk PSP
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 11
No PBI No. 8/20/PBI/2006
PBI No. 15/3/PBI/2013BPR dengan Total Aset ≥ 10 miliar : BPR dengan Total Aset < 10
miliar:
3. Laporan Keuangan PublikasiB. Perubahan pelaksanaan publikasi. Seluruh BPR Laporan Keuangan Publikasi diumumkan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan.
BPR Wajib:1) mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, Juni dan September pada surat kabar lokal atau menempelkan pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan.2) mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember pada surat kabar lokal dan menempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik
BPR Wajib:mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember pada surat kabar lokal atau menempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 12
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
C. Pengaturan terkait tata cara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi yang ditempel di Kantor BPR
Tidak diatur Dalam hal BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik maka Laporan Keuangan Publikasi wajib: a. ditempelkan di seluruh kantor BPRb. terus menerus ditempelkan sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya
BPR yang tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi di satu kantor BPR, dianggap tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 13
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
D. Batas waktu pengumuman Laporan Keuangan Publikasi.
1) Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir Maret, Juni, September paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September
2) Laporan keuangan publikasi posisi akhir Desember a) BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik: Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya bulan laporan. b) BPR yang tidak diaudit Akuntan Publik: Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan
1) Tetap
2) Laporan Keuangan posisi Desember bagi Laporan Keuangan yang diaudit maupun yang tidak diaudit :
Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya bulan laporan.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 14
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/2013
E. Perubahan bentuk Laporan Keuangan Publikasi yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
Guntingan surat kabar yang berisi Laporan Keuangan Publikasi
Halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 15
Bukti Laporan Keuangan Publikasi yang disampaikan kepada BI 16
Guntingan Surat KabarHalaman Surat Kabar
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
F. Definisi BPR terlambat, tidak atau belum menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi
1) Terlambat mengumumkan : Melampaui batas waktu tetapi belum
melampaui 1 (satu) bulan 2) Tidak mengumumkan : Belum mengumumkan sampai dengan batas
waktu keterlambatan 3) Dianggap belum menyampaikan: Telah mengumumkan namun tidak sesuai
dengan bentuk dan tata cara sebagaimana PBI
1) Tetap2) Tetap3) Dianggap belum mengumumkan
Laporan Keuangan Publikasi : Telah mengumumkan Laporan
Keuangan Publikasi namun : a) Laporan Keuangan Tahunan untuk
Laporan Publikasi tidak diaudit oleh AP dan/atau KAP yang terdaftar di BI; atau
b) Laporan Keuangan Tahunan untuk Laporan Publikasi belum di-pertanggungjawabkan oleh Direksi atau pengurus kepada RUPS atau Rapat Anggota
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 17
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
G. Perubahan pengaturan penandatanganan Laporan Keuangan Publikasi
1) Laporan Keuangan Publikasi wajib ditandatangani paling kurang oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas
2) Dalam hal Direksi berhalangan, Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.
1) Tetap 2) Dalam hal seluruh anggota Direksi
berhalangan, maka Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris atau Pejabat yang ditunjuk oleh RUPS atau sesuai AD dengan mencantumkan nama secara jelas.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 18
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
H. Pengaturan persyaratan kondisi penyampaian rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara off line :
Tidak diatur Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
No.7/51/PBI/2005 mengenai Laporan Bulanan BPR
Penyampaian rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara off line apabila : a.BPR berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasib.BPR baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasionalc.BPR mengalami gangguan teknisd.Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada database atau jaringan telekomunikasi di BI
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 19
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20133. Laporan Keuangan Publikasi
I. Definisi BPR terlambat, tidak atau belum menyampaikan bukti pengumuman atau rekaman data
1) Terlambat menyampaikan : Melampaui batas waktu tetapi belum
melampaui 1 (satu) bulan 2) Tidak menyampaikan : Belum mengumumkan sampai dengan batas
waktu keterlambatan 3) Dianggap belum menyampaikan: Telah mengumumkan namun tidak sesuai
dengan bentuk dan tata cara sebagaimana PBI
1) Tetap2) Tetap3) Dianggap belum menyampaikan
bukti pengumuman dan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi :
Telah menyampaikan namun : Data tidak sesuai dengan Laporan
Keuangan Publikasi yang diumumkan
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 20
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20134. Hubungan antara BPR, Akuntan Publik dan Bank Indonesia
A. Ruang Lingkup Audit
Ruang Lingkup Audit paling sedikit mencakup: a. Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan PPAP b. Penilaian Rupa-rupa Aktiva termasuk AYDA c. Kewajaran transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi dengan perlakuan khusus d. Penyediaan dana kepada pihak terkait e. Pelanggaran BMPK f. KPMM g. Keandalan sistem pelaporan BPR kepada BI h. Hal-hal sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia termasuk catatan atas Laporan Keuangan
Menambahkan cakupan ruang lingkup audit sebagai berikut: a. Loan to Deposit Ratio (LDR) b. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya c. Rasio Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 21
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20134. Hubungan antara BPR, Akuntan Publik dan Bank Indonesia
B. Kewajiban Akuntan Publik menyampaikan informasi kepada BI
Tidak diatur Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik wajib memberikan informasi terkait dengan BPR yang diaudit oleh AP/KAP sebagaimana permintaan Bank Indonesia., meskipun perjanjian kerja telah berakhir
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 22
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20134. Hubungan antara BPR, Akuntan Publik dan Bank Indonesia
C. Kewajiban Akuntan Publik
1)Melakukan audit sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik2)Memberitahukan kepada BI paling lambat 7 (hari) kerja sejak ditemukannya pelanggaran peratunran perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR3)Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (Management Letter) kepada BI4)Memenuhi rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan
1)Tetap2)Tetap3)Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (Management Letter) kepada BI paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan4)Mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, UU Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 23
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20135. Keadaan Memaksa (Force Majeure)
a. BPR yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama lebih dari satu bulan dalam periode di bulan yang terakhir seharusnya mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, dikecualikan dari kewajiban mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
b. Untuk memperoleh pengecualian, BPR harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BI disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami
c. BPR yang memperoleh pengecualian, wajib mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan serta BPR kembali melakukan kegiatan operasional secara normal
a sampai dengan c. tetap Menambahkan pengaturan sebagai berikut : Pemberian pengecualian kepada BPR hanya diberikan hingga keadaan memaksa (force majeure) atau berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia telah dapat teratasi.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 24
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/20136. Sanksi
A. Pemisahan sanksi bagi penyampaian isi Laporan yang secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan sanksi bagi Laporan yang tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Sanksi apabila isi Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Keuangan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku berupa •Sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
a. Sanksi apabila isi Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Keuangan Publikasi tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku berupa sanksi kewajiban membayar dan sanksi administratif sbb:
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 25
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/2013b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
• Penurunan nilai kredit dalam perhitungan TKS • Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam
daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; serta dapat
1) Sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 26
No PBI No. 8/20/PBI/2006 PBI No. 15/3/PBI/2013c. Dikenakan sanksi pidana sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
b. Apabila isi Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Keuangan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya selain dikenai sanksi kewajiban membayar dan sanksi administratif, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pokok-Pokok Perubahan …Pokok-Pokok Perubahan … 27
CONTOH-CONTOH PENGENAAN SANKSI
28
Contoh Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan
Sanksi keterlambatan Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan
tahun 2013 pada tanggal 9 Mei 2014, maka BPR tersebut dikenakan denda keterlambatan selama 8 hari senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) -> Rp50ribu x 8 hari keterlambatan
Sanksi tidak menyampaikan Apabila BPR tidak menyampaikan Laporan
Tahunan tahun 2013 sampai dengan 30 Mei 2014, maka BPR tersebut dikenakan denda Rp3 juta.
29
Contoh Sanksi Keterlambatan Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
Sanksi keterlambatan Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan
Publikasi sesuai ketentuan untuk posisi September 2013 pada tanggal 7 November 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda keterlambatan selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) -> Rp50ribu x 6
Saksi tidak mengumumkan Apabila BPR tidak mengumumkan Laporan Keuangan
Publikasi sesuai ketentuan untuk posisi September 2013 sampai dengan 30 November 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda Rp3 juta (tiga juta rupiah)
30
Sanksi keterlambatan beberapa item Untuk BPR >Rp10 Milyar dan Laporan Publikasi akhir bulan Desember Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir
bulan Desember 2013 pada tanggal 6 Mei 2014 baik di surat kabar lokal maupun pada papan pengumuman, maka BPR tersebut dikenakan denda sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama 5
hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan Keterlambatan mengumumkan pada surat kabar lokal selama 5 hari
sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
31Contoh Sanksi Keterlambatan Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
Sanksi tidak mengumumkan 1 item Apabila BPR tidak mengumumkan Laporan
Keuangan Publikasi sesuai ketentuan untuk posisi akhir bulan Maret 2014 sampai dengan akhir Mei 2014, maka BPR tersebut dikenakan denda tidak mengumumkan laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
32Contoh Sanksi Tidak Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
Sanksi tidak mengumumkan beberapa item Untuk BPR >Rp10 Milyar dan Laporan Publikasi akhir bulan
Desember Apabila BPR tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
posisi akhir bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Mei 2014 baik pada surat kabar lokal maupun pada papan pengumuman, maka BPR tersebut dikenakan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Denda tidak mengumumkan pada papan pengumuman
sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan Denda tidak mengumumkan pada surat kabar lokal sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
33Contoh Sanksi Tidak Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
Sanksi untuk BPR > Rp10Milyar & Laporan akhir bulan Desember Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi,
guntingan surat kabar, dan rekaman data posisi akhir bulan Desember 2013 pada tanggal 21 Mei 2014, maka BPR tersebut dikenakan denda 6 hari keterlambatan sebesar Rp 900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan
Publikasi selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Denda keterlambatan penyampaian guntingan halaman surat kabar selama 6 hari
senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 6 hari senilai
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
34Contoh Sanksi Terlambat Menyampaikan Bukti Laporan Keuangan Publikasi
Sanksi untuk seluruh BPR Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, apabila BPR tidak
menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar sampai dengan 14 Juni 2014, maka BPR tersebut dikenakan denda tidak menyampaikan bukti pengumuman fotokopi Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari: Denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi
senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan Denda tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).
35Contoh Sanksi Tidak Menyampaikan Bukti Laporan Keuangan Publikasi
Sanksi untuk BPR > Rp10Milyar & Laporan akhir bulan Desember apabila BPR tidak menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan
publikasi, guntingan halaman surat kabar, dan rekaman data sesuai ketentuan untuk posisi Desember 2013 sampai dengan 14 Juni 2014 maka BPR tersebut dikenakan denda sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari: Denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi
senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Denda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar senilai Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah); dan Denda tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).
36Contoh Sanksi Tidak Menyampaikan Bukti Laporan Keuangan Publikasi
FORMAT LAPORAN PUBLIKASI
38
Laporan Neraca
Pos-Pos Posisi Tanggal Laporan Posisi yang sama tahun
sebelumnya
ASET
Kas Kas dalam Valuta Asing Sertifikat Bank Indonesia Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Penempatan pada Bank Lain Penyisihan Kerugian -/-
Jumlah Kredit yang Diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non bank – pihak terkait d. Kepada non bank – pihak tidak terkait Penyisihan Kerugian -/-
Jumlah Agunan yang Diambil Alih Aset Tetap dan Inventaris a. Tanah dan bangunan b. Akumulasi penyusutan bangunan -/- c. Inventaris d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- Aset Lain-lain
J umlah Aset
Kewajiban
Kewajiban Segera Utang Bunga Utang Pajak Simpanan a. Tabungan b. Deposito Simpanan dari Bank Lain Pinjaman Diterima Dana Setoran Modal – Kewajiban Kewajiban Imbalan Kerja Pinjaman Subordinasi Modal Pinjaman Kewajiban Lain-lain
J umlah Kewajiban
39
Pos-Pos Posisi Tanggal Laporan Posisi yang sama tahun sebelumnya
EKUITAS
Modal Modal Dasar Modal yang Belum Disetor -/- Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Modal Sumbangan
Jumlah Dana Setoran Modal – Ekuitas Laba/Rugi yang Belum Direalisasi Surplus Revaluasi Aset Tetap Saldo Laba
Cadangan Tujuan Cadangan Umum Belum ditentukan tujuannya
Total Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
40
Pos-Pos Posisi Tanggal Laporan Posisi yang sama tahun sebelumnya
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga
Bunga kontraktual
Amortisasi Provisi
Jumlah Pendapatan Bunga
Beban Bunga
Bunga Kontraktual
Amortisasi Biaya Transaksi
Jumlah Beban Bunga
Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih
Pendapatan Operasional lainnya
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Beban Pemasaran
Beban Penelitian dan Pengembangan
Beban Administrasi dan Umum
Beban Operasional lainnya
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Pendapatan Non Operasional
Beban Non Operasional
Kerugian Penjualan Aset
Lain-lain
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
LABA (RUGI) BERSIH
LAPORAN LABA RUGI
41
KeteranganPosisi tanggal laporan
L KL D M Jumlah
Penempatan pada bank lain
Kredit yang diberikan
a. Kepada BPR
a. Kepada Bank Umum
a. Kepada non bank – pihak terkait
a. Kepada non bank – pihak tidak terkait
Jumlah Aset Produktif
Rasio – rasio (%)
a. KPMM
a. NPL
a. PPAP
a. ROA
a. BOPO
a. Cash Ratio
a. LDR
LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF,KOMITMEN, KONTINJENSI DAN INFORMASI LAINNYALaporan Kualitas Aktiva Produktif
42
Pos-Pos Posisi Tanggal LaporanPosisi yang sama tahun
sebelumnya
KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
1. Penerusan kredit (Channeling)
1. Lain-lain
Jumlah komitmen
KONTIJENSI
1. Aset produktif yang dihapus buku
1. Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
1. Lain-lain
Jumlah kontijensi
Laporan Komitmen dan Kontinjensi
43
Laporan Informasi Lainnya
PENGURUS BANK PEMILIK BANK Pemegang Saham Pengendali 1. 2. 3. dst.
Dewan Komisaris 1. 2. 3. dst.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
(.....%) (.....%) (.....%) (.....%) (.....%) (.....%) (.....%) (.....%) (.....%) (.....%)
Direksi 1. 2. 3. dst.
Ultimate Shareholder 1. 2. 3. dst.
*Nama Kantor Akuntan Publik :
*Akuntan Publik yang Menandatangani laporan :
Catatan:
* BPR dengan total asset Rp 10 milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
………………, ……………….
Direksi
PT/ PD/ Kop BPR ………..
……………… ..……………
44