sosialisasi perka lkpp nomor 19 tahun 2015
TRANSCRIPT
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
Diundangkan : 26 Agustus 2015
1
Perka LKPP No. 19 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENDAHULUAN
Definisi KPBU
kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada
spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan
Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
REGULASI KPBU:PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK
Tata caraPelaksanaan KPBU
Perpres 38 / 2015
Tata caraPelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha KPBU
Pembayaran Ketersediaan Layanan
Permen Bappenas4 / 2015
Perka LKPP19 / 2015
•Permendagri …? / 2015•PMK ….? / 2015
Badan Penyiapan
Badan Usaha Pelaksana
KPBU Dalam Penyediaan Infrastrukur
3
PERMEN PPN 4 / 2015:TATA CARA PELAKSANAAN KPBU
Dokumen :• Persetujuan Prinsip Dukungan
Kelayakan/Penjaminan• Pelelangan• Perjanjian: KPBU, Penjaminan,
Regres
• Studi Pendahuluan• Daftar Prioritas Proyek
• Prastudi Kelayakan
TAHAP I:PERENCANAAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP II:PENYIAPAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP III:TRANSAKSI PROYEK
KERJASAMA
4
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
AMANAT PERPRES NO.38 TAHUN 2015Pasal 28 ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 40Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasapemerintah.
Pasal 47 ayat (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
5
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
Pemerintah Badan Usaha
Infrastruktur
KPBU
LAYAK
Teknis Ekonomis Finansial
Dukungan Kelayakan
Badan Penyiapan6
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 7
Pengadaan Badan Penyiapan
Kesepakatan SeleksiPenunjukan
LangsungPelelangan
Perka LKPP No. 19/2015
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
DAFTAR ISI
8
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
RUANG LINGKUP
9
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PRINSIP PENGADAAN
10
Prinsip pengadaan
KPBU
Efisien
Efektif
Transparan
TerbukaBersaing
Adil/Tidak Diskrimin
atif
Akuntabel
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
ORGANISASI PENGADAAN
PJPK
Tim KPBU Panitia Pengadaan
Berkoordinasi
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
ORGANISASI PENGADAAN
12
Tugas dan Wewenang :1.Menganggarkan biaya pengadaan2.Menetapkan Tim KPBU, Panitia Pengadaan, HPS badan penyiapan, pemenang lelang/seleksi , penunjukan langsung3.Menyediakan ruang data4.Memberikan persetujuan dokumen pengadaan dan perubahanya5.Melaksanakan penjajakan minat pasar6.Menerbitkan surat pemenang dan surat penunjukan BU pelaksana/ Badan penyiapan7.Menjawab sanggah8.Menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan gagal9.Menandatangani perjanjian
PJPK dibantu Tim KPBU dalam tahap Transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan
Tugas :1.Berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan2.Menyusun KAK untuk pengadaan Badan Penyiapan3.Membantu PJPK dalam memonitor pelaksanaan pengadaan
Tugas dan Wewenang :1.Menetapkan Dok. Pengadaan setelah persetujuan PJPK2.Mengelola ruangan data3.Mengumumkan pelaksanaan pengadaan4.Menilai kualifikasi peserta5.Memberikan penjelasan6.Mengevaluasi dok. penawaran7.Melakukan optimalisasi teknis pada pelelangan dua tahap8.Negosiasi9.Mengusulkan pemenang10.Mengusulkan penetapan BU melalui penunjukan langsung11.Berkoordinasi dengan tim KPBU12.Melaporkan proses pengadaan13.Menyerahkan dok. Pengadaan kepada simpul KPBU dan PJPK
PJPK Panitia PengadaanTim KPBU
13
1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan;2. Berasal dari personil instansi sendiri , instansi terkait dan dapat berasal dari
personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat;3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil
BUMN/BUMD tersebut;4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:a) prosedur Pengadaan;b) prosedur KPBU;c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;d) hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan;e) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; danf) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan
PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan6. Menandatangani Pakta Integritas.
Persyaratan Panitia Pengadaan :
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PERTENTANGAN KEPENTINGAN
14
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 15
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
• Dua tahap
spesifikasi Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis
spesifikasi belum dirumuskan karena terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan
memerlukan diskusi optimalisasi teknis
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
16
Nilai Dukungan kelayakan merupakan Parameter Finansial yang dikompetisikan untuk Proyek yang mendapat Dukungan Kelayakan
Nilai Dukungan kelayakan merupakan Parameter Finansial yang dikompetisikan untuk Proyek yang mendapat Dukungan Kelayakan
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
17
Nilai Dukungan kelayakan merupakan Parameter Finansial yang dikompetisikan untuk Proyek yang mendapat Dukungan Kelayakan
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
18
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
19
PRAKARSA BADAN USAHA
Pemberian kompensasi berbentuk pembelian Prakarsa KPBU, BU Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran, dan Dokumen Pengadaan memuat sbb :
• membuat surat pernyataan kerahasiaan terkait dengan tidak menggunakan atau mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya dari prakarsa untuk tujuan apapun dan dengan siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PJPK;
• teknologi yang digunakan pada penawaran harus sama dengan prakarsa;
• Badan Usaha Pemrakarsa tidak mendapatkan kompensasi apapun;
• dalam hal BU Pemrakarsa merupakan anggota konsorsium dalam proses penawaran maka BU Pemrakarsa tidak mengundurkan diri dari keanggotaan konsorsium dalam jangka waktu yang disepakati PJPK; dan
• Badan Usaha Pemrakarsa bersedia membeli kembali prakarsa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan apabila memenangkan lelang
Bentuk Kompensasi dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA(Jaminan Pengadaan)
20
dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan kemajuan Proyek KPBU sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 21
PENGADAAN BADAN PENYIAPAN
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN PENYIAPAN
22
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 23
PENUTUP
24