sop bagian perlengkapan batu 2013
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan baik internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATU c.q. Bidang Pengelola Aset telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengelola Aset sejumlah 56 (lima puluh enam) SOP dan 8 (delapan) SOP sebagai tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
SOP ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi setiap pegawai dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya, secara sistematis dan berurutan, sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin dan meng-antisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan bagi pegawai bersangkutan.
SOP juga merupakan aturan main yang jelas dan transparan serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) dengan demikian akan tercermin tertib administrasi dalam organisasi yang bersangkutan.
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset i
Akhirnya saya mengharapkan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengelola Aset ini dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pihak-pihak yang terkait.
Sekretaris Daerah,
WidodoNIP : -
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset ii
Daftar Isi
Halaman
Kata Pengantar ..................................................... i
Daftar Isi .. iii
A. SOP Bidang Analisa Kebutuhan . 11. SOP Penyusunan data BMD 42. SOP Penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan .. 83. SOP Penyusunan rencana kebutuhan BMD . 124. SOP Laporan kebutuhan BMD .. 165. SOP Penyusunan dan Pelaporan Tahunan 206. SOP Penyusunan dan Pelaporan LAKIP .. 24
B. SOP Bidang Pengadaan 287. SOP Penyusunan data telaahan harga dan mutu 318. SOP Penyusunan data telaahan spesifikasi teknis barang/jasa . 359. SOP Penyusunan keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa .. 3910.SOP Penyusunan bahan kebijakan pengadaan barang/jasa 4311.SOP Pelaporang evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 4712.SOP Pelaporan penagihan pengadaan barang/jasa 51
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan iv
C. SOP Bidang Penyimpanan dan Penyaluran . 5513.SOP Penerimaan BMD .. 5814.SOP Penyaluran asset tetap tidak termasuk tanah (Setjen) 6215.SOP Transfer keluar asset tetap (Setjen ke Satker) .. 6616.SOP Transfer masuk asset tetap . 7017.SOP Penyaluran Barang Persediaan (Setjen) .. 7418.SOP Transfer Barang Persediaan (Setjen ke Ditjen Imigrasi) .. 7819.SOP Usulan pemeliharaan dan pengamanan BMD 82
D. SOP Bidang Penatausahaan BMD .. 8620.SOP Penyusunan pedoman pencatatan KIB 9021.SOP Penggabungan data wilayah menjadi data eselon I 9422.SOP Penyusunan pedoman pencatatan dan pelaporan konstruksi dalam pengerjaan 9823.SOP Penyusunan pedoman pencatatan dan pelaporan persediaan . 10224.SOP Pelaksanaan Pengarsipan KIB 10625.SOP Penyusunan pedoman pencatatan dan pelaporan asset tetap . 11026.SOP Penyusunan pedoman pencatatan dan pelaporan persediaan beras .. 11427.SOP Penyusunan pedoman penatausahaan BMD .. 11828.SOP Penyusunan pedoman inventarisasi .. 12229.SOP Opname Fisik ..12630.SOP Penyusunan Kebijakan Penatausahaan BMD . 13031.SOP Penggabungan Data Wilayah/Satker menjadi data eselon I 13432.SOP Monitoring BMD 138
33.SOP Penyusunan pedoman rekonsiliasi tingkat satker 14234.SOP Penyusunan pedoman rekonsiliasi tingkat wilayah 14635.SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat Kementerian .. 15036.SOP Penggabungan data eselon I menjadi Kementerian .. 154
E. SOP Bidang Penghapusan .. 15837.SOP Pendistribusian surat Bagian Penghapusan . 16238.SOP Pemeriksaan berkas Penghapusan BMD 16639.SOP SOP Pemeriksaan berkas Pemanfaatan BMD . 17040.SOP Pemeriksaan berkas Pemindahtanganan BMD . 17441.SOP Penyusunan Draft Penilaian BMD . 17842.SOP Pemeriksaan berkas penetapan status BMD .. 18243.SOP Pemeriksaan berkas pengalihan status BMD .. 18644.SOP Pemeriksaan berkas penetapan gol. rumah dinas .. 19045.SOP Pemeriksaan berkas perubahan golongan rumah dinas . 19446.SOP Penyusunan draft usulan penetapan status BMD 19847.SOP Penyusunan draft usulan perubahan go. rumah dinas . 20248.SOP Penyusunan laporan dan evaluasi SIP rumah dinas 20649.SOP Penyusunan draft penetapan status BMD 21050.SOP Penyusunan draft penetapan gol. rumah dinas 21451.SOP Penyusunan draft penetapan penghapusan BMD .. 21852.SOP Penyusunan draft usulan persetujuan pemanfaatan BMD 22253.SOP Penyusunan draft usulan persetujuan prinsip pemindahtanganan BMD ..226
54.SOP Penyusunan draft usulan persetujuan pelaksanaan pemindahtanganan BMD .230
55.SOP Penyusunan laporan dan evaluasi pengelolaan BMD234
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan vi
F. SOP Tindak Lanjut hasil temuan Pemeriksaan BPK RI .. 23856.SOP Pencatatan dan pelaporan Persediaan Beras 23957.SOP Penerimaan Hibah barang/Jasa 24458.SOP rekonsiliasi BMD Internal dan Eksternal Tingkat UPPB .26259.SOP Penatausahaan BMD 28160.SOP Pencatatan dan Pelaporan KDP 28961.SOP Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan . 29662.SOP Rekonsiliasi BMD Internal dan Eksternal tingkat UPKPB 30063.SOP Penghapusan Barang Persediaan 31964.Alur Diagram Rekonsiliasi BMD Internal dan Eksternal tingkat UPKPB ..... 336
G. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengadaan Barang/Jasa SecaraElektronik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 343
Harmoni dalam gerak dan langkah
Standar OperasionalProsedur (SOP)
Bidang Analisa Kebutuhan
Bidang Pengelola Aset
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 2
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENGELOLA ASET
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: MHH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan HAM RI Instansi : Kementerian Hukum dan HAM RI Unit Kerja Eselon I : Sekretariat JenderalUnit Kerja Eselon II : Bidang Pengelola AsetUnit Kerja Eselon III : Bagian Analisa KebutuhanUnit Kerja Eselon IV : Sub Bid Pengadaan dan PemanfaatanSub Bag PembakuanSub Bag Tata Usaha Biro
NoTugasFungsiSub-FungsiOutputAspekJudul SOP
1Melaksanakanpengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Penyiapan danpembinaan pemetaan kebutuhan barang milik Negara serta pengelolaan barang milik negara pada unit kerja sesuai dengan standardisasi;1) Penyediaan databarang milik Negara dan penyiapan peraturan-peraturan perlengkapan.Data Barang MilikNegara dan PeraturanPerlengkapanPenyusunan1. SOP Penyusunan data BarangMilik Negara;2. SOP penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
2) Penganalisaankebutuhan barang milik Negara dan pembakuan perlengkapanRencana kebutuhanBarang Milik NegaraPenyusunan danLaporan3. SOP Penyusunan rencanakebutuhan Barang MilikNegara4. SOP Laporan kebutuhanBarang Milik Negara
3) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Pengelola Aseta) PenyusunanLaptahb) Penyusunan LakipPengajuan danPelaksanaan5. SOP Penyusunan danPelaporan LAPTAH6. SOP Penyusunan danPelaporan LAKIP
Bagian Pengadaan
Bagian
NoTugasFungsiSub-FungsiOutputAspekJudul SOP
Penyimpanan & Penyaluran
BagianPenatausahaanBMD
BagianPenghapusan
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 3
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP: Penyusunan data Barang Milik Negara (BMD)
2.Jenis Kegiatan: Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk: Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan: Kepala Bagian Analisa Kebutuhan
Scope/ruang lingkup: Kementerian Hukum dan HAM
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan data Barang Milik Negara (BMD)
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan melakukan penyusunan dataBMD
Langkah Utama:Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Penyediaan Data untuk mempersiapkan penyusunan data BMD
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani data BMD
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1.Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan melakukan penyusunan data BMD
Langkah Utama:2.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Penyediaan Data untuk mempersiapkan penyusunan data BMD
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 4
3.Kasubbag. Penyediaan Data memerintahkan pejabat fungsional umum untuk melakukan rekapitulasi data BMD
4. Pejabat fungsional umum membuat rekapitulasi data BMD dan menyampaikan hasilnya kepadaKasubbag. Penyediaan Data
5. Kasubbag. Penyediaan Data memeriksa dan mengoreksi rekapitulasi data dan menyampaikan kepadaKepala bagian Analisa Kebutuhan
6. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa hasil rekapitulasi dan menyampaikan kepada Kepala BiroPerlengkapan
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani data BMD
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 5
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan Data Barang Milik Negara (BMD)
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentangSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan Barang Milik negara.5.Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH.05-PL.04.10 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMD2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan BMD2. SOP Penatausahaan BMD tingkat Pusat1. Dokumen perolehan BMD2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar selalu meng Up-Date data SIMAK BMD pada BagianPenatausahaan- Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 6
1. SOP Penyusunan Data Barang Milik Negara (BMD)
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 8
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP: Penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
2.Jenis Kegiatan: Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk: Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan: Kepala Bagian Analisa Kebutuhan
Scope/ruang lingkup: Kementerian Hukum dan HAM
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan melakukan penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
Langkah Utama:Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Penyediaan Data untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menerima peraturan perlengkapan
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1.Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan melakukan penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
Langkah Utama:2.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Penyediaan Data untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan dan penyiapan peraturan perlengkapan
3.Kasubbag. Penyediaan Data memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan dan mengkompilasi peraturan perlengkapan.
4.Pejabat fungsional umum mengetik draft penyusunan dan menyusun hasil kompilasi peraturan perlengkapan serta menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Penyediaan Data
5.Kasubbag. Penyediaan Data memeriksa dan mengoreksi draft penyusunan dan mengkompilasi peraturan perlengkapan guna disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan
6.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft penyusunan dan hasil kompilasi peraturan perlengkapan dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menerima peraturan perlengkapan
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 9
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan dan Penyiapan Peraturan Perlengkapan
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan Barang Milik negara.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH.05-PL.04.10 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMD
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan BMD2. SOP Penatausahaan BMD tingkat Pusat1. Dokumen perolehan BMD2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar selalu meng Up-Date data SIMAK BMD pada Bagian Penatausahaan- Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 10
2. SOP Penyusunan dan penyiapan Peraturan perlengkapan
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 12
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP: Penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara
2.Jenis Kegiatan: Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk: Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan: Kepala Bagian Analisa Kebutuhan
Scope/ruang lingkup: Kementerian Hukum dan HAM
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMD
Langkah Utama:Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Pembakuan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan rencana kebutuhan BMD
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani rencana kebutuhan BMD
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal : 1. Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMD
Langkah Utama:2.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Pembakuan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan rencana kebutuhan BMD
3.Kasubbag. Pembakuan memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan rencana kebutuhan BMD
4.Pejabat fungsional umum mengetik draft susunan rencana kebutuhan BMD dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Pembakuan
5.Kasubbag. Pembakuan memeriksa dan mengoreksi draft susunan rencana kebutuhan BMD dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan
6.
7.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft susunan rencana kebutuhan BMD dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani rencana kebutuhan BMD
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 13
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan Barang Milik negara.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH.05-PL.04.10 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMD
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan BMD2. SOP Penatausahaan BMD tingkat Pusat1. Dokumen perolehan BMD2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar selalu meng Up-Date data SIMAK BMD pada Bagian Penatausahaan- Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 14
3. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD Kementerian Hukum dan HAM
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 16
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Laporan kebutuhan Barang Milik Negara
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan membuat laporan kebutuhanBMD
Langkah Utama:Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Pembakuan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan laporan kebutuhan BMD
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani laporan kebutuhan BMD
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1.Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan membuat laporan kebutuhan BMD
Langkah Utama:2.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Pembakuan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan laporan kebutuhan BMD
3. Kasubbag. Pembakuan memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk
penyusunan laporan kebutuhan BMD
4. Pejabat fungsional umum mengetik draft laporan kebutuhan BMD dan menyampaikan hasilnya kepadaKasubbag. Pembakuan
5. Kasubbag. Pembakuan memeriksa dan mengoreksi draft laporan kebutuhan BMD dan disampaikan kepadaKepada Bagian Analisa Kebutuhan
6.
7.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft laporan kebutuhan BMD dan disampaikan kepadaKepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani laporan kebutuhan BMD
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 17
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Laporan Kebutuhan Barang Milik Negara
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan Barang Milik negara.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH.05-PL.04.10 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMD
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan BMD2. SOP Penatausahaan BMD tingkat Pusat1. Dokumen perolehan BMD2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar selalu meng Up-Date data SIMAK BMD pada Bagian Penatausahaan- Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 18
4. SOP Penyusunan Laporan Kebutuhan BMD Kementerian Hukum dan HAM
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 20
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP: Penyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
2.Jenis Kegiatan: Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk: Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan
Scope/ruang lingkup: Kementerian Hukum dan HAM
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Langkah Awal:Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun LaporanTahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Langkah Utama:Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1. Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun LaporanTahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Langkah Utama:2.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung menyusun laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
3.Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
4.Pejabat fungsional umum mengetik draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset
5. Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset memeriksa dan mengoreksi draft laporan tahunan (LAPTAH) BiroPerlengkapan dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan
6.
7.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 21
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOPPenyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan: (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : MHH.05.OT.01.01 Tahun2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan HAM RI.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH.05-PL.04.10 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.1. Memiliki kemampuan menyusun laporan
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan BMD2. SOP Penatausahaan BMD tingkat Pusat3. SOP Penyusunan RKA-K/L4. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD1. Dokumen perolehan BMD2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet4. Dokumen laporan kegiatan masing-masing bagian di Bidang Pengelola Aset
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar selalu meng Up-Date data Laporan pelaksanaan kegiatan BiroPerlengkapan- Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 22
5. SOP Penyusunan LAPTAH Bidang Pengelola Aset
No.
Ke gia ta nMutu Ba ku
Ke te ra nga n
Ka roka pKa ba g Ana lisa Ke butuh an Ka suba gSta fKe le ngka pa nW a ktuOutput
1Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Surat PermintaanLAPTAH
10
menit
disposisi
2Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset untuk mempersiapkan data pendukung menyusun laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Disposisi dan Surat Permintaan LAPTAH
10
menit
Disposisi dan Surat Permintaan LAPTAH
3Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset
Disposisi dan Surat Permintaan LAPTAH
30
menit
Draft LAPTAH
4Pejabat fungsional umum mengetik draft laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset
T
Draft LAPTAH
60
menit
Draft LAPTAH
5Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset memeriksa dan mengoreksi draft laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan
Y
Draft LAPTAH
30
menit
Draft LAPTAH
6Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola Aset dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Draft LAPTAH
20
menitNota Dinas + Draft LAPTAH Bidang Pengelola Aset
7Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani laporan tahunan (LAPTAH) Bidang Pengelola AsetDraft LAPTAH10menitLAPTAH BiroPerlengkapan
Jumlah waktu penyelesaian :170menit
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 24
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP: Penyusunan dan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset
2.Jenis Kegiatan: Rutin
3.Penanggung Jawab:
c. Produk: Kepala Bidang Pengelola Aset
d. Kegiatan : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan
Scope/ruang lingkup: Kementerian Hukum dan HAM
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan dan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset
Langkah Awal:Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset
Langkah Utama:Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bidang Pengelola Aset
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1. Kepala Bidang Pengelola Aset memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset
Langkah Utama:2.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro
Perlengkapan
3.Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset
4. Pejabat fungsional umum mengetik draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BiroPerlengkapan dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset
5. Kasubbag. Tata Usaha Bidang Pengelola Aset memeriksa dan mengoreksi draft Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pengelola Aset dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan
6.
7.Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bidang Pengelola Aset dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset menyetujui/menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bidang Pengelola Aset
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 25
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan dan Pelaporan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BiroPerlengkapan
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP)4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : MHH.05.OT.01.01 Tahun2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan HAM RI.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMD
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan BMD2. SOP Penatausahaan BMD tingkat Pusat3. SOP Penyusunan RKA-K/L4. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD1. Dokumen perolehan BMD2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet4. Dokumen laporan kegiatan masing-masing bagian di Bidang Pengelola Aset
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar selalu meng Up-Date data Laporan pelaksanaan kegiatan BiroPerlengkapan- Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 26
6. SOP Penyusunan LAKIP Bidang Pengelola Aset
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 28
Standar OperasionalProsedur (SOP)
Bidang Pengadaan
Bidang Pengelola Aset
IDENTIFIKASI SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENGELOLA ASET
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: MHH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan HAM RI Instansi : Kementerian Hukum dan HAM RIUnit Kerja Eselon I : Sekretariat JenderalUnit Kerja Eselon II : Bidang Pengelola AsetUnit Kerja Eselon III : Bagian PengadaanUnit Kerja Eselon IV : Sub Harga dan MutuSub Pelaksanaan PengadaanSub Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
NoTugasFungsiSub-FungsiOutputAspekJudul SOP
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
AMelaksanaan pengadaan gunamemenuhikebutuhan unit kerja secara tepat dan sesuai standardisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaMelaksanakan pengadaankebutuhanperlengkapan unit kerja pusat dan daerah dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secaratepat dan sesuai dengan ketentuanyang berlakua. Melaksanakan penelaahanSumber dataHarga barang/jasaDokumenData telaahanHarga dan mutu barang/jasaPenyusunan1) SOP Penyusunan Data Telaahan Harga dan mutu barang/jasa
b. Melaksanakan penelaahanSumber dataSpesifikasiTeknis barang/jasaDokumenData TelaahanSpesifikasi Teknis barang/jasaPenyusunan2) SOP Penyusunan Data TelaahanSpesifikasi Teknis barang/jasa
c. MenyiapkanNaskah SuratKeputusan Panitia Pengadaan barang/jasaSuratKeputusanPanitia Pengadaan barang/jasaPenyusunan3) SOP Penyusunan Keanggotaan PanitiaPengadaan barang/jasa
d. MeyiapkanBahanDokumenBahanPenyusunan4) SOP Penyusunan Bahan KebijakanPengadaan barang/jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 29
NoTugasFungsiSub-FungsiOutputAspekJudul SOP
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
KebijakanPengadaan barang/jasa;KebijakanPengadaan barang/jasa
e. MelaksanakanEvaluasi pengadaan barang/jasaDokumenEvaluasi Pelaksanaan barang/jasaPelaporan5) SOP Pelaporan Evaluasi PelaksanaanPengadaan barang/jasa
f. MelaksanakanProses Penagihan pengadaan barang/jasaDokumenPenagihan Pengadaan barang/jasaPelaporan6) SOP Pelaporan Penagihan Pengadaan barang/jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 30
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP:Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu Barang / Jasa
2.Jenis Kegiatan:Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk:Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan:Kepala Bagian Pengadaan
Scope/ruang lingkup:Kementerian Hukum dan HAM RI
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu Barang / Jasa
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun Konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan Mutu Barang/Jasa
Langkah Utama:Kepala Bagian Pengadaan membuat konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan Mutu Barang/Jasa
Langkah Akhir:Kepala Biro Perlengkapan mengesahkan konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan MutuBarang/Jasa
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1. Kepala Biro Perlengkapan menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan Mutu Barang/Jasa
Langkah Utama:2. Kepala Bagian Pengadaan Menugaskan Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu untuk mempersiapkan konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan Mutu Barang/Jasa
:3. Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu mengonsep dan menugaskan Staf untuk melakukan survey, mengumpulkan data-data, referensi dan informasi terkait dengan data penilaian harga dan mutu barang/jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan Mutu Barang/Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 31
:4. Staf melakukan survey, mengumpulkan data-data, referensi dan informasi terkait dengan data penilaian harga dan mutu barang/jasa dan mengetik konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan Mutu Barang/Jasa serta menyerahkan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu
:5. Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu mengoreksi konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga danMutu Barang/Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian Pengadaan
:6. Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan MutuBarang/Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep telaahan tentang Data Penilaian Harga dan MutuBarang/Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 32
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP:Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu Barang / Jasa
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2011;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);5. Peraturan Presiden Nomor 35 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pemerintah;6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasaPemerintah;
2. Memiliki integritas dan disiplin tinggi;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa;
5. Memahami pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
6. Memahami isi Dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan barang/jasa.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis barang / jasa;2. SOP Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa;3. SOP Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa;4. SOP Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa;5. SOP Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;2. Referensi dan Informasi terkait Penilaian Harga dan Mutu barang / jasa;3. Dokumen Pengadaan barang / jasa;4. Server/Komputer/Printer/Scanner/Layar Monitor/Mesin Faximile;5. Jaringan internet.
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu barang/jasa terlambat atau belum tersusun maka Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa tidak bisa dilaksanakanDi simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 33
7. SOP PENYUSUNAN DATA TELAAHAN HARGA DAN MUTU BARANG/JASA
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 35
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1.Judul SOP:Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
2.Jenis Kegiatan:Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk:Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan:Kepala Bagian Pengadaan
Scope/ruang lingkup:Kementerian Hukum dan HAM RI
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul Kegiatan:Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun Konsep telaahan tentangData Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Langkah Utama:Kepala Bagian Pengadaan membuat konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset mengesahkan konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal:1. Kepala Biro Perlengkapan menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Langkah Utama:2. Kepala Bagian Pengadaan Menugaskan Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu untuk mempersiapkan konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
:3. Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu mengonsep dan menugaskan Staf untuk melakukan survey, mengumpulkan data-data, referensi dan informasi terkait dengan Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
:4. Staf melakukan survey, mengumpulkan data-data, referensi dan informasi terkait dengan Data Spesifikasi
Teknis Barang / Jasa dan mengetik konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa sertamenyerahkan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu
:5. Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu mengoreksi konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian Pengadaan
:6. Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 36
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi TeknisBarang/Jasa
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2011;4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);5.Peraturan Presiden Nomor 35 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pemerintah;6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasaPemerintah;
2. Memiliki integritas dan disiplin tinggi;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa;
5. Memahami pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
6. Memahami isi Dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan barang/jasa.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu barang / jasa;2. SOP Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa;3. SOP Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa;4. SOP Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa;5. SOP Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;2. Referensi dan Informasi terkait dengan Data Spesifikasi Teknis barang / jasa;3. Dokumen Pengadaan barang / jasa;4. Server/Komputer/Printer/Scanner/Layar Monitor/Mesin Faximile;5. Jaringan internet.
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi barang/jasa terlambat atau belum tersusun maka Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa tidak bisa dilaksanakanDi simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 37
8. SOP PENYUSUNAN DATA TELAAHAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG / JASA
NO
KEGIATANPELAKSANAMUTU BAKU
KET
KEPALA BIDANG PENGELOLA ASETKEPALA BAGIAN PENGADAANKEPALA SUBBAGIAN HARGA DAN MUTU
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
1Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Disposisi
15 Menit
DisposisiDisposisi Kepala Bidang Pengelola Aset
2Kepala Bagian Pengadaan menugaskan Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu untuk mempersiapkan konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / JasaDisposisi20 MenitDisposisiDisposisi Kepala Bagian Pengadaan
3Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu mengonsep danmenugaskan Staf untuk melakukan survey, mengumpulkan data-data, referensi dan informasi terkait dengan Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Disposisi
25 Menit
Disposisi danSurat Tugas
Disposisi Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu
4Staf melakukan survey, mengumpulkan data-data, referensi dan informasi terkait dengan Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan mengetik konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa serta menyerahkan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu
Disposisi danSurat Tugas
7 HariKerja
Konsep telaahan
5Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu mengoreksi konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian Pengadaan
Konsep telaahan
30 Menit
Konsep telaahanKonsep telaahantelah dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Harga dan Mutu
6Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Konsep telaahan
30 Menit
Konsep telaahanKonsep telaahantelah dikoreksi oleh Kepala Bagian Pengadaan
7
Kepala Biro Perlengkapan menandatangani konsep telaahan tentang Data Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
Konsep telaahan
15 MenitTelaahantentang Data Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 38
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Jasa serta mengetik Konsep Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
:5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mengoreksi konsep Penyusunan Keanggotaan PanitiaPengadaan Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian Pengadaan
:6. Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang /Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 40
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan Keanggotaan Panitia PengadaanBarang/Jasa
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2011;4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);5.Peraturan Presiden Nomor 35 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pemerintah;6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasaPemerintah;
2. Memiliki integritas dan disiplin tinggi;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa;
5. Memahami pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
6. Memahami isi dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan barang/jasa.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu barang / jasa2. SOP Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis barang / jasa;3. SOP Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa;4. SOP Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa;5. SOP Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;2. Data-data dan informasi keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa ;3. Dokumen Pengadaan barang / jasa;4. Server/Komputer/Printer/Scanner/Layar Monitor/Mesin Faximile;5. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Surat Keputusan Panitia Pengadaan barang / jasa harus dibuat sebelum proses pengadaan barang / jasa dimulaiDi simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 41
9. SOP PENYUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA
NO
KEGIATANPELAKSANAMUTU BAKU
KET
KEPALA BIDANG PENGELOLA ASETKEPALA BAGIAN PENGADAANKEPALA SUBBAGIANPELAKSANAAN PENGADAAN
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
1Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Disposisi
15 Menit
DisposisiDisposisi Kepala Bidang Pengelola Aset
2Kepala Bagian Pengadaan Menugaskan KepalaSub Bagian Pelaksanaan Pengadaan untuk mempersiapkan konsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Disposisi
20 Menit
DisposisiDisposisi Kepala Bagian Pengadaan
3Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mengonsep dan menugaskan Staf untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Disposisi
25 MenitDisposisi dan Surat Permintaan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/JasaDisposisi Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
4Staf mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa serta mengetik Konsep Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang / JasaDisposisi dan SuratPermintaanKeanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
5 Hari KerjaKonsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
5Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mengoreksi konsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian PengadaanKonsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
30 MenitKonsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / JasaKonsep telah dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
6Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsepPenyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola AsetKonsep PenyusunanKeanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
30 MenitKonsep PenyusunanKeanggotaan Panitia Pengadaan Barang / JasaKonsep telahdikoreksi oleh Kepala Bagian Pengadaan
7Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Konsep PenyusunanKeanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
15 MenitPenyusunanKeanggotaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 42
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
mengumpulkan data-data / peraturan dan informasi terkait dengan Kebijakan Pengadaan barang /jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik konsep Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
:4. Staf mengumpulkan data-data / peraturan dan informasi terkait dengan Kebijakan Pengadaanbarang / jasa dan mengetik konsep Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa serta menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
:5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mengoreksi konsep tentang Kebijakan PengadaanBarang/Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian Pengadaan
:6. Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa danmenyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Biro Pengadaan
Langkah Akhir:7. Kepala Biro Perlengkapan menandatangani konsep Penyusunan Bahan Kebijakan PengadaanBarang/Jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 44
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2011;4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);5. Peraturan Presiden Nomor 35 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa KonsultanPemerintah;6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasaPemerintah;
2. Memiliki integritas dan disiplin tinggi;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa;
5. Memahami pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
6. Memahami isi dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan barang/jasa.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu barang / jasa;2. SOP Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis barang / jasa;3. SOP Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa;4. SOP Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa;5. SOP Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;2. Data-data dan informasi terkait dengan Kebijakan Pengadaan barang / jasa;3. Dokumen Pengadaan barang / jasa;4. Server/Komputer/Printer/Scanner/Layar Monitor/Mesin Faximile;5. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, selain peraturan perundang-undangan yang sudah ada.Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 45
10. SOP PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA
NO
KEGIATANPELAKSANAMUTU BAKU
KET
KEPALA BIDANG PENGELOLA ASETKEPALA BAGIAN PENGADAANKEPALA SUBBAGIANPELAKSANAAN PENGADAAN
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
1Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun Konsep Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
Disposisi
15 Menit
DisposisiDisposisi Kepala Bidang Pengelola Aset
2Kepala Bagian Pengadaan Menugaskan Kepala SubBagian Pelaksanaan Pengadaan untuk mempersiapkan konsep tentang Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
Disposisi
20 Menit
DisposisiDisposisi Kepala Bagian Pengadaan
3Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mengonsep dan menugaskan Staf untuk mengumpulkan data-data / peraturan dan informasi terkait dengan Kebijakan Pengadaan barang / jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik konsep Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
Disposisi
25 Menit
DisposisiDisposisi Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
4Staf mengumpulkan data-data / peraturan daninformasi terkait dengan Kebijakan Pengadaan barang / jasa dan mengetik konsep Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa serta menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
Disposisi
7 Hari KerjaKonsep Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
5Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mengoreksi konsep tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bagian PengadaanKonsep Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
30 MenitKonsep Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasaKonsep telaahan telah dikoreksioleh KepalaPelaksanaanPengadaan
6Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Biro PengadaanKonsep Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
30 MenitKonsepPenyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasaKonseptelaahan telah dikoreksi oleh Kepala Bagian Pengadaan
7Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Konsep PenyusunanBahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
20 MenitBahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 46
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi danPelaporan Pengadaan
:5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan mengoreksi konsep tentang Pelaporan EvaluasiPelaksanaan Pengadaan barang / jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala BagianPengadaan
:6. Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang /jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 48
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2011;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);5.Peraturan Presiden Nomor 35 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pemerintah;6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasaPemerintah;
2. Memiliki integritas dan disiplin tinggi;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa;
5. Memahami pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
6. Memahami isi dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan barang/jasa.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu barang / jasa;2. SOP Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis barang / jasa;3. SOP Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa;4. SOP Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa;5. SOP Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;2. Bahan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa;3. Dokumen Pengadaan barang / jasa;4. Server/Komputer/Printer/Scanner/Layar Monitor/Mesin Faximile;5. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus sdh selesai dibuat dalam 2 (dua) kali dalam setahun, di setiap Semester I dan II.Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 49
11. SOP PELAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
KET
KEPALA BIDANG PENGELOLA ASET
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BAGIANEVALUASI DANPELAPORAN PENGADAAN
STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan1 untuk menyusun konsep Pelaporan Evaluasi PelaksanaanPengadaan barang / jasa
Disposisi 15 Menit Disposisi
Disposisi Kepala Bidang Pengelola Aset
Kepala Bagian Pengadaan Menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi2 dan Pelaporan Pengadaan untuk mempersiapkan konsep PelaporanEvaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan mengonsep dan menugaskan Staf untuk mengumpulkan bahan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mendokumentasikan3 rencana kegiatan evaluasi dan pelaporan pengadaan dan data-datayang terkait dengan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa serta menugaskan Staf untuk mengetik konsep Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasaStaf mengumpulkan bahan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mendokumentasikan rencana kegiatan4evaluasi dan pelaporan pengadaan dan data-data yang terkait dengan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasaserta menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub BagianEvaluasi dan Pelaporan Pengadaan
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan mengoreksi5 konsep tersebut dan menyerahkan konsep tersebut kepada KepalaBagian Pengadaan
Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep Pelaporan Evaluasi6Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Disposisi 20 Menit Disposisi
Disposisi 25 Menit Disposisi
Disposisi 5 Hari Kerja KonsepLaporan
Konsep Laporan 30 Menit KonsepLaporan
Konsep Laporan 30 Menit KonsepLaporan
PelaporanEvaluasi
Disposisi Kepala Bagian Pengadaan
Disposisi Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
Konsep laporan telah dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Konsep Laporan telah dikoreksi oleh Kepala Bagian Pengadaan
Kepala Biro Perlengkapan menandatangani konsep Pelaporan7
Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Konsep Laporan 15 Menit
Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 50
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN1.Judul SOP:Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa
2.Jenis Kegiatan:Rutin
3.Penanggung Jawab:
a. Produk:Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan:Kepala Bagian Pengadaan
Scope/ruang lingkup:Kementerian Hukum dan HAM RI
B. IDENTIFIKASI KEGIATANJudul Kegiatan:Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset menugaskan Kepala Bagian Pengadaan untuk menyusun Konsep PelaporanPenagihan Pengadaan barang / jasa
Langkah Utama:Kepala Bagian Pengadaan membuat konsep Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa
Langkah Akhir:Kepala Bidang Pengelola Aset mengesahkan konsep Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
pengadaan barang/jasa yang sudah selesai pelaksanaannya dan data-data yang terkait denganPelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa serta menyerahkan konsep Pelaporan PenagihanPengadaan barang / jasa kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
:5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan mengoreksi konsep tentang PelaporanPenagihan Pengadaan barang / jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala BagianPengadaan
:6. Kepala Bagian Pengadaan mengoreksi konsep Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pengelola Aset
Langkah Akhir:7. Kepala Bidang Pengelola Aset menandatangani konsep Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 52
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 01 Desember 2011
DISALIN SESUAI ASLINYAKepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Pelaporan Penagihan Pengadaan Barang / Jasa
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2011;4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);5.Peraturan Presiden Nomor 35 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pemerintah;6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.1. Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang/jasaMemahami Peraturan Perundang- undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;
2. Memiliki integritas dan disiplin tinggi;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa;
5. Memahami pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
6. Memahami isi dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan barang/jasa.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Data Telaahan Harga dan Mutu barang / jasa2. SOP Penyusunan Data Telaahan Spesifikasi Teknis barang / jasa;3. SOP Penyusunan Keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa;4. SOP Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan barang / jasa;5. SOP Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan barang / jasa Pemerintah;2. Dokumen-dokumen penagihan, bahan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sudah selesai pelaksanaannya;3. Dokumen Pengadaan barang / jasa;4. Server/Komputer/Printer/Scanner/Layar Monitor/Mesin Faximile;5. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelaporan Penagihan Pengadaan barang / jasa dibuat setiap pelaksanaan pekerjaan.Di simpan sebagai data elektronik dan manual
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 53
12. SOP PELAPORAN PENAGIHAN PENGADAAN BARANG / JASA
Standar OperasionalProsedur (SOP)
Bidang Penyimpanan & Penyaluran
Bidang Pengelola Aset
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 55
IDENTIFIKASI SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHANBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.07.10 Th 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja KementerianHukum dan HAM RIInstansi : Kementerian Hukum dan HAM RI Unit Kerja Eselon I : Sekretariat JenderalUnit Kerja Eselon II : Bidang Pengelola AsetUnit Kerja Eselon III : Bagian Penyimpanan dan PenyaluranUnit Kerja Eselon IV : Kasubag. Penyimpanan Kasubag. Penyaluran Kasubag. Pemeliharaan
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1Melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bagian AnalisaKebutuhan
Bagian Pengadaan
Pelaksanaan Penyimpanan, Penyaluran, Pemeliharaan Barang Milik Negara
1) PenyimpananBMD
a) Dokumen Pemeriksaan BMDb) Dokumen SerahTerima BMDc) Laporan OpnameFisik BMD
Pelaksanaan/ Penyusunan
1. SOP Penerimaan BMD
2) Penyaluran BMD a) DokumenPenyaluran BMD
Pelaksanaan/ Penyusunan
2. SOP Penyaluran Aset tetap tidak termasuk tanah (Setjen)3. SOP Transfer Keluar Aset Tetap
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 56
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
(Setjen ke Satker)4. SOP Transfer Masuk aset tetap5. SOP Barang Persediaan (Setjen)6. SOP Transfer Barang PersediaanDOKIM (Setjen ke Ditjen Imigrasi)
3) PemeliharaanBMDa) LaporanPemeliharaanPelaksanaan/Penyusunan7. SOP Pemeliharaan dan PengamananBMD
Bag PenatausahaanBMD
Bagian Penghapusan
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 57
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOPPenerimaan BMD
2.3.Jenis Kegiatan :Rutin
Penanggung Jawab :
c. Produk :Kepala Bidang Pengelola Aset
d. Kegiatan : Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran
Scope/ruang lingkup :Kementerian Hukum dan HAM RI
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul KegiatanPenerimaan BMD
Langkah Awal:KPA membuat SK Pengangkatan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
Langkah Utama: PPK melalui Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan dan penerimaan BMD
Langkah Akhir:KPA mengesahkan laporan dari PPK perihal penyelesaian pekerjaan
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal8. KPA membuat SK Pengangkatan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
Langkah Utama:9. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia barang/jasa memberitahukan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang/jasa
: 10. PPK menginstruksikan kepada Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan danpenilaian hasil pekerjaan
:11. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap barang/jasa darihasil pekerjaan, bila terdapat kekurangan maka panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPKmemerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 58
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.Bila sudah lengkap, maka akan dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak (penyedia barang dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) dan diketahui PPK (Form I.a)
: 12. PPK melaporkan kepada KPA perihal penyelesaian pekerjaan.
Langkah Akhir:13. KPA menerima laporan dari PPK dan menyerahkan pendistribusian BMD kepada:a. Unit Pusat: Karokap/Sesditjenb. Kantor Wilayah: Div. Adm (Kabag. Umum)/Kasub. TU
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 59
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 1 Desember 2011
DISAHKAN OLEH: Kepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penerimaan BMD
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54, Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.2.Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2007 tentang penatausahaan BMD.1. Mengetahui alur proses pengadaan barang/jasa pemerintah2. Mengetahui spesifikasi teknis dan cara penggunaan dari barang yang diperiksa3. Dapat mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyaluran BMD1. SK Pengangkatan panitia penerima hasil pekerjaan2. Spesifikasi Teknis3. Komputer, Printer, Scanner4. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar spesifikasi teknis dan jumlah barang yang diperiksa sesuai dengan yang tertuang di Kontrak/SPK.- Pencatatan dilakukan secara elektronik (dalam komputer)
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 60
13. SOP Penerimaan BMD
No
KegiatanPelaksanaMutu Baku
Ket
PenyediaKPAPPKPanitia/Pejabat penerima hasil pekerjaanKelengkapanWaktuOutput
1KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) membuat SK Pengangkatan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaanDisposisi30 MenitSK
2Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia barang/jasa memberitahukan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang/jasaSuratPemberitahuanJangka KontrakSuratPemberitahuan
3PPK menginstruksikan kepada panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaanInstruksi15 MenitPemeriksaan
4Panitia penerima hasil pekerjaan malakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap barang/jasa dari hasil pekerjaan.SpesifikasiBarang60 Menit
5Dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak (penyedia barang dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) dan diketahui PPK (Form I.a) serta melaporkan kepada KPA perihal penyelesaian pekerjaanB
Konsep BASTHP
30 Menit
BASTHP
6KPA menerima laporan dari PPK.Konsep BASTHP15 MenitLaporan
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 62
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOPPenyaluran aset tetap tidak termasuk tanah (Setjen)
2.3.Jenis Kegiatan :Rutin
Penanggung Jawab :
a. Produk :Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan : Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran
Scope/ruang lingkup :Kementerian Hukum dan HAM RI
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul KegiatanPenyaluran aset tetap tidak termasuk tanah (Setjen)
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset mengkoordinasikan kepada Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran atas penerimaan aset tetap.
Langkah Utama:Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran menyalurkan aset tetap tidak termasuk tanah (Setjen) di lingkungan Sekretariat Jenderal
Langkah Akhir:Staf/Petugas/Operator SIMAK-BMD menginput data tersebut kedalam aplikasi SIMAK-BMD untuk dilaporkan kedalam laporan semesteran.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal1. Kepala Bidang Pengelola Aset Mengkoordinasikan kepada Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran atas penerimaan aset tetap dengan dibantu oleh ULP yang meliputi Spek dan nilai sesuaikontrak/spk.
Langkah Utama:2. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran memerintahkan kepada Kasub. Penyimpanan untuk melaksanakan penerimaan aset tetap.
: 3. Kasub. Penyimpanan:a. Menerima/mencatat dan memeriksa aset tetap dan kelengkapannya baik jumlah, kualitas dan nilainya;
b. Menandatangani dan member tanggal terima barang;c. Menyampaikan laporan hasil penerimaan aset tetap tersebut kepada Kepala BagianPenyimpanan dan Penyaluran;
d. Menyerahkan aset tetap tersebut kepada Kasub. Penyaluran untuk didistribusikan.
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 63
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 1 Desember 2011
DISAHKAN OLEH: Kepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Penyaluran aset tetap tidak termasuk tanah (Setjen)
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2007 tentang penatausahaanBMD.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMD2. Dapat mengoperasikan Komputer.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penerimaan BMD2. SOP Penyaluran BMD1. Dokumen Peruntukan Barang2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Agar sasaran distribusi barang sesuai dengan peruntukan.-Di simpan sebagai data elektronik di dalam aplikasi SIMAK-BMD dan secara manual sebagai tanda terima barang
Standard Operating Procedure (SOP) | Bidang Pengelola Aset 64
14. SOP PENYALURAN ASET TETAP TIDAK TERMASUK TANAH (SETJEN)
Standard Operating Procedure (SOP) | Biro Perlengkapan 67
No Kegiatan
Kabag.
Kasub.
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
Kepala Bidang Pengelola Aset mengkoordinasikan1 kepada Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran atas
Karokap
Penyimpanandan Penyaluran
Penyimpanan
Kasub. Penyaluran Kabag. RT JFU Kelengkapan Waktu Output
penerimaan aset tetap dengn dibantu oleh ULP yang meliputi spek dan nilai sesuai kontrak/spkKabag. Penyimpanan dan Penyaluran2 memerintahkan kepada Kasub. Penyimpanan untuk melaksanakan penerimaan asetKasub. Penyimpanan menerima/mencatat dan memeriksa aset tetap dan kelengkapannya baik jumlah, kualitas dan nilainya.Menandatangani dan memberi tanggal terima3 barang.Menyampaikan laporan hasil penerimaan aset tetaptersebut kepada Kepala Bagian Penyimpanan danPenyaluran.Menyerahkan aset tetap tersebut kepada Kasub. Penyaluran untuk didistribusikanKasub. Penyaluran menerima aset tetap beserta kelengkapannya dari Kasub. Penyimpanan. Mendistribusikan ke User dibuktikan dengan4 BASTB/tanda terima barang.Menyampaikan laporan hasil distribusi aset tetap teresbut kepada Kepala Bagian Penyimpanan dan PenyaluranKabag. Penyimpanan dan Penyaluran menerima laporan aset tetap dari Kasub. Penyaluran.5 Melaporkan aset tetap yang telah didistribusikan disertai dengan BASTB ke Kepala Bagian Rumah TanggaKabag. Rumah Tangga menerima laporan/BASTB dari6 Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran.Memerintahkan staf/petugas/operator untuk segerainput kedalam aplikasi SIMAK-BMD Staf/petugas/operator SIMAK-BMD menginput aset6 tersebut kedalam aplikasi SIMAK-BMD untuk dilaporkan kedalam laporan semesteran.
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS BIDANG PENGELOLA ASET
A. DATA KEGIATAN
1. Judul SOPTransfer keluar aset tetap (Setjen ke Satker)
2.3.Jenis Kegiatan :Rutin
Penanggung Jawab :
a. Produk :Kepala Bidang Pengelola Aset
b. Kegiatan : Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran
Scope/ruang lingkup :Kementerian Hukum dan HAM RI
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul KegiatanTransfer keluar aset tetap (Setjen ke Satker)
Langkah Awal:Kepala Bidang Pengelola Aset mengkoordinasikan kepada Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran untuk melaksanakan dropping keluar aset tetap.
Langkah Utama: Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran dropping keluar aset tetap (Setjen ke Satker) di lingkungan KantorWilayah
Langkah Akhir:Staf/Petugas/Operator SIMAK-BMD menginput data aset tetap transfer keluar tersebut kedalam aplikasiSIMAK-BMD untuk dilaporkan sebagai laporan semesteran.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal1. Kepala Bidang Pengelola Aset Mengkoordinasikan kepada Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran untuk melaksanakan droping keluar aset tetap dengan dibantu oleh ULP yang meliputi Spek dan nilai sesuai kontrak/spk.
Langkah Utama:2. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran:a. Membuat/memberikan surat pengantar pengiriman aset tetap Form. IIa 3 rangkap:8. Lembar I (asli) untuk penyedia barang dan jasa/ekspedisi;9. Lembar II (copy) untuk pengirima barang (unit eselon I/Kanwil);10. Lembar III (copy) untuk satker yang bersangkutan.
b. Menyerahkan laporan hasil penerimaan aset tetap yang akan ditransfer keluar ke Kabag. RumahTangga;c. Memerintahkan kepada Kasub. Penyimpanan untuk penerimaan aset tetap;d. Memerintahkan kepada Kasub. Penyaluran untuk pengiriman aset tetap.: 3. Kasub. Penyimpanan melaksanakan penerimaan aset tetap dan menyerahkan kepada Kasub. Penyaluran;: 4. Kepala Bagian Rumah Tangga:a. Menerima laporan hasil penerimaan aset tetap yang akan ditransfer keluar;b. Memerintahkan ke staf/petugas/operator untuk menginput aset tetap tersebut.: 5. Staf/Petugas/Operator SIMAK-BMD menginput data yang akan ditransfer keluar.: 6. Kasub Penyaluran:a. Menerima aset tetap dari Kasub. Penyimpanan dan segera melaksanakan pengiriman aset tetap keSatker disertai SuratPengantar sekaligus sebagai tanda terima (Form. IIa);b. Memerintahkan ke staf untuk mencatat aset tetap data transfer keluar dan menghimpun tanda terima kembali;c. Membuat laporan kepada Kabag. Penyimpanan dan Penyaluran.:7. Staf/Petugas/Operator SIMAK-BMD mencatat dan menghimpun tanda terima kembali dan melaporkannya ke Kasub. Penyaluran untuk diteruskan ke kabag. Penyimpanan dan Penyaluran.8. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran:a. Menerima hasil laporan transfer keluar dari Kasub. Penyaluran;b.Menyerahkan hasil laporan tersebut kepada Kabag. Rumah Tangga berupa BASTB dan dilampirkan tanda terima yang telah kembali.9. Kepala Bagian Rumah Tangga:a. Menerima laporan hasil aset tetap yang telah di transfer kalaur berupa BASTB dan Tanda TerimaKembali;b. Memerintahkan ke staf agar dimasukan kedalam aplikasi SIMAK-BMD sebagai transfer keluar.Langkah Akhir : 10. Staf/Petugas/Operator SIMAK-BMD menginput data aset tetap transfer keluar tersebut kedalam aplikasiSIMAK-BMD untuk dilaporkan sebagai laporan semesteran.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERALBIDANG PENGELOLA ASETNOMOR SOP: SEK.OT.02.02-42.1
TGL. PEMBUATAN: 22 Nopember 2011
TGL. REVISI: 24 Nopember 2011
TGL. EFEKTIF: 1 Desember 2011
DISAHKAN OLEH: Kepala Bidang Pengelola Aset,
Drs. Tjipto Rahardjo, S.H.,M.SiNIP 19540328 197903 1 001
NAMA SOP: Transfer Keluar Aset Tetap (Setjen ke Satker)
DASAR HUKUM:KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2007 tentang penatausahaanBMD.1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMD2. Dapat mengoperasikan Komputer.
KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penerimaan BMD2. SOP Penyaluran BMD1. Dokumen Peruntukan Barang2. Surat Pengantar (Form. II.a)3. Komputer/Printer/Scanner4. Jaringan internet
PERINGATAN:PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Agar sasaran distribusi barang sesuai dengan p