SOEPOMO

Pembangun Perangkat Hukum

BIOGRAFI

Prof. Mr. Dr. Soepomo dilahirkan di Sukoharjo, daerah Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Ayahnya adalah Raden Tumenggung Wignyodipuro, menjabat sebagai Bupati Anom, Inspektur Penghasilan Negeri Kasunanan Surakarta. Soepomo adalah anak tertua dalam keluarga yang berjumlah 11 orang, 5 orang laki-laki terhitung Soepomo dan 6 orang wanita.Mula-mula Soepomo bersekolah di Europesche Lagere School (ELS), suatu sekolah dasar untuk anak-anak Belanda. Sesudah tamat pada tahun 1917, ia meneruskan pelajarannya ke MULO (SMP) di kota Sala. Kemudian meneruskan pelajarannya ke Rechtschool atau Sekolah Menengah Hukum di Jakarta. Pada tahun 1923 Soepomo lulus dengan memuaskan dan termasuk seorang pelajar terbaik yang pernah dihasilkan oleh sekolah tersebut.

Sesudah tamat dari Sekolah Menengah Hukum, Soepomo diangkat menjadi pegawai pada Pengadilan Negeri di Sragen, daerah Surakarta pula. Minatnya terhadap penelitian ilmu hukum sudah mulai tumbuh pada waktu itu ia tertarik pada hukum adat dan ingin melakukan penelitian dengan seksama. Karena minat dan bakatnya Soepomo mendapat tugas belajar untuk memperdalam ilmu hukum di Universiteit Leiden, Negeri Belanda. Pada tahun 1924 ia berangkat ke Negeri Belanda dan bermukim di negeri dingin itu hingga tahun 1927. Pada tanggal 14 Juni 1927 ia berhasil memperoleh gelar (Meester in de rechten sama dengan Sarjana Hukum) Kepandaiannya amat menonjol. Belum satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1927, ia berhasil memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum untuk desertasinya yang berjudul ”De reorganisatie van het Agraris stelsel in het gewest Surakarta” (Penyusunan kembali hukum agrarie di daerah Surakarta ) bahkan meraih hadiah tertinggi, yaitu hadiah ”Gajah Mada”.

Antara tahun 1932 (Desember) sampai tahun 1938 Soepomo menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Jakarta menjadi pegawai tinggi pada Departemen Kehakiman. Menjelang pecahnya Perang Asia Timur Raya. Soepomo mulai memasuki dunia pendidikan tinggi ilmu hukum. la menggantikan Prof. Ter Haar yang cuti ke Negeri Belanda, dan diangkat sebagai dosen dalam Hukum Adat pada Rechts Hooge School (RHS) yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Di samping itu juga memberi kuliah hukum adat pada Bestuursacademie (Akademi Calon Pamongpraja) di Jakarta. Ketika pemerintah Hindia Belanda hampir runtuh, Soepomo menjabat Guru Besar Hukum Adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sampai mendaratnya pasukan Jepang di Indonesia.Ketika diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa Hukum Adat pada RHS, Soepomo mengucapkan pidato pengukuhannya dengan judul ”Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”.Sebagai seorang Sarjana Soepomo selalu berpikir ilmiah, obyektif dan tetap memegang kode-kode etik ilmuwan. la menghindari penonjolan diri sebagai kelompok, dan tidak menyukai sikap ekstrim maupun pertentangan. Soepomo selalu mencari titik persamaan dan persatuan.

Pada zaman Hindia Belanda Mr. Dr. Soepomo sering menulis karangan tentang ilmu hukum dalam majalah Indisch Tijdshrift van het Recht (Majalah Hindia mengenai Hukum). la juga tetap memperhatikan pergerakan nasional. Bersama Ali Sastroamijoyo, Soepomo menulis karangan berjudul ”Perempuan Indonesia dalam Hukum

Pada zaman pendudukan Jepang, Prof. Supomo menjabat sebagai pembesar dan Kepala Jawatan Kehakiman, dan duduk dalam Panitia Hukum Adat dan Tatanegara.Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka Prof. Soepomo mempunyai saham yang besar. la duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai), dan mengetuai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Prof. Soepomo adalah ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang anggotanya antara lain Wongsonegoro S.H., Ahmad subarjo SH, A.A. Maramis S.H., R.P. Singgih SH. Haji Agus Salim dan dr. Sukiman Wirjosandjojo

Beberapa pemikiran soepomo dalam sidang BPUPKI 31 mei 1945

1. Politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada dan nyata pada masa itu, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman.

2. Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan ke Istimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara Indonesia harus berdasar atas aliran pikiran negara atau staatsdee yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun.

3. Negara Nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu hendaknya Negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.

4. Negara akan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil.

Usul Soepomo 31 Mei 1945

• Mengenai dasar apa Negara Indonesia didirikan, dikemukakan tiga soal :

• a. Persatuan Negara, Negara serikat, Persekutuan Negara.

• b. Hubungan Antar Negara dan Agama.• c. Republik dan Monarchie.

Rumusan pancasila supomo :1. Persatuan2. Kekeluargaan3. keseimbangan lahir batin4. Musyawarah5. keadilan rakyat

Mengenai apakah negara itu, Prof Soepomo condong pada pendapat:“Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan”.

Pada bagian lain beliau berkata:“Maka semangat kebatinan, struktur kerokhanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada Keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan mahluk segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli”.

Prof. Soepomo berhasil menyusun Rancangan Undang -Undang Dasar 1945. Bahkan ia pula yang menjelaskan segala hal yang menyangkut UUD tersebut didepan sidang. Rancangan UUD inilah yang kemudian dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali dan disahkan sebagai UUD 1945

• sesudah Proklamasi Kemerdekaan, Prof. Dr. Soepomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama

"Oleh karena itu politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan ‘sociale structuur' masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang"

Soepomo, Rapat BPUPKI, 31 Mei 1945

TERIMA KASIH