soal-soal lomba cerdas cermat uud nri 1945 dan tap mpr tingkat provinsi maluku tahun 2009 «...
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
1/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
1/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
MAR
5 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSIMALUKU TAHUN 2009Posted on Maret 5, 2010 by nestiituagnes
CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI MALUKU TAHUN
2009
–Maaf yah gan, stuktur nya b erantak an sek ali. tapi sem oga b ermanfaat dan di mengerti oleh k alian. karena
kebanyakan, aku aja sampai bingung sendiri, hehehe. buat yang mau lomba, semangat yah!! jangan dihafal, tp
dipahami. belajar UUD 1945 karena benar-benar kalian m au dan suka, buk an karena (terkesan) dipaksakan utk ik ut
lomba –
SOAL TEMATIK
1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden
menjadi kewenangan DPR?
Jawaban: - Penjabaran mengenai upaya mempertegas sis tem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana
bidang kekuasaan ekseku tif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga send iri. – Untuk meletakkan secara
tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-ma¬sing, yakni DPR sebagai lembaga
pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang
(kekuasaan ekse¬kutif). – Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada
Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara
karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden .
2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat
diubah dan m engapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?
Jawaban: Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan -Pembukaan UUD 1945 – menggambarkan
konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum m elakukan perubahan UUD 1945 – Pembukaan memuat
dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 – mengandung staatsidee berdirinya
NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. – Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia – mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan
bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang
tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk. – menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan
dasar MPR s ebelum melakukan perubahan UUD 1945
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Rumus an yang mem uat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran
tertib sos ial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersam a dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan
seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum .
Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti
(fixed term); 2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya
mekanisme s aling mengawasi dan s aling mengimbangi; 4) adanya mekanisme impeachment.
4.Sebutkan substans i dan am anat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendas i Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme! Jawaban: Substansi: Ketetapan ini
mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan
dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bers ih dan bebas KKN, serta berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pemben tukan undang-
undang serta peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pembe rantasan dan pencegahan KKN
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.
Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
Jawaban: 1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
mem¬per¬teguh persatuan kebang¬saan seluruh daerah; 2) me¬ning¬katkan agregasi dan akomo¬dasi aspirasi dan
kepen¬tingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan deng¬an negara dan daerah; 3)
mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara s erasi dan seimbang. Sebutkan dan
jelaskan ketentuan dari pem berlakuan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 ten tang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Add me on Facebook :)
Agnes Yustivani de Sirat
Create Your Badge
Follow me on twitter
Away from 'techno logy'. I'll be back on
augus t 2nd. -Christian Student Ministry
Camp- 2 days ago@ientjiangdiono ktg dosen wali
=Dhahahahah 2 days ago
@monikawongso as tagaa -___- tv di
luar ._. Okkk.. B pstikan bsk dr org rmh
(˘ʃƪ˘) 2 days ago
Insomnia :D hahahah.. Ini jam"
produktif utk beraktivitas =D RT
@albertpepzi: @nestiituagnes
@monikawongso belum pada tidur??
2 days ago
IkutiIkuti @nestiituagnes@nestiituagnes
Select your Catergory
Artikel (28)
Cerita Rakyat Maluku (1)
Ambon (1)
Colorful Life of MineColorful Life of Mine When I think then I write in a paper and share it in my blog When I think then I write in a paper and share it in my blog
Home Long Journe y w ith God A ssig nment Sastra Lirik Lag u A bout Me
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
2/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
2/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
Demokrasi Ekonomi! Jawaban: • Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar
ekonomi dalam m embangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi ses uai
dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. • Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besa r jumlahnya •
Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang sali ng mengun tungkan antar pelaku ekonomi • Tidak ada penumpukan
asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan • Pengusaha ekonomi
lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha • Membuka akses pada sumber dana
Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi! Jawaban: Implikas i dari dianutnya paham negara hukum
dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-
undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menjaga prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga
khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang
bertentangan dengan UUD 1945.
Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan m enurut undang-
undang das ar”! Jawaban: penja¬baran langs ung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV meneguhkan bahwa
kedaulatan rakyat dijalankan me lalui cara-cara dan oleh berbagai lem baga yang ditentukan oleh UUD 1945 s ebagai
penjabaran langs ung paham kedaulatan rakyat secara tegas. Implikas i: Kedaulatan tidak dijalankan oleh s atu
lembaga negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan
rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lem baga negara
melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945.
Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945! Jawaban: Kedudukan MPR adalah penjelm aan selu ruh rakyat dan merupakan lem baga
tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat Tugas dan wewenang menetapkan dan
mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan
yang tidak dapat dibatalkan oleh lem baga negara lai nnya Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR
Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang -Undang Das ar dan Ketetapan MPR Meminta
pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan GBHN
dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungs inya. Memberhen tikan Presiden.
Jelaskan makna rumus an ” meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa” sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional! Jawaban: Mengakomodasi nilai-
nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga
membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan
IPTEK, sehingga warga negara m ampu m enjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan
kemaslahatan dan kemajuan ses uai nilai-nilai agama dan budaya.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaim ana tercantum dalam Ketetapan MPR
Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Rumusan yang memua t tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ,
efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suas ana politik yang demokratis be rcirikan keterbukaan agar penyelenggara
negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam m emberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa
tidak mampu s ehingga diharapkan mam pu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan s osial
politik.
Sebutkan subs tansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa !
Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa,
dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan
berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta
kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nil ai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No.
I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sos ial dan budaya, etika politik dan
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan,
dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.
Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan
DPD? Jawaban: untuk mengatur mekanism e APBN yang menun tut akuntabilitas dan transparans i pengelolaan
keuangan negara karena m uatan APBN merupakan gam baran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawabpengelolaan keuangan nega ra yang ditujukan untuk sebesar-bes arnya kemakmuran rakyat Karena APBN
merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang
berkaitan dengan pembangunan daerah.
Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara?
Jawaban: Implikasi Perubahan pas al 1 ayat (2) Undang-Undang Das ar 1945, MPR tidak lagi sebagai pem egang
kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara. Implikas i dari Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan
dalam kampanye pada proses PILPRES.
Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah mas ih ada institusi yang melaksanakan
fungsi pertimbangan kepada Pres iden? Jawaban: Alasan: – Meningkatkan efisiens i dan efektivitas penyelenggaraan
negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak meng ikat Presiden. –
Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini
dipandang kurang effektif apabila Presiden mem erlukan pertimbangan yang cepat. Fungsi Pertimbangan dapa t
diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.
Jelaskan ketentuan dari pem berlakuan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis /Marxisme-Leninis me! Jawaban: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nom or XXV/MPRS/1966 ini, ke
depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI
Cerpen (8)
Curhat-an (36)
Extraordinary (12)
Genksels (7)
Kewarganegaraan (2)
Lirik Lagu (6)
indonesia (5)
Lagu Ambon (1)
Puisi (18)Tugas Sekolah (11)
Pend. Kewarganegaraan (3)
Sosiologi (1)
Tugas Bahasa Indonesia (5)
Tugas Kimia (2)
Uncategorized (9)
With God, I CAN !! (7)
Music
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
3/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
3/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
MANUSIA. Berkeadilan dan mengho rmati hukum: Tidak ada dos a turunan Prinsip Dem okrasi dan Hak Asasi
Manusia: Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan m endapat perlakuan yang sama
dengan warga negara lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia.
Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial! Jawaban: Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan
kehakiman. Hakim agung merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi
tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk
menjaga figur hakim agar dapat berlaku adil dan profesional. Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk
menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.
Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
(dua puluh persen) dari APBN dan APBD! Jawab: – Implementasi da ri penyelenggaraan prinsip dem okrasi pendi dikan; – Merupakan s ikap bangsa dan negara untuk mem priori taskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional; – Dalam rangka upaya pemerintah untuk
membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.
Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indones ia Masa Depan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor
VII/MPR/2001! Jawab: o meningkatnya semangat pers atuan dan kerukunan bangsa ; o meningkatnya toleransi,
kepedulian, dan tanggung jawab sosial; o berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan
menerima perbedaan dalam kemajemukan; o berkembangnya semangat anti kekerasan; o berkembangnya dialog
secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.
Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil! Jawab: –
Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan. – Umum : menjamin
kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas
menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. – Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya. –
Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pem ilu dengan juj ur. – Adil : Pemilu dilaks anakan
dengan mengedepankan aspek keadilan.
Jelaskan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagaimana apabila DPR tidak
menyetujui RAPBN yang diajukan pem erintah? Jawab:
Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdayasaing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998! Jawaban: Menciptakan struktur ekonomi
nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besa r jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan
kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi,
usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat.
Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan! Jawaban: – Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas
dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan
keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. – Peradilan dalam rangka
menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnes ti dan abolisi, dan mengapa dalam memberikan amnesti dan abolisi,
Presiden harus mem perhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat! Jawab: Amnes ti: Pengampunan yang
diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya
belum di proses dalam peradilan. Abolisi: Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau s ekelompok orang
yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang
kemudian dihentikan. Alasan : karena sifatnya lebih cenderung pada pe rsoalan/pertimbangan politik, dimana DPR
merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.; merupakan penjabaran dari
prinsip checks and balances s ystem
Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam m emberikan grasi dan rehabilitasi,
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
4/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
4/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
Presiden harus mem perhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung! Jawab: Grasi: Pengurangan hukum an atau
pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki
putusan hukum tetap dari pengadilan. Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau
sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari
ternyata terbukti tidak bersalah. Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada pers oalan/pertimbangan hukum ,
dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks
and balances s ystem
Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembuba ran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme-Leninisme. Jawab: Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan
kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendikehidupan Bangs a Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan
mus yawarah untuk mufakat. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada das ar-dasar dan taktik perjuangan yang
diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-uns ur yang
bertentangan dengan falsafah Pancasila. Faham Komunis me/Marxism e-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam
kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup
Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar,
bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indones ia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk
memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
SOAL PILIHAN
1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones ia Tahun 1945, MPR masih tetap mem iliki
kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Jawab: Salah
2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewa jibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Pres iden
dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah
3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Salah
4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indones ia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan
militer dalam hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum.
Jawab: Salah
5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai
dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
1945, dan Ketetapan MPR RI. Jawab: Benar
6. Setelah perubahan Undang-Undang Das ar 1945, MPR merupakan lem baga tertinggi negara, pemegang dan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jawab: Salah
7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam mas a jabatannya, maka
MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden. Jawab: Salah
8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pus at daerah. Jawab: Salah
9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nom or VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
melindungi segenap bangs a dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri. Jawab: Salah
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pem erintah kabupaten/kota kepada des a untuk
melaks anakan tugas tertentu. Jawab: Benar
11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah m endapat dukungan dari rakyat
yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan. Jawab: Salah
12. MPR wajib mem berhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah m emeriks a, memutus, dan
mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan
Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai
Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku. Jawab: Salah
14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nom or VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipi lih. Dengan demikian, anggota
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
5/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
5/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah
16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan
Pasal-pasal. Jawab: Benar
17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena
yang paling utama adalah tidak pernah menerim a kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Salah
18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai kekuatan pendukung. Jawab: Salah
19. Salah sa tu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah m enetapkan keberadaan
(eksis tensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan mas a yang akan datang. Jawab: Benar
20. Pahlawan Ampera sebagaim ana dim aksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah s etiap korban
perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut
kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Jawab: Salah
21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang
sem angat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Jawab: Benar
22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak m endapat kesem patan untuk memberikan
penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai
bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan. Jawab: benar
24. Substans i Pasa l 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Jawab: Salah
25. Ketetapan MPR RI Nom or XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Pres iden
Republik Indones ia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR
RI tersebut telah berakhir masa berlakunya. Jawab: Salah
26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklam asi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS. Jawab: Salah
27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai
politik yang ada di Indones ia. Jawab: Salah
28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga
puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut
dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan. Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi dan s tatus hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sam pai
dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan mem iliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota. Jawab:
Benar
31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mem pertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik
Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah
32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non
partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan pa rtai politik peserta pemi lihan umum . Jawab: Benar
33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pem erintah. Jawab: Salah
34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat
mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling). Jawab: Salah
35. Ketetapan MPR RI Nom or XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bers ih dan Bebas KKN
dikelompokkan ke dal am Pas al 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak
berlaku lagi. Jawab: Salah
36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah s aling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga
negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Jawab: Benar
37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang
kuorum rapa t telah terpenuhi. Jawab: Benar
38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran
hukum yang dilakukannya tetapi di kem udian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab: bena r
39. Substans i Pasa l 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang
dinyatakan tetap berlaku sam pai dengan terbentuknya undang-undang. Jawab: Salah
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
6/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
6/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nom or XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Peman faatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional
dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat. Jawab: Salah
41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan,
Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar
42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang
diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada
putusan hukum yang bersifat tetap. Jawab: salah
43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR denganPresiden menjadi undang-undang. Jawab: Benar
44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pem bubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan
Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxism e-Leninisme
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di
Perguruan Tinggi tidak boleh disam paikan. Jawab: Salah
45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nom or VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Jawab: Benar
46. Rumus an DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah
undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah
47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pem berhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan
Perwakilan Daerah men ilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam m enjalankan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan di daerah. Jawab: Salah
48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kem enterian negara diatur dengan Peraturan Presiden. Jawab:
Salah
49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i, Ketetapan MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN mas ih tetap berlaku karena belum s eluruh
amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan. Jawab: Benar
50. Setelah perubahan Undang-Undang Das ar Negara Republik Indones ia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan
perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Nega ra Republik Indonesia Tahun 1945 , Ketetapan MPR, UU,
Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Dae rah. Jawab: Salah
51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17
Agustus 1945 bersamaan dengan Proklam asi Kemerdekaan Republik Indones ia. Jawab: Salah
52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku
alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan
sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jawab: Benar
53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan
Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Benar
54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya
lima puluh pe rsen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Perm usyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang
Majelis Permus yawaratan Rakyat. Jawab: Salah
55. Setelah perubahan Undang-Undang Das ar Negara Republik Indones ia Tahun 1945, MPR hanya dapat
mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking) Jawab: benar
56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki
wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jawab: Salah
57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang. Jawab: Salah
59. Substans i Pasa l 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang
dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah
selesai dilaksanakan. Jawab: Benar
60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nom or III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan
yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menj alankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan
pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Jawab: Benar
61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklam asi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Benar
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
7/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
7/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah
urusan agama. Jawab: Benar
64. Dengan perubahan Undang-Undang Das ar Negara Republik Indones ia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS
saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi . Jawab: Salah
65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan mas ih berlaku, tetapi dengan
adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan s ebagai rujukan secara yuridis. Jawab : Salah
66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar
67. Salah satu sebab Pres iden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.
Jawab: Benar
68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Jawab: Salah
69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Benar
70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pem bubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan
Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxism e-Leninisme
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-
undang. Jawab: Salah
71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah m emasukkan
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal. Jawab: Benar
72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah
suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jum lah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Pres iden dan Wakil Presiden. Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakim an dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komis i Yudisial. Jawab: Salah
74. Ketetapan MPR Nom or V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI Nom or VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor
Timur ke dalam Negara Kes atuan Republik Indonesia dinyatakan mas ih tetap berlaku juga. Jawab: Salah
75. Salah s atu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nom or V/MPR/2000 yang mengatur tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai
konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asas i manus ia,
lemahnya penegakan hukum , serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotism e. Jawab: Benar
76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya.
Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Jawab: Benar
77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sam a hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab:
Benar
78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden , Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah
79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah
80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan
kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan
tentang etika kehidupan dalam lingkup luas , yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosi al, budaya,
pemerintahan, dan sebagainya. Jawab: Benar
81. Rumus an DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pas al atau ayat Undang-Undang Das ar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam
sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar
82. Setelah perubahan Undang-Undang Das ar Negara Republik Indones ia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi
mem ilih Presiden dan /atau Wakil Presiden. Jawab: Salah
83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan
independensinya diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah
84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR
dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Salah
85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan
kepada Presiden untuk merumuskan visi Indonesia mas a depan yang kemudian harus disos ialisasikan melalui
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
8/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
8/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut. Jawab: Salah
86. Setelah perubahan Undang-Undang Das ar 1945, MPR merupakan lem baga negara yang berkedudukan se tara
dengan lem baga negara lainnya. Jawab: Benar
87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan
Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan s uara yang
terbanyak. Jawab: Salah
88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi
calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945
dipenuhinya. Jawab: Benar
89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sudah
terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nom or XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera m enjadi tidak
berlaku lagi. Jawab: Benar
90. Salah s atu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nom or VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang
mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa
peran sos ial politik dalam dwifungs i ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungs i Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
dalam kehidupan berbangs a, bernegara, dan bermasyarakat. Jawab: Benar
91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan
tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar
92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang
menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar
93. Tentara Nasiona l Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keam anan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jawab: Salah
94. Ketetapan MPR RI Nom or XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Da lam Rangka Demokras i Ekonomi, di nyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan
Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam. Jawab: Salah
95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Das ar Negara Republik Indones ia
Tahun 1945. Jawab: Benar
96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Das ar Negara
Republik Indones ia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden. Jawab:
Salah
98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum
dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam
melakukan perjuangan politik. Jawab: Benar
99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
adalah dihad iri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR. Jawab: Benar
100. Ketetapan MPR RI Nom or XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokras i Ekonomi, dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian , pinjaman luar negeri oleh pihak swas ta tetap diperkenankan
dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta
tersebut. Jawab: Salah
101. Peserta pemilihan um um untuk mem ilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab: Benar
102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pel aksana tugas kepresidenan jika
Presiden dan Wakil Presiden m angkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam m asa
jabatannya secara bers amaan. Jawab: Salah
103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat mem aksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jawab: Salah
104. Salah s atu subs tansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagi an, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan
pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran
masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran
yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Jawab: Salah
105. Salah s atu rekomendas i dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang
memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi. Jawab: Benar
106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada
seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.
Jawab: Salah
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
9/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
9/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi un tuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Das ar Negara
Republik Indones ia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaim ana tercantum dalam nas kah
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar
109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling
mengawasi dan saling m engimbangi antarlembaga negara, serta paham m engenai negara hukum. Jawab: Benar
110. Salah s atu rekomendas i dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang
memuat antara lain Ombudsman. Jawab: Benar
111. Salah s atu rekomendas i dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih
lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau
mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaks anaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini.
Jawab: Benar
112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang. Jawab: Benar
113. Calon hakim agung dius ulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jawab: Salah
114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. Jawab: Salah
115. Salah satu subs tansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas KKN adalah untuk menghindarkan p raktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan
dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah s esuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia
diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jawab: Benar
116. Ketetapan MPR RI Nom or XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokras i Ekonomi, dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban m endorong keberpihakan po litik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan karenanya dapat segera m eningkatkan kesejah teraan rakyat. Jawab: Salah
117. Jika Mahkamah Kons titusi dipandang telah keliru dalam m emutus s uatu perkara, maka m asih terdapat upaya
hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya. Jawab:
Salah
118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna
MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh s ekurangnya-kurangnya 2/3 dari
jum lah anggota yang hadi r. Jawab: Benar
119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab:
Salah
120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
1945. Jawab: Salah
121. Salah s atu rekomendas i dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang
mem uat antara lain kejahatan terorganisasi. Jawab: Benar
122. Ketetapan MPR RI Nom or XIII/MPR/1998 tentang Pembatas an Masa Jaba tan Presiden dan Wakil Pres iden
Republik Indones ia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR
RI tersebut telah berakhir masa berlakunya. Jawaban: Salah.
123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jaba tan yang sam a, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaks ud dengan “2 (dua) kali mas a jabatan
dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua
kali mas a jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak be rturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kemba li
dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
atau lebih dikenal dengan s ebutan Due process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas
perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jawaban: Benar.
125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indones ia Tahun 1945 menegaskan, tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian,
perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Jawaban: Salah.
126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prosespemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada pem buktian terlebih dahulu
oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jawaban: Benar.
127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk
dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban: Salah.
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
10/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
10/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
128. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh
lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung,
dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-
garis Bes ar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya. Jawaban: Benar.
129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan mus yawarah untuk mencapai m ufakat. Putusan
dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh
karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu. Jawaban: Benar.
130. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lim a tahun di
ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa
MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-
undang. Jawaban: Benar.
132. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republ ik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI
Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Das ar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Jawaban: Salah.
133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain
itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden. Jawaban: Benar.
134. Pasangan calon Pres iden dan Wakil Presiden dius ulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat
dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden . Jawaban: Salah.
135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara
dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis
Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bers umpah m enurut agamanya, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh
pimpinan Mahkamah Agung. Jawaban: Salah.
SOAL REBUTAN 1. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pas al-Pasal. Jumlah Bab,
Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Das ar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasa l, dan 170 Ayat 2. Yang
dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Sedangkan yang dimaksud is tilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum 3. Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or V/MPR/2000
adalah tentang… Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nas ional 4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalahRepublik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil. 5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Das ar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak. 6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang m engeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab:
penetapan (beschikking) 7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemili han umum. 8.
Ketentuan dari pem berlakuan Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong
keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha
kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nas ional
dalam rangka demokrasi ekonomi s esuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. 9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pem berhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 10.
Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab:
Peraturan Pemerintah. 12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung. Sedangkan dalam m emberi am nes ti dan abol is i Pres iden m emperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan
Perwakilan Rakyat. 13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi
adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk memin ta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pem erintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan be rmasyarakat dan bernegara. 14. Dewan
Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam
dan sum ber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pus at dan daerah. 15. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasa l 3 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan has il
pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. 16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat
alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh s ebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan. 17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah…
Jawab: Kesatuan. 18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Das ar adalah… Jawab: Negara Indonesia ada lah
negara hukum . 19. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah
tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur 20. Wewenang MPR sebagaim ana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar. 21. Rumus an Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam s atu pasangan s ecara langsung oleh rakyat. 22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indones ia Nom or VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangs a 23. Syarat terpilihnya
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
11/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
11/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab:
mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari setengah jum lah provinsi di Indonesia. 24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepo tisme
adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek
KKN, serta upaya pemberantas an KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga. 25. Dalam hal
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan
persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat. 26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan
pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung. 27. Dasar hukum penin jauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan
Perwakilan Rakyat. 29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 d ituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003. 30. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah
tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Dem okrasi Ekonom i. 31. Pembukaan Undang-Undang Das ar terdiri
dari empat alinea . Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab : Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangs aan yang bebas, maka rakyat Indonesia m enyatakan
dengan ini kemerdekaannya. 32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaks ud istilah equality before the law adalah… Jawab:
Semua warga nega ra bersam aan kedudukannya di dalam hukum 33. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat
Sementara Repub lik Indones ia Nom or XXIX/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera
34. Yang berwenang m ensahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden 35. Yang dimaks ud dengan putusan MPR
adalah… Jawab: produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasa r, Ketetapan
MPR, dan Keputusan MPR. 36. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001
adalah tentang… Jawab: Visi Indones ia Masa Depan 37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden
jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presi den dan/atau Wakil Pres iden, baik karena m angkat, berhenti, ataudiberhentikan. 38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk
satu kali masa jabatan. 39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 40. Substans i Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagi an, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab: Penyelenggaraan otonomi
daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Presiden diban tu oleh menteri-menteri negara. 42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat mas a itu. 43. Rumus an Pasal 23B Undang -Undang Das ar adalah… Jawab: Macam dan harga
mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 44. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Sementara Republik
Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab : Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis /Marxisme
Leninisme. 45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR. 46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Das ar Negara Republik Indones ia Tahun 1945. 47. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or VIII/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Rekomendasi Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 48. Salah satu tujuan perubahan
Undang-Undang Dasar adalah mem bangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan s istem Checks and
Balances dalam hubungan antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip s aling mengawasi dan saling
mengim bangi antar lembaga negara 49. Arti dari istilah welfare state adalah… Jawab: Negara yang mengutamakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang 50. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat
Republik Indones ia Nom or XI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis. 52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar
adalah… Jawab: Majelis Perm usyawaratan Rakyat melantik Presiden dan /atau Wakil Presiden. 53. Rumusan Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden . 54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indones ia Nom or XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab: Memerintahkan pembentukan berbagai undang-
undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaim ana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal
7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selam a mas a lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. 56. Masa jaba tan Presiden dan wakil pres iden yang menggantikan
presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden yang digantikannya. 57. Rumus an Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasa r adalah… Jawab: Setiap
menteri mem bidangi urusan tertentu dalam pem erintahan. 58. DPR mem iliki hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk m elakukan penyelidikan terhadap
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 59. Lembaga Negara yang berhakmengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden. 60.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasa rkan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat
Republik Indones ia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum leb ih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah
dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah…. Jawab: Ketetapan
Majelis Permus yawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indonesi a
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
12/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
12/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 61. Salah satu kesepakatan dasa r dalam perubahan Undang-Undang
Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-
Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli. 62. Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara
Nomor 12 tahun 2006 63. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah
tentang… Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 64. Bentuk negara Indonesia adalah
kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik. 65. Rumus an Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Das ar adalah… Jawab: Majelis Perm usyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lim a tahun di
ibukota negara. 66. Ketetapan MPR adalah… Jawab : putusan MPR yang m empunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis. 67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar. 68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Kons titusi 69.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab:
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasi onal yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
70. Jika Presiden dan Wakil Presi den mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewaj ibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bers ama-s ama. 71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah
Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan
tugas pem bantuan. 72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adal ah… Jawab: Tata urutan
peraturan perundang-undangan menu rut Ketetapan MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR
RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Pres iden, Peraturan Daerah; 73.
Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan us ul dan pendapat serta hak imun itas. Hak
mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun
tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. 74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap
lima tahun untuk mem ilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden danWakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasa rkan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sam pai dengan d itetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal
6 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permus yawaratan
Rakyat Republik Indones ia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum leb ih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final),
telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. 76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Das ar sebelum
diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat. 77. Perubahan Keempat Undang-Undang Das ar ditempatkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006 78. Ketetapan
Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indonesi a Nomor III/MPR/2000 adalah tentang… Jawab: Sumber Hukum
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD. 80.
Rumus an Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar ada lah… Jawab: Majelis Perm usyawaratan Rakyat hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 81.
Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majeli s Perm usyawaratan Rakyat Republik Indones ia
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab:
Memerintahkan pembentukan undang -undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. 82.
Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang s ebagaim ana mes tinya 83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mem punyai
kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan
Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum m engikat ke dalam Majelis dan
menggunakan nomor putusan Majelis. 84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
85. Ketentuan dari pem berlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indones ia Nomor
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan
atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis /Marxisme Leninis me adalah… Jawab: Seluruh ketentuan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indones ia Nom or XXV/MPRS/1966 ini, kedepan
diberlakukan dengan berkeadilan dan m enghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 86. Dalam hal
terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab:
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya. 87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat. 88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus
mendapat persetujuan bersam a dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 89. Sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar, as as penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, um um, bebas , rahasia, jujur, dan adil. 90. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasa rkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampa i dengan
terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelom pokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sam pai dengan ditetapkannya Peraturan
Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indonesia has il pemilihan umum tahun 2004. 91.
Pembukaan Undang-Undang Das ar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat
rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia m enyatakan dengan ini kemerdekaannya. 92. Sebelum diubah, Undang-UndangDasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006 94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah
putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indones ia, serta tidak menggunakan nom or putusan Majelis. 95. Pengelom pokkan Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
-
8/19/2019 Soal-soal Lomba Cerdas Cermat Uud Nri 1945 Dan Tap Mpr Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 « Colorful Life of …
13/24
30/07/12 CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR TINGKAT PROVINSI …
13/24…wordpress.com/…/contoh-soal-soal-lomba-cerdas-cermat-uud-nri-1945-dan-tap-mpr-tingkat-pro…
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab:
Ketetapan Majelis Permus yawaratan Rakyat Republik Indones ia yang dinyatakan masih berlaku sam pai dengan
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil
pemilihan umum tahun 2004. 96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah
dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah as li Undang-Undang Dasar
1945 dipertahankan, dan naskah pe rubahan baru dilekatkan pada naskah asli. 97. Menurut ketentuan Undang-Undang
Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan
secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebes ar-besarnya kemakm uran rakyat 98. Syarat untuk
menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus mem iliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional,
dan berpengalam an di bidang hukum . 99. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokras i Ekonom i. 100. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nas ional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 101. Rumusan
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Nega ra Kesatuan yang berbentuk
Republik. 102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Perm usyawaratan Rakyat
hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar. 103. Pengajuan perm intaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan
dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jum lah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggo ta. 104. Ketetapan Majelis Perm usyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Tim or Timur 105.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia Nom or VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika
Kehidupan Berbangs a 106. Jika Presiden dan Wakil Presiden m angkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa
harikah MPR menyelenggarakan s idang untuk mem ilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya
tiga puluh hari. 107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggotaDewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jum lah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 108. Rumusan
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang . 109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 d ituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003. 110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mem punyai kekuatan hukum m engikat ke dalam
dan ke luar Majelis serta m