SKRIPSI

POLA PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN PENAMBANGAN PASIR

ILEGAL DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Oleh:

SITTI HADIJAH

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11122 16

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

i

SKRIPSI

POLA PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN PENAMBANGAN PASIR

ILEGAL DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh:

SITTI HADIJAH

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11122 16

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sitti Hadijah

Nomor Stambuk : 10564 11122 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri

tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau

melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di

kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 05 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Sitti Hadijah

v

ABSTRAK

Sitti Hadijah. 2020. Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir

Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Fatmawati

dan Hamrun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendekatan dalam

pencegahan penambangan pasir ilegal di kecamatan pallangga kabupaten gowa.

penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan

data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. sumber data

primer dan sekunder, jumlah informan 6 (enam) orang, dan dilakukan secara

purposive. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam pencengahan

penambangan pasir ilegal yaitu dengan menggunakan teori (1) pendekatan sosial,

yaitu dimana pemerintahan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat

maupun penambang, pola pendekatan yang di lakukan melalui pendekatan sosial

ekonomi dan budaya. (2) pendekatan institusi dalam hal ini pemerintah

bekerjasama dengan institusi lain salah satunya dari pihak kepolisian sebagai

pihak yang melakukan penertiban, pola pendekatan yang di lakukan dengan cara

koordinasi dan pengawasan. (3) pendekatan teknologi disini pemerintah provinsi

melakukan pendekatan melalui media internet yaitu ruang pengaduan.

Kata kunci: Pola Pendekatan, Penambangan Pasir Ilegal

vi

KATA PENGANTAR

حيم بسم ٱلله ن ٱلره حم ٱلره

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dan salah

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar,

Indonesia. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW kepada sahabat, kerabat, saudara, istri dan para pengikutnya

yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Dalam penyelesaian akhir, penulis menyadari bahwa dalam proses

penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan,

bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga

kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Selanjutnya pada

kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, saudara,

dan keluarga tercinta, yang telah dengan sabar, ikhlas, tulus,

memberikan do’a, semangat dan motivasi untuk keberhasilan penulis.

2. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Hamrun,

S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tulus,

ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan bimbingan,

vii

motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. Si dan bapak Ahmad Harakan,

S.IP., M.Hi selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan

ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku

perkuliahan dan seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu

penulis.

6. Para Pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa yang telah memberi izin kepada

penulis untuk melakukan penelitian.

7. Untuk Fitrayanti yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan,

motivasi yang tak henti-hentinya selama proses penelitian.

8. Senior-senior yang telah memberikan solusi serta meluangkan waktu

kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan serta

saudara kelas IP C yang senantiasa mendukung dan memberikan

semangat dalam menyelesaikan skripisi ini.

viii

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak

kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan

kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan ini. Kiranya skripsi ini

dapat memberikan manfaat kepada para pembaca untuk menambah Ilmu

Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 05 Februari 2021

Penulis

SITTI HADIJAH

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN................................................................................. ii

HALAMAN PENERIMA TIM ............................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .................................................................................. iv

ASBTRAK ................................................................................................................ v

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix

DAFTAR TABEL..................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitan Terdahulu ....................................................................................... 7

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup ................ 10

C. Pola Pendekatan Dalam Pengololaan Lingkungan Hidup ............................. 13

D. Pengelolaan Sumberdaya Alam Tambang ..................................................... 16

E. Sistem Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan ......................................... 17

F. Keterlibatan Stekholder Pemerintah, Masyarakat, Dalam Tata Kelola

Lingkungan Hidup ........................................................................................ 20

G. Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Penambangan Pasir 22

H. Kerangka Pikir ............................................................................................... 23

I. Fokus Penelitian ............................................................................................. 25

J. Deskripsi Pokus Penelitian ............................................................................. 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian......................................................................... 27

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................................ 27

x

C. Sumber Data ................................................................................................... 28

D. Informan Penelitian ........................................................................................ 30

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 30

F. Teknik Analisis Data ...................................................................................... 32

G. Keabsahan Data .............................................................................................. 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................. 34

B. Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan

Palangga Kabupaten Gowa ........................................................................... 40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................................... 58

B. Saran ............................................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber Data ............................................................................................... 29

Tabel 3. 2 Informan Penelitian ................................................................................... 30

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan .......................................................................... 36

Tabel 4.2 Pemegang IUP Mineral Non Logam Batuan di Prov. Sulsel ..................... 42

Tabel 4.3 Data grafik penindakan penambangan tanpa izin ...................................... 49

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan sumberdaya alamnya yang

melimpah. Sumberdaya alam yang terkandung didalamnya cukup berpotensi

termasuk bahan galian industri. Sehubungan dengan pembangunan di segala

bidang yang sedang dilakukan di Negara ini, Pertambangan Pasir menjadi

salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar. Pemanfaatan

sumber daya alam secara besar-besaran memang akan berdampak baik bagi

pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya terhadap dampak lingkungan yang

ditimbulkan.

Menurut (Halim et al., 2019), pertambahan penduduk telah meningkatkan

kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal

tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumberdaya alam semakin tinggi

serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Penambangan yang

dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud pemenuhan

kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan selama

ini, cenderung menjadi usaha eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan

yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu

sendiri. Salah satu yang marak saat ini adalah Pertambangan Pasir tanpa izin.

Kegiatan Pertambangan Pasir mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan,

antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna,

1

2

perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah

dan sebagainya.

Seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk maka

meningkat pula kebutuhan manusia terhadap kegiatan sehari hari seperti

kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Banyaknya

peningkatan kebutuhan manusia tersebut maka mengakibatkan eksploitasi

terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan

aspek-aspek lingkungan hidup. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya

alam adalah kegiatan penambangan. Berdasarkan data dari Dinas

Pertambangan Pasir Energi Dan Mineral Provisi Sulawesi selatan terdapat 36

titik lokasi penambangan pasir dan 13 penambangan pasir ilegal yang masih

menggunakan pompa atau mesin sedot (Data Pengdal, 2020).

Melihat besarnya potensi bahan galian batuan yang terdapat di Kabupaten

Gowa menyebabkan banyaknya kegiatan usaha Pertambangan Pasir yang

diusahakan baik perorang maupu badan usaha. Pada dasarnya kegiatan usaha

Pertambangan Pasir yang dilakukan harus memiliki izin ini tidak menutup

kemungkinan adanya kegiatan usaha Pertambangan Pasir ilegal tersebut kerap

kali luput dari perhatian Pemerintah sebagai pihak yang berwenang

mengeluarkan izin. Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang

atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ada berbagai jenis

izin yang dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

3

tentang Pertambangan Pasir Mineral dan Batubara yang berupa; izin usaha

Pertambangan Pasir (IUP), IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, izin

Pertambangan Pasir rakyat (IRP), Izin usaha Pertambangan Pasir khusus

(IUPK), IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi. (Khairunnisa, 2018)

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah berlaku Oktober 2016. Dengan demikian Pemerintah Provinsi

mengambilalih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan Pemerintah

Kabupaten dengan mensyaratkan batas waktu pelimpahan administrasi dari

Kabupaten ke Provinsi dua tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober

2016. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 404 yang menyebutkan serah

terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai

akibat pembagian urusan Pemerintah Daerah antara Pemerintah Pusat, Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 tahun.

(http://eiti.ekon.go.id/mulai-oktober-2016-perizinan-pertambangan-dialihkan-

ke-provinsi/ diakses tanggal 6 September 2020).

Jalur komunikasi yang ditempuh berupa pertemuan langsung dengan

warga dinilai belum efektif. Bahkan tindakan dari aparat. Kepolisian yang

berulangkali menyita peralatan penambang belum juga memberi efek jera,

justru kegiatan tersebut berlangsung hingga saat ini. Awalnya hanya beberapa

masyarakat yang melakukan penambangan diarea yang dulunya digunakan

sebagai persawahan, lambatlaun banyak masyarakat yang melakukan

penambangan pasir bahkan dari luar desa julukanaya. Kegiatan penambangan

pasir secara liar yang secara terus menerus di Desa Julukanaya Kecamatan

4

Palangga Mengingat kegiatan pertambangan dapat menciptakan kerusakan

lingkungan yang serius seperti rusaknya jalan, berkurangnya lahan untuk

bertani, dan berbahaya bagi pemukiman masyarakat dalam suatu kawasan

lokasi pernambangan pasir.

Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat dilakukan untuk apa saja

dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan serta norma yang harus ditaati dan

disepakati. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk

pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal

dari Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. dimana lokasi

seperti desa. Karena di lokasi galian C di daerah ini berada sangat dekat

dengan permukiman Masyarakat Desa Julukanaya, masyarakat desa sekitar

untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja kasar pengumpul pasir

di tambang galian C tersebut.

Oleh karenanya Pemerintah telah sepakat tidak akan mengeluarkan

rekomendasi bagi penambang-penambang baru. Disamping itu Pemerintah

masih terus mengawasi dan melakukan sidak kepada pengoperasian tambang

ilegal. Selain melakukan sidak kepada para penambang ilegal, Pemerintah

akan memberhentikan permohonan rekomendasi izin operasi tambang baru.

Pemerintah juga meminta kepada seluruh Masyarakat ikut berkontribusi

menolak aktivitas tambang pasir. Salah satunya dengan tidak membeli pasir

dari hasil tambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam permasalahan

aktivitas penambangan pasir ilegal yang diilakukan oleh penambang disungai

5

Jeneberang Kabupaten Gowa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan

menimbulkan bencana hingga jatuhnya korban jiwa. Maka dari itu penulis

memilih judul penelitian sebagai berikut: Pola Pendekatan Dalam

Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga

Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah dikemukakan mendasari peneliti untuk

menetapkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Pendekatan Sosial Dalam Pencegahan Penambangan

Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?

2. Bagaimana Pola Pendekatan Institusi Dalam Pencegahan Penambangan

Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?

3. Bagaimana pola pendekatan Teknologi Dalam Pencegahan Penambangan

Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan penelitian

Rumusan masalah yang telah diajukan menjadi dasar bahwa tujuan

penelitian ini, adalah untuk:

1. Mengetahui Pola Pendekatan Sosial Dalam Pencegahan Penambangan

Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

2. Mengetahui Pola Pendekatan Institusi Dalam Pencegahan

Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

3. Mengetahui Pola Pendekatan Teknologi Dalam Pencegahan

Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

6

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca

dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi penulis yang lain.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Kabupaten

Gowa dalam Pola Pendekatan Dalam Penambangan Pasir Ilegal

secara efektif.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang

selanjutnya di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya,

khususnya yang mengkaji tentang dampak Penambangan Pasir Ilegal

Di Kabupaten Gowa.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu

yang telah melakukan penelitian tentang Pencegahan Penambangan Pasir

Ilegal yaitu:

No Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian

1. (Halim et al., 2019)

Analisis Dampak

Penambangan Pasir

Ilegal Sungai Brantas

Terhadap Lingkungan

Hidup Di Desa

Brumbung Kabupaten

Kediri

Kerusakan lingkungan karena eksploitasi juga

terjadi di desa brumbung kabupaten kediri.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

penambangan pasir yang ada mejadikan

permasalahan yang harus dituntut kesadarannya

oleh semua pihak. Jenis penelitian ini adalah

deskriptif-kualitatif, dimana proses penelitian

dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena.

Untuk mengkaji permasalahan ini dilakukan

observasi dan tanya jawab kepada para

penambang, Masyarakat sekitar dan juga Dinas

yang bersangkutan.

2. (Suprianto, 2017)

Analisis Ekonomi

Politik Terhadap

Eksploitasi

Penambangan Pasir

Golongan C Di Desa

Julukanaya Kecamatan

Pallangga Kabupaten

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian

kualitatif yang berlokasi di Desa Julukanaya

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa .

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber

data primer yakni Pemerintah Desa, pengusaha

tambang dan Masyarakat di sekitar

Pertambangan Pasir dan sumber data sekunder

yakni literatur buku, jurnal, dokumen tertulis,

8

Gowa skripsi, atau tulisan-tulisan lain yang berkaitan

dengan aspek yang diteliti. Untuk

mengumpulkan data adalah dengan melakukan

observasi dan wawancara. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dampak eksploitasi

penambangan pasir golongan C di Desa

Julukanaya yakni: Meningkatnya polusi udara,

Peningkatan kebisingan, Rusaknya jalan.

3. (Marini et al., 2014)

Penerimaan Informasi

Dampak Penambangan

Pasir Bagi Kerusakan

Lingkungan Hidup Di

Kalangan Penambang

Pasir Ilegal Di DAS

Jeneberang Kabupaten

Gowa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana proses penerimaan informasi di

kalangan penambang pasir tentang dampak

aktivitas penambangan bagi lingkungan hidup

di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa .

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan

informasi di kalangan penambang menjadi

boomerang diakibatkan lemahnya argumentasi

yang diberikan pihak BLHD. Dari penelitian

ini disimpulkan bahwa penyampaian informasi

mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup

melalui pesan persuasif yang dilakukan Badan

Lingkungan Hidup Daerah kepada pihak

penambang tidak mencapai tujuan yakni

mengubah perilaku penambang untuk berhenti

menambang secara ilegal.

4. (Saliha, 2017) Perizinan

Pertambangan Batuan

Dalam Mewujudkan

Tata Kelolah

Lingkungan Hidup

Yang Berwawasan

Hasil yang di dapatkan adalah dimana dalam

pengelolaan pertambangan batuan melalui alur

sistem perizinan. Karena dalam peraktek usaha

pertambangan berdampak besar terhadap

kerusakan lingkungan. Dibutuhkan suatu

pengawasan. Pengawasan yang di maksud

9

Lingkungan adalah untuk mengentrol usaha pertambangan

untuk mencapai tujuan atas pengusahaan

kegiatan tersebut.

5. Chandra Nugraha,

2016. Pendekatan

Sosial Dalam

Penanganan Persepsi

Masyarakat Pada Aspek

Lingkungan

Pertambangan PT

Angincourt Resources.

Hasil yang di dapatkan adalah dimana persepsi

negatif pada aspek lingkungan sebuah kegiatan

pertambangan merupakan hal yang wajar

terjadi karena adanya perubahan tentang alam,

penggunaan bahan kimia dalam peroses

pengolaan mineral, pelepasan air tambang, dan

sebagainya. Sudah menjadi kewajiban

perusahaan untuk mengolah persepsi ini agar

kelanjutan operasi tetap bisa berjalan seirng

dengan berkelanjutan aspek sosial dan

lingkungannya. PT PT Angincourt Resources

juga tidak lepas dari hal tersebut. Terkait

dengan hal ini, perusahaan menetapkan strategi

terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan secara sosial yang di lakukan ini

bisa dikatan efektif untuk menangani persepsi

negatif yang berkembang di masyarakat.

Dari Kelima penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak

obyek kajiannya. Kelima penelitian itu mengkaji tentang dampak

Pertambangan Pasir, adapun penelitian yang dilakukan sekarang

memfokuskan kepada pola pendekatan dalam mencengah Pertambangan pasir.

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tipe

penelitian deskriptif yaitu observasi, studi kasus, sedangkan jenis penelitian

10

yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan kesamaan dari Kelima

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bagaimana peran Masyarakat

dalam menanggapi adanya Pertambangan Pasir disekitar lingkungan mereka

dan bagaimana upaya Pemerintah dalam menangani dan menanggulangi

akibat aktivitas Pertambangan Pasir.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan

lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai

yang hidup dalam Masyarakat. Penataan ruang adalah proses perncanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan

lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang,

perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan,

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya,

keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban

mewujudukan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung

jawab:

1. Para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam

upaya pelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

4. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin

terpeliharanya daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

11

5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif

dan proaktif dalam upaya pencegahan penuruan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup.

6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah

lingkungan.

7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan

hidup.

8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan

kepada Masyarakat.

9. Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang

berjasa di bidang lingkungan hidup.

Beberapa hal dari buruknya tata kelola Pemerintahan bagi tata kelola

lingkungan hidup sebagai berikut (Andhini, 2017):

a. Adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah, bahkan

aturan yang telah dibuat dan akhirnya dilanggar sendiri. Salah satu

contoh yang kerap terjadi adalah pelanggaran terhadap peraturan

Daerah (Perda) tentang tata ruang. Pelanggaran tersebut banyak

dilakukan dengan dalih dilakukan guna mensejahterakan ekonomi

Masyarakat ataupun keuntungan pribadi dari pejabat terkait.

b. Rusaknya lingkungan hidup juga terkait dengan berbagai pelanggaran

berbagai peraturan perundang-undangan serta praktek Kolusi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN). Sehingga hal tersebut menjadi salah satu

contoh buruknya Tata Kelola Pemerintahan

12

c. Lambannya pelayanan publik dan besarnya biaya yang ditujukan

untuk pengurusan izin dan urusan prosedural formal lainnya membuat

banyak pengusaha cenderung mengabaikan prosedur pengelolaan

lingkungan. salah satu hal yang menjadi cermin buruknya Tata Kelola

Pemerintahan yang ada.

d. Lemahnya kontrol lingkungan secara formal pada ranah pemegang

kekuasaan maupun secara non formal melalui Masyarakat sipil.

Adanya lembaga Masyarakat yang gigih dalam mengontrol

Pemerintahan serta kurangnya koorDinasi dengan Pemerintah sehingga

kontrol yang efektif kurang berjalan baik. Harus diakui bahwa

tentunya Masyarakat sipil mempunyai peran positif yang dominan

untuk mengontrol berbagai kebijakan dan langkah Pemerintah yang

merugikan lingkungan.

e. Kurangnya keterbukaan dan pasrtipasi publik dalam hal ini peran serta

Masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, termasuk dalam

kegiatan perumusan peratutan perundang-undangan yang masih

berlangsung pada tataran formal sehingga belum banyak hasil positif

yang di dapatkan untuk kepentingan lingkungan.

f. Tumpang tindih dalam berbagai sektor pengelolaan lingkungan

(egosentral) dimana kurangnya koorDinasi berbagai pihak, serta

agenda yang berjalan sendiri-sendiri berdampak negatif pada

lingkungan. hal tersebut banyak dijumpai pada penyusunan tata ruang.

13

g. Lemahnya komitmen pemimpin Nasional maupun Daerah dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam berbagi kasus terdapat adanya

kontradiksi antara apa yang disanggupi oleh Pemerintah serta apa yang

nyata dilakukan oleh Pemerintah.

C. Pola pendekatan dalam pengelolaan Lingkungan hidup

Adapun perlindungan dan pengelolaan dalam aktivitas penambangan pasir

yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan Pendekatan pengelolaan

lingkungan yang dibagi menjadi 3 aspek (Wulan, 2015):

1. Pendekatan sosial

Guna menjelaskan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pendekatan

sosial yang harus di perhatikan adalah pengetahuan lokal dalam pengelolaan

lingkungan. Selain itu, yang harus di lakukan dalam mengelolah konflik

tersebut dapat memecahkan masalah dengan melakukan musyawarah secara

bijaksana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta

win win solution. Contohnya dalam kegiatan pra konstruksi. Kegiatan

pembebasan tanah berpotensi menimbulkan dampak penting berupa keresahan

Masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yang bisa dilakukan oleh pemrakarsa

yaitu melakukan musyawarah dengan menggandeng Institusi terkait guna

menjelaskan besaran ganti untung tanah Masyarakat serta memprioritaskan

Masyarakat yang terkena dampak langsung untuk dijadikan tenaga kerja

apabila belum memiliki mata pencaharian.

Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasama aparatur pemerintah

terkait yang diperlukan oleh pemprakarsa untuk menanggulangi dampak-

14

dampak lingkungan kegiatan Pertambangan ditinjau dari segi biaya,

kemudahan, sosial ekonomi, misalnya:

a. Bantuan biaya dan kemudahan untuk operasi pengelolaan lingkungan

1. Kemudahan atau keringanan bea masuk pengadaan peralatan

2. Keringanan syarat pinjaman/kredit bank

3. Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang

tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya

b. Penanggulangan masalah sosial, ekonomi dan sosial budaya, antara lain:

1. Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-cara yang tepat

2. Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang

tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya

3. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan

pola kehidupan dan sumber penghidupan

4. Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila perlu didahului dengan

latihan keterampilan

5. Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yang dikeramatkan

masyarakat

2. Pendekatan Institusi

Dalam hal ini kerjasama dengan Institusi yang terkait. Pada bagian ini

dirinci kegiatan setiap instansi, badan, lembaga lain yang terlibat dan perlu

dilibatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan

penanggulangan dampak rencana kegiatan pertambangan umum ditinjau dari

segi kewenangan, tanggung jawab dan keterkaitan antar instansi, badan,

15

lembaga, Tujuannya adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai usaha

yang akan dilakukan demikian juga dalam pendataan lahan, tanaman tumbuhan

dan bangunan yang akan dibebaskan melalui musyawarah agar mendapatkan

mufakat sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya intimidasi. Hal yang

di lakukan adalah dengan :

a. Pengembangan mekanisme kerjasama dan koordinasi antar instansi

Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan

lingkungan

b. Pengawasan baik intern maupun ekstern yang meliputi pengawasan

oleh aparat pemerintah dan masyarakat

c. Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru

3. Pendekatan Teknologi

Dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, Pendekatan teknologi

dilakukan pada tahap konstruksi. Pada intinya pendekatan teknologi adalah

sautu cara yang dilakukan melalui teknologi yang ada untuk meminimalkan

dampak negatif yang ada dalam kedua tahap tersebut. Memuat semua cara atau

teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang direncanakan serta

diperlukan untuk mencegah, mengurangi, menanggulangi dampak kegiatan

Pertambangan sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat

dipertahankan dan bahkan untuk memperbaiki serta meningkatkan daya

dukungnya seperti:

16

a. Pencegahan erosi, longsoran dan sedimentasi dengan penghijauan

b. Penggunaan lahan secara terencana dengan memperhatikan

konservasi lahan

c. Mengurangi terjadinya pencemaran

d. Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiatan untuk

menahan lumpur oleh aliran permukaan

e. Penimbunan kembali lubang-lubang bekas tambang

f. Penataan lahan

D. Penggolongan Sumberdaya Alam Tambang

Menurut (Aidar, 2016) Ada banyak jenis bahan tambang yang terdapat di bumi

Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga

golongan, yaitu:

1. Bahan galian strategis yaitu golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal,

batu bara, gas alam, lilin bumi, dan bahan-bahan galian aktif lainnya

(antara lain: nikel dan timah).

2. Bahan galian vital yaitu golongan B, terdiri atas: besi, emas, intan, perak,

plastik, seng, tembaga, titan/titanium, dan bahan-bahan logam lainnya

(antara lain: belerang dan kristal).

3. Bahan galian golongan C, terdiri atas: pasir, tanah, dan batu krikil. Bahan

ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada

di Indonesia.

17

E. Sistem Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan

Peningkatan nilai tambah pertambangan adalah upaya optimalisasi atas

pengelolan proses hulu-hilir kegiatan pertambangan serta pengembangan

wilayah dan masyarakat di sekitar kegiatan. Sistem pengelolaan lingkungan

yang berkelanjutan diharapkan dapat mencegah dampak pencemaran terhadap

daya dukung lingkungan, perubahan perilaku sosial kemasyarakatan serta

pertumbuhan sektor ekonomi informal yang tidak terkendali. Untuk itu,

semestinya pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dituangkan dalam

suatu kebijakan yang sistematis dan secara berkelanjutan.

Prinsip pengelolaan pertambangan berkelanjutan (sustainable mining

management) sebagai berikut (Hanat, 2018):

1. Mengimplementasikan dan memelihara praktek bisnis yang beretika

dan tata kelola perusahaan yang baik (Implement And Maintain Etichal

Business Practices And Sound Systems Of Comporate Governance).

2. Mengintregasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam

proses pengambalian keputusan perusahaan (Integrate Sustainable

Development Consideration Within The Corporate Decision Making

Process).

3. Menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat

dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lainnya yang

bersinggungan dengan aktifitas tambang yang dilakukan (Uphol

Fundamental Human Rights And Respect Cultures, Customs And

18

Values In Dealings With Employees And Others Who Are Affected By

Our Aktivities).

4. Menerapkan strategi manajemen resiko bedasarkan data yang valid dan

ilmiah (Implement Risk Management Strategies Based On Valid Data

And Sound Science).

5. Terus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan (Seek

Continual Improvement Of Our Health Safety Performance).

6. Terus meningkatkan kinerja lingkungan (Seek Continual Improvement

Of Our Environmental Performance).

7. Berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas dan pendekatan

kegiatan yangterpadu dengan pendekatan perencanaan tata ruang

(Contribute To Conservation Of Biodiversity And Integrated

Approaches To Land Use Planning).

8. Memfasilitasi dan mendorong desain produksi, penggunaan,

penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan produk yang

dihasilkan secara bertanggung jawab (Facilitate And Encourage

Responsible Product Design, Use, Re-Use, Recycling And Disposal Of

Ourproducts).

9. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan

kelembagaan masyarakat dilokasi operasi (Contribute To The Sosial,

Economic, And Institutional Development Of The Communities In

Which We Operate).

19

10. Mengimplementasikan keterlibatan secara efektif dan transparan,

pengaturan dan pelaporan independen dengan para pemangku

kepentingan (Implement Effective And Transparent Engagement,

Communication And Independently Verivied Reporting Arrangements

With Our Stakeholder).

Aspek penting dalam keberhasilan perencanaan penutupan tambang

sebagai berikut (Hanat, 2018):

1. Adanya partisipasi stakeholder.

Tujuan dan kriteria untuk menentukan keberhasilan penutupan

tambang harus melibatkan stakeholder yang terdiri atas masyarakat

setempat, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti

lembaga swadaya masyarakat dengan upaya-upaya yang di arahkan

dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitar area tambang.

2. Tahapan perencanaan yang bersifat dinamis.

Identifikasi isu-isu potensial yang perlu di kelola dikemudian hari

harus dilakukan selama kegiatan pertambangan masih berlangsung,

yaitu dengan melakukan desain awal penutupan tambang, reklamasi

progresif, rencana penutupan lahan sementara dan rencana penutupan

tambang final. Reklamasi progresif yang dilakukan selama kegiatan

eksploitasi dengan kecepatan yang sama dengan pembukaan lahan.

3. Keberlanjutan ekonomi.

Perlu merumuskan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai

tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya kegiatan

20

pertambangan, selama kegiatan pertambangan berlangsung dan setelah

pertambangan berakhir. Diupayakan setelah tambang berakhir tidak

terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat sekitar tambang

bahkan kalau bisa harus meningkat.

4. Keberlanjutan lingkungan.

Apabila suatu daerah akan ditinggalkan setelah sumber daya

mineralnya habis ditambang, beberapa persyaratan lingkungan perlu

dipenuhi agar memenuhi tujuan dari perencanaan penutupan tambang,

yaitu kestabilan ekologi, kimia dan fisik

F. Keterlibatan Stekholder Pemerintah, Masyarakat, Dalam Tata Kelola

Lingkungan Hidup

1. Keterlibatan Pemerintah

Menurut Salim, Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang

terdapat di dalam bumi. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan

pertambangan meliputi (Nuralam et al., 2017):

a. Perizinan bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah

terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi

pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwewenang.

b. Penambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya

pencarian, atau penaggalian, pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan

bahan galian.

21

c. Pengangkutan merupakan serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk

mengangkut bahan atau endapan bijih dari satu tempat (tambang) ke

tempat lain (tempat penimbunan atau pengolahan).

d. Pemungutan atau retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang

diberikan oleh pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

2. Keterlibatan Masyararat

Peran serta keterlibatan masyarakat memiliki makna yang amat luas,

dalam bahasan ini peran serta masyarakat selalu dikaitkan dengan partisipasi,

yang oleh beberapa kalangan diartikan sebagai sesuatu yang pada hakekatnya

bertitik tolak dari sikap dan perilaku meski batasannya tidak jelas, akan tetapi

mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.

Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikut sertaan masyarakat

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Kahpi, 2018)

22

Sebegitu pentingnya melibatkan segenap unsur termasuk keterlibatan

masyarakat dalam upaya pembangunan, kita merihat pandangan sebagai

berikut (Kahpi, 2018):

a. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat

setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta

proyek-proyek akan gagal.

b. bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek

tersebut.

c. bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

G. Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Penambangan

Pasir

1. Peran pemerintah

Semangat otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan

kewenangan anatara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang

perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup. Dalam pencegahan

penambangan pasir ilegal yang harus di lakukan oleh peemerintah Daerah

dengan melakukan pengaturandan perbaikan Data pertambangan tanpa izin,

23

pengecekan atu inpeksi dadakan, penertiban oleh aparat hukum, pemberian

sanksi, penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal, dan penyedian

lapangan kerja.

2. Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat juga diatur berkaitan dengan penyusunan analisis

mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 UU PPLH mengatur bahwa

dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi

yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan.

Peran serta masyarakat dalam tata kelola pertambangan mempunyai

jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu

yang terkena berbagai peraturan perundang-undangan atau keputusan

administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi

dalam masyarakat. Adapun pokok fikiran yang melandasi perlunya peran serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:

a. memberi informasi kepada Pemerintah

b. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

c. membantu perlindungan hukum

d. mendemokratisasikan pengambilan keputusan

H. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melihat gambaran mengenai Pola

Pemerintah Dan Masyarakat dalam hal pencegahan penambangan pasir ilegal

di Kabupaten Gowa. Pengelolaan lingkungan dalam kegiatan yang berdampak

24

besar terhadap lingkungan seharusnya dilakukan dengan cara yang sesuai

kaidah yaitu dengan Pendekatan pengelolaan lingkungan 3 indikator sebagai

berikut (Manik dalam Putra, 2018) 1) Pendekatan sosial 2) Pendekatan

Institusi dan 3) pendekatan teknologi.

Bagan Kerangka Fikir

Pola Pendekatan Dalam Pencegahan

Penambangan Ilegal

Pendekatan sosial

1. Ekonomi

2. Kebudayaan

Pendekatan institusi

1. Koordinasi

2. Pemantauan

Pendekatan Teknologi

1. Media Internet

Berkurangnya Penambangan Pasir

Ilegal

25

I. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini menjadi fokus penelitian adalah Pola Pendekatan

Dalam Pencegahan Penambangan Ilegal. Fokus ini meliputi: Pendekatan

Sosial berfokus pemerintah dan masyarakat melakukan pencegahan

penambangan dengan aspek ekonomi dan kebudayaan. Pendekatan Institusi

berfokus institusi melakukan pendekatan dengan bekerjasama untuk

pencegahan penambangan ilegal yang meliputi koordinasi dan pemantauan.

Pendekatan Teknologi berfokus penggunaan teknologi berfokus penggunaan

media internet.

J. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini yaitu Pola Pemerintah Dan Masyarakat

dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut:

1. Pendekatan sosial guna menjelaskan aspek sosial dan ekonomi. Dalam

hal ini pendekatan dilakukan oleh Pemerintah yaitu melakukan

musyawarah dengan menggandeng Masyarakat terkait guna

menjelaskan dampak akibat penambangan kepada Masyarakat serta

memprioritaskan Masyarakat yang terkena dampak langsung aktivitas

penambangan di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

2. Pendekatan Institusi atau dalam hal ini kerjasama dengan Institusi

yang terkait. Melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan

lingkungan dan kegaitan penambangan yang baik. Demikian juga

dalam pendataan lahan, tanaman tumbuhan dan bangunan yang akan

dibebaskan melalui musyawarah agar mendapatkan mufakat sesuai

26

dengan ketentuan yang ada tanpa adanya intimidasi di Kecamatan

Palangga Kabupaten Gowa.

3. Pendekatan Teknologi. Pendekatan teknologi dalam pengelolaan

lingkungan dilakukan pada tahap konstruksi. Pada intinya pendekatan

teknologi adalah suatu cara yang dilakukan melalui teknologi yang ada

untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas penambangan pasir

ilegal di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Penelitian ini

berlokasi di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi ini

dikarenakan banyaknya Masyarakat yang melakukan penambangan pasir di

Sungai Jene’berang secara ilegal tanpa mengetahui dampak kerusakan

lingkungan yang akan terjadi.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini Deskriptif.

Peneliti menggunakan tipe ini yaitu untuk mengetahui Pola Pendekatan

Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga

Kabupaten Gowa dalam pelaksanaannya, yang pasti memerlukan

pengumpulan data dan analisis data dalam bentuk penjelasan secara

mendalam dalam prosesnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian

Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Peneliti menggunakan

jenis Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya

mengenai Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal

di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

28

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.

Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah

teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau

orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun

data.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung

keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Sumber data ini akan menjadi

pendukung dari pernyataan-pernyataan yang akan dihasilkan dari

narasumber.

29

Tabel 3.1

Sumber Data

No Fokus

Penelitian

Sub Fokus Indikator Sumber Data

1

Pola

pendekatan

pemerintah

dan

masyarakat

Pendekatan

Sosial

1. Sosial

ekonomi

2. Sosial

Kebudayaan

1. Primer

(Wawancara)

2. Sekunder (Buku,

Artikel, Jurnal,

dan Dokumen)

2 Pendekatan

institusi

1. Koordinasi

2. Pemantauan/

pengawasan

1. Data primer

(Wawancara)

2. Data sekunder

(Buku, Artikel,

Jurnal, dan

Dokumen)

Media internet 1. Data primer

(Wawancara)

2. Data sekunder

(Buku, Artikel,

Jurnal, dan

Dokumen)

30

D. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan

Purposive sampling, artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria

terpilih secara relavan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi

informan dalam penelitian tersebut adalah:

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No Nama Inisial Jabatan Keterangan

1 Djemi D.

Abdullah. St. Map

DDA Kepala Bidang

Minerba Sulsel

DINAS ESDM

2 Agus m, S.ip AM Kasib Transib

Kecamatan

Palangga

Pemerintah

Kecamatan

Palangga

3 Aziz Dg. Sijaya

ADS Mantan Penambang

Penambang

4 Dg. Gading

DG Mantan penambang Penambang

5 Yahya Y Mantan Penambang Penambang

7 Dg. Tayang

DT Masyarakat Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail. Teknik pengumpulan

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

dari penelitian adalah mendapatkan data.

Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah sebagai berikut :

31

1. Observasi

Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengamati hal-hal yang terkait

dengan masalah Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallangga

Kabupaten Gowa. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat

dan meninjau secara langsung mengenai fakta yang ada dilapangan

serta untuk mendapatkan informasi lebih, yang dapat digunakan dalam

penelitian ini.

2. Wawancara

Peneliti akan bertukar informasi melalui tanya jawab dengan

semua narasumber yang terkait dalam penelitian ini, dalam hal ini

mengenai Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallangga

Kabupaten Gowa. Dengan menggunakan pedoman wawancara dengan

cara tanya jawab dan dalam wawancara penulis menggunakan alat

perekam.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan

wawancara dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan catatan

peristiwa masa lampau dan hasil penelitian observasi dan wawancara

akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi ini digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan seluruh informasi yang didapatkan dari

seluruh sumber data dari berbagai teknik pengumpulan data.

32

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data

kualitatif, dengan mengumpulkan dan menyusun semua data yang telah

didapatkan dilapangan. Adapun analisis dilakukan melalui prosedur dan

tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian

kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga

data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi

penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uaraian atau laporan yang

lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal

yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan

seluruh permasalahan penelitian dipilah anatara mana yang dibutuhkan

dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan

masalah.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat

dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian

berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data

peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah

terkumpulkan.

33

G. Pengabsahan Data

Dalam pengabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

sebagai pengecekan dari seluruh sumber dengan berbagai teknik serta waktu

dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai

bahan untuk mendapatkan keabsahan data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan oleh peneliti untuk pengujian terhadap data

yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Setelah mencapai pemahaman

dengan berbagai sumber maka data yang diperoleh terhitung valid.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini digunakan untuk menguji data dengan cara yang

berbeda. Saat data yang didapatkan berbeda, maka peneliti akan kembali

berdisukusi dengan sumber data agar mendapatkan data lebih valid.

3. Triangulasi Waktu

Dalam Triangulasi ini, peneliti akan melakukan pengecekan data

secara berkala jika terdapat ketidaksesuaian selama waktu pengumpulan

data (Sugiyono, 2017).

34

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Sejarah Pemerintahan Kecamatan Palangga

Pada awalnya Kecamatan Palangga adalah bagian yang terintegrasi dengan

disitrik limbung berdasarkan undang-undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai

penjabaran undang-undang nomor 1 tahun 1957 mencabut undang-undang

darurat no 2 tahun 1957 dan menegaskan gowa sebagai Daerah tingkat II yang

berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan

3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa

terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa atau Kelurahan definitif

sebanyak 167 dan 726 Dusun atau Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa

sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang

meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong,

Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar

meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu,

Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan

Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di

atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe,

34

Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk

topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah

Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial

sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya

sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881

Km2 dan panjang 90 Km.

Untuk operasional dikelurkanlah surat keputusan menteri dalam negeri

nomor U.P/7/2/24 pada tanggal 6 february 1957 mengangkat andi ijo karaeng

lalolang sebagai kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah

bawahan distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja Pemerintahan

yang disebut kordinator masing-masing:

a. Kordinator Gowa Utara, meliputi distrik mangasa, Tombolo,

Pattalassang, Borongloe, manuju dan kordinatornya berkedudukan di

Sungguminasa.

b. Kordinator Gowa Timur, meliputi distrik parigi, inklusif Malino kota

dan Tombolopao. Kordinator berkedudukan di Malino.

c. Kordinator Gowa Selatan, meliputi distrik Limbung dan Bontonompo.

Kordinatornya berkedudukan di Limbung

d. Kordinator Gowa Tenggara, meliputi distrik Malakaji, kordinatornya

berkedudukan di Malakaji.

Kecamatan Pallangga merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten

Gowa dengan memiliki luas lahan sebesar 51,24 Km2.

35

36

Secara Adiministratif Kecamatan Pallangga di batasi Oleh:

a. Bagian Selatan: Kecamatan Bajeng

b. Bagian Utara: Kecamatan Somba Opu

c. Bagian Timur: Kecamatn Bontomarannu

d. Bagian Barat: Kecamatan Barombong

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Palangga

No Kecamatan Kelurahan/ desa Luas

wilayah

(Km)²

Sebaran

1 2 3 4 5 Palangga Pangkabinanga

Mangalli

Tetebatu

Parangbanoa

Bontoramba

Je’netallasa

Palangga

Bungaejaya

Panakkukang

Bontoala

Julupa’mai

Kammpili

Julukanaya

Toddotoa

Juluburi

Taeng

1,89

1,5

5,51

2,15

6,09

3,22

4,07

3,02

1,69

1,25

2,7

5,35

3,08

3,08

4,37

2,27

3,69

2,93

10,75

4,2

11,8

6,28

7,95

5,89

3,3

2,44

5,27

10,44

6,01

6,01

8,53

4,43

Jumlah 51,24 100

Sumber: Statistika Deskriptif Kecamatan Pallangga, 2018

37

2. Sejarah Singkat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sulawesi Selatan

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan

kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pada tahun 2000 Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan

Energi Provinsi Sulawesi Selatan dilebur menjadi Dinas Pertambangan dan

Energi Provonsi Sulawesi selatan sejak tahun 2000-2008. Pada tahun 2008

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan diganti menjadi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Visi Energi dan Sumber Daya Mineral

“Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan sebagai salah pilar

utama Akselerasi Kesejahteraan Rakyat.”

b. Misi Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan eksplorasi dan pemetaan Geologi, penyediaan dan

pemanfaatan seumberdaya mineral, batubara, migas dan panas bumi

yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan/konservasi air

tanah serta pemetaan bencana alam geologi.

2. Meningkatkan penyediaan, pembinaan, pengawasan, konservasi dan

diversifikasi pemanfaatan sumberdaya energi dan ketenagalistrikan

untuk menunjang pertumbuhan industri serta rasio elektrifikasi dan

rasio desa berlistrik.

38

3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha

pertambangan mineral dan batubara, perlindungan lingkungan,

keselamatan dan kesehatan, konservasi peningkatan nilai tambah

komoditas tambang serta penertiban pertambangan tanpa izin (PETI).

4. Meningkatkan kesadaran dan profesionalisme kinerja dan kepastian

hukum bagi sektor energi dan sumberdaya mineral.

5. Meningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap

distribusi migas, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan usaha

migas dan pelumas serta melakukan analisa kebutuhan bahan bakar

minyak dan gas persektor pengguna.

6. Meningkatkan pelayanan jasa tehnis, peralatan survey, pemboran,

eksplorasi dan analisis laboratorium serta pengembangan sistem

informasi geografis (SIG) geologi, sumberdaya mineral, batubara, air

tanah, migas dan ketenagalistrikan.

3. Gambaran Singkat Aktivitas Penambangan Pasir Di Kabupaten Gowa

Pemanfaatan potensi alam di setiap Daerah dapat dilakukan untuk apa saja

dan siapa saja, tetapi harus ada aturan dan norma yang perlu ditaati dan

disepakati. Galian C (pasir) adalah bahan tambang yang biasanya digunakan

untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun

Pemerintah. Salah satu contoh kongkrit atau nyata galian C (pasir) yang berasal

dari Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa . Di Kecamatan ini bahan galian C

(pasir) tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak Masyarakat.

Pengelolaan oleh Masyarakat tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi

39

Daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun Pemerintah

Daerah.

Karena di lokasi galian C (pasir) di Daerah ini berada sangat dekat dengan

permukiman Masyarakat (Kecamatan), maka biasanya pihak pengelola

memberikan kesempatan kepada Masyarakat Kecamatan sekitar untuk mencari

nafkah dengan bekerja sebagai pekerja kasar “pengumpul pasir” di tambang

galian C (pasir) tersebut. Permasalahan yang paling pertama muncul dari

pengelolaan galian C (pasir) di Daerah ini adalah kerusakan jalan yang dilalui

oleh kendaraan pengangkut galian C (pasir) tersebut dari lokasi tambang

menuju ke lokasi pembeli (konsumen). Hal ini disebabkan karena kapasitas

jalan sebelum hadirnya galian C (pasir) di Daerah Kecamatan Palangga masih

dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk

menahan beban diatasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk berbadan besar

sehingga satu-satunya jalan menuju Kecamatan yang menjadi lokasi galian C

(pasir) tersebut rusak parah. Permasalahan kedua yaitu ketersediaan bahan

galian C (Pasir) merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa

diperbaharui, maka permasalahan baru muncul.

Habisnya bahan galian C berupa pasir menyebabkan pihak pengelola

tambang mulai melakukan ekspansi atau perluasan ke lahan-lahan yang ada

disekitarnya yang memiliki potensi bahan galian di bawahnya. Hal ini sudah

mulai terjadi, dimana Masyarakat yang memiliki lahan disekitar lokasi

tambang baik itu lahan perkebunan maupun lokasi tambak yang dimemiliki

oleh Masyarakat mempunyai potensi bahan tambang maka pengelola tambang

40

sengaja dan tidak sengaja melakukan aktivitas Pertambangan Pasir tampa

mempedulikan dampak akibat dari aktivitas Pertambangan Pasir diDaerah

tersebut.

B. Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di

Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa

1. Pendekatan Sosial

Dalam hal ini pendekatan sosial dilakukan oleh Pemerintah yaitu

melakukan musyawarah dengan menggandeng Masyarakat terkait guna

menjelaskan dampak akibat penambangan kepada Masyarakat serta

memprioritaskan Masyarakat yang terkena dampak langsung aktivitas

penambangan pasir ilegal di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa .

Pendekatan sosial yang di lakukan oleh pemerintah mampu

menyadarkan Masyarakat yang menambangan pasir secara illegal dan

Masyarakat yang merasakan dampak dari aktivitas penambangan pasir ilegal.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani

penambangan illegal diwilayah penambangan yaitu dengan giat melakukan

sosialisasi mengenai bahayanya melakukan penambangan secara ilegal yang

mempedulikan prosedur-prosedur atau regulasi oleh Pemerintah. Berikut hasil

wawancara penulis dengan Kepala Bidang Minerba Sulawesi Selatan terkait

pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

“Kami dari Pemerintah Pemprov Dinas ESDM, sering melakukan

sosialisasi dan pengawasan dilokasi penambangan pasir yang

memiliki izin ataupun tak memiliki izin. Dimanapun lokasi

aktivitas penambangan sesulit apapun lokasi kami tak pernah

berhenti untuk mengingatkan Masyarakat akibat dari aktvitas

41

Pertambangan Pasir pasir ilegal, dan kami akan melakukan

penegakan hukum bagi mereka yang melanggar.”(Hasil

Wawancara DDA, tanggal 2 Juli 2020)

Dari hasil wawancara dapat kita dapat ketahui bahwasanya Pemerintah

Pemprov (Dinas ESDM) dengan menggunakan pendekatan sosial yaitu

dengan giat melakukan sosialisi dan pengawasan kepada Masyarakat yang

melakukan aktivitas penambangan baik legal maupun illegal diseluruh lokasi

penambangan yang berada diwilayah Sulawesi selatan. Dan Pemerintah

Pemprov ESDM juga melakukan penindakan bagi Masyarakat maupu

perusahan yang melakukan aktivitas penambangan secara ilegal akan ditindak

serta diberi sansik sesuai aturan yang mengatur mengenai Pertambangan

Pasir.

Sehingga dapat peneliti simpulkan Pemerintah pempro dalam hal ini

Dinas ESDM sangat tegas dan giat dalam melakukan sosialisasi dan

pengawasan untuk menindak dan mencegah dampak dari aktivitas yang

dilakukan Masyarakat dan perusahan yang melakukan penambagan legal

maupun ilegal yang dimana aktivitas tersebut adalah pelanggaran hukum

yaitu pencurian milik Negara.

Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Pasir Mineral Dan Batubara yang telah diubah menjadi

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 69 yang berbunyi Pemegang IPR

berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan,

kesehatan kerja, lingkungan, teknis Pertambangan Pasir, dan manajemen dari

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan mendapat bantuan modal sesuai

42

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana peratuaran tersebut

mengatur setiap aktivitas penambangan yang memiliki Izin Pertambangan

Pasir Rakyat (IPR) menjadi tanggung jawab dari Pemerintah untuk diberi

sosialisasi dan pengawasan dalam aktivitas penambangan.

Tabel 4.2

Grafik Pemegang IUP Mineral Non Logam Dan Batuan Di Provinsi Sulawesi

Selatan

No Kabupaten Jumlah

1 Barru 78

2 Bone 36

3 Enrekang 36

4 Bulukumba 11

5 Gowa 36

6 Maros 49

7 Luwu Utara 53

8 Luwu Timur 26

9 Luwu 29

10 Sinjai 22

11 Wajo 17

12 Soppeng 35

13 Pinrang 28

14 Sidrap 25

15 Pangkep 110

16 Takalar 38

17 Jeneponto 6

18 Tana Toraja 1

19 Palopo 2

20 Selayar 1

Jumlah 639

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan 2020

a. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial dalam aspek ekonomi bertujuang untuk

mendorong bagaimana kedepannya sumber mata pencaharian masyarakat

setelah tambang pasir di tutup. Karena mengingat salah satu sumber mata

pencaharian masyarakat berasal dari tambang pasir tesebut.

43

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Pihak

Pemerintah Kec. Palangga terkait dengan pendekatan sosial ekonomi :

“Kami dari pihak pemerintah berupaya untuk tetap menumbuhkan

pencaharian masyarakat. Kami tidak akan menutup mata

pencaharian masyarakat. Setelah tambang pasir ini di tutup, kami

akan mendirikan suatu yang nantinya akan dapat menjadi salah satu

sumber mata pencaharian masyarakat. Kami dari pihak pemerintah

berupaya keras bagaimana membangun ekonomi masyarakat agar

pada saat tambang pasir yang saat ini menjadi sumber penghasilan

sebagian masyarakat tidak hilang”. (Wawancara dengan AM. Tgl

08 Juli 2020)

Hasil yang sama juga di ungkapkan oleh pemerintah ESDM terkait

dengan pendeakatan Sosial Ekonomi

“Terkait dengan ekonomi, itu merupakan salah satu hal yang

memang perluh untuk di perhatikan, karena jika tambang pasir di

tutup secara otomatis kita telah mematikan mata pencaharian

sebagian masyarakat. Tetapi jika tetap di biarkan berdiri maka juga

akan merugikan karena tambang tersebut merupakan tambang

ilegal yang tidak memiliki izin. Maka solusinya adalah setelah

tambang tersebut di tutup pemerintah telah mempersiapakan

sesuatu yang nantinya akan menjadi ladang penghasilan baru untuk

masyarakat kedepannya. Pastinya pemerintah telah mempersiapkan

apa yang akan di dirikan setelah tambang tutup yang nantinya akan

menopang mata pencaharian masyarakat”. (Wawancara dengan

DT, Tgl 19 Juli 2020).

Wawancara juga di lakukan dengan masyarakat terkait dengan

pendekatan sosial ekonomi, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Setelah tambang di tutup, kami akan kehilangan pekerjaan karena

pencaharian kami berasal dari tambang pasir tersebut. Sejauh ini,

lewat sosialisasi yang di berikan oleh pemerintah setidaknya akan

ada solusi yang diberikan yang nantinya akan membantu kami

dalam membangung ekonomi kami kembali. Setelah tambang di

tutup akan di bangun sesuatu nantinya di bekas penambangan dari

sana kami bisa membangung ekonomi kami kembali”. (Wawancara

dengan DT, Tgl 19 Juli 2020)

44

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa pendekatan

sosial ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya

penutupan tambang pasir ilegal yang ada di Kab. Gowa. Mengingat karena

tambang pasir tersebut merupakan salah satu penghasilan utama dan

menjanjikan bagi sebagian masyarakat yang ada di Kec. Palangga Kab.

Gowa. Tugas penting dari Pemerintah kedepannya adalah bagaimana untuk

memberikan solusi yang nantinya dapat menjadi salah satu ladang

penghasilan bagi masyarakat sekitar setelah tambang di tutup. Karena secara

otomati setelah tambang di tutup maka mata pencaharian masyarakat juga

akan terhenti, yang nantinya akan meningkatkan jumlah pengguran di Kab

Gowa.

b. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya dalam hal ini bagaimana mendekatan

pemerintah dan masyarakat dalam artian pendekatan emosional.

Pendekatan ini bertujuan untuk menyatuhkan berbagai persepsi yang

berbeda untuk mendapatkan sesuatu jawaban yang di inginkan. Karena

penutupan tambang merupakan suatu hal yang tidak mudah di lakukan

mengingat ada banyak orang yang menggantungkan kehidupannya di

tambang tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan pemerintah

Kec. Palangga terkait dengan pendekatan sosial budaya adalah sebagai berikut:

“Penutupan tambang pasir yang ada di Kec. Palangga Kab. Gowa

ini bisa di katakan berat untuk di lakukan, karena melihat

bagaimana sebagian masyarakat menggantungkan kehidupannya,

menghidupi anak istrinya dari hasil penambangan tersebut. Tetapi

45

kita juga melihat dampak yang dihasilkan dari penambangan

tersebut apakah dia lebih banyak positif atau negatifnya. Tambang

pasir yang ada ini bisa di katakan lebih banyak sisi negatifnya

selaing karena dia ilegal juga dapat merusak ekosistem alam dan

lingkungan sekitar. Pendekatan sosial budaya yang kami lakukan

adalah bagaiaman menyatuhkan berbagai kepala yang berbeda

pendapat untuk mengasilkan suatu kesepakatan yang nantinya tidak

ada yang saling di rugikan. Perbedaan dalam berpikir itu pasti

tetapi kita sama-sama dengan pemerintah, masyarakat bersama-

sama berdiskusi mencari solusinya sama-sama”.(Wawancara

dengan AM Tgl 08 Juli 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pemerintah ESDM dalam

wawancaranya terkait dengan pendekatan sosial budaya, adalah sebagai berikut

“Banyak hal yang kami lakukan terkait dengan penutupan tambang

pasir ilegal yang ada di Kec. Palangga. Hal yang paling sering kami

lakukan adalah dengan memberikan sosialiasi kepada masyarakat,

melakukan pendekatan emosional, hal tersebut kami lakukan guna

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena terlalu

banyak penolakan yang masyarakat berikan terkait dengan

penutupan tambang pasir tersebut. Pendekatan emosional kami

lakukan bertujuan untuk bagaimana menyatuhkan persepsi yang

berbeda di kalangan masyarakat, karena perbedaan budaya dan

kebiasaan, perbedaan cara berpikir, dan perbedaan-perbedaan

lainnya antar masyarakat dan masyarakat, serta antar masyarakat

dan pemerintah”. (Wawancara dengan DT Tgl 19 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam

pendekatan sosial budaya, merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk di

lakukan, karena menyatuhkan 1 pikiran dalam 2 kepala itu sulit. Mengingat

terlalu banyak penolakan yang di berikan masyarakat, karena akan banyak

masyarakat yang nantinya akan kehilangan mata pencahariannya setelah

tambang di tutup. Itulah mengapa pendekatan sosial budaya dalam hal ini

pendekatan emosional penting untuk di lakukan.

46

Pendekatan sosial dal hal ini pendekatan budaya (emosioanal) juga di

lakukan dengan menggunakan media sosial yaitu aplikasi facebook untuk

melakukan penyampaian informasi dan penerimanan informasi mengenai

aktivitas penambangan secara ilegal yang dimana Masyarakat dapat

menyampaikan serta melaporkan. Berikut hasil wawancara penulis dengan

Kepala Bidang Minerba Sulawesi Selatan terkait pendekatan sosial yang

dilakukan pemerintah melalui media sosial sebagai berikut:

”Ketika saya menjabat kepala seksi pengendalian dan evaluasi,

saya sempat membuat group ruang pengaduan diaplikasi Facebook.

Dan pada saat itu banyak yang bergabung dan melaporkan aktivitas

penambangan diberbagai Daerah Sulawesi selatan. Dan bergabung

juga dari banyak kalang baik Masyarakat biasa, mahasiswa dan

bahkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)” (Hasil Wawancara

DDA, tanggal 2 Juli 2020)

Dari hasil wawancara kita dapat ketahui Pemerintah juga melakukan

pendekatan sosial dengan menggunakan media sosial untuk melakukan

sosialisasi dengan menyampaikan informasi dan memberi Masyarakat hak

untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya mengenai Pertambangan Pasir

ilegal yang ada diwilayahnya. Yang dimana kemudian Pemerintah terjun

langsung kelokasi dimana Masyarakat melaporkan keluhannya dan langsung

dilakukan penindakan dan sanksi tegas ketika ditemukannnya pelanggaran

yang dilakukan oleh aktivitas Pertambangan Pasir yang dikelola oleh

Masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kecamatan

Pallangga terkait pendekatan sosial sebagai berikut:

“Pemerintah sendiri sering melakukan dan mengadakan sosialiasi

melibatkan juga tokoh-tokoh Masyarakat, tetapi begitulah

masyarakat tak pernah menghiraukan himbauan dan bahkan pak

47

camat sendiri terjun langsung kelokasi pertambangan” (hasil

wawancara bersama AM, tanggal 8 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerintah Kecamatan Pallangga,

kita dapat kita ketahui dalam pendekatan sosial untuk pencegahan

penambangan pasir ilegal. Pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi kelokasi

penambangan pasir yang juga mengikut sertakan tokoh-tokoh Masyarakat

untuk menghentikan aktivitas pertambangan pasir illegal, namun sangat

disayangkan Masyarakat yang melakukan penambangan pasir masih

melakukan walaupun Pemerintah telah melakukan sosialiasi.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan dalam pendekatan sosial,

Pemerintah Kecamatan sudah melakukan pencegahan penambangan pasir

dengan sangat baik. Dan bagaimana Pemerintah juga ikut berkolaborasi dengan

tokoh Masyarakat untuk bersama-sama mengurangi dan mencegah aktivitas

pertambangan yang dimana kegiatan pertambangan tersebut sangat merugikan

Masyarakat dan selain itu lingkungan disekitarnya. Pola Pendekatan Institusi

Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Palangga

Kabupaten Gowa

2. Pendekatan Institusi

a. Koordinasi

Dalam hal ini Pemerintah melakukan kerjasama dengan Institusi

yang terkait. Melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan

dan kegiatan penambangan yang baik. Demikian juga dalam pendataan

lahan, tanaman tumbuhan dan bangunan yang akan dibebaskan melalui

musyawarah agar mendapatkan mufakat sesuai dengan ketentuan yang

48

ada tanpa adanya intimidasi di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

Pemerintah dengan melakukan pedekatan instusi melakukan sosialisasi

dan penyuluhan mengenai permasalahan penambangan ilegal di

Kecamatan Pallangga yang melibatkan aktor-aktor Pemerintah.

Pedekatan Institusi ini telah dilakasanaan oleh Pemerintah dan

Masyarakat dalam mengenangani permasalahan penambangan ilegal.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Minerba

Sulawesi Selatan terkait Pendekatan Institusi sebagai berikut:

“Dari Dinas ESDM melakukan pengawasan serta pembinaan yang

berkolaborasi dengan Pemerintah setempat, pihak keamanan, serta

Masyarakat sering melakukan pembinaan terkecuali kami

melakukan penyegelan lokasi tambang dan mengamankan alat dan

penambangan pasir dipihak keamanan. (Hasil wawancara bersama

DDA, tanggal 2 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat ketahui yaitu pendekatan

Institusi yang dilakukan Pemerintah tidak lepas dari intitusi kepolisian

sebagai pihak keamanan dan penertiban dari tindak pidana aktivitas

pertambangan illegal di Kecamatan Palangga. Pembinaan yang dilakukan

dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya sia-sia

dikarenakan penambangan tidak melaksanakan dan tidak merealisasiakan

pembinaan dan arahan dari Pemerintah terkecuali dengan cara

penyegelan untuk mencegah penambangan pasir illegal di Kecamatan

Palangga.

49

Tabel 4.3

Data Grafik Penindakan Penambangan Tanpa Izin

NO KABUPATEN JUMLAH KASUS KETERANGAN

1 Luwu 2 Polres

2 Maros 2 Polres

3 Barru 4 Polres

4 Pinrang 2 Polres

5 Sidrap 2 Polres

6 Enrekang 1 Polres

7 Bone 5 Polres

8 Bulukumba 1 Polres

9 Gowa 10 Polres

11 Jeneponto 1 Polres

12 Wajo 1 Polres

Jumlah 31 Kasus

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Dari data tabel grafik diatas Kabupaten dengan jumlah kasus

Penindakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) paling tertinggi adalah Daerah

Kabupaten Gowa dengan 10 kasus dan jumlah kasus terendah adalah

Kabupaten Enrekang, Bulukumba, Jeneponto, Dan Wajo. Dalam pelaksanaan

Penindakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) penegakan hukum dalam

penambangan pasir illegal pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian

untuk menertibkan dan mengamankan para penambangan pasir.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Pemerintah Kecamatan

Palangga terkait Pendekatan Institusi sebagai berikut:

“Kami sendiri memiliki tim gabungan yang disebut tim terpadu

yang dimana melibatkan satpol pp, perhubungan, kepolisian, tni,

dan Pemerintah Kecamatan dan kami juga berkorDinasi dengan

Pemerintah Provinsi dan kabupaten untuk melakukan pembinaan

kepada penambangan pasir, ketika kami mendapatkan ada

penambangan yang illegal langsung menertibkan aktivitas

penambangan pasir. Jujur Masyarakat sulit untuk berhenti

melakukan penambangan dikarenakan sudah menjadi mata

pencaharian menjanjikan bagi mereka.” (Hasil wawancara dengan

AM, tanggal 8 Juli 2020)

50

Berdasarkan hasil wawancara bagaimana kita ketahui dari hasil

wawancara bahwa kita dapat tahu dalam pencegahan penambangan pasir

illegal di Kecamatan Palangga. Pemerintah Kecamatan membentuk atau

mempunyai tim untuk menangani dan menertibkan ativitas atau penambangan

pasir illegal dengan berkolaborasi atau bekerjasama untuk menghentikan

penambangan pasir illegal.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan pentingnya kerjasama antara

aktor Pemerintah atau Institusi yang menangani permasalahan penambangan

untuk saling bekerjasama dalam mencegah penambangan pasir illegal

Kecamatan Palangga. Tidak lupa perlunya melibatkan Masyarakat untuk ikut

serta dalam kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan Institusi untuk melakukan

pembinaan dan penertiban terkait penambangan pasir ini dikarenakan

Masyarakat merupakan yang merasakan dampak dari aktivitas pertambangan

pasir diKecamatan Palangga. Berikut hasil wawancara penulis dengan mantan

penambangan pasir di Desa Julukanaya terkait Pendekatan Institusi sebagai

berikut:

“Waktu pertambangan pasir ini beroperasi, Pemerintah sering

melakukan sosialisasi dan peneguran mengenai aktivitas

pertambangan ini untuk berhenti menambang. Tapi penambangan

tidak menghiraukan sehingga sering terjadi penggerbekan dan

penyitaan alat tambang, bahkan ada juga yang ditangkap dan

dipenjara.” (Hasil wawancara ADS tanggal 19 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara dengan mantan penambang pasir di Desa

Julukanaya peneliti dapat ketahui bahwasanya Pemerintah telah giat melakukan

pendekatan institusi dengan melakukan sosialisasi dilokasi pertambangan.

Tetapi para penambangan pasir tidak menjalankan atau melaksanakan

51

penyampaian dan himbauan dari Pemerintah sehingga Pemerintah melakukan

penertiban dilokasi aktivitas pertambangan yang salah satu desa di Kabupaten

Gowa yaitu Desa Julukanaya.

Pertambangan rakyat yang banyak dilakukan pada wilayah tertentu dapat

menjadi salah satu manfaat ekonomi guna menunjang pembangunan

infrastruktur. Namun, bahwa hampir tidak ada pertambangan rakyat di

Indonesia yang memiliki izin alias Ilegal. Lebih jelas peneliti berkesimpulan

ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan penambangan ilegal terus

berlangsung antara lain yaitu:

a. Masyarakat sudah menganggap menambang sebagai sumber mata

pencaharian yang menguntungkan.

b. Kurangnya lapangan pekerjaan pengganti bagi masyarakat yang

menambang.

c. Regulasi yang mengatur tentang kegiatan masyarakat yang

menambang belum dapat diterapkan dengan baik.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Kecamatan

Pallangga tepatnya di Desa Julukanaya terkait Pendekatan Institusi sebagai

berikut:

“Selama ini saya melihat Pemerintah sering kelokasi penambangan

pasir melakukan pengawasan dan penertiban. Dan juga Pemerintah

sering memberi pembinaan kepada penambangan untuk tidak

melakukan aktivitas penambangan secara sembunyi-sembunyi”

(Hasil wawancara dengan DT, tanggal 19 Juli 2020)

Dari hasil wawancara peneliti mengenai pendekatan Institusi untuk

mencegah penambangan pasir illegal dapat diketahui Pemerintah sudah

52

melakukan pencegahan dan penertiban kepada para penambangan pasir dan

memberikan pembinaan untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir di

Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Karena kita ketahui usaha

pertambangan, Pemerintah tidak hanya memberikan izin saja akan tetapi juga

wajib melakukan pembinaan kepada yang diberi Izin Pertambangan Rakyat

(IPR). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gowa harus melaksanakan pembinaan

di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta pemasaran dan dalam

usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. Disamping itu

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada

usaha pertambangan rakyat yang meliputi: Keselamatan dan kesehatan kerja,

pengelolaan lingkungan hidup, pasca tambang atau setelah aktivitas

pertambangan.

b. Pengawasan/pemantauan

Pengawasan atau pemantauan bertujuan untuk mengetahui seberapa

jauh peroses pelaksanaan penutupan penambangan pasir ilegal,

pengawasan juga di lakukan untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat

yang nakal melakukan penambangan tanpa izin yang resmi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu mantan

penambangan di Desa Julukanaya terkait pengawasa/pemantauan sebagai

berikut:

“Ketika pertambangan pasir ini masih beraktivitas, penambang

sering menemui aparat Pemerintah yang melakukan survey dilokasi

penambangan pasir. Dan lambat laun aktivitas pertambangan pasir

dihentikan dikarnakan banyak Masyarakat yang memprotes

aktivitas pertambangan ini karna dampak yang dirasakan adalah

53

jalanan masuk didesa ini sangat rusak, singga ditutuplah

pertambangan ini pada 2018.” (Hasil wawancara ADS tanggal 19

Agustus 2020)

Dari hasil wawancara diatas dengan mantan penambang menujukkan

bahwa Pemerintah dalam pendekatan sosial untuk mencegah penambangan

pasir ilegal di Kabupaten Gowa dengan melakukan survey lapangan dilokasi

aktivitas pertambangan. Salah satu Daerahnya yakni Desa Julukanaya yang

dimana terdapat aktivitas pertambangan yang telah ditutup dua tahun lalu oleh

Pemerintah Kabupaten Gowa. Berikut hasil wawancara penulis dengan

Masyarakat di Desa Julukanaya serupa dengan hasil wawancara bersama

Pemerintah ESDM dan Pemerintah Kecamatan terkait pendekatan sosial

sebagai berikut:

“Iya benar kiranya Pemerintah sering melakukan sosialisasi

mengenai penambangan ilegal di desa ini, dan Pemerintah juga

langsung menutup lokasi penambangan dan menindak

penambangan yang masih melakukan aktivitas pertambangan

walaupun lokasinya telah disegel. Pemerintah juga menyampaikan

kepada kami sebagai Masyarakat untuk sering melapor ketika

melihat penambangan yang masih melakukan aktivitas

pertambangan” (hasil wawancara bersama DT, tanggal 19 Juli

2020)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat di Desa Julukanaya

dapat diketahui bahwasanya Pemerintah dan Masyarakat saling bekerjasama

untuk melakukan sosialisasi dengan pendekatan sosial secara terjun langsung

kelokasi pertambangan pasir. Pemerintah juga mengikut sertakan Masyarakat

dalam pegawasan pertambangan pasir ilegal dengan cara menyampaikan atau

melaporkan ketika ada aktivitas pertambangan di Daerah mereka.

54

Dengan demikian berdasarkan hasil dari wawancara dengan

Pemerintah Dinas (ESDM), Pemerintah Kecamatan dan juga Masyarakat di

desa dalam pengawasan/pemantauan untuk mencegah penambangan pasir

ilegal diKecamatan Palangga yaitu melakukan sosialisasi dan penindakan

dilokasi penambangan pasir ketika ada ditemukan pertambangan tidak

memiliki izin atau melakukan aktivitas pertambangan tidak sesuai dengan

prosedur-prosedur sesuai dengan regulasi atau undang-undang mengenai

pertambangan.

3. Pola Pendekatan Teknologi.

Pendekatan teknologi dalam pengeolaan lingkungan dilakukan pada tahap

konstruksi. Pada intinya pendekatan teknologi adalah suatu cara yang

dilakukan melalui teknologi yang ada untuk meminimalkan dampak negatif

dari aktivitas penambangan pasir ilegal di Kecamatan Palangga Kabupaten

Gowa.

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah dimana dapat menhentikan

serta mencegah aktivitas pertambangan pasir ilegal dengan menggunakan

pendekatan teknologi untuk mengurangi dan meminimalkan dampak dari

aktivitas pertambangan yang begitu merugikan Masyarakat dan Negara.

Sehingga dengan pendekatan teknologi diharapakan mampu memberikan

perubahan yang baik untuk Masyarakat baik yang menambangan maupun

Masyarakat yang merasakan dampak dari pertambangan pasir di Kecamatan

Pallangga.

55

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Minerba Sulawesi

Selatan (DDA) di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait

Pendekatan Teknologi gi sebagai berikut:

“Kalau untuk pencegahan penambangan pasir yang dilakukan oleh

rakyat itu hanya melalui media internet yaitu ruang pengaduan.

Untuk lapangan sendiri itu ada kalau perusahan tambang yang

dikelola oleh perusahan besar seperti tambang yang besar wilayah

pertambangannya dan menggunakan teknologi canggih” (Hasil

wawancara bersama DDA, tanggal 2 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa Pemerintah

melakukan pendekatan teknologi untuk mencegah dan menangani

pertambangan pasir dengan menggunakan media komunikasi internet sebabagi

pendekatan teknologi. Dan sementara untuk pendekatan teknologi yang

dilakukan dilapangan atau dilokasi pertambangan pasir itu hanya dengan

melakukan peninjauan atau pengawasan.

Gambar 4.4

Layanan Aduan Berbasis Online Dari Dinas Esdm

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

56

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasib Transib Kecamatan

Pallangga terkait Pendekatan Teknologi sebagai berikut:

“Kami dari Pemerintah bersama tim terpadu hanya menjalakan

arahan dari pimpinan diatas untuk melakukan penertiban lokasi

penambangan yang dianggap melanggar aturan dan kemudian kami

menyegelnya. Adapun tindak lanjut lokasi pertambangan yang

kami segel menjadi tanggung jawab instasi terkait” (Hasil

wawancara dengan AM, tanggal 8 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasib Transib di Kecamatan

Palangga peneliti dapat mengetahui pendekatan teknologi yang dillakukan oleh

Pemerintah Kecamatan Pallangga sama sekali tidak ada. Ini menjadi alasan

kuat dikarenakan ketika melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban

Pemerintah Kecamatan dan Institusi terkait hanya menertibkan dan menyegel

lokasi pertamabangan pasir yang dianggap ilegal atau melanggar prosedur-

prosedur aturan perundangan-undangan. Berikut hasil wawancara penulis

dengan mantan penambang pasir di Desa Julukanaya terkait Pendekatan

Teknologi sebagai berikut:

“Pendekatan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk saya

sendiri saya tidak pernah tau, entah dari penambangan yang lain

dikarenakan saya ini tak terlalu paham mengenai teknlogi.” (Hasil

wawancara DG tanggal 4 September 2020)

Dari hasil wawancara dengan mantan penambangan pasir menujukkan

bahwa penambangan tidak mengetahui atau merasakan pendekatan yang

dilakukan oleh Pemerintah dalam pencegahan penambangan ilegal. Sebagian

penambangan banyak tidak paham mengenai Informasi dan Teknologi (IT),

itulah sebab banyak penambangan tidak mengetahui pendekatan apa yang

dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Gowa. Berikut hasil wawancara

57

penulis dengan Masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga terkait

Pendekatan Teknologi sebagai berikut:

“Untuk pendekatan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah

untuk pertambangan ilegal di desa tidak kami rasa, yang kami tau

saja kalau ada tambangan yang disegel itu berarti tambang itu

ilegal” (Hasil wawancara dengan DT, tanggal 19 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat peneliti dapat ketahui

bahwa pendekatan teknologi dalam pencegahan penambangan ilegal di Desa

Julukanaya salah satu desa di Kecamatan Pallangga tidak mengetahui atau

tidak merasakan dari pendekatan teknologi. Akan tetapi walaupun Masyarakat

tidak mengetahui mengenai pendekatan teknologi yang dilakukan oleh

Pemerintah, namun dampak yang mereka dapatkan adalah Pemerintah

melakukan penyegelan penambangan pasir yang tidak mengikuti aturan atau

melanggar undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa

pendekatan teknlogi untuk mencegah penambangan pasir ilegal diKecamatan

Pallangga telah dilakukan dengan menggunakan media teknlogi komunikasi

dengan membuka ruang aduan atau layanan aduan yang dimana diterapkan

oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Dinas ESDM. Sementara dari Pemerintah

Kecamatan Pallangga hanya jalankan kordinasi dari pimpinan atau dalam hal

ini Pemerintah Daerah yang kemudian melakukan penertiban dan penyegelan

lokasi pertambangan pasir illegal.

58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi lokasi

pertambangan ilegal Kabupaten Gowa sebelum dan setelah aktivitas

penambangan dihentikan oleh pola pemerintah dalam penambangan pasir

illegal dapat dirincikan, sebagai berikut:

1. Pendekatan sosial untuk mencegah penambangan pasir ilegal di Kecamatan

Pallangga yaitu melakukan sosialisasi dan penindakan dilokasi

penambangan pasir ketika ada ditemukan pertambangan tidak memiliki izin

atau melakukan aktivitas pertambangan tidak sesuai dengan prosedur-

prosedur sesuai dengan regulasi atau undang-undang mengenai

pertambangan. Dalam pendekan sosial, dilakukan dua cara yaitu :

a. Pendekatan sosial ekonomi

pendekatan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dalam

upaya penutupan tambang pasir ilegal yang ada di Kab. Gowa.

Mengingat karena tambang pasir tersebut merupakan salah satu

penghasilan utama dan menjanjikan bagi sebagian masyarakat yang ada

di Kec. Palangga Kab. Gowa. Tugas penting dari Pemerintah

kedepannya adalah bagaimana untuk memberikan solusi yang nantinya

dapat menjadi salah satu ladang penghasilan bagi masyarakat sekitar

setelah tambang di tutup. Karena secara otomatis setelah tambang di

58

59

tutup maka mata pencaharian masyarakat juga akan terhenti, yang

nantinya akan meningkatkan jumlah pengguran di Kab Gowa.

b. Pendekatan sosial budaya

Pendekatan sosial buadaya di lakukan untuk menyatuhkan

perbedaan persektip antara masyarakat yang berbeda budaya. Perbedaan

budaya, perbedaan carah berpikir, merupakan salah satu hal yang

menjadi hal utama yang menjadi masalah dalam penutupan tambang

pasir ilegal yang ada di Kec. Palangga.

2. Pendekatan Institusi yang dilakukan Pemerintah tidak lepas dari intitusi

kepolisian sebagai pihak keamanan dan penertiban dari tidak pidana

aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Pallangga. Pembinaan yang

dilakukan dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya sia-

sia dikarenakan penambangan tidak melaksanakan arahan Pemerintah

terkecuali dengan cara penyegelan.

3. Pendekatan teknologi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan

menangani pertambangan pasir dengan menggunakan media komunikasi

internet sebagai pendekatan teknologi. Dan sementara untuk pendekatan

teknologi yang dilakukan dilapangan atau dilokasi pertambangan pasir itu

hanya dengan melakukan peninjauan atau pengawasan.

60

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dan pihak yang terlibat dalam penambangan

ilegal harus lebih giat lagi melakukan Pendekatan sosial untuk

mencegah penambangan pasir illegal yaitu melakukan sosialisasi dan

penindakan dilokasi penambangan pasir sesuai regulasi yang berlaku.

2. Dengan Pendekatan Institusi yang dilakukan Pemerintah dalam

penambangan ilegal dapat lebih berkordinasi dengan masyarakat yang

berada dilokasi agar tidak ada lagi pertambangan ilegal yang merusak

lingkungan hidup di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

3. Hendaknya pemerintah melalui Pendekatan teknologi yang dilakukan

untuk mencegah dan menangani pertambangan pasir lebih mudah

dijangkau dan ditanggapi secara cepat dan tepat untuk dapat

diantisipasi aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Pallangga.

61

DAFTAR PUSTAKA

Aidar, N. (2016). Analisis Kontribusi Penambangan Pasir (Galian C) Terhadap

Pembangunan Gampong (Studi Kasus Gampong Suak Bilie Kecamatan Suka

Makmue Kabupaten Nagan Raya). Galian C.

Andhini, N. F. (2017). Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup. Journal Of

Chemical Information And Modeling, 53(9), 8–29.

Halim, A. A., Waskitho, N. T., & Prakosa, G. G. (2019). Analisis Dampak

Penambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas Terhadap Lingkungan Hidup Di

Desa Brumbung Kabupaten Kediri. Journal Of Forest Science Avicennia,

2(2), 8. Https://Doi.Org/10.22219/Avicennia.V2i2.9416

Hanat, M. R. L. P. (2018). Analisis Dampak Sosial Penutupan Usaha Galian C

(Tambang Pasir Dan Batu) Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri’i,

Kabupaten Manggarai. Journal Of Chemical Information And Modeling,

53(9), 8–24.

Kahpi, A. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 15(2), 41–53.

Https://Doi.Org/10.36356/Hdm.V15i2.687

Khairunnisa, N. K. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan

Dan Penertiban Pertambangan Liar Di Kabupaten Gowa. In Russian Journal

Of Economics (Vol. 48, Issue 2).

Marini, Baja, S., & Sultan, I. (2014). Penerimaan Informasi Dampak

Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan

Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa. Jurnal

Komunikasi Kareba, 3(2), 112–118.

Nuralam, Kadir, A., & Ma’ruf, A. (2017). Pengawasan Pemerintah Pada Usaha

Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa. 3, 326–341.

Saliha, R. (2017). Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan Tata

Kelola Yang Berwawasan Lingkungan. Katalogis, 5(2), 125–134.

Suprianto, S. (2017). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi

Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga

Kabupaten Gowa.

Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabet.

Wulan, R. N. (2015). Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di

Kota Semarang (Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan). 1–31.

62

L

A

M

P

I

R

A

N

63

Wawancara dengan Bapak Djemi D. Abdullah. St. Map selaku Kepala Bidang

Minerba Sulawesi Selatan

64

Wawancara dengan Bapak Agus m, S.ip Selaku Kasib Transib Kecamatan

Pallangga

65

Wawancara dengan Bapak Yahya Selaku mantan penambang

Wawancara dengan Bapak Dg Gading selaku mantan penambang

66

Wawancara dengan Bapak Azis Dg. Sijaya selaku mantan penambang

Wawancara dengan Bapak Dg. Tayang Selaku masyarakat yang tinggal disekitar

Penambangan

67

68

RIWAYAT HIDUP

Sitti Hadijah, lahir di Ujung pandang tanggal

27 Juli 1998, anak pertama dari tiga bersaudara

dan merupakan anak dari pasangan Muh.

Dahlan, S.E dan Sugiati. Penulis memulai

pendindikan di SD INPRES Karuwisi III dan

tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan

pendidikan di SMP NEGERI 22 Makassar pada

tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013,

selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendindikan di SMK NEGERI 1

Somba Opu pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016, kemudian penulis

melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi pada tahun 2016 dan mengambil

jurusan Ilmu Pemerintahan Di Universitas Muhammadiyah Makassar.