skripsi implementasi loi revisi 3

8/19/2019 Skripsi Implementasi Loi Revisi 3

1/60

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh deforestasi terhadap meningkatnya gas rumah kaca (GHGs) di atmosfir sudah

sejak lama diketahui namun baru pada COP-12 di Montreal tahun 2005 masuk dalam agenda

pembahasan di Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Dan isu ini baru mendapatkan

perhatian serius dari masyarakat internasional setelah terbitnya hasil review yang dilakukan

oleh Nicholas Stern (UK) tentang Ekonomi Perubahan Iklim (Stern Review : The Economics

of Climate Change) yang mencatat bahwa deforestasi di negara berkembang menyumbang

emisi CO2 sekitar 20 % dari emisi global, sementara carbon yang saat ini tersimpan di

ekosistem hutan (~ 4500 Gt CO2 lebih besar dari yang tersimpan di atmosfir (3000 Gt

CO2). Oleh karenanya diperlukan dukungan internasional untuk melindungi hutan yang

masih ada. Dampak perubahan iklim akan dirasakan oleh semua negara, tetapi negara-

negara miskin akan menerima dampak terbesar meskipun kontribusinya terhadap emisi

GHGs paling kecil. Dan negara berkembang dengan sumberdayanya sendiri tidak akan

mampu melakukan mitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Peran hutan dalam stabilisasi iklim dan sebagai system penyangga kehidupan belum

memperoleh penilaian yang memadai dari sisi financial baik di dalam mekanisme yang

tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam system pasar terhadap produk

dan jasa hutan. A/R CDM yang merupakan satu-satunya mekanisme pasar yang tersedia di

bawah Kyoto Protokol terhadap jasa penyimpana CO2 melalui kegiatan penanaman pohon

tidak memberikan manfaat yang berarti karena prosedur dan aspek metodologi yang

kompleks. Oleh karenanya untuk mendorong negara berkembang melakukan pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan


2/60

2

terhadap stabilisasi GHgs di atmosfir (stabilisasi iklim) memerlukan pendekatan kebijakan

internasional yang seluas mungkin sehingga memungkinkan setiap negara pemilik hutan

berpartisipasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Disamping itu upaya pengurangan

emisi dari deforestasi juga memerlukan pendekatan kebijakan internasional yang tidak akan

mengancam pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan dan kehidupan masyarakat

lokalnya. Dan negara berkembang akan terdorong melaksanakan upaya pengurangan emisi

dari deforestasi dan degradasi hutan apabila insentif yang diberikan setidaknya setara dengan

opportunity costs dari penggunaan lahan/hutan tersebut. Deforestasi di negara berkembang

meskipun latar belakangnya beragam, namun secara umum adalah alasan ekonomi antara

lain kebutuhan pembangunan sejalan dengan bertambahnya populasi tidak terkecuali

Indonesia. Kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 120,5 juta ha atau sekitar 60 persen

dari luas total Indonesia1, mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah

dikenal secara luas. Selain berperan sebagai sumber pendapatan untuk 1,35 % angkatan

kerja langsung dan 5.4 % angkatan kerja tidak langsung, hutan merupakan tulang

punggung ekonomi nasional antara tahun 1985 – 1995an. Manfaat langsung dari hutan

adalah penghasil kayu dan non kayu sedang manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur

iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat

penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan dating. Dalam konteks

perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai sink (penyerap/penyimpan

karbon) maupun source (pengemisi karbon). Deforestasi dan degradasi

meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan pertanaman lainnya

meningkatkan sink. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Green House Gases/GHGs) yang terjadi

di sektor Kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan

1 Data badan Planologi tahun 2005, PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI

DI INDONESIA ( REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND DEGRADATION IN INDONESIA/REDDI ). http://www.dephut.go.id/INFORMASI/LITBANG/IFCA/Pengurangan.htm


3/60

3

lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan

degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting,

perladangan berpindah (slash and burn), serta perambahan.

pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peningkatan cadangan

karbon hutan di Negara-negara berawal dari suatu prakarsa global tahun 2005. Sebagian

besar pokok perdebatan awal menyangkut kerangka REDD global dan bagaimana

memasukkan REDD ke dalam perjanjan tentang iklim. Namun perdebatan dan focus

tindakan sekarang semakin bergeser ke tingkat nasional dan daerah. Lebih dari empat puluh

Negara sedang mengembangkan strategi dan kebijakan nasional tentang REDD, dan ratusan

proyek REDD telah dimulai di kawasan tropis.

Gagasan pokok yang melatari REDD adalah member imbalan berbasis kinerja, yaitu

membayar pemilik dan pengguna hutan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan upaya

peniadaan emisi. Imbalan jasa lingkungan (PES) memiliki keuntungan sebagai berikut:

memberikan intensif langsung yang mengikat kepada pemilik dan pengguna hutan untuk

mengelola hutan dengan lebih dan mengurangi penebangan kawasan berhutan. PES akan

sepenuhnya mengganti rugi pemegang hak atas karbon yang telah yakin bahwa melestarikan

hutan lebih menguntungkan daripada pilihan lainnya. Secara sederhana, mereka menjual

kredit (hak atas) karbon hutan dan mengurangi usaha beternak sapi, perkebunan kopi atau

kakao atau pembuatan arang.

Berbagai system imbalan jasa lingkungan (PES) untuk pelestarian hutan telah berjalan

selama beberapa waktu, terdapat rintangan untuk penerapannya di bidang yang lebih luas.

Hak guna lahan dan hak atas karbon harus di beri batasan yang jelas, namun kebanyakan

“titik utama” deforestasi dicirikan sebagai hak atas lahan yang tidak jelas dan diperebutkan.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan REDD+ menuntut seperangkat kebijakan yang

lebih luas. Kebijakan ini mencakup reformasi kelembagaan dalam hal tata kelola, hak guna


4/60

4

lahan, desentralisasi, dan pengelolaan hutan kemasyarakatan2. Kebijakan pertanian dapat

membatasi kebutuhan akan lahan pertanian baru. Kebijakan energy dapat membatasi

kebutuhan akan lahan pertanian baru. Kebijakan energy dapat membatasi tekanan atas

degradasi hutan akibat pengembilan kayu bakar sedangkan praktik pembalakan ramah

lingkungan dapat membatasi dampak berbahaya dari pemanenan kayu. Penetapan kawasan

yang dilindungi3 terbukti berhasil melindungi hutan. Selain itu, walaupun masih jauh dari

sempurna, dukungan terhadap kawasan yang dilindungi perlu dipertimbangkan sebagai

bagian dari REDD+ nasional yang menyeluruh.

Indonesia telah banyak mengikat kerjasama bilateraal dan multilateral dalam hal banyak

bidang seperti bidang ekonomi, kesehatan, social, kemiskinan, kehutanan dan masih banyak

lagi. Saat ini dunia sedang sibuk dengan masalah perubahan iklim, meningkatnya suhu di

dunia hingga mengakibatkan es di bagian kutub mencair dimana dampak tersebut

mengakibatkan meningkatnya debit air yang ada di muka bumi ini. Selain itu banyak nya

tekhnologi seperti penggunaan ac, kendaraan bermotor, dan lain lain yang juga berkontribusi

dalam pengrusakan ozon sehingga menimbulkan efek rumah kaca juga menjadi salah satu

indicator dalam pemanasan global. Indonesia dan beberapa Negara berkembang yang masih

memiliki hutan untuk dapat tetap melindungi hutan mereka sebagai paru-paru dunia dimana

juga menjadi penyeimbang antara Negara-negara yang sudah tidak memiliki hutan tetapi

banyak mengeluarkan emisi.

Pada tahun 2010 Indonesia membuat perjanjian dengan Norwegia untuk melindungi

kawasan hutan di Indonesia dimana perjanjian tersebut tertuang dalam Letter of Intent

Indonesia-Norwegia dimana perjanjian tersebut merupakan salah satu dari perjanjian antara

2 Mewujudkan REDD+ Strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan, oleh Arild Angelsen3 Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnyakawasan yang dilindungi atau hutan konservasi adalah kawasan atau wilayah yang dilindungi karena nilai-nilai

lingkungan alaminya, lingkungan sosial budayanya. Kategori kawasan konservasi adalah kawasan Suaka Alam(Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Cagar Biosfer) dan kawasan konservasi alam (Taman Nasional, TamanHutan Raya dan Taman Wisata)


5/60

5

Indonesia dengan Negara-negara berkembang lainnya dalam pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Norwegia setuju untuk mentransfer kontribusi awal sebesar 30 juta Dolar

Amerika melalui mekanisme pendanaan internasional guna mendanai Tahap I kerja sama

REDD+ Indonesia-Norwegia (untuk mengurangi emisi dari penggundulan dan degradasi

hutan) di Indonesia. Kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama (Letter of Intent) di

Oslo tahun ini yang menjelaskan kerangka kerja untuk kerja sama senilai 1 milyar Dolar

Amerika yang dimaksudkan untuk memerangi penggundulan dan degradasi hutan.

Presiden Yudhoyono di Oslo menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan upaya

nasional Indonesia, dan jalan global UNFCCC (United Nations Framework Convention on

Climate Change4) untuk membangun sistem guna mengurangi emisi dari penggundulan

hutan dan konversi lahan gambut. Indonesia percaya bahwa dengan menjalin kerja sama

dengan pemerintah Norwegia, Indonesia dapat mendorong lebih jauh negosiasi internasional

dan program REDD+ yang konkrit untuk memecahkan tantangan global sehubungan dengan

perubahan iklim. Pertemuan dua hari antara Indonesia dan Norwegia digelar di Jakarta pada

18 dan 19 Agustus dan membahas implementasi Tahap I dari kerja sama ini, termasuk

pendirian badan REDD+ Indonesia, pengembangan strategi nasional REDD+ yang lengkap,

penerapan instrumen pendanaan interim, pengembangan kerangka kerja monitoring,

pelaporan dan verifikasi (MRV), seleksi propinsi percontohan dan penerapan 2 tahun

penundaan konsesi baru untuk hutan alam dan lahan gambut yang dimulai pada tahun 2011.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Pengiriman

Kepresidenan untuk Pengembangan Monitoring dan Pengawasan, sementara delegasi

Norwegia dipimpin oleh YM Eivind S. Homme, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.5

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia memilih Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)

sebagai Provinsi percontohan pelaksanaan uji coba pertama kegiatan REDD di Indonesia.

4

United Nations Framework Convention on Climate Change adalah perjanjian lingkungan internasionaldinegosiasikan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan5 Rilis Kedutaan Besar Norwegia tentang Letter of Intent Indonesia dan Norwegia.


6/60

6

Pemerintah menyebut dasar pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan luas tutupan hutan,

lahan gambut yang masih luas, ancaman deforestasi dan komitmen Gubernur Kalteng

terhadap kelestarian lingkungan. Lokasi percontohan dimana yang seharusnya dicari lokasi

yang paling berpeluang untuk berhasil. Pertimbangan pemilihan lokasi pilot project selain

yang disebutkan diatas ialah provinsi yang selama ini sudah banyak melakukan riset terkait

kegiatan perdagangan karbon. Masih banyak provinsi lain yang dinilai sebagian besar

kalangan lebih tepat untuk dijadikan pilot project dan berpeluang untuk berhasil.

Selain itu dalam mempengaruhi pengurangan emisi karbon hal yang paling harus di

lakukan adalah penundaan perizinan pembukaan kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan

di Indonesia. Ini yang seharunya tidak hanya terpaku pada project tetapi juga dengan

perubahan perilaku di Indonesia. Ketika kepala Negara mendeklair bahwa Indonesia telah

sepakat untuk mengurangi emisi karbon yang mana juga harus di ikuti oleh para pemegang

kebijakan. Telah di keluarkan moratorium perizinan melalui kementerian kehutanan di

beberapa daerah Indonesia sebagai landasan perlindungan kawasan hutan yang tersisa.

Moratorium izin yang di keluarkan berfungsi untuk melakukan penundaan izin pengelolaan

kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan pembukaan hutan. Waktu bersamaan

juga beberapa kepala daerah malah mengeluarkan izin di daerah masing-masing sebagai

investasi bagi daerah mereka. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada kepala

daerah untuk dapat memberikan perizinan atau rekomendasi pengelolaan kawasan hutan

yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi serta penerapan dari hasil kesepakatan Letter of Intent Indonesia

dan Norwegia di Indonesia”. Dua diantaranya yaitu:


7/60

7

1. Bagaimana jumlah perizinan untuk pengelolaan kawasan hutan” di Kalimantan

barat dari tahun 2008 sampai dengan 2012 untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK)

2. Bagaimana implementasi dan regulasi di Indonesia tentang penundaan izin

pengelolaan kawasan hutan bersekala besar di Indonesia serta analisis kelemahan

pada regulasi yang mengatur tentang REDD+.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi jumlah perizinan pemanfaatan IUPHHK-HA/HTI di Kalimantan

barat

2. Untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari isi kesepakatan di dalam

Letter of Intent (LOI) dalam penurunan emisi karbon

3. Menganalisa kesesuaian implementasi yang di terapkan oleh pemerintah daerah

dalam dalam mengadopsi kesepakatan Indonesia dan Norwegia dalam penurunan

emisi karbon.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Deforestasi dan degradasi meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi dan

kegiatan pertanaman lainnya meningkatkan sink. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Green

House Gases/GHGs) yang terjadi di sektor Kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi

(konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman,

pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal

logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah (slash and burn), serta

perambahan. pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peningkatan

cadangan karbon hutan di Negara-negara berawal dari suatu prakarsa global tahun 2005.

Sebagian besar pokok perdebatan awal menyangkut kerangka REDD global dan bagaimana


8/60

8

memasukkan REDD ke dalam perjanjan tentang iklim. Namun perdebatan dan focus

tindakan sekarang semakin bergeser ke tingkat nasional dan daerah. Lebih dari empat puluh

Negara sedang mengembangkan strategi dan kebijakan nasional tentang REDD, dan ratusan

proyek REDD telah dimulai di kawasan tropis.

Pada tahun 2010 Indonesia membuat perjanjian dengan Norwegia untuk melindungi

kawasan hutan di Indonesia dimana perjanjian tersebut tertuang dalam Letter of Intent

Indonesia-Norwegia dimana perjanjian tersebut merupakan salah satu dari perjanjian antara

Indonesia dengan Negara-negara berkembang lainnya dalam pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Norwegia setuju untuk mentransfer kontribusi awal sebesar 30 juta Dolar

Amerika melalui mekanisme pendanaan internasional guna mendanai Tahap I kerja sama

REDD+ Indonesia-Norwegia (untuk mengurangi emisi dari penggundulan dan degradasi

hutan) di Indonesia. Kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama (Letter of Intent) di

Oslo tahun ini yang menjelaskan kerangka kerja untuk kerja sama senilai 1 milyar Dolar

Amerika yang dimaksudkan untuk memerangi penggundulan dan degradasi hutan.

Dalam Letter of Intent terdapat beberapa penekanan yang di fokuskan kepada Indonesia

serta beberapa konsep aktivitas dan prinsip yang harus di lakukan oleh Indonesia. Adapun

maksud dan tujuan di dalam Letter of Intent ini secara garis besar seperti:

1. Melakukan dialog mengenai kebijakan perubahan iklim secara internasional,

khususnya terkait REDD+

2. Melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung pengembangan dan pelaksanaan

Strategi REDD+ di Indonesia

Dalam penerapan konsep di dalam kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia harus

memenuhi beberapa prinsip-prinsip di dalam penerapannya yaitu :

1. Memastikan kerjasama didasarkan pada dan tidak bertentangan dengan UNFCCC

dan kemitraan global REDD+


9/60

9

2. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan terkait termasuk

masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat madani untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan apabila memungkinkan berdasarkan instrumen

internasional

3. Mengupayakan skala pembiayaan secara proporsional dan progresif, termasuk

langkah dan tindakan berdasarkan prinsip pencapaian hasil ( principle of

contributions for delivery)

4.

Transparansi yang berkaitan dengan pembiayaan, pelaksanaan dan hasil

5. Mendorong partisipasi mitra pembangunan lainnya

6. Memastikan koordinasi dengan program REDD+ lainnya, termasuk UN-REDD

Programme, the Forest Carbon Partnership Facility, the Forest Investment

Programme and other bi- and multilateral REDD+ initiative yang dilakukan di

Indonesia

7. Mengupayakan langkah-langkah secara berkelanjutan dan terpadu di bidang

ekonomi, sosial dan lingkungan

Dari kesepakatan antar Negara terkait pada penurunan emisi karbon maka Indonesia juga

membuat beberapa regulasi sebagai aturan dalam pengelolaan REDD+ di Indonesia. Karena

apabila di dalam Indonesia sendiri tidak ada aturan yang memayungi tentang REDD+ yang

di takutkan adalah pengelolaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan antar Negara dalam

penurunan emisi karbon. Adapun payung hukum dalam mendukung penurunan emisi karbon

adalah sebagai berikut:


10/60

10

1. Permenhut No. P 68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaran Demonstration

activites Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan gradasi hutan (REDD)

Permohonan, pengesahan, metodelogi, teknologi, kelembagaan dan evaluasi6

2. Permenhut No. P 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari

Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Persyaratan pengembang, verifikasi,

sertifikasi, hak dan kewajiban pelaku REDD7

3. Permenhut No. P 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi

dan Hutan lindung Perimbangan keuangan , pengenaan, pemungutan,

penyetoran dan penggunaan penerimaan negara8

Indonesia telah menyepakati beberapa kesepakatan kerja sama dengan Negara-negara

maju dalam penurunan emisi karbon. Melalui kepala Negara republic Indonesia Susilo

Bambang Yudhoyono telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon melalui

perlindungan hutan-hutan yang ada di Indonesia.

Dalam kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara lain seharusnya dapat saling

mendukung untuk dapat terimplementasinya dengan baik kesepakatan antar Negara. Mulai

pada tahun 2010 perlahan pemerintah mulai memperbaiki kinerja serta mengembangkan

beberapa program pengelolaan hutan dimana pengelolaan harus lestari supaya hutan tetap

berfungsi sebagai paru-paru dunia. Dalam pengelolaan REDD+ sangat berhubungan dengan

hutan, dimana hutan yang ada di Indonesia tetap dapat berfungsi untuk menyerap karbon

secara optimal. Begitu juga apabila tidak adanya hutan makan akan banyak karbon yang

6 Www.Dephut.Go.Id/Files/P68_08.Pdf Permenhut No. 68/Menhut-II/2008Tentang PenyelenggaraanDemonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan7 www.dephut.go.id/files/P30_09_r.pdf Permenhut No. 30/Menhut-II/2009 Tentang cara pengurangan emisi dari

deforestasi dan degradasi hutan (REDD)8 www.dephut.go.id/files/P36_09.pdf Permenhut Nomor 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pericinan Usaha

Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung


11/60

11

tidak dapat terserap oleh hutan sehingga karbon tersebut berkontribusi dalam pemanasan

global, perubahan iklim dan pengerusakan ozon.

Adanya otonomi daerah dimana untuk pemegang kekuasaan di daerah adalah bupati,

kepala daerah sendiri memiliki konsep yang berbeda dalam memanfaatkan lahan mereka.

Bagi beberapa daerah mereka memiliki beban untuk mengembangan daerah masing-masing,

mengelola bagaimana caranya untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya menjual

kekayaan alam dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dimana kementerian kehutanan

mengeluarkan peta moratorium perizinan untuk penundaan pemanfaatan lahan untuk

sementara sedangkan kepala daerah memberikan arahan lokasi untuk pengelolaan kawasan

yang masih tersisa di dalam kabupatennya sebagai bahan untuk mendatangkan investor.

Yang terlihat disini adalah terdapat ketidak sinkronan keputusan antara kepala Negara

dengan kepala daerah, perbedaan visi dan misi di antara kepala daerah dan kepala Negara.

Apabila hal ini tidak di sikapi oleh pemerintah pusat dalam komitmen Indonesia dan Negara

lain maka target oleh kepala Negara republic Indonesia tidak akan bisa tercapai.

2. Kerangka Konsep

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, maka penulis

mencoba menuangkan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan komitmen yang di bangun

oleh kepala Negara dengan implementasi yang telah di buat di beberapa daerah di Indonesia.

Indonesia melalui kementerian kehutanan telah mengeluarkan beberapa produk hukum

sebagai dasar serta payung dalam implementasi pengelolaan hutan di masing-masing daerah.

Dalam upaya penurunan emisi karbon dan perlindungan kawasan hutan serta

pengelolaan kawasan hutan, pemerintah pusat tidaklah dapat bekerja sendiri. Indonesia dapat

dikatan penguasa tanah hanya 2 yaitu BPN (Badan Pertanahan Negara) dan Kementerian

Kehutanan. BPN memiliki kekuasaan kawasan yang berstatus APL (Area Penggunaan Lain)

di daerah, sedangkan Kementerian Kehutanan memiliki kekuasaan dalam areal hutan HP


12/60

12

(Hutan Produksi), HL (Hutan Lindung), CA (Cagar Alam), TWA (Taman Wisata Alam),

dan TN (Taman Nasional). Badan pertanahan di daerah yang memiliki kewenangan besar di

daerah seharusnya dapat berkolaborasi dengan instansi-instansi yang memiliki kepentingan.

Begitu juga sebaliknya kementerian kehutanan harus dapat bekerja sama dengan instansi-

instansi terkait lainnya, dimana mereka memiliki wewenang dalam pengelolaan lahan seperti

: Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordi

nasi Penataan Ruang Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Satuan

Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk

untuk melaksanakan tugas khusus dibidang REDD+, Para Gubernur dan Para

Bupati/Walikota. Dengan komunikasi yang baik antara para pihak maka akan memiliki visi

dan misi yang sama sehingga capaian yang diharapkan juga jelas. Pada tahun 2011 presiden

mengeluarkan instruksi kepada:9

1. Menteri Kehutanan:

1.1 Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan

lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi

(hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat

dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru

1.2 Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

1.3 Meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan

kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui

restorasi ekosistem.

9 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, Dalam rangka menyeimbangkan danmenselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas RumahKaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan


13/60

13

1.4 Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan

hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

1.5 Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan alam primer dan lahan

gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

2. Menteri Lingkungan Hidup:

Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui

perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan

gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin

lingkungan.

3. Menteri Dalam Negeri:

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota

dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna

usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan

Izin Baru.

5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam

revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola

penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur, Bupat i/Walikota, dan

Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua

lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

6. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional:

Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam)


14/60

14

bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan

Pertanahan Nas ional, dan Ketua Satuan Tugas Per siapan Pembentukan

Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan

tugas khusus di bidang REDD+.

7. Para Gubernur:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan

hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru.

8.

Para Bupati/Walikota:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan

hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru.

E. Hipotesis

Berdasarkan pada tujuan penelitian dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas,

maka penulis merumuska Hipotesis sebagai berikut : “Implementasi Letter Of Intetn (LOI)

Indonesia dan Norwegia, dimana menjadi salah satu kesepekatan tertulis antara dua Negara

dalam penurunan emisi karbon masih belum optimal. Kewenangan antara kepala Negara dan

kepala daerah masih berbeda orientasi untuk visi dan misi Indonesia dalam penurunan emisi

karbon.”

F. Metodelogi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu

prosedur analisis media cetak, maupun online. Membuat kesimpulan dari beberapa fakta-

fakta yang terkumpul yang di sesuaikan pada implementasi.

1. Jenis Penelitian


15/60

15

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, untuk

mengkaji implementasi dari kesepakatan-kesepakan antara Indonesia dan Norwegia

melalui Letter of Intent tentang penurunan emisi karbon yang telah di sepakati.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, dan

menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual

approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach)

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini adalah suber data primer, yaitu data

yang bersumber dari penelitian lapangan atau merangkum dari persepsi banyak

orang serta data sekunder, yaitu buku-buku serta artikel-artikel yang terkait dengan

tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan tekhnik wawancara (interview) terstruktur,

yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan panduan tertulis dimana tertulis

juga di set iap responden nama dan instansi. Adapun yang menjadi responden dalam

penelitian dengan teknik wawancara (interview) adalah instansi pemerintahan

pengambil kebijakan dalam pengelolaan hutan di kota Pontianak sebagai sampel

seperti dinas kehutanan provinsi, dinas pertambangan provinsi dan dinas

perkebunan provinsi Kalimantan barat. Selain itu juga melibatkan para pemerhati

lingkungan (NGO), akademisi di bidang kehutanan dan bidang hukum.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan tekhnik Non Probability Sampling yang

bersifat Purposive Sampling yaitu, penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan

penelitian, sampel dipilih atau ditetukan oleh penulis. Selain itu penulis juga


16/60

16

menggunakan tekhnik penentuan sampel yang bersifat Snowball Sampling, yaitu

dengan mencari informan kunci (Key Informan), yang mana responden kunci

mengetahui tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun responden yang

menjadi informan kunci (Key Informan), adalah instansi yang pengambil kebijakan

dalam pengelolaan kawasan hutan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah Analisis Kualitatif, dimana

pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

7. Populasi dan Sampel

7.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah :

7.1.1 Instansi pemerintah

7.1.2 Pemerhati lingkungan dan hukum

7.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian.

Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada

pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, yang mengatakan “Bahwa

dalam suatu penelitian yang populasinya kecil maka digunakan sampel total”.10

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan sampel sebagai

berikut:

7.2.1 Instansi pemerintahan sebanyak 5 orang

7.2.1.1 orang dinas bagian perlindungan kehutanan provinsi Kalimantan

barat

10 Masri Singarimbuan dan Sofian Effendi, 1985, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta


17/60

17

7.2.1.2 orang dinas perkebunan bagian pemanfaatan provinsi Kalimantan

barat

7.2.1.3 orang dinas pertambangan bagian pemanfaatan provinsi Kalimantan

barat

7.2.1.4 orang dari Badan Lingkungan Hidup Daerah bagian perlindungan

provinsi Kalimantan barat

7.2.1.5 orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

bagian pengembangan provinsi Kalimantan barat

7.2.1.6

Pemerhati lingkungan dan pemerhati (NGO) hukum sebanyak 2

orang

7.2.1.6.1 1 orang pemerhati khusus di bidang kehutanan

7.2.1.6.2 1 orang pemerhati khusus di bidang hukum


18/60

18

BAB II

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENERAPAN LETTER OF INTENT

INDONESIA DAN NORWEGIA TENTANG REDD+ DI KALIMANTAN BARAT

A. Kedudukan Letter of Intent Dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur

dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan

kewajiban di bidang hukum publik. Dalam hal Perjanjian Internasional tersebut mengatur

tentang masalah-masalah yang bersifat tehnis dan segera, diratifikasi dengan keputusan

Presiden. Pada tahun 2000 surat Presiden nomor: 2826 tersebut dihapus dengan juga adanya

Undang-undang nomor: 24/2000 tentang Perjanjian Internasional yang juga memuat

ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Presiden nomor: 2826. Perjanjian

internasional dalam Konvensi Wina11 tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai : An

International agreement concluded between States in written form and governed by

international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related

instruments and whatever its particular designation (perjanjian internasional adalah semua

perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang

diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat

hukum). Berdasarkan pengertian dalam Konvensi Wina diatas, maka unsur-unsur perjanjian

internasional adalah :

11 Konvensi Wina, yang disebut dengan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, mengatur tentang

perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi Wina

merupakan induk perjanjian internasional bagi negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut, termasuk

Indonesia. Konvensi Wina pertama kali open for ratification pada 1969 dan baru entry into force 1980.

Indonesia meratifikasi Konvensi Wina dengan Undang-undang No.1/1982


19/60

19

1. Suatu persetujuan internasional

2. Dibuat oleh negara Negara

3. Dalam bentuk tertulis

4. Didasarkan pada hukum internasional

5. Dibuat dalam instrumen tunggal. Dua atau lebih

6. Memiliki nama apapun

Bentuk-bentuk perjanjian Internasional yang banyak di gunakan oleh beberapa Negara

yang di sesuaikan dengan kesepakatan antar Negara akan menggunakan judul dokumen.

Konvensi Wina dan jurisprudensi tidak menempatkan judul dokumen sebagai faktor penentu,

perlu pula diperhatikan bahwa praktek Negara tentang judul suatu perjanjian sangat dinamis

dan memunculkan berbagai variasi menurut Sumaryo Suryokusumo12 dalam bukunya hukum

perjanjian internasional jenis perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Treaty adalah suatu perjanjian antara dua Negara atau lebih untuk mencapai hubungan

hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama.

2. Convention adalah suatu perjanjian/persetujuan yang lazim digunakan dalam

perjanjian multilateral.

3. Agreement adalah perjanjian yang lebih bersifat teknis atau administratif. Agreement

tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat dan konvensi.

4.

Memorandum of Understanding merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua

belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak

5. Protocol adalah suatu perjanjian/persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan

traktat atau konvensi sebab protocol hanya mengatur masalah-masalah tambahan

seperti penafsiran klausal-klausal atau persyaratan perjanjian tertentu.

12 Sumaryo Suryokusumo merupakan guru besar universitas Indonesia pada tahun 2005


20/60

20

6. Charter adalah yaitu istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk

pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

7. Declaration adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau

menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru.

8. Final Act yaitu ringkasan-ringkasan hasil konferensi yang menyebutkan Negara-

negara peserta, utusan-utusan dari Negara yang turut berunding, serta masalah-

masalah yang disetujui dalam konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

9. Exchange of Notes yaitu metode tidak resmi yang sering digunakan dalam praktik

perjanjian internasional. Metode ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang

mengikat mereka. Biasanya metode ini dilakukan oleh wakil-wakil militer dan Negara

serta dapat bersifat nonagresi.

10. Agreed Minutes yaitu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh

pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sepagai rujukan

dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Summary Records

11. ProcessVerbal istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan

piagam pengesahan atau mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat tekhnik

administrative atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan

12. ModusVivendi yakni suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan

diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci. Biasanya dibuat secara tidak

resmi dan tidak memerlukan pengesahan

13. Letter of Intent merupakan kesepakatan yang tidak mempunyai konsekwensi hukum

yang mengikat. Dengan kalimat lain LoI ini sering digunakan sebagai langkah awal

untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan kontrak.

14. Arrangement (kesepakatan)


21/60

21

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional

melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Penandatangan;

2. pengesahan;

3. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;

4. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional

Untuk memastikan dijalankannya tahapan-tahapan penyusunan perjanjian internasional

(konsultasi, koordinasi, dan sebagainya), Kemlu memanfaatkan “momentum” kebutuhan

kementerian pemrakarsa akan surat kuasa (full power) dan/atau kertas perjanjian yang

dikeluarkan oleh Kemlu. Perjanjian internanasional yang mempersyaratkan ratifikasi tidak

berlaku jika salah satu pihak belum meratifikasi perjanjian tersebut. Setelah diratifikasi,

berlakunya perjanjian tersebut bergantung pada paham yang berlaku di negara tersebut:

monisme atau dualisme. Pasal 26 Konvensi Wina 1969: perjanjian mengikat para pihak yang

membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 27: negara tidak dapat

menggunakan hukum nasional untuk menjustifikasi kegagalannya dalam menjalankan

kewajibannya yang timbul dari perjanjian internasional.

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen

yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan

dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan pada

negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Ratifikasi suatu

kovensi atau perjanjian Internasional lainnya hanya dilakukan oleh Kepala Negara / Kepala

Pemerintahan. Pasal 14 Kovensi Wina 1969 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan

persetujuan agar dapat mengikat. Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi

melekat pada kedaulatan negara. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk

meratifikasi. Suatu perjanjian. Namun bila suatu negara telah meratifikasi Perjanjian


22/60


23/60

23

3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjajian Internasional diatur dalam Undang-

undang.

Bila Perjanjian Internasional tersebut mengatur perjajian tentang masalah – masalah

yang terkait dengan politik dan kebijaksanaan Negara Republik Indonesia, Diratifikasi

dengan undang – undang.

Dalam bisnis, manjemen, dan hukum, LOI ( Letter of Intent ) adalah suatu surat resmi

bisnis, yang secara hukum tak mengikat para pihak di dalamnya, dibuat oleh seorang pemilik

bisnis, pengusaha, atau perusahaan, untuk menyampaikan ketertarikan, keinginan, niat, minat,

atau maksud bisnis secara serius, rinci, ringkas dan jelas, dan tindakan lanjut dan transaksi

akan dilakukan, dan kemampuan utk melaksanakannya, kepada pemilik bisnis, pengusaha,

atau perusahaan lain.

LOI biasanya berkaitan dengan pembelian atau pengambil alihan (aquisition) aset

perusahaan, saham (stock ) perusahaan, penanaman modal atau investasi (investment ), modal

patungan ( joint venture), atau penggabungan (merger ) perusahaan, yang umumnya dalam

skala besar secara finansial. LOI, dengan kata lain, merupakan suatu surat resmi

penyampaian konfirmasi keseriusan dalam bisnis dan inti transaksi finansial ingin dilakukan,

dan sebagai pengantar bagi para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai suatu kesepakatan

hingga ke suatu MOU (memorandum of understanding) dan persetujuan kontrak (contract

agreement ) dgn transaksi finansial di dalamnya, tanpa konsekuensi legal jika kesepakatan

gagal dicapai selama negosiasi sebelum persetujuan kontrak ditandatangani menurut Achmad

Firwany14.

B. Dasar-dasar dalam Letter of Intent Indonesia dan Norwegia Tentang REDD+

14 Dalam artikel kompilasi dan transkrips LOI Letter of Intent http://dwikasudrajat.blogspot.com/2012/03/loi-

letter-of-intent.html


24/60

24

Peran hutan dalam stabilisasi iklim dan sebagai system penyangga kehidupan belum

memperoleh penilaian yang memadai dari sisi financial baik di dalam mekanisme yang

tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam system pasar terhadap produk

dan jasa hutan. A/R CDM yang merupakan satu-satunya mekanisme pasar yang tersedia di

bawah Kyoto Protokol terhadap jasa penyimpana CO2 melalui kegiatan penanaman pohon

tidak memberikan manfaat yang berarti karena prosedur dan aspek metodologi yang

kompleks. Oleh karenanya untuk mendorong negara berkembang melakukan pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan

terhadap stabilisasi GHgs di atmosfir (stabilisasi iklim) memerlukan pendekatan kebijakan

internasional yang seluas mungkin sehingga memungkinkan setiap negara pemilik hutan

berpartisipasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Disamping itu upaya pengurangan emisi

dari deforestasi juga memerlukan pendekatan kebijakan internasional yang tidak akan

mengancam pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan dan kehidupan masyarakat

lokalnya. Dan negara berkembang akan terdorong melaksanakan upaya pengurangan emisi

dari deforestasi dan degradasi hutan apabila insentif yang diberikan setidaknya setara dengan

opportunity costs dari penggunaan lahan/hutan tersebut. Deforestasi di negara berkembang

meskipun latar belakangnya beragam, namun secara umum adalah alasan ekonomi antara lain

kebutuhan pembangunan sejalan dengan bertambahnya populasi tidak terkecuali Indonesia.

Kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 120,5 juta ha atau sekitar 60 persen dari luas

total Indonesia15, mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara

luas. Selain berperan sebagai sumber pendapatan untuk 1,35 % angkatan kerja langsung dan

5.4 % angkatan kerja tidak langsung, hutan merupakan tulang punggung ekonomi nasional

antara tahun 1985 – 1995an. Manfaat langsung dari hutan adalah penghasil kayu dan non

15 Data badan Planologi tahun 2005, PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI

DI INDONESIA ( REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND DEGRADATION IN INDONESIA/REDDI ). http://www.dephut.go.id/INFORMASI/LITBANG/IFCA/Pengurangan.htm


25/60

25

kayu sedang manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air

dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan

manusia saat ini dan di masa yang akan dating. Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat

berperan baik sebagai sink (penyerap/penyimpan karbon) maupun source (pengemisi karbon).

Deforestasi dan degradasi meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi dan

kegiatan pertanaman lainnya meningkatkan sink. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Green

House Gases/GHGs) yang terjadi di sektor Kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi

(konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman,

pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal

logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah (slash and burn), serta perambahan).

Presiden Yudhoyono di Oslo menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan upaya

nasional Indonesia, dan jalan global UNFCCC (United Nations Framework Convention on

Climate Change) untuk membangun sistem guna mengurangi emisi dari penggundulan hutan

dan konversi lahan gambut. Indonesia percaya bahwa dengan menjalin kerja sama dengan

pemerintah Norwegia, Indonesia dapat mendorong lebih jauh negosiasi internasional dan

program REDD+ yang konkrit untuk memecahkan tantangan global sehubungan dengan

perubahan iklim. Pertemuan dua hari antara Indonesia dan Norwegia digelar di Jakarta pada

18 dan 19 Agustus dan membahas implementasi Tahap I dari kerja sama ini, termasuk

pendirian badan REDD+ Indonesia, pengembangan strategi nasional REDD+ yang lengkap,

penerapan instrumen pendanaan interim, pengembangan kerangka kerja monitoring,

pelaporan dan verifikasi (MRV), seleksi propinsi percontohan dan penerapan 2 tahun

penundaan konsesi baru untuk hutan alam dan lahan gambut yang dimulai pada tahun 2011.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Pengiriman

Kepresidenan untuk Pengembangan Monitoring dan Pengawasan, sementara delegasi

Norwegia dipimpin oleh YM Eivind S. Homme, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.


26/60

26

REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut Plus)

merupakan mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara berkembang untuk

mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon.

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan lebih dari 130 juta ha atau 70 persen dari luas

daratannya berpeluang besar untuk menerapkan REDD+. Indonesia berkepentingan

menjalankan program REDD+ untuk mengurangi emisi yang cukup besar dari sektor

kehutanan dan penggunaan lahan dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan

secara signifikan. Indonesia juga berkepentingan ikut menekan laju pemanasan global karena

termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

REDD+ akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi

hijau untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan

lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan

Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dari skenario

pembangunan Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan dana sendiri tanpa

mengorbankan pembangunan di sektor lain, atau 41 persen jika mendapatkan bantuan

internasional. Pemerintah akan melakukan ini sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan

ekonomi sebesar 7% per tahun. Untuk mewujudkan komitmen ini pemerintah telah

mengeluarkan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK

Nasional. REDD+ mendukung pencapaian target RAN-GRK dalam bidang pengelolaan

hutan, lahan gambut dan pertanian.

C. Strategi Indonesia dan Kalimantan barat dalam implementasi Letter of Intent

Dalam rujukan Letter of Intent Indonesia dan Norwegia beberapa program yang di

luncurkan di beberapa wilayah Indonesia yang terkait dengan REDD+. Dari kesepakatan

kedua Negara tersebut semua project yang di selenggarakan di beberapa Negara seperti Brazil


27/60

27

menamakan program kerja tersebut REDD. Dalam pengemasan program tersebut maka harus

terdapat sinkronisasi visi dan misi strategi yang akan di terapkan di Negara dan provinsi-

provinsi yang menjadi acuan untuk penurunan emisi. Strategi Nasional REDD+ Indonesia

adalah sebagai berikut.

1. Strategi Nasional REDD+ terdiri dari:

1.1 Visi, misi dan tujuan REDD+ di Nasional

1.1.1 Visi

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan

sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.

1.1.2 Misi

Mewujudkan visi pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan melalui tata kelola

yang efektif yang dicapai dengan:

1.1.2.1 Memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut.

1.1.2.2 Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan

hukum.

1.1.2.3 Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut.

1.1.3 Tujuan

1.1.3.1 Tujuan jangka pendek (2012-2014): Perbaikan kondisi tata kelola,

kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi secara strategis agar dapat

mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap menjaga

pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dalam pemahaman ini diartikan

sebagai tanah, air, udara sebagaimana termaktub di dalam pasal 33 Undang

Undang Dasar 1945.


28/60


29/60

29

1.1. Visi

Tata kelola sumberdaya hutan dan lahan di kalimantan barat yang mampu

menyinambungkan keselarasan fungsi lingkungan danmanfaat ekonomi bagi

kesejahteraan masyarakat

1.2. Misi

Mewujudkan Visi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan

berkelanjutan melalui tata kelola yang baik dapat dicapai dengan:

1.2.1 Memantapkan struktur dan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan

lahan (baikskala besar maupun kecil) guna mengefektifkan

pengurangan emisi;

1.2.2 Mengembangkan perencanaan, pembangunan khususnya kegiatan

berbasishutan dan lahan yang berorientasi pada pengurangan emisi;

1.2.3 Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan

penègakanhukum di bidang pengelolaari hutan dan penggunaan

lahan guna penguranganemisi;

1.2.4 Meningkatkan kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan sikap)

para pengelolaan sumberdaya hutan serta pengguna lahan agar

upaya pengurangan emisi dapatberjalan secara lebih efektif

1.3. Tujuan

1.3.1 Tujuan Jangka Pendek (2012-2014): Perbaikan kondisi tata kelola,

kelembagaan, tata ruang serta iklim investasi secarà strategis di Provinsi

Kalbar dan kabupaten/kota agar dapat mendukung pencapaian komitmen

Indonesiadalam pengurangan emisi;

1.3.2 Tujuan Jangka Menengah (2012-2020): Terlaksananya tata kelola

sumberdaya hutan dan lahan Kaltim sesuai kebijakan dan tata cara yang


30/60

30

dibangun, serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang telah

ditetapkan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang

benar terhadap target-target Nasional penurunan emisi 26-41% tahun

2020;

1.3.3 Tujuan Jangka Panjang (2012-2030): Hutan dan lahan Indonesia, serta

khususnya yang berada di Kalbar menjadi net carbon sink pada tahun

2030 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan yang benar dan berkeadilan

untuk

keberlanjutan fungsi dan jasa ekosistem hutan bagi pembangunan ekonomi

daerah dan kesejahteraan masyarakat.17

Secara hukum, sesuai dengan pasal 1(b) dan 1(c) dari UU 41/2009 tentang Kehutanan,

skema REDD+ dilaksanakan dalam lawas lahan berhutan (termasuk hutan mangrove) dan

lahan bergambut di dalam kawasan hutan dan kawasan APL (Area Penggunaan Lain) di

seluruh wilayah Indonesia baik yang sudah maupun yang belum tercatat dalam register

hutan Indonesia ketika Strategi Nasional REDD+ ini ditulis.

Keterkaitan REDD+ dengan Program Lain Program nasional penanggulangan perubahan

iklim didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan

aturan terkait tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu UU 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres 71 tahun 2011 tentang

Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Aturan perundang-undangan ini mengamanatkan

inventarisasi permasalahan perubahan iklim serta pengembangan program-program

penanggulangan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka

17 Draft Rencana Strategi daereah Kalimantan barat REDD+


31/60

31

Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D). Rencana Strategi REDD+ dikembangkan untuk

menjadi acuan utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam

bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan.

Meskipun kerangka utama kebijakan perubahan iklim mengacu pada ketiga undang-

undang di atas, pelaksanaan skema REDD+ tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi

oleh aturan perundang-undangan, kebijakan dan kinerja seluruh sektor berbasis lahan.

Termasuk dalam hal ini pengarus-utamaan REDD+ ke dalam rencana pembangunan

nasional dan sub-nasional. Strategi Nasional REDD+ dibangun berdasarkan pemahaman atas

seluruh aturan perundang-undangan sektor dan non-sektor yang berimplikasi pada

pengelolaan hutan dan lahan, serta realitas tata kelola dan pengelolaan (governance and

management).

Berdasarkan dari visi dan misi yang telah di tentukan oleh pemerintah sebagai acuan di

tingkat nasional untuk penerapan REDD+ di daerah-daerah yang akan menjalani program-

program yang di turunkan dari pemerintah nasional ke daerah. Adapun matrik visi, misi dan

tujuan strategi nasional dan Kalimantan barat dapat dilihat sebagai berikut.

Visi

Nasional Kalimantan barat

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan

lahan gambut yang berkelanjutan sebagai

aset nasional yang dapat dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Tata kelola sumberdaya hutan dan lahan di

kalimantan barat yang mampu

menyinambungkan keselarasan fungsi

lingkungan dan manfaat ekonomi bagi

kesejahteraan masyarakat

Misi

1. Memantapkan fungsi lembaga

pengelolaan hutan dan lahan gambut.

2. Menyempurnakan peraturan /

perundangan dan meningkatkan

penegakan hukum.

3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan

sumberdaya hutan dan lahan gambut

1. Memantapkan struktur dan fungsi

lembaga pengelolaan hutan dan lahan

(baikskala besar maupun kecil) guna

mengefektifkan pengurangan emisi

2. Mengembangkan perencanaan,

pembangunan khususnya kegiatan berbasishutan dan lahan yang

berorientasi pada pengurangan emisi

3.

Menyempurnakan peraturan/perundangan dan


32/60


33/60

33

D. Kondisi Hutan dan Regulasi Tentang Kehutanan di Kalimantan Barat

Kondisi hutan di sebuah wilayah secara umum dicirikan oleh kondisi penutupan

lahannya. Intensitas wilayah berhutan di daerah tersebut ditunjukkan oleh keberadaan areal

berhutan baik hutan primer, sekunder, maupun non hutan. Kondisi penutupan lahan

menggambarkan konstruksi vegetasi yang menutup permukaan lahan. Informasi penutupan

lahan dalam hal ini dapat dikenali secara efektif dengan menggunakan citra satelit. Kegiatan

penafsiran citra satelit untuk mengenali kondisi penutupan lahan di wilayah Provinsi

Kalimantan Barat telah dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sejak tahun 2003 dengan

menggunakan citra satelit resolusi sedang, yaitu Landsat 7 ETM+18

. Klasifikasi penutupan

lahan yang digunakan adalah mengacu pada Standar Klasifikasi Penutupan Lahan dari

Kementerian Kehutanan. Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2009, wilayah

berhutan di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 6.501.011 hektar atau mencapai 43,94

% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat Dari luas areal berhutan tersebut,

sebagian besar berupa hutan kering primer seluas 2.302.939 hektar (15,57 %), hutan kering

sekunder seluas 2.455.482 hektar (16,6 %), dan hutan rawa sekunder seluas 1.582.922 hektar

(10,7 %), serta sebagian kecil lainnya merupakan hutan rawa primer, hutan mangrove

primer, dan hutan mangrove sekunder. Sebagian besar areal berhutan tersebut berada di

dalam kawasan Taman Nasional, yaitu TN. Betung Kerihun, TN. Bukit Baka - Bukit Raya,

serta di kawasan konservasi lain seperti CA Gunung Nyiut, TWA Gunung Asuansang, TWA

Melintang. Selain itu, areal berhutan juga banyak terdapat di kawasan hutan lindung di

Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Selain wilayah-wilayah tersebut,

areal berhutan di Provinsi Kalimantan Barat terdistribusi secara sporadis dalam luasan

18 Lansdsat 7 ETM ( Enhanced Thematic Mapper Plus)adalah foto satellite yang menggambarkan kondisi alam

terkini sesuai dengan keadaan aslinya. Dapat melihat kondisi hutan, sungai berapa besar perubahan kawasanserta pembukaan lahan dengan pengolahan program khusus yang di sesuaikan dengan tahun yang di perlukan.http://www.usgs.gov/


34/60

34

wilayah yang tidak terlalu luas, seperti di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, dan

Sanggau, dimana pada umumnya merupakan daerah perbukitan.19

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak era tahun 2000, pemerintah

daerah memiliki peran yang lebih besar dalam perumusan dan implementasi kebijakan

kehutanan di tingkat daerah. Salah satu kebijakan yang paling vital dalam pembangunan

kehutanan di daerah adalah alokasi ruang bagi sektor kehutanan yang diimplementasikan

dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah. Pentingnya kesepakatan dalam rencana tata

ruang tersebut adalah untuk memberi kepastian alokasi ruang bagi kegiatan kehutanan yang

berkekuatan hukum dan dilindungi oleh oleh undang-undang. Di Provinsi Kalimantan Barat

sendiri, penunjukan kawasan hutan pada awalnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pertanian No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Rencana

Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat pada tahun

1995 membawa konsekuensi dilakukannya pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP

yang kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan

Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Besarnya arus investasi yang masuk ke Provinsi

Kalimantan Barat pasca tahun 2000an turut memberi tekanan kepada implementasi tata

ruang berdasarkan SK Menhutbun No. 259/Kpts-II/2000 tersebut, terutama yang menuntut

rasionalisasi luasan kawasan hutan di masing-masing kabupaten sehingga cukup ruang bagi

pemerintah kabupaten untuk membangun daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, sejak

tahun 2005 muncul wacana untuk melakukan revisi terhadap tata ruang wilayah provinsi

yang kemudian ditindaklanjuti dengan review terhada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan

Perairan di Provinsi Kalimantan Barat. Hingga tahun 2011, proses review dan penyusunan

19 Berdasarkan Potret Hutan Kalimantan Barat yang di keluarkan oleh BPKH (BALAI PEMANTAPAN

KAWASAN HUTAN) wilayah III Kalimantan barat


35/60

35

rencana tata ruang provinsi Kalimantan Barat ini masih dalam tahap finalisasi. Selain

kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi perhatian banyak pihak,

baik di pusat maupun di daerah, beberapa kebijakan yang menyangkut keberlangsungan

sektor kehutanan juga mendapat perhatian di daerah.

Peran pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan kehutanan di tingkat daerah

tercermin dari terbitnya beberapa peraturan yang menyangkut sektor kehutanan oleh

pemerintah kabupaten. Kebijakan kehutanan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten

tersebut berbeda-beda satu dengan lainnya tergantung dari karakteristik daerah serta

permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten. Sebagai contoh, Kabupaten

Sintang yang berada di perbatasan Indonesia - Malaysia menerbitkan Renstra Pembangunan

Perbatasan pada tahun 2005 mengingat pentingnya mempersiapkan daerah tersebut dalam

merespon kesenjangan pembangunan di sepanjang wilayah perbatasan di daerahnya. Namun

demikian, kebijakan kehutanan di tingkat kabupaten ini masih bersifat kasuistik dan belum

semua kabupaten merasa perlu menerbitkan peraturan daerah di bidang kehutanan. Tercatat

hanya beberapa kabupaten saja yang pernah menerbitkan kebijakan kehutanan di tingkat

daerah, dimana hampir semua kebijakan kehutanan yang telah diterbitkan menyangkut

tentang konservasi, antara lain penetapan kabupaten konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu,

penunjukan kawasan bernilai konservasi tinggi serta penunjukan hutan kota di Kabupaten

Ketapang, Sekadau, Kubu Raya, dan Kota Singkawang.

No Prov/Kab/Kota No.SK / Perda Tentang

1 Prov. KalbarPerda Prov. Kalbar No. 6 Tahun1998

Pencegahan dan Penanggulangan KebakaranHutan Prov. Kalimantan Barat

2 Prov. KalbarPerda Prov. Kalbar No. 8 Tahun2006

Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Beliandalam Wilayah Prov. Kalimantan Barat

3 Prov. KalbarPergub Prov. Kalbar No. 103Tahun 2009

Prosedur Tetap Mobilisasi Sumberdaya

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diProv. Kalimantan Barat

4 Kab. Pontianak Perda No. 19 Tahun 2001Retribusi Peredaran Hasil Hutan dan Hasil

Hutan Ikutan5 Kab. Sambas Perda No. 13 Tahun 2000 Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan


36/60

36

Ikutan

6 Kab. SekadauKeputusan Bupati Sekadau No. 80Tahun 2009

Penunjukan Kawasan Hutan Kota KabupatenSekadau seluas 15 ha di Desa Gonis TekamKec. Sekadau Hilir

7 Kab. Kubu RayaKeputusan Bupati Kubu Raya No. – Tahun 2011 (Draft)

Kawasan Hutan Kota Kabupaten Kubu Raya

8 Kab. Kubu RayaKeputusan Bupati Kubu Raya

No.112 Tahun 2011

Kawasan Konservasi Di Kecamatan Batu

Ampar Kabupaten Kubu Raya.

9 Kab. Sintang --Rencana Strategis Pembangunan KawasanPerbatasan Kabupaten Sintang dengan NegaraBagian Serawak Malaysia Tahun 2005 -2009

10 Kab. Kapuas HuluKeputusan Bupati Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003

Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu SebagaiKabupaten Konservasi

11 Kab. KetapangKeputusan Bupati Ketapang No.150 Tahun 2004

Penunjukan Hutan Kota Di Desa SukaharjaKecamatan Delta Pawan Kabupaten KetapangSeluas 160 Ha.

12 Kab. Ketapang Keputusan Bupati Ketapang No.326 Tahun 2009

Penunjukan Kawasan Bernilai KonservasiTinggi Bertumbuhan Bakau Alam Di DesaSungai Awan Kanan dan Desa Sungai Awan

Kiri Kecamatan Muara Pawan KabupatenKetapang

13 Kab. KetapangKeputusan Bupati Ketapang No.

30 Tahun 2011

Penunjukan Kawasan Bernilai KonservasiTinggi Sebagai Habitat Orang Hutan, Jenis-

Jenis Primata dan Satwa Liar Lainnya DiDesa Mekar Utama Dan Desa PagarMentimun Kecamatan Kendawangan dan

Kecamatan Matan Hilir Selatan KabupatenKetapang

14 Kota SingkawangKeputusan Walikota Singkawang

No. 124 Tahun 2008

Penunjukan kawasan hutan kota di KotaSingkawang meliputi kawasan Gunung Sari

seluas 150.303 ha dan kawasan Pasir Panjangseluas 381,8 ha

Rekapitulasi kebijakan daerah Kalimantan barat : Sumber BPKH Kalimantan barat 20

Dari kebijakan yang telah telah di buat oleh pemerintah daerah menunjukan bahwa

pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menata daerah masing-masing dimana mulai

dari aspek ekonomi, sosial, dan penataan ruang. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan21.

Komitmen pemerintah daerah melalui peraturan daerah dapat menjadi memperlihatkan

keseriusan pemerintah dalam mengatur daerah. Tetapi hal ini juga menjadi salah satu bagian

yang akan menjadi kelemahan apabila terdapat perbedaan orientasi atau banyak kepentingan

yang tidak berpihak kepada masyarakat. Latarbelakang dalam peraturan tetap mengacu

20

Peraturan daerah yang buat sesuai dengan keadaan daerah masing-masing yang berpedoman pada undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan21

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah


37/60

37

kepada kesejahteraan, tetapi di sisi lain juga peraturan menjadi penghambat atau birokrasi

yang sulit di tempuh bagi masyarakat. Karena beberapa dari kebijakan berorientasi pada

investasi, karena setiap daerah memiliki kewajiban untuk dapat mengembangkan daerah

masing-masing. Apabila pengembangan di setiap daerah tidak sesuai dengan keadaan di

masing-masing daerah maka regulasi yang telah di buat oleh pemerintah daerah akan

menimbulkan konfilk antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan

pemerintah.

E. Model Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Kalimantan barat di berikan

keleluasaan kepada perusahaan maupun masyarakat untuk pengelolaan sendiri. Pemerintah

memberikan kesempatan mengelola sumber daya hutan maupun memanfaatkan hasil hutan

kayu dan non kayu dengan. Beberapa skema pemanfaatan sumber daya hutan yang telah di

tetapkan oleh pemerintah dalam bentuk perorangan, kelompok, masyarakat maupun

perusahaan. Terdapat 6 skema pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di dalam

kawasan hutan yang telah di tetapkan oleh menteri kehutanan serta di akui oleh Indonesia

yaitu:

1. IUPHHK Hutan Alam

IUPHHK Hutan Alam atau yang dahulu disebut sebagai HPH merupakan izin usaha

yang diberikan kepada pemohon untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan

alam pada kawasan hutan produksi. Kegiatan yang diijinkan meliputi pemanenan atau

penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. IUPHHK Hutan Alam diberikan

oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon dengan mempertimbangkan rekomendasi dari

Gubernur. Berdasarkan Data Strategis Kehutanan 2009 (Dep. Kehutanan, 2009),

perkembangan HPH / IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun

1997/1998 sampai dengan 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode


38/60

38

tahun 1997/1998 sampai tahun 2003 dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada

tahun-tahun berikutnya, baik pada jumlah unit usaha maupun luasannya. Jumlah HPH pada

periode 1997-2003 berkurang dari 40 unit menjadi 18 unit dengan luasan berkurang dari

5.089.866 ha menjadi 1.125.400 ha atau tinggal seperempat-nya saja yang tersisa. Penurunan

yang cukup signifikan tersebut terjadi seiring era reformasi dimana banyak HPH yang

gulung tikar dan tidak mampu meneruskan usahanya sehingga pada periode itu diketahui

banyak terjadi PHK secara massal. Peningkatan dan stabilitas IUPHHK kembali muncul

setelah era desentralisasi dimana terjadi beberapa evaluasi terhadap regulasi yang sudah

tidak sesuai lagi serta pemberian peran yang lebih besar kepada daerah. Hingga saat ini,

jumlah IUPHHK Hutan Alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat cenderung stabil baik

dalam jumlah maupun luasannya. Adapun data perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam

sejak tahun 1997 hingga 2009 dapat. Beberapa diantaranya sudah tidak aktif di lapangan,

yaitu sebanyak 11 IUPHHK. Sebagian besar IUPHHK yang sudah tidak aktif ini berada di

Kabupaten Kapuas Hulu.

2. IUPHHK Hutan Tanaman

IUPHHK Hutan Tanaman merupakan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada

kawasan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industry untuk meningkatkan potensi

dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Areal

IUPHHK Hutan Tanaman diutamakan pada areal hutan produksi yang tidak produktif dan

tidak dibebani hak atau ijin lainnya. Berdasarkan Data Strategis Kehutanan 2009 (Dep.

Kehutanan, 2009), perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat

dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2009 cukup stabil, terutama pada periode 1997 hingga

2006, yaitu sebanyak 11 IUPHHK dengan luas sekitar 580.086 ha. Jumlah IUPHHK Hutan

Tanaman melonjak pesat pada periode 2007 hingga 2009 yang meningkat menjadi 28 hingga


39/60

39

20 unit IUPHHK dengan luas terakhir mencapai 1.540.978 ha. Perkembangan IUPHHK

Hutan Tanaman Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2009.

Diantara seluruh perusahaan IUPHHK Hutan Tanaman yang telah memiliki SK Menteri

Kehutanan tersebut, 15 diantaranya sudah tidak aktif dan hanya 10 perusahaan yang aktif.

Dari seluruh perusahaan IUPHHK Hutan Tanaman yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,

sebagian besar berada di Kabupaten Ketapang, yaitu seluas 503.660 ha atau sekitar 32,68%.

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program pemerintah untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap

sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Melalui program HTR ini

diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar

perdagangan kayu. HTR sendiri dialokasikan di hutan produksi yang tidak dibebani oleh

hak. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat diberikan oleh

Menteri Kehutanan berdasarkan permohonan dari perorangan atau koperasi berdasarkan

rekomendasi dari dinas kehutanan setempat. Berdasarkan data dari BPPHP Wilayah X,

hingga saat ini kawasan hutan produksi yang telah dicadangkan Menteri Kehutanan sebagai

areal HTR di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 40.690 ha yang meliputi 4 kabupaten,

yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak, dan Kubu Raya. Namun demikian, hingga saat

ini dari areal yang dicadangkan tersebut belum ada satupun ijin HTR yang telah diterbitkan

karena belum ada pengajuan dan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena minimnya

pengetahuan masyarakat terhadap skema HTR ini sehingga diperlukan sosialisasi kepada

masyarakat serta pendampingan dalam rangka pengajuan ijin HTR ini.

4. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) berdasarkan Kepmenhut No. 31 Tahun 2001 merupakan

hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan


40/60

40

masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan

diselenggarakan dengan berazaskan pengelolaan hutan secara lestari. Di Provinsi

Kalimantan Barat, perkembangan realisasi HKm tidak terjadi setiap tahun. Realisasi HKm

pada luas areal yang cukup besar terjadi pada tahun 2000, yakni seluas 6.731 Ha, sementara

pada tahun-tahun berikutnya tidak begitu luas dan tidak selalu ada.

5. Hutan Desa

Hutan Desa menurut PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008

merupakan hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Munculnya kebijakan tersebut memberikan ruang

bagi masyarakat untuk turut mengelola hutan melalui skema ini. Meski payung hukumya

telah ada, namun implementasi dari hutan desa ini secara teknis diperkirakan tidak mudah,

terkait dengan ketersediaan ruang bagi hutan desa mengingat sebagian besar kawasan hutan

telah memiliki konsesi sendiri. Hal ini berarti bahwa tidak semua masyarakat desa bisa

mengajukan usulan Hutan Desa kepada pemerintah tergantung dari ada atau tidaknya

kawasan hutan yang bisa dimohon di sekitar wilayah desa masingmasing. Di Provinsi

Kalimantan Barat, hingga saat ini belum ada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri

Kehutanan sebagai Hutan Desa. Namun hingga tahun 2010 telah terdapat sejumlah usulan

permohonan Hutan Desa, yaitu di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Hingga saat ini,

usulan-usulan tersebut telah diverifikasi dan sedang menunggu penetapan dari Menteri

Kehutanan.

Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa sebagian areal yang diusulkan tersebut

tumpang tindih, baik dengan ijin IUPHHK Hutan Alam dan HutanTanaman seperti di

Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Sintang, maupun tumpang tindih dengan

pencadangan areal untuk transmigrasi di Kabupaten Ketapang. Sehingga diperkirakan areal


41/60

41

hutan desa yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan nantinya akan berkurang dari areal

yang diusulkan.

6. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan atau lebih dikenal dengan istilah KPH merupakan salah

satu kebijakan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan dengan pengaturan

pewilayahan unit pengelolaan pada kesatuan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan

peruntukannya sehingga dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengembangan areal KPH

sendiri dibedakan sesuai dengan fungsi kawasannya, yaitu kawasan konservasi (KPHK),

hutan lindung (KPHL), dan hutan produksi (KPHP). Secara teknis, pembangunan KPH

sendiri merupakan serangkaian proses untuk menghasilkan wujud riil dari unit pengelolaan

hutan di tingkat tapak, yang tahap-tahapnya meliputi pembentukan unit atau wilayah KPH,

pembentukan institusi pengelola KPH, serta penyusunan rencana pengelolaan KPH.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan telah

menetapkan wilayah KPHP dan KPHL di Provinsi Kalimantan Barat melalui surat

keputusan No. SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 sebanyak 34 unit dengan luas

total 6.973.613 ha yang meliputi 5 unit KPHL seluas 1.372.345 ha dan 29 unit KPHP seluas

5.601.268 ha. Sedangkan untuk kawasan konservasi, Kementerian Kehutanan telah

menetapkan 2 kawasan konservasi, yaitu TN. Gunung Palung dan TN. Danau Sentarum

sebagai KPHK sesuai dengan surat keputusan no. SK.721.Menhut-II/2010 dan SK.

715/Menhut-II/2010, dengan luas 90.000 ha dan 132.000 ha.

Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan pembangunan KPH tersebut serta

mendapatkan perwakilan yang ideal dari KPH yang akan diimplementasikan secara massal,

maka Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten telah

merancang pembentukan KPH Model, yaitu di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas

Hulu. Pembentukan KPH Model ini merupakan strategi bertahap dari Kementerian


42/60

42

Kehutanan dalam pembangunan kelembagaan KPH dan dimaksudkan sebagai stimulan

dalam upaya pembangunan kelembagaan KPH di Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan

KPHP Model di Provinsi Kalimantan Barat telah diinisiasi sejak tahun 2005 melalui

fasilitasi pembentukan KPHP Merakai di Kabupaten Sintang seluas ± 37.653 Ha, yaitu di

Kecamatan Ketungau Tengah yang mencakup wilayah 7 desa, yaitu Desa Wirayuda,

Swadaya, Tanjung Sari, Tirta Karya, Panding Jaya, Wana Bhakti, dan Landui Kedujung.

Secara kelembagaan, di KPHP Merakai juga telah terbentuk lembaga pengelola berupa Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Sintang melalui

Peraturan Daerah No. 62 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010. Pada tahun 2009, KPHP

Merakai ditunjuk sebagai KPHP Model oleh Menteri Kehutanan dengan surat keputusan No.

791/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas 56.893 hektar, dengan rincian 10.420

ha berada di Hutan Lindung (HL) dan 46.473 ha di Hutap Produksi (HP).

7. Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Keberadaan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti penting

tidak hanya bagi masyarakat di sekitarnya, namun juga bagi lingkungan global. Perhatian

terhadap keberadaan dan keberlangsungan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Barat

dari berbagai pihak, baik dari local maupun internasional, diwujudkan dalam bentuk

berbagai kerjasama dengan focus.

kegiatan yang beragam, antara lain bantuan teknis, peningkatan infrastruktur,

pengembangan kapasitas SDM, dan lain-lain. Pengakuan terhadap arti penting kawasan

hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi lingkungan global setidaknya juga terlihat

dari dimasukkannya sebagian wilayah hutan di Kalimantan Barat dalam skema inisiatif

Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo22

yang berupaya mengkonservasi kawasan hutan

serta mendorong pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan di Pulau Kalimantan.

22

Merupakan program inisiatif kerjasama trilateral yang melibatkan Negara-negara yang memiliki kawasanhutan di wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan, yaitu Indonesia - Malaysia - Brunei Darussalam sejak tahun2007


43/60

43

Program Heart of Borneo sendiri merupakan inisiatif kerjasama trilateral yang melibatkan

negara-negara yang memiliki kawasan hutan di wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan,

yaitu Indonesia - Malaysia - Brunei Darussalam. Kerjasama ini dideklarasikan sejak tahun

2007 dan hingga saat ini terus melakukan berbagai kegiatan yang mendukung visi dan misi

kerjasama ini, yaitu konservasi sumberdaya hutan serta pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan. Program kerjasama ini merupakan kerjasama jangka panjang yang setiap

tahun selalu dimonitor melalui trilateral meeting yang secara bergantian digelar di setiap

negara anggota kerjasama.

Selain program Heart of Borneo, hingga saat ini diketahui telah banyak kerjasama

pengelolaan sumberdaya hutan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi,

maupun kabupaten dengan berbagai fokus kerjasama yang berbeda-beda. Sejak tahun 1990,

kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Barat telah dimulai

melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Social Forestry Development Program

(SFDP) yang merupakan kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan GTZ Jerman23

dengan lokasi di Kabupaten Sanggau. Selain itu, terdapat juga kerjasama dengan Uni Eropa

melalui program FLEGT24

yang memberikan dukungan terhadap penegakan hukum dalam

perdagangan hasil hutan serta kerjasama dengan pemerintah Jerman melalui program DED

yang fokus terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam

kebijakan perubahan iklim. Selain kerjasama pengelolaan hutan yang bersifat makro di

tingkat provinsi tersebut, juga terdapat beberapa kerjasama pengelolaan hutan yang bersifat

parsial, terutama pada kawasan konservasi seperti taman nasional. Hingga saat ini, sejumlah

kerjasama telah dilakukan oleh taman nasional di Kalimantan Barat, antara lain TN Gunung

Palung, TN Betung Kerihun, dan TN Danau Sentarum dengan beberapa pihak, baik lokal

23 GTZ (Gesellschaft Technische Zusammenarbeit ) merupakan lembaga Internasional dari Jerman yang bekerja

sama dengan Indonesia untuk konservasi24 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) merupakan program kerja sama antara Indonesia

dengan Uni Eropa untuk melakukan penegakan hukum dan perbaikan dalam bidang tata kelola kehutanan


44/60

44

maupun internasional. Fokus kerjasama yang dilakukan pada umumnya terkait dengan

konservasi spesies serta konservasi hutan pada umumnya seperti pemberantasan illegal

logging dan kebakaran hutan.


45/60

45

BAB III

PENGOLAHAN DATA

A. Analisa Data Pemanfaatan Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat

Pada bagian ini akan dilakukan anailis terhadap data dalam pemanfaatan lahan dan hutan

di Kalimantan barat sebelum dan sesudah penandatanganan Letter of Intent Indonesia dan

Norwegia dalam penurunan emisi karbon yang cukup di kenal dengan REDD+ ( Reducing

Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research)

dengan mempelajari literature-literatur dan referensi yang ada. Sedangkan penelitian

lapangan (field research) dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mencari data dan

informasi serta melihat apa yang menjadi permasalahan dalam penelitan ini. Komunikasi

langsung dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan beberapa pihak seperti dinas

kehutanan, badan lingkungan hidup provinsi Kalimantan barat, serta beberapa pemerhati

lingkungan dari LSM yang berada di Kalimantan barat.

Adapun beberapa subjek yang di jadikan sebagai objek penelitian adalah dinas

kehutanan provinsi Kalimantan barat dan badan lingkungan hidup Kalimantan barat

(BLHD). Selain itu penulis juga mengadakan wawancara dengan beberapa orang yang di

anggap berkompeten dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan rangkuman yang telah

dilakukan oleh peneliti yang dikumpulkan melalui instansi-instansi yang memiliki

wewenang penuh dalam pengelolaan hutan dan lahan. Disini akan dijelaskan perbandingan

jumlah perizinan di sector kehutanan tahun 2008 dengan 2012, disini akan tergambar

bagaimana perkembangan perizinan sebelum dan sesudah di sepakatinya Letter of Intent

Indonesia dan Norwegia dalam penurunan emisi karbon dimana Indonesia memiliki

kewajiban untuk melindungi hutan yang ada di Indonesia. Dapat terlihat disini perkebangan

perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada.


46/60

46

Tabel IPerkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008

No. Nama Perusahaan

IUPHHK

Perijinan

No. SK IUPHHK TanggalLuas Areal

(Ha)

1 PT. Sari Bumi Kusuma SK Menhut No. 58/Menhut-II/2007 22 Feb 2007 75,2002 PT. Batasan SK Menhut No. 416/Menhut-II/2004 19 Okt 2004 49,150

3PT. Harapan Kita

UtamaSK Menhutbun No. 803/Kpts-

VI/1999 30 Sept 1999 40,500

4

PT. Kalimantan Satya

Kencana SK Menhut No. 937/Kpts-VI/1999 14 Okt 1999 49,800

5PT. Wanasokan

Hasilindo SK Menhutbun No. 265/Kpts-II/2000 25 Agust 2000 49,000

6PT. Sinergi Bumi

Lestari SK Menhut No. 559/Menhut-II/2006 29 Des 2006 12,770

7

PT. Bina Ovivipari

Semesta SK Menhut No. 68/Menhut-II/2006 27 Maret 2006 10,100

8PT. Karunia Hutan

LestariSK Menhutbun No. 938/Kpts-

VI/1999 14 Okt 1999 41,700

9PT. Duadja Corporation

II SK Menhut No. 90/Kpts-II/2001 15 Maret 2001 74,860

10 PT. Suka Jaya Makmur SK Menhut No ts 00 29 Des 2000 171,300

11PT. Wana Kayu Batu

Putih SK Menhut No. 163/Menhut-II/2005 7 juni 2005 42,500

12PT. Sewaka Lahan

sentosa SK Menhut No. 236/Menhut-II/2007 4 Juli 2007 34,000

13PT. Bumi Raya Utama

Wood Industries SK Menhut No. 268/Menhut-II/2004 21 Juli 2004 110,500

14PT. Bhakti Dwipa

Kariza SK Menhut No. 423/Menhut-II/2006 15 Agust 2006 11,010

15PT. Karya Rekanan

Bina Bersama SK Menhut No. 263/Menhut-II/2004 21 Juli 2004 43,810

16 PT. Toras Banua Sukses SK Menhut No. 107/Menhut-II/2006 11 April 2006 24,920

Total Luas (Ha) 841,120

Sumber: Dep. Kehutanan (2008), BPPHP X Pontianak (2008)

Tabel II

Perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012

No. Nama Perusahaan

IUPHHK

PerijinanLuas Areal

(Ha) No. SK IUPHHK Tanggal

1 PT. Sari Bumi KusumaSK Menhut No. 58/Menhut-

II/2007 22 Feb 2007 75,200

2 PT. BatasanSK Menhut No. 416/Menhut-

II/2004 19 Okt 2004 49,150

3 CV. Pangkar BegiliSK. Menhut No. 395/Menhut-

II/2007 27 Nov 2007 30,195

4 PT. Harapan Kita UtamaSK Menhutbun No. 803/Kpts-

VI/1999 30 Sept 1999 40,500

5PT. Kusuma Atlas

Timber SK Menhut 843/Kpts-VI/1992 26 Agustus 1992 45,300

6PT. Kalimantan Satya

Kencana SK Menhut No. 937/Kpts-VI/1999 14 Okt 1999 49,800

7PT. Wanasokan

HasilindoSK Menhutbun No. 265/Kpts-

II/2000 25 Agust 2000 49,000

8PT. Sinergi Bumi

LestariSK Menhut No. 559/Menhut-

II/2006 29 Des 2006 12,770

9

PT. Bina Ovivipari

Semesta

SK Menhut No. 68/Menhut-

II/2006 27 Maret 2006 10,100

10 PT. Kandelia AlamSK Menhut SK.249/Menhut-

II/2008 24 Jun 2008 1

skripsi implementasi loi revisi 3

Documents