BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan

kecil mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudera-samudera yang

luas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua

benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Wilayah laut NKRI diperkirakan,

mencapai 5,8 juta km² atau kurang lebih 75 % dari total luas wilayah. Kawasan

laut tersebut terdiri dari perairan laut wilayah (teritorial) 0,8 % juta km², perairan

laut nusantara (kepulauan) 2,3 juta km², dan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif

2,7 juta km². Posisi geografis Indonesia yang strategis, memiliki 3 (tiga) Alur

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu selat malaka, selat lombok, dan selat

sunda.

Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan

kepulauan, dan perairan pedalaman.1 Mengenai laut teritorial, pada tahun 1982

telah dilahirkan kesepakatan bersama baik oleh Negara pantai maupun tidak

berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut. Kesepakatan yang

dituangkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982

(United Nation Convention on the Law of the Sea) tersebut telah diratifikasi oleh

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention

on the Law of the Sea.Oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tersebut,

laut territorial (territorial sea) yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 32,

dimana kekuasaan atas laut teritorial diperlukan untuk kepentingan keamanan

negara pantai. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pantai (coastal state)

mempunyai kedaulatan atas laut territorial, perairan pedalaman (internal waters)

dan perairan kepulauannya. Namun, kedaulatan di laut territorial dan perairan

kepulauan tersebut dibatasi berlakunya oleh hak lintas damai (innocent passage).2

1Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia, UU No.6 tahun 1996, LN No. 73 tahun 1996, TLN No. 3647.ps.32K. Martono, Diktat Perkuliahan Hukum Internasional, (Jakarta, 1994), hal 93

1

Sebagai suatu negara kepulauan dan merupakan jalur pelayaran

internasional terutama dari Eropa, Timur Tengah ke Pasifik atau sebaliknya,

menyebabkan perairan Indonesia dan bagian lautan lainnya yang berada dalam

yurisdiksi nasional Indonesia menjadi lalu lintas pelayaran yang cukup padat dan

strategis. sejalan dengan ramainya lalu lintas pelayaran tersebut, kemungkinan

terjadinya tindakan pelanggaran maupun tindak pidana di laut yang tidak dapat

dihindari, baik di dalam perairan yurisdiksi, maupun di laut bebas yang

berbatasan dengan Indonesia.

Meningkatnya bentuk pelanggaran maupun tindak pidana di laut juga

merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat cita-cita pembangunan

nasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, diperlukan

langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan

keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan

kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pencegahan maupun pemberantasan

tindak pidana di laut, merupakan pemasalahan umum, baik bagi pemerintah

maupun bagi warga masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai langkah dan

cara dari yang paling lunak hingga pada cara yang paling terkeras untuk

mengatasi masalah ini sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Akan tetapi, di dalam praktek pengalaman yang membuktikan bahwa

penindakan yang terlalu cepat dan kurang tepat sering mengakibatkan hambatan

dalam mengungkap pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Begitu juga

dengan praktek peradilan in absentia, yang juga belum merupakan obat mujarab

dalam menurunkan tingkat pelanggaran maupun tindak pidana di laut pada

umumnya.

Untuk menghadapi permasalahan ini, maka sesuai amanat UU RI No.6

tahun 1996 tentang Perairan, pasal 24 ayat (3) : “ Apabila diperlukan, untuk

pelaksanaan penegakan hukum, dapat dibentuk suatu Badan Kordinasi yang

ditetapkan dengan Keppres”. Dari ketentuan tersebut maka dibentuklah suatu

Badan Kordinasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Perpres No.81 Tahun 2005

Tanggal 29 Desember 2005 yaitu tentang Badan Kordinasi Keamanan Laut.

2

Keberadaan Badan Kordinasi keamanan Laut selain diharapkan dapat berperan

dalam menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran maupun tindak

pidana di laut pada umumnya, selain itu dengan keberadaan Badan Kordinasi ini

merupakan jawaban atas belum adanya instansi yang merupakan National

Security Committee, yang mana merupakan persyaratan bagi implementasi

konvensi internasional ISPS Code (Solas Amandement 2002, Chapter XI-2).

Pembentukan Badan Kordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)

bertujuan untuk memantapkan koordinasi antar aparat-aparat pemerintah yang

terlibat dalam penegakan hukum di laut. dimana Badan Kordinasi Keamanan Laut

bertanggung jawab terhadap masalah keamanan yang berhubungan dengan

pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi dilaut seperti pembajakan,

pencurian ikan oleh kapal asing, populasi pencemaran dan pelanggaran wilayah.

Sebagai badan penegak kedulatan dan hukum ia berbeda dari TNI

Angkatan Laut, bahwa yang tersebut belakangan ini berfungsi melakukan tugas

pertahanan (terhadap serangan terbuka dari luar) sedangkan Badan Kordinasi

Keamanan Laut adalah penegak keamanan dalam negeri sebagai fungsi

pelaksanaan kedaulatan dan hukum yang terbatas pada gangguan keamanan dan

ketertiban yang bukan merupakan serangan terbuka (oleh negara lain) dari luar.3

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bakorkamla menyelenggarakan

fungsi mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi

keamanan laut termasuk di dalamnya penindakan pelanggaran hukum. Rupanya

koordinasi pelaksanaan kegiatan operasi militer keamanan laut secara terpadu

termasuk di dalamnya penindakan pelanggaran hukum (penegakan hukum di

laut). Pada hal secara khusus penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh

instansi sektoral (TNI-AL) telah berjalan dengan lama sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan aturannya.

Namun, bagaimanapun juga pada akhirnya yang bertanggung jawab atas

keamanan di laut adalah TNI Angkatan Laut, sehingga dalam hal tugas-tugas

keamanan laut (KAMLA) yang dilakukan oleh satuan bukan TNI Angkatan Laut

pun paling sedikitnya koordinasi harus ada pada TNI Angkatan Laut.

3Mochtar Kusumaatmaja, Bunga Rampai Hukum Laut, (Bandung Bina Cipta, 1978), hal. 3

3

Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) Negara

atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan,

perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di

laut. Oleh karena itu, agenda pengamanan laut Indonesia yang komprehensif dan

terpadu merupakan suatu keharusan. Untuk dapat mewujudkan kondisi keamanan

di laut, diperlukan adanya upaya penegakan kedaulatan negara dan penegakan

hukum di wilayah perairan Indonesia. Namun, pelaksanaan penegakan kedaulatan

negara di wilayah perairan Indonesia tersebut belum diimplementasikan secara

maksimal dan menyeluruh mengingat masih adanya beberapa hal yang perlu

dibenahi secepat mungkin sehingga tidak akan berdampak kepada pelaksanaan

penegakan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia itu sendiri.

Didasari atas timbulnya masalah tersebut maka penulis memandang perlu

untuk mengadakan penulisan dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERANAN

BADAN KORDINASI KEAMANAN LAUT DAN HUBUNGANNYA

DENGAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENANGANAN KASUS

TINDAK PIDANA DI LAUT”.

B. Indentifikasi Masalah

1. Pembatasan Masalah

Adapun ruang lingkup dalam penulisan Skripsi ini penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai ketentuan-ketentuan hukum

laut baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional

yang berkaitan dengan pengaturan laut teritorial dan perairan. Dan terutama

yang berkaitan dengan pengaturan pertahanan, keamanan negara dan keutuhan

wilayah. hal ini dilakukan agar dalam pembahasan yang akan dibahas tidak

melebar.

2. Perumusan Masalah

a. Bagaimanakah peranan Badan Kordinasi Keamanan Laut dalam menjalankan

penegakan kedaulatan dan hukum di laut ?

4

b. Bagaimanakah hubungan Badan Kordinasi Keamanan Laut dengan TNI

Angkatan Laut dalam penanganan kasus tindak pidana di laut ?

c. Bagaimanakah prosedur penyelesaian kasus tindak pidana laut di Indonesia ?

d. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pertahanan dan keamanan

negara ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan atas rumusan masalah-masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Kordinasi Keamanan Laut

dalam menjalankan penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

2. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan Badan kordinasi Keamanan Laut

dengan TNI Angkatan Laut dalam menangani kasus tindak pidana di laut.

3. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam mengenai prosedur

penyelesaian kasus tindak pidana laut.

4. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam pengkajian mengenai

pertahanan dan keamanan Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan

pemikiran yang dapat menambah wawasan kita untuk memahami ketentuan-

ketentuan hukum laut yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan kedaulatan

dan hukum di laut baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum

internasional yang melibatkan peranan Badan Kordinasi Keamanan laut sebagai

badan penegak kedaulatan dan hukum di laut serta hubungannya dengan TNI

Angkatan Laut di dalamnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

5

Perairan Nasional (National waters) adalah yang berada di bawah

kedaulatan nasional dan mencakup laut wilayah dan perairan pedalaman.4

Laut wilayah (territorial sea) merupakan :

a.Bagian dari perairan nasional, berupa suatu jalur laut yang terletak

sepanjang pantai dan ada disebelah luar (di sisi laut) dari garis pangkal

dan yang dibatasi oleh batas luar (outer limit) laut wilayah.

b. Bagian dari perairan nasional berupa suatu jalur laut disepanjang

pantai yang terletak antara garis pangkal dan garis batas luar (outer

limit) laut territorial.5

Kedaulatan menurut Jean Bodin merupakan kekuasaan tertinggi dalam

suatu negara untuk menentukan hukum dalam Negara tersebut dan sifatnya

tunggal, asli, abadi serta tidak dapat dibagi-bagi.

Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas

laut menimbulkan beberapa teori salah satunya adalah teori yang diajukan

oleh JL Pontanus yang merupakan kompromi antara teori “mare clausum”

(laut tertutup) dengan “mare liberium” (laut terbuka) dengan membagi laut

dalam dua bagian yakni laut yang berdekatan dengan pantai (adjacent sea)

yang dapat jatuh dibawah kepemilikan atau kedaulatan Negara pantai.

Sedangkan di luar itu lautan bersifat bebas. Dengan teorinya itu Pontanus

dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya daripada konsepsi laut territorial

yang kita kenal dalam hukum laut sekarang.

Suatu Negara mempunyai kedaulatan yang penuh dalam perairan

teritorialnya dan dapat menyelenggarakan serta menjalankan tindakan-

tindakan seperlunya untuk menjamin antara lain :

a.Pertahanan keselamatan Negara terhadap gangguan/serangan dari luar

b. Pengawasan atas keluar-masuknya orang asing (imigrasi)

c.Penyelenggaraan peraturan fiscal (bea & cukai)

d. Pekerjaan di lapangan kesehatan (karantina)

e.Kepentingan perikanan

f. Pertambangan dan hasil-hasil alam lainnya

4Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Laut Internasional, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 3175Moctar Kusumaatmaja, Ibid., hal 317

6

Badan Kordinasi Keamanan Laut menurut Mochtar Kusumaatmaja

merupakan penegak keamanan dalam negeri sebagai fungsi pelaksanaan

kedaulatan dan hukum yang terbatas pada gangguan keamanan dan ketertiban

yang bukan merupakan serangan terbuka (oleh negara lain) dari luar.

Kedaulatan dalam wilayah perairan Indonesia salah satunya dilaksanakan

oleh Badan Kordinasi Keamanan Laut sebagai fungsi keamanan laut

(constabulary function), sedangkan fungsi utama sebagai komponen utama

pertahanan laut dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut sebagai fungsi

pertahanan laut (defense function).

2. Kerangka Konseptual

Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi

Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab,

Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa

Agung No. Kep/B/45/XII/1972. SK. 901/M?1972. Kep. 779/M/1972.

J.S.B/72/1. Kep. 085/J.A/12/1972. maka pada tahun 2003 melalui Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05 / Menko /

Polkam / 2 / 2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan

Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Melalui serangkaian seminar dan

rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka

ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan

Koordinasi Keamanan Laut ( BAKORKAMLA ).6

Dasar hukum pelaksanaan pembentukan kelembagaan Bakorkamla

berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ketentuan Pasal 24 ayat (3)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional (LN RI Tahun

1996 No. 73, TLN RI No. 3647). Pasal 23 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996

Menentukan: "Apabila diperlukan, untuk meningkatkan pemanfaatan,

pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Perairan Indonesia

sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi

6Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menhub, Menkeu, Menkeh, Dan Jagung, psl.4

7

yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".7

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai karakter dari lembaga

Bakorkamla dapat dilihat dari Bab II (Kedudukan, tugas, dan fungsi)

Bakorkamla yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

Peraturan Presiden No.81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan

Laut, sebass Laut, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut

Bakorkamla, adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden".

Pasal 3 Per Pres No. 81 Tahun 2005 Menentukan: "Bakorkamla mempunyai

tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

operasi keamanan laut secara terpadu".

Pasal 4 Per Pres No. 81 Tahun 2005 Menentukan: "Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bakorkamla menyelenggarakan

fungsi" :

a.Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;

b.Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang

meliputi kegiatan penja-gaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan

pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas

masyarakat dan peme-rintah di wilayah Perairan Indonesia;

c.Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara

terpadu.8

Selanjutnya mengenai tugas pokok TNI AL yang telah dirumuskan secara

tegas di dalam ketentuan Pasal 9 berikut Penjelasannya Undang-Undang No.

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut :

a.melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

b.menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi

nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional

7Republik Indonesia, Ibid.,psl. 238 Peraturan Presiden No. 81 tahun 2005 tenteng Badan Kordinasi Keamanan Laut, psl 4.

8

yang telah diratifikasi;

c.melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung

kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

d.melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan

matra laut;

e. melaksanakan pemberdayaan wilayah per-tahanan laut.9

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan

data yang selengkap-lengkapnya agar dapat mengemukakan hal yang sebenarnya.

Oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data secara melalui wawancara

langsung dari pihak yang terkait yaitu dari Anggota Badan Kordinasi

Keamanan Laut.

2. Penelitian Kepustakaan (library Research).

Dalam mengumpulkan data, penulis memperoleh data tidak hanya

mengacu pada penelitian lapangan saja, akan tetapi penulis juga

memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan catatan kuliah.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data-data dalam penelitian ini agar

menjadi lengkap, maka kami melakukan pengumpulan data dari berbagai

perpustakaan, lembaga-lembaga yang terkait dengan objek penelitian yang

berlokasi di Jakarta, serta waktu yang diperlukan untuk penulisan ini serta

menyusun penelitian ini memerlukan waktu selama 4 bulan.

9Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 tahun 2004.psl 9

9

DAFTAR PUSTAKA

Martono, K. Diktat Perkuliahan Hukum Internasional, Jakarta, 1994.

Kusumaatmaja, Mochtar, Bunga Rampai Hukum Laut, Bandung: Bina Cipta, 1978

Kusumaatmaja, Mochtar, Hukum Laut Internasional, Bandung: Bina Cipta. 1986

-------, Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia. UU No.6 tahun 1996 LN No.73

tahun 1996. TLN No.3647

10

-------, Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 tahun 2004

-------, Peraturan Presiden Tentang Badan Kordinasi Keamanan Laut, Per-Pres No.81

tahun 2005

11