ske b kel 4kl

LAPORAN TUTORIALKASUS SKENARIO B

Tutorial 4

1. Wika Hindria R (70 2010 001)2. Maulana Iskandar Dinata (70 2010 008)3. Deden Siswanto (70 2010 006)4. Heni Ayu Purnama (70 2010 037)5.Reci Mardatillah (70 2010 041)6.Rani (70 2010 024)7.Muhammad Merlinnandoe (70 2010 015)8. Winda Rolita Firda (70 2010 043)9. Octia Yudiantin (70 2010 048)10. Ririn Amelia Oktariani (70 2010 029)

FAKULTAS KEDOKTERANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANGJalan Jenderal Ahmad Yani Talang Banten Kampus-B

13 Ulu Telp. 0711-7780788PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tutorial yang berjudul “Laporan Tutorial

Kasus Skenario B” sebagai tugas kompetensi kelompok. Shalawat serta salam senantiasa

tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga,

sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa laporan tutorial ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa

mendatang.

Dalam penyelesaian laporan tutorial ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan

dan saran. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih

kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberi kehidupan dengan sejuknya keimanan.

2. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan materil maupun spiritual.

3. dr.H. Hibsah Ridwan , M.Sc, selaku tutor kelompok 4

4. Teman-teman seperjuangan

5. Semua pihak yang membantu penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala amal perbuatan kepada semua

orang yang telah mendukung penulis, dan semoga laporan turotial ini bermanfaat bagi kita

serta perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Amin.

Palembang, September 2010

Penulis

Copyright © FK UMP ‘10

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................................... 1

Kata Pengantar............................................................................................................... 2

Daftar Isi......................................................................................................................... 3

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang................................................................................. 4

1.2 Maksud dan Tujuan......................................................................... 4

BAB II : Pembahasan

2.1 Data Tutorial.................................................................................... 5

2.2 Skenario........................................................................................... 5

2.3 Data Seven Jump............................................................................. 6

2.3.1 Klarifikasi Istilah-Istilah...................................................... 6

2.3.2 Identifikasi Permasalahan.................................................... 7

2.3.3 Analisis Masalah.................................................................. 7

2.3.4 Kerangka konsep.................................................................. 9

2.3.5 Hipotesis.............................................................................. 10

2.3.6 Learning Issue...................................................................... 11

2.3.7 Sintesis.................................................................................. 12

DAFTAR PUSTAKA


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Blok Etika, Hukum dan Komunikasi Medik adalah blok kedua pada semester 1

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini dilaksanakan tutorial studi kasus sebagai bahan

pembelajaran untuk tutorial. Penulis kali ini memaparkan kasus yang diberikan

mengenai mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem

pembelajaran di FK-UMP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan tutorial studi kasus ini, yaitu :

1. Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari system

pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Palembang.

2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode

analisis dan pembelajaran diskusi kelompok.

3. Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Data Tutorial

TUTORIAL SKENARIO B

Tutor : dr. H. Hibsah Ridwan , M.Sc

Moderator : Deden Siswanto

Sekretaris meja : Rani

Sekretaris papan : Heni Ayu Purnama

Waktu : Selasa, 10 November 2010

Rule tutorial : 1. Alat komunikasi boleh diaktifkan tetapi harus di silent.

2. Semua anggota tutorial harus mengeluarkan pendapat.

3. Boleh membawa makanan dan minuman pada saat proses

tutorial berlangsung.

4. Mengacungkan tangan bila ingin berbicara.

2.2. Skenario Kasus

Dokter Anyar baru selesai yusidium dan menerima ijazah dokter bulan lalu, saat ini dia sedang dalam proses mengurus surat tanda registrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia sebagai persyaratan untuk mendapat surat izin praktek dari Dinas Kesehatan Kota setempat. Namun saat ini dia sudah bekerja sebagai dokter honorer poli kebidanan di RS khusus Ibu dan Anak “Bunda Mulia Husada” di kota Palembang. Keluarga dr. Anyar, sebagai wakil direktur di RS tersebut meminta dia belerja disana, dan dr. Anyar menerima usul tersebut dengan pertimbangan daripada menganggur sambil menunggu STR selesai.

Suatu waktu dr. Anyar melakukan pemasangan implant(susuk) KB pada seorang wanita di RS tersebut, padahal dr. Anyar belum pernah dilatih khusus tentang tekhnik pemasangan implant, namun karena pernah melihat bidan memasang implant ke pasien dan prinsipnya sama dengan tekhnik pemasangan infus, maka dia berani malakukannya. Seminggu kemudian pasien dating kembali karena terjadi pembengkakan dan nyeri ditempat pemasangan implent. Pasien


melihat tetangga yang pernah di implent tidak mengalami hal yang serupa, sehingga ia menuntut pihak Rumah Sakit membayar ganti rugi.

2.3 Data Seven Jump

2.3.1 Klarifikasi Istilah-Istilah

1. Yusidium : Suatu keputusan dimana mahasiswa telah memenuhi berbagai persyaratan akademik dan administrative.

2. Konsil Kedokteran Indonesia: Suatu badan otonom, mandiri,nonstructural, dan bersifat independent tang terdiri atas Konsil Kedokteran dan konsil Kedokteran Gigi.

3. Surat Tanda Resgitrasi : Surat yang menunjukkan bahwa sesuatu telah terdaftar.

4. Honorer : Pegawai yang belum memiliki gaji tetap.

5. Poli Bidan : Balai pengobatan rawat khusus untuk menolong dan merawat dalam bidang kandungan.

6. Implant : salah satu alat kontrasepsi yang ditanamkan pada suatu bagian pada lengan.

7. Bidan : Wanita yang mendapat pelajaran khusus untuk menolong atau merawat orang mengandung atau melahirkan.

8. Infus : Ppenyuntiksn cairan terapiutik yang lambat selain dari darah karena penyakit.

9. Pembengkakan : bagian tubuh yang membesar karena penyakit.

10.Nyeri : Sakit pada salah satu bagian tubuh.


2.3.2 Identifikasi Masalah

I. dr. Anyar sudah bekerja sebagai dokter honorer, padahal ia belum mendapat surat izin praktek dari Dinas Kesehatan kota setempat.

II. Wakil direktur, Rumah Sakit Bunda Mulia Husada merekrut dokter yang belum memiliki Surat Izin Praktek untuk bekerja.

III. dr. Anyar melakukan pemasangan implant, padahal ia belum pernah di latih khusus tentang tekhnik pemasangan implant.

IV. Pasien menuntut Rumah Sakit karena terjadi pembengkakan dan nyeri (komplikasi) akibat pemasangan implant.

2.3.3 Analisis Permasalahan

1.a. Apakah tindakan dr. Anyar bias dibenarkan?b. Apa yang dimaksud dengan surat izin praktek ?c. Siapa yang mengeluarkan Surat Izin Praktek?d. Apa saja syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktek?e. Bagaimana aturan dalam mengeluarkan Surat Izin Praktek?f. Bagaimana Prosedur pembuatan Surat Izin Praktek?g. Mengapa seorang dokter membutuhkan Surat Izin Praktek?h. Apa sanksi yang di berikan pada perbuatan dokter Anyar?

2.a. Apa saja yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi?b. Apa saja syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi?c. Siapa yang mengeluarkan Surat Tanda Registrasi?d. Bagaimana prosedur pembuatan Surat tanda registrasi?e. Apakah tindakan RS tersebut dapat dibenarkan?f. Mengapa seorang dokter membutuhkan Surat Tanda Registrasi?g. Bagaimana aturan dalam pengeluaran Surat Tanda Registrasi?h. Apa sanksi yang dapat diberikan pada wakil direktur RS tersebut apabila

melakukan pelanggaran peraturan?


3.a. Apakah pemasangan implant sesuai dengan standar kompetensi dokter umum?

b. Apakah tindakan dr. Anyar melanggar Standar Operasional Prosedur?c. Apakah tindakan dr. Anyar melanggar sumpah Hippocrates dan sumpah

dokter?d. Apakah tindakan dokter Anyar telahmenjalankan KODEKI?e. Bagaimana tekhnik pemasangan implant?f.Bagaimana pandangan Islam mengenai tindakan dr. Anyar?g. Bagaimana pandangan islam mengenai kb?

4.a. Apakah pasien berhak menuntut pihak Rumah Sakit?b. Bagaimana prosedur senketa medik dan cara penuntutan Rumah Sakit?c.Apa saja kewajiban Rumah Sakit?d. Bagaimana cara Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap pasien?e.Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang seharusnya di lakukan

Rumah Sakit?


2.3.4 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang pertama

Kerangka Konsep yang kedua


merekrut dokter yang belum meiliki Surat Izin

Praktek

Rumah Sakit melanggar Undang-Undang Praktik

Kedokteran

Undang-undang Rumah Sakit

Kewajiban Rumah Sakit

Dokter tidak Kompeten

terjadi komplikasi

Pasien menuntut Rumah Sakit

KODEKI

UUPK

Sumpah Hippokrates

Pandangan Islam

Kompetensi dokter umum(SKKI)

Standar Operasional Prosedur

Hak PasienSengketa Medik

2.3.5 Hipotesis

Hipotesis yang pertamaRumah sakit melanggar UUPK ( Undang-undang Praktik Kedokteran) karena merekrut dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi.

Hipotesis yang keduaPasien yang mengalami komplikasi menuntut Rumah Sakit karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kompetensinya.


2.3.6 Learning Issue

Pokok Masalah

I Know I don’t know What I have to prove

How I will Learn

UUPK (Undang-

undang Praktek kedokteran)

Nomor dan tahun

pengeluaran undang-undang

pasal-pasal yang terkait dalam

skenario kasus

Penjelasan isi pasal

Text book,Internet

UU Kesehatan Nomor dan tahun

pengeluaran


skenario kasusStandar

Operasional Prosedur

Definisi

Tata cara pembuatan

STR dan SIP

Definisi STR dan SIP


skenario kasus

UU Rumah Sakit


skenario kasus

Standar Kompetensi

dokter Umum

Area kompetensi

Text Book,Internet

Prosedur Sengketa

Medis

Cara penyelesaian dan

jalur apa yang digunakan

Prosedur pelaporan dan penyelesaian

sengketa medikHak Pasien dan

kewajiban Rumah Sakit

Pasal-pasal Point-point dari hak pasien.

KODEKI dan Sumpah

Hippokrates

Lafal dan isi sumpah


Pandangan Islam

mengenai KB

Secara umum bagaimana

pandangan islam terhadap KB

Nama ayat-ayat Al-Quran dan hadist tentang

KB

Isi surat penjabaran isi

hadist

2.3.7 Sintesa

2.3.7.1 Jawaban dari Analisis masalah

1.a.Tindakan dr. Anyar tidak dapat dibenarkan (berdasarkan UUPK pasal 36 dan UURS pasal 13 ayat 1).

b.Yang dimaksud dengan Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan(berdasarkan UUPK pasal 1 point 7).

c.Yang mengeluarkan Surat Izin Praktek adalah Pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan(berdasarkan UUPK pasal 37 ayat 1).

d.Syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktek adalah (berdasarkan UUPK pasal 38 ayat 1, Permenkes RI no.502 tahun 2007) Permohonan izin dari yang bersangkutan. fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang

diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yang masih berlaku.

surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan saranapelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

surat rekomendasi dan organisasi profesi, sesuai tempat praktik; pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua)

lembar. Surat izin dari pimpinan instansi atau sarana pelayanan kesehatan dimana dokter

dan dokter gigi dimaksud bekerja(khusus bagi Dokter dan Dokter gigi yang bekerja di srana pelayanan kesehatan Pemerintah atau di tunjuk Pemerintah).

e. Aturan dalam mengeluarkan Surat Izin Praktek adalah (berdasarkan Peraturan Pemerintah no.1 pasal 7 tahun 1988)


f. Prosedur pembuatan Surat Izin Praktek adalah (berdasarkan Permenkes 916/Menkes/peraturan/VII/1997 dan Perda no.15 tahun 2001) Persyaratan permohonan lengkap yang disampaikan pada bagian permohonan

lengkap disampaikan ke Bagian Umum Dinas Kesehatan Setelah dikoreksi, diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Mengikuti Uji kompetensi Dokter dan Dokter gigi Setelah mendapat persetujuan perizinan di proses.

g.Seorang dokter memerlukan SIP karena (berdasarkan UUPK pasal 36 tahun 2010) setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.

h.Sanksi yang diberikan pada dokter Anyar jika melanggar peraturan adalah(berdasarkan UUPK no. 29 pasal 76 ayat 1) Setiap dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaiman dimaksud(dalam pasal 36) dipidana dengan pidana paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000(seratus juta rupiah)

2.a.Yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi adalah(berdasarkan UUPK no.29 tahun 2004 pasal 1 point 10) Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada dokter atau dokter gigi yang telah di registrasi.

b.Syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi adalah( UUPK pasal 29 ayat3 dan Konsil Kedokteran Indonesia no.1 mengenai Tata cara registrasi dokter dan dokter gigi) memiliki ijazah dokter,dokter spesialis,dokter gigi atau dokter gigi spesialis Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dokter atau janji dokter

atau dokter gigi. memilik surat keterangan sehat fisik dan mental mengikuti uji kompetensi dokter atau dokter gigi memiliki serifikat kompetensi dokter atau dokter gigi membuat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan etik profesi.

c. Yang mengeluarkan Surat Tanda Registrasi adalah (berdasarkan pasal 29 ayat 2 tahun 2004) di terbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

d. Prosedur pembuatan Surat Tanda Registrasi adalah (berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia sesuai UU no. 29 tahun 2004 dan UU kesehatan no 36 tahun 2009) mengisi dan menandatangani boring form 1a dan boring form 1b Fotokopi ijazah yang dilegalisir asli oleh dekan FK/FKG atau wakil dekan

FK/FKG


Fotokopi sertifikat kompetensi yang dikeluarkaoleh kolegium terkait dan dilegalisir asli oleh kolegium terkait.

Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4(empat) lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2(dua) lembar.

Melampirkan surat keterangan sehat fisik dan mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki surat izin praktek (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa.

Melampirkan surat pernyataan bahwa telah mengucap sumpah/janji dokter/dokter gigi atau fotokopi surat bukti sumpah/janji dokter/dokter gigi.

Menyerahkan bukti asli pembayaran biaya registrasike rekening konsil kedokteran Indonesia sesuai dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tentang penetapan besaran biaya registrasi dokter/dokter gigi.

e.Tindakan RS tersebut tidak dapat dibenarkan(berdasarkan UUPK pasal 42 tahun 2004)

f. Seorang membutuhkan Surat Tanda Registrasi karena(berdasarkan UUPK pasal 35 ayat 1 tahun 2004 dan pasal 29 ayat 1) memiliki wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

g.Aturan dalam pengeluaran Surat Tanda Registrasi adalah(berdasarkan UUPK pasal 29 ayat 2 tahun2004) Surat Tanda Registrasi berlaku selama 5(lima) tahun dan di registrasi ulang setiap

5(lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan . Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dalam melakukan registrasi ulang harus

mendengarkan pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga

registrasi dokter.

h. Sanksi yang diberikan pada Rumah Sakit jika melanggar peraturan adalah(berdasarkan UUPK pasal 80 ayat 1 dan 2) setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang belum memiliki surat izin praktik dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00(Tiga Ratus Juta Rupiah) selain itu ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

3.a.Pemasangan Implant yang dilakukan dr. Anyar tidak sesuai dengan standar kompetensi dokter Umum(berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia), seharusnya tindakan tepat


yang dilakukan dokter Anyar adalah merujuk ke teman sejawat lain sesuai dengan Standar pelayanan medis.

b.Ya melanggar, karena tidak sesuai dengan indicator-indikator klinis.

c. Ya, tindakan dokter Anyar melanggar Sumpah Hippokrates serta Sumpah dokter pada point pertama yaitu merugikan pasien.

d. Tidak, karena tindakan dokter Anyar sangat tidak sesuai dengan KODEKI terutama pada pasal 7a(seorang dokter harus memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai kasih saying serta penghormatan atas martabat manusia.

e. Tekhnik pemasangan implant adalah dengan cara dua kapsul tipis, fleksibel berisi levonorgestrel (LNG) yang disisipkan di bawah kulit lengan atas seorang wanita.

f.Pandangan Islam mengenai tindakan dr. Anyar adalah(berdasarkan Hadist R.Abu Daud) Tindakan dokter Anyar tidak sesuai kompetensi yang dimilikinya sehingga Ia harus mengganti rugi atas perbuatan yang telah di lakukannya.

g.Pandangan Islam mengenai Tindakan KB adalah :

Q.S. Al-Baqarah : 185

185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di


bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Q.S. Al-Baqarah : 195

195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Q.S. Huud : 6

6. dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Q.S. Al-Israa’ : 31

31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Jadi, baik buruknya dalam pelaksanaan Kb tergantung pada alasan melakukan hal tersebut. Apabila suatu keluarga melakukan KB dengan alasan takut miskin maka haramlah tindakan KB yang mereka lakukan, sebaliknya apabila melakukan tindakan KB bukan alasan seperti di atas maka halal tindakan KB yang mereka lakukan.

4.a.Ya, pasien dalam kasus di atas berhak melakukan tindakan tuntutan(berdasarkan UU kesehatan pasal 58 ayat 1 dan UUPK pasal 32 point Q)

b.Prosedur sengketa medic serta penuntutan Rumah Sakit adalah(berdasarkan UUPK pasal 66) dapat mengadukan secara tertulis pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Selain itu dalam proses pengaduan bias berupa Perdata yang prosesnya di awali Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sedangkan pada Pidana prosesnya bias berupa negosiasi, legalisasi, ataupun Mediasi.


c.Kewajiban Rumah Sakit antara lain(Berdasarkan KODERSI pasal 9-12 tahun 2000) diharuskan mengindahkan hak-hak pasien, selalu meminta persetujuan Inform Consern sebelum melakukan tindakan medis, melindungi pasien dalam penyalahgunaan tekhnologi medis.

d.Cara Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap pasien adalah(UURI no.5 tahun 2009 pasal 28 ayat 8)

e.Standar Operasional Prosedur yang seharusnya di lakukan Rumah Sakit adalah(berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.67 Tahun 2004)menjalankan semua petunjuk operasional yang biasa dilakukan .

2.3.7.2 Penjabaran Learning Issue.

UUPK(Undang-undang Praktik Kedokteran)Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja,

melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.

Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract), yang memberi hak kepada masyarakat profesi untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan etik dan standar. Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas – termasuk klien. Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.

Membangun kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagai dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.


Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar penyelanggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

7. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

8. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.

10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang


diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Pasal 3Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada pasien;b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter

dan dokter gigi; danc. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Pasal 41.Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

2.Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 6Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan,

serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Pasal 71.Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; danc.melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang

dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.2.Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan


kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Pasal 8Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil KedokteranIndonesia mempunyai wewenang :

a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan

etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dang. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh

organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERANDAN KEDOKTERAN GIGI

Pasal 26(1) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi

disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.(2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a.untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan

b.untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.

(3) Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

(4) Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGIPasal 27

Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 28(1)Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan

pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.

(2)Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGIPasal 29

(1)Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.

(2)Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

(3)Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;d. memiliki sertifikat kompetensi; dane. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.(4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5

(lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.

(5) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.

(6) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.


Pasal 30(1)Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran

di Indonesia harus dilakukan evaluasi.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a.kesahan ijazah;b.kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat

keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;c.mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dane. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.(3) Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

(4) Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 33Surat tanda registrasi tidak berlaku karena :

a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;c. atas permintaan yang bersangkutan;d. yang bersangkutan meninggal dunia; ataue. dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi

sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 35(1)Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

a. mewawancarai pasien;b. memeriksa fisik dan mental pasien;c. menentukan pemeriksaan penunjang;d. menegakkan diagnosis;e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;


g. menulis resep obat dan alat kesehatan;h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; danj. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil

yang tidak ada apotek.(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur

dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesiawajib memiliki surat izin praktik.

Pasal 37(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan olehpejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktikkedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 38(1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,dokter atau dokter gigi harus :

a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;

b. mempunyai tempat praktik; danc. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

(2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; danb. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan PraktikPasal 39


Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 40(1) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus

membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.(2) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter

atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik.

Pasal 41(1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan

praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.

Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi

yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 43Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pemberian PelayananStandar PelayananPasal 44(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti

standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan

strata sarana pelayanan kesehatan.


(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran GigiPasal 45(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau

dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat

penjelasan secara lengkap.(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;c. alternatif tindakan lain dan risikonya;d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dane. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter GigiPasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar

profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dand. menerima imbalan jasa.

Pasal 51Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional serta kebutuhan medis pasien;


b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Hak dan Kewajiban PasienPasal 52Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (3);b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. menolak tindakan medis; dane. mendapatkan isi rekam medis.

Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.Pasal 75(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa

memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


Pasal 76Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran

tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang kesehatanKesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsipnondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang tentang Kesehatan yang baru. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diperlukan untuk membentuk Undang-undang baru, Yakni Undang-undang Kesehatan.Pasal 32(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta,

wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pasal 58(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.


(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur(SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Yang mempunyai tujuan menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu .

Tahap-tahap penyusunan SOP adalah

1. analisis sistem dan prosedur kerja,

2. analisis tugas, dan melakukan

3. analisis prosedur kerja.

Tiga Proses penyusunan SOP adalah

1. Requirement discovery berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem

2. Data modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan sistem data

3. Process modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses atau logis


Prinsip dasar penyusunan SOP adalah

1. Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, serta alur dokumen;

2. Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;

3. Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi;

4. SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku;

5. SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan/penyimpangan

Undang-undang Rumah Sakit

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan public. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang member pengaturan secara jelas.

Pasal 29 ( 1) Penyelenggara berkewaj iban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Standar Kompetensi Dokter Umum

Menurut SK Mendiknas No. 045/U/2002 kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas di bidang pekerjaan tertentu'. Elemen-elemen kompetensi terdiri dari :


a. Landasan kepribadianb. Penguasaan ilmu dan keterampilanc. Kemampuan berkaryad.Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlianberdasarkan ilmu dan

keterampilan yang dikuasaie. Pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.

Epstein and Hundert (2002) memberikan definisi sebagai berikut :“Professional competence is the habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practice to improve the health of the individual patient and community”.

Carraccio, et.al. (2002) menyimpulkan bahwa :“Competency is a complex set of behaviorsbehaviours built on the components of knowledge, skills, attitude and competence as personal ability”.

Dari beberapa pengertian di atas, tampak bahwa pengertian kompetensidokter lebih luas dari tujuan instruksional yang dibagi menjadi tiga ranahpendidikan, yaitu pengetahuan, psikomotor dan afektif.

Manfaat Standar Kompetensi DokterAdanya Standar Kompetensi Dokter merupakan tonggak yang bersejarah

bagi perkembangan pendidikan dokter di Indonesia. Berikut ini beberapa manfaat dari Standar Kompetensi Dokter bagi pihak pengandil terkait.a. Bagi institusi

pendidikan kedokteran Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatakan bahwa kurikulum program studi menjadi wewenang institusi pendidikan kedokteran, maka Standar Kompetensi Dokter merupakan kerangka acuan utama bagi institusi pendidikan kedokteran dalam mengembangkan kurikulumnya masing-masing.Sehingga, walaupun kurikulum berbeda, tetapi dokter yang dihasilkan dari berbagai institusi diharapkan memiliki kesetaraan dalam hal penguasaan kompetensi.

b. Bagi PenggunaStandar Kompetensi Dokter dapat dijadikan kerangka acuan utama bagi

Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Propinsi ataupun Kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dalam hal ini dokter, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan Standar Kompetensi, Depkes dan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang akan memberikan lisensi dapat mengetahui kompetensi apa yang telah dikuasai oleh dokter dan kompetensi apa yang perlu ditambah, sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja. Dengan demikian pihak Depkes dan Dinas


Kesehatan dapat menyelenggarakan pembekalan atau pelatihan jangka pendek sebelum memberikan ijin Praktik.

c. Bagi orang tua murid dan penyandang danaDengan standar kompetensi dokter, orang tua murid dan penyandang

dana dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh mahasiswa. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas public.

d. Bagi mahasiswaStandar Kompetensi Dokter dapat digunakan oleh mahasiswa untuk

mengarahkan proses belajarnya, karena mahasiswa mengetahui sejak awal kompetensi yang harus dikuasai di akhir pendidikan. Dengan demikian proses pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif danefisien.

e. Bagi Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Akreditasi Nasional

Standar Kompetensi Dokter dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kriteria pada akreditasi program studi pendidikan dokter.

f. Bagi Kolegium Dokter IndonesiaStandar Kompetensi Dokter dapat dijadikan acuan dalam

menyelenggarakan program pengembangan profesi secaraberkelanjutan.

g. Bagi Kolegium-Kolegium SpesialisStandar Kompetensi Dokter dapat dijadikan acuan dalam merumuskan

kompetensi dokter spesialis yang merupakan kelanjutan dari pendidikan dokter.

h. Program Adaptasi bagi Lulusan Luar NegeriStandar Kompetensi Dokter dapat digunakan sebagai acuan untuk

menilai kompetensi dokter lulusan luar negeri.

Area Kompetensi:1. Komunikasi efektif2. Keterampilan Klinis3. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran4. Pengelolaan Masalah Kesehatan5. Pengelolaan Informasi6. Mawas Diri dan Pengembangan Diri7. Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

Komponen KompetensiArea Komunikasi Efektif


1. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya2. Berkomunikasi dengan sejawat3. Berkomunikasi dengan masyarakat4. Berkomunikasi dengan profesi lain

Area Keterampilan Klinis5. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan

keluarganya6. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium7. Melakukan prosedur kedaruratan klinis

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran8.Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu

kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer9.Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur

yang sesuai10.Menentukan efektivitas suatu tindakan Area Pengelolaan Masalah Kesehatan11.Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh,

bagian dari keluarga dan masyarakat12.Melakukan Pencegahan Penyakit dan Keadaan Sakit13.Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan

penyakit14.Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan15.Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien

dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga

Area Pengelolaan Informasi16.Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan

diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien

17. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi18. Memanfaatkan informasi kesehatan

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri19. Menerapkan mawas diri20. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat21. Mengembangkan pengetahuan baruArea Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien


22. Memiliki Sikap profesional23. Berperilaku profesional dalam bekerja sama24. Sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang profesional25. Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia26. Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran27. Menerapkan keselamatan pasien dalam praktik kedokteran

Sengketa MedisSengketa dapat berarti selisih paham.Sengketa medic adalah selisih paham atau

perbedaan persepsi yang terjadi antara pasien dan dokter atatu pasien dan rumah sakit. Dapat disebabkan karena persengketaan tentang hasil pengobatan atau hasil pelayanan medis. Seringkali tidak dapat membedakan antara pelanggaran etik, pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum.

Adapun macam sengketa medis bisa berupa Pidana yang prosesnya melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. selain itu dapat melalui Perdata yang proses penyelesaiannya melalui proses Mediasi,Negosiasi, dan Legalisasi.

KODEKI(Kode Etik Kedokteran Indonesia)Kode Etik Kedokteran Indonesia, diberlakukan bagi para dokter .di Indonesia

dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI, No 43/MENKES/SK/X/1993, tanggal 28 Oktober 1993. dan disempurnakan dengan SK PB IDI No, 221/PB/A.4/04/2002 hasil Mukernas Etik Kedokteran III yang diselenggarkan tanggal 21-22 Aril 2001 di Jakarta. Sejak permulaan sejarah yang tersirat mengenai umat manusia sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern hubungan ini disebut sebagaihubungan (transaksi) terapeutik antara dokter dan penderita. Yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Sejak perwujudan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan.Imhotep dari Mesir. Hipocrates dari Yunani. Gelanus dari Roma merupakan beberapa ahli pelopor kedokteran kuno yang telah meletakkan sendisendi permulaan untuk terbinanya suatu tradisi kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran yang tampil ke forum international kemudian mereka bermaksud mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut atas suatu etik professional. Etik tersebut sepanjang masa mengutamakan penderita yang berobat demi keselamatan dan kepentingannya.


Etik Kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki azasazasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan. Di Indonesia azas azas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan strukturil. Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, kami para dokter Indonesia, baik yang bergabung secara fungsional terikat dalam organisasi di bidang pelayanan pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diuraikan dalam pasal pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi

Pasal 4

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri

Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan

pasien.

Pasal 6

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang

dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.


Pasal 7a

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompoten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang

(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 7b

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam

karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien

Pasal 7c

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal 7d

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani.

Pasal 8

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/ mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang

menyeluruh (promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya.

Pasal 9

Setiap dokter dalam bekerja sama dangan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat lainnya harus saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan

permeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.


Pasal 11

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah

lainnya

Pasal 12

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 13

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Sumpah Dokter

Sumpah Dokter adalah merupakan dasar sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh setiap dokter pada saat menerima ijazah dokter. Lafal Sumpah Dokter itu berasal dari Sumpah Hipokrates. Lafal tersebut disusun dalam Muktamar Ikatan Dokter Sedunia di Jenewa 1948, kemudian diperbaiki pada pertemuan di Sydney 1968. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Kementerian Ke-sehatan Republik Indonesia, yang kemudian disempurnakan bersama-sama dengan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1959, selanjutnya dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah manor 26 tahun 1960. Lafal Sumpah Dokter Indonesia ini kemudian disempumakan, dengan beberapa perubahan dalam Musyawarah Kerja Nasional Etika Kedokteran Kedua pada 1981 di Jakarta.

Lafal Sumpah Dokter Indonesia adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah bahwa :

Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusian;

Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bermoral tinggi, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;

Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;


Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter;

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;

Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan;

Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;

Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;

Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Sumpah Hippocrates

Hipokrates (460--355 SM) adalah seorang guru besar sebuah sekolah dokter yang terkenal pada saat itu, yang terletak di Pulau Kos di Laut Aegea. Ia adalah seorang dokter Yunani yang amat ulung pada zaman itu, yang untuk pertama kalinya berhasil menegakkan seni kedokteran yang rasional berdasarkan penye-lidikan yang teliti dan seksama, terlepas seluruhnya dari pengaruh-pengaruh tenaga gaib, agama, mistik dan filsafat. Cara ia melukiskan suatu penyakit amat mengagumkan, sedangkan peraturan-peraturannya untuk mendatangkan penyembuhan adalah sederhana tetapi rasional. Ia juga dianggap sebagai bapak etika kedokteran. Dalam buku-buku karangannya terdapat sebuah sumpah yang harus diucapkan murid-muridnya sebelum mereka diijinkan menjalankan praktek kedokteran.

Perintah-perintah yang terdapat dalam sumpah ini adalah :

I) Tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien;

2) Memperlakukan si sakit menurut tingkat kemampuan dan penilaian dokter yang terbaik;

3) Tidak pernah meracuni pasien;

4) Tidak pernah melakukan abortus;


5) Tidak pernah melakukan pembedahan yang ia tidak terlatih;

6) Tidak pernah melukai pasien secara pribadi atau melakukan kesalahan seksual terhadap pasien atau keluarganya;

7) Tidak pernah membocorkan rahasia tentang diri pasien.

Ada beberapa prinsip etis yang terkandung di dalam sumpah itu yang mengatur hubungan dokter-pasien, yaitu :

I) Tidak merugikan;

2) Berbuat baik;

3) Konfidensialitas;

4) Tidak menonjolkan diri sendiri;

5) Berperilaku luhur;

6) Ketepatan yang dapat dipercaya.

Pandangan Islam Mengenai KB(Keluarga Berencana)

KB sebagai program nasional tidak dibenarkan secara syara’ karena bertentangan dengan Aqidah Islam, yakni ayat-ayat yang menjelaskan jaminan rezeqi dari Allah untuk seluruh makhluknya. Allah SWT berfirman :“Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya.” (QS Huud [11] : 6)

Bahkan, terdapat banyak hadits yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misalnya: perintah menikahi perempuan yang subur dan banyak anak, penjelasan yang menyebutkan bahwa Rasulullah berbangga di Hari Kiamat dengan banyaknya pengikut beliau (HR. Nasa’i, Abu Dawud, dan Ahmad)

Beberapa alasan yang membenarkan pengaturan kelahiran antara lain: pertama, kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan, berdasarkan pengalaman atau keterangan dari dokter yang terpercaya. Firman Allah: “Dan janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan.” (QS. al-Baqarah: 195).

Kedua, khawatir akan kesulitan materi yang terkadang menyebabkan munculnya kesulitan dalam beragama, lalu menerima saja sesuatu yang haram dan melakukan hal-hal


yang dilarang demi anak-anaknya. Allah berfirman: “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan.” (QS. al-Baqarah: 185).

Ketiga, alasan kekhawatiran akan nasib anak-anaknya; kesehatannya buruk atau pendidikannya tidak teratasi (Lihat: Halal dan Haram dalam Islam, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Era Intermedia, hlm. 285-288). Alasan lainnya adalah agar bayi memperoleh susuan dengan baik dan cukup, dan dikhawatirkan kehadiran anak selanjutnya dalam waktu cepat membuat hak susuannya tidak terpenuhi.

Membatasi anak dengan alasan takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah bukanlah alasan yang dibenarkan. Sebab, itu mencerminkan kedangkalan akidah, minimnya tawakal dan keyakinan bahwa Allah Maha Memberi rezeki. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.” (QS. al-Isra: 31)

Pada intinya tindakan dokter Anyar telah melanggar aturan-aturan sebagai seorang dokter yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia no.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Sumpah kedokteran serta sumpah Hippokrates, Undang-undang Kesehatan no. 36 tahun 2009,standar kompetensi dan standar operasional prosedur dokter umum, KODEKI , Peraturan Menteri Kesehatan no.512 tahun 2007, dan tidak sesuai etik seorang dokter muslim.

Tindakan Rumah sakit serta Wakil Direktur sebagai pejabat Rumah Sakit telah menyalahi aturan dalam Undang-undang Rumah Sakit no.44 tahun 2009, Undang-undang kesehatan no.36 tahun 2009, dan Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit.

Jadi, berdasarkan hasil sintesa yang telah dijelaskan di atas hipotesis yang kami kemukakan benar adanya.


Daftar Pustaka

Depkes RI, Kepmenkes RI, tanggal 28 Oktober 1993, No : 43/MENKES/SK/X/1993

Menkes RI, permenkes RI, tahun 2007, No: 512/MENKES/PER/IV/2007

Said, Rahmatsjah S S, Dr, Drs, DAJ, Etika, Sumpah Dokter, Cermin Dunia Kedokteran No. 54, 43-47

Alquran dan Hadist

http://www.KKI.pdf.org.id


http://www.KKI.pdf.org.id/

ske b kel 4kl

Documents