sk- 100/mbu/06/2015
TRANSCRIPT
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK- 100/MBU/06/2015
TENTANG
PEMBAGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian BUMN telah ditetapkan susunan organisasi barn Kementerian BUMN;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/M Tahun 2015 telah ditetapkan pengisian beberapa jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian BUMN, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses seleksi untuk pengisian;
c. bahwa menindaldajuti Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud huruf a, pada saat ini sedang dilakukan perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
d. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Deputi, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian BUMN yang menjadi pembinaan masing-masing Deputi sampai ada penetapan definitif dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud huruf c;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara Yang Menjadi Tugas Pembinaan Deputi Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian BUMN; 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 595);
MEMUTUSKAN..4
kN• uai dengan aslinya
, Hukum
1010 199603 1001
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEMBAGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
KESATU : Menetapkan pembagian Badan Usaha Milik Negara yang menjadi tugas pembinaan Deputi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: - Para Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian BUMN.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,
Ttd
RINI M. SOEMARNO
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : SK- 100/MBU/06/2015
TENTANG
PEMBAGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Lampiran (1/6) Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-100/MBU/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA. REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PEMBAGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
A. DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI
1. PT Perkebunan Nusantara III
3. PT Pupuk Indonesia Holding
(Persero)
Company (Persero)
2.
a. PT Perkebunan Nusantara I
b. PT Perkebunan Nusantara II
c. PT Perkebunan Nusantara IV
d. PT Perkebunan Nusantara V
e. PT Perkebunan Nusantara VI
f. PT Perkebunan Nusantara VII
g. PT Perkebunan Nusantara VIII
h. PT Perkebunan Nusantara IX
i. PT Perkebunan Nusantara X
j. PT Perkebunan Nusantara XI
k. PT Perkebunan Nusantara XII
1. PT Perkebunan Nusantara XIII
m. PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
a. PT Pupuk Kaltim
b. PT Pupuk Sriwidjaja
c. PT Pupuk Kujang
d. PT Petrokimia Gresik
e. PT Pupuk Iskandar Muda
f. PT Mega Eltra
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Pertani (Persero)
Perum Bulog
PT Garam (Persero)
Perum Perikanan Indonesia
PT Perikanan Nusantara (Persero)
Perum Jasa Tirta I
Perum Jasa Tirta II
PT Indo Farma (Persero) Tbk
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero) Tbk
Perum Perhutani
a. PT Inhutani I
b. PT Inhutani II
c. PT Inhutani III
d. PT Inhutani IV
e. PT Inhutani V%
Lampiran (2/6) Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-100/MBU/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B. DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN DAN PARIWISATA
1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bahtera Adhi Guna
4. PT Berdikari (Persero)
5. PT Sarinah (Persero)
6. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
7. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
8. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
9. PT Pos Indonesia (Persero)
10. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
11. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
12. PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
13. PT Kawasan Industri Medan (Persero)
14. Perum Perumnas
15. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
16. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)
17. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)f
Lampiran (3/6) Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-100/MBU/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2015 MENTERI I3ADAN USAVIA MILIK NE(IAR1\
REPUBLIK INDONESIA
C. DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN
MEDIA
1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
a. PT Semen Gresik
b. PT Semen Padang
c. PT Semen Tonasa
16.
17.
PT Industri Nuklir Indonesia
(Persero)
Perum Percetakan Uang Republik
Indonesia (Persero)
2. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 18. PT Telekomunikasi Indonesia
3. PT Semen Kupang (Perero) (Persero) Tbk
4. PT Tambang Batubara Bukit 19. PT Industri Telekomunikasi
Asam (Persero) Tbk Indonesia (Persero)
5. PT Timah (Persero) Tbk 20. PT Len Industri (Persero)
6. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 21. Perum LKBN Antara
7. PT Pindad (Persero) 22. PT Balai Pustaka (Persero)
8. PT Dahana (Persero) 23. Perum Percetakan Negara Republik
9. PT PAL (Persero) Indonesia
10. PT Dirgantara Indonesia (Persero) 24. Perum Produksi Film Negara4
11. PT Barata Indonesia (Persero)
12. PT Boma Bisma Indonesia
(Persero)
13. PT Industri Kereta Api (Persero)
14. PT Indonesia Asahan Aluminium
(Persero)
15. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Lampiran (4/6) Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-100/MBU/06/201 Tanggal : 22 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D. DEPUTI BIDANG USAHA KONSTRUKSI, SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk 21. Perum Damri
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 22. Perum Pengangkutan Penumpang
3. PT Pembangunan Perumahan Djakarta
(Persero) Tbk 23. Perum Lembaga Penyelenggara
4. PT Waskita Karya (Persero) Tbk Pelayanan Navigasi Penerbangan
5. PT Amarta Karya (Persero) Indonesia
6. PT Brantas Abipraya (Persero) 24. PT Angkasa Pura I (Persero)
7. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 25. PT Angkasa Pura II (Persero)
8. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 26. PT Garuda Indonesia (Persero) Tb'
PT Pengerukan Indonesia
9. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
10. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
11. PT Pengusahaan Daerah Industri
Pulau Batam (Persero)
12. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
(Persero)
13. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
(Persero)
14. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
15. PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Persero)
16. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
17. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
18. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
19. PT Hutama Karya (Persero)
20. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Lampiran (5/6) Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-100/MBU/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2015
!VENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
E. DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI DAN
KONSULTAN
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22. PT Bina Karya (Persero)
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 23. PT Indah Karya (Persero)
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 24. PT Yodya Karya (Persero)
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25. PT Indra Karya (Persero)
5. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 26. PT Virama Karya (Persero
6. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
7. PT Jasa Raharja (Persero)
8. PT RUI (Persero)
9. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
10. PT ASABRI (Persero)
11. PT TASPEN (Persero)
12. PT ASKRINDO (Persero)
13. Perum Jamkrindo
14. PT Danareksa (Persero)
15. PT Permodalan Nasional Madani
(Persero)
16. PT Pegadaian (Persero)
17. PT Bahana PUI (Persero)
18. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
19. PT PANN (Persero)
PT PANN Pembiayaan Maritim (Minoritas)
20. PT Suconfindo (Persero)
21. PT Surveyor Indonesia (Persero)
Lampiran (6/6) Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-100/MBU/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
F. DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA
1. PT Perusahaan Pengelola Aset 17. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
(Persero) (Minoritas)
2. PT Nindya Karya (Minoritas) 18. PT Kawasan Industri Lampung (Minoritas)
3. PT Merpati Nusantara Airline 19. PT Kertas Gowa (Dalam Likuidasi)
(Persero) 20. PT Industri Soda Indonesia (Persero) (Dalam
4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) Likuidasi)
5. PT Kertas Leces (Persero) 21. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
6. PT Industri Gelas (Persero) (Minoritas)
7. PT Industri Sandang Nusantara 22. PT Cambrics Primissima (Persero)
(Persero) 23. PT Asean Bintulu Fertilizer (Minoritas)
24. PT Indosat Tbk (Minoritas) 8. PT Survey Udara Penas (Persero)
9. PT Energy Management Indonesia
(Persero)
10. PT Djakarta Lloyd (Persero)
11. PT Istaka Karya (Persero)
12. PT Socfin (Minoritas)
13. PT Bank Bukopin Tbk (Minoritas)
14. PT Rekayasa Industri (Minoritas)
15. PT Freeport (Minoritas)
16. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
(Minoritas)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Ttd
RINI M. SOEMARNO
C 74A
'
se s uai dengan n aslinyati, ro Hukum
P k ....
9681010 199603 1001