STRATEGI PENYALURAN ZAKAT DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

KAUM DHUAFA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

SITI SYURAIDAH

206046103884

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H / 2011 M

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................i

DAFTAR ISI..iv

DAFTAR LAMPIRAN.vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.............1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..6

D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan....7

E. Kajian Pustaka....9

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.10

G. Sistematika Penelitian...13

BAB II TUJUAN TEORITIS STRATEGI

A. Pengertian Strategi ...15

B. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....22

C. Lembaga Pemodalan Zakat...................30

1. Urgensi Pengelolaan Zakat.30

2. Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat.35

v

BAB III PROFILE LAZ DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

A. Sejarah Singkat LAZ Dompet Dhuafa Republika38

B. Visi dan Misi LAZ Dompet Dhuafa Republika...40

C. Struktur Organisasi...41

D. Program-Program LAZ Dompet Dhuafa ....42

1. Program Ekonomi Pembiayaan Mikro Syariah..43

2. Program Sosial48

3. Program Pendidikan dan Dakwah..50

BAB IV STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PADA LAZ DOMPET

DHUAFA REPUBLIKA

A. Penghimpunan Dana Ziswaf pada DDR...58

B. Strategi Penyaluran Zakat Terhadap UMKM Dompet Dhuafa

Republika..................64

C. Kendala yang di temukan dalam penyaluran zakat terhadap

UMKM pada DDR67

D. Analisa Penulis Terhadap Strategi Penyaluran Zakat ..................67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan...69

B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA..74

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu Rukun Islam yang asasi merupakan media yang tepat

untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk

membina ukhuwah islamiyah. Karena pada dasarnya prinsip zakat adalah harta yang

mampu dibagikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

agama.1

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan

sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-

membahu mengelola dan menggerakan semua potensi ekonomi agar berdaya dan

berhasil guna secara optimal.2

Ilmu ekonomi lahir bertujuan untuk membantu manusia dalam pemenuhan

kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dipelajari pemanfaatan suatu benda secara

efektif dan efisien. Bidang keilmuan yang memperoleh pembaharuan secara memadai

salah satunya adalah ekonomi yang kelak popular dengan nama ekonomi Islam.

Menurut MA. Mannan Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-

perintah (Injunctions) dan tata cara (rules) yang diterapkan oleh syariah yang

1 Abdullah Zaky Al-kaaf, Ekonomi Dalam Persfektif Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) cet, 1 h. 132

2 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumu Aksara, 2002), h. 1

2

mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material

guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan

kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.3

Sedangkan menurut A.M. Al-Assal ekonomi islam adalah cara bagaimana

mengatur kehidupan perekonomian secara islami dan mempunyai prinsip saling

menguntungkan, sebagaimana para ahli mendefinisikan Ekonomi Islam merupakan

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-quran dan as-

sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-

dasar keimanan dan moral sesuai dengan kondisi lingkunan dan masa.4

Secara terperinci, tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

pertama, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting.

Kesejahteraan ini mencangkup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

Kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian,

tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin

terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, penggunaan sumber

daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.5

3 M. abdul Mannan. Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)

4 Ahmad Muhammad Al-Assal, Al-Nizam Al-Iqtisad fil al-islam. Mabaadiuhu wa ahdafuhu, (System Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuannya ), terj.H.Abu Ahmadi dkk.,PT. Bina Ilmu Surabaya, 1980,h.11

5 Anas Zarqa, Islamic Economics: An Approacch to Human Welfare, dalam aidit Ghazali dan Syed Omar dalam httpnurkholis77.staff.uii.ac.idkorupsi-dan aibatnyaanalisis-perspektif-ekonomi-islam di akses pada 7 November 20010

3

Potensi potensi dasar yang dianugrahkan Allah kepada ummat Islam belum

dikembangkan secara optimal. Padahal ummat Islam memiliki banyak intelektual dan

ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika

seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi aqidah

islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika

kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin juga

makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan

makin dapat dipersempit.6 Al-Quran memberikan petunjuk dengan jelas dalam hal

zakat, ia mendorong untuk berlomba-lomba mengerjakan amal sholeh serta

menunaikan zakat.

Sering kali seseorang memiliki keahlian untuk melakukan produksi namun

terkendala di modal, untukl itu diperlukan lembaga keuangan yang bersedia

memberikan pinjaman untuk modal usaha. Pengusaha-pengusaha yang dimiliki

perusahaan yang sudah besar sangat mudah memperoleh bantuan dana dari bank,

namun bagi pengusaha kecil terutama bagi kaum dhuafa yang bergerak di UMKM,

memerlukan dana untuk modal sangat sulit.

Kemampuan wirausaha sangat tingi, namun tidak diiringi dengan cukupnya

modal dapat menghalangi seseorang berwirausahawan untuk menjalankan usahanya.

Sangat disayangkan apabila hal tersebut sampai terjadi, karena lapangan pekerjaan

yang seharusnya terbuka menjadi tertutup karena usaha yang tidak berjalan lagi.

6 Dompet Dhuafa Republika, Panduan Zakat Praktis, 2010

4

Aspek sosial islam ini hingga 15 abad dalam pengelolaannya sudah

mengalami perubahan. Asalnya hanya sekedar bagi-bagi habis, kini melalui program

pemberdayan ekonomi melalui UMKM mampu memandirikan sekaligus menjadikan

mereka tidak tergantung dengan pemberian. Ini memang tujuan dari zakat, yaitu

membersihkan rohani dan memberdayakan umat islam.7

Secara hakiki yang paling berkepentingan untuk membayar zakat dan atau

memberi infak/sedekah adalah si pembayar zakat atau pemberi infak atau sedekah itu

sendiri, yaitu para muzaki, munfik, dan musadik dalam menjalankan perintah Allah

SWT demi kebaikan di dunia dan akhirat.8

Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat

dalam mekanisme pegelolaan zakat. Apabila ini terbiasa terlaksana dalam aktifitas

sehari-hari umat Islam, maka secara hipotik zakat berpotensi mempengaruhi aktifitas

ekonomi secara nasional, termasuk didalamnya adalah penguatan pemberdayaan

ekonomi nasional.9

Program gerakan Zakat Untuk Bangsaku misalnya bisa dilakukan pemerintah

untuk memicu semangat dan kesadaran masyarakat. Program itu tentunya disertai

dengan penyuluhan ke masyarakat dan komunikasi yang efektif lewat media massa.

Dengan gencarnya iklan di media massa tentang pentingnya arti zakat untuk

7 Eri Sudewo. Praktisi Zakat dan Entrepreneur, Wawancara Majalah Swadaya

8 Diakses pada 12 oktober 2010 dari http://www.bazisdki.go.id/panduan/zakat/158-hakekat-pembayaran-zis

9 H. M. Djamal Doa. Membangun Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), cet.1, h.3

5

membantu sesama pastinya akan menggugah para muzakki. Selain itu fatwa Majlis

Ulama Indonesia tentang kewajiban berzakat melalui Lembaga-lembaga Zakat dinilai

juga cukup efektif untuk bisa menyadarkan ummat.

Dalam menyalurkan dana zakat produktif bagi para kaum dhuafa untuk

UMKM diperlukan strategi yang tepat agar DDR dapat menyalurkan dana tersebut

pada usaha yang tepat dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama yang

dilakukan.

Perkembangan yang terjadi menunjukan bahwa DDR memiliki strategi dalam

melakukan aktifitasnya, dan telah menjalankan fungsinya untuk mengembangkan

UMKM kaum dhuafa.

Maka LAZ Dompet Dhuafa Republika adalah sebuah lembaga solusi dalam

penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan

pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah dengan cara memberikan pembiayaan bagi

kaum dhuafa untuk pemberdayaan UMKM.

Terdorong dari pemikiran inilah, penulis mencoba untuk menyusun sebuah

tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul STRATEGI PENYALURAN ZAKAT

DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DALAM MENINGKATKAN USAHA

MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KAUM DHUAFA

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan maka penulis mengarah persoalan

hanya pada lembaga amil zakat dompet dhuafa republika dalam menstrategikan

6

penyaluran dana zakat produktif dan solutif. Dari pembahasan diatas, penulis

mengangkat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penghimpunan dana pada Dompet Dhuafa Republika dalam

menyalurkan zakat untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM)?

2. Bagaimana strategi penyaluran zakat terhadap UMKM pada Dompet

Dhuafa Republika?

3. Kendala apa saja yang ditemukan dalam penyaluran zakat terhadap

UMKM pada Dompet Dhuafa Republika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui konsep tentang pemberdayaan zakat produktif.

2. Mengetahui Strategi penyaluran zakat produktif dan solutif terhadap

perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kaum dhuafa.

3. Dengan mengetahui aplikasi pendapatan dan penyaluran zakat, diharapkan

dapat dipahami dan direalisasikan melalui Lembaga Amil Zakat agar

teralokasi dengan efisien dan efektif.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis : hasil ini diharapkan berguna bagi kalangan

pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

7

2. Manfaat praktis : hasil penulisan ini diharapkan berguna bagi

pelaku-pelaku ekonomi islam serta pengelola

zakat agar sesuai dengan visi dan misinya.

3. Manfaat kebijakan : hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan

manfaat kepada pemerintah, khususnya BAZNAS

dalam menentukan kebijakannya dan juga

pemberdayaan masyarakat duafa.

D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Penelitian merupakan upaya untuk menambah dan memperluas pengetahuan,

yang selain untuk menghasilkan pengetahuan yang baru sama sekali yaitu yang

sebelumnya belum dikenal, juga termasuk pengumpulan keterangan baru yang

bersifat memperkuat teori-teori yang sudah ada atau bahkan menyangkal teori-teori

yang sudah ada.10

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian.

Keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Metode

ini disebut juga dengan Triangulation Method, yaitu upaya untuk mengadakan

pengecekan kebenaran data melalui cara lain atau melakukan pengumpulan data yang

sama dengan menggunakan instrument lain.11

10 Sutrisno hadi, Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi (Yogyakarta: Andi Offiset,1997). H. 40

11 Arikunco Suharsimi,.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), h.214

8

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencapai pemahaman yang

konprehensif tentang konsep yang akan dikaji. Bahan yang digunakan untuk kajian

pustaka adalan buku-buku, majalah, surat kabar, google dan artikel-artikel yang

berkaitan dan relevan dengan penelitian.

Peneliti juga langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data hasil

pengamatan lapangan atau infirmasi. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan

menggunakan wawancara sebagai alat untuk mencarai data. Penulis mendatangi

pihak yayasan secara langsung dan melakukan wawancara tatap muka.

Sumber data yang didapat peneliti adalah data primer yaitu data yang

didapat langsung dari sumbernya.12 Data primer ini diperoleh dari LAZ Dompet

Dhuafa Republika berupa Laporan keuangan, dokumentasi-dokumentasi seperti

laporan perkembangan program ekonomi. media yang diterbitkan LAZ Dompet

Dhuafa Republika serta hasil wawancara dengan divisi program ekonomi mengenai

strategi penyaluran yang digunakan LAZ Dompet Dhuafa Republika dalam

penggunaan dana zakat yang disalurkan, sedangkan data skunder yaitu data yang

diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan

penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.13 Dalam penelitian

ini data skunder tersebut berupa data-data yang diambil dan di dapat dari studi

dokumentasi dan studi kepustakaan.

12Ibid,. h.134 13Ibid., h. 134

9

Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif yang akan dikembangkan oleh

penulis dengan metode Deskripsi. Maksud Deskripsi yaitu untuk menggambarkan

secara jelas peranan efektifitas zakat produktif dan solutif di yayasan Domprt Dhuafa

Republika.

Sedangkan acuan untuk teknik penulisan digunakan buku Pedoman

Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber

keperpustakaan, peneliti melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini

tampaknya kurang mendapatkan perhatian dari pada peneliti, untuk tidak mengatakan

belum pernah diteliti sama sekali.

Fadhilah pada tahun 200714, sifat penelitian kualitatif tentang efektifitas zakat

dalam meningkatkan pendapatan mustahik dan disimpulkan bahwa penyaluran zakat

yang dimaksud adalah pola penyaluran zakat dalam bentuk pemberdayaan (produktif)

yang disertai target terjadinya kemandirian ekonomi bagi mustahik dan

mengupayakan adanya peningkatan pendapatan bagi mustahik. disertai target

terjadinya kemandirian ekonomi bagi mustahik dan mengupayakan adanya

peningkatan pendapatan bagi mustahik.

14 Faradilla, Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik pada LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra BSM Ummat. Skripsi Jurusan Muamalah Fak. Syariah & Hukum, UIN Ciputat, 2006

10

Muhammad Soleh pada tahun 2006, dengan judul penelitian Peranan BMT

dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat adapun tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui peranan BMT center dalam meberdayakan ekonomi masyarakat, melalui

BMT binaanya.

Cecep Suyudi pada tahun 2008, dengan judul penelitian Strategi Lembaga

Nirlaba dalam Upaya Pemberdayaan UMKM (Study pada Lembaga Nirlaba Syariah

Masyarakat Mandiri parung bogor) adapun tujuan dari skripsi ini adalah memahami

dan meneliti lebih jauh strategi yang dilembaga keuangan syariah dalam upaya

pemberdayaan UMKM dan untuk mengetahui keunggulan strategi yang

dikembangkan masyarakat mandiri.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Istilah lain dari kata zakat adalah sedekah. Sedekah terbagi menjadi dua. Ada

materi serta ada yang tak berwujud. Yang awam melihat, materi mempunyai peran

lebih. Bagi mereka, dengana tunaikan zakat 2,5 % selesailah tugas umat islam ke tiga.

Adahal jika dikaitkan dengan kandungan kalifah filard, ternyata 2,5 % itu tak cukup.

Tiap orang akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Pemimpin bukan hanya para

pejabat atau direktur saja. Pemimpin adalah minimal dia memimpin dirinya sendiri.

Membawa diri sebagai pemimpin, artinya dia harus bisa memberi kebaikan dan

kenyamanan bagi lingkungannya.15

15 Dompet Dhuafa Republika, Masakini Ramadhan, Edisi Special Ramadhan 1431 H

11

Sesuai penggolongannya, zakat penghasilan dihitung seperti zakat pertanian

dan zakat harta (emas) sekaligus. Nishabnya setara dengan zakat pertanian, yaitu

sebesar 5 ausaq atau 653 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras, serta dikeluarkan

pada saat menerima pendapatan dari hasil kerja. Kondisi ini didasarkan pada urf

(tradisi) disebuah negara. Penganalogian pada zakat pertanian dilakukan karena ada

kemiripan antara keduanya (al-syabah), karena penghasilan yang diterima tidak

terkait antara bulan yang satu dengan yang lainnya. Dianalogikan pada zakat emas

karena diterimanya dalam bentuk uang. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5% dari

pendapatan yang diterima16.

Masyarakat yang terhubung batinnya antara mereka yang berkecukupan dan

mereka yang membutuhkan. Itulah indahnya kepedulian yang dibingkai dalam

silaturrahim dalam Islam. Secara terminologi, infak dan sedekah mengandung

pengertian mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran

Islam diluar zakat.17

Para jumhur mufasir dan ulama kontemporer juga menyepakati suatu kondisi

sosial yang mewajibkan orang untuk peduli. Pada banyak riwayat dikatakan bahwa

infak dan sedekah bukan mengurangi harta, bahkan sebaliknya, menjadi banyak dan

berkah. Dalam hal lain juga disampaikan bahwa infak dan sedekat dapat

menghindarkan orang dari bala dan kesempitan.

16 Diakses pada 12 oktober 2010 dari http://www.dompetdhuafa.org/dd.php?x=zakat 17 Ibid.,

12

Dilihat dari data FOZ (Forum Zakat) Indonesia menyebutkan tahun 2006,

total zakat yang dihimpun LAZ dan BAZ (Badan Amil Zakat) seluruh Indonesia

hanya Rp 500-an miliar. Tahun 2007S berkisar Rp 600 miliar. Himpunan total itu, tak

mencapai 10% potensi terendah.18

Ada beberapa pilar instrumen yang bisa dilihat agar pembangunan negeri

berjalan baik. Pertama dari sektor pajak. Dana ini bisa sebagai instrumen fiskal.

Dihimpun setiap tahun serta dianggarkan untuk tahun berikut dan digunakannya

untuk operasional pemerintah, menggaji pegawai pemerintah dan militer,

membangun infrastruktur. Kedua, sektor perbankan. Sektor ini memainkan peran

penting dalam mendongkrak usaha dan perkembangan bisnis masyarakat. Maju

mundurnya sebuah negara, bisa dilihat dari sehat tidaknya lembaga keuangan

khususnya perbankan. Ketiga, sektor asuransi. Kehadirannya amat dibutuhkan

terutama untuk menjamin agar seseorang atau keluarga mendapat jaminan hidup

layak. Keempat, sektor dana pension. Dana pensiun ternyata juga jadi sumber yang

besar. Dana ini pun bisa dikelola dalam usaha yang menguntungkan.

Kelima, sektor dana haji. Tabung Haji Malaysia telah buktikan. Dana yang

dihimpun diinvestasikan dalam usaha yang menguntungkan. Keuntungannya dipakai

membayar ongkos haji.

Keenam, sektor CSR (Corporate Social Responbilty). Indonesia masih

mengabaikan sektor ini. Jika dana ini bisa dihimpun seperti PKBL (Program

18 http://www.FOZ Indonesia. co. id

13

Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN, maka manfaatnya juga besar. Sebab

dengan penyisihan dari total laba sebesar 5%, potensinya yang dihimpun amat besar.

Ketujuh, sektor zakat. Untuk sektor ini pemerintah Indonesia masih setengah

hati. Jangankan zakat yang cuma 2.5% dan mesti dihimpun rupiah demi rupiah.

Meneg BUMN sendiri menolak membeli BUMN yang sudah dijual. Jika pemerintah

serius, dana zakat jadi sumber yang bisa didulang tiap tahun. Penerima zakat sudah

jelas yaitu delapan asnaf. Kedelapan, sektor sedekah atau infak. Dana ini bisa

dihimpun jika program yang ditawarkan memang bisa melipatkan kebajikan,

terutama didorong motivasi agama.

Dan yang terakhir, kesembilan adalah sektor wakaf. Lembaga Al-Azhar Kairo

Mesir jadi contoh betapa dana wakaf bisa membuat Al-Azhar Kairo hidup berabad-

abad lamanya. Artinya, manfaat yang bisa diberikan kepada penerima atau umat

bermanfaat besar. Jutaan pelajar dan mahasiswa yang mendapat beasiswa Al-Azhar19.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencangkup : Latar Belakang masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian dan Tehnik Penulisan, Kajian

19 Ahmad Sahidin. Mengatasi Kemiskinan Tak Lain Bicara Kebijakan Politik. (Wawancara) Sudewo, Erie. Sosial Entrepreneur.

14

Pustaka, Kerangka Teori dan kerangka Konsep, sistematika

Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini mencangkup : Strategi yang digunakan Dompet

Dhuafa republika dalam menyalurkan zakat terhadap UMKM,

Lembaga Pengelola Zakat.

BAB III : PROFILE LAZ DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Bab ini akan menguraikan tentang : Sejarah Pendirian , Tujuan

dan Fungsi, Motto, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Akte

Pendirian (Berbadan Hukum), program-program Domper Dhuafa

Republika.

BAB IV : STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PADA LAZ

DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Dalam bab ini membahas tentang : Penghimpunan dana Ziswaf

pada LAZ Dompet Dhuafa Republika, Analisis strategi

penyaluran zakat terhadap UMKM pada LAZ Dompet Dhuafa

Republika, dan kendala yang dihadapi dalam menyalurkan zakat

terhadap UMKM.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan disebutkan kesimpulan dan saran yang di

ambil setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya.

15

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

STRATEGI

A. Pengertian Strategi

Istilah strategi diawali atau bersumber dari dan popular di dunia militer. Kata

strategi berasal dari kata Yunani yaitu Strategos, yang berarti jendral, militer dan

gabungan kata stratus (tentara) dan ago (pemimpin.)1

Menurut Websters New Dictionary, strategi adalah ilmu untuk merencanakan

dan mengarahkan oprasi-oprasi militer berskala besar, menggerakan pasukan ke

posisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran yang sebenarnya dengan

musuh.2 Sehingga penggunaan istilah strategi lebih dominant dalam situasi

peperangan, sebagai tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang

bertanggung jawab mengatur cara atau taktik untuk memenangkan peperangan.3

Kata strategi berasal dari yunani, yaitu stratogos atau strategis yang berarti

jendral. Strategi berarti seni para jendral.4 Dalam pembahasan kata Strategisulit

untuk dibantah bahwa penggunaannya dibawah atau bersumber dari dan popular di

1 Fred R.David, Manajemen Strategi, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Indeks Kelompok

Gramedia, 2004), Edisi 9, h.34 2 Ibid, 3 Hadari Nawawi, Manajemen Strategi, Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah,

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003),cet 2, h. 147 4 Djaslim Saladin, Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, (Bandung, Linda Karya,

2004), h. 1

16

lingkungan militer. Di lingkungan tersebut penggunannya lebih dominan dalam

situasi peperangan sebagai tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh.5

Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai

perfektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola

kegiatan, dan strategi sebagai penipuan (ploy) yaitu muslihat rahasia. Sebagai

perfektif, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif

kepada semua aktifitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai

perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performasi perusahaan. Sebagai

pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan

penyesuaian.

Dari berbagai pengertian dan devinisi mengenai strategi, secara umum dapat

didefinisikan bahwa strategi itu adalah suatu seni. Walaupun diadakan suatu analisis

peralatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi, tetapi proses perumusan

strategi tetap lebih banyak didominasi oleh pemikiran instuisi, perasaan, persepsi dan

pendapat individu.6

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia, strategi militer

sering kali diadopsi dan diterapkan dalam lembag aprofit ataupun non profit. Banyak

terdapat kesamaan atau kemiripan antara strategi bisnis atau non bisnis dengan

strategi militer. Diantaranya profit atau non profit maupun militer berusaha untuk

menggunakan kekuatan-kekuatan mereka sendiri dalam menggempur kelemahan

lawan. Seperti yang diungkapkan Carl Von Clausewitz 1780-1831 bahwa Strategi

5 Hadari Nawawi, Manajemen Strategik, (Gjah Mada University Press, 2003), Cet. 2, h. 147 6 Sukristono, Perencanaan Strategi Bank, (Jakarta: PT Dhasa Warna, 1992), h. 335

17

terbaik selalu menjadi amat kuat, mula-mula secara umum kemudian dengan tujuan

tertentu tidak ada hukum yang lebih jelas dan lebih sederhana untuk strategi

menyatukan kekuatan.7

Memang sangat jelas pengertian tentang strategi di atas, namun perlu

dispesifikasikan dan di rumuskan tentang pengertian strategi yang mengarah ke

bidang bisnis atau non bisnis, berikut dibawah ini berupa pengertianstrategi bisnis

atau non bisnis:

1. Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat

dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu

lembaga atau perusahaan disamping diusahakan pula untuk mengatasi

kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada.8

2. Strategi merupakan seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik,

yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetititf yang

diharapkan.9

3. Strategi merupakan alat untuk mencapai perubahan dalam kaitannya dengan

tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber

daya.10

7 Warren J. Keegan, Manajemen Pemasaran gelobal, Terjemahan Alexander Sindoro &

Tanty Syahlena tarigan, MM., (Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003), Edisi 6, h 1 8 Veitzhal Rivai, MBA, dkk., Credit Management Hand Book : Teori, Konsep, Prosedur, dan

Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir&Nasabah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Edisi 1, h. 150

9 Blocher, dkk., Manajemen Biaya, Terjemahan Dra A. Susty Ambarriani, M. Si., (Jakarta Salemba Empat, 2000), h.3

18

Strategi saja tidak cukup, dibutuhkan pengaturan atau manajemen yang

memungkinkan perusahan atau lembaga mencapain tujuannya. Manajemen

strategilah yang lebih tepat supaya strategi-strategi perusahaan atau lembaga dapat

terlaksana dengan baik.

Manajemen strategi sendiri adalah perencanaan berskala besar (disebut

perencanaan strategis) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh

(disebut VISI), yang diterapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan

yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi

secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan suatu (perencanaan

oprasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang

berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan

strategi dan berbagai sasaran tujuan oprasional organisasi).11 Pengertian yang cukup

luas ini menunjukan bahwa manajemen strategi merupakan suatu system yang

sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan

saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang

sama pula, sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:12

10 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membadah Kasus Bisnis, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet 12, h.3

11 Hadari Nawawi, Op. Cit. h 149-152 12 Ibid.,

19

Dari pengertian yang diuraikan dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya

sebagai berikut :

1. Manjemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar

dalam arti mencangkup seluruh komponen di lingkungan sebuah

organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (RENSTRA)

yang dijabarkan menjadi perencanaan oprasional (RENOP), yang

kemudian dijabarkan pula dalam program kerja dan proyek tahunan.

Rencana strategis berorientasi pada jangkaun masa depan, untuk

organisasi profit kurang lebih sampai 10 tahun mendatang, sedang untuk

organisasi non profit khususnya dibidang pemerintahan untuk satu

generasi, kurang lebih untuk 25-30 tahun.

2. VISI MISI, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk (utama),

dan tujuan organisasi untuk jangka panjang, merupakan acuan dalam

merumuskan rencana strategi (RENSTRA), namun dalam teknik

penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis

semua acuan tersebut terdapat di dalamnya.

3. RENRA dijabarkan menjadi rencana oprasional yang antara lain berisi

program-program oprasional termasuk proyek, dengan sasaran jangka

sedang masing-masing, juga sebagai keputusan manajemen puncak.

4. Penentapan RENTRA dan RENOP harus melibatkan manajemen puncak

karena sifatnya sangat mendasar atau prinsipil dalam melaksanakan

20

seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan

mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk jangka panjang.

5. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-

proyek untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui

fungsi-fungsi manajemen yang mencangkup pengorganisasian,

pelaksanaan (actuating), penganggaran dan control.13

Fungsi manajemen strategi adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan dalam menyusun

perencanaan sebagai fungsi manajemen dan dalam proses pekerjaan

dengan menggunakan semua sumber daya yang ada secara nyata dimiliki

melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya dan

dapat dinilai hasilnya berdasarkan tujuan organisasi.

2. Sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi non profit, dapat

mendorong perilaku proaktif semua pihak untu ikut serta posisi

wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

3. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreatifitas, prakasa,

inovasi dan informasi baru serta cara merespon perubahan dan

perkembangan lingkungan operasional pada semua pihak sesuai

wewenang dan tanggung jawabnya.14

13 Ibid., 14 Ibid., h. 183

21

Di dalam proses manajemen strategi terdapat tahap-tahap manajemen strategi

terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Perumusan Strategi

Mencangkup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi,

mengindentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan

dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangkan panjang organisasi,

membuat strategi alternative untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk

digunakan. Baik buruknya keputusan-keputusan strategi tersebut memiliki

multifungsi dan dampak yang lama untuk organisasi.

b. Pelaksanaan Strategi

Disebut tahapan tindakan dalam manajemen strategi. Melaksanakan strategi

berarti mendorong dan memobilisasi para manajer dan karyawan untuk melaksanakan

strategi-strategi yang dirumuskan. Pelaksanaan strategi sering dianggap sebagai tahap

yang paling sulit, dalam manajemen strategi menuntut disiplin, komitmen dan

pengorbanan pribadi. Ketrampilan anatar pribadi sangat penting untuk keberhasilan

pelaksanaan strategi mempengaruhi semua strategi dan lembaga atau organisasi.

Tantngan dalam tahap pelaksanaan strategi adalah mendorong para manajer dan

karyawan diseluruh lembaga atau organisasi untuk bekerja dengan rasa bangga dan

antusias guna tujuan-tujuan yang ditetapkan.

c. Evaluasi Strategi

Adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Tiga kegiatan pokok dalam

evaluasi strategi adalah:

22

1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi perumusan

strategi yang menjadi perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.

2. Mengukur kinerja.

3. Melakukan tindakan-tindakan korelatif.15

Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan

merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.

Proses manajemen strategi ditunjukan untuk membuat organisasi dapat

menyesuaikan diri secara efektif terhadap perubahan dalam jangka panjang.

Sebagaimana diterangkan oleh Waterman : di lingkungan bisnis/non bisnis saat ini,

di bandingkan dengan era sebelumnya, satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan.

Organisasi-organisasi yang berhasil adalah organisasi yang secara sefektif mengelola

perubahan dan selalu menyesuaikan birokrasi, strategi, system produk dan budaya

mereka supaya dapat bertahan dan berkembang melalui guncangan dan kekuatan-

kekuatan yang menghancurkan persaingan.16

B. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari empat kata yaitu usaha, Mikro, Kecil

dan Menengah atau Tengah. Dalam literature yang tedapat di kamus besar bahasa

Indonesia. Pengertian secra bahasa kata Usaha adalah kegiatan dengan

mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan

15 Fred R. david, Op. Cit., h 6-7 16 Ibid.,

23

(perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan daya upaya ) untuk mencapai sesuatu. Dan untuk

kata mikro adalah kecil, tipis, sempit atau berkaitan dengan jumlah yang sedikit

atau ukuran yang kecil, sedangkan untuk kecil menurut kamus besar bahasa

Indonesia adalah kurang besar (keadaannya atau sebagainya) tidak besar. Serta untuk

kata menengah yang berasal dari kata dasar tengah, kamus besar bahasa Indonesia

mengartikan sebagai tempat (arah, titik) diantara dua tepi (batas). Untuk kata syariah

atau syariat, kamus besar bahasa Indonesia mengartikannya adalah hukum agama

yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT,

hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-quran dan

hadist.17

Sedangkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) di beberapa

Negara tidak selalu sama, tergantung kepada konsep yang digunakan oleh Negara

tersebut. Oleh karena itu pengertian usaha kecil dan menengah teryata berbeda di satu

Negara dengan negara lainnya. Misalnya di United Kingdom adalah suatu usaha bila

jumlah karyawannya antara 1-200 orang, di Jepang antara 1-300 orang, di USA

antara 1-500 orang.18 Untuk Indonesia sendiri, mendefinisikan Usaha Kecil sebagai

perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai asset Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja

yang kurang dari 5 orang di katakana usaha kecil level mikro.

17 http://www.pusatbahasa.diknas.go.id diakses pada 20 november 2010 18 Titik Sartika Partomo M.S dan Abd. Racman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil Menengah

dan Koprasi, dalam Lilis Sali Satunnisa, BMT Sebagai mitra Pengusaha Kecil dan Menengah, study kasus pada BMT Fajar Shiddiq Jakarta, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2004), h.11

24

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi usaha mikro menurut SK

mentri keuangan No.40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau

perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupuah) pertahun serta mengajukan kredit kebank paling banyak

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).19 Berdasarkan UU No.9/1995 tentang usaha

kecil, yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rayat yang berskala kecil

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu

Miliar Rupiah)

3. Milik Warga Negara Indonesia.

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak

langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi20.

19 Saat Soeharto, Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan, dalam Euis Amalia Keadilan

Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), h.42

20Sri Adiningsih,Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia, (Artikel : 2009)

25

Keriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), nilai nominalnya

dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan

peraturan pemerintah.

Departemen keuangan memiliki kriteria khusus mengenai usaha kecil yang

termuat dalam keputusan mentri keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994 tentang

pedoman pembinaan Usaha Kecil dan Komprasi melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut membahas apa

yang dimaksud dengan usaha kecil dan kemudian didefinisikan sebagai perorangan

atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omset pertahun

setinggi-tingginya Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).21

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2008 yang lalu dengan

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah membuat

undang-undang baru yaitu UU No.20 Tahun 2008. Berdasarkan UU No.20 Tahun

2008 definisi dari Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) yaitu usaha produktif

milik orang perorangan yang memenihi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

dalam undang-undang ini yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguna tempat usaha.

21 Euis amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM

di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.43

26

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).

Agar lebih lengkap pemahaman kita terhadap UMKM maka ada baiknya

melihat beberapa definisi yang ada dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan

dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), definisinya sebagai berikut :22

1. UU No.9/1995 tentang Usaha Kecil, Usaha Kecil adalah asset yang

kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang

dari Rp. 1 Miliyar. Di miliki oleh orang Indonesia. Independent, tidak

terafiliasi dengan usaha-usaha menengah besar boleh berbadan hukum,

boleh juga tidak.

2. Badan Pusat Statistik, Usaha Miko mempunyai pekerja lima orang,

termasuk tenaga keluarga yang tidak di bayar. Sedangkan Usaha Kecil

mempunyai pekerja 5-19 orang. Dan Usaha Menengah mempunyai

pekerja 10-99 orang.

3. Bank Indonesia, Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei

1998): usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin.

Dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan

usaha mudah untuk exit dan Entry. Usaha Menengah (SK Dir BI

No.30/45/Dir/UK tgl 5 Januari 1997): asset 5 miliyar untuk sektor non-

22 Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan

Menengah, (Gramedia: Jakarta, 2001 ), h. 37

27

industri. Asset Rp. 600 Juta diluar tanah dan bangunan untuk sector non-

industri manufacturing. Omzet tahunan Rp. 3 miliyar.

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka kita perlu

memahami karakteristik dan problem UMKM, sehingga dengan mengetahui

kondisinya maka dapat dilakukan diagnosa lebih baik untuk menentukan solisi

terbaik yang kemudian dapat dijabarkan dalam sebuah strategi. Adapun karakteristik

UMKM adalah sebagai berikut:23

1. Mempunyai skala yang kecil, baik modal,pengunaan tenaga kerja maupun

orientasi pasar.

2. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota

besar.

3. Status usaha milik pribadi atau keluarga.

4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan social budaya (etnis dan

geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak

ketiga

5. Pola kerja seringkali parttime, atau sebagai usaha sampingan dari

kegiatan lainnya.

6. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, dan

pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.

23Alila Pramiyanti, Study Kelayakan Bisnis Untuk UKM, (Yogyakarta: Media Presindo,

2008), h. 5

28

7. Struktur permodalan sangat terbatas dan keurangan modal kerja serta

sangat bergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.

8. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang

sering berubah secara cepat

Sektor-sektor UMKM, usaha-usaha kecil dan mikro terdapat pada seluruh

sector perekonomian yaitu (DEKOPIN,2002):24

1. Sektor perkebunan, usaha perkebunan yang termasuk usaha kecil dan mikro

disini adalah usaha perkebunan pada kebun-kebun rakyat yang terbagi

dalam lahan sempit.

2. Sector pertanian, usaha pertanian termasuk kategori usaha kecil karena

sebagian besar dari mereka mengusahakan lahan pertanian yang luasnya

kurang dari satu hektar.

3. Sector industry, usaha kecil dan mikro pada sector ini berwujud berbagai

industry kecil rumah tangga, yang menghasilkan berbagai jenis barang

kerajinan dan keperluan rumah tangga.

4. Sector perdagangan, usaha kecil dan mikro ini berwujud usaha perdagangan

yang dijalankan rakyat kecil di pasar-pasar tradisional, toko, kios, dan

warung-warung disepanja jalan dan kampung-kampung.

5. Sector kehutanan, pada sector kehutanan ini usaha kecil dan mikro berwujud

pada rupa-rupa usaha pemanfaatan hasil hutan.

24Ishak RS, IPemberdayaan Masyarakat Miskin, www.dekopin.com., di akses pada 2

Desember 2010

29

Setelah memahami karakteristik UMKM maka langkah lebih lanjut adalah

memahami permasalah-permasalah di dalam dunia UMKM, adapun permasalahan

tersebut antara lain :25

1. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen

2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh

jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.

3. Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperluas pangsa pasar.

4. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan

teknologi, khususnya teknologi terapan.

5. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi,

keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten

mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan.

6. Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli,

standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan

baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri.

7. Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami

distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibandingkan dengan mitra

usahanya ( usaha besar)

25Alila Pramiyati, Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM, (Media Presindi : Yogyakarta,

2008), h.10

30

C. Lembaga Pengelolaan Zakat

1. Urgensi Pengelolaan Zakat

Amil zakat ialah orang atau individu yang bertugas melakukan pekerjaan yang

berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pencatatan dan pendayagunaan dana

zakat. Mereka dipilih oleh pemerintah apabila mereka bekerja pada Badan Amil

Zakat (BAZ) dan dipilih oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk dinegara

Indonesia. Amil zakat berhak untuk menghimpun dana zakat, dan mendayagunakan

dana tersebut serta melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat seperti

mengajarkan masyarakat tentang hokum zakat, menerangkan tentang sifat-sifat

pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakat dan golongan-golongan yang berhak

menerima zakat, memindahkan, menyimpan, menjaga, mengembangkan serta

memanfaatkan harta zakat sesuai mengikut ketetapan dan syarat-syarat yang telah

dibuat.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada pada masa kini juga

diangap memiliki hak sebagaimana ditetapkan di dalam syariat islam. Oleh karena itu

BAZ dan LAZ wajib mengikuti syarat-syarat yang di tetapkan di dalam mengambil

bagian amil zakat.

Di antara tugas-tugas yang diamanahkan kepada amil-amil zakat ada yang

berbentuk pemberian kuasa, karena ia berkaitan dengan tugas asas dan

kepemimpinan. Oleh yang demikian orang yang memegang amanah ini di syaratkan

supaya mengikuti syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh ulama-ulama fiqih di

antaranya ialah: islam, pria, jujur (beramanah) dan mengetahui hokum-hukum zakat

di dalam lapangan kerja.

31

Selain dari itu terdapat juga beberapa tugas lain sebagai bantuan yang boleh

diserahkan kepada orang-orang yang tidak dapat memenuhi sebagian dari syarat-

syarat yang telah di tetapkan sebagaimana di atas seperti kerja-kerja yang berkaitan

dengan pengurusan computer, keuangan dan lain sebagainya.

Amil-amil zakat berhak mendapatkan tambahan dari kerja mereka yaitu dari

golongan amil zakat yang di berikan oleh pihak pemerintah atau pengurus LAZ yang

melantik mereka dengan kadar tidak lebih dari gaji yang telah di tetapkan, walaupun

mereka bukan dari kalangan orang-orang fakir yang mengambil dari jumlah dana

yang di bayar untuk semua amil zakat, persiapan pembiayaan oprasional kantor

dengan tidak lebih dari satu perdelapan dari hasil pungutan zakat (12,5%).

Perlu di perhatikan juga, amil zakat tidak boleh di pekerjakan lebih dari

keperluan dan sebaik-baiknya gaji kesemua amil zakat yang dipekerjakan atau

sebagian dari mereka adalah diambil dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan

Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sehingga

dana zakat boleh didayagunakan kepada golongan-golongan lain yang berhak

menerima zakat. Golongan amil zakat tidak boleh menerima apa-apa bentuk hadiah

atau hibah baik berupa dana atau uang tunai maupun dalam bentuk barang.

Pemerintah dan pengurus LAZ menyediakan sarana oprasional seperti

perlengkapan kantor, telepon, faks, computer, yang mana semua dipergunakan Amil

Zakat untuk melakukan kegiatannya, baik menghimpun, mengelola dan

mendayagunakan dana zakat.

Pihak yang sudah memilih dan sudah menetapkan seseorang sebagai Amil

Zakat tetap harus mengawasi dan memperhatikan sebagaimana yang telah

32

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amil Zakat hendaklah seseorang yang

jujur (amanah) dan dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggantikan

segala kerusakan, kehilangan dana zakat yang disebabkan oleh kecerobihan dan

kelalaian.

Amil-amil zakat sepatutnya menjaga dirinya dengan mengikuti adab-adab

islam secara umum seperti sopan santun, lemah lembut terhadap orang-orang yang

mengeluarkan zakat, senantiasa berdoa kepada mereka dan juga kepada golongan-

golongan yang berhak menerima zakat, mengajar tentang hulum-hukum zakat dan

menjelaskan kepentingannya didalam masyarakat islam untuk mencapai perpaduan

masyarakat dan mendayagunakan zakat secepat mungkin kepada golongan-golongan

yang berhak menerima zakat.

Di Indonesia profesi amil zakat masih belum menjadi sebuah profesi yang di

pilih oleh masyarakat Indonesia. Padahal semua aturan untuk menjadi seorang amil

zakat sudah jelas dan tegas digambarkan. Sebagaimana halnya zakat harta dan profesi

yang belum tersosialisasikan dengan baik, peran dan profesi Amil Zakat juga

demikian.

Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah: 60 yang berbunyi :

)/ : ( sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya

33

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapapan

yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs.

At-Taubah: 60).

Dalam surat At-Taubah:60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan

yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas

mengurus zakat (amili alaiha). Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa

zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat

(muzakky) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerima

(mustahik). Imam Qutbi ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah:60) menyatakan

bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (di utus oleh imam atau

pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang

diambilnya dari para muzakky untuk kemudian diberikan kepada yang berhak

menerimanya.

Diambilnya zakat dari muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan

kepada mustahik, menunjukan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat

amal kariatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajban yang juga bersifat

otoritatif (ijabari)26. Pengelolaan zakat lembaga pengelola zakat, apalagi yang

memiliki kekuatan hokum formak, akan memiliki beberapa keuntungan27 antara lain :

26Abdul Qodir. Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sisial, Raja Grafindo Persada. Jakarta,

1998. h. 85 27 Ibid, h. 87

34

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.

Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila

berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu saat.

Keempat, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan

pemerintah islami.

Dalam Bab II pasal 5 Undang-undang tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk : a. Untuk meningkatkan

pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai sesuai dengan tuntunan

agama. b. meningkatkan fungsi dan peranan piata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. c. meningkatkan hasil

guna dan daya guna zakat.

Persyaratan lembaga pengelolaan zakat, Yusuf Al-Qardhowi dalam bukunya,

fiqih zakat28, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau

pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: pertama,

beragama islam. Kedua, mukallaf yaitu orang dewasa yang akal sehat akal pikirannya

yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan ummat. Ketiga, memiliki sifat

amanah dan jujur. Keempat, mengerti dan memahami hokum-hukum zakat yang

menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan

zakat kepada masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas

28 Yusuf Al-Qaradhawi , Fiqh Zakat, Muassasah Risalah. Beirut. 1991. Juz. II, h. 586

35

dengan sebaik-baiknya. Keenam, hemat penulis adalah kesungguhan amil zakat

dalam melaksanakan tugasnya. Amil yang baik adalah amil yang full-time dalam

melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

2. Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebagai organisasi nirlaba milik masyarakat Indonesia, organisasi pengelolaan

zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu: a. sumber

daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donator yang mempercayakan

kepada lembaga. b. menghasilkan berbagai pengelolaan jasa dalam bentuk pelayanan

kepada masyarakat. c. kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya

pada organisasi bisnis.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya

dengan organisasi nirlaba lainnya29, yaitu: 1. Terkait dengan aturan-aturan dan

prinsip-prinsip syariah islam. 2. Sumber dana utama adalah zakat, infaq, shadaqoh,

dan wakaf. 3. Memiliki Dewan Pengawas dalam struktur organisasinya.

A. Susunan Organisasi Badan amil Zakat

1. Badan amil zakat.

2. Dewan pertimbangan

3. Komisi pengawas.

4. Badan pelaksana.

29Ibid h. 1

36

5. Angota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan

unsure pemerintah.

B. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

1. Dewan Pertimbangan

a. Fungsi yaitu memberikan pertimbangan, fatwa, sara dan rekomendasi

kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pemgelolaan

badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

b. Tugas pokok adalah 1. Memberikan garis-garig kebijakan umum

Badan Amil Zakat. 2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan

Pelaksanaan dan komisi pengawas. 3. Mengeluarkan fatwa syariah

baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat wajib

diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat. 4. Memberikan

pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan

komisi pengawas baik diminta maupun tidak. 5. Memberikan

persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan

Komisi Pengawas. 6. Menunjuk akuntan public.

2. Komisi Pengawas

a. Fungsi yaitu sebagai pengawas internal lembaga atas oprasional

kegiatan dilaksanakan badan pelaksana.

b. Tugas pokok adalah: pertama, mengawasi pelaksanaan kerja yang

telah disahkan. Kedua, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan Dwan Pertimbangan. Ketiga, mengawasi

37

oprasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang

mencangkup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Keempat, melakukan pemeriksaan oprasional dan pemeriksaan

syariah.

3. Badan Pelaksana

a. Fungsinya adalah sebagai pengelola zakat.

b. Tugas pokok meliputi: 1. Membuat rencana kerja. 2. Melaksanakan

oprasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan . 3. Menyusun laporan tahunan. 4. Menyampaikan laporan

pertanggung jawaban kepada pemerintah. 5. Bertindak dan

bertanggung jawab untuk dan atas Badan Amil Zakat ke dalam

maupun ke luar.

38

BAB III

PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT

DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

A. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Dompet dhuafa Republika

LAZ Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat

indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa

dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal

dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga)1. Kelahirannya berawal

dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat

miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang

kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasif dhuafa. Empat orang

wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu

sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.2

Sejak kelahiran Harian Umum Republika awal 1993, wartawannya aktif

mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung

kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang

dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana

tidak dapat maksimal.

1 Company profile LAZ Dompet Dhuafa Republika, h.1 2 Wawancara Pribadi dengan Asep Beny (General Afairs LAZ Dompet Dhuafa Republika),

Ciputat, 2 Desember 2010

39

Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan

menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan

menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial

yang telah dilakukan sambilan di lingkungan Republika pun terdorong untuk

dikembangkan.

Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui

DD. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompet Dhuafa Republika

tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan.

Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14

September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No.

163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.3

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan Dompet Dhuafa Republika

sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Lembaga amil zakat merupakan salah

satu unit bisnis nirlaba yang didirikan dengan mempunyai Visi dan Misi yang hendak

di capai.

3 Company Profile LAZ Dompet Dhuafa Republika, h.5

40

B. Visi dan Misi LAZ Dompet Dhuafa Republika

Visi dari didirikannya LAZ Dompet Dhuafa Republika adalah Bertekad

menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada

sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Sedangkan misi yang hendak dicapai oleh LAZ Dompet Dhuafa Republika

yaitu :4

1. Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif

gerakan pemberdayaan masyarakat.

2. Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat.

3. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang

berbasis kekuatan sendiri.

4. Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan

Selain Visi dan Misi, LAZ Dompet Dhuafa Republika juga memiliki beberapa

tujuan dalam pendiriannya, yaitu :5

1. Meningkatnya efektivitas kinerja lembaga.

2. Meningkatnya otonomi jaringan lembaga melalui devolusi (desentralisasi

dan pelimpahan wewenang).

3. Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi

berkeadilan.

4 Wawancara Pribadi dengan Asep Beny. 5 Company Profile LAZ Dompet Dhuafa Republika, h. 7.

41

4. Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan

ziswaf dan derma.

5. Tercapainya kemandirian komunitas sasaran.

Visi Misi serta tujuan pendirian lembaga di atas, merupakan arahan yang akan

dijalankan oleh setiap individu di dalam organisasi tersebut sesuai dengan perannya

masing-masing.peranan-peranan itu tertuang di dalam struktur organisasi yang

menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban individu-individu di LAZ

Dompet Dhuafa Republika.

C. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa bagian.

Setiap bagian tersebut memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Struktur kepala

organisasi LAZ Dompet Dhuafa Republika dapat terlihat sebagai berikut :

Broard of Trustee (Wali Amanat) : Parni Hadi

Eri Sudewo

Haidar Bagir

S. Sinansari Encip

Houtman Z. Arifin

Board of Supervisory(Dewan Pengawas) : Kh. Didin Hafidhuddin

Rahmad Riyadi

Erry Riyana Hardjapamekas

42

Board of Sharia (Dewan Syariah) : Prof. Dr. Muhammad Amin Suma

Bobby Herwibowo, LC.

Izzanudin Abdul Manaf, LC.

President Director (President Direktur) : Ismail A. Said

Executive Director (Direktur Eksekutif) : Ahmad Juwaini

Internal Audit (Internal Audit) : Tri Estriani

Comunication & Remo Director (Komunikasi & Direktur Remo) : Yuli Pujihardi

Program Director (Program Direktur) : M. Arifin Purwakananta

Business Director (Bisnis Direktur) : Kusnandar

Finance Director (Direktur Keuangan) :6 Rini Suprihartanti

Pada dasarnya struktur organisasi LAZ Dompet Dhuafa Republika di atas,

sama dengan struktur organisasi perusahaan-perusahaan pada umumnya. Akan tetapi

tugas dan kewajiban yang diembannya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut

sesuai dengan tujuan pedirian lembaga ini yang berkhidmat untuk mengangkat harkat

social kemanusiaan kaum dhuafa, bukan sekedar mencari keuntungan semata, yang

tercermin dari kegiatan usaha yang dilakukan lembaga tersebut.

D. Program-program LAZ Dompet Dhuafa Republika

LAZ Dompet Dhuafa Republika merupakan salah satu lembaga amil zakat

yang berusaha memberikan pelayanan secara profesionalisme yang berkaitan dengan

6 Company Profile Dompet Dhuafa Republika

43

pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau istribusi

harta zakat.

Setelah beroprasi lebih dari 11 tahun dan yayasan telah mampu

mempekerjakan sekitar 40 staff tetap termasuk penggalang dana, pendapatan LAZ

Dompet Dhuafa Republika terus meningkat, lokasi proyek LAZ Dompet Dhuafa

Republika pun tidak lagi terbatas di pulau jawa saja akan tetapi meluas keseluruh

wilayah Indonesia.7 Sehingga kegiatannya pun bergeser dari sebatas program sosial

menjadi pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi.

1. Program Ekonomi Pembiayaan Mikro Syariah

a. BMT Center

Kerinduan terhadap lahirnya lembaga keuangan yang berpihak kepada kaum

lemah merupakan cita-cita awal DD. Sejak munculnya BMT (Baitul Maal Wa

Tamwil) di Jakarta dan Semarang (BMT Insan Kamil dan Binama), terasa perlu

adanya lembaga yang menggalang tumbuhnya lembaga keuangan serupa dalam satu

sinergi. Tahun 1994-1995 serangkaian diklat dan pertemuan yang berintikan

pemasyarakatan ekonomi syariah mulai disokong DD. Pada 1994 itu DD telah

didaulat oleh puluhan lembaga BMT di segenap wilayah untuk membangun sebuah

lembaga holding BMT guna menopang sinergi dan permodalan itu.

Belasan tahun kemudian, DD telah berhasil mensponsori lebih kurang

pendirian 60 LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-termasuk BMT) dan

7 Wawancara pribadi dengan Rovi Octaviano Vustany (Direct Channel Unit

head LAZ Dompet Dhuafa Republika)

44

tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai kelanjutan dari langkah ini tahun 2006

DD memfasilitasi silaturahmi 200 pengelola BMT se-Jawa dan Sumatera sekaligus

menandai berdirinya Perhimpunan BMT Indonesia yang kemudian dikenal dengan

nama BMT Center. Sampai tahun 2008, geliat dari koordinasi ini terus berlangsung di

bawah jejaring DD yang kini beranggotakan lebih dari 269.543 orang dengan aset

yang dikelola mencapai Rp. 266 miliar dengan pengelolaan dana ke tiga sebesar Rp.

233 miliar.

Bahwa sinergi BMT Center aneka program telah digulirkan dan meliputi

advokasi, konsultasi, jasa audit syariah, training, pooling fund, dan penempatan dana.

Aliansi ini berlanjut dengan menangani sindikasi pembiayaan, aktivitas kliring, dan

penjaminan dana. Dalam unit bisnisnya kini juga telah ditumbuhkan lembaga

pembiayaan ventura yang diperkenalkan sebagai BMT Ventura. Semua lini keuangan

mikro berbasis syariah ini semakin penting guna membantu berbagai pembiayaan

kalangan lemah yang biasanya menjadi pihak terlemah dari arus besar ekonomi

ribawi yang masih terlalu tangguh untuk dilawan secara sendiri-sendiri oleh pelaku

keuangan berbasis syariah.

b. Baitul Maal Desa (BMD)

Program ini bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat khususnya di

pedesaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam kehidupan ekonomi.

Program Baitul Maal Desa (BMD) ini sebenarnya adalah perluasan dari konsep BMT

(Baitul Maal wat Tamwil) yang sudah lebih dahulu berkembang. Program BMD

menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal setempat.

45

Banyak desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang besar

seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, industri kerajinan, dan

sebagainya. Potensi ini kadangkala tidak berkembang disebabkan kurangnya

perhatian dan pengetahuan dari para pelakunya yang banyak berasal dari kalangan

rakyat kecil. Dengan Program BMD ini, diharapkan, potensi bisa lebih maju,

berkembang dan menghidupi ekonomi daerah setempat. Program BMD telah

diujicobakan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dompet Dhuafa melalui BMD mendata potensi ekonomi setempat, kemudian

memfasilitasi produksinya, hingga membantu dalam bidang pemasaran produk

tersebut. Baitul Maa Desa (BMD) diawasi langsung oleh Direktorat Program Dompet

Dhuafa Republika guna menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Dana yang

diberikan kepada masyarakat sifatnya bergulir (revolving fund). Dana awal terus

berputar dari satu mustahik ke mustahik lain, berbeda dengan dana pinjaman dari

institusi perbankan yang mesti dikembalikan. Dana bergulir ini dimaksudkan untuk

merangsang minat dan kreativitas usaha masyarakat, tanpa harus takut dengan

pengambalian. Setelah satu Mustahik berhasil, dana ini akan berpindah ke Mustahik

lainnya dan seterusnya.

c. Pemberdayaan Peternak

Kampoeng Ternak, sesuai namanya merupakan lembaga mandiri di bawah

DD yang semula dipantik oleh animo dan keberhasilan program Tebar Hewan

Kurban. Dari tahun ke tahun, sambutan masyarakat akan keberhasilan program yang

melibatkan penyediaan ribuan hewan ternak sehat itu makin tak terbendung. Hal ini

46

sekaligus menginspirasi lahirnya pola pemberdayaan berbasis peternakan yang dapat

menyejahterakan warga pedesaan.

Program Pokok dari Kampoeng Ternak utamanya adalah melakukan

pengembangan riset peternakan untuk melahirkan hewan ternak sehat, dan yang

kedua adalah pemberdayaan peternak dhuafa. Program riset dan pengembangan

Kampoeng Ternak meliputi pembibitan (breeding), pakan, teknologi, manajemen, dan

veteriner. Sedangkan program pemberdayaan peternak dibangun dengan menginisiasi

kelompok peternak di daerah binaan DD. Kelompok peternak ini disebut mitra DD

yang akan menjadi bagian dari proses penyiapan ternak dalam lini pengadaan ternak

saat Tebar Hewan Kurban setiap tahun.

Selama tahun 2008, Kampoeng Ternak didukung pendanaan oleh DD sebesar

Rp. 600 juta lebih. Telah memberdayakan lebih dari 1247 KK dan melibatkan 6.640

jiwa. Kampoeng Ternak kini melakukan aktivitas penyediaan ternak sehat yang

mampu memproduksi hewan untuk memasok THK sekitar 1000 ekor domba dan

sapi. Sedangkan untuk kemitraan dengan peternak dhuafa, DD menyiapkan tim yang

mendampingi peternak di dusun-dusun mitra di seluruh pelosok tanah air untuk

menyiapkan hewan yang akan dipotong di daerah peternak dan sekitarnya pada saat

Tebar Hewan Kurban yang fenomenal itu.

d. Pemberdayaan Petani

Lembaga Pertanian Sehat (LPS) Dompet Dhuafa berdiri pada bulan Juni 1999

yang semula bernama Laboratorium Pengendalian Biologi DD Republika yang

berfungsi untuk meneliti dan mengembangkan sarana pertanian tepat guna untuk

membantu petani kecil.

47

Pertama kali diproduksi oleh Laboratorium Pengendalian Biologi DD

Republika adalah biopestisida (pengendali hama tanaman) berbahan aktif virus

serangga NPV (nuclear polyhedrosis virus) yang ramah lingkungan. Produk

biopestisida yang berbahan aktif virus patogen serangga hama tersebut, merupakan

yang pertama diproduksi di Indonesia dengan nama VIR-L, VIR-X dan VIR-H.

Kemudian hasil dari penelitian dan perakitan teknologi tepat guna pada tahun 2000

dihasilkan pupuk organik OFER dan pestisida nabati PASTI berbahan aktif ekstrak

akar tuba (Derris sp.).

Pada tahun 2002 Laboratorium Pengendalian Biologi berubah nama menjadi

Usaha Pertanian Sehat (UPS), hal ini berkaitan erat dengan upaya pengembangan

pemasaran produk-produk yang dihasilkan Laboratorium sebelumnya. Pemisahan

laboratorium dan usaha dilakukan pada awal tahun 2003 menjadi LPS yang berada di

Jejaring Aset Sosial (JAS) dan UPS yang berada di Jejaring Aset Reform (JAR).

Selain produk Laboratorium, UPS juga mulai membantu pemasaran produk pertanian

dari petani-petani yang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan, diantaranya

berupa Beras Sehat Bebas Pestisida.

Kemudian menginjak awal tahun 2004 Laboratorium Pertanian Sehat dan

Usaha Pertanian Sehat disatukan kembali menjadi Lembaga Pertanian Sehat Dompet

Dhuafa di bawah koordinasi Jejaring Aset Reform (JAR) dengan mandat yang lebih

luas tidak hanya penelitian dan produksi sarana pertanian sehat, tetapi juga berupaya

untuk melakukan pemberdayaan petani dhuafa melalui Program Pemberdayaan

Pertanian Sehat (P3S). Pada tahun 2005 seiring dengan perubahan internal lembaga

holding Dompet Dhuafa, LPS menjadi salah satu jejaring pengembangan ekonomi

48

yang diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga mandiri secara financial dari sektor

produksi dan bisnis dengan tetap tidak kehilangan jatidirinya sebagai jejaring dari

lembaga nirlaba Dompet Dhuafa.

e. Pemberdayaan Komunitas

Komunitas pengason adalah Program Development (Pembangunan). Seiring

dengan peran yang lebih sentral yang dimainkan DD di kancah program

development, ke depan DD akan menguatkan sisi development ini dengan mendesain,

mengarahkan, dan mengimplementasikan program pembangunan yang berorientasi

pada wilayah atau berbasis komunitas. Dengan demikian diharapkan program DD

dapat mengakomodir kebutuhan regional/kewilayahan, berimplikasi langsung dengan

komunitas setempat dan dapat melahirkan agen-agen perubahan di masyarakat

setempat untuk menjamin keberlanjutan program.

2. Program Sosial

a. Rumah bersalin Cuma-Cuma (RBC)

RBC merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya

dalam bidang persalinan yang diperuntukan bagi kaum dhuafa secara Cuma-Cuma.

Jenis pelayanan yang tersediya di RBC berupa pemeriksaan kehamilan, persalinan

normal 24 jam, KB, imunisasi, senam hamil, ANC Mobile, Akses Kesehatan,

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, serta pengobatab umum bagi iu dan anak bebas

biaya. Meski Cuma-Cuma, RBC tetap mengedepankan layanan professional dan

maksimal bagi setiap pasiennya.

Tidak hanya itu, anggota (member) juga mendapatkan kesempatan

pendampingan dalam bidang agama, pendidikan, dan ekonomi sesuai dengan potensi

49

yang dimilikinya. Melalui upaya ini diharapkan dapat terbentuk keluarga-keluarga

mandiri. RBC beralamat di komplek pesantren At-Taazhimiyah jl. Holis 448A

Bandung.8

Wujud profesionalitas, RBC merekrut tenaga medis yang memiliki

kompetensi di bidangnya, antara lain ; 3 orang dokter umum, 8 orang bidan, dan 3

orang perawat berpengalaman. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan

mendekatkan diri.

b. Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM)

LPM merupakan lembaga pelayanan bagi masyarakat, yang terbuka setiap

hari kerja, pukul 09:00 sampai dengan 15:00. Layanan LPM meliputi kesehatan,

pendididkan, sandang pangan, transportasi, hingga ekonomi. Layanan ini

bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga amanah dan optimalisasi dana

zakat, bantuan yang diberikan pun sesuai permasalahannya, seperti bantuan kesehatan

berupa pengantar pemeriksaan klinik dan obat, dan tebus resep, pemeriksaan

laboraturium. Bantuan pendididkan berupa bantuan yang dibayarkan langsung ke

sekolah. Transportasi bantuan diberikan surat jalan pengganti tiket. Sandang pangan

bantuan dalam bentuk pakaian, buku, beras dan tiket makan. Ekonomi bantuan dalam

bentuk pinjaman tanpa bungan.

8Summary Dompet Dhuafa Republika 2010

50

3. Program pendidikan dan Dakwah

a. Bursa Anak Asuh

Bursa anak asuh adalah ajang mempertemukan calon anak asuh dengan calon

orang tua asuh. Anak asuh yang ditawarkan dalam bursa ini adalah anak-anak yang

berdasarkan survey lapangan yang dilakukan Tim DD, adalah anak-anak yang wajib

dibantu agar kelangsungan pendidikannya dapat terjamin. Kondisi orang tua/wali dari

anak-anak tersebut pada umumnya adalah kaum dhuafa dengan pekerjaan sebagai

buruh tani, pemulung, korban bencana/kerusuhan, pengungsi Dan ;aim-lain.

Pembinaan terhadap anak asuh dilakukan secara terus menerus oleh para

koordinator anak asuh (Kakak Asuh) yang dipilih dari kelompok mahasiswa yang

punya kepedulian. Pembinaan bulanan akan dilakukan Tim DD saat diadakan

pertemuan dengan semua anak asuh dalam rangka penyaluran dana bea siswa

bulanan.

Pembinaan juga diarahkan terhadap para orang tua dari anak asuh, baik dalam

rangka meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan motivasi menyekolahkan

anak. Pembinaan terhadap orang tua dari anak asuh akan disinkronisasikan dengan

program pemberdayaan masyarakat Dompet Dhuafa Bandung, dengan menggunakan

dana Zakat, Infak dan Sedekah

Klasifikasi Dana Berdasarkan asumsi bahwa biaya pendidikan minimal yang

dibutuhkan setiap anak per bulan adalah uang SPP/BP3 dan biaya transport, maka

biaya pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut :

51

Sekolah Perbulan Pertahun

SD

SMP

SMU

Perguruan Tinggi

Rp. 30.000,-

Rp. 500.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 360.000,-

Rp. 600.000,-

Rp. 1. 200.000,-

Rp. 1.800.000,-

Persyaratan Anak Asuh:

1. Tidak mampu, yang dibuktikan dengan keterangan miskin dan survey Tim

DD.

2. Sungguh-sungguh dalam menjalani pendidikan.

3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan rutin

Persyaratan Orang Tua Asuh Peserta ditargetkan minimal 100 orang dalam

setiap pelaksanaan kegiatan. Mereka terdiri dari :

1. Mampu menanggung biaya pendidikan anak asuh.

2. Bersedia menjadi orang tua asuh untuk 1 tahun dan mengirim biaya

minimal untuk 6 bulan.

3. Bersedia mengikuti kegiatan pertemuan antara anak asuh dengan orang tua

asuh dalam rangka pembinaan dan silaturahmi (akan dijadwalkan

tersendiri)

b. Sekolah Unggul Bebas Biaya

Smart Ekselensia Indonesia sekolah unggul bebas biaya, Dalam sebuah sistem

pendidikan berkualitas sudah seharusnya menggunakan paradigma berpikir "Starting

52

with the end". Artinya dalam mendesain sebuah program harus dimulai dengan

pertanyaan : Apa yang ingin anda hasilkan? Lantas apa yang kita punya saat ini dan

kemudian bagaimana caranya dengan apa yang kita punya tersebut meraih apa yang

kita inginkan. Dengan paradigma berpikir seperti ini kita setidaknya akan

memperoleh 3 (tiga) keuntungan yaitu :

1. Institusi pendidikan akan berkembang secara berkesinambungan

2. Dorongan motivasi untuk melakukan perubahan jauh lebih kuat

3. Parameter keberhasilan program akan jauh lebih terukur

Oleh karena itu Program Pendidikan SMART Ekselensia Indonesia yang

merupakan proyek masa depan yang idealis, perlu melakukan reformasi/perubahan

dalam hal paradigma pendidikan. Sehingga kita mempunyai kesadaran yang sama,

bahwa untuk mencetak kualitas lulusan yang unggul diperlukan calon siswa yang

relevan dan potensial. Dan untuk menjaring para calon siswa yang potensial

diperlukan sebuah program seleksi yang benar-benar ketat dan sesuai sasaran.

Smart Ekselensia Indonesia adalah sekolah tingkat menengah berasrama dan

bebas biaya yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Insani (LPI)

Dompet Dhuafa. Didirikan pada tahun 2004, sekolah ini telah memiliki siswa didik

berjumlah 137 untuk 4 angkatan.

Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan dhuafa yang

berprestasi dari seluruh Indonesia ini digagas untuk meningkatkan harkat dan derajat

kaum dhuafa melalui program pendidikan dan pembinaan yang komprehensif dan

berkesinambungan. Diharapkan, setelah melalui proses pendidikan dan pembinaan di

53

SMART EI, setiap siswa memiliki bekal berkarya untuk bangsa, negara dan

agamanya. Proses seleksi hingga kedatangan calon siswa, serta pendidikan selama

berada di kampus SMART EI, tidak dipungut biaya apapun.

Persyaratan Umum yang harus dipenuhi antara lain:

1. Berasal dari keluarga dhuafa (sesuai kriteria Dompet Dhuafa )

2. Laki-laki

3. Lulus/Tamat SD atau sederajat

4. Bersedia untuk mengikuti program belajar 5 tahun atau hingga selesai

5. Memeroleh izin dari orang tua/wali

6. Memiliki prestasi akademik, dengan kriteria

7. Mendapat Rangking 1-5 di Kelas IVVI

8. Rata-rata Nilai Rapor minimal 7,0 dan Rapor tidak ada nilai 5

9. Memiliki prestasi kegiatan pendukung, seperti olah raga, kesenian,

organisasi, atau keterampilan Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

10. Berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular

11. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (sistem gugur).

Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi antara lian :

1. Mengisi formulir pendaftaran calon peserta seleksi (disediakan panitia)

2. Fotokopi rapor kelas IV VI yang telah dilegalisir oleh sekolah asal.

3. Fotokopi ijasah/STTB/ STK (bila belum memeroleh dapat disusulkan)

54

4. Fotokopi piagam penghargaan/ sertifikat (bila ada)

5. Surat keterangan tidak mampu dari Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM).

6. Surat Keterangan Gaji/Penghasilan orang tua/wali dan/atau anggota

keluarga yang menopang/ikut membantu pendapatan keluarga dari RT

atau RW atau Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) setempat. (Disediakan

panitia)

7. Surat pernyataan/izin mengikuti pendidikan di SMART EI dari orang tua

(disediakan panitia)

8. Fotokopi rekening listrik 2 bulan terakhir (bila ada)

9. Fotokopi KTP/Surat Keterangan Domisili Tetap dari RT atau RW.

10. Fotokopi Kartu Keluarga/KK.

11. Pas Foto Calon Peserta ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar.

c. Bea Study Sarjana

Beastudi Etos adalah beastudi yang diperuntukkan bagi mahasiswa berpotensi

namun memiliki keterbatasan ekonomi di sebelas perguruan tinggi negeri (PTN) di

Indonesia. Bentuk beastudi yang diberikan adalah biaya masuk perguruan tinggi, SPP

semester I dan II, akomodasi asrama selama tiga tahun, uang saku sebesar Rp

400.000,00 Rp 450.000,00 per bulan selama tiga tahun, dan pelatihan

pengembangan diri (self development training)

Latar Belakang yang menjadi pertimbangan khusus LAZ Dompet Dhuafa

Republika dalam menyalurkan Bea Study Sarjana adalah Potensi kaum dhuafa yang

kurang tersalurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Biaya

55

kuliah semakin tidak terjangkau, dan Perlu upaya sistematis untuk membangun

mental dan karakter mahasiswa dari kalangan tidak mampu. Adapun Visi Program

Bea Study Sarjana, Memutuskan rantai kemiskinan dan Membentuk generasi mandiri

secara ekonomi dan sikap.

Ketentuan pemberian Beastudi Etos yaitu Biaya masuk perguruan tinggi, SPP

semester I dan II, Uang saku sebesar Rp. 350.000,00 Rp 400.000,00/bulan

(tergantung wilayah) selama tiga tahun, Akomodasi asrama selama tiga tahun, dan

Pelatihan pengembangan diri (Self Development Training). Empat domain

pembinaan adalah Akademik, Agama, Pengembangan Diri, Sosial, dan

Pengembangan Kapasitas Guru.

d. Makmal Pendidikan

Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha

menjawab kebutuhan peningkatan kualitas guru dan sekolah melalui program-

programnya yakni pelatihan guru, pendampingan, dan sahabat guru indonesia.

Pelatihan guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru akan berdampak pada

pengelolaan pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas hasil belajar siswa.

Peningkatan kualitas hasil belajar yang dimaksud adalah daya kreatifitas,

penalaran, kearifan sosial dan peningkatan nilai akademik. Untuk mempertahankan

kualitas sebagaimana dipaparkan di atas, maka diperlukan sebuah mekanisme yang

mampu membuat guru senantiasa mengaplikasikan segenap kemampuannya secara

optimal. Untuk itulah Makmal Pendidikan juga memberikan pendampingan bagi para

guru. Program pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan workshop untuk

56

mengasah terus berbagai jenis ketrampilan guru, lesson study untuk menciptakan

learning community di kalangan guru sehingga memunculkan keterampilan leaning

how to learn.

Salah satu faktor pendukung kesuksesan hasil belajar adalah sarana dan

prasarana yang memadai. Salah satu sarana yang paling penting adalah gedung

sekolah itu sendiri. Lebih khusus lagi adalah ruang belajar atau ruang kelas.

Berdasarkan data Balitbang Depdiknas, 2003,dari 937.500 SD/MI di Indonesia

24,96% dinyatakan rusak berat, sementara dari 206.000 SMP/MTs, 7,42% juga dalam

kondisi yang parah. Namun cerita miris tentang pendidikan Indonesia tidak hanya

sampai di situ, karena kondisi di atas juga diperparah dengan kualitas mengajar guru

yang masih di bawah standar. Berdasarkan laporan Pusat Data dan Informasi

Pendidikan Balitbang Diknas, 2004. Prosentase guru SD/MI yang tidak layak

mengajar mencapai 49,3%, sementara untuk tingkat SMP/MTs mencapai 35,9%. Di

sisi lain masih banyak fenomena gedung sekolah yang baik namun belum ditunjang

dengan kualitas guru yang baik pula. Berdasarkan permasalahan di atas nampaknya

sangat perlu partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu meningkatkan

kualitas pendidikan baik sarana/prasarana dan yang utama adalah kualitas

pengajarannya. Untuk itulah Makmal Pendidikan Lembaga Pengembangan Insani

(LPI) hingga kini telah aktif membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan

berkualitas melalui berbagai program, di antaranya, menyelenggarakan training dan

workshop bagi para guru serta program pendampingan bagi sekolah yang memiliki

potensi untuk dikembangkan. Visi dari program ini adalah Memperbesar alternatif

sekolah yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Misi yang ingin

57

dicapai yaitu Melakukan penelitian berkelanjutan bagi peningkatan mutu pendidikan

dan pengajaran, Meningkatkan kualitas dan Memberdayakan tenaga kependidikan

melalui training, Meningkatkan manajemen sekolah melalui workshop dan pelatihan,

Melakukan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang memiliki potensi berkembang

dan dijadikan model, Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk

mendukung program peningkatan kualitas pendidikan.

58

BAB IV

STRATEGI PENYALURAN ZAKAT

PADA DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

A. Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Dompet Dhuafa Republika

Dalam rangka mengembangkan kapasitas dan sertifikasi profesi perhimpunan

dana (fundraiser) di kalangan mahasiswa dan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)

Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga yang focus dalam pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM). bekerja sama dengan DKM Al Huriyah IPB dan BEM

Fateta mengelar training Register Fundraising Program (RFP).

Dari data yang di sampaikan Manager Fundraising Dompet Dhuafa, kaitanya

dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam mengembangkan

filatropi di dunia. Terdapat potensi zakat di Indonesia yang telah mencapai Rp19,9

triliun (berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri

Jakarta). Namun pada realitanya penghimpunan nasional tercatat masih kurang dari

Rp 1 trilyun1. Hal ini menurut Urip potensi sumber dana cukup besar walau pada

kenyataanya relaitas kemiskinan masih harus terus dicari jalan keluarnya2.