sistem peradilan berbasis elektronik di mahkamah … · •pengembangan sistem pemerintahan...
TRANSCRIPT
SISTEM PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
email: [email protected]
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIATJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
2
“THE MOST EFFECTIVE WAY TO DO IT IS TO DO IT”-Amelia Mary Earhart-
“SELAMA TIDAK ADA KETERBUKAAN, TIDAKAKAN ADA KEADILAN. KETERBUKAANADALAH ROH KEADILAN. KETERBUKAANADALAH ALAT UNTUK MELAWAN SERTAPENJAGA UTAMA DARI KETIDAKJUJURAN.KETERBUKAAN MEMBUAT “HAKIM” DIADILISAAT IA SEDANG MENGADILI.”
-Jeremy Bentham-
vICT
COMMUNI-
CATION
TECHNOLOGY
TRUST-
WORTHY
CLEAN
INFORMATION
INTEGRITY
Perkembangan ZamanPerkembangan teknologi informasi
Program Nawa Cita PemerintahMembangun Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Program Percepatan Reformasi Birokrasi• Pengembangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Aparatur
LATAR
BELAKANG
ADMINISTRASI UMUMADMINISTRASI
PERADILAN
i5 Judiciary
E-OFFICE
E-PLANNING
E-BUDGETING
E-PROCUREMENT
SIKD
PELAKSANAAN
WEWENANG DAN
KEWAJIBAN MK
E-PERKARA
MK
MODERN DAN TERPERCAYA
PERMOHONAN
ONLINE
E-BRPK
SIMPP
E-MINUTASI
VIDEO CONFERENCE
PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT MAHKAMAH KONSTITUSI
Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi (1)
7
APLIKASI ADMINISTRASI PERADILAN
NO. NAMA APLIKASI KETERANGAN STATUS
1 SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik) Permohonan Online PUBLIC
2 SIMPILEG (Sistem Informasi Penanganan PILEG) penanganan perkara PILEG INTERNAL
3 SIMKADA (sistem Informasi Penaganan PILKADA) penanganan perkara PILKADA INTERNAL
4SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Permohonan PUU dan SKLN) penanganan perkara PUU dan SKLN INTERNAL
5 E-MINUTASI minutasi elektronik INTERNAL
6 E-BRPK BRPK Elektronik INTERNAL
7 NUPP (Nomor Urut Pengajuan Parapihak) nomor antrian pengajuan permohonan, termohon, pihak terkait dan bawaslu bagi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden, DPD dan DPR\DPRD, PILKADA dan Perkara PUU, SKLN.
INTERNAL
8 Case Retrival PUBLIC
9 Ttacking Perkara PUBLIC
10 ANOTASI PUBLIC
Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi (2)
8
APLIKASI ADMINISTRASI UMUM
• Click MK adalah konten
website MK versi
smartphone. Adapun fitur
di dalamnya berupa:
informasi persidangan
(jadwal sidang, risalah,
putusan), profil MK,
persidangan jarak jauh, live
streaming, berita, dan
pengumuman.
• Click MK dapat diinstal
melalui Playstore (Android)
dan Appstore (iOS/Apple).
• Ke depan, Click MK akan
disempurnakan. SIMPEL
dan Tracking Perkara akan
menjadi fitur di dalamnya,
serta mendesain ulang
tampilan (user interface)
agar masyarakat lebih
mudah mengakses fitur.
CLICK MK
SIMPEL
11
Lanjutan..
12
TRACKING PERKARA (1)
13
TRACKING PERKARA (2)
14
TRACKING PERKARA (3)
15
ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
16
E-MINUTASI
17
E-BRPK
18
HUBUNGI MK
Informasi Tambahan:
✓ Pemberitahuan untuk
melakukan persidangan jarak
jauh 2 hari sebelum sidang;
✓ Juru sumpah dari pengelola
Vicon di masing-masing
kampus;
✓ Melibatkan pengamanan dari
kepolisian setempat dan/atau
petugas keamanan kampus.
LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK
JAUH (VIDEO CONFERENCE) (1)
Untuk kepentingan
pemeriksaan perkara,
Mahkamah dapat
menyelenggarakan
pemeriksaan melalui
persidangan jarak jauh
dengan menggunakan
teknologi video conference.
20
LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH
(VIDEO CONFERENCE) (2)
21
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS (SIKD)
Mahkamah Konstitusi menerapkan SIMDOK
(Sistem Informasi Disposisi Elektronik) tetapi tahun
2012 diberhentikan karena implementasi tidak dapat
berjalan sesuai harapan.
Mahkamah Konstitusi mencoba
menerapkan e-Office yang dikembangkan
oleh PT.Telkom, namun tidak diteruskan
karena tidak ada kesepakatan antara
Mahkamah Konstitusi dengan PT. Telkom.
Mahkamah Kontitusi menerima
program SIKD dari ANRI dan
mengimplementasikan Tahun 2017.
IMPLEMENTASI E-OFFICE DI MK
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 5 dan 11);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Pasal 38 ayat (3));
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentangSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017,Greenpeace Indonesia Vs. Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan.
DASAR HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017,Greenpeace Indonesia Vs. Kementerian Lingkungan Hidup
dan KehutananLANJUTAN…
TTB
TANDA
TANGAN
DIGITAL
HARDCOPY
Pile
Waktu Kerja
Terbatas
Limited
Space
SOFTCOPY Feculence Tanpa Batas
(Kerja)
Borderless
menjadi
menjadi
menjadi
menjadi
menjadi
Penggunaan kertas di lingkunganMK berkurang (Less Paper Office)01Pencarian dokumen menjadi lebihcepat02Mengurangi penumpukan kertas dimeja03Mempercepat proses koordinasidalam organisasi04Mempermudah pengendalian suratyang perlu ditindaklanjuti05Memudahkan melakukanmonitoring tindak lanjut surat06
Meningkatkan keamanan berkas07Memudahkan penyimpanan berkas08Mudah melakukan backup berkas09Mudah melakukan file-sharing10Mendisiplinkan pegawai untukmenindaklanjuti surat11Mengurangi beban kerjapenatausaha persuratan dansekretaris pimpinan
12
DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI SIKD
Budaya Tertutup
FROM
Transparan dan Terbuka
Grey Area Clear Area
Smartwork
Terintegritas dan Interkoneksi
Hardwork
Link Terbatas
IMPLIKASI PENGGUNA
SIKD DI MK
13 TAHAPAN PENYELESAIAN
PERKARA SENGKETA HASIL PILKADA
TAHUN 2020 DI MK(Draft PMK /tgl 21
Februari 2020)
19 OKT
21 – 30 OKT
16-18NOV
16-21 DES
16-24 DES
2-13 Nov
23 NOV-15 DES
16-24DES
BUPATI/WALIKOTA29 SEPT-
5 OKT
GUBERNUR2-7 OKT
19-20OKT
19-20OKT
27 OKT-3 NOV
BUP/WALIKOTA 29 SEPT-8 OKT
GUBERNUR 2-12 OKT BUP/WALIKOTA
1-12 OKT GUBERNUR 6-15
OKT
— SEKIAN —TERIMA KASIH