sistem penjaminan mutu internal (spmi) · 2019. 11. 10. · dasar hukum 1. undang-undang no.20...
TRANSCRIPT
![Page 1: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/1.jpg)
SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)
LPMP SULAWESI SELATAN
2019
![Page 2: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/2.jpg)
DASAR HUKUM
![Page 3: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/3.jpg)
DASAR HUKUM
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas
2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP
13 Tahun 2015 tentang SNP
3. Berbagai Peraturan Menteri Pendidikan
mengenai SNP
4. Permendikbud No.28 Tahun 2016 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar
dan Menengah
![Page 4: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/4.jpg)
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 5
(1)Setiap warga negara mempunyai hakyang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu(2)Warga negara yang memiliki kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh
pendidikan khusus
(3)Warganegara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat terpencil
berhak memperoleh pendidikan layanan
khusus
(4)Warga negara yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan pemerintah
Daerah
Pasal 10
Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak
mengarahkan, membimbing, membantu dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundah-undangan yang
berlaku
Pasal 11
(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskrimininas
Bab IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
![Page 5: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/5.jpg)
KEWAJIBAN PENJAMINAN MUTU(PP 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah yang kedua kali melalui PP 13 Tahun 2015 )
5Kewajiban Sekolah Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Pusat
Memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpadiskriminasi.
Kebijakan nasional dan standar nasional
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan
nasional.
Fasilitasi SP, PTK yang diperlukan untuk
menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu.
Pengembangan standar nasional pendidikan
serta pemantauan dan pelaporan
pencapaiannya secara nasional
Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
![Page 6: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/6.jpg)
Permendikbud mengenai Standar Nasional Pendidikan6
No Standar Permendikbud Perubahan
1 Standar Kompetensi Lulusan Nomor 20/2016 3 kali
2 Standar Penilaian Pendidikan Nomor 23/2016 3 kali
3 Standar Isi Nomor 21/2016 3 kali
4 Standar Proses Nomor 22/2016 3 kali
5Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nomor 12/2007, 16/2007, 24/2008, 25 /2008, 26/2008 Proses
pembahasandenganBSNP
6 Standar Sarana dan Prasarana Nomor 24/2007, 40/2008
7 Standar Pengelolaan Nomor 19/2007
8 Standar Pembiayaan Nomor 69/2009
![Page 7: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/7.jpg)
SATUANPENDIDIKAN
EVALUASI/AUDIT
PENETAPANSTANDAR
PEMETAANMUTU
PERENCANAANPENINGKATAN
MUTU
IMPLEMENTASIPENINGKATAN
MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
Pemerintah/Pemerintah Daerah
PemetaanMutu Sekolah
PerencanaanPeningkatan
Mutu
FasilitasiPemenuhan/P
eningkatanMutu
InspeksiPelaksanaanPenjaminan
Mutu
SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Badan/LembagaAkreditasi
Audit MutuEksternal
PenetapanAkreditasi
Badan/LembagaStandarisasi
PenetapanStandar Mutu
PembuatanStrategi
Peningkatan Mutu
EvaluasiPencapaian Mutu
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH (Permendikbud 28/2016)
7
![Page 8: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/8.jpg)
Indikator Keberhasilan
PROSES
Meningkatnya kemampuan satuan pendidikan dalammenjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan yang dapat diidentifikasi dari :
•perubahan pengelolaan;
•kebijakan dan implementasi kebijakan;
•kemampuan dalam memetakan;
•merencanakan; melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun;
•memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan.
OUTPUT
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yang ditunjukkan dengan:
• Meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian,
• Pengembangan kegiatanekstrakurikuler,
• Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan,
• Kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
OUTCOME
•Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dan hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
•Prestasi satuan pendidikan beserta anggota;
• Terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan;
•Adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan.
DAMPAK
• Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambung-an dan berkelanjutan pada satuan pendidikan
Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PMP oleh Satuan Pendidikan
![Page 9: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/9.jpg)
Tujuan dan Hasil Pengembangan
1. Sekolah menerapkan penjaminan mutu
pendidikan secara mandiri;
2. Sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar
Nasional Pendidikan;
3. Sekolah berbudaya mutu;
![Page 10: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/10.jpg)
POTRET SPMI TERHADAP PELAKSANAAN PMP
Tahapan siklus SPMI
Pelibatan unsur dalam pelaksanaan
Prinsip keterlaksaan SPMI
Pemberdayaan organisasi TPMPS
TERHADAP PENINGKATAN CAPAIAN SNP
Rapor mutu
Perubahan perilaku
Inovasi
TERHADAP BUDAYA MUTU
Komitmen
Kesadaran
Kemandirian
10
![Page 11: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/11.jpg)
Pelibatan
Unsur
PemetaanMutu
PenyusunanRencana
Pemenuhan
PelaksanaanRencana
Pemenuhan
Evaluasi/
Audit Pelaksanaan
Rencana
PenetapanStandar Mutu
Visi-Misi, Kebijakan sekolah
Laporan hasil
evaluasi:• Pemenuhan 8 SNP• Implementasi dari
rencana aksi
Dokumenperencanaan,
pengembangan
sekolah danrencana aksi
KebijakanPemerintah
(Kurikulum, SNP, lainnya)
Output:Capaian Kualitas
sekolah sesuai 8 SNP
Dokumen EvaluasiDiri Sekolah
Sekolah
KepalaSekolah
Guru
Tata Usaha
POTRET TERHADAP PELAKSANAAN PMP
2
Tahapan1
![Page 12: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/12.jpg)
POTRET TERHADAP PELAKSANAAN PMP
MANDIRI
TERSTANDAR
AKURAT
SISTEMATIK
BERKELANJUTAN
TERDOKUMENTASI
12
Prinsip3
![Page 13: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/13.jpg)
Kepala
Satuan
Pendidikan
Tenaga
KependidikanDewan Guru
Ketua Tim
Penjaminan Mutu Pendidikan
Sekolah
Tim Monev
Internal
Pengembang
Sekolah
Satuan Pendidikan Tim Penjaminan Mutu Sekolah
• merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
dan mengembangkan sistem penjaminan mutu
pendidikan;
• menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri
atas dokumen kebijakan, dokumen standar; dan
dokumen formulir;
• membuat perencanaan peningkatan mutu yang
dituangkan dalam rencana kerja satuan
pendidikan;
• melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam
pengelolaan satuan pendidikan maupun proses
pembelajaran;
• membentuk tim penjaminan mutu pada satuan
pendidikan; dan
• mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan
pendidikan.
• mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan
mutu di tingkat satuan pendidikan;
• melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku
pendidikan di satuan pendidikan dalam
pengembangan dan penjaminan mutu
pendidikan;
• melaksanakan pemetaan mutu pendidikan
berdasarkan data mutu pendidikan di satuan
pendidikan;
• melakukan monitoring dan evaluasi proses
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah
dilakukan; dan
• memberikan rekomendasi strategi pemenuhan
mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
kepada kepala satuan pendidikan.
Organisasi4
• struktur• kinerja• dukungan
POTRET TERHADAP PELAKSANAAN PMP
![Page 14: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/14.jpg)
Hasil Pemantauan dan Pendampingan Berkelanjutan
Kondisi awal
Kondisi Setelahpelatihan danpendampingan
Kondisi Setelah 6 bulanimplementasi
Kondisi Setelah 1 tahun
dst…………..
Baseline
Skor : x
Penilaian I :
Skor : x+y
Penilaian II :
Skor : x+y+z
Pelatihan dan
pendampingan awal
penjaminan mutu
Pendampingan
penjaminan mutu
Pendampingan
penjaminan mutu
Pendampingan
penjaminan mutu
© Standar
Kompetensi
Lulusan
© Standar Isi
© Standar Proses
© Standar Penilaian
© Standar Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
© Standar
Pengelolaan
© Standar
Pembiayaan
© Standar Sarana
dan Prasarana
8 SNPPeta mutu pendidikan di SP → Rapor Sekolah
POTRET TERHADAP PENINGKATAN MUTU
![Page 15: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/15.jpg)
KEBIJAKAN
DULU• Hanya melibatkan
internal sekolah• Top Down
SEKARANG• Melibatkan semua stakeholder baik itu
warga sekolah, komite sekolah, orang tuasiswa, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan pengawas pembinagugus II SD/MI Ampenan
• dewan guru bersama-sama membuatkontrak kerja meliputi waktu sekolah, pembagian tugas, dll yang kemudian di tanda tangani bersama.
Perubahan2
![Page 16: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/16.jpg)
Sebelum :
- Penyusunan RPP kurang memasukkanmuatan lokal
- KBM masih terpusat pada guru
- Tematik kurang tampak
- Pengaturan kelas masih tradisional
- Penilaian kurang otentik dankomperhensif
Setelah :
- Memasukkan muatan lokal
dalam pembelajaran
- KBM sudah berpusat pada anak
- Tematik sudah mulai tampak
- Pengaturan kelas sudah mulai
bervariasi
- Penilaian sudah otentik dan
komperhensif
CONTOH PERUBAHAN PROSES PEMBELAJARAN
PEMBUATAN RPP
![Page 17: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/17.jpg)
PEMBAGIAN TUGAS DALAM IMPLEMENTASI SPMP
![Page 18: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/22.jpg)
MEMBANGUN BUDAYA KARAKTER
→ Sistem kontrol
DULU• Reward hanya
berupa pujian• Aktivitas siswa di
sekolah tidakterukur danterkontrol
SEKARANG• Ada Reward
berupa bintang• Aktivitas siswa
terukur danterkontrol
• Siswa berlombajadi yang terbaik
Inovasi3
![Page 23: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/23.jpg)
CONTOH PENGELOLAAN SARANA PRASARANA
MUSHOLLA LIBRARY AREA OLAHRAGA WC. PUTRI
TAMAN MINI TEMPAT CUCI TANGAN
Sudah ada plangUKS TAMPAK DEPAN RUANG kelas
KANTIN SEKOLAH APOTIK HIDUP AULA PERTEMUAN RUANG KELAS
![Page 24: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/25.jpg)
SEKOLAH BERMUTU
Sekolah yang menyenangkan
PendidIkan yang membentukkarakter dan menghasilkan pembelajar
Isi
Ko
mp
etensi
Lulu
san
Pro
ses
Pen
iliaian
PTK
Pen
gelolaan
Pem
biayaan
Sarana/
Prasaran
a
“Sekolah yang secara
SADAR,
MANDIRI dan
BERKESINAMBUNGAN
menjalankan pendidikan yang
bermutu sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan (SNP).
→ Sekolah Berbudaya
Mutu
25
POTRET TERHADAP BUDAYA MUTU
![Page 26: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/26.jpg)
Tahap Isatuan pendidikan perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untukmengimplementasikan sistem penjaminan mutu sehingga peran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan peran satuan pendidikan.
Pembangunan budaya mutu pada satuan pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap.
Tahap IIPeran satuan pendidikan sudah seimbang dengan peran pemerintah dan pemerintah daerah.
Tahap IIIKesadaran sendiri dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan pendidikan sudah dapatmenerapkan sistem penjaminan mutu secara lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat lakukan sendiri.
![Page 27: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) · 2019. 11. 10. · DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081402/6073802c3fda5a4c0e37ccb4/html5/thumbnails/27.jpg)
PMP, SNP, akreditasi, dan nilai un
Mandiri
III
II
I
SNP
Menuju
SNP 3
Menuju
SNP 2
Menuju
SNP 1
A
B
C
TT
>80
SPMI SNP Akreditasi UN
BAN BSNP
Pada saat seluruh proses dilakukan dengan baik danbenar seharusnya akan menunjukan hasil yg konsisten